Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
290109.02.0103
    • DP 2024;
  1. -
Nilai Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/JasaSTATISTIKLEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHNilai realisasi pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan ditujukan...rupiahYaYaYaYaYa
290207.04.0057
    • Perpres 17 tahun 2025;
  1. -
Nilai Tukar Petambak GaramSTATISTIKKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANNTPG menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk petambak garam dengan barang maupun jasa yang dikonsumsi dan untuk biaya proses produksiIndeksTidakYaYaYaYa
290302.02.0090
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Nilai Volume Perdagangan Antar Provinsi di Pulau Bali-NusraSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai Volume Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau Bali-NusrakilogramYaYaYaYaYa
290402.02.0091
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Nilai Volume Perdagangan Antar Provinsi di Pulau JawaSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai Volume Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau JawakilogramYaYaYaYaYa
290502.02.0092
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Nilai Volume Perdagangan Antar Provinsi di Pulau KalimantanSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai Volume Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau KalimantankilogramYaYaYaYaYa
290602.02.0093
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Nilai Volume Perdagangan Antar Provinsi di Pulau Papua MalukuSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai Volume Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau Papua-MalukukilogramYaYaYaYaYa
290702.02.0094
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Nilai Volume Perdagangan Antar Provinsi di Pulau SulawesiSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai Volume Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau SulawesikilogramYaYaYaYaYa
290802.02.0095
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Nilai Volume Perdagangan Antar Provinsi di Pulau SumateraSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai Volume Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau SumaterakilogramYaYaYaYaYa
290903.04.0015
    • RPJPN 2025-2045;
  1. -
Pemukiman Kumuh Kota yang DitanganiSTATISTIKKEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMANPermukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi...unit per tahunYaYaYaYaYa
291006.01.0301
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase angka putus sekolah siswa Sekolah DasarSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHDefinisi : Persentase siswa pada jenjang SD yang tidak menyelesaikan pendidikan hingga kelas tertinggi (kelas 6) Rumus : Jumlah siswa SD yang berhenti sekolah sebelum menyelesaikan kelas 6 dibagi den...persenYaYaYaYaYa
291106.01.0302
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase angka putus sekolah siswa Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajatSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHDefinisi : Persentase siswa pada jenjang SMA/SMK/sederajat yang tidak menyelesaikan pendidikan hingga kelas 12 Rumus : Jumlah siswa SMA/SMK atau sederajat yang berhenti sekolah sebelum menyelesaikan...persenYaYaYaYaYa
291206.01.0303
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase angka putus sekolah siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajatSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHDefinisi : Persentase siswa pada jenjang SMP/sederajat yang tidak menyelesaikan pendidikan hingga kelas 9 Rumus : Jumlah siswa SMP atau sederajat yang berhenti sekolah sebelum menyelesaikan kelas 9 d...persenYaYaYaYaYa
291309.06.0104
    • DP 2024;
  1. -
Persentase Capaian Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)STATISTIKKOMISI PEMBERANTASAN KORUPSIukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang telah dilakukan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah, dibandingkan dengan target aksi yang telah ditetapkan...persenYaYaYaYaYa
291409.03.0085
    • DP 2024;
  1. -
Persentase desa yang menerima sinyal internet telepon seluler 4GSTATISTIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALPersentase desa yang menerima sinyal internet telepon seluler 4GpersenYaYaYaYaYa
291504.01.0247
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMKM Obat Bahan Alam dan KosmetikSTATISTIKBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANProporsi Fasilitator yang melakukan pendampingan kepada UMKM Obat Baham Alam dan Kosmetik sampai mendapatkan rekomendasi pemenuhan aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) secara Bertah...persenYaYaYaYaYa
291606.02.0121
    • RPJPN 2025-2045;
  1. -
Persentase Guru ASNSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPerbandingan antara jumlah guru dengan status kepegawaian PNS dan PPPK dengan seluruh guru, pada suatu wilayah dan waktu tertentu.persenYaYaYaYaYa
291704.03.0061
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase Jabatan Pratama Tinggi menurut Jenis Kelamin, Wilayah dan K/LSTATISTIKBADAN KEPEGAWAIAN NEGARAProporsi perempuan dan laki-laki dalam posisi kepemimpinan tingkat menengah-tinggi di pemerintahan.persenYaYaYaYaYa
291809.03.0086
    • Renstra Kemkomdigi 2025-2029;
  1. -
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses informasi publikSTATISTIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALIndikator ini bertujuan memotret tingkat kepuasan masyarakat terhadap aksesibilitas informasi publikpersenYaYaYaYaYa
291906.04.0012
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase pemuda yang merokokSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKPersentase pemuda usia 16–30 tahun yang merokok tembakau atau rokok elektrik dalam sebulan terakhirpersenYaYaYaYaYa
292004.01.0248
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase pengeluaran rumah tangga untuk kesehatanSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKDefinisi : Persentase pengeluaran rumah tangga yang dialokasikan khusus untuk kesehatan dibandingkan dengan pengeluaran di bidang lainnyapersenYaYaYaYaYa
292109.01.0047
    • Permendagri 9/2025;
  1. -
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI berdasarkan Unit Kerja Eselon ISTATISTIKKEMENTERIAN DALAM NEGERIJumlah tindak lanjut rekomendasi yang diberikan oleh BPK kepada setiap UKE I Kementerian Dalam Negeri yang telah selesai dibagi dengan jumlah tindak lanjut rekomendasi yang diberikan oleh BPK kepada s...persenYaYaYaYaYa
292206.04.0013
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase perkawinan anakSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKProporsi perempuan pernah kawin usia 20–24 tahun yang perkawinan pertamanya di bawah usia 18 tahun terhadap proporsi perempuan pernah kawin usia 20–24 tahunpersenYaYaYaYaYa
292304.03.0062
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase Rincian Output Responsif GenderSTATISTIKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPersentase Rincian Output Responsif Gender adalah presen rincian output yang memuat analisis gender dan intervensi untuk mengatasi ketimpangan gender, serta memiliki alokasi anggaran tertentu yang ber...persenYaYaYaYaYa
292404.02.0057
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan (food insecurity)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKDefinisi : Persentase rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan (food insecurity) berdasarkan FIES Scale. Rumus : Persentase rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan sedang atau berat...persenYaYaYaYaYa
292504.01.0249
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase sampel makanan yang diuji sesuai standar keamanan panganSTATISTIKBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANDefinisi : Persentase sampel makanan yang telah diuji dan memenuhi seluruh indikator standar keamanan pangan (misalnya bebas dari cemaran kimia, biologi, dan fisik yang berbahaya) per Satuan Pelayanan...persenTidakTidakYaYaYa
292604.01.0250
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan kualitas mobil pengangkut makanan sesuai dengan standarSTATISTIKBADAN GIZI NASIONALDefinisi : Persentase Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan kualitas mobil pengangkut makanan sesuai dengan standar dalam pedoman BGN Rumus : Dihitung dari jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan G...persenYaYaYaYaYa
292710.02.0003
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang melakukan pengemasan sesuai standar Badan Gizi NasionalSTATISTIKBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANDefinisi : Persentase Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mematuhi ketentuan pengemasan makanan sesuai standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN) (misalnya terkait bahan, label, kedap u...persenTidakTidakYaYaYa
292802.11.0053
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai tambah bruto atas barang dan jasa penyediaan akomodasi dan makan minum yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota), di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga tahun berjal...miliar rupiahYaYaYaYaYa
292902.11.0054
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Atas Dasar Harga Berlaku (ADHK)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai tambah bruto atas barang dan jasa penyediaan akomodasi dan makan minum yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota), di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga tahun berjal...miliar rupiahYaYaYaYaYa
293009.01.0048
    • UU 7/2017;
  1. -
Profil Anggota DPR RI Periode 2024-2029STATISTIKKEMENTERIAN DALAM NEGERIGambaran umum atau deskripsi singkat yang memberikan informasi tentang identitas/karakteristik dari Anggota DPR RI Periode 2024 - 2029 yang terdiri atas: 1. Nama Anggota DPR RI Periode 2024-2029 2. Ja...YaYaYaYaYa
293109.01.0049
    • UU 7/2017;
    • UU 10/2016;
  1. -
Profil Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak 2024STATISTIKKEMENTERIAN DALAM NEGERIGambaran umum atau deskripsi singkat yang memberikan informasi tentang identitas/karakteristik dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terdiri atas: 1. Nama...YaYaYaYaYa
293202.11.0055
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Proporsi Kontribusi Pariwisata Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKPersentase Kontribusi Pariwisata (Tourism Direct Gross Domestic Product atau TDGDP) terhadap Total Produk Domestik Bruto (PDB)persenYaYaYaYaYa
293310.01.0009
    • DP 2024;
  1. -
Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencanaSTATISTIKBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANAProporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencanaDokumenYaTidakTidakTidakTidak
293406.04.0014
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Proporsi pemuda dengan keterampilan TIKSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKPersentase pemuda berusia 16–30 tahun yang menggunakan ponsel, atau komputer, atau mengakses internet dalam tiga bulan terakhirpersenYaYaYaYaYa
293504.02.0058
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Proporsi pengeluaran spesifik untuk pendidikan dan kesehatanSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKDefinisi : Rata-rata persentase pengeluaran rumah tangga yang dialokasikan khusus untuk pendidikan atau kesehatan. Rumus : "- Jumlah pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan dibagi dengan total...rupiahYaYaYaYaYa
293604.01.0251
    • RPJPN 2025-2045;
  1. -
Rata-Rata Angka StuntingSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANStunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi ba...nilai/angkaYaYaYaYaYa
293706.02.0122
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Rata-rata jumlah pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)STATISTIKBADAN GIZI NASIONALDefinisi : Jumlah pekerja yang bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rumus : Dihitung dari jumlah pekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dibagi dengan jumlah Satuan Pelayanan P...PekerjaYaYaYaYaYa
293802.11.0056
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Rata-Rata Lama Perjalanan WisatawanSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKRata-rata waktu yang dihabiskan oleh wisatawan dalam 1 kali perjalanan.malamYaYaYaYaYa
293902.11.0057
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan MancanegaraSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKRata-rata pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan wisatawan mancanegara selama melakukan perjalanan di Indonesia, yang meliputi akomodasi, makan dan minum, penerbangan domestik, transportasi lokal,…dollar usdYaYaYaYaYa
294003.01.0111
    • Inpres 8/2025;
  1. -
Sekolah RakyatSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMSekolah Rakyat adalah satuan pendidikan berbasis asrama dan pendidikan berkarakter yang menyelenggarakan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah yang terintegrasi...lokasiYaYaYaYaYa
294109.01.0050
    • Peraturan BPKP 8/2021;
  1. -
Skor Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern PemerintahSTATISTIKKEMENTERIAN DALAM NEGERISkor evaluasi Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangand dan Pembangunan.PoinYaYaYaYaYa
294209.01.0051
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
SPI KPK Tahun 2025STATISTIKKOMISI PEMBERANTASAN KORUPSISPI KPK adalah Survei Penilaian Integritas yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memetakan risiko korupsi dan mengukur tingkat efektivitas pengendalian integritas di insta...YaYaYaYaYa
294310.01.0010
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Tingkat Inflasi Komoditas StrategisSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKData ini menunjukkan tingkat perubahan harga bulanan komoditas strategis seperti Data ini menunjukkan tingkat inflasi komoditas strategis seperti BBM, listrik, LPG, dan pangan (beras, cabai, bawang, d...persenYaYaYaYaYa
294405.01.0156
    • DP 2024;
  1. -
Tingkat Kepatuhan Indonesia terhadap Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF)STATISTIKPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANTingkat Kepatuhan Indonesia terhadap Rekomendasi FATF merupakan tingkat efektivitas regulasi, koordinasi dan implementasi rezim anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan proliferasi sen...Immediate Outcome; RekomendasiYaTidakTidakTidakTidak
294509.03.0087
    • Renstra Kemkomdigi 2025-2029;
  1. -
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas informasi publikSTATISTIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALIndikator ini bertujuan memotret tingkat kepuasan masyarakat terhadap aksesibilitas informasi publikpersenYaYaYaYaYa
294605.01.0157
    • DP 2024;
  1. -
Tingkat risiko nasional terhadap TPPU dan TPPTSTATISTIKPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANDalam upaya mencegah dan memberantas TPPU, salah satu instrumen penting yang harus digunakan agar setiap upaya yang dilakukan dapat berjalan efektif adalah dengan memanfaatkan hasil penilaian risiko n...IndeksYaTidakTidakTidakTidak
294702.01.021
    • SDGs;
  1. Kontribusi PDB Industri Pengolahan berdasarkan PDB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK);
Kontribusi PDB Industri Pengolahan berdasarkan PDB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKPersentase nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Konstran (ADHK).persenYaYaYaYaYa
294803.01.013
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki IPLT dan berfungsi dengan baik;
Jumlah kabupaten/kota yang memiliki IPLT dan berfungsi dengan baikSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMJumlah Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 1 IPLT. IPLT yang dimaksud adalah IPLT yang berfungsi dan beroperasi untuk mengolah lumpur tinja.UnitProgram: 02.12-Swasembada Air. Kegiatan: 02.12.06-Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi & kabupaten/kota) dengan prioritisasi: wilayah metropolitan & ibu kota provinsi; wilayah DAS dan kawasan pesisir prioritas; serta challenging area (rawan air, pesisir, dll), sambil mempertimbangkan Readiness Criteria (RC) dan kinerja daerah. Contoh fokus yang disebut: Prov. Jawa Timur (38 kab/kota), Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jambi, Riau (Rokan Hulu/Rokan Hilir), klaster Gorontalo (Pohuwato, Gorontalo, Bone Bolango, Boalemo, Gorontalo Utara, Kota Gorontalo), Kab. Tana Tidung, Kab. Luwu & Pangkajene Kepulauan, Kota Pariaman, serta Kab. Klungkung–Gianyar–Karangasem. Deskripsi: Cakupan dan pemanfaatan sanitasi aman masih rendah: hanya ±10,21% rumah tangga yang terlayani; dari 514 kab/kota baru ~60% memiliki fasilitas pengolahan air limbah domestik dengan utilisasi hanya 20–30%. Sekitar 80% konsumsi air rumah tangga menjadi air limbah berpatogen (mis. E. coli) yang berkontribusi pada 73% kasus diare; dampak berulang memicu malnutrisi dan stunting (prevalensi 2023: 21,5%) serta menaikkan beban biaya pengolahan air dan kerugian ekonomi (>2% PDB/tahun). Intervensi diarahkan untuk meningkatkan cakupan, keberfungsian, dan kualitas infrastruktur SPALD/IPLT (termasuk pendekatan CWIS), memperluas akses air minum & sanitasi aman, dan mengurangi pencemaran—guna mendukung SDG 6 serta pemenuhan hak dasar atas air dan sanitasi.YaYaYaYaYa
294909.02.077
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Tingkat Inklusi Keuangan;
Tingkat Inklusi KeuanganSTATISTIKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALInklusi Keuangan (%) adalah tingkat penggunaan produk dan layanan jasa keuangan oleh masyarakat Indonesia pada suatu kurun waktu tertentu.persenIndikator Utama Pembangunan - 34.Inklusi Keuangan (%) Indikator SIPD: 000055 - Inklusi KeuanganYaTidakYaYaYa
295009.02.087
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD);
Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)STATISTIKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALIndeks yang menggambarkan kemudahan, keterjangkauan, dan kedalaman akses keuangan di Kabupaten/Kota, yang dihitung dari data supply dan demand. Indeks terdiri dari 14 indikator yang terbagi dalam 3 di...indeksIndikator SIPD: 001168 - Indeks Akses Keuangan DaerahYaYaYaYaYa
Showing 2,901-2,950 of 2,950 items.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
02.03.072
    • SDGs
  1. Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan
Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi BerkelanjutanKonsep indikator global untuk target ini adalah melakukan kuantifikasi dan pemantauan atas perkembangan siklus kebijakan yang dibuat oleh negara-negara dalam menyusun instrumen kebijakan yang...DokumenKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000186 - Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan 000251 - Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi BerkelanjutanLingkungan Hidup
09.05.013
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rencana Klaster Superhub Ekonomi IKN yang Disiapkan
Rencana Klaster Superhub Ekonomi IKN yang DisiapkanSesuai dengan Rencana Induk IKN terdapat 6 Klaster Ekonomi yang akan dikembangkan untuk mencapai visi pembangunan IKN. Fokus penyiapan hingga tahun 2029 adalah Klaster Ekowisata, Klaster...klasterOTORITA IBUKOTA NUSANTARAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Ibu Kota NusantaraTAHUNANPerencanaan Pembangunan Nasional
02.08.040
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Return on Asset (ROA) BUMN
Return on Asset (ROA) BUMNReturn On Asset (ROA) adalah indikator untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Return On Asset (ROA) dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang...persenBADAN PENGATURAN BADAN USAHA MILIK NEGARAPrioritasSTATISTIK-Perusahaan BUMNTAHUNANBadan Usaha Milik Negara
06.01.0312
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Revitalisasi SekolahData mengenai revitalisasi sekolah yang memuat informasi: NPSN, nama sekolah, bentuk sekolah, bentuk pendidikan, status sekolah, kategori rehabilitasi, jenis rehabilitasi, anggaran, sumber danaUnitKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administasi: Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/KelurahanTAHUNANPendidikan
03.03.0063
    • RPJMN 2025-2029
  1. Ketersediaan angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan
Ritase per Hari Sarana Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis JalanJumlah perjalanan (trip) yang dilayani oleh layanan BTS yang dibiayai oleh APBN yang dilakukan oleh setiap unit kendaraan angkutan umum massal dalam satu hari.​trip per hari​KEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANTransportasi
04.01.0253
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Rumah SakitData mengenai rumah sakit di Indonesia yang meliputi informasi: nama rumah sakit, kelas rumah sakit, kepemilikan, alamat lengkap, dan nomor teleponRumah SakitKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administasi: Provinsi, Kabupaten/Kota, KecamatanBULANANKesehatan
07.02.032
    • RPJMN 2025-2029
  1. SAIDI / SAIFI Nasional
SAIDI / SAIFI NasionalSAIDI dan SAIFI merupakan indikator untuk mengukur kehandalan sistem tenaga listrik. Dengan dilakukan penghitungan indikator tersebut, dapat diketahui seberapa besar pergerakan realisasi SAIDI dan...jam per pelanggan per tahun dan kali per pelanggan per tahunKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANProgram: 03.02-Peningkatan Konektivitas Digital dan Transisi Energi Listrik. Kegiatan: 03.02.04-Pembangunan Infrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan dan Digitalisasinya Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi/Seluruh Wilayah Indonesia), dengan penajaman di Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Kalimantan Barat. Deskripsi: Arah program adalah pemerataan listrik berkualitas melalui pembangunan dan penguatan jaringan transmisi–interkoneksi dalam/antar pulau (super grid), perluasan jaringan distribusi hingga perdesaan dan wilayah terisolasi, serta digitalisasi infrastruktur ketenagalistrikan. Hal ini menjawab ketidakmerataan kualitas/kuantitas pasokan dan sistem yang masih terpisah, sembari mendorong efisiensi penyediaan tenaga listrik dan integrasi energi terbarukan (khususnya di Kalimantan Barat) serta transisi listrik rendah karbon (Kalimantan Selatan). Sasaran utama: meningkatnya kapasitas dan keandalan jaringan untuk mengurangi ketimpangan wilayah dan menopang pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan.Energi
09.05.0018
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Sarana Prasarana Peribadatan yang Memenuhi Standar
Sarana Prasarana Peribadatan dan/atau rumah ibadah yang memenuhi standarJumlah sarana dan prasarana peribadatan atau tempat ibadah yang memenuhi standar yang ditetapkan, meliputi aspek kesehatan (seperti sanitasi), aksesibilitas (ramah bagi lansia dan penyandang...unit (jumlah sarana prasarana peribadatan).​KEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPerencanaan Pembangunan Nasional
09.05.0019
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Sarana Prasarana Peribadatan yang Memenuhi Standar
Sarana Prasarana Peribadatan dan/atau rumah ibadah yang terdaftar di kemenagTotal jumlah sarana dan prasarana peribadatan atau tempat ibadah yang terdaftar di Kementerian Agama atau instansi terkait pada periode yang sama.​unit (jumlah sarana prasarana peribadatan).​KEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPerencanaan Pembangunan Nasional
10.04.0030
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Satuan Tugas Penyelenggara MBG DaerahData mengenai detail satuan tugas (satgas) penyelenggara MBG di daerah yang mencakup informasi: nama, jabatan, SKPD, dan kedudukan dalam satgas.-KEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Kabupaten/KotaMINGGUANMerupakan tindak lanjut dari program prioritas presiden dalam rangka mendukung Asta Cita.Dukung Lainnya
09.04.0034
    • Permenkominfo 11/2021
    • PP 4/2024
    • UU 32/2002
  1. -
Sebaran Infrastruktur Pemancar dan Satuan Transmisi LPP TVRIInformasi spasial dan teknis mengenai lokasi fisik dan spesifikasi perangkat keras yang digunakan oleh TVRI untuk menyiarkan program televisi ke seluruh wilayah IndonesiaSebaranLEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIAPrioritasGEOSPASIAL-K/LTAHUNANKomunikasi
03.01.0111
    • Inpres 8/2025
  1. -
Sekolah RakyatSekolah Rakyat adalah satuan pendidikan berbasis asrama dan pendidikan berkarakter yang menyelenggarakan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah yang terintegrasi...lokasiKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPekerjaan Umum
03.03.0064
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rata-rata waktu perputaran di pelabuhan
Selisih Waktu Keberangkatan dan Waktu Kedatangan Kapal di PelabuhanSelisih Waktu Keberangkatan kapal yakni Waktu saat kapal meninggalkan pelabuhan dan Waktu Kedatangan kapal yaitu Waktu saat kapal tiba di pelabuhan laut.jamKEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasSTATISTIK-Pelabuhan Laut; NasionalTAHUNANTransportasi
04.01.0167
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Sediaan farmasi aman dan bermutu
seluruh sampel sediaan farmasiJumlah keseluruhan sampel sediaan farmasi yang diambil dan diuji dalam periode tertentu.​sampelBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKesehatan
02.06.0023
    • RPJMN 2025-2029
  1. Konsumsi Ikan Masyarakat
Serapan Konsumsi Ikan dalam Rumah TanggaJumlah ikan yang dikonsumsi dalam rumah tangga setara utuh segar berdasarkan penimbang individu (WEIND) dalam suatu populasi pada periode satu tahun.kilogramKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasSTATISTIK-Nasional; ProvinsiTAHUNANPerikanan
09.03.079
    • RPJMN 2025-2029
  1. Sistem data dan informasi terpadu untuk pemenuhan gizi nasional
Sistem data dan informasi terpadu untuk pemenuhan gizi nasionalJumlah Sistem data dan informasi terpadu dan terintegrasi untuk pemenuhan gizi nasional yang mencakup seluruh sasaran program makan bergizi gratissistemBADAN GIZI NASIONALPrioritasSTATISTIK-TAHUNANInformasi
06.03.0061
    • Perpres 78/2021
  1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Sistem pemerintahan berbasis elektronikSistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.IndeksKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIPrioritasSTATISTIK-Indeks NasionalTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 25.Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Indikator SIPD: 000044 - Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis ElektronikIlmu Pengetahuan Dan Teknologi
06.01.087
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Sitasi internasional perguruan tinggi Indonesia; a) rasio sitasi; b) h-indexSitasi Internasional menyatakan jumlah kutipan yang diterima dalam tahun yang dipilih oleh jurnal terhadap dokumen yang diterbitkan dalam periode sebelumnya, yaitu kutipan yang diterima pada tahun...IndeksKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPendidikan
07.03.015
    • SDGs
  1. Luas kawasan situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi
Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasiIndikator ini mencakup area terlindung dari situs-situs penting untuk keanekaragaman hayati gunung menunjukkan tren temporal dalam persentase rata-rata dari setiap situs penting untuk keanekaragaman...situs kehati (juta ha)KEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Tingkat Kekritisan LahanTAHUNANIndikator SIPD: 000289 - Luas kawasan situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasiKehutanan
05.01.0070
    • Renstra LKPP 2025-2029
  1. Nilai Kinerja Pengadaan
Skor Efektivitas Probity Advice dan AdvokasiAngka yang menunjukkan peran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam memberikan probity advice atau advokasi pengadaan kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, dihitung dari...-LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
09.01.0050
    • Peraturan BPKP 8/2021
  1. -
Skor Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern PemerintahSkor evaluasi Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangand dan Pembangunan.PoinKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-Inspektorat JenderalTAHUNANDalam Negeri
02.03.0048
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) KetersediaanSkor PPH ketersediaan merupakan susunan beragam pangan berdasarkan proporsi keseimbangan energi dari sembilan kelompok pangan dengan mempertimbangkan segi daya terima, Ketersediaan Pangan, Ekonomi,...Tanpa SatuanBADAN PANGAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANIndikator SIPD : 000615 - Skor Pola Pangan HarapanPertanian
02.03.0049
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) KonsumsiSkor yang menunjukan kualitas keragaman konsumsi pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari 9 (sembilan) kelompok pangan (Padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak,...Tanpa SatuanBADAN PANGAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD : 000615 - Skor Pola Pangan HarapanPertanian
03.05.0054
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Desa yang menerapkan layanan berbasis digital
Skor Prodeskel- Tingkat Perkembangan Desa/Kelurahan 2021-2025 - Persentase Input Data ProdeskelSkor & PersenKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-Per sub dimensi per desa per tahunTAHUNANPembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal
09.01.0051
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
SPI KPK Tahun 2025SPI KPK adalah Survei Penilaian Integritas yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memetakan risiko korupsi dan mengukur tingkat efektivitas pengendalian integritas di...-KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSIPrioritasSTATISTIK-TAHUNANDalam Negeri
07.01.0010
    • PermenESDM 14/2022
  1. -
Sumber Daya dan Cadangan BatubaraJumlah bagian dari endapan batubara dalam bentuk dan kuantitas tertentu serta mempunyai prospek beralasan yang memungkinkan untuk ditambang secara ekonomis berdasarkan bukti geologi tertentu. Sumber...Juta TonKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANDibutuhkan data dari provinsiPertambangan
07.02.0062
    • RPJPN 2025-2045
  1. -
Sumber Daya dan Cadangan Panas BumiEstimasi potensi energi panas bumi yang tersimpan di dalam bumi, yang mencakup sumber daya sebagai potensi yang belum terbukti kelayakan pengembangannya dan cadangan sebagai bagian yang telah...MWKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-ProvinsiTAHUNANDibutuhkan data per ProvinsiEnergi
02.05.013
    • RPJMN 2025-2029
  1. Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia
Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersediaSuatu rumpun dinyatakan berisiko apabila dalam status kritis (critical), kritis dipertahankan (critical maintained), terancam punah (endangered) atau hampir punah yang dipelihara (endangered...aksesiKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPeternakan
06.03.0060
    • Perpres 78/2021
  1. Jumlah Produksi Listrik Energi Terbarukan
Susut energi listrik (%)Susut energi listrik adalah ukuran kehilangan energi yang terjadi selama proses transmisi dan distribusi dari pembangkit listrik ke konsumen.PersenKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIlmu Pengetahuan Dan Teknologi
07.02.033
    • RPJMN 2025-2029
  1. Susut Jaringan
Susut JaringanSusut Jaringan adalah selisih energi (kWh) antara energi yang diterima di sisi penyaluran dengan energi yang terjual ke pelanggan setelah dikurangi dengan energi yang digunakan untuk keperluan...persenKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANProgram: 03.02-Peningkatan Konektivitas Digital dan Transisi Energi Listrik. Kegiatan: 03.02.04-Pembangunan Infrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan dan Digitalisasinya Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi/Seluruh Wilayah Indonesia), dengan penajaman di Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Kalimantan Barat. Deskripsi: Arah program adalah pemerataan listrik berkualitas melalui pembangunan dan penguatan jaringan transmisi–interkoneksi dalam/antar pulau (super grid), perluasan jaringan distribusi hingga perdesaan dan wilayah terisolasi, serta digitalisasi infrastruktur ketenagalistrikan. Hal ini menjawab ketidakmerataan kualitas/kuantitas pasokan dan sistem yang masih terpisah, sembari mendorong efisiensi penyediaan tenaga listrik dan integrasi energi terbarukan (khususnya di Kalimantan Barat) serta transisi listrik rendah karbon (Kalimantan Selatan). Sasaran utama: meningkatnya kapasitas dan keandalan jaringan untuk mengurangi ketimpangan wilayah dan menopang pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan.Energi
07.05.0173
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kualitas Ekosistem Gambut
Tebal Lapisan material Kedalaman GambutTebal lapisan material organik yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurnameter (m)KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-WILAYAH ADMINISTRASI: NASIONALTAHUNANProgram: 02.17-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang. Kegiatan: 02.17.05-Peningkatan Kualitas Ekosistem Gambut Lokasi Prioritas: Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Provinsi Kalimantan Selatan. Deskripsi: Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas air, kualitas udara, kualitas air laut, dan kualitas lahan. Selain itu, program ini juga berfokus pada peningkatan ketaatan terhadap hukum lingkungan hidup dan kehutanan guna memelihara kelangsungan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.Lingkungan Hidup
02.06.009
    • SDGs
  1. Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan
Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutanWilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan...wilayahKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional; Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI)TAHUNANIndikator SIPD: 000277 - Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutanPerikanan
09.01.032
    • SDGs
  1. Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020
Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020Konsep dan Definisi:Kemampuan lembaga statistik (Badan Pusat Statistik) untuk melaksanakan Sensus Penduduk pada tahun 2020.DokumenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000351 - Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.Kependudukan
09.05.014
    • SDGs
  1. Tersedianya Dashboard Makro ekonomi
Tersedianya Dashboard Makro ekonomiKonsep dan Definisi:Dashboard makroekonomi merupakan dashboard yang berisikan tentang gambaran perekonomian dan situasi pasar dengan membandingkan indikator kunci perekonomian dan pasar secara...dokumenKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000341 - Tersedianya Dashboard Makroekonomi.Perencanaan Pembangunan Nasional
09.01.033
    • SDGs
  1. Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)
Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)Konsep dan Definisi:Kemampuan lembaga pemerintah (Kementerian Dalam Negeri) dalam menyajikan data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register). Berdasarakan Peraturan...-KEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000352 - Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)Kependudukan
07.05.096
    • SDGs
  1. Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) dan National Communications
Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) dan National CommunicationsDokumen Biennial Update Report (BUR) adalah dokumen yang berisi tentang pemutakhiran inventarisasi gas rumah kaca nasional termasuk laporan dan informasi aksi mitigasi nasional serta kebutuhan dan...DokumenKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000269 - Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) dan National CommunicationsLingkungan Hidup
07.05.081
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan SampahTimbulan Sampah Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah...persenKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 42c-i.Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) Program: 02.18-Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir. Kegiatan: 02.18.02-Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR​ Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi/kabupaten/kota), dengan penajaman pada: wilayah metropolitan & kota besar (mis. WM Surabaya), Kota Tarakan & Kab. Nunukan, Prov. Sulawesi Utara, Prov. Maluku Utara*, Papua*, Papua Barat*, NTT, Jambi, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Kab. Sintang, serta klaster Kepulauan Riau (Kab. Karimun, Kab. Lingga, Kota Batam, Kab. Natuna, Kota Tanjung Pinang) dan Kab. Deli Serdang (serta Tapanuli Tengah, Nias Selatan, Batu Bara—perlu proposal). Kategori sasaran: kab/kota dengan TPA darurat/kapasitas kritis, delineasi DAS prioritas, memiliki ekosistem pengolahan (ISWM/SWMSUD), dan amanat Perpres 35/2018. Deskripsi: Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu–hilir diarahkan untuk meminimalkan residu ke TPA/LUR (sanitary landfill) melalui optimalisasi TPS/TPS3R/TPST, pembinaan teknis pengumpulan, dan perbaikan tata kelola–pembiayaan. Urgensinya: timbulan 2023 ~68–70 juta ton/tahun; pengumpulan baru ~35%, terolah ~15%; ~65% bocor ke lingkungan; TPA diproyeksi penuh 2028; 35 TPA terbakar (2024); dan masih ada pencemaran lindi serta open dumping ~40%. Kelembagaan lemah (399 kab/kota belum pisah regulator–operator, alokasi APBD ~0,5%, retribusi 40–45%) membuat kinerja hulu–hilir rendah. Sasaran program: menurunkan residu ke TPA/LUR, meningkatkan operasi fasilitas pengolahan, serta memperkuat regulasi, pendanaan, dan monitoring agar kinerja persampahan naik dan dampak lingkungan–kesehatan turun. Indikator SIPD: 000064 - Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah 000244 - Persentase sampah nasional yang terkelola 000559 - Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampahLingkungan Hidup
03.01.0110
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Tingkat aksesibilitas jalan jalur utama daerah tertinggal dan perbatasanTotal panjang jalan yang telah dibangun Pemerintah dibagi dengan total luas wilayah daratan Indonesia (km/100 km2) sesuai KP.03.01.01 - 01.km/100 km2KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANPekerjaan Umum
07.05.097
    • RPJMN 2025-2029
  1. Tingkat daur ulang
Tingkat daur ulangPersentase sampah yg didaur ulang: Daur ulang adalah pengolahan sampah anorganik high value untuk dikembalikan ke siklus manufaktur, pengemasan, dan/atau distribusi produk. Jenis sampah yang...persenKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi NasionalTAHUNANLingkungan Hidup
09.06.0036
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Budaya Tertib Arsip
Tingkat Digitalisasi ArsipPersentase arsip yang telah dialihmediakan ke format digital dibandingkan dengan total arsip yang adapersenARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi : NasionalTAHUNANAparatur Negara
05.03.007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Tingkat efektivitas penanganan kasus pelanggaran HAM
Tingkat efektivitas penanganan kasus pelanggaran HAMPenegakan hukum dalam arti luas yaitu meliputi pelaksanaan dan penerapan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, serta dalam arti sempit merupakan...persenKOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANHak Asasi Manusia
07.05.0174
    • SDGs
  1. Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri pengolahan
Tingkat Emisi CO₂ / Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)Jumlah gas rumah kaca (termasuk CO₂, CH₄, N₂O, dll) yang dilepaskan ke atmosfer dalam satu periode waktu tertentu dari sektor industri, khususnya sektor IPPU (Industrial Processes and Product...ton co₂ ekuivalen (ton co₂e) per tahunKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000214 - Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industriLingkungan Hidup
07.05.0175
    • SDGs
  1. Intensitas emisi sektor industri
Tingkat Emisi Sektor Industri (TE SI CO₂)Jumlah total emisi gas rumah kaca, khususnya karbon dioksida (CO₂), yang dihasilkan oleh sektor industri dalam satu tahunton co₂ per tahunKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000216 - Intensitas emisi sektor industri.Lingkungan Hidup
05.01.021
    • RPJMN 2025-2029
  1. Tingkat Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum
Tingkat Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penegakan HukumTingkat Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum adalah ukuran yang menggambarkan seberapa efektif prinsip keadilan restoratif diterapkan dalam sistem peradilan pidana. Keadilan...IndeksKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
09.02.076
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Tingkat Inflasi
Tingkat InflasiInflasi atau laju inflasi adalah persentase perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK). Indeks Harga Konsumen adalah indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode, dari suatu...persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaBULANANIndikator Utama Pembangunan - 32.Tingkat Inflasi (%) Indikator SIPD: 000050 - Tingkat InflasiPerdagangan
10.01.0010
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Tingkat Inflasi Komoditas StrategisData ini menunjukkan tingkat perubahan harga bulanan komoditas strategis seperti Data ini menunjukkan tingkat inflasi komoditas strategis seperti BBM, listrik, LPG, dan pangan (beras, cabai, bawang,...persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Komoditas Strategis (BBM, Listrik, LPG, dan Pangan)BULANANKebijakan Pemerintah
07.05.098
    • RPJMN 2025-2029
  1. Tingkat input material sirkular
Tingkat input material sirkularPenggunaan produk/material yang ramah lingkungan atau memiliki kandungan ramah lingkungan. Selain penggunaan bahan daur ulang, juga mencakup penggunaan Reuse (R3), Refurbish (R5), Remanufacture (R6),...persenKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANLingkungan Hidup
05.01.022
    • RPJMN 2025-2029
  1. Tingkat Kecukupan Personil Jaksa
Tingkat Kecukupan Personil JaksaDalam kerangka institusi penegakan hukum, perlu dilihat sejauh mana sumber daya yang ada (jaksa) pada Kejaksaan RI dapat menerima dan menyelesaikan pengaduan yang masuk.persenKEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANHukum
08.02.025
    • RPJMN 2025-2029
  1. Tingkat Kegemaran Membaca
Tingkat Kegemaran Membaca (TKM)Angka yang dapat menggambarkan tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dilakukan secara mandiri dalam jangka waktu...IndeksPERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK10910005TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 000409 - Nilai tingkat kegemaran mambaca masyarakat 000673 - Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakatKebudayaan
06.01.088
    • RPJMN 2025-2029
  1. Tingkat kehadiran siswa dan santri yang mendapatkan makan bergizi gratis
Tingkat kehadiran siswa dan santri yang mendapatkan makan bergizi gratisPersentase kehadiran siswa dan santri yang mendapatkan makan bergizi gratispersenBADAN GIZI NASIONALPrioritasSTATISTIK-TabelTAHUNANPendidikan
Showing 3,151-3,200 of 3,346 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
163242
    • Renstra Kemenimipas
  1. -
Jumlah Data pelanggaranNon PrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATANDirektorat Jenderal PemasyarakatanBanyaknya kejadian perilaku menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah di buat pada suatu lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan. (yang...kejadian-WilayahTAHUNANHukumTERSEDIA
16324305.02.0063
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Pemberian Bantuan Hukum Secara Litigasi dan Non Litigasi
Jumlah Data Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi kepada Tahanan dan Narapidana kategori Miskin dan Kelompok Rentan oleh Kementerian Imigrasi dan PemasyarakatanPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATANDirektorat Jenderal PemasyarakatanJumlah Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi kepada Tahanan dan Narapidana kategori Miskin dan Kelompok Rentan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Jumlah-NasionalTAHUNANKeamananTERSEDIA
163244
    • Renstra Kemenimipas
  1. -
Jumlah Data Pembinaan KemandirianNon PrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATANDirektorat Jenderal PemasyarakatanBanyaknya orang (terpidana) yang sedang Telah Menjalani pembinaan Kemandirian di lembaga pemasyarakatanorang-kegiatanBULANANHukumTERSEDIA
163245
    • Renstra Kemenimipas
  1. -
Jumlah Data Pembinaan KepribadianNon PrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATANDirektorat Jenderal PemasyarakatanBanyaknya orang (terpidana) yang sedang / telah Menjalani pembinaan Kepribadian di lembaga pemasyarakatanorang-kegiatanBULANANHukumTERSEDIA
16324609.01.0010
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Kualitas Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan
Jumlah Data Pemilih dalam DPT yang Memenuhi Syarat dan Sesuai dengan Data KependudukanPrioritasSTATISTIKVariabelBADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUMBiro Fasilitasi Pengawasan PemiluJumlah pemilih dalam DPT yang telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai pemilih serta sesuai dengan data kependudukan yang validindividu-Wilayah, Jenis KelaminTAHUNANDalam NegeriTERSEDIA
16324709.01.0011
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Daftar Pemilih Berkelanjutan yang Akurat, Mutakhir, dan Komprehensif
Jumlah Data Pemilih Hasil Pemutakhiran BerkelanjutanPrioritasSTATISTIKVariabelKOMISI PEMILIHAN UMUMPusat Data dan Teknologi InformasiJumlah data pemilih yang telah diperbarui dan memenuhi tiga kriteria utama: Akurat: Data mencerminkan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Mutakhir: Data terbaru yang mencerminkan...Orang-NasionalSEMESTERANDalam NegeriTERSEDIA
163248
    • Renstra Kemenimipas
  1. -
Jumlah Data Pengeluaran TahananNon PrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATANDirektorat Jenderal PemasyarakatanBanyaknya Tahanan yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku.orang-WilayahBULANANHukumTERSEDIA
16324903.07.0006
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)
Jumlah Data Registrasi KematianPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN DALAM NEGERIDirektorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan SipilJumlah Catatan resmi mengenai kejadian kematian yang mencakup informasi seperti usia, penyebab, dan lokasi kematian.Total-Kabupaten/KotaTAHUNANKependudukanTERSEDIA
163250
    • Renstra Kemenimipas
  1. -
Jumlah Data RehabilitasiNon PrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATANDirektorat Jenderal PemasyarakatanBanyaknya orang (terpidana) yang Sedang atau Telah Menjalani RehabilitasiOrang-WilayahBULANANHukumTERSEDIA
163251
    • Renstra Kemenimipas
  1. -
Jumlah Data Sebaran UPTNon PrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATANDirektorat Jenderal PemasyarakatanBanyaknya unit yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di pemasyarakatan.Unit-WilayahBULANANHukumTERSEDIA
Showing 631-640 of 4,145 items.