Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
2951TidakTidakTidakTidakTidak
Showing 2,951-2,951 of 2,951 items.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
04,01,0167
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Sediaan farmasi aman dan bermutu
seluruh sampel sediaan farmasiJumlah keseluruhan sampel sediaan farmasi yang diambil dan diuji dalam periode tertentu.​sampelBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKesehatan
02,06,0023
    • RPJMN 2025-2029
  1. Konsumsi Ikan Masyarakat
Serapan Konsumsi Ikan dalam Rumah TanggaJumlah ikan yang dikonsumsi dalam rumah tangga setara utuh segar berdasarkan penimbang individu (WEIND) dalam suatu populasi pada periode satu tahun.kilogramKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasSTATISTIK-Nasional; ProvinsiTAHUNANPerikanan
09,03,079
    • RPJMN 2025-2029
  1. Sistem data dan informasi terpadu untuk pemenuhan gizi nasional
Sistem data dan informasi terpadu untuk pemenuhan gizi nasionalJumlah Sistem data dan informasi terpadu dan terintegrasi untuk pemenuhan gizi nasional yang mencakup seluruh sasaran program makan bergizi gratissistemBADAN GIZI NASIONALPrioritasSTATISTIK-TAHUNANInformasi
06,03,0061
    • Perpres 78/2021
  1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Sistem pemerintahan berbasis elektronikSistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.IndeksKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIPrioritasSTATISTIK-Indeks NasionalTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 25.Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Indikator SIPD: 000044 - Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis ElektronikIlmu Pengetahuan Dan Teknologi
06,01,087
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Sitasi internasional perguruan tinggi Indonesia; a) rasio sitasi; b) h-indexSitasi Internasional menyatakan jumlah kutipan yang diterima dalam tahun yang dipilih oleh jurnal terhadap dokumen yang diterbitkan dalam periode sebelumnya, yaitu kutipan yang diterima pada tahun...IndeksKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPendidikan
05,01,0070
    • Renstra LKPP 2025-2029
  1. Nilai Kinerja Pengadaan
Skor Efektivitas Probity Advice dan AdvokasiAngka yang menunjukkan peran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam memberikan probity advice atau advokasi pengadaan kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, dihitung dari...LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
09,01,0050
    • Peraturan BPKP 8/2021
  1. -
Skor Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern PemerintahSkor evaluasi Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangand dan Pembangunan.PoinKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-Inspektorat JenderalTAHUNANDalam Negeri
02,03,0048
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
  2. -
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) KetersediaanSkor PPH ketersediaan merupakan susunan beragam pangan berdasarkan proporsi keseimbangan energi dari sembilan kelompok pangan dengan mempertimbangkan segi daya terima, Ketersediaan Pangan, Ekonomi,...Tanpa SatuanBADAN PANGAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANIndikator SIPD : 000615 - Skor Pola Pangan HarapanPertanian
02,03,0049
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
  2. -
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) KonsumsiSkor yang menunjukan kualitas keragaman konsumsi pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari 9 (sembilan) kelompok pangan (Padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak,...Tanpa SatuanBADAN PANGAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD : 000615 - Skor Pola Pangan HarapanPertanian
03,05,0054
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Desa yang menerapkan layanan berbasis digital
Skor Prodeskel- Tingkat Perkembangan Desa/Kelurahan 2021-2025 - Persentase Input Data ProdeskelSkor & PersenKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-Per sub dimensi per desa per tahunTAHUNANPembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal
09,01,0051
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
SPI KPK Tahun 2025SPI KPK adalah Survei Penilaian Integritas yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memetakan risiko korupsi dan mengukur tingkat efektivitas pengendalian integritas di...KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSIPrioritasSTATISTIK-TAHUNANDalam Negeri
07,01,0010
    • PermenESDM 14/2022
  1. -
Sumber Daya dan Cadangan BatubaraJumlah bagian dari endapan batubara dalam bentuk dan kuantitas tertentu serta mempunyai prospek beralasan yang memungkinkan untuk ditambang secara ekonomis berdasarkan bukti geologi tertentu. Sumber...Juta TonKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANDibutuhkan data dari provinsiPertambangan
07,02,0062
    • RPJPN 2025-2045
  1. -
Sumber Daya dan Cadangan Panas BumiEstimasi potensi energi panas bumi yang tersimpan di dalam bumi, yang mencakup sumber daya sebagai potensi yang belum terbukti kelayakan pengembangannya dan cadangan sebagai bagian yang telah...MWKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-ProvinsiTAHUNANDibutuhkan data per ProvinsiEnergi
02,05,013
    • RPJMN 2025-2029
  1. Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia
Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersediaSuatu rumpun dinyatakan berisiko apabila dalam status kritis (critical), kritis dipertahankan (critical maintained), terancam punah (endangered) atau hampir punah yang dipelihara (endangered...aksesiKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPeternakan
06,03,0060
    • Perpres 78/2021
  1. Jumlah Produksi Listrik Energi Terbarukan
Susut energi listrik (%)Susut energi listrik adalah ukuran kehilangan energi yang terjadi selama proses transmisi dan distribusi dari pembangkit listrik ke konsumen.PersenKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIlmu Pengetahuan Dan Teknologi
07,02,033
    • RPJMN 2025-2029
  1. Susut Jaringan
Susut JaringanSusut Jaringan adalah selisih energi (kWh) antara energi yang diterima di sisi penyaluran dengan energi yang terjual ke pelanggan setelah dikurangi dengan energi yang digunakan untuk keperluan...persenKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANProgram: 03.02-Peningkatan Konektivitas Digital dan Transisi Energi Listrik. Kegiatan: 03.02.04-Pembangunan Infrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan dan Digitalisasinya Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi/Seluruh Wilayah Indonesia), dengan penajaman di Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Kalimantan Barat. Deskripsi: Arah program adalah pemerataan listrik berkualitas melalui pembangunan dan penguatan jaringan transmisi–interkoneksi dalam/antar pulau (super grid), perluasan jaringan distribusi hingga perdesaan dan wilayah terisolasi, serta digitalisasi infrastruktur ketenagalistrikan. Hal ini menjawab ketidakmerataan kualitas/kuantitas pasokan dan sistem yang masih terpisah, sembari mendorong efisiensi penyediaan tenaga listrik dan integrasi energi terbarukan (khususnya di Kalimantan Barat) serta transisi listrik rendah karbon (Kalimantan Selatan). Sasaran utama: meningkatnya kapasitas dan keandalan jaringan untuk mengurangi ketimpangan wilayah dan menopang pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan.Energi
07,05,0173
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kualitas Ekosistem Gambut
Tebal Lapisan material Kedalaman GambutTebal lapisan material organik yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurnameter (m)KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-WILAYAH ADMINISTRASI: NASIONALTAHUNANProgram: 02.17-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang. Kegiatan: 02.17.05-Peningkatan Kualitas Ekosistem Gambut Lokasi Prioritas: Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Provinsi Kalimantan Selatan. Deskripsi: Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas air, kualitas udara, kualitas air laut, dan kualitas lahan. Selain itu, program ini juga berfokus pada peningkatan ketaatan terhadap hukum lingkungan hidup dan kehutanan guna memelihara kelangsungan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.Lingkungan Hidup
02,06,009
    • SDGs
  1. Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan
Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutanWilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan...wilayahKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional; Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI)TAHUNANIndikator SIPD: 000277 - Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutanPerikanan
09,01,032
    • SDGs
  1. Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020
Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020Konsep dan Definisi:Kemampuan lembaga statistik (Badan Pusat Statistik) untuk melaksanakan Sensus Penduduk pada tahun 2020.DokumenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000351 - Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.Kependudukan
09,05,014
    • SDGs
  1. Tersedianya Dashboard Makro ekonomi
Tersedianya Dashboard Makro ekonomiKonsep dan Definisi:Dashboard makroekonomi merupakan dashboard yang berisikan tentang gambaran perekonomian dan situasi pasar dengan membandingkan indikator kunci perekonomian dan pasar secara...dashboardKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000341 - Tersedianya Dashboard Makroekonomi.Perencanaan Pembangunan Nasional
07,05,096
    • SDGs
  1. Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) dan National Communications
Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) dan National CommunicationsDokumen Biennial Update Report (BUR) adalah dokumen yang berisi tentang pemutakhiran inventarisasi gas rumah kaca nasional termasuk laporan dan informasi aksi mitigasi nasional serta kebutuhan dan...DokumenKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000269 - Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) dan National CommunicationsLingkungan Hidup
07,05,081
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan SampahTimbulan Sampah Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah...persenKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 42c-i.Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) Program: 02.18-Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir. Kegiatan: 02.18.02-Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR​ Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi/kabupaten/kota), dengan penajaman pada: wilayah metropolitan & kota besar (mis. WM Surabaya), Kota Tarakan & Kab. Nunukan, Prov. Sulawesi Utara, Prov. Maluku Utara*, Papua*, Papua Barat*, NTT, Jambi, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Kab. Sintang, serta klaster Kepulauan Riau (Kab. Karimun, Kab. Lingga, Kota Batam, Kab. Natuna, Kota Tanjung Pinang) dan Kab. Deli Serdang (serta Tapanuli Tengah, Nias Selatan, Batu Bara—perlu proposal). Kategori sasaran: kab/kota dengan TPA darurat/kapasitas kritis, delineasi DAS prioritas, memiliki ekosistem pengolahan (ISWM/SWMSUD), dan amanat Perpres 35/2018. Deskripsi: Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu–hilir diarahkan untuk meminimalkan residu ke TPA/LUR (sanitary landfill) melalui optimalisasi TPS/TPS3R/TPST, pembinaan teknis pengumpulan, dan perbaikan tata kelola–pembiayaan. Urgensinya: timbulan 2023 ~68–70 juta ton/tahun; pengumpulan baru ~35%, terolah ~15%; ~65% bocor ke lingkungan; TPA diproyeksi penuh 2028; 35 TPA terbakar (2024); dan masih ada pencemaran lindi serta open dumping ~40%. Kelembagaan lemah (399 kab/kota belum pisah regulator–operator, alokasi APBD ~0,5%, retribusi 40–45%) membuat kinerja hulu–hilir rendah. Sasaran program: menurunkan residu ke TPA/LUR, meningkatkan operasi fasilitas pengolahan, serta memperkuat regulasi, pendanaan, dan monitoring agar kinerja persampahan naik dan dampak lingkungan–kesehatan turun. Indikator SIPD: 000064 - Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah 000244 - Persentase sampah nasional yang terkelola 000559 - Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampahLingkungan Hidup
03,01,0110
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Tingkat aksesibilitas jalan jalur utama daerah tertinggal dan perbatasanTotal panjang jalan yang telah dibangun Pemerintah dibagi dengan total luas wilayah daratan Indonesia (km/100 km2) sesuai KP.03.01.01 - 01.km/100 km2KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANPekerjaan Umum
07,05,097
    • RPJMN 2025-2029
  1. Tingkat daur ulang
Tingkat daur ulangPersentase sampah yg didaur ulang: Daur ulang adalah pengolahan sampah anorganik high value untuk dikembalikan ke siklus manufaktur, pengemasan, dan/atau distribusi produk. Jenis sampah yang...persenKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi NasionalTAHUNANLingkungan Hidup
09,06,0036
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Budaya Tertib Arsip
Tingkat Digitalisasi ArsipPersentase arsip yang telah dialihmediakan ke format digital dibandingkan dengan total arsip yang adapersenARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi : NasionalTAHUNANAparatur Negara
05,03,007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Tingkat efektivitas penanganan kasus pelanggaran HAM
Tingkat efektivitas penanganan kasus pelanggaran HAMPenegakan hukum dalam arti luas yaitu meliputi pelaksanaan dan penerapan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, serta dalam arti sempit merupakan...persenKOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANHak Asasi Manusia
07,05,0174
    • SDGs
  1. Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri pengolahan
Tingkat Emisi CO₂ / Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)Jumlah gas rumah kaca (termasuk CO₂, CH₄, N₂O, dll) yang dilepaskan ke atmosfer dalam satu periode waktu tertentu dari sektor industri, khususnya sektor IPPU (Industrial Processes and Product...ton co₂ ekuivalen (ton co₂e) per tahunKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000214 - Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industriLingkungan Hidup
07,05,0175
    • SDGs
  1. Intensitas emisi sektor industri
Tingkat Emisi Sektor Industri (TE SI CO₂)Jumlah total emisi gas rumah kaca, khususnya karbon dioksida (CO₂), yang dihasilkan oleh sektor industri dalam satu tahunton co₂ per tahunKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000216 - Intensitas emisi sektor industri.Lingkungan Hidup
05,01,021
    • RPJMN 2025-2029
  1. Tingkat Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum
Tingkat Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penegakan HukumTingkat Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum adalah ukuran yang menggambarkan seberapa efektif prinsip keadilan restoratif diterapkan dalam sistem peradilan pidana. Keadilan...IndeksKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
09,02,076
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Tingkat Inflasi
  2. -
Tingkat InflasiInflasi atau laju inflasi adalah persentase perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK). Indeks Harga Konsumen adalah indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode, dari suatu...persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaBULANANIndikator Utama Pembangunan - 32.Tingkat Inflasi (%) Indikator SIPD: 000050 - Tingkat InflasiPerdagangan
10,01,0010
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
  2. -
Tingkat Inflasi Komoditas StrategisData ini menunjukkan tingkat perubahan harga bulanan komoditas strategis seperti Data ini menunjukkan tingkat inflasi komoditas strategis seperti BBM, listrik, LPG, dan pangan (beras, cabai, bawang,...persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Komoditas Strategis (BBM, Listrik, LPG, dan Pangan)BULANANKebijakan Pemerintah
07,05,098
    • RPJMN 2025-2029
  1. Tingkat input material sirkular
Tingkat input material sirkularPenggunaan produk/material yang ramah lingkungan atau memiliki kandungan ramah lingkungan. Selain penggunaan bahan daur ulang, juga mencakup penggunaan Reuse (R3), Refurbish (R5), Remanufacture (R6),...persenKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANLingkungan Hidup
05,01,022
    • RPJMN 2025-2029
  1. Tingkat Kecukupan Personil Jaksa
Tingkat Kecukupan Personil JaksaDalam kerangka institusi penegakan hukum, perlu dilihat sejauh mana sumber daya yang ada (jaksa) pada Kejaksaan RI dapat menerima dan menyelesaikan pengaduan yang masuk.persenKEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANHukum
08,02,025
    • RPJMN 2025-2029
  1. Tingkat Kegemaran Membaca
Tingkat Kegemaran Membaca (TKM)Angka yang dapat menggambarkan tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dilakukan secara mandiri dalam jangka waktu...IndeksPERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK10910005TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 000409 - Nilai tingkat kegemaran mambaca masyarakat 000673 - Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakatKebudayaan
06,01,088
    • RPJMN 2025-2029
  1. Tingkat kehadiran siswa dan santri yang mendapatkan makan bergizi gratis
Tingkat kehadiran siswa dan santri yang mendapatkan makan bergizi gratisPersentase kehadiran siswa dan santri yang mendapatkan makan bergizi gratispersenBADAN GIZI NASIONALPrioritasSTATISTIK-TabelTAHUNANPendidikan
04,02,068
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Tingkat Kemiskinan Ekstrem
  2. -
Tingkat Kemiskinan EkstremTingkat kemiskinan ekstrem adalah proporsi penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan internasionalpersenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 000073 - Tingkat kemiskinan EkstrimPerencanaan Pembangunan Nasional
05,01,023
    • RPJMN 2025-2029
  1. Tingkat Kepatutan Hukum Lembaga Hukum
Tingkat Kepatutan Hukum Lembaga HukumVariabel Kepatutan Hukum Lembaga Hukum merupakan alat ukur terhadap perilaku lembaga hukum terhadap hukumIndeksKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
05,01,024
    • RPJMN 2025-2029
  1. Tingkat Kepatutan Hukum Masyarakat
Tingkat Kepatutan Hukum MasyarakatVariabel Kepatutan Hukum Masyarakat merupakan alat ukur terhadap perilaku atau respon masyarakat terhadap hukumIndeksKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
05,01,025
    • RPJMN 2025-2029
  1. Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Hukum
Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Lembaga HukumUkuran yang menunjukan sejauh mana masyarakat percaya bahwa lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan telah menjalankan tugasnya dengan adil, transparan, dan profesionalIndeksKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
09,03,0086
    • Renstra Kemkomdigi 2025-2029
  1. -
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses informasi publikIndikator ini bertujuan memotret tingkat kepuasan masyarakat terhadap aksesibilitas informasi publikpersenKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANInformasi
09,03,0087
    • Renstra Kemkomdigi 2025-2029
  1. -
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas informasi publikIndikator ini bertujuan memotret tingkat kepuasan masyarakat terhadap aksesibilitas informasi publikpersenKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANInformasi
05,02,045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Polri
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Layanan Pengaduan PolriTingkat kepuasan masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Polri merupakan indikator yang mencerminkan seberapa puas masyarakat atas kinerja Polri dalam memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat dalam...persenKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-TAHUNANKeamanan
05,01,026
    • RPJMN 2025-2029
  1. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Penyelesaian Sengketa Proses PemiluTingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu adalah ukuran sejauh mana masyarakat merasa puas dengan layanan yang diberikan oleh Bawaslu RI dalam menyelesaikan...nilaiBADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANHukum
01,02,0022
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Penguatan Sistem Kelembagaan Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri
Tingkat Kepuasan Pengguna (WNI dan Perwakilan RI) terhadap Portal Peduli WNI dan Safe TravelPersepsi untuk Mengukur tingkat kepuasan pengguna (masyarakat & Perwakilan RI) terhadap Portal Peduli WNI dan Safe Travel. #Data diperoleh melalui survei kepuasan pelanggan kepada responden yang...persenKEMENTERIAN LUAR NEGERIPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANUrusan Luar Negeri
05,01,027
    • RPJMN 2025-2029
  1. Tingkat Kesesuaian Pengelolaan SDM Jaksa
Tingkat Kesesuaian Pengelolaan SDM JaksaMenilai manajemen sumber daya manusia pada lembaga hukum, tidak hanya dapat dilihat dari kecukupan personil maupun tingkat pengembangan kapasitas personil melainkan juga sejauh mana pengelolaan SDM...persenKEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANHukum
09,03,081
    • RPJMN 2025-2029
  1. Tingkat kesuksesan startup digital nasional (success rate startup digital)
Tingkat kesuksesan startup digital nasional (success rate startup digital)Tingkat kesuksesan startup nasional/success rate startup merupakan ukuran yang menggambarkan kemampuan startup untuk menghadapi tantangan seperti menemukan product-market fit, mengelola pendanaan,...startupKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 02.14 Ekonomi Digital. Kegiatan: 02.14.00 Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital Lokasi Prioritas: Provinsi Maluku Kegiatan ini bertujuan mempercepat pengembangan ekonomi digital guna meningkatkan kontribusinya terhadap PDB. Fokus diarahkan pada transformasi digital sektor bisnis, peningkatan keberhasilan startup, serta kesiapan industri menuju Industri 4.0. Informasi
08,02,0004
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
Tingkat Ketercukupan Koleksi perpustakaanPerbandingan jumlah koleksi perpustakaan (baik tercetak maupun digital) terhadap jumlah pendudukRasioPERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK10910073TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 000410 - Indeks pembangunan literasi masyarakat 000860 - Indeks Pembangunan Literasi MasyarakatKebudayaan
03,03,048
    • RPJMN 2025-2029
  1. Tingkat Lulusan SDM Transportasi yang bersertifikat Kompetensi
Tingkat Lulusan SDM Transportasi yang bersertifikat KompetensiPenyediaan SDM transportasi yang kompeten melalui lembaga diklat BPSDM PerhubunganpersenKEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANTransportasi
06,02,060
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan
  2. -
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) PerempuanTingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia...persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 16.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) Indikator SIPD: 000033 - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja PerempuanKetenagakerjaan
06,01,089
    • SDGs
  1. Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar)
Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar)Indikator ini mengukur angka partisipasi anak usia 6 tahun (satu tahun sebelum usia resmi masuk Sekolah Dasar) dalam program pendidikan yang terorganisir, yaitu:a.Pendidikan anak usia dini...persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK10310052TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Jenis Kelamin; Status Disabilitas; Kelompok PengeluaranTAHUNANIndikator SIPD: 000143 - Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.Pendidikan
Showing 3,151-3,200 of 3,330 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
197784
    • Renstra Kemenimipas
  1. -
Jumlah Data pelanggaranNon PrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATANDirektorat Jenderal PemasyarakatanBanyaknya kejadian perilaku menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah di buat pada suatu lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan. (yang...kejadian-WilayahTAHUNANHukumTERSEDIA
19778505,02,0063
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Pemberian Bantuan Hukum Secara Litigasi dan Non Litigasi
Jumlah Data Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi kepada Tahanan dan Narapidana kategori Miskin dan Kelompok Rentan oleh Kementerian Imigrasi dan PemasyarakatanPrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATANDirektorat Jenderal PemasyarakatanJumlah Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi kepada Tahanan dan Narapidana kategori Miskin dan Kelompok Rentan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Jumlah-NasionalTAHUNANKeamananTERSEDIA
197786
    • Renstra Kemenimipas
  1. -
Jumlah Data Pembinaan KemandirianNon PrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATANDirektorat Jenderal PemasyarakatanBanyaknya orang (terpidana) yang sedang Telah Menjalani pembinaan Kemandirian di lembaga pemasyarakatanorang-kegiatanBULANANHukumTERSEDIA
197787
    • Renstra Kemenimipas
  1. -
Jumlah Data Pembinaan KepribadianNon PrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATANDirektorat Jenderal PemasyarakatanBanyaknya orang (terpidana) yang sedang / telah Menjalani pembinaan Kepribadian di lembaga pemasyarakatanorang-kegiatanBULANANHukumTERSEDIA
19778809,01,0010
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Kualitas Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan
Jumlah Data Pemilih dalam DPT yang Memenuhi Syarat dan Sesuai dengan Data KependudukanPrioritasSTATISTIKVariabelBADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUMBiro Fasilitasi Pengawasan PemiluJumlah pemilih dalam DPT yang telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai pemilih serta sesuai dengan data kependudukan yang validindividu-Wilayah, Jenis KelaminTAHUNANDalam NegeriTERSEDIA
19778909,01,0011
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Daftar Pemilih Berkelanjutan yang Akurat, Mutakhir, dan Komprehensif
Jumlah Data Pemilih Hasil Pemutakhiran BerkelanjutanPrioritasSTATISTIKVariabelKOMISI PEMILIHAN UMUMPusat Data dan Teknologi InformasiJumlah data pemilih yang telah diperbarui dan memenuhi tiga kriteria utama: Akurat: Data mencerminkan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Mutakhir: Data terbaru yang mencerminkan...Orang-NasionalSEMESTERANDalam NegeriTERSEDIA
197790
    • Renstra Kemenimipas
  1. -
Jumlah Data Pengeluaran TahananNon PrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATANDirektorat Jenderal PemasyarakatanBanyaknya Tahanan yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku.orang-WilayahBULANANHukumTERSEDIA
19779103,07,0006
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)
  2. -
Jumlah Data Registrasi KematianPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN DALAM NEGERIDirektorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan SipilJumlah penduduk meninggal yang sudah dilaporkan dan diterbitkan akta kematianJiwa-Kabupaten/KotaSEMESTERANKependudukanTERSEDIA
197792
    • Renstra Kemenimipas
  1. -
Jumlah Data RehabilitasiNon PrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATANDirektorat Jenderal PemasyarakatanBanyaknya orang (terpidana) yang Sedang atau Telah Menjalani RehabilitasiOrang-WilayahBULANANHukumTERSEDIA
197793
    • Renstra Kemenimipas
  1. -
Jumlah Data Sebaran UPTNon PrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATANDirektorat Jenderal PemasyarakatanBanyaknya unit yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di pemasyarakatan.Unit-WilayahBULANANHukumTERSEDIA
Showing 631-640 of 4,134 items.