Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
290109.02.0103
    • DP 2024;
  1. -
Nilai Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/JasaSTATISTIKLEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHNilai realisasi pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan ditujukan...rupiahYaYaYaYaYa
290207.04.0057
    • Perpres 17 tahun 2025;
  1. -
Nilai Tukar Petambak GaramSTATISTIKKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANNTPG menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk petambak garam dengan barang maupun jasa yang dikonsumsi dan untuk biaya proses produksiIndeksTidakYaYaYaYa
290302.02.0090
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Nilai Volume Perdagangan Antar Provinsi di Pulau Bali-NusraSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai Volume Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau Bali-NusrakilogramYaYaYaYaYa
290402.02.0091
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Nilai Volume Perdagangan Antar Provinsi di Pulau JawaSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai Volume Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau JawakilogramYaYaYaYaYa
290502.02.0092
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Nilai Volume Perdagangan Antar Provinsi di Pulau KalimantanSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai Volume Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau KalimantankilogramYaYaYaYaYa
290602.02.0093
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Nilai Volume Perdagangan Antar Provinsi di Pulau Papua MalukuSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai Volume Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau Papua-MalukukilogramYaYaYaYaYa
290702.02.0094
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Nilai Volume Perdagangan Antar Provinsi di Pulau SulawesiSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai Volume Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau SulawesikilogramYaYaYaYaYa
290802.02.0095
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Nilai Volume Perdagangan Antar Provinsi di Pulau SumateraSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai Volume Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau SumaterakilogramYaYaYaYaYa
290903.04.0015
    • RPJPN 2025-2045;
  1. -
Pemukiman Kumuh Kota yang DitanganiSTATISTIKKEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMANPermukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi...unit per tahunYaYaYaYaYa
291006.01.0301
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase angka putus sekolah siswa Sekolah DasarSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHDefinisi : Persentase siswa pada jenjang SD yang tidak menyelesaikan pendidikan hingga kelas tertinggi (kelas 6) Rumus : Jumlah siswa SD yang berhenti sekolah sebelum menyelesaikan kelas 6 dibagi den...persenYaYaYaYaYa
291106.01.0302
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase angka putus sekolah siswa Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajatSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHDefinisi : Persentase siswa pada jenjang SMA/SMK/sederajat yang tidak menyelesaikan pendidikan hingga kelas 12 Rumus : Jumlah siswa SMA/SMK atau sederajat yang berhenti sekolah sebelum menyelesaikan...persenYaYaYaYaYa
291206.01.0303
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase angka putus sekolah siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajatSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHDefinisi : Persentase siswa pada jenjang SMP/sederajat yang tidak menyelesaikan pendidikan hingga kelas 9 Rumus : Jumlah siswa SMP atau sederajat yang berhenti sekolah sebelum menyelesaikan kelas 9 d...persenYaYaYaYaYa
291309.06.0104
    • DP 2024;
  1. -
Persentase Capaian Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)STATISTIKKOMISI PEMBERANTASAN KORUPSIukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang telah dilakukan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah, dibandingkan dengan target aksi yang telah ditetapkan...persenYaYaYaYaYa
291409.03.0085
    • DP 2024;
  1. -
Persentase desa yang menerima sinyal internet telepon seluler 4GSTATISTIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALPersentase desa yang menerima sinyal internet telepon seluler 4GpersenYaYaYaYaYa
291504.01.0247
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMKM Obat Bahan Alam dan KosmetikSTATISTIKBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANProporsi Fasilitator yang melakukan pendampingan kepada UMKM Obat Baham Alam dan Kosmetik sampai mendapatkan rekomendasi pemenuhan aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) secara Bertah...persenYaYaYaYaYa
291606.02.0121
    • RPJPN 2025-2045;
  1. -
Persentase Guru ASNSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPerbandingan antara jumlah guru dengan status kepegawaian PNS dan PPPK dengan seluruh guru, pada suatu wilayah dan waktu tertentu.persenYaYaYaYaYa
291704.03.0061
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase Jabatan Pratama Tinggi menurut Jenis Kelamin, Wilayah dan K/LSTATISTIKBADAN KEPEGAWAIAN NEGARAProporsi perempuan dan laki-laki dalam posisi kepemimpinan tingkat menengah-tinggi di pemerintahan.persenYaYaYaYaYa
291809.03.0086
    • Renstra Kemkomdigi 2025-2029;
  1. -
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses informasi publikSTATISTIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALIndikator ini bertujuan memotret tingkat kepuasan masyarakat terhadap aksesibilitas informasi publikpersenYaYaYaYaYa
291906.04.0012
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase pemuda yang merokokSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKPersentase pemuda usia 16–30 tahun yang merokok tembakau atau rokok elektrik dalam sebulan terakhirpersenYaYaYaYaYa
292004.01.0248
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase pengeluaran rumah tangga untuk kesehatanSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKDefinisi : Persentase pengeluaran rumah tangga yang dialokasikan khusus untuk kesehatan dibandingkan dengan pengeluaran di bidang lainnyapersenYaYaYaYaYa
292109.01.0047
    • Permendagri 9/2025;
  1. -
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI berdasarkan Unit Kerja Eselon ISTATISTIKKEMENTERIAN DALAM NEGERIJumlah tindak lanjut rekomendasi yang diberikan oleh BPK kepada setiap UKE I Kementerian Dalam Negeri yang telah selesai dibagi dengan jumlah tindak lanjut rekomendasi yang diberikan oleh BPK kepada s...persenYaYaYaYaYa
292206.04.0013
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase perkawinan anakSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKProporsi perempuan pernah kawin usia 20–24 tahun yang perkawinan pertamanya di bawah usia 18 tahun terhadap proporsi perempuan pernah kawin usia 20–24 tahunpersenYaYaYaYaYa
292304.03.0062
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase Rincian Output Responsif GenderSTATISTIKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPersentase Rincian Output Responsif Gender adalah presen rincian output yang memuat analisis gender dan intervensi untuk mengatasi ketimpangan gender, serta memiliki alokasi anggaran tertentu yang ber...persenYaYaYaYaYa
292404.02.0057
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan (food insecurity)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKDefinisi : Persentase rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan (food insecurity) berdasarkan FIES Scale. Rumus : Persentase rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan sedang atau berat...persenYaYaYaYaYa
292504.01.0249
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase sampel makanan yang diuji sesuai standar keamanan panganSTATISTIKBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANDefinisi : Persentase sampel makanan yang telah diuji dan memenuhi seluruh indikator standar keamanan pangan (misalnya bebas dari cemaran kimia, biologi, dan fisik yang berbahaya) per Satuan Pelayanan...persenTidakTidakYaYaYa
292604.01.0250
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan kualitas mobil pengangkut makanan sesuai dengan standarSTATISTIKBADAN GIZI NASIONALDefinisi : Persentase Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan kualitas mobil pengangkut makanan sesuai dengan standar dalam pedoman BGN Rumus : Dihitung dari jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan G...persenYaYaYaYaYa
292710.02.0003
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang melakukan pengemasan sesuai standar Badan Gizi NasionalSTATISTIKBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANDefinisi : Persentase Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mematuhi ketentuan pengemasan makanan sesuai standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN) (misalnya terkait bahan, label, kedap u...persenTidakTidakYaYaYa
292802.11.0053
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai tambah bruto atas barang dan jasa penyediaan akomodasi dan makan minum yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota), di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga tahun berjal...miliar rupiahYaYaYaYaYa
292902.11.0054
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Atas Dasar Harga Berlaku (ADHK)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai tambah bruto atas barang dan jasa penyediaan akomodasi dan makan minum yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota), di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga tahun berjal...miliar rupiahYaYaYaYaYa
293009.01.0048
    • UU 7/2017;
  1. -
Profil Anggota DPR RI Periode 2024-2029STATISTIKKEMENTERIAN DALAM NEGERIGambaran umum atau deskripsi singkat yang memberikan informasi tentang identitas/karakteristik dari Anggota DPR RI Periode 2024 - 2029 yang terdiri atas: 1. Nama Anggota DPR RI Periode 2024-2029 2. Ja...YaYaYaYaYa
293109.01.0049
    • UU 7/2017;
    • UU 10/2016;
  1. -
Profil Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak 2024STATISTIKKEMENTERIAN DALAM NEGERIGambaran umum atau deskripsi singkat yang memberikan informasi tentang identitas/karakteristik dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terdiri atas: 1. Nama...YaYaYaYaYa
293202.11.0055
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Proporsi Kontribusi Pariwisata Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKPersentase Kontribusi Pariwisata (Tourism Direct Gross Domestic Product atau TDGDP) terhadap Total Produk Domestik Bruto (PDB)persenYaYaYaYaYa
293310.01.0009
    • DP 2024;
  1. -
Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencanaSTATISTIKBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANAProporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencanaDokumenYaTidakTidakTidakTidak
293406.04.0014
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Proporsi pemuda dengan keterampilan TIKSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKPersentase pemuda berusia 16–30 tahun yang menggunakan ponsel, atau komputer, atau mengakses internet dalam tiga bulan terakhirpersenYaYaYaYaYa
293504.02.0058
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Proporsi pengeluaran spesifik untuk pendidikan dan kesehatanSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKDefinisi : Rata-rata persentase pengeluaran rumah tangga yang dialokasikan khusus untuk pendidikan atau kesehatan. Rumus : "- Jumlah pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan dibagi dengan total...rupiahYaYaYaYaYa
293604.01.0251
    • RPJPN 2025-2045;
  1. -
Rata-Rata Angka StuntingSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANStunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi ba...nilai/angkaYaYaYaYaYa
293706.02.0122
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Rata-rata jumlah pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)STATISTIKBADAN GIZI NASIONALDefinisi : Jumlah pekerja yang bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rumus : Dihitung dari jumlah pekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dibagi dengan jumlah Satuan Pelayanan P...PekerjaYaYaYaYaYa
293802.11.0056
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Rata-Rata Lama Perjalanan WisatawanSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKRata-rata waktu yang dihabiskan oleh wisatawan dalam 1 kali perjalanan.malamYaYaYaYaYa
293902.11.0057
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan MancanegaraSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKRata-rata pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan wisatawan mancanegara selama melakukan perjalanan di Indonesia, yang meliputi akomodasi, makan dan minum, penerbangan domestik, transportasi lokal,…dollar usdYaYaYaYaYa
294003.01.0111
    • Inpres 8/2025;
  1. -
Sekolah RakyatSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMSekolah Rakyat adalah satuan pendidikan berbasis asrama dan pendidikan berkarakter yang menyelenggarakan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah yang terintegrasi...lokasiYaYaYaYaYa
294109.01.0050
    • Peraturan BPKP 8/2021;
  1. -
Skor Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern PemerintahSTATISTIKKEMENTERIAN DALAM NEGERISkor evaluasi Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangand dan Pembangunan.PoinYaYaYaYaYa
294209.01.0051
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
SPI KPK Tahun 2025STATISTIKKOMISI PEMBERANTASAN KORUPSISPI KPK adalah Survei Penilaian Integritas yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memetakan risiko korupsi dan mengukur tingkat efektivitas pengendalian integritas di insta...YaYaYaYaYa
294310.01.0010
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Tingkat Inflasi Komoditas StrategisSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKData ini menunjukkan tingkat perubahan harga bulanan komoditas strategis seperti Data ini menunjukkan tingkat inflasi komoditas strategis seperti BBM, listrik, LPG, dan pangan (beras, cabai, bawang, d...persenYaYaYaYaYa
294405.01.0156
    • DP 2024;
  1. -
Tingkat Kepatuhan Indonesia terhadap Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF)STATISTIKPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANTingkat Kepatuhan Indonesia terhadap Rekomendasi FATF merupakan tingkat efektivitas regulasi, koordinasi dan implementasi rezim anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan proliferasi sen...Immediate Outcome; RekomendasiYaTidakTidakTidakTidak
294509.03.0087
    • Renstra Kemkomdigi 2025-2029;
  1. -
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas informasi publikSTATISTIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALIndikator ini bertujuan memotret tingkat kepuasan masyarakat terhadap aksesibilitas informasi publikpersenYaYaYaYaYa
294605.01.0157
    • DP 2024;
  1. -
Tingkat risiko nasional terhadap TPPU dan TPPTSTATISTIKPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANDalam upaya mencegah dan memberantas TPPU, salah satu instrumen penting yang harus digunakan agar setiap upaya yang dilakukan dapat berjalan efektif adalah dengan memanfaatkan hasil penilaian risiko n...IndeksYaTidakTidakTidakTidak
294702.01.021
    • SDGs;
  1. Kontribusi PDB Industri Pengolahan berdasarkan PDB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK);
Kontribusi PDB Industri Pengolahan berdasarkan PDB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKPersentase nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Konstran (ADHK).persenYaYaYaYaYa
294803.01.013
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki IPLT dan berfungsi dengan baik;
Jumlah kabupaten/kota yang memiliki IPLT dan berfungsi dengan baikSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMJumlah Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 1 IPLT. IPLT yang dimaksud adalah IPLT yang berfungsi dan beroperasi untuk mengolah lumpur tinja.UnitProgram: 02.12-Swasembada Air. Kegiatan: 02.12.06-Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi & kabupaten/kota) dengan prioritisasi: wilayah metropolitan & ibu kota provinsi; wilayah DAS dan kawasan pesisir prioritas; serta challenging area (rawan air, pesisir, dll), sambil mempertimbangkan Readiness Criteria (RC) dan kinerja daerah. Contoh fokus yang disebut: Prov. Jawa Timur (38 kab/kota), Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jambi, Riau (Rokan Hulu/Rokan Hilir), klaster Gorontalo (Pohuwato, Gorontalo, Bone Bolango, Boalemo, Gorontalo Utara, Kota Gorontalo), Kab. Tana Tidung, Kab. Luwu & Pangkajene Kepulauan, Kota Pariaman, serta Kab. Klungkung–Gianyar–Karangasem. Deskripsi: Cakupan dan pemanfaatan sanitasi aman masih rendah: hanya ±10,21% rumah tangga yang terlayani; dari 514 kab/kota baru ~60% memiliki fasilitas pengolahan air limbah domestik dengan utilisasi hanya 20–30%. Sekitar 80% konsumsi air rumah tangga menjadi air limbah berpatogen (mis. E. coli) yang berkontribusi pada 73% kasus diare; dampak berulang memicu malnutrisi dan stunting (prevalensi 2023: 21,5%) serta menaikkan beban biaya pengolahan air dan kerugian ekonomi (>2% PDB/tahun). Intervensi diarahkan untuk meningkatkan cakupan, keberfungsian, dan kualitas infrastruktur SPALD/IPLT (termasuk pendekatan CWIS), memperluas akses air minum & sanitasi aman, dan mengurangi pencemaran—guna mendukung SDG 6 serta pemenuhan hak dasar atas air dan sanitasi.YaYaYaYaYa
294909.02.077
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Tingkat Inklusi Keuangan;
Tingkat Inklusi KeuanganSTATISTIKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALInklusi Keuangan (%) adalah tingkat penggunaan produk dan layanan jasa keuangan oleh masyarakat Indonesia pada suatu kurun waktu tertentu.persenIndikator Utama Pembangunan - 34.Inklusi Keuangan (%) Indikator SIPD: 000055 - Inklusi KeuanganYaTidakYaYaYa
295009.02.087
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD);
Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)STATISTIKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALIndeks yang menggambarkan kemudahan, keterjangkauan, dan kedalaman akses keuangan di Kabupaten/Kota, yang dihitung dari data supply dan demand. Indeks terdiri dari 14 indikator yang terbagi dalam 3 di...indeksIndikator SIPD: 001168 - Indeks Akses Keuangan DaerahYaYaYaYaYa
Showing 2,901-2,950 of 2,950 items.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
09.06.0037
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase ASN dengan kompetensi digital optimal
Total Jumlah ASN yang DiukurJumlah keseluruhan ASN yang menjadi responden dalam penilaian kompetensi digitalOrangKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANAparatur Negara
01.02.0023
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Dokumen Initial Memorandum yang selesai proses reviu dari Komite OECD (2025-2028)
Total Jumlah Dokumen IM yang diterima Sekretariat OECDJumlah total dokumen Initial Memorandum yang diserahkan oleh Pemri dan diterima oleh Sekretariat OECD untuk proses reviu.​DokumenKEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANUrusan Luar Negeri
09.03.0060
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase instansi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah
Total Jumlah InstansiJumlah keseluruhan instansi pemerintah yang menjadi target koneksi ke JIPunit (jumlah instansi)KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALPrioritasSTATISTIK-Instansi Pemerintah: K/L/ProvTAHUNANInformasi
06.01.0138
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Total jumlah lulusan pendidikan tinggi vokasiTotal jumlah lulusan dari program pendidikan tinggi vokasiOrangKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPendidikan
06.05.0006
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Olahragawan Pelatnas yang Berprestasi di Tingkat Regional/Internasional
Total Jumlah Olahragawan PelatnasJumlah keseluruhan atlet yang mengikuti program Pelatihan Nasional (Pelatnas) dalam periode tertentu termasuk prestasi yang diperoleh setiap atlet di tingkat regional atau internasional. Prestasi...OrangKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAPrioritasSTATISTIK-Cabang Olahraga, Level PrestasiTAHUNANOlahraga
06.01.0140
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase satuan pendidikan nonformal yang meningkat mutu pembelajarannya
Total jumlah satuan pendidikan nonformal yang terdaftar dan aktif dalam sistem pendidikan nasional.Jumlah satuan pendidikan nonformal yang terdaftar dan aktif dalam sistem pendidikan nasional.UnitKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK10310067TerbukaWilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPendidikan
09.06.0038
    • SDGs
  1. Jumlah SDM Iptek (peneliti, perekayasa, dan dosen) pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi per satu juta penduduk
Total Jumlah SDM di bidang IPTEKJumlah sumber daya manusia yang bekerja di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, mencakup: Peneliti: PNS dengan jabatan fungsional peneliti yang bertugas melaksanakan penelitian, pengembangan,...OrangBADAN KEPEGAWAIAN NEGARAPrioritasSTATISTIK10210049TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 000218 - Jumlah sumber daya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (peneliti, perekayasa, dan dosen) pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi per satu juta pendudukAparatur Negara
01.02.0024
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase penyempurnaan standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang mendukung percepatan keanggotaan Indonesia ke OECD (2025- 2029)
Total Jumlah standar, kebijakan dan peraturan yang perlu disempurnakan Pemri berdasarkan hasil Rekomendasi OECDJumlah total standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang diidentifikasi perlu disempurnakan oleh Pemerintah Indonesia sesuai dengan rekomendasi dari Komite OECD.​DokumenKEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANUrusan Luar Negeri
06.03.0019
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase usaha e-commerce yang melakukan ekspor
Total Jumlah Usaha E-CommerceTotal keseluruhan usaha yang tergabung dalam sektor e-commerce, baik yang melakukan ekspor maupun tidakunit usahaBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIlmu Pengetahuan Dan Teknologi
09.04.0016
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase K/L/D yang mengimplementasikan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)
Total K/L/D TargetJumlah keseluruhan instansi pemerintah pusat dan daerah yang menjadi target implementasi SPLPjumlah instansiKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALPrioritasSTATISTIK-Instansi Pemerintah: Kementeri an, Lembaga, DaerahTAHUNANKomunikasi
05.03.0007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase K/L/D dan Masyarakat yang mendapatkan penguatan HAM
Total K/L/D yang Perlu Mendapatkan Penguatan HAM (TKLD)Jumlah keseluruhan Kementerian/Lembaga/Daerah yang seharusnya mendapatkan program penguatan HAM sesuai target pemerintah.InstansiKEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, prov, kab/kotaTAHUNANHak Asasi Manusia
02.03.0108
    • Renstra Bapanas 2025-2029
  1. -
Total Kebutuhan Pangantotal kebutuhan pangan antar waktu dan antar wilayahTonBADAN PANGAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalBULANANPertanian
02.03.0061
    • Renstra Bapanas 2025-2029
  1. -
Total Ketersediaan Pangantotal ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayahTonBADAN PANGAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalBULANANPertanian
01.01.0040
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Peningkatan Kemampuan Industri Pertahanan
Total Komponen dalam AlpalhankamTotal keseluruhan komponen yang digunakan dalam produksi Alpalhankam, termasuk komponen yang berasal dari dalam negeri maupun impor. Reff: https://pusdik.mkri.id/index.php?id=1061&page=web.Download2UnitKEMENTERIAN PERTAHANANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPertahanan
02.09.0053
    • RKP 2026
  1. Proporsi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Menjalankan Rapat Anggota Tahunan (RAT)
Total Koperasi Desa atau KelurahanJumlah keseluruhan koperasi yang berdiri dan terdaftar secara resmi di tingkat desa atau kelurahan pada suatu periode tertentu, tanpa membedakan jenis koperasinya (misalnya koperasi simpan pinjam,...unitKEMENTERIAN KOPERASIPrioritasSTATISTIK-Wilayah : Desa, Kecamatan; Kab/Kota; ProvinsiTAHUNANKoperasi
09.02.083
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Total Kredit/PDB
Total Kredit/PDBMenurut Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan: Kredit adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau...persenKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKeuangan
07.05.0178
    • SDGs
  1. Persentase Limbah Cair yang Diolah Secara Aman
Total Limbah Cair Industri yang dihasilkanTotal volume limbah cair industri yang dihasilkan dari kegiatan produksi (yang dilaporkan)m³/hariKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000169 - Persentase limbah cair industri cair yang diolah secara aman.Lingkungan Hidup
02.03.0050
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Produksi Jagung
Total Luas Area Panen JagungTotal area panen untuk JagungHaBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANProgram: 02.10-Swasembada Pangan. Kegiatan: 02.10.11-Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota), dengan penajaman di: Prov. Kalimantan Timur; Prov. Jawa Timur; Prov. Kalimantan Selatan; Prov. Sumatera Selatan; Prov. Sumatera Utara; Prov. Aceh (Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Tamiang); Prov. Bengkulu (Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Bengkulu Tengah); Prov. Sumatera Barat; Sulawesi Tengah; Sulawesi Tenggara (Bombana, Kolaka Timur, Konawe Selatan, Konawe); Sulawesi Selatan (Luwu Timur, Luwu, Luwu Utara, Wajo, Bone, Sinjai, Bulukumba, Sidenreng Rappang, Pinrang); Riau (Indragiri Hilir, Pelalawan, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti). Deskripsi: Ketersediaan pangan masih didominasi padi-padian; beras fluktuatif dan saat defisit dilakukan impor (429 ribu ton, 2023). Potensi pangan lokal besar namun belum optimal: produksi aneka umbi naik 0,63% (2019–2023) dengan kenaikan produktivitas rata-rata 1,33% (Kementan, 2024). Konsumsi sayur-buah masih rendah (PPH 2023: 5,5% dari ideal 6,0%) dan biaya pola makan sehat tinggi (>25% UMP DKI, 2017). Arah intervensi: pengembangan komoditas non-beras (aneka umbi, sayur, buah, jagung, sorgum) melalui on-farm/off-farm dan perhutanan berbasis masyarakat; penguatan lumbung pangan lokal sesuai agroekologi; serta bauran kebijakan untuk menurunkan harga/biaya pangan bergizi agar akses, diversifikasi konsumsi, dan ketahanan pangan meningkat. Indikator SIPD: 000639 - Jumlah Produksi JagungPertanian
02.03.0051
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Produksi Padi
Total Luas Area Panen PadiTotal area panen untuk PadiHaBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANProgram: 02.10-Swasembada Pangan. Kegiatan: 02.10.11-Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota), dengan penajaman di: Prov. Kalimantan Timur; Prov. Jawa Timur; Prov. Kalimantan Selatan; Prov. Sumatera Selatan; Prov. Sumatera Utara; Prov. Aceh (Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Tamiang); Prov. Bengkulu (Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Bengkulu Tengah); Prov. Sumatera Barat; Sulawesi Tengah; Sulawesi Tenggara (Bombana, Kolaka Timur, Konawe Selatan, Konawe); Sulawesi Selatan (Luwu Timur, Luwu, Luwu Utara, Wajo, Bone, Sinjai, Bulukumba, Sidenreng Rappang, Pinrang); Riau (Indragiri Hilir, Pelalawan, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti). Deskripsi: Ketersediaan pangan masih didominasi padi-padian; beras fluktuatif dan saat defisit dilakukan impor (429 ribu ton, 2023). Potensi pangan lokal besar namun belum optimal: produksi aneka umbi naik 0,63% (2019–2023) dengan kenaikan produktivitas rata-rata 1,33% (Kementan, 2024). Konsumsi sayur-buah masih rendah (PPH 2023: 5,5% dari ideal 6,0%) dan biaya pola makan sehat tinggi (>25% UMP DKI, 2017). Arah intervensi: pengembangan komoditas non-beras (aneka umbi, sayur, buah, jagung, sorgum) melalui on-farm/off-farm dan perhutanan berbasis masyarakat; penguatan lumbung pangan lokal sesuai agroekologi; serta bauran kebijakan untuk menurunkan harga/biaya pangan bergizi agar akses, diversifikasi konsumsi, dan ketahanan pangan meningkat. Indikator SIPD: 000640 - Jumlah Produksi PadiPertanian
03.01.0045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase luas kawasan prioritas yang dilindungi dari daya rusak air
Total Luas Kawasan PrioritasKeseluruhan luas area yang telah ditetapkan sebagai kawasan prioritas untuk dilindungi dari potensi kerusakan akibat air.hektarKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPekerjaan Umum
03.01.0046
    • SDGs
  1. Persentase Wilayah Cekungan Lintas Batas dengan Pengaturan Kerja Sama Sumber Daya Air
Total luas permukaan cekungan lintas batas sungai dan danau dalam wilayah negaraTotal luas permukaan semua cekungan lintas batas sungai dan danau yang berada dalam wilayah negara, terlepas dari ada atau tidaknya pengaturan kerja sama.UnitKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000173 - Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional.Pekerjaan Umum
06.01.0141
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase lulusan program studi kesehatan terakreditasi unggul
Total Lulusan dari Program Studi KesehatanKeseluruhan lulusan dari program studi kesehatanOrangKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANProgram: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.03-Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi/kabupaten/kota), dengan penekanan pada Wilayah Papua; serta provinsi/daerah spesifik: Maluku Utara, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Selatan. Deskripsi: Capaian pemenuhan SDM kesehatan pada RPJMN 2020–2024 belum memenuhi target: Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan baru 60,16% (target 83%) dan RSUD kab/kota dengan 4 spesialis dasar + 3 spesialis lainnya 72,9% (target 90%). Ketimpangan distribusi tenaga antarwilayah masih tinggi, sehingga prioritas diarahkan pada peningkatan jumlah, kualitas, dan pemerataan penempatan SDM kesehatan sesuai kebutuhan fasilitas layanan (terutama Papua), agar ketersediaan SDM berkualitas di Puskesmas dan RSUD mendukung pemerataan dan efektivitas pembangunan kesehatan.Pendidikan
02.09.0052
    • Renstra Kemenkop 2025-2029
  1. -
Total Modal Luar KoperasiJumlah modal yang berasal dari pihak eksternal, seperti pinjaman atau sumber pendanaan lainnya.RupiahKEMENTERIAN KOPERASIPrioritasSTATISTIK-Wilayah : Kab/Kota; ProvinsiTAHUNANKoperasi
02.02.0037
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Kontribusi Ekspor Barang Indonesia terhadap Ekspor Barang Dunia
Total Nilai Ekspor Barang IndonesiaJumlah nilai barang yang diekspor oleh Indonesia ke seluruh dunia dalam periode tertentu.USDBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPerdagangan
02.02.0038
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah produk industri berbasis SDA yang diolah yang berdaya saing
Total nilai ekspor Dunia untuk produk industri berbasis sumber daya alam yang diolahTotal nilai ekspor global untuk produk industri berbasis sumber daya alam yang telah diolah.dollar usdKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPerdagangan
02.01.0038
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah produk industri berbasis SDA yang diolah yang berdaya saing
Total nilai ekspor Indonesia untuk produk industri berbasis sumber daya alam yang diolahTotal nilai ekspor produk industri yang berbasis sumber daya alam yang telah diolah.dollar usdKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANIndustri
02.02.0039
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai ekspor barang ke negara-negara yang tergabung dalam ASEAN
Total Nilai Ekspor ke ASEANPenjumlahan nilai ekspor ke semua negara anggota ASEANUSDBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPerdagangan
02.02.0040
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai ekspor barang ke negara-negara EFTA dalam Rangka Utilisasi Indonesia-EFTA CEPA
Total Nilai Ekspor ke EFTAPenjumlahan nilai ekspor barang Indonesia ke semua negara anggota EFTAUSDBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPerdagangan
02.02.0041
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Ekspor barang ke negara-negara yang tergabung dalam RCEP
Total Nilai Ekspor ke RCEPPenjumlahan nilai ekspor ke semua negara anggota RCEPUSDBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPerdagangan
02.02.0042
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks diversifikasi ekspor
Total Nilai Ekspor per ProvinsiJumlah keseluruhan nilai ekspor dari semua produk yang diekspor oleh provinsirupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-ProvinsiTAHUNANPerdagangan
02.02.0043
    • RPJMN 2025-2029
  1. Kontribusi pangsa pasar ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi terhadap dunia
Total nilai ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi duniaTotal nilai ekspor global untuk produk yang termasuk dalam kategori teknologi menengah dan tinggi pada tahun tertentu.dollar usdKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPerdagangan
02.02.0044
    • RPJMN 2025-2029
  1. Kontribusi pangsa pasar ekspor produk industri berbasis sumber daya alam terhadap dunia
Total nilai ekspor produk industri berbasis SDA duniaTotal nilai ekspor global untuk produk yang termasuk dalam kategori industri berbasis sumber daya alam pada tahun tertentudollar usdKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPerdagangan
02.02.0045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Kontribusi pangsa pasar ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi terhadap dunia
Total nilai ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi (berteknologi rendah) duniaTotal nilai ekspor global untuk produk yang dihasilkan oleh industri dengan intensitas tenaga kerja tinggi dan menggunakan teknologi rendah pada tahun tertentudollar usdKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPerdagangan
02.02.0046
    • RPJMN 2025-2029
  1. Kontribusi pangsa pasar ekspor produk pertanian terhadap dunia
Total nilai ekspor produk pertanian duniaTotal nilai ekspor global untuk produk pertanian pada tahun tertentu, mencakup kategori produk yang sama seperti yang didefinisikan oleh WTOdollar usdKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPerdagangan
02.08.0012
    • RPJMN 2025-2029
  1. Kontribusi Realisasi Investasi Luar Jawa
Total Nilai Realisasi Investasi NasionalJumlah keseluruhan capaian nilai realisasi investasi di seluruh wilayah Indonesia baik realisasi penanaman modal asing maupun dalam negeri.rupiahKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Jawa & Luar JawaTAHUNANInvestasi
02.01.0039
    • SDGs
  1. Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah sektor industri
Total Nilai Tambah Industri (TNTI)Akumulasi nilai tambah dari seluruh sub-sektor industri pengolahan, termasuk industri mikro, kecil, menengah, dan besar-BADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000212 - Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah sektor industri.Industri
03.05.0018
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Bagi Hasil BUMDes terhadap PADes
Total PADesSeluruh pendapatan yang diperoleh desa dari sumber-sumber asli desa, termasuk hasil usaha, aset, swadaya, partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.​rupiahKEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALPrioritasSTATISTIK-DesaTAHUNANPembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal
03.01.0047
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Kondisi Mantap Jalan
Total Panjang Jalan NasionalJumlah keseluruhan panjang ruas jalan nasional yang terdaftar.kilometerKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000364 - Rasio kemantapan jalan 000938 - Tingkat Kemantapan JalanPekerjaan Umum
02.01.0040
    • RPJMN 2025-2029
  1. Pertumbuhan PDB Subsektor Fesyen dan Kriya
Total PDB ADHB Subsektor Fesyen dan Kriya per tahunNilai Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku pada tahun berjalan (tahun ke-t) untuk subsektor fesyen dan kriya. PDB ADHB mencerminkan nilai moneter seluruh barang dan jasa yang...miliar rupiahKEMENTERIAN EKONOMI KREATIFPrioritasSTATISTIK-RegistrasiTAHUNANIndustri
02.07.0005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Profit Margin Ratio (PMR) BUMN
Total Pendapatan (Total Revenue) BUMNPendapatan adalah total penghasilan yang diperoleh perusahaan dari aktivitas bisnis utamanya, seperti penjualan barang atau jasa, sebelum dikurangi biaya apapunrupiahBADAN PENGATURAN BADAN USAHA MILIK NEGARAPrioritasSTATISTIK-Perusahaan BUMNTAHUNANBadan Usaha Milik Negara
04.01.0170
    • RPJMN 2025-2029
  1. Pengeluaran Kesehatan Total per kapita
Total Pengeluaran KesehatanMeliputi semua pengeluaran yang berkaitan dengan layanan kesehatan, termasuk perawatan medis, pembelian obat, program pencegahan, dan layanan kesehatan lainnya.jutaKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKesehatan
06.02.0059
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal
Total Penyandang Disabilitas yang Bekerja (Total PD yang bekerja)Jumlah penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja, yang mengalami gangguan dalam penglihatan, pendengaran, mobilitas, atau gangguan lainnya seperti gangguan emosional atau...OrangBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 10.Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%), diusulkan untuk menggunakan proksi: Indikator SIPD: 000023 - Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor FormalKetenagakerjaan
04.01.0171
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna
Total Populasi Rumah Sakit Pemerintah yang Memiliki Izin Operasional hingga Tahun 2027Jumlah seluruh rumah sakit milik pemerintah yang telah memiliki izin operasional paling lambat pada tahun 2027, mencakup rumah sakit yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga, TNI/Polri, dan pemerintah...UnitKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000824 - Presentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurnaKesehatan
04.01.0172
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu
Total Populasi Sampel Suplemen KesehatanJumlah total suplemen kesehatan yang diambil sampelnya untuk pengujian mutu dan keamanan dalam periode tertentu.sampelBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKesehatan
04.01.0173
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Puskesmas yang ramah penyandang disabilitas
Total PuskesmasJumlah keseluruhan Puskesmas yang teregistrasi dan operasional hingga tahun 2028.​unit (jumlah puskesmas).​KEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.01-Investasi pelayanan kesehatan primer Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi dan 514 kabupaten/kota); fokus provinsi/daerah: Maluku Utara; Kalimantan Timur; Papua Tengah*; Nusa Tenggara Timur; Provinsi Jawa Timur (Puskesmas di 38 kab/kota hingga desa/kelurahan); Provinsi Jawa Barat (Kab. Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Majalengka, Bandung Barat, Pangandaran, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar); serta Kab. Indragiri Hilir. Deskripsi: Kualitas pelayanan kesehatan primer masih rendah: baru 28% Puskesmas terakreditasi paripurna, 18,5% memenuhi standar sarana–prasarana–alkes, hanya 1,17% kab/kota memiliki unit layanan desa/kelurahan sesuai standar, dan sekitar 18% kab/kota memiliki cakupan Posyandu aktif berbasis siklus hidup ≥75%. Peran kader kesehatan belum optimal, sementara Puskesmas dan jaringannya adalah garda terdepan surveilans, deteksi dini, dan pencegahan. Program memprioritaskan penguatan Puskesmas hingga tingkat desa melalui peningkatan akreditasi dan sarpras, penguatan kader dan partisipasi masyarakat, serta tata kelola layanan primer yang lebih responsif dan inklusif.Kesehatan
02.08.0013
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri
Total Realisasi Investasi PMA Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan IndustriNilai realisasi investasi PMA (pelaku usaha kawasan dan tenan) yang berada di dalam KIrupiah triliunKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANProgram: 05.02-Pengembangan Aglomerasi Industri di KI/KEK Prioritas sebagai Pusat Pertumbuhan Baru. Kegiatan: 05.02.22-Pengembangan KI Weda Bay Lokasi Prioritas: Kab. Halmahera Tengah Pengembangan KI Weda Bay difokuskan untuk memperkuat hilirisasi sumber daya mineral, khususnya nikel. Kegiatan ini mendorong penciptaan nilai tambah dalam negeri, penyerapan tenaga kerja, serta penguatan infrastruktur dan konektivitas kawasan.Investasi
02.08.0014
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri
Total Realisasi Investasi PMDN Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan IndustriNilai realisasi investasi PMDN (pelaku usaha kawasan dan tenan) yang berada di dalam KIrupiah triliunKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANProgram: 05.02-Pengembangan Aglomerasi Industri di KI/KEK Prioritas sebagai Pusat Pertumbuhan Baru. Kegiatan: 05.02.22-Pengembangan KI Weda Bay Lokasi Prioritas: Kab. Halmahera Tengah Pengembangan KI Weda Bay difokuskan untuk memperkuat hilirisasi sumber daya mineral, khususnya nikel. Kegiatan ini mendorong penciptaan nilai tambah dalam negeri, penyerapan tenaga kerja, serta penguatan infrastruktur dan konektivitas kawasan.Investasi
04.03.0042
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase RO/Sub kegiatan Responsif Gender
Total RO/SubkegiatanJumlah keseluruhan Rincian Output atau Subkegiatan K/L yang tercantum dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pada tahun tertentu.persenKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPemberdayaan Perempuan
04.01.0174
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Rumah Sakit yang memberikan layanan geriatri terpadu
Total Rumah SakitTotal keseluruhan RS yang beroperasi pada periode yang sama.​unit (jumlah rs)KEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
04.01.0175
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Rumah Sakit Pemerintah Daerah yang memenuhi Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar
Total Rumah Sakit Pemerintah DaerahJumlah keseluruhan rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kotaUnitKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.02-Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi dan kabupaten/kota); klaster Papua & Papua Barat: Kab. Keerom, Waropen, Supiori, Mamberamo Raya, Sarmi, Boven Digoel, Mappi, Asmat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Tambrauw, Maybrat, Nduga*, Jayawijaya*, Puncak Jaya, Dogiyai, Puncak, Intan Jaya, Deiyai; Kalimantan: Prov. Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Selatan, Kab. Nunukan, Kab. Malinau, Kab. Tana Tidung, Kota Pontianak; Sumatera: Kota Pekanbaru, Kab. Nias Selatan, Kota Medan, Kab. Kepulauan Mentawai, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kota Solok, Kota Banda Aceh, Kab. Aceh Selatan, Prov. Bengkulu (Kab. Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, Kota Bengkulu); Jawa–Bali–DIY: Prov. Jawa Timur, Prov. Bali, Prov. D.I. Yogyakarta, Kab. Sukabumi, Kab. Bandung, Kab. Garut, Kab. Cirebon; Sulawesi & Maluku–NTT: Kab. Kepulauan Selayar, Kab. Pangkajene Kepulauan, Prov. Sulawesi Tenggara (Kab. Buton Selatan, Wakatobi, Konawe), Kab. Gorontalo, Kab. Buru, Kab. Buru Selatan, Kab. Kepulauan Aru, Kab. Kep. Tanimbar, Kab. Maluku Barat Daya, Kota Tual, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Manggarai Timur, Kab. Sabu Raijua. Deskripsi: Program Pembangunan Rumah Sakit menargetkan pemerataan “RS Lengkap Berkualitas” di seluruh daerah dengan pemenuhan akreditasi paripurna, standar sarana–prasarana–alkes, serta ketersediaan tenaga spesialis (dasar, penunjang, dan pengembangan layanan unggulan). Intervensi mencakup peningkatan kualitas dan kapasitas layanan, upgrade RS tipe D ke tipe C di lokasi prioritas, pengembangan layanan kesehatan bergerak untuk wilayah sulit akses, serta pemberdayaan masyarakat–swasta dan perbaikan kualitas pendanaan kesehatan. Tujuannya memastikan akses layanan yang merata, inklusif, dan bermutu bagi seluruh penduduk.Kesehatan
Showing 3,251-3,300 of 3,346 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
16326203.05.0005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Desa Maju dan Mandiri di 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan
Jumlah Desa Maju dan Mandiri di Pusat Pertumbuhan Kawasan PerbatasanPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALDirektorat Penyerasian Pembangunan Daerah KhususJumlah desa berstatus 'Maju' dan 'Mandiri' berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) di 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP)jumlah desa-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANPembangunan Kawasan Atau Daerah TertinggalTERSEDIA
16326303.05.004
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Jumlah Desa Mandiri
Jumlah Desa MandiriPrioritasSTATISTIKIndikator32010033Direktorat Perdesaan, Daerah Afirmasi, dan TransmigrasiKEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALDirektorat Advokasi dan Kerja Sama Desa dan PerdesaanJumlah desa yang memiliki status mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), yaitu desa yang memiliki ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai,...desaTerbukaKlasifikasi Wilayah: Perdesaan, PerkotaanTAHUNANPembangunan Kawasan Atau Daerah TertinggalTERSEDIA
16326405.02.0003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Desa Berketahanan Bencana Multipihak
Jumlah Desa Rawan BencanaPrioritasSTATISTIKVariabelBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANADirektorat KesiapsiagaanJumlah total desa yang berada di kawasan rawan bencana.​desa-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Kelas RawanTAHUNANKeamananTERSEDIA
16326501.01.0005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Desa Berketahanan Bencana Multipihak
Jumlah Desa Tematik Berketahanan BencanaPrioritasSTATISTIKVariabelBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANADirektorat KesiapsiagaanJumlah desa yang telah berhasil mengimplementasikan berbagai strategi dan program untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana.​desa/kelurahan-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/KelurahanTAHUNANPertahananTERSEDIA
16326603.05.005
    • SDGs
  1. Jumlah Desa Tertinggal
Jumlah Desa TertinggalPrioritasSTATISTIKIndikator32010034Direktorat Perdesaan, Daerah Afirmasi, dan TransmigrasiKEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALDIREKTORAT STATISTIK KETAHANAN SOSIALMenurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pembangunan desa meliputi pemenuhan4 aspek, yaitu: (1) kebutuhan dasar, (2) pelayanan dasar, (3) lingkungan, dan (4) kegiatan pemberdayaan...desaTerbukaKlasifikasi Wilayah: Perdesaan, PerkotaanTAHUNANPembangunan Kawasan Atau Daerah TertinggalTERSEDIA
16326703.05.0006
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Desa tertinggal dan sangat tertinggal di 204 kecamatan perbatasan prioritas
Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal di 204 kecamatan perbatasan prioritasPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALDirektorat Penyerasian Pembangunan Daerah KhususMerupakan jumlah desa yang dikategorikan sebagai "tertinggal" atau "sangat tertinggal" berdasarkan kriteria tertentu, yang berada di 204 kecamatan perbatasan prioritas. Kriteria desa tertinggal dan...jumlah desa-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANPembangunan Kawasan Atau Daerah TertinggalTERSEDIA
163268
    • Draft Renstra Kemenpar
  1. -
Jumlah Desa WisataNon PrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN PARIWISATAAsisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Destinasi PariwisataBanyaknya Desa Wisata dalam lingkup nasional, provinsi, dan kabupaten/kotaDesa Wisata-TAHUNANPariwisataTERSEDIA
16326902.11.006
    • SDGs
  1. Jumlah lokasi yang menerapkan pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism development)
Jumlah Desa Wisata/ Destinasi dengan Penerapan Standar Pariwisata BerkelanjutanPrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN PARIWISATAAsisten Deputi Perancangan Destinasi PariwisataPariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat...lokasi/destinasi/desa-Wilayah Administrasi: ProvinsiTAHUNANPariwisataTERSEDIA
16327003.05.0007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Desa yang Mendapatkan Layanan Kesehatan
Jumlah desa yang memiliki fasilitas kesehatan skala perdesaanPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALDirektorat Advokasi dan Kerja Sama Desa dan PerdesaanPuskesmas Pembantu (Pustu): Jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes): Upaya...desa-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANPembangunan Kawasan Atau Daerah TertinggalTERSEDIA
16327103.05.007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah desa yang menerapkan administrasi dan pengelolaan keuangan desa berbasis digital
Jumlah desa yang menerapkan administrasi dan pengelolaan keuangan desa berbasis digitalPrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN DALAM NEGERIDirektorat Jenderal Bina Pemerintahan DesaSistem keuangan desa yang berbasis digital hingga saat ini dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri melalui platform Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Melalui platform ini, Pemerintah Desa melaporkan...Total-DesaTAHUNANDalam NegeriTERSEDIA
Showing 651-660 of 4,145 items.