Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

Renduk DP Jangka Menengah
Hasil Penajaman Data Prioritas Tahunan

#	ID DDP	Sumber Referensi	Indikator	Nama Data	Jenis Data	Instansi Produsen Data	Definisi	Satuan	Catatan kebutuhan dukungan Data Daerah	2025	2026	2027	2028	2029
#
2901	09.02.0103	DP 2024;	-	Nilai Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa	STATISTIK	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	Nilai realisasi pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan ditujukan...	rupiah		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2902	07.04.0057	Perpres 17 tahun 2025;	-	Nilai Tukar Petambak Garam	STATISTIK	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	NTPG menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk petambak garam dengan barang maupun jasa yang dikonsumsi dan untuk biaya proses produksi	Indeks		Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
2903	02.02.0090	RPJMN 2025-2029;	-	Nilai Volume Perdagangan Antar Provinsi di Pulau Bali-Nusra	STATISTIK	BADAN PUSAT STATISTIK	Nilai Volume Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau Bali-Nusra	kilogram		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2904	02.02.0091	RPJMN 2025-2029;	-	Nilai Volume Perdagangan Antar Provinsi di Pulau Jawa	STATISTIK	BADAN PUSAT STATISTIK	Nilai Volume Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau Jawa	kilogram		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2905	02.02.0092	RPJMN 2025-2029;	-	Nilai Volume Perdagangan Antar Provinsi di Pulau Kalimantan	STATISTIK	BADAN PUSAT STATISTIK	Nilai Volume Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau Kalimantan	kilogram		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2906	02.02.0093	RPJMN 2025-2029;	-	Nilai Volume Perdagangan Antar Provinsi di Pulau Papua Maluku	STATISTIK	BADAN PUSAT STATISTIK	Nilai Volume Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau Papua-Maluku	kilogram		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2907	02.02.0094	RPJMN 2025-2029;	-	Nilai Volume Perdagangan Antar Provinsi di Pulau Sulawesi	STATISTIK	BADAN PUSAT STATISTIK	Nilai Volume Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau Sulawesi	kilogram		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2908	02.02.0095	RPJMN 2025-2029;	-	Nilai Volume Perdagangan Antar Provinsi di Pulau Sumatera	STATISTIK	BADAN PUSAT STATISTIK	Nilai Volume Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau Sumatera	kilogram		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2909	03.04.0015	RPJPN 2025-2045;	-	Pemukiman Kumuh Kota yang Ditangani	STATISTIK	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi...	unit per tahun		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2910	06.01.0301	RPJMN 2025-2029;	-	Persentase angka putus sekolah siswa Sekolah Dasar	STATISTIK	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	Definisi : Persentase siswa pada jenjang SD yang tidak menyelesaikan pendidikan hingga kelas tertinggi (kelas 6) Rumus : Jumlah siswa SD yang berhenti sekolah sebelum menyelesaikan kelas 6 dibagi den...	persen		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2911	06.01.0302	RPJMN 2025-2029;	-	Persentase angka putus sekolah siswa Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajat	STATISTIK	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	Definisi : Persentase siswa pada jenjang SMA/SMK/sederajat yang tidak menyelesaikan pendidikan hingga kelas 12 Rumus : Jumlah siswa SMA/SMK atau sederajat yang berhenti sekolah sebelum menyelesaikan...	persen		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2912	06.01.0303	RPJMN 2025-2029;	-	Persentase angka putus sekolah siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat	STATISTIK	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	Definisi : Persentase siswa pada jenjang SMP/sederajat yang tidak menyelesaikan pendidikan hingga kelas 9 Rumus : Jumlah siswa SMP atau sederajat yang berhenti sekolah sebelum menyelesaikan kelas 9 d...	persen		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2913	09.06.0104	DP 2024;	-	Persentase Capaian Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)	STATISTIK	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang telah dilakukan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah, dibandingkan dengan target aksi yang telah ditetapkan...	persen		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2914	09.03.0085	DP 2024;	-	Persentase desa yang menerima sinyal internet telepon seluler 4G	STATISTIK	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	Persentase desa yang menerima sinyal internet telepon seluler 4G	persen		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2915	04.01.0247	RPJMN 2025-2029;	-	Persentase fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik	STATISTIK	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	Proporsi Fasilitator yang melakukan pendampingan kepada UMKM Obat Baham Alam dan Kosmetik sampai mendapatkan rekomendasi pemenuhan aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) secara Bertah...	persen		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2916	06.02.0121	RPJPN 2025-2045;	-	Persentase Guru ASN	STATISTIK	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	Perbandingan antara jumlah guru dengan status kepegawaian PNS dan PPPK dengan seluruh guru, pada suatu wilayah dan waktu tertentu.	persen		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2917	04.03.0061	RPJMN 2025-2029;	-	Persentase Jabatan Pratama Tinggi menurut Jenis Kelamin, Wilayah dan K/L	STATISTIK	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	Proporsi perempuan dan laki-laki dalam posisi kepemimpinan tingkat menengah-tinggi di pemerintahan.	persen		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2918	09.03.0086	Renstra Kemkomdigi 2025-2029;	-	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses informasi publik	STATISTIK	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	Indikator ini bertujuan memotret tingkat kepuasan masyarakat terhadap aksesibilitas informasi publik	persen		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2919	06.04.0012	RPJMN 2025-2029;	-	Persentase pemuda yang merokok	STATISTIK	BADAN PUSAT STATISTIK	Persentase pemuda usia 16–30 tahun yang merokok tembakau atau rokok elektrik dalam sebulan terakhir	persen		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2920	04.01.0248	RPJMN 2025-2029;	-	Persentase pengeluaran rumah tangga untuk kesehatan	STATISTIK	BADAN PUSAT STATISTIK	Definisi : Persentase pengeluaran rumah tangga yang dialokasikan khusus untuk kesehatan dibandingkan dengan pengeluaran di bidang lainnya	persen		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2921	09.01.0047	Permendagri 9/2025;	-	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI berdasarkan Unit Kerja Eselon I	STATISTIK	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Jumlah tindak lanjut rekomendasi yang diberikan oleh BPK kepada setiap UKE I Kementerian Dalam Negeri yang telah selesai dibagi dengan jumlah tindak lanjut rekomendasi yang diberikan oleh BPK kepada s...	persen		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2922	06.04.0013	RPJMN 2025-2029;	-	Persentase perkawinan anak	STATISTIK	BADAN PUSAT STATISTIK	Proporsi perempuan pernah kawin usia 20–24 tahun yang perkawinan pertamanya di bawah usia 18 tahun terhadap proporsi perempuan pernah kawin usia 20–24 tahun	persen		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2923	04.03.0062	RPJMN 2025-2029;	-	Persentase Rincian Output Responsif Gender	STATISTIK	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	Persentase Rincian Output Responsif Gender adalah presen rincian output yang memuat analisis gender dan intervensi untuk mengatasi ketimpangan gender, serta memiliki alokasi anggaran tertentu yang ber...	persen		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2924	04.02.0057	RPJMN 2025-2029;	-	Persentase rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan (food insecurity)	STATISTIK	BADAN PUSAT STATISTIK	Definisi : Persentase rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan (food insecurity) berdasarkan FIES Scale. Rumus : Persentase rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan sedang atau berat...	persen		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2925	04.01.0249	RPJMN 2025-2029;	-	Persentase sampel makanan yang diuji sesuai standar keamanan pangan	STATISTIK	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	Definisi : Persentase sampel makanan yang telah diuji dan memenuhi seluruh indikator standar keamanan pangan (misalnya bebas dari cemaran kimia, biologi, dan fisik yang berbahaya) per Satuan Pelayanan...	persen		Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya
2926	04.01.0250	RPJMN 2025-2029;	-	Persentase Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan kualitas mobil pengangkut makanan sesuai dengan standar	STATISTIK	BADAN GIZI NASIONAL	Definisi : Persentase Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan kualitas mobil pengangkut makanan sesuai dengan standar dalam pedoman BGN Rumus : Dihitung dari jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan G...	persen		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2927	10.02.0003	RPJMN 2025-2029;	-	Persentase Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang melakukan pengemasan sesuai standar Badan Gizi Nasional	STATISTIK	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	Definisi : Persentase Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mematuhi ketentuan pengemasan makanan sesuai standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN) (misalnya terkait bahan, label, kedap u...	persen		Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya
2928	02.11.0053	RPJMN 2025-2029;	-	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	STATISTIK	BADAN PUSAT STATISTIK	Nilai tambah bruto atas barang dan jasa penyediaan akomodasi dan makan minum yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota), di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga tahun berjal...	miliar rupiah		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2929	02.11.0054	RPJMN 2025-2029;	-	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Atas Dasar Harga Berlaku (ADHK)	STATISTIK	BADAN PUSAT STATISTIK	Nilai tambah bruto atas barang dan jasa penyediaan akomodasi dan makan minum yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota), di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga tahun berjal...	miliar rupiah		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2930	09.01.0048	UU 7/2017;	-	Profil Anggota DPR RI Periode 2024-2029	STATISTIK	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Gambaran umum atau deskripsi singkat yang memberikan informasi tentang identitas/karakteristik dari Anggota DPR RI Periode 2024 - 2029 yang terdiri atas: 1. Nama Anggota DPR RI Periode 2024-2029 2. Ja...			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2931	09.01.0049	UU 7/2017; UU 10/2016;	-	Profil Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak 2024	STATISTIK	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Gambaran umum atau deskripsi singkat yang memberikan informasi tentang identitas/karakteristik dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terdiri atas: 1. Nama...			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2932	02.11.0055	RPJMN 2025-2029;	-	Proporsi Kontribusi Pariwisata Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)	STATISTIK	BADAN PUSAT STATISTIK	Persentase Kontribusi Pariwisata (Tourism Direct Gross Domestic Product atau TDGDP) terhadap Total Produk Domestik Bruto (PDB)	persen		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2933	10.01.0009	DP 2024;	-	Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana	STATISTIK	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana	Dokumen		Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
2934	06.04.0014	RPJMN 2025-2029;	-	Proporsi pemuda dengan keterampilan TIK	STATISTIK	BADAN PUSAT STATISTIK	Persentase pemuda berusia 16–30 tahun yang menggunakan ponsel, atau komputer, atau mengakses internet dalam tiga bulan terakhir	persen		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2935	04.02.0058	RPJMN 2025-2029;	-	Proporsi pengeluaran spesifik untuk pendidikan dan kesehatan	STATISTIK	BADAN PUSAT STATISTIK	Definisi : Rata-rata persentase pengeluaran rumah tangga yang dialokasikan khusus untuk pendidikan atau kesehatan. Rumus : "- Jumlah pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan dibagi dengan total...	rupiah		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2936	04.01.0251	RPJPN 2025-2045;	-	Rata-Rata Angka Stunting	STATISTIK	KEMENTERIAN KESEHATAN	Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi ba...	nilai/angka		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2937	06.02.0122	RPJMN 2025-2029;	-	Rata-rata jumlah pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)	STATISTIK	BADAN GIZI NASIONAL	Definisi : Jumlah pekerja yang bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rumus : Dihitung dari jumlah pekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dibagi dengan jumlah Satuan Pelayanan P...	Pekerja		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2938	02.11.0056	RPJMN 2025-2029;	-	Rata-Rata Lama Perjalanan Wisatawan	STATISTIK	BADAN PUSAT STATISTIK	Rata-rata waktu yang dihabiskan oleh wisatawan dalam 1 kali perjalanan.	malam		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2939	02.11.0057	RPJMN 2025-2029;	-	Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan Mancanegara	STATISTIK	BADAN PUSAT STATISTIK	Rata-rata pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan wisatawan mancanegara selama melakukan perjalanan di Indonesia, yang meliputi akomodasi, makan dan minum, penerbangan domestik, transportasi lokal,…	dollar usd		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2940	03.01.0111	Inpres 8/2025;	-	Sekolah Rakyat	STATISTIK	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	Sekolah Rakyat adalah satuan pendidikan berbasis asrama dan pendidikan berkarakter yang menyelenggarakan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah yang terintegrasi...	lokasi		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2941	09.01.0050	Peraturan BPKP 8/2021;	-	Skor Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	STATISTIK	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Skor evaluasi Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangand dan Pembangunan.	Poin		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2942	09.01.0051	RPJMN 2025-2029;	-	SPI KPK Tahun 2025	STATISTIK	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	SPI KPK adalah Survei Penilaian Integritas yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memetakan risiko korupsi dan mengukur tingkat efektivitas pengendalian integritas di insta...			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2943	10.01.0010	RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;	-	Tingkat Inflasi Komoditas Strategis	STATISTIK	BADAN PUSAT STATISTIK	Data ini menunjukkan tingkat perubahan harga bulanan komoditas strategis seperti Data ini menunjukkan tingkat inflasi komoditas strategis seperti BBM, listrik, LPG, dan pangan (beras, cabai, bawang, d...	persen		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2944	05.01.0156	DP 2024;	-	Tingkat Kepatuhan Indonesia terhadap Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF)	STATISTIK	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	Tingkat Kepatuhan Indonesia terhadap Rekomendasi FATF merupakan tingkat efektivitas regulasi, koordinasi dan implementasi rezim anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan proliferasi sen...	Immediate Outcome; Rekomendasi		Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
2945	09.03.0087	Renstra Kemkomdigi 2025-2029;	-	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas informasi publik	STATISTIK	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	Indikator ini bertujuan memotret tingkat kepuasan masyarakat terhadap aksesibilitas informasi publik	persen		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2946	05.01.0157	DP 2024;	-	Tingkat risiko nasional terhadap TPPU dan TPPT	STATISTIK	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	Dalam upaya mencegah dan memberantas TPPU, salah satu instrumen penting yang harus digunakan agar setiap upaya yang dilakukan dapat berjalan efektif adalah dengan memanfaatkan hasil penilaian risiko n...	Indeks		Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
2947	02.01.021	SDGs;	Kontribusi PDB Industri Pengolahan berdasarkan PDB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK);	Kontribusi PDB Industri Pengolahan berdasarkan PDB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	STATISTIK	BADAN PUSAT STATISTIK	Persentase nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Konstran (ADHK).	persen		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2948	03.01.013	RPJMN 2025-2029;	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki IPLT dan berfungsi dengan baik;	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki IPLT dan berfungsi dengan baik	STATISTIK	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 1 IPLT. IPLT yang dimaksud adalah IPLT yang berfungsi dan beroperasi untuk mengolah lumpur tinja.	Unit	Program: 02.12-Swasembada Air. Kegiatan: 02.12.06-Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi & kabupaten/kota) dengan prioritisasi: wilayah metropolitan & ibu kota provinsi; wilayah DAS dan kawasan pesisir prioritas; serta challenging area (rawan air, pesisir, dll), sambil mempertimbangkan Readiness Criteria (RC) dan kinerja daerah. Contoh fokus yang disebut: Prov. Jawa Timur (38 kab/kota), Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jambi, Riau (Rokan Hulu/Rokan Hilir), klaster Gorontalo (Pohuwato, Gorontalo, Bone Bolango, Boalemo, Gorontalo Utara, Kota Gorontalo), Kab. Tana Tidung, Kab. Luwu & Pangkajene Kepulauan, Kota Pariaman, serta Kab. Klungkung–Gianyar–Karangasem. Deskripsi: Cakupan dan pemanfaatan sanitasi aman masih rendah: hanya ±10,21% rumah tangga yang terlayani; dari 514 kab/kota baru ~60% memiliki fasilitas pengolahan air limbah domestik dengan utilisasi hanya 20–30%. Sekitar 80% konsumsi air rumah tangga menjadi air limbah berpatogen (mis. E. coli) yang berkontribusi pada 73% kasus diare; dampak berulang memicu malnutrisi dan stunting (prevalensi 2023: 21,5%) serta menaikkan beban biaya pengolahan air dan kerugian ekonomi (>2% PDB/tahun). Intervensi diarahkan untuk meningkatkan cakupan, keberfungsian, dan kualitas infrastruktur SPALD/IPLT (termasuk pendekatan CWIS), memperluas akses air minum & sanitasi aman, dan mengurangi pencemaran—guna mendukung SDG 6 serta pemenuhan hak dasar atas air dan sanitasi.	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2949	09.02.077	RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029; SDGs;	Tingkat Inklusi Keuangan;	Tingkat Inklusi Keuangan	STATISTIK	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	Inklusi Keuangan (%) adalah tingkat penggunaan produk dan layanan jasa keuangan oleh masyarakat Indonesia pada suatu kurun waktu tertentu.	persen	Indikator Utama Pembangunan - 34.Inklusi Keuangan (%) Indikator SIPD: 000055 - Inklusi Keuangan	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya
2950	09.02.087	RPJMN 2025-2029;	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD);	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	STATISTIK	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	Indeks yang menggambarkan kemudahan, keterjangkauan, dan kedalaman akses keuangan di Kabupaten/Kota, yang dihitung dari data supply dan demand. Indeks terdiri dari 14 indikator yang terbagi dalam 3 di...	indeks	Indikator SIPD: 001168 - Indeks Akses Keuangan Daerah	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

Showing 2,901-2,950 of 2,950 items.

Id Ddp	Sumber Referensi	Indikator	Nama Data	Definisi	Satuan	Instansi Produsen Data	Jenis Pengajuan	Jenis Data	Standar Data	Klasifikasi Data Sesuai Resiko	Klasifikasi Penyajian	Jadwal Pemutakhiran	Catatan kebutuhan dukungan data daerah	Tag Rad

04.02.068	RPJMN 2025-2029 SDGs	Tingkat Kemiskinan Ekstrem	Tingkat Kemiskinan Ekstrem	Tingkat kemiskinan ekstrem adalah proporsi penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan internasional	persen	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota	TAHUNAN	Indikator SIPD: 000073 - Tingkat kemiskinan Ekstrim	Perencanaan Pembangunan Nasional
05.01.023	RPJMN 2025-2029	Tingkat Kepatutan Hukum Lembaga Hukum	Tingkat Kepatutan Hukum Lembaga Hukum	Variabel Kepatutan Hukum Lembaga Hukum merupakan alat ukur terhadap perilaku lembaga hukum terhadap hukum	Indeks	KEMENTERIAN HUKUM	Prioritas	STATISTIK		-	Nasional	TAHUNAN		Hukum
05.01.024	RPJMN 2025-2029	Tingkat Kepatutan Hukum Masyarakat	Tingkat Kepatutan Hukum Masyarakat	Variabel Kepatutan Hukum Masyarakat merupakan alat ukur terhadap perilaku atau respon masyarakat terhadap hukum	Indeks	KEMENTERIAN HUKUM	Prioritas	STATISTIK		-	Nasional	TAHUNAN		Hukum
05.01.025	RPJMN 2025-2029	Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Hukum	Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Hukum	Ukuran yang menunjukan sejauh mana masyarakat percaya bahwa lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan telah menjalankan tugasnya dengan adil, transparan, dan profesional	Indeks	KEMENTERIAN HUKUM	Prioritas	STATISTIK		-	Nasional	TAHUNAN		Hukum
09.03.0086	DP 2024	-	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses informasi publik	Indikator ini bertujuan memotret tingkat kepuasan masyarakat terhadap aksesibilitas informasi publik	persen	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	Prioritas	STATISTIK		-	Nasional	TAHUNAN		Informasi
09.03.0087	DP 2024	-	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas informasi publik	Indikator ini bertujuan memotret tingkat kepuasan masyarakat terhadap aksesibilitas informasi publik	persen	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	Prioritas	STATISTIK		-	Nasional	TAHUNAN		Informasi
05.02.045	RPJMN 2025-2029	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Polri	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Polri	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Polri merupakan indikator yang mencerminkan seberapa puas masyarakat atas kinerja Polri dalam memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat dalam...	persen	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	Prioritas	STATISTIK		-		TAHUNAN		Keamanan
05.01.026	RPJMN 2025-2029	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu adalah ukuran sejauh mana masyarakat merasa puas dengan layanan yang diberikan oleh Bawaslu RI dalam menyelesaikan...	nilai	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional	TAHUNAN		Hukum
01.02.0022	RPJMN 2025-2029	Indeks Penguatan Sistem Kelembagaan Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri	Tingkat Kepuasan Pengguna (WNI dan Perwakilan RI) terhadap Portal Peduli WNI dan Safe Travel	Persepsi untuk Mengukur tingkat kepuasan pengguna (masyarakat & Perwakilan RI) terhadap Portal Peduli WNI dan Safe Travel. #Data diperoleh melalui survei kepuasan pelanggan kepada responden yang...	persen	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional	TAHUNAN		Urusan Luar Negeri
05.01.027	RPJMN 2025-2029	Tingkat Kesesuaian Pengelolaan SDM Jaksa	Tingkat Kesesuaian Pengelolaan SDM Jaksa	Menilai manajemen sumber daya manusia pada lembaga hukum, tidak hanya dapat dilihat dari kecukupan personil maupun tingkat pengembangan kapasitas personil melainkan juga sejauh mana pengelolaan SDM...	persen	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN		Hukum
09.03.081	RPJMN 2025-2029	Tingkat kesuksesan startup digital nasional (success rate startup digital)	Tingkat kesuksesan startup digital nasional (success rate startup digital)	Tingkat kesuksesan startup nasional/success rate startup merupakan ukuran yang menggambarkan kemampuan startup untuk menghadapi tantangan seperti menemukan product-market fit, mengelola pendanaan,...	startup	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN	Program: 02.14 Ekonomi Digital. Kegiatan: 02.14.00 Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital Lokasi Prioritas: Provinsi Maluku Kegiatan ini bertujuan mempercepat pengembangan ekonomi digital guna meningkatkan kontribusinya terhadap PDB. Fokus diarahkan pada transformasi digital sektor bisnis, peningkatan keberhasilan startup, serta kesiapan industri menuju Industri 4.0.	Informasi
08.02.0004	RPJMN 2025-2029	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Tingkat Ketercukupan Koleksi perpustakaan	Perbandingan jumlah koleksi perpustakaan (baik tercetak maupun digital) terhadap jumlah penduduk	Rasio	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	Prioritas	STATISTIK	10910073	Terbuka	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota	TAHUNAN	Indikator SIPD: 000410 - Indeks pembangunan literasi masyarakat 000860 - Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Kebudayaan
03.03.048	RPJMN 2025-2029	Tingkat Lulusan SDM Transportasi yang bersertifikat Kompetensi	Tingkat Lulusan SDM Transportasi yang bersertifikat Kompetensi	Penyediaan SDM transportasi yang kompeten melalui lembaga diklat BPSDM Perhubungan	persen	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN		Transportasi
06.02.060	RPJPN 2025-2045 RPJMN 2025-2029	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia...	persen	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN	Indikator Utama Pembangunan - 16.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) Indikator SIPD: 000033 - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Ketenagakerjaan
06.01.089	SDGs	Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar)	Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar)	Indikator ini mengukur angka partisipasi anak usia 6 tahun (satu tahun sebelum usia resmi masuk Sekolah Dasar) dalam program pendidikan yang terorganisir, yaitu:a.Pendidikan anak usia dini...	persen	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK	10310052	Terbuka	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Jenis Kelamin; Status Disabilitas; Kelompok Pengeluaran	TAHUNAN	Indikator SIPD: 000143 - Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.	Pendidikan
06.01.090	SDGs	Tingkat Partisipasi dalam Pendidikan dan Pelatihan Formal dan non-Formal	Tingkat Partisipasi dalam Pendidikan dan Pelatihan Formal dan non-Formal	Indikator ini mengukur partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan baik formal ataupun nonformal. Pendidikan formal yang dimaksud adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan...	persen	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK	10310053	Terbuka	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Jenis Kelamin; Umur/Usia; Status Disabilitas; Kelompok Pengeluaran	TAHUNAN	Indikator SIPD: 000144 - Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.	Pendidikan
09.03.082	RPJMN 2025-2029	Tingkat Pemanfaatan Data Statistik	Tingkat Pemanfaatan Data Statistik	Tingkat pemanfaatan data statistik adalah indikator yang mengukur sejauh mana data statistik resmi yang dihasilkan atau dipublikasikan oleh BPS digunakan oleh pihak-pihak yang relevan, seperti...	persen	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota	TAHUNAN		Dukung Lainnya
09.05.016	RPJMN 2025-2029	Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengendalian Program Prioritas Presiden dalam Penyelenggaraan Pembangunan Nasional	Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengendalian Program Prioritas Presiden dalam Penyelenggaraan Pembangunan Nasional	Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengendalian Program Prioritas Presiden dalam Penyelenggaraan Pembangunan Nasional yaitu diukur antara lain melalui pemanfaatan rekomendasi, forum pengendalian, dan...	persen	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional	TAHUNAN		Perencanaan Pembangunan Nasional
08.02.0005	RPJMN 2025-2029	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	Persentase pemanfaatan perpustakaan secara luring dan daring	persen	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	Prioritas	STATISTIK	10910089	Terbuka	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota	TAHUNAN	Indikator SIPD: 000410 - Indeks pembangunan literasi masyarakat 000860 - Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Kebudayaan
06.02.061	RPJPN 2025-2045 RPJMN 2025-2029 SDGs	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun...	persen	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK	10210083	Terbuka	Wilayah Administrasi: Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Jenis Kelamin; Umur/Usia; Tingkat Pendidikan	TAHUNAN	Indikator Utama Pembangunan - 15a.Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Indikator SIPD: 000032 - Tingkat Pengangguran Terbuka 000188 - Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. 000541 - Angka Pengangguran	Ketenagakerjaan
06.01.098	SDGs	Tingkat pengarustamaan pendidikan kewarganegaraan global dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ke dalam (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru, dan (d) penilaian siswa	Tingkat pengarustamaan pendidikan kewarganegaraan global dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ke dalam (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru, dan (d) penilaian siswa	Pengarusutamaan pendidikan kewargaan global (DikKG) dan pendidikan pembangunan berkelanjutan (DikPB) dalam sistem pendidikan yang berlaku di nasional dan subnasional. DikKG mencakup kesadaran global...	persen	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional	TAHUNAN	Indikator SIPD: 000149 - Pengarusutamaan pada semua jenjang pendidikan, (i) pendidikan kewargaandunia, (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia pada (a) kebijakan pendidikan nasional,(b) kurikulum, (c) pendidikan guru, (d) penilaian siswa. 000273 - Tingkat pengarusutamaan pendidikan warga negara global dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ke dalam (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru dan (d) asesmen siswa.	Pendidikan
07.05.0176	Perpres 78/2021	Persentase rekomendasi kebijakan terkait dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayah dengan ekosistem rentan	Tingkat pengelolaan lingkungan, terDirektorat i dari: a) indeks kinerja pengelolaan sampah (IKPS); b) indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Tingkat pengelolaan lingkungan merupakan indikator untuk mengukur kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah, mencakup keberlanjutan dan pengelolaan sumber daya alam. Indeks Kinerja Pengelolaan...	skor	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	Prioritas	STATISTIK		-	Provinsi, Kabupaten, Kota	TAHUNAN		Lingkungan Hidup
05.01.028	RPJMN 2025-2029	Tingkat Pengembangan Kapasitas Personil Jaksa	Tingkat Pengembangan Kapasitas Personil Jaksa	Melihat seberapa banyak personil yang memiliki wewenang untuk menangani perkara memperoleh pelatihan yang relevan dengan wewenangnya tersebut.	persen	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN		Hukum
06.01.099	SDGs	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD Sederajat	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD Sederajat	Indikator ini mengukur persentase anak dan remaja yang berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan yang sesuai dengan rentang usianya. Rentang usia yang termasuk dalam perhitungan ini adalah antara 1...	persen	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK	10310057	Terbuka	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Jenis Kelamin; Status Disabilitas; Kelompok Pengeluaran	TAHUNAN	Indikator SIPD: 000141 - Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat.	Pendidikan
06.01.100	RPJMN 2025-2029 SDGs	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SMA Sederajat	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SMA Sederajat	Indikator ini mengukur persentase anak dan remaja yang berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan yang sesuai dengan rentang usianya. Rentang usia yang termasuk dalam perhitungan ini adalah antara 1...	persen	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK	10310058	Terbuka	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Jenis Kelamin; Status Disabilitas; Kelompok Pengeluaran	TAHUNAN	Indikator SIPD: 000141 - Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat.	Pendidikan
06.01.101	SDGs	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SMP Sederajat	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SMP Sederajat	Indikator ini mengukur persentase anak dan remaja yang berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan yang sesuai dengan rentang usianya. Rentang usia yang termasuk dalam perhitungan ini adalah antara 1...	persen	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK	10310059	Terbuka	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Jenis Kelamin; Status Disabilitas; Kelompok Pengeluaran	TAHUNAN	Indikator SIPD: 000141 - Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat.	Pendidikan
03.03.0065	RPJMN 2025-2029	Tingkat Penyerapan Lulusan Pembentukan SDM Transportasi	Tingkat Penyerapan Diklat Pembentukan SDM Transportasi Darat/Laut/Udara yang Berkompetensi	Persentase jumlah lulusan Diklat Pembentukan tahun (n-1) yang telah mendapat pekerjaan pada tahun n dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun dibandingkan dengan seluruh lulusan Diklat Pembentukan yang...	persen	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Prioritas	STATISTIK		-	Nasional	TAHUNAN		Transportasi
03.03.049	RPJMN 2025-2029	Tingkat Penyerapan Lulusan Pembentukan SDM Transportasi	Tingkat Penyerapan Lulusan Pembentukan SDM Transportasi	Peningkatan lulusan SDM transportasi yang dapat terserap di lembaga pemerintahan, BUMN, swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri	persen	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN		Transportasi
05.02.047	RPJMN 2025-2029	Tingkat Risiko Penduduk Terkena Kejahatan/Crime Rate	Tingkat Risiko Penduduk Terkena Kejahatan/Crime Rate	Angka yang menggambarkan risiko terjadinya sejumlah tindak kejahatan pada setiap 100.000 orang penduduk.	kejahatan perseratus ribu penduduk	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	Prioritas	STATISTIK	10810057	Terbuka	Wilayah Hukum Kepolisian: Nasional, Kepolisian Daerah	TAHUNAN		Keamanan
06.02.064	SDGs	Tingkat Setengah Penganggur	Tingkat Setengah Penganggur	Pekerja setengah pengangguran adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan (dahulu disebut...	persen	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK	10210084	Terbuka	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Jenis Kelamin; Umur/Usia; Tingkat Pendidikan	TAHUNAN	Indikator SIPD: 000189 - Tingkat setengah pengangguran	Ketenagakerjaan
09.02.079	RPJMN 2025-2029	Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD	Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD	Tingkat sinkronisasi perencanaan anggaran belanja dan investasi mengukur keselarasan antara anggaran pemerintah pusat, TKD, investasi, dan KPBU tahun 2025-2026 dengan kebijakan ekonomi makro jangka...	persen	KEMENTERIAN KEUANGAN	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN		Keuangan
06.02.0057	RPJPN 2025-2045 RPJMN 2025-2029	Rasio Kewirausahaan	Total Angkatan Kerja	Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, serta pengangguran.	Orang	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK	10210015	Terbuka	Nasional	TAHUNAN	Indikator Utama Pembangunan - 14b.Rasio kewirausahaan daerah (%) Indikator SIPD: 000029 - Rasio Kewirausahaan Daerah 000760 - Rasio Kewirausahaan	Ketenagakerjaan
02.07.0004	RPJPN 2025-2045 RPJMN 2025-2029 RPJMN 2025-2029	Return on Asset (ROA) BUMN Total Asset Turnover BUMN	Total Aset BUMN	Jumlah keseluruhan aset BUMN yang dimiliki perusahaan, termasuk aset lancar dan tidak lancar.	rupiah	BADAN PENGATURAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	Prioritas	STATISTIK		-	Perusahaan BUMN	TAHUNAN		Badan Usaha Milik Negara
02.09.0055	Renstra Kemenkop 2025-2029	-	Total Aset Koperasi	Nilai keseluruhan aset yang dimiliki koperasi sehingga mencerminkan kekuatan ekonomi koperasi.	Rupiah	KEMENTERIAN KOPERASI	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah : Kab/Kota; Provinsi	TAHUNAN		Koperasi
02.09.0054	RKP 2026	Rasio Modal Sendiri tehadap Total Aset Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Total Aset Koperasi Desa atau Kelurahan	Total aset koperasi adalah keseluruhan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh koperasi desa atau kelurahan pada suatu periode tertentu, baik yang bersifat lancar maupun tidak lancar, yang dapat...	Rupiah	KEMENTERIAN KOPERASI	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah : Desa, Kecamatan; Kab/Kota; Provinsi	TAHUNAN		Koperasi
09.02.0045	RPJMN 2025-2029	Aset Wakaf Uang/PDB	Total Aset Wakaf Produktif	Akumulasi nilai aset wakaf yang dikelola secara produktif, termasuk wakaf uang dan aset lainnya yang menghasilkan manfaat ekonomi	rupiah	KEMENTERIAN AGAMA	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN		Keuangan
02.07.003	RPJMN 2025-2029	Total Asset Turnover BUMN	Total Asset Turnover BUMN	Total Asset Turnover Ratio merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan dari total asetnya	kali	BADAN PENGATURAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	Prioritas	STATISTIK		-	Perusahaan BUMN	TAHUNAN		Badan Usaha Milik Negara
09.05.017	SDGs	Total bantuan pembangunan / Official Development Assistant (ODA) dan bantuan lain untuk sektor pertanian	Total bantuan pembangunan / Official Development Assistant (ODA) dan bantuan lain untuk sektor pertanian	Penyaluran kotor dari bantuan pembangunan (Official Development Assistance [ODA] dan Other Official Flows [OOF]) dari seluruh donor kepada sektor pertanian. ODA adalah penyaluran bantuan kepada...	rupiah	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN	Indikator SIPD: 000100 - Total bantuan pembangunan (ODA) dan bantuan lain untuk sektor pertanian.	Perencanaan Pembangunan Nasional
09.02.0046	SDGs	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat	Total Belanja Fungsi Perlindungan Sosial Pemerintah Pusat	Jumlah anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk program dan kegiatan yang termasuk dalam fungsi perlindungan sosial, seperti bantuan sosial dan jaminan sosial	triliun rupiah	KEMENTERIAN KEUANGAN	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional	TAHUNAN	Indikator SIPD: 000231 - Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat	Keuangan
03.03.0066	RPJMN 2025-2029	Peningkatan Volume Angkutan Laut	Total bongkar muat barang tahun berjalan dan tahun dasar	Jumlah total barang yang dibongkar dan dimuat di seluruh pelabuhan Indonesia selama tahun berjalan.?	ton	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK		-	Nasional	TAHUNAN		Transportasi
03.01.0043	RPJMN 2025-2029	Rasio potensi reduksi banjir oleh bendungan	Total Debit Inflow Tahunan ke Bendungan	Jumlah total debit air yang masuk (inflow) ke bendungan selama satu tahun	meter kubik per detik	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	Prioritas	STATISTIK		-	Bendungan	HARIAN		Pekerjaan Umum
03.01.0044	RPJMN 2025-2029	Rasio potensi reduksi banjir oleh bendungan	Total Debit Outflow Tahunan dari Bendungan	Jumlah total debit air yang dikeluarkan (outflow) dari bendungan selama satu tahun	meter kubik per detik	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	Prioritas	STATISTIK		-	Bendungan	HARIAN		Pekerjaan Umum
03.05.0017	RPJPN 2025-2045 RPJMN 2025-2029 RPJMN 2025-2029 RPJMN 2025-2029	Persentase Desa Mandiri Persentase Desa yang memiliki 100% rumah layak huni Persentase Desa yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Total desa yang dinilai	jumlah keseluruhan desa yang telah dievaluasi atau dinilai berdasarkan indikator tertentu, seperti status perkembangan desa (mandiri, maju, berkembang, tertinggal, sangat tertinggal) atau kriteria...	desa	KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	Prioritas	STATISTIK		-	Desa	TAHUNAN		Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal
07.04.0036	RPJMN 2025-2029	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	Total Dokumen Materi Teknis yang Direncanakan	Jumlah total dokumen materi teknis yang direncanakan untuk disusun selama periode 2025-2029 untuk penataan ruang laut dan zonasi pesisir, yang menjadi target yang harus dicapai dalam jangka waktu...	Jumlah Dokumen	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Prioritas	STATISTIK		-	Nasional	TAHUNAN		Kelautan
02.02.0036	RPJPN 2025-2045 RPJMN 2025-2029	Ekspor Barang dan Jasa	Total Ekspor Barang dan Jasa	Total nilai barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri dan dijual ke luar negeri dalam periode tertentu	miliar rupiah	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK		-	Nasional	TAHUNAN	Indikator SIPD: 000039 - Ekspor Barang dan Jasa	Perdagangan
02.06.0024	RPJMN 2025-2029	Proporsi Ekspor Produk Olahan Rumput Laut	Total Ekspor Rumput Laut	Merupakan nilai total ekspor rumput laut dari Indonesia ke berbagai negara dalam periode tertentu	USD Miliar	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Prioritas	STATISTIK		-	Nasional	TAHUNAN		Perikanan
04.01.0168	RPJMN 2025-2029	Persentase fasyankes melaksanakan pelayanan kesehatan penyakit akibat kerja	Total Fasyankes Pemerintah	Jumlah total fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah yang teregistrasi.	Unit	KEMENTERIAN KESEHATAN	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN		Kesehatan
06.01.0137	RPJMN 2025-2029	Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik	Total guru agama	Jumlah keseluruhan guru agama dari semua agama yang terdaftar di bawah Kementerian Agama	Orang	KEMENTERIAN AGAMA	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Tingkat Pendidikan	TAHUNAN		Pendidikan
02.06.0025	RPJMN 2025-2029 SDGs	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	Total hasil tangkapan jenis ikan	Jumlah total tangkapan dari jenis ikan tertentu selama periode waktu yang ditentukan	ton	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Pengelolaan Perikanan	TAHUNAN	Indikator SIPD: 000278 - Proporsi tangkapan jenis ikan laut yang berada dalam batasan biologis yang aman	Perikanan
05.02.0020	RPJMN 2025-2029	Persentase instansi yang berpartisipasi dalam sinergisitas penanggulangan terorisme	Total Instansi Terkait	Jumlah keseluruhan kementerian/lembaga yang diidentifikasi sebagai pihak terkait dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia	nilai	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN		Keamanan

Showing 3,201-3,250 of 3,346 items.

ID	Id Ddp	Sumber Referensi	Indikator	Nama Data	Jenis Pengajuan	Jenis Data	Indikator Variabel	Standar Data	Instansi Produsen Data	Unit Kerja Produsen Data	Definisi	Satuan	Klasifikasi Data Sesuai Resiko	Klasifikasi Penyajian	Jadwal Pemutakhiran	Tag Rad	Status Persetujuan

163252		Renstra Kemenimipas	-	Jumlah data SPPT TI yang dipertukarkan berdasarkan jenis dokumen	Non Prioritas	STATISTIK	Indikator	10810015	KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	Banyaknya dokumen yang dipertukarkan pada sistem pertukaran data perkara pidana secara elektronik antar lembaga penegak hukum.	dokumen	Terbuka	Wilayah	BULANAN	Hukum	TERSEDIA
163253		Renstra Kemenimipas	-	Jumlah Data Tahanan Berdasarkan Jenis Kelamin	Non Prioritas	STATISTIK	Indikator	10810035	KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	Banyaknya tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di Rumah Tahanan Negara Berdasarkan Jenis Kelamin	orang	Terbuka	Jenis Kelamin	BULANAN	Hukum	TERSEDIA
163254		Renstra Kemenimipas	-	Jumlah Data Tahanan Berdasarkan Usia(anak,dewasa)	Non Prioritas	STATISTIK	Indikator		KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	Banyaknya tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan usia(anak, dewasa)	orang	-	kelompok usia	BULANAN	Hukum	TERSEDIA
163255		Perpres 78/2021	-	Jumlah dataset yang dihasilkan dari kegiatan riset yang terkelola	Non Prioritas	STATISTIK	Indikator		BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	Direktorat Repositori, Multi Media dan Penerbitan Ilmiah - Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi	Cantuman data primer yang dihasilkan dari kegiatan penelitian, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikelola secara nasional dalam sebuah repositori data	cantuman	-	Online	TAHUNAN	Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	TERSEDIA
163256		UU 10/2009	-	Jumlah Daya Tarik Wisata	Non Prioritas	STATISTIK	Indikator		KEMENTERIAN PARIWISATA	Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur	Jumlah daya tarik wisata (DTW) yang menunjukkan adanya segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang...	lokasi	-	Wilayah; Jenis Daya Tarik Wisata ((Alam, Budaya, dan Buatan)	TAHUNAN	Pariwisata	TERSEDIA
163257	09.02.0004	RPJMN 2025-2029	Rasio Defisit APBN terhadap PDB dalam Batas Aman	Jumlah Defisit APBN	Prioritas	STATISTIK	Variabel		KEMENTERIAN KEUANGAN	Direktorat Jenderal Perbendaharaan	Selisih antara jumlah pengeluaran negara (belanja negara) dengan penerimaan negara (penerimaan perpajakan + PNBP + hibah) dalam satu tahun anggaran. Jika pengeluaran lebih besar dari penerimaan,...	rupiah	-	Wilayah Administrasi: Nasional	TAHUNAN	Keuangan	TERSEDIA
163258	09.03.0076	DP 2024	-	Jumlah desa dalam satu provinsi yang menerima sinyal internet telepon seluler 4G	Prioritas	STATISTIK	Variabel		KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital	Jumlah desa yang menerima sinyal internet telepon seluler 4G	jumlah desa	-	Provinsi	TAHUNAN	Informasi	TERSEDIA
163259	10.03.0013	RPJMN 2025-2029	Persentase Desa yang memiliki 100% rumah layak huni	Jumlah desa dengan 100% rumah layak huni	Prioritas	STATISTIK	Variabel		KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	Direktorat Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Perdesaan	Merupakan jumlah desa di mana seluruh rumah tangga memiliki rumah yang memenuhi kriteria rumah layak huni. Kriteria tersebut meliputi ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal (minimal 7,2...	jumlah desa	-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota	TAHUNAN	Kewilayahan	TERSEDIA
163260	03.02.0001	RPJMN 2025-2029	Persentase Desa Maju dan Desa Mandiri di 45 Kawasan Transmigrasi	Jumlah desa di 45 kawasan transmigrasi	Prioritas	STATISTIK	Variabel		KEMENTERIAN TRANSMIGRASI	Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi	Total jumlah desa yang berada di 45 kawasan transmigrasi yang ditetapkan oleh pemerintah.	desa	-	tabel	TAHUNAN	Transmigrasi	TERSEDIA
163261	03.02.0002	RPJMN 2025-2029	Persentase Desa Maju dan Desa Mandiri di 45 Kawasan Transmigrasi	Jumlah desa maju dan desa mandiri di 45 kawasan transmigrasi	Prioritas	STATISTIK	Variabel		KEMENTERIAN TRANSMIGRASI	Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi	Jumlah desa yang dikategorikan sebagai desa maju dan desa mandiri yang berada di 45 kawasan transmigrasi yang ditetapkan oleh pemerintah.	desa	-	tabel	TAHUNAN	Transmigrasi	TERSEDIA

Showing 641-650 of 4,145 items.