Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
35109.03.0012
    • Renstra DPR RI 2025-2029;
  1. -
Jumlah balita yang sudah memperoleh vaksin program nasionalSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANdata yang mencatat total anak usia 0–59 bulan (balita) yang telah menerima imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal program vaksinasi nasional—termasuk BCG, DPT‑HB‑Hib, polio, campak–rubela, dan vaksin t...BalitaYaYaYaYaYa
35203.03.010
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Jumlah Bandar Udara (Bandara);
Jumlah Bandar Udara (Bandara)STATISTIKKEMENTERIAN PERHUBUNGANBandara atau bandar udara merupakan kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang,bongkar...bandaraIndikator SIPD: 000206 - Jumlah bandaraTidakYaYaYaYa
35303.03.0005
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Jumlah Bandar Udara (Bandara);
Jumlah Bandar Udara yang DibangunSTATISTIKKEMENTERIAN PERHUBUNGANJumlah bandara yang telah selesai dibangun dan siap untuk dioperasikan dalam periode tertentubandaraIndikator SIPD: 000206 - Jumlah bandaraTidakYaYaYaYa
35403.03.0006
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Jumlah Bandar Udara (Bandara);
Jumlah Bandar Udara yang DioperasikanSTATISTIKKEMENTERIAN PERHUBUNGANJumlah bandara yang aktif beroperasi dan melayani penerbangan komersial maupun non-komersial dalam periode tertentubandaraIndikator SIPD: 000206 - Jumlah bandaraTidakYaYaYaYa
35503.03.011
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Bandara Primer/Utama yang ditingkatkan Kapasitasnya;
Jumlah Bandara Primer/Utama yang ditingkatkan KapasitasnyaSTATISTIKKEMENTERIAN PERHUBUNGANIndikator yang menyatakan jumlah bandara primer/utama yang ditingkatkan kapasitasnyabandaraTidakYaYaYaYa
35603.03.0007
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Kepatuhan Keamanan Penerbangan;
Jumlah Bandara yang Diaudit dan Memenuhi Tingkat Kepatuhan Berdasarkan Penilaian RisikoSTATISTIKKEMENTERIAN PERHUBUNGANJumlah bandara yang telah menjalani audit keamanan dan memenuhi standar kepatuhan sesuai dengan penilaian risiko yang ditetapkanbandaraTidakYaYaYaYa
35702.03.0002
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Produktivitas pertanian per hektar per tahun;
Jumlah Bantuan Hand SprayerSTATISTIKKEMENTERIAN PERTANIANJumlah penyaluran bantuan pemerintah berupa alat dan mesin pertanian prapanen hand sprayerUnitIndikator SIPD : 000419 - Produktivitas pertanian per hektar per tahunYaYaYaYaYa
35802.03.0003
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Produktivitas pertanian per hektar per tahun;
Jumlah Bantuan Pompa AirSTATISTIKKEMENTERIAN PERTANIANJumlah penyaluran bantuan pemerintah berupa alat dan mesin pertanian prapanen pompa airUnitIndikator SIPD : 000419 - Produktivitas pertanian per hektar per tahunYaYaYaYaYa
35902.03.0004
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Produktivitas pertanian per hektar per tahun;
Jumlah Bantuan Rice TransplanterSTATISTIKKEMENTERIAN PERTANIANJumlah penyaluran bantuan pemerintah berupa alat dan mesin pertanian prapanen rice transplanterUnitIndikator SIPD : 000419 - Produktivitas pertanian per hektar per tahunYaYaYaYaYa
36002.03.0005
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Produktivitas pertanian per hektar per tahun;
Jumlah Bantuan Traktor Roda 2STATISTIKKEMENTERIAN PERTANIANJumlah penyaluran bantuan pemerintah berupa alat dan mesin pertanian prapanen traktor roda 2UnitIndikator SIPD : 000419 - Produktivitas pertanian per hektar per tahunYaYaYaYaYa
36102.03.0006
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Produktivitas pertanian per hektar per tahun;
Jumlah Bantuan Traktor Roda 4STATISTIKKEMENTERIAN PERTANIANJumlah penyaluran bantuan pemerintah berupa alat dan mesin pertanian prapanen traktor roda 4UnitIndikator SIPD : 000419 - Produktivitas pertanian per hektar per tahunYaYaYaYaYa
36202.03.0007
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Produktivitas pertanian per hektar per tahun;
Jumlah Bantuan Traktor Roda CrawlerSTATISTIKKEMENTERIAN PERTANIANJumlah penyaluran bantuan pemerintah berupa alat dan mesin pertanian prapanen traktor roda crawlerUnitIndikator SIPD : 000419 - Produktivitas pertanian per hektar per tahunYaYaYaYaYa
36303.03.020
    • SDGs;
  1. Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi;
Jumlah Barang yang Diangkut Moda Transportasi UmumSTATISTIKKEMENTERIAN PERHUBUNGANJumlah barang yang diangkut dibagi berdasarkan moda transportasi: kereta api, pesawat, dan kapal.tonIndikator SIPD: 000208 - Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasiTidakYaYaYaYa
36407.05.0018
    • SDGs;
  1. Persentase Pengurangan dan Penghapusan Merkuri dari Baseline;
Jumlah Baseline Merkuri yang Telah DitetapkanSTATISTIKKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPJumlah awal penggunaan merkuri yang dijadikan acuan untuk pengurangan dan penghapusan di masa mendatangtonIndikator SIPD: 000254 - Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuriYaYaYaYaYa
36504.01.0021
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase bayi lahir premature (<37 minggu);
Jumlah bayi lahir < 37 mingguSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANJumlah bayi yang dilahirkan dengan usia kehamilan kurang dari 37 minggu.JumlahProgram: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.02-Pencegahan dan penurunan stunting Lokasi Prioritas: Seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi (cakupan nasional); serta penegasan pada: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Jawa Barat, dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, fokus spesifik di Provinsi Bengkulu pada Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Kota Bengkulu. Deskripsi: Program menitikberatkan pemenuhan intervensi gizi-kesehatan berbasis siklus hidup sesuai kebutuhan kelompok sasaran (ibu hamil, baduta, balita, remaja, calon pengantin, keluarga, dan masyarakat). Arah kebijakan meliputi penguatan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting (mis. ibu hamil KEK; balita dengan BB tidak naik/kurang; gizi kurang/buruk) disertai tata laksana dan pendampingan; peningkatan kualitas layanan dan edukasi; serta konvergensi melalui perbaikan tata kelola: analisis situasi berbasis kewilayahan, perencanaan–penganggaran kontekstual, integrasi sistem/kebijakan/sumber daya, dan penguatan Monev sebagai umpan balik. Sasaran akhirnya menurunkan prevalensi stunting (indikatif 18,8% pada 2025 menjadi 14,2% pada 2029), mencegah kematian dini, dan meningkatkan harapan hidup sehat.YaYaYaYaYa
36604.01.0022
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase bayi lahir premature (<37 minggu);
Jumlah bayi lahir hidupSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANJumlah total bayi yang lahir hidup dalam periode dan wilayah yang sama.JumlahProgram: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.02-Pencegahan dan penurunan stunting Lokasi Prioritas: Seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi (cakupan nasional); serta penegasan pada: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Jawa Barat, dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, fokus spesifik di Provinsi Bengkulu pada Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Kota Bengkulu. Deskripsi: Program menitikberatkan pemenuhan intervensi gizi-kesehatan berbasis siklus hidup sesuai kebutuhan kelompok sasaran (ibu hamil, baduta, balita, remaja, calon pengantin, keluarga, dan masyarakat). Arah kebijakan meliputi penguatan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting (mis. ibu hamil KEK; balita dengan BB tidak naik/kurang; gizi kurang/buruk) disertai tata laksana dan pendampingan; peningkatan kualitas layanan dan edukasi; serta konvergensi melalui perbaikan tata kelola: analisis situasi berbasis kewilayahan, perencanaan–penganggaran kontekstual, integrasi sistem/kebijakan/sumber daya, dan penguatan Monev sebagai umpan balik. Sasaran akhirnya menurunkan prevalensi stunting (indikatif 18,8% pada 2025 menjadi 14,2% pada 2029), mencegah kematian dini, dan meningkatkan harapan hidup sehat.YaYaYaYaYa
36704.01.0023
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Neonatal;
Jumlah bayi usia 0–28 hari yang menerima pelayanan neonatal esensial lengkap sesuai standarSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANBayi yang mendapatkan minimal tiga kunjungan pelayanan kesehatan sesuai jadwal yang ditetapkan.Jumlah"Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.01-Penurunan kematian ibu dan anak Lokasi Prioritas: 514 kabupaten/kota secara nasional dengan prioritas pada provinsi dengan jumlah dan angka kematian ibu dan bayi tertinggi: Sumatera Utara, Kalbar/Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Selain itu: Provinsi Maluku Utara; Provinsi Papua; Provinsi Papua Barat; Provinsi Papua Barat Daya*; Provinsi Papua Selatan*; Provinsi Papua Tengah*; Sulawesi Tenggara; Sumatera Selatan; Jawa Barat; serta cakupan “Seluruh Provinsi” dan “Nasional/Seluruh Kab/Kota”. Deskripsi: Fokus peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan AKI/AKB, khususnya di daerah prioritas dengan beban tertinggi (termasuk beberapa provinsi di Tanah Papua, yang dilaporkan mencapai sekitar 189 per 100.000 kelahiran hidup dalam lima tahun terakhir). Intervensi diarahkan pada penguatan layanan sesuai standar di fasilitas kesehatan—persalinan di fasyankes, deteksi dini, ANC, layanan persalinan, KF, KN, layanan kegawatdaruratan, ketersediaan/pelayanan darah, tatalaksana balita sakit, dan imunisasi—serta penguatan aspek promotif-preventif dan tata kelola agar layanan terintegrasi, bermutu, dan berdampak nyata pada penurunan kematian ibu dan bayi. Indikator SIPD: 000465 - Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir"YaYaYaYaYa
36804.01.0024
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan yang Mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif;
Jumlah bayi usia 0–5 bulan yang di-recallSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANTotal bayi dalam kelompok usia tersebut yang menjadi responden dalam survei dan ditanyakan tentang pemberian ASI dalam 24 jam terakhirindividuProgram: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.02-Pencegahan dan penurunan stunting Lokasi Prioritas: Seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi (cakupan nasional); serta penegasan pada: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Jawa Barat, dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, fokus spesifik di Provinsi Bengkulu pada Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Kota Bengkulu. Deskripsi: Program menitikberatkan pemenuhan intervensi gizi-kesehatan berbasis siklus hidup sesuai kebutuhan kelompok sasaran (ibu hamil, baduta, balita, remaja, calon pengantin, keluarga, dan masyarakat). Arah kebijakan meliputi penguatan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting (mis. ibu hamil KEK; balita dengan BB tidak naik/kurang; gizi kurang/buruk) disertai tata laksana dan pendampingan; peningkatan kualitas layanan dan edukasi; serta konvergensi melalui perbaikan tata kelola: analisis situasi berbasis kewilayahan, perencanaan–penganggaran kontekstual, integrasi sistem/kebijakan/sumber daya, dan penguatan Monev sebagai umpan balik. Sasaran akhirnya menurunkan prevalensi stunting (indikatif 18,8% pada 2025 menjadi 14,2% pada 2029), mencegah kematian dini, dan meningkatkan harapan hidup sehat.YaYaYaYaYa
36904.01.0025
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan yang Mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif;
Jumlah bayi usia 0–5 bulan yang menerima ASI eksklusif dalam 24 jam terakhirSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANBayi yang hanya diberikan ASI tanpa tambahan makanan atau minuman lain dalam 24 jam terakhirindividuProgram: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.02-Pencegahan dan penurunan stunting Lokasi Prioritas: Seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi (cakupan nasional); serta penegasan pada: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Jawa Barat, dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, fokus spesifik di Provinsi Bengkulu pada Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Kota Bengkulu. Deskripsi: Program menitikberatkan pemenuhan intervensi gizi-kesehatan berbasis siklus hidup sesuai kebutuhan kelompok sasaran (ibu hamil, baduta, balita, remaja, calon pengantin, keluarga, dan masyarakat). Arah kebijakan meliputi penguatan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting (mis. ibu hamil KEK; balita dengan BB tidak naik/kurang; gizi kurang/buruk) disertai tata laksana dan pendampingan; peningkatan kualitas layanan dan edukasi; serta konvergensi melalui perbaikan tata kelola: analisis situasi berbasis kewilayahan, perencanaan–penganggaran kontekstual, integrasi sistem/kebijakan/sumber daya, dan penguatan Monev sebagai umpan balik. Sasaran akhirnya menurunkan prevalensi stunting (indikatif 18,8% pada 2025 menjadi 14,2% pada 2029), mencegah kematian dini, dan meningkatkan harapan hidup sehat.YaYaYaYaYa
37004.01.0026
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Anak Berusia 6 Bulan yang Mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif;
Jumlah bayi usia 6 bulanSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANTotal jumlah bayi yang berusia tepat 6 bulan dalam suatu wilayah atau periode tertentu.OrangProgram: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.02-Pencegahan dan penurunan stunting Lokasi Prioritas: Seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi (cakupan nasional); serta penegasan pada: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Jawa Barat, dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, fokus spesifik di Provinsi Bengkulu pada Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Kota Bengkulu. Deskripsi: Program menitikberatkan pemenuhan intervensi gizi-kesehatan berbasis siklus hidup sesuai kebutuhan kelompok sasaran (ibu hamil, baduta, balita, remaja, calon pengantin, keluarga, dan masyarakat). Arah kebijakan meliputi penguatan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting (mis. ibu hamil KEK; balita dengan BB tidak naik/kurang; gizi kurang/buruk) disertai tata laksana dan pendampingan; peningkatan kualitas layanan dan edukasi; serta konvergensi melalui perbaikan tata kelola: analisis situasi berbasis kewilayahan, perencanaan–penganggaran kontekstual, integrasi sistem/kebijakan/sumber daya, dan penguatan Monev sebagai umpan balik. Sasaran akhirnya menurunkan prevalensi stunting (indikatif 18,8% pada 2025 menjadi 14,2% pada 2029), mencegah kematian dini, dan meningkatkan harapan hidup sehat.YaYaYaYaYa
37104.01.0027
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Anak Berusia 6 Bulan yang Mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif;
Jumlah bayi usia 6 bulan mendapatkan ASI EksklusifSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANjumlah bayi berusia kurang dari 6 bulan yang menerima Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif, yaitu hanya diberikan ASI tanpa tambahan makanan atau minuman lain, kecuali obat dan vitamin, sejak lahir hin...OrangProgram: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.02-Pencegahan dan penurunan stunting Lokasi Prioritas: Seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi (cakupan nasional); serta penegasan pada: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Jawa Barat, dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, fokus spesifik di Provinsi Bengkulu pada Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Kota Bengkulu. Deskripsi: Program menitikberatkan pemenuhan intervensi gizi-kesehatan berbasis siklus hidup sesuai kebutuhan kelompok sasaran (ibu hamil, baduta, balita, remaja, calon pengantin, keluarga, dan masyarakat). Arah kebijakan meliputi penguatan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting (mis. ibu hamil KEK; balita dengan BB tidak naik/kurang; gizi kurang/buruk) disertai tata laksana dan pendampingan; peningkatan kualitas layanan dan edukasi; serta konvergensi melalui perbaikan tata kelola: analisis situasi berbasis kewilayahan, perencanaan–penganggaran kontekstual, integrasi sistem/kebijakan/sumber daya, dan penguatan Monev sebagai umpan balik. Sasaran akhirnya menurunkan prevalensi stunting (indikatif 18,8% pada 2025 menjadi 14,2% pada 2029), mencegah kematian dini, dan meningkatkan harapan hidup sehat.YaYaYaYaYa
37204.01.0028
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Cakupan imunisasi bayi lengkap;
Jumlah Bayi yang Bertahan Hidup (Surviving Infant)STATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANJumlah bayi yang lahir hidup dan masih hidup hingga usia satu tahun dalam periode yang samaOrang"Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.01-Penurunan kematian ibu dan anak Lokasi Prioritas: 514 kabupaten/kota secara nasional dengan prioritas pada provinsi dengan jumlah dan angka kematian ibu dan bayi tertinggi: Sumatera Utara, Kalbar/Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Selain itu: Provinsi Maluku Utara; Provinsi Papua; Provinsi Papua Barat; Provinsi Papua Barat Daya*; Provinsi Papua Selatan*; Provinsi Papua Tengah*; Sulawesi Tenggara; Sumatera Selatan; Jawa Barat; serta cakupan “Seluruh Provinsi” dan “Nasional/Seluruh Kab/Kota”. Deskripsi: Fokus peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan AKI/AKB, khususnya di daerah prioritas dengan beban tertinggi (termasuk beberapa provinsi di Tanah Papua, yang dilaporkan mencapai sekitar 189 per 100.000 kelahiran hidup dalam lima tahun terakhir). Intervensi diarahkan pada penguatan layanan sesuai standar di fasilitas kesehatan—persalinan di fasyankes, deteksi dini, ANC, layanan persalinan, KF, KN, layanan kegawatdaruratan, ketersediaan/pelayanan darah, tatalaksana balita sakit, dan imunisasi—serta penguatan aspek promotif-preventif dan tata kelola agar layanan terintegrasi, bermutu, dan berdampak nyata pada penurunan kematian ibu dan bayi."YaYaYaYaYa
37304.01.0029
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Cakupan imunisasi bayi lengkap;
Jumlah Bayi yang Mendapat Imunisasi Dasar LengkapSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANJumlah bayi usia 0–11 bulan yang telah menerima semua vaksin dasar sesuai jadwal, yaitu:​ 1 dosis Hepatitis B 1 dosis BCG 4 dosis Polio tetes (bOPV) 1 dosis Polio suntik (IPV) 3 dosis DPT-HB-Hib 1 dos...Orang"Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.01-Penurunan kematian ibu dan anak Lokasi Prioritas: 514 kabupaten/kota secara nasional dengan prioritas pada provinsi dengan jumlah dan angka kematian ibu dan bayi tertinggi: Sumatera Utara, Kalbar/Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Selain itu: Provinsi Maluku Utara; Provinsi Papua; Provinsi Papua Barat; Provinsi Papua Barat Daya*; Provinsi Papua Selatan*; Provinsi Papua Tengah*; Sulawesi Tenggara; Sumatera Selatan; Jawa Barat; serta cakupan “Seluruh Provinsi” dan “Nasional/Seluruh Kab/Kota”. Deskripsi: Fokus peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan AKI/AKB, khususnya di daerah prioritas dengan beban tertinggi (termasuk beberapa provinsi di Tanah Papua, yang dilaporkan mencapai sekitar 189 per 100.000 kelahiran hidup dalam lima tahun terakhir). Intervensi diarahkan pada penguatan layanan sesuai standar di fasilitas kesehatan—persalinan di fasyankes, deteksi dini, ANC, layanan persalinan, KF, KN, layanan kegawatdaruratan, ketersediaan/pelayanan darah, tatalaksana balita sakit, dan imunisasi—serta penguatan aspek promotif-preventif dan tata kelola agar layanan terintegrasi, bermutu, dan berdampak nyata pada penurunan kematian ibu dan bayi."YaYaYaYaYa
37403.01.007
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah bendungan yang direhabilitasi;
Jumlah bendungan yang direhabilitasiSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMJumlah bendungan yang dikembalikan fungsi dan manfaatnya termasuk peningkatan pola operasi dan keamanan bendungan, penggantian instrumentasi, dan dam upgradingUnitYaYaYaYaYa
37503.01.008
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah bendungan yang selesai dibangun;
Jumlah bendungan yang selesai dibangunSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMBanyaknya infrastruktur bendungan yang selesai dibangun dalam periode 2025-2029UnitYaYaYaYaYa
37603.01.0003
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah kumulatif tampungan air yang dikelola;
Jumlah Bendungan yang Telah DibangunSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMTotal jumlah bendungan yang telah dibangun dan dikelola dalam suatu wilayah pada periode tertentuUnitYaYaYaYaYa
37703.03.027
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Kinerja Bongkar Muat Pada Pelabuhan Utama Petikemas;
Jumlah Bongkar Muat Pada Pelabuhan Utama PetikemasSTATISTIKKEMENTERIAN PERHUBUNGANJumlah suatu muatan yang dimuat dan dibongkar dari dermaga, tongkang, truk ke dalam palka atau geladak kapal. Menggunakan derek dan katrol kapal maupun darat, barang dipindahkan dari dan ke atas kapal...ribu tonTidakYaYaYaYa
37806.03.002
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah BRIDA/ ekosistem daerah yang beroperasi optimal;
Jumlah BRIDA/ BAPERIDA yang beroperasi optimalSTATISTIKBADAN RISET DAN INOVASI NASIONALBRIDA/BAPPERIDA adalah lembaga perangkat daerah yang bertugas untuk melaksanakan penelitian, pengembangan, dan inovasi di tingkat daerah (definisi sesuai Perpres No.78/2021 pasal 66-68, Permendagri 07...lembagaProgram: 04.08-Peningkatan Kontribusi Iptek dan Inovasi dalam Pembangunan Nasional. Kegiatan: 04.08.02-Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi, Kota Surabaya (Provinsi Jawa Timur) dan Provinsi Jawa Barat. Deskripsi: Indonesia memiliki potensi suplai dan pemanfaatan iptek yang sangat besar, dengan sekitar 320 ribu dosen, 8 ribu peneliti/perekayasa, dan 9 juta mahasiswa yang menghasilkan 4–5 juta penelitian per tahun. Di sisi pemanfaat, terdapat sekitar 275 juta penduduk, 38 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, dan 65 juta pelaku usaha yang menjadi pengguna potensial iptek. Besarnya potensi supply dan demand ini memerlukan orkestrasi nasional agar penghasil dan pemanfaat iptek dapat dipertemukan secara optimal untuk menjawab kebutuhan masyarakat, pemerintah, dan industri. Penguatan fungsi intermediasi dalam pemanfaatan iptek dan inovasi (iptekin) menjadi kunci, mulai dari pengelolaan hasil riset, pemetaan kebutuhan, mempertemukan inovasi dengan pengguna, hingga komersialisasi oleh industri. Peningkatan peran intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi diharapkan mendorong akselerasi hilirisasi riset dan peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi.YaYaYaYaYa
37903.01.0004
    • RPJMN 2025-2029;
  1. BUMD Air Minum Berkinerja Sehat;
Jumlah BUMD Air Minum (BUMD AM) yang Berkinerja Sehat (JBS)STATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMIndikator ini mengukur jumlah BUMD AM yang berhasil mencapai standar kinerja yang ditetapkan, menunjukkan bahwa mereka beroperasi dengan baik dalam aspek keuangan, pelayanan, operasional, dan sumber d...UnitYaTidakYaYaYa
38009.02.0002
    • RPJMN 2025-2029;
  1. BUMD Air Minum dengan Tarif Full Cost Recovery (FCR);
Jumlah BUMD Air Minum dengan Tarif Full Cost Recovery (FCR)STATISTIKKEMENTERIAN DALAM NEGERIJumlah BUMD Air Minum yang telah menetapkan tarif yang sepenuhnya menutupi biaya operasional dan investasi.​TotalYaYaYaYaYa
38107.05.015
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah BUMD air minum yang memiliki dokumen RPAM;
Jumlah BUMD air minum yang memiliki dokumen RPAMSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMRencana Pengamanan Air Minum (RPAM) adalah upaya pengamanan pelayanan air minum untuk menjamin kualitas air minum, mulai dari sumber hingga ke konsumen, yang dilakukan oleh berbagai pihak secara terpa...Badan UsahaYaTidakYaYaYa
38204.01.0030
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase calon pengantin yg mendapat skrining kesehatan;
Jumlah Calon Pengantin yang DisaringSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANJumlah individu yang menjalani pemeriksaan kesehatan pranikah sesuai standar, termasuk pemeriksaan status gizi, hemoglobin, tekanan darah, dan riwayat penyakit.​individu"Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.01-Penurunan kematian ibu dan anak Lokasi Prioritas: 514 kabupaten/kota secara nasional dengan prioritas pada provinsi dengan jumlah dan angka kematian ibu dan bayi tertinggi: Sumatera Utara, Kalbar/Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Selain itu: Provinsi Maluku Utara; Provinsi Papua; Provinsi Papua Barat; Provinsi Papua Barat Daya*; Provinsi Papua Selatan*; Provinsi Papua Tengah*; Sulawesi Tenggara; Sumatera Selatan; Jawa Barat; serta cakupan “Seluruh Provinsi” dan “Nasional/Seluruh Kab/Kota”. Deskripsi: Fokus peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan AKI/AKB, khususnya di daerah prioritas dengan beban tertinggi (termasuk beberapa provinsi di Tanah Papua, yang dilaporkan mencapai sekitar 189 per 100.000 kelahiran hidup dalam lima tahun terakhir). Intervensi diarahkan pada penguatan layanan sesuai standar di fasilitas kesehatan—persalinan di fasyankes, deteksi dini, ANC, layanan persalinan, KF, KN, layanan kegawatdaruratan, ketersediaan/pelayanan darah, tatalaksana balita sakit, dan imunisasi—serta penguatan aspek promotif-preventif dan tata kelola agar layanan terintegrasi, bermutu, dan berdampak nyata pada penurunan kematian ibu dan bayi."YaYaYaYaYa
38304.02.0002
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Calon Pengantin yang Mendapatkan Bimbingan Perkawinan;
Jumlah Calon Pengantin yang Mendapatkan Bimbingan PerkawinanSTATISTIKKEMENTERIAN AGAMAJumlah pasangan calon pengantin yang telah mengikuti program Bimbingan Perkawinan yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau instansi terkait sebelum melangsungkan pernikahan.persenTidakYaYaYaYa
38404.02.0003
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase calon pengantin yang mendapatkan edukasi pra nikah;
Jumlah Calon Pengantin yang Mendapatkan Edukasi Pra NikahSTATISTIKKEMENTERIAN AGAMATotal jumlah calon pengantin yang terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Kementerian AgamapersenTidakYaYaYaYa
38502.02.0004
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Jumlah PTA/FTA/CEPA yang terselesaikan;
Jumlah Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) yang DisepakatiSTATISTIKKEMENTERIAN PERDAGANGANCEPA adalah perjanjian yang lebih komprehensif daripada FTA, mencakup perdagangan barang, jasa, investasi, serta aspek lain seperti fasilitasi perdagangan, kerja sama bea cukai, persaingan, dan hak ke...kesepakatanIndikator SIPD: 000339 - Jumlah PTA/FTA/CEPA yang disepakatiTidakYaYaYaYa
38605.01.0007
    • DP 2023;
  1. -
Jumlah CV yang sudah terdaftar berdasarkan provinsiSTATISTIKKEMENTERIAN HUKUMbanyaknya total keseluruhan CV yang telah secara resmi terdaftar pada sistem AHU Online di setiap provinsi di IndonesiaDokumenYaYaYaYaYa
38706.01.0034
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan;
Jumlah daerah (provinsi dan kabupaten/kota)STATISTIKKEMENTERIAN DALAM NEGERITotal jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang ada di Indonesia.​TotalYaYaYaYaYa
38806.01.0035
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan;
Jumlah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang telah memenuhi SPM pendidikanSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHJumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mencapai nilai indeks SPM pendidikan sesuai dengan batas nilai yang ditetapkan.​jumlah daerah (provinsi dan kabupaten/kota)YaYaYaYaYa
38909.01.006
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Daerah dengan Indeks Inovasi Daerah (IID) berkategori Sangat Inovatif (Prov,Kab,Kota);
Jumlah Daerah dengan Indeks Inovasi Daerah (IID) berkategori Sangat Inovatif (Prov,Kab,Kota)STATISTIKKEMENTERIAN DALAM NEGERIPemerintah Daerah yang mendapatkan predikat akhir "Sangat Inovatif" berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Kegiatan penilaian inovasi da...TotalYaYaYaYaYa
39009.01.0008
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Daerah dengan Indeks Inovasi Daerah (IID) berkategori Sangat Inovatif (Prov,Kab,Kota);
Jumlah Daerah dengan Indeks Inovasi Daerah (IID) Berkategori Sangat Inovatif, Inovatif, Kurang Inovatif, dan Tidak Dapat Dinilai (Prov,Kab,Kota)STATISTIKKEMENTERIAN DALAM NEGERIJumlah pemerintah daerah yang memiliki predikat Sangat Inovatif, Inovatif, Kurang Inovatif, dan Tidak Dapat Dinilai berdasarkan Indeks Inovasi Daerah (IID).DaerahYaYaYaYaYa
39109.01.008
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah daerah dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berkategori "Sangat Baik";
Jumlah daerah dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berkategori "Sangat Baik"STATISTIKKEMENTERIAN DALAM NEGERIDaerah di tingkat Kabupaten/Kota yang telah memenuhi standar tertinggi dalam penyediaan layanan kependudukan dan pencatatan sipil yang mencakup berbagai aspek seperti kecepatan pelayanan, akurasi data...TotalYaYaYaYaYa
39209.02.018
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Daerah dengan Proporsi Pajak Daerah Terhadap PAD Meningkat;
Jumlah Daerah dengan Proporsi Pajak Daerah Terhadap PAD MeningkatSTATISTIKKEMENTERIAN DALAM NEGERIPendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Hasil intensifikasi dan ek...TotalYaYaYaYaYa
39309.02.019
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Daerah dengan Proporsi Retribusi Daerah Terhadap PAD Meningkat;
Jumlah Daerah dengan Proporsi Retribusi Daerah Terhadap PAD MeningkatSTATISTIKKEMENTERIAN DALAM NEGERIPendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Hasil intensifikasi dan ek...TotalYaYaYaYaYa
39401.01.0003
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Pemenuhan Pembangunan Kekuatan Pokok TNI;
Jumlah Daerah Latihan yang Siap DigunakanSTATISTIKKEMENTERIAN PERTAHANANTarget jumlah daerah latihan yang telah memperoleh perizinan dan telah siap digunakan. Reff: https://www.kemhan.go.id/pothan/wp-content/uploads/2020/03/Salinan-UU-Nomor-23-Tahun-2019.pdf?UnitYaYaYaYaYa
39501.01.0004
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Daerah Pasca Bencana Masif yang ditangani;
Jumlah Daerah terdampak bencana masif yang DitanganiSTATISTIKBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANAJumlah wilayah administratif (provinsi, kabupaten, atau kota) yang terdampak oleh bencana masif dan telah menerima intervensi atau penanganan pascabencana.jumlah daerah (provinsi, kabupaten, atau kota).​YaYaYaYaYa
39603.05.003
    • SDGs;
  1. Jumlah daerah tertinggal;
Jumlah daerah tertinggalSTATISTIKKEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALDaerah tertinggal (atau Kabupaten tertinggal) adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional, sesuai Peraturan Presiden...DaerahIndikator SIPD: 000223 - Jumlah daerah tertinggalYaYaYaYaYa
39709.02.0003
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Daerah yang Memanfaatkan Instrumen Pendanaan Alternatif;
Jumlah Daerah yang Melakukan Kerja Sama dengan Badan Usaha hingga Tahap KonstruksiSTATISTIKKEMENTERIAN KEUANGANJumlah pemerintah daerah yang telah menjalin kerja sama dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum, yang telah mencapai tahap konstruksi. Kerja sama ini dikenal sebagai K...DaerahYaYaYaYaYa
39809.01.009
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Daerah yang Memanfaatkan Instrumen Pendanaan Alternatif;
Jumlah Daerah yang Memanfaatkan Instrumen Pendanaan AlternatifSTATISTIKKEMENTERIAN DALAM NEGERIJumlah daerah yang memanfaatkan instrumen pembiayaanTotalYaYaYaYaYa
39904.03.0015
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase daerah yang memiliki dan melaksanakan Rencana Aksi Kesetaraan Gender;
Jumlah daerah yang memiliki dan melaksanakan RAD-PUGSTATISTIKKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKJumlah provinsi, kabupaten, dan kota yang telah menyusun serta mengimplementasikan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender sesuai dengan pedoman nasional.DaerahYaYaYaYaYa
40002.05.0001
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Jumlah dan jenis pemotongan dan produksi ternak (sapi, kerbau, kambing, domba, babi, kuda) di RPH dan luar RPHSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKBanyaknya dan jenis pemotongan dan produksi ternak (sapi, kerbau, kambing, domba, babi, kuda) di RPH/TPH dan luar RPH/TPH yang Tercatatekor, tonYaYaYaYaYa
Showing 351-400 of 2,950 items.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
07.03.0001
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Investasi Sektor Kehutanan
Investasi di Hilir Sektor KehutananInvestasi yang diarahkan untuk kegiatan hilirisasi, seperti industri pengolahan hasil hutan, termasuk pulp dan kertas, kayu lapis, dan pellet kayurupiahKEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: ProvinsiTAHUNANKehutanan
07.03.0002
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Investasi Sektor Kehutanan
Investasi di Hulu Sektor KehutananInvestasi yang ditujukan untuk kegiatan di hulu, seperti perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH), termasuk hutan tanaman industri dan hutan alamrupiahKEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: ProvinsiTAHUNANKehutanan
04.03.0001
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pembangunan Gender
IPM Laki-lakimerupakan indikator komposit dari kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan ekonomi yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia untuk populasi laki-lakiIndeksBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000665 - Indeks Pembangunan Gender (IPG)Pemberdayaan Perempuan
04.03.0002
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pembangunan Gender
IPM Perempuanmerupakan indikator komposit dari kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan ekonomi yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia untuk populasi perempuanIndeksBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000665 - Indeks Pembangunan Gender (IPG)Pemberdayaan Perempuan
09.07.002
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jaminan kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara
Jaminan kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negaraKekerasan yang mengancam kebebasan dan kedaulatan warga negara untuk berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat adalah indikator penting dalam pengukuran demokrasi. Ketiadaan kebebasan pada...persenKEMENTERIAN KOORDINATOR POLITIK DAN KEAMANANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesekretariatan Negara
06.03.0006
    • Perpres 78/2021
  1. Kecepatan internet jaringan pitalebar bergerak (Mobile Broadband)
Jangkauan jaringan 4GLuas Wilayah Administrasi yang tercakup jaringan 4Gkilometer persegi (km²)KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALPrioritasSTATISTIK-Provinsi, Kabupaten, KotaTAHUNANIlmu Pengetahuan Dan Teknologi
09.03.013
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jangkauan jaringan fiber optik per kecamatan
Jangkauan jaringan fiber optik per kecamatanRasio persentase antara jumlah desa/kelurahan yang telah terjangkau Optical Distribution Point (ODP) dibandingkan dengan total jumlah kecamatpersenKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi Kecamatan, Kabupaten/Kota ProvinsiTAHUNANInformasi
02.05.0012
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jenis dan Jumlah lalu lintas ternak dan non ternak (anjing, kucing, dll)Jenis dan Jumlah lalu lintas ternak dan non ternak (anjing, kucing, dll)EkorBADAN KARANTINA INDONESIAPrioritasSTATISTIK-Nasional, ProvinsiTAHUNANPeternakan
07.05.0015
    • SDGs
  1. Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Jmlah dokumen Penerapan Ekolabel Kategori A (DPEA)Penerapan ekolabel pada produk dan jasa yang memenuhi standar lingkungan tertinggi, sesuai dengan regulasi dan ISO 14020.DokumenKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000262 - Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa PemerintahLingkungan Hidup
07.05.0016
    • SDGs
  1. Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Jmlah dokumen Penerapan Ekolabel Kategori B (DPEB)Penerapan ekolabel pada produk dan jasa yang memenuhi kriteria lingkungan tingkat menengah, tetapi belum mencapai standar kategori A.DokumenKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000262 - Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa PemerintahLingkungan Hidup
07.05.0017
    • SDGs
  1. Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Jmlah dokumen Penerapan Ekolabel Kategori n (DPEn)Penerapan ekolabel pada kategori produk lainnya yang tidak termasuk dalam kategori A dan B.DokumenKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000262 - Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa PemerintahLingkungan Hidup
03.01.0001
    • SDGs
  1. Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya
Jumlah (volume) air baku bersumber dari air permukaan yang dimanfaatkan untuk keperluan domestik (JABPD)Volume total air yang diambil dari sumber air permukaan (seperti sungai, danau, dan waduk) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air domestik, termasuk air minum, memasak, mandi, mencuci, dan...meter kubik (m³)KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Wilayah Sungai PusatTAHUNANIndikator SIPD: 000171 - Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannyaPekerjaan Umum
03.01.0002
    • SDGs
  1. Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya
Jumlah (volume) air baku bersumber dari air permukaan yang tersedia (JABP)Total volume air yang tersedia di sumber air permukaan dalam suatu wilayah tertentu, yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, termasuk domestik, pertanian, industri, dan lainnyapersenKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Wilayah Sungai PusatTAHUNANIndikator SIPD: 000171 - Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannyaPekerjaan Umum
09.06.0115
    • Renstra LAN 2025-2029
  1. -
Jumlah Akreditasi pada Lembaga Pelatihan, Lembaga Pengakreditasi Program, dan Program PelatihanTotal lembaga pelatihan, program pelatihan, dan lembaga pengakreditasi program yang telah dilakukan proses akreditasi dan ditetapkan status akreditasinya dalam periode pengukuran tertentuLembagaLEMBAGA ADMINISTRASI NEGARAPrioritasSTATISTIK-Jenis InstansiTAHUNANAparatur Negara
04.01.0008
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi jenis alkes yang dapat diproduksi dalam negeri
Jumlah alat Kesehatan yang ditargetkan untuk diproduksi dalam negeriJumlah kategori atau jenis alat kesehatan yang ditetapkan sebagai target untuk diproduksi dalam negeri sesuai dengan perencanaan strategis atau kebijakan pemerintahJumlahKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
04.01.0009
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Alat kesehatan yang memenuhi syarat pengujian dan penandaan
Jumlah Alat Kesehatan yang Memenuhi SyaratJumlah alat kesehatan yang telah melalui proses pengujian dan penandaan, serta dinyatakan memenuhi standar mutu, keamanan, dan kelaikan pakai sesuai dengan peraturan yang berlaku.​UnitKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
09.06.0045
    • Renstra LAN 2025-2029
  1. -
Jumlah Alumni Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)Banyaknya calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang telah mengikuti dan lulus pelatihan dasar CPNS.OrangLEMBAGA ADMINISTRASI NEGARAPrioritasSTATISTIK25010007Terbuka[32010026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; Jenis InstansiTAHUNANAparatur Negara
09.06.0045
    • Renstra LAN 2025-2029
  1. -
Jumlah Alumni Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IBanyaknya pejabat pimpinan tinggi atau pegawai non-ASN yang setara dengan jabatan pimpinan tinggi yang lulus mengikuti pelatihan kepemimpinan tingkat I.OrangLEMBAGA ADMINISTRASI NEGARAPrioritasSTATISTIK25010009Terbuka[32010026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [25020001] Golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS); [10320009] Jenjang Pendidikan; Jenis InstansiTAHUNANAparatur Negara
09.06.0045
    • Renstra LAN 2025-2029
  1. -
Jumlah Alumni Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IIBanyaknya pegawai negeri sipil (PNS) atau non-PNS yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus pelatihan kepemimpinan tingkat II.OrangLEMBAGA ADMINISTRASI NEGARAPrioritasSTATISTIK25010010Terbuka[32010026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [10320009] Jenjang Pendidikan; [25020001] Golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS); Jenis InstansiTAHUNANAparatur Negara
09.06.0045
    • Renstra LAN 2025-2029
  1. -
Jumlah Alumni Pelatihan Struktural Kepemimpinan AdministratorBanyaknya pegawai negeri sipil (PNS) yang telah mengikuti dan lulus pelatihan struktural kepemimpinan administrator.OrangLEMBAGA ADMINISTRASI NEGARAPrioritasSTATISTIK25010012Terbuka[32010026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [25020001] Golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS); [10320009] Jenjang Pendidikan; Jenis InstansiTAHUNANAparatur Negara
09.06.0045
    • Renstra LAN 2025-2029
  1. -
Jumlah Alumni Pelatihan Struktural Kepemimpinan PengawasBanyaknya pegawai negeri sipil (PNS) yang telah mengikuti dan lulus pelatihan struktural kepemimpinan pengawas.OrangLEMBAGA ADMINISTRASI NEGARAPrioritasSTATISTIK25010013Terbuka[32010026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [10320009] Jenjang Pendidikan; [25020001] Golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS); Jenis InstansiTAHUNANAparatur Negara
09.06.0114
    • RPJMN 2025-2029
    • Renstra LAN 2025-2029
  1. -
Jumlah Alumni Pembelajaran ASN Talent AcademyJumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah menyelesaikan seluruh tahapan pembelajaran dalam program ASN Talent Academy dan dinyatakan lulus sesuai dengan kriteria kelulusan yang ditetapkan oleh...OrangLEMBAGA ADMINISTRASI NEGARAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Jenis InstansiBELUM DAPAT DITENTUKANAparatur Negara
09.06.0113
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah Alumni Pembelajaran Literasi Digital dan Artificial IntelligenceTotal ASN yang telah menyelesaikan dan dinyatakan lulus dari program pembelajaran yang berfokus pada peningkatan pemahaman dan keterampilan di bidang literasi digital serta pemanfaatan teknologi...OrangLEMBAGA ADMINISTRASI NEGARAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Jenis InstansiTAHUNANAparatur Negara
09.06.0045
    • RPJMN 2025-2029
    • Renstra LAN 2025-2029
  1. -
Jumlah Alumni Pembelajaran Teknis dan FungsionalTotal Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus dari program pembelajaran yang berfokus pada penguatan kompetensi teknis sesuai bidang tugas serta/atau kompetensi...OrangLEMBAGA ADMINISTRASI NEGARAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Jenis InstansiTAHUNANAparatur Negara
04.01.0010
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase anak balita yang mendapatkan bantuan makanan bergizi
Jumlah Anak Balita yang Mendapatkan Bantuan Makanan BergiziJumlah anak usia di bawah lima tahun (balita) yang menerima bantuan makanan bergizi secara gratis sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga terkait.OrangBADAN GIZI NASIONALPrioritasSTATISTIK-TabelTAHUNANProgram: 04.12-Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi. Kegiatan: 04.12.01-Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Lokasi Prioritas: Jawa Barat Deskripsi: Program pemberian Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan selama 16 tahun pertama perkembangan anak, mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengembangan SDM berkualitas dengan sasaran peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (target 100%, 2029) Kesehatan
04.01.0011
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Prevalensi Wasting pada Balita
Jumlah anak balita yang menderita kurusAnak balita yang memiliki nilai Z-score BB/TB kurang dari -2,0 standar deviasi (SD) berdasarkan standar WHO 2005OrangKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.02-Pencegahan dan penurunan stunting Lokasi Prioritas: Seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi (cakupan nasional); serta penegasan pada: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Jawa Barat, dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, fokus spesifik di Provinsi Bengkulu pada Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Kota Bengkulu. Deskripsi: Program menitikberatkan pemenuhan intervensi gizi-kesehatan berbasis siklus hidup sesuai kebutuhan kelompok sasaran (ibu hamil, baduta, balita, remaja, calon pengantin, keluarga, dan masyarakat). Arah kebijakan meliputi penguatan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting (mis. ibu hamil KEK; balita dengan BB tidak naik/kurang; gizi kurang/buruk) disertai tata laksana dan pendampingan; peningkatan kualitas layanan dan edukasi; serta konvergensi melalui perbaikan tata kelola: analisis situasi berbasis kewilayahan, perencanaan–penganggaran kontekstual, integrasi sistem/kebijakan/sumber daya, dan penguatan Monev sebagai umpan balik. Sasaran akhirnya menurunkan prevalensi stunting (indikatif 18,8% pada 2025 menjadi 14,2% pada 2029), mencegah kematian dini, dan meningkatkan harapan hidup sehat. Indikator SIPD: 000089 - Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.Kesehatan
04.01.0012
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Prevalensi Wasting pada Balita
Jumlah anak balita yang menderita sangat kurusAnak balita yang memiliki nilai Z-score BB/TB kurang dari -3,0 SD berdasarkan standar WHO 2005OrangKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.02-Pencegahan dan penurunan stunting Lokasi Prioritas: Seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi (cakupan nasional); serta penegasan pada: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Jawa Barat, dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, fokus spesifik di Provinsi Bengkulu pada Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Kota Bengkulu. Deskripsi: Program menitikberatkan pemenuhan intervensi gizi-kesehatan berbasis siklus hidup sesuai kebutuhan kelompok sasaran (ibu hamil, baduta, balita, remaja, calon pengantin, keluarga, dan masyarakat). Arah kebijakan meliputi penguatan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting (mis. ibu hamil KEK; balita dengan BB tidak naik/kurang; gizi kurang/buruk) disertai tata laksana dan pendampingan; peningkatan kualitas layanan dan edukasi; serta konvergensi melalui perbaikan tata kelola: analisis situasi berbasis kewilayahan, perencanaan–penganggaran kontekstual, integrasi sistem/kebijakan/sumber daya, dan penguatan Monev sebagai umpan balik. Sasaran akhirnya menurunkan prevalensi stunting (indikatif 18,8% pada 2025 menjadi 14,2% pada 2029), mencegah kematian dini, dan meningkatkan harapan hidup sehat. Indikator SIPD: 000089 - Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.Kesehatan
04.01.0013
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Prevalensi Tengkes/ Stunting pada Balita
Jumlah anak balita yang mengalami stunting (JAB(5) P stunting)Anak balita yang memiliki nilai Z-score TB/U kurang dari -2 standar deviasi (SD) berdasarkan standar pertumbuhan anak WHOOrangKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 2b.Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) Indikator SIPD: 000011 - Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita 000817 - Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)Kesehatan
04.03.0003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif
Jumlah anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus yang dilayani Kementerian PPPA dan lembaga layanan PPA di daerah secara keseluruhan di tahun berjalan, baik yang sudah mendapatkan layanan secara tuntas maupun yang belum tuntasJumlah anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus yang dilayani oleh Kementerian PPPA dan lembaga layanan PPA di daerah secara keseluruhan pada tahun berjalan, baik yang sudah...OrangKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000631 - Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensifPemberdayaan Perempuan
04.03.0004
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif
Jumlah anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif di tahun berjalan berdasarkan data SAPA Anak dan SIMFONI PPAJumlah anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus dan telah mendapatkan layanan komprehensif pada tahun berjalan berdasarkan data SAPA Anak dan SIMFONI PPA.OrangKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000631 - Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensifPemberdayaan Perempuan
04.01.0014
    • RPJMN 2025-2029
  1. Prevalensi remaja putri anemia
Jumlah anak perempuan kelas 7 (SMP atau sederajat) dan kelas 10 (SMA dan sederajat) yang diskrining HbTotal siswa perempuan di kelas 7 dan 10 yang menjalani pemeriksaan kadar hemoglobin sebagai bagian dari program skrining kesehatan.OrangKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
04.01.0015
    • RPJMN 2025-2029
  1. Prevalensi remaja putri anemia
Jumlah anak perempuan kelas 7 (SMP atau sederajat) dan kelas 10 (SMA dan sederajat) yang memiliki kadar hemoglobinJumlah siswa perempuan di kelas 7 dan 10 yang, setelah diskrining, ditemukan memiliki kadar hemoglobin kurang dari 12 g/dL, yang menunjukkan kondisi anemia.OrangKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
04.01.0016
    • RPJMN 2025-2029
  1. Cakupan imunisasi HPV
Jumlah anak perempuan usia kelas 5 SD atau sederajat yang sudah mendapat imunisasi HPVJumlah anak perempuan yang telah menerima vaksinasi HPV sesuai program imunisasi dalam periode tertentuOrangKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
06.01.0031
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di satuan pendidikan formal dan nonformal
Jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di satuan pendidikan formalJumlah anak tidak sekolah yang kembali mendapatkan layanan pendidikan melalui jalur formal, seperti sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA).​OrangKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.01-Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). Kegiatan: 04.01.04-Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah Lokasi Prioritas: Nasional (38 provinsi, 512 kab/kota), dengan penajaman pada seluruh kab/kota di Jawa Tengah; Provinsi Kalimantan Utara (Kab. Bulungan, Nunukan, Malinau, Tana Tidung, Kota Tarakan); klaster Kalimantan Barat (Kab. Sambas, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang); Sulawesi Tenggara; Maluku; Jawa Barat; serta kab/kota Provinsi Sumatera Utara sesuai Kepmendikbudristek 160 (Langkat, Karo, Simalungun, Dairi, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Nias, Mandailing Natal, Toba, Nias Selatan, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Samosir, Padang Lawas Utara, Labuhanbatu Utara, Nias Barat, Nias Utara, Kota Gunungsitoli). Deskripsi: Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) masih tinggi—4,19 juta anak usia 6–18 tahun, dengan 2,8 juta di jenjang menengah—dipicu hambatan ekonomi/kemiskinan, sosial-budaya dan persepsi negatif, keterbatasan akses layanan, serta relevansi pendidikan dengan kebutuhan kerja. Penanganan membutuhkan kolaborasi lintas sektor pusat–daerah: dukungan pembiayaan dan perlindungan sosial terarah, perluasan layanan (reintegrasi ATS, beasiswa, transportasi/akomodasi), penyediaan jalur fleksibel (PKBM/Kejar Paket, RPL, kelas transisi), penguatan layanan bimbingan dan keterampilan vokasi yang link-and-match dengan dunia kerja, serta penataan data terpadu ATS untuk penjangkauan aktif. Sasaran akhirnya: menurunkan kasus putus sekolah dan ATS secara berkelanjutan dan memastikan pemerataan akses pendidikan berkualitas.Pendidikan
06.01.011
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di satuan pendidikan formal dan nonformal
Jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di satuan pendidikan formal dan nonformalBanyaknya anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di satuan pendidikan formal dan nonformalOrangKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.01-Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). Kegiatan: 04.01.04-Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah Lokasi Prioritas: Nasional (38 provinsi, 512 kab/kota), dengan penajaman pada seluruh kab/kota di Jawa Tengah; Provinsi Kalimantan Utara (Kab. Bulungan, Nunukan, Malinau, Tana Tidung, Kota Tarakan); klaster Kalimantan Barat (Kab. Sambas, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang); Sulawesi Tenggara; Maluku; Jawa Barat; serta kab/kota Provinsi Sumatera Utara sesuai Kepmendikbudristek 160 (Langkat, Karo, Simalungun, Dairi, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Nias, Mandailing Natal, Toba, Nias Selatan, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Samosir, Padang Lawas Utara, Labuhanbatu Utara, Nias Barat, Nias Utara, Kota Gunungsitoli). Deskripsi: Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) masih tinggi—4,19 juta anak usia 6–18 tahun, dengan 2,8 juta di jenjang menengah—dipicu hambatan ekonomi/kemiskinan, sosial-budaya dan persepsi negatif, keterbatasan akses layanan, serta relevansi pendidikan dengan kebutuhan kerja. Penanganan membutuhkan kolaborasi lintas sektor pusat–daerah: dukungan pembiayaan dan perlindungan sosial terarah, perluasan layanan (reintegrasi ATS, beasiswa, transportasi/akomodasi), penyediaan jalur fleksibel (PKBM/Kejar Paket, RPL, kelas transisi), penguatan layanan bimbingan dan keterampilan vokasi yang link-and-match dengan dunia kerja, serta penataan data terpadu ATS untuk penjangkauan aktif. Sasaran akhirnya: menurunkan kasus putus sekolah dan ATS secara berkelanjutan dan memastikan pemerataan akses pendidikan berkualitas.Pendidikan
06.01.0032
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di satuan pendidikan formal dan nonformal
Jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di satuan pendidikan nonformalJumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan melalui jalur nonformal, seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), atau program kesetaraan (Paket...OrangKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.01-Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). Kegiatan: 04.01.04-Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah Lokasi Prioritas: Nasional (38 provinsi, 512 kab/kota), dengan penajaman pada seluruh kab/kota di Jawa Tengah; Provinsi Kalimantan Utara (Kab. Bulungan, Nunukan, Malinau, Tana Tidung, Kota Tarakan); klaster Kalimantan Barat (Kab. Sambas, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang); Sulawesi Tenggara; Maluku; Jawa Barat; serta kab/kota Provinsi Sumatera Utara sesuai Kepmendikbudristek 160 (Langkat, Karo, Simalungun, Dairi, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Nias, Mandailing Natal, Toba, Nias Selatan, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Samosir, Padang Lawas Utara, Labuhanbatu Utara, Nias Barat, Nias Utara, Kota Gunungsitoli). Deskripsi: Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) masih tinggi—4,19 juta anak usia 6–18 tahun, dengan 2,8 juta di jenjang menengah—dipicu hambatan ekonomi/kemiskinan, sosial-budaya dan persepsi negatif, keterbatasan akses layanan, serta relevansi pendidikan dengan kebutuhan kerja. Penanganan membutuhkan kolaborasi lintas sektor pusat–daerah: dukungan pembiayaan dan perlindungan sosial terarah, perluasan layanan (reintegrasi ATS, beasiswa, transportasi/akomodasi), penyediaan jalur fleksibel (PKBM/Kejar Paket, RPL, kelas transisi), penguatan layanan bimbingan dan keterampilan vokasi yang link-and-match dengan dunia kerja, serta penataan data terpadu ATS untuk penjangkauan aktif. Sasaran akhirnya: menurunkan kasus putus sekolah dan ATS secara berkelanjutan dan memastikan pemerataan akses pendidikan berkualitas.Pendidikan
08.01.006
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren
Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantrenIndikator ini mengukur proporsi Anak Tidak Sekolah (ATS) yang berpartisipasi dalam Program Pendidikan Kesetaraan (PPK) yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren. ATS merujuk pada anak usia sekolah...OrangKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.01-Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). Kegiatan: 04.01.04-Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah Lokasi Prioritas: Nasional (38 provinsi, 512 kab/kota), dengan penajaman pada seluruh kab/kota di Jawa Tengah; Provinsi Kalimantan Utara (Kab. Bulungan, Nunukan, Malinau, Tana Tidung, Kota Tarakan); klaster Kalimantan Barat (Kab. Sambas, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang); Sulawesi Tenggara; Maluku; Jawa Barat; serta kab/kota Provinsi Sumatera Utara sesuai Kepmendikbudristek 160 (Langkat, Karo, Simalungun, Dairi, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Nias, Mandailing Natal, Toba, Nias Selatan, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Samosir, Padang Lawas Utara, Labuhanbatu Utara, Nias Barat, Nias Utara, Kota Gunungsitoli). Deskripsi: Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) masih tinggi—4,19 juta anak usia 6–18 tahun, dengan 2,8 juta di jenjang menengah—dipicu hambatan ekonomi/kemiskinan, sosial-budaya dan persepsi negatif, keterbatasan akses layanan, serta relevansi pendidikan dengan kebutuhan kerja. Penanganan membutuhkan kolaborasi lintas sektor pusat–daerah: dukungan pembiayaan dan perlindungan sosial terarah, perluasan layanan (reintegrasi ATS, beasiswa, transportasi/akomodasi), penyediaan jalur fleksibel (PKBM/Kejar Paket, RPL, kelas transisi), penguatan layanan bimbingan dan keterampilan vokasi yang link-and-match dengan dunia kerja, serta penataan data terpadu ATS untuk penjangkauan aktif. Sasaran akhirnya: menurunkan kasus putus sekolah dan ATS secara berkelanjutan dan memastikan pemerataan akses pendidikan berkualitas.Pendidikan
06.01.0033
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren
Jumlah anak tidak sekolah yang Mengikuti PPK di Pondok PesantrenJumlah anak tidak sekolah yang berpartisipasi dalam Program Pendidikan Kesetaraan yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren.​OrangKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.01-Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). Kegiatan: 04.01.04-Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah Lokasi Prioritas: Nasional (38 provinsi, 512 kab/kota), dengan penajaman pada seluruh kab/kota di Jawa Tengah; Provinsi Kalimantan Utara (Kab. Bulungan, Nunukan, Malinau, Tana Tidung, Kota Tarakan); klaster Kalimantan Barat (Kab. Sambas, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang); Sulawesi Tenggara; Maluku; Jawa Barat; serta kab/kota Provinsi Sumatera Utara sesuai Kepmendikbudristek 160 (Langkat, Karo, Simalungun, Dairi, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Nias, Mandailing Natal, Toba, Nias Selatan, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Samosir, Padang Lawas Utara, Labuhanbatu Utara, Nias Barat, Nias Utara, Kota Gunungsitoli). Deskripsi: Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) masih tinggi—4,19 juta anak usia 6–18 tahun, dengan 2,8 juta di jenjang menengah—dipicu hambatan ekonomi/kemiskinan, sosial-budaya dan persepsi negatif, keterbatasan akses layanan, serta relevansi pendidikan dengan kebutuhan kerja. Penanganan membutuhkan kolaborasi lintas sektor pusat–daerah: dukungan pembiayaan dan perlindungan sosial terarah, perluasan layanan (reintegrasi ATS, beasiswa, transportasi/akomodasi), penyediaan jalur fleksibel (PKBM/Kejar Paket, RPL, kelas transisi), penguatan layanan bimbingan dan keterampilan vokasi yang link-and-match dengan dunia kerja, serta penataan data terpadu ATS untuk penjangkauan aktif. Sasaran akhirnya: menurunkan kasus putus sekolah dan ATS secara berkelanjutan dan memastikan pemerataan akses pendidikan berkualitas.Pendidikan
06.02.0002
    • SDGs
  1. Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan pembagian kelompok umur berdasarkan International Conference of Labour Statisticians
Jumlah anak umur 5-11 tahun yang bekerja minimal 1 jam per mingguJumlah anak berusia 5–11 tahun yang bekerja setidaknya 1 jam per minggu, termasuk dalam kategori pekerja anak.OrangBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000191 - Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan pembagian kelompok umur berdasarkan International Conference of Labour StatisticiansKetenagakerjaan
03.07.0004
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Angka Kematian Balita (AKBa)/Under-Five Mortality Rate (U5MR)
Jumlah anak usia 0-4 tahun (0-59 bulan) pada pertengahan tahunJumlah total anak berusia 0 hingga 59 bulan pada pertengahan tahun yang sama.?OrangBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000104 - (a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup. 000816 - Angka Kematian BalitaKependudukan
03.07.0005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran
Jumlah Anak Usia 0-4 Tahun yang Memiliki Akta KelahiranJumlah anak berusia 0-4 tahun yang telah memiliki akta kelahiran resmi yang tercatat dalam database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan...TotalKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 000852 - Persentase anak berusia 0 - 4 tahun yang memiliki akta kelahiranKependudukan
06.02.0003
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur berdasarkan UU Ketenagakerjaan
Jumlah anak usia 13-14 tahun yang bekerja lebih dari 15 jam per minggu (PAB13-14,JK15)Jumlah anak berusia 13–14 tahun yang bekerja lebih dari 15 jam per minggu.OrangBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000192 - Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur berdasarkan UU KetenagakerjaanKetenagakerjaan
06.02.0004
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur berdasarkan UU Ketenagakerjaan
Jumlah anak usia 15-17 tahun yang bekerja lebih dari 40 jam per minggu (PAB15-17,JK40)Jumlah anak berusia 15–17 tahun yang bekerja lebih dari 40 jam per minggu.OrangBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000192 - Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur berdasarkan UU KetenagakerjaanKetenagakerjaan
06.02.0005
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur berdasarkan UU Ketenagakerjaan
Jumlah anak usia 5-12 tahun yang bekerja (PAB5-12)Jumlah anak berusia antara 5 hingga 12 tahun yang terlibat dalam kegiatan kerja, baik yang bersifat ekonomi maupun non-ekonomi.OrangBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000192 - Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur berdasarkan UU KetenagakerjaanKetenagakerjaan
04.01.0017
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase anak usia 6-23 bulan mendapatkan MPASI
Jumlah anak usia 6-23 bulan mendapatkan MP ASIJumlah anak usia 6 hingga 23 bulan yang mendapatkan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) sesuai dengan standar yang ditetapkan.OrangKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANProgram: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.02-Pencegahan dan penurunan stunting Lokasi Prioritas: Seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi (cakupan nasional); serta penegasan pada: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Jawa Barat, dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, fokus spesifik di Provinsi Bengkulu pada Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Kota Bengkulu. Deskripsi: Program menitikberatkan pemenuhan intervensi gizi-kesehatan berbasis siklus hidup sesuai kebutuhan kelompok sasaran (ibu hamil, baduta, balita, remaja, calon pengantin, keluarga, dan masyarakat). Arah kebijakan meliputi penguatan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting (mis. ibu hamil KEK; balita dengan BB tidak naik/kurang; gizi kurang/buruk) disertai tata laksana dan pendampingan; peningkatan kualitas layanan dan edukasi; serta konvergensi melalui perbaikan tata kelola: analisis situasi berbasis kewilayahan, perencanaan–penganggaran kontekstual, integrasi sistem/kebijakan/sumber daya, dan penguatan Monev sebagai umpan balik. Sasaran akhirnya menurunkan prevalensi stunting (indikatif 18,8% pada 2025 menjadi 14,2% pada 2029), mencegah kematian dini, dan meningkatkan harapan hidup sehat.Kesehatan
04.01.0018
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase anak usia 6-23 bulan mendapatkan MPASI
Jumlah Anak usia 6-23 bulan yang diwawancara MP ASIJumlah anak usia 6 hingga 23 bulan yang menjadi responden dalam survei atau wawancara terkait pemberian MP-ASI.OrangKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANProgram: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.02-Pencegahan dan penurunan stunting Lokasi Prioritas: Seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi (cakupan nasional); serta penegasan pada: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Jawa Barat, dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, fokus spesifik di Provinsi Bengkulu pada Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Kota Bengkulu. Deskripsi: Program menitikberatkan pemenuhan intervensi gizi-kesehatan berbasis siklus hidup sesuai kebutuhan kelompok sasaran (ibu hamil, baduta, balita, remaja, calon pengantin, keluarga, dan masyarakat). Arah kebijakan meliputi penguatan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting (mis. ibu hamil KEK; balita dengan BB tidak naik/kurang; gizi kurang/buruk) disertai tata laksana dan pendampingan; peningkatan kualitas layanan dan edukasi; serta konvergensi melalui perbaikan tata kelola: analisis situasi berbasis kewilayahan, perencanaan–penganggaran kontekstual, integrasi sistem/kebijakan/sumber daya, dan penguatan Monev sebagai umpan balik. Sasaran akhirnya menurunkan prevalensi stunting (indikatif 18,8% pada 2025 menjadi 14,2% pada 2029), mencegah kematian dini, dan meningkatkan harapan hidup sehat.Kesehatan
03.05.0051
    • RPJMN 2025-2029
    • Permen PPPA 1/2025
    • UU 7/1984
    • Perpres 186/2024
  1. -
Jumlah Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) Berdasarkan Jenis Kelamin dan Provinsi/Kabupaten/DesaJumlah/Daftar Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) Berdasarkan Jenis Kelamin dan Provinsi/Kabupaten/DesaOrangKEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALPrioritasSTATISTIK-Nasional/Provinsi/Kabupaten/KotaTAHUNANPembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal
10.04.0001
    • Persesjen 15/2023
    • Keputusan KPU 1207/2024
  1. -
Jumlah anggota DPD RI menurut Jenis KelaminPenggolongan seseorang secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu.OrangDEWAN PERWAKILAN DAERAHPrioritasSTATISTIK33220007Terbuka1. Laki-laki 2. PerempuanTAHUNANDukung Lainnya
09.03.0008
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Jumlah Anggota DPR RI Berdasarkan Alat Kelengkapan DewanData yang mencatat total banyaknya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang dikelompokkan berdasarkan Alat Kelengkapan Dewan pada periode keanggotaan tertentu.OrangDEWAN PERWAKILAN RAKYATPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANInformasi
05.01.0006
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi Anggota Legislatif
Jumlah Anggota DPR RI Laki-lakiJumlah anggota laki-laki yang sebagai anggota DPR RI pada periode tertentu.OrangDEWAN PERWAKILAN RAKYATPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANHukum
Showing 351-400 of 3,346 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
162682
    • UU 36/2009
  1. -
Cakupan daerah yang memiliki perda KTR setiap Provinsi dan kab kotaNon PrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN KESEHATANDirektorat Penyakit Tidak MenularJumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) : Terlaksananya kab/kota yang memiliki kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR) yaitu memiliki juknis dan satgas, melakukan monitoring...Pemerintah Daerah-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/KotaTAHUNANPemberdayaan PerempuanTERSEDIA
16268305.02.003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Cakupan Deteksi Dini Intelijen
Cakupan Deteksi Dini IntelijenPrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Pertahanan dan KeamananBADAN INTELIJEN NEGARADirektorat.....Upaya penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan sebagai bentuk deteksi dini dan cegah dini dari segala bentuk potensi ancaman terhadap eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.persen-TAHUNANKeamananTERSEDIA
16268404.01.012
    • RPJMN 2025-2029
  1. Cakupan imunisasi bayi lengkap
Cakupan imunisasi bayi lengkapPrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN KESEHATANDirektorat ImunisasiPersentase bayi (0-11 bulan) yang mendapatkan imunisasi lengkap di suatu wilayah dan dalam kurun waktu tertentu. meliputi 1 dosis hepatitis B, 1 dosis BCG, 4 dosis polio tetes (bOPV), 1 dosis polio...persen-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatanTERSEDIA
16268504.01.013
    • RPJMN 2025-2029
  1. Cakupan imunisasi HPV
Cakupan imunisasi HPVPrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN KESEHATANDirektorat ImunisasiPersentase anak perempuan usia kelas 5 SD atau sederajat yang sudah mendapat imunisasi HPVpersen-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatanTERSEDIA
16268604.01.014
    • SDGs
  1. Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, psikososial, rehabilitasi dan layanan pasca intervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zat
Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, psikososial, rehabilitasi dan layanan pasca intervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zatPrioritasSTATISTIKIndikatorBADAN NARKOTIKA NASIONALDirektorat PascarehabilitasiCakupan intervensi pengobatan untuk gangguan napza didefinisikan sebagai jumlah orang yang menerima pengobatan dalam satu tahun dibagi dengan jumlah orang dengan gangguan penyalahgunaan napza pada...persen-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Jenis Kelamin; Jenis Intervensi PengobatanTAHUNANKesehatanTERSEDIA
16268703.01.004
    • RPJMN 2025-2029
  1. Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana Dasar Kawasan Ibu Kota Nusantara
Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana Dasar Kawasan Ibu Kota NusantaraPrioritasSTATISTIKIndikatorOTORITA IBUKOTA NUSANTARADirektorat Sarana Prasarana DasarCakupan ketersediaan sarana prasarana dasar mencakup kelengkapan fisik yang memadai dan dapat mendukung perekonomian dan perkembangan Kawasan Ibu Kota Nusantara, dalam 5 tahun mendatang difokuskan...persen-Wilayah Administrasi: Ibu Kota NusantaraTAHUNANPekerjaan UmumTERSEDIA
16268804.01.015
    • RPJMN 2025-2029
  1. Cakupan Kunjungan Nifas (KF) lengkap sesuai standar
Cakupan Kunjungan Nifas (KF) lengkap sesuai standarPrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN KESEHATANDirektorat Pelayanan Kesehatan KeluargaPersentase ibu nifas yang mendapatkan pelayanan nifas minimal 4x secara lengkap sesuai standar dengan ketentuan minimal 1x pada 6-48 jam setelah melahirkan, 1x pada hari 3-7, 1x pada hari ke 8 -28,...persen-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatanTERSEDIA
16268904.01.019
    • RPJMN 2025-2029
  1. Cakupan Pemberian Terapi Pencegahan pada Orang Kontak Serumah
Cakupan Pemberian Terapi Pencegahan pada Orang Kontak SerumahPrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Kesehatan dan Gizi MasyarakatKEMENTERIAN KESEHATANDirektorat.....Jumlah kontak serumah yang diberikan terapi pencegahan TBC (TPT) yang dan dilaporkan diantara Perkiraan jumlah total kontak serumah yang memenuhi syarat (eligible) diberikan TPT.persen-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatanTERSEDIA
16269004.01.020
    • RPJMN 2025-2029
  1. Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC)
Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC)PrioritasSTATISTIKIndikator10410015KEMENTERIAN KESEHATANDirektorat Penyakit MenularPenemuan kasus Tuberkulosis (TBC) dalam konteks operasional merujuk pada proses identifikasi dan diagnosis individu yang terinfeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Secara operasional, ini...persenTerbukaWilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANKesehatanTERSEDIA
16269104.01.021
    • RPJMN 2025-2029
  1. Cakupan penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis
Cakupan penerima Pemeriksaan Kesehatan GratisPrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN KESEHATANDirektorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan PrimerProporsi jumlah penerima pemeriksaan gratis pada semua kelompok usia terhadap jumlah penduduk.persen-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatanTERSEDIA
Showing 71-80 of 4,145 items.