(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)
| Id Ddp | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Definisi | Satuan | Instansi Produsen Data | Jenis Pengajuan | Jenis Data | Standar Data | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Klasifikasi Penyajian | Jadwal Pemutakhiran | Catatan kebutuhan dukungan data daerah | Tag Rad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02,03,0109 |
|
| Rata-rata Harga Pangan Tingkat Produsen | Rata-rata harga komoditas pangan dengan sampel responden terpilih yang representatif melalui pencatatan secara berkala di tingkat produsen | Rp/Kg | BADAN PANGAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Provinsi | BULANAN | Pertanian | ||
| 03,05,029 |
|
| Rata-rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan di 204 kecamatan perbatasan prioritas | Indeks komposit yang mengukur capaian pembangunan di kecamatan perbatasan dengan menggunakan empat dimensi yaitu sosial budaya, ekonomi, pemerintahan, dan permukiman. | Indeks | BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Kecamatan | TAHUNAN | Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal | ||
| 03,05,030 |
|
| Rata-rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan di 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan | IPKP : Pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan yang selanjutnya disingkat IPKP adalah proses secara sistematis untuk memperoleh hasil atas capaian pembangunan pada PPKP. PPKP: Pusat... | Indeks | BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, | TAHUNAN | Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal | ||
| 06,02,0122 |
|
| Rata-rata jumlah pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) | Definisi : Jumlah pekerja yang bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rumus : Dihitung dari jumlah pekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dibagi dengan jumlah Satuan Pelayanan... | Pekerja | BADAN GIZI NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/Kota; Jenis kelamin pekerja (Perempuan/Laki-laki) | TAHUNAN | Ketenagakerjaan | ||
| 04,01,194 |
|
| Rata-rata Konsumsi Alkohol Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas per Kapita | rata-rata konsumsi minuman keras/beralkohol (liter per kapita 15 tahun keatas) yang dikonsumsi oleh penduduk umur ?15 tahun adalah perbandingan antara jumlah minuman keras/beralkohol (liter) yang... | liter per kapita | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | 10410165 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Jenis Kelamin; Umur/Usia; Kelompok Pengeluaran | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000121 - Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ? 15 tahun dalam satu tahun terakhir. | Kesehatan |
| 02,03,029 |
|
| Rata-rata Konsumsi Buah dan Sayur | Jumlah konsumsi buah dan sayur oleh seseorang atau populasi tiap satuan waktu | gram per kapita per hari | BADAN PANGAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Pertanian | ||
| 07,02,031 |
|
| Rata-rata Konsumsi Listrik per Kapita | Konsumsi Listrik per kapita (Kwh/Kapita) adalah Jumlah kWh (kilo Watt hours) energi listrik yang digunakan atau dimanfaatkan baik secara langsung ataupun tidak langsung dari sumber energi dibagi... | kilowattjam per kapita | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Indikator Utama Pembangunan - 43a-i.Konsumsi listrik per kapita (kWh) Indikator SIPD: 000066 - Konsumsi Listrik per Kapita 000876 - Konsumsi Listrik per Kapita | Energi | |
| 02,05,005 |
|
| Rata-rata Konsumsi Pangan Hewani | Jumlah konsumsi pangan hewani oleh seseorang atau populasi tiap satuan waktu | gram per kapita per hari | BADAN PANGAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Peternakan | ||
| 02,03,030 |
|
| Rata-rata Konsumsi Umbi-Umbian | Jumlah konsumsi umbi-umbian oleh seseorang atau populasi tiap satuan waktu | gram per kapita per hari | BADAN PANGAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Pertanian | ||
| 02,11,0056 |
|
| Rata-Rata Lama Perjalanan Wisatawan | Rata-rata waktu yang dihabiskan oleh wisatawan dalam 1 kali perjalanan. | malam | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Kebangsaan | BULANAN | Pariwisata | ||
| 06,01,084 |
|
| Rata-rata Lama Sekolah (RLS) | Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke... | tahun | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | 10310050 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Indikator Utama Pembangunan - 5c.Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) Indikator SIPD: 000018 - Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun 000893 - Rata-Rata Lama Sekolah | Pendidikan |
| 06,02,058 |
|
| Rata-rata masa tunggu lulusan pendidikan tinggi mendapatkan pekerjaan | Rata-rata masa tunggu lulusan pendidikan tinggi mendapatkan pekerjaan adalah rata-rata jumlah waktu (dalam bulan) yang dibutuhkan oleh lulusan pendidikan tinggi untuk memperoleh pekerjaan atau... | bulan | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Program: 04.06-Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas yang Merata dan Pengembangan Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics (STEAM). Kegiatan: 04.06.01-Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi Jawa Timur. Deskripsi: Akses ke pendidikan tinggi masih timpang: rasio APK PT kelompok 20% termiskin vs 20% terkaya hanya 0,33 (2023); hanya 10,15% penduduk usia ≥15 tahun yang menamatkan pendidikan tinggi; dan | Ketenagakerjaan | |
| 06,01,085 |
|
| Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional: Literasi Membaca; Numerasi | Nilai Asesmen Literasi membaca didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai... | nilai | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Indikator Utama Pembangunan - 5a.Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: Indikator SIPD: 000919 - Skor Literasi/Numerasi 000894 - Angka Literasi/Numerasi | Pendidikan | |
| 02,01,0036 |
|
| Rata-rata Nilai Produksi Produk Bersertifikat Halal pada Tahun berjalan | Nilai rata-rata produksi produk yang memiliki sertifikat halal yang dilaporkan oleh industri pada tahun berjalan | rupiah | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Industri | ||
| 02,01,0037 |
|
| Rata-rata Nilai Produksi Produk Bersertifikat Halal pada Tahun sebelumnya | Nilai rata-rata produksi produk yang memiliki sertifikat halal yang dilaporkan oleh industri pada tahun sebelumnya | rupiah | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Industri | ||
| 02,03,071 |
|
| Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil menurut subsektor | Indikator ini mengukur pendapatan dari usaha pertanian (on-farm) skala kecil yang memproduksi produk pangan dan pertanian. Lingkup usaha pertanian terdiri dari tanaman pangan, hortikultura,... | rupiah | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Jenis Kegiatan Usaha Tanaman Pertanian; Jenis Komoditas Tanaman Kehutanan | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000094 - Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil menurut subsektor. | Pertanian | |
| 02,11,0002 |
|
| Rata-Rata Pengeluaran per Perjalanan Wisatawan Nusantara | Rata-rata jumlah uang yang dibelanjakan oleh seorang wisatawan nusantara selama perjalanan wisata mereka, termasuk untuk akomodasi, transportasi, makanan, oleh-oleh, dan aktivitas wisata lainnya | rupiah per perjalanan | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Program: 03.05-Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan. Kegiatan: 03.05.05-Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Gili Tramena Lokasi Prioritas: Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Utara Key Tourism Area: Sengigi-Gili, Pantai Selatan Mandalika, Matara, dan Kawasan Rinjani KP ini bertujuan untuk meningkatkan kesesuaian kualitas daya dukung dan daya tampung pariwisata, serta kualitas rantai pasok pariwisata prioritas Lombok-Gili Tramena | Pariwisata | |
| 02,11,0003 |
|
| Rata-rata Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (RPWn) | Rata-rata jumlah uang yang dibelanjakan oleh setiap wisatawan mancanegara selama kunjungannya di Indonesia. | miliar USD | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | NASIONAL | TAHUNAN | "Program: 03.05-Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan. Kegiatan: 03.05.01-Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan Lokasi Prioritas: Kab. Magelang, Kota Yogyakarta, Kab. Sleman, Kab. Klaten, Kab. Bantul, dan Kab. Purworejo (Badan Otorita Pariwisata); KSPN Borobudur dan sekitarnya, KSPN Yogyakarta Kota dan sekitarnya, KSPN Prambanan-Kalasan. Deskripsi: Permasalahan di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, yang juga merupakan situs warisan dunia UNESCO, menyoroti enam isu utama. Pertama, keterbatasan produk pariwisata dengan ketergantungan tinggi pada pariwisata budaya. Kedua, terjadinya pariwisata berlebihan (overtourism) di Candi Borobudur pada musim tertentu. Ketiga dan keempat, akses transportasi serta infrastruktur layanan dasar yang dinilai belum memadai. Kelima, standar internasional dalam aspek Daya Tarik Wisata (DTW) dan interpretasi belum terpenuhi. Terakhir, terjadi penurunan kondisi lingkungan, termasuk polusi udara dan penurunan ketersediaan air tanah akibat penggundulan lahan di Perbukitan Menoreh yang kritis dan rawan longsor. Program ini juga diarahkan untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional 3 (Pengembangan Infrastruktur, Lapangan Kerja, Industri Kreatif, dan Agromaritim)" | Pariwisata | |
| 07,05,088 |
|
| Rata-rata Tahunan Materi Partikulat 10 Mikron (PM 10) | Pengukuran konsentrasi materi partikular halus bertujuan untuk mengetahui kualitas udara di perkotaan. Partikulat Halus PM 10 merupakan partikel udara yang berukuran kurang dari 10 mikron, Nilai... | mikrogram per meter kubik | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | STATISTIK | 31010143 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Daerah | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000245 - Rata-rata tahunan materi partikulat halus PM 10 | Lingkungan Hidup |
| 06,02,0055 |
|
| Rata-rata Upah Laki-laki (UL) | Rata-rata upah/gaji sebulan buruh/karyawan/pegawai laki-laki | rupiah | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Ketenagakerjaan | ||
| 04,03,0041 |
|
| Rata-rata Upah Perempuan (UP) | Rata-rata upah/gaji sebulan buruh/karyawan/pegawai perempuan | rupiah | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Pemberdayaan Perempuan | ||
| 06,02,0056 |
|
| Rata-rata Upah/gaji bersih bulanan | Total imbalan yang diterima pekerja dalam sebulan, baik berupa uang maupun barang, setelah dikurangi potongan-potongan seperti pajak dan iuran wajib | rupiah | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000187 - Upah rata-rata per jam pekerja | Ketenagakerjaan | |
| 05,01,0069 |
|
| Rata-Rata Waktu Penyelesaian Perkara Konstitusi | Rata-rata lama waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan satu perkara konstitusi sejak perkara diregistrasi sampai putusan dibacakan dalam hitungan hari kerja. | hari | MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA | Prioritas | STATISTIK | - | Jenis Perkara Konstitusi | TAHUNAN | Hukum | ||
| 03,03,044 |
|
| Rata-rata waktu perputaran di pelabuhan | Rata-rata selisih waktu antara kedatangan dan keberangkatan ke fasilitas pelabuhan | hari | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Transportasi | ||
| 03,04,0017 |
|
| Realiasasi Pembangunan Baru Perumahan | Data yang memuat informasi detail mengenai pembangunan baru perumahan yang meliputi: Nama Provinsi, Nama Kabupaten/Kota, Nama Kecamatan, Nama Desa/Kelurahan, Nama Penerima, Nomor Kartu Keluarga... | - | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Prioritas | STATISTIK | - | Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan | HARIAN | Format data pernah disampaikan dalam Surat Sekretaris Jenderal kepada Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang Penyampaian Format Data terkait Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah | Perumahan | |
| 09,02,0043 |
|
| Realisasi Belanja Negara | Jumlah aktual pengeluaran yang dilakukan pemerintah dalam periode tertentu | rupiah | KEMENTERIAN KEUANGAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000312 - Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui | Keuangan | |
| 07,01,006 |
|
| Realisasi Kebutuhan Batubara Dalam Negeri | Indikator ini mengukur jumlah aktual batubara yang diserap atau digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, termasuk sektor pembangkit listrik, industri semen, dan industri lainnya, sesuai... | persen | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Program: 02.11-Swasembada Energi. Kegiatan: 02.11.01-Peningkatan Penyediaan Energi Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi Jawa Timur. Deskripsi: Indeks ketahanan energi masih 6,64, menandakan perlunya perbaikan sisi penyediaan dan permintaan. Produksi migas menurun sehingga impor migas meningkat rata-rata ~8% per tahun dalam 5 tahun terakhir. Serapan energi didominasi sektor industri (43%), transportasi (38%), rumah tangga & komersial (17%), dan lainnya (1%). Arah sasaran: (01) meningkatnya pasokan minyak bumi, (02) meningkatnya pasokan gas bumi, dan (03) meningkatnya pasokan batubara untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. | Pertambangan | |
| 02,08,039 |
|
| Realisasi Nilai Investasi Sektor Swasta | Realisasi Nilai Investasi Sektor Swasta di Ibu Kota Nusantara merupakan indikator yang mengukur indikasi nilai investasi dari para pelaku sektor swasta yang telah melakukan Perjanjian Kerja Sama... | triliun rupiah | OTORITA IBUKOTA NUSANTARA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Ibu Kota Nusantara | TAHUNAN | Investasi | ||
| 09,02,0044 |
|
| Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) | Seluruh penerimaan negara dari sumber selain pajak, seperti: SDA, layanan, hasil pengelolaan kekayaan negara, dan lainnya. | rupiah | KEMENTERIAN KEUANGAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Program: 07.12-Optimalisasi Pendapatan Negara. Kegiatan: 07.12.02-Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lokasi Prioritas: Seluruh provinsi di Indonesia (mencakup seluruh wilayah nasional). Deskripsi: Sejalan dengan mandat RPJPN 2025–2045 untuk menjadikan Indonesia negara maju sebelum 2045, diperlukan ruang fiskal yang memadai, salah satunya melalui optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pembenahan tata kelola PNBP diarahkan untuk meningkatkan pendapatan tanpa menurunkan kualitas layanan publik, dengan menekankan transparansi dan akuntabilitas, mendorong kontribusi dividen BUMN, optimalisasi aset negara, serta pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Sasaran akhirnya adalah terciptanya dukungan PNBP yang optimal bagi pendanaan pembangunan. | Keuangan | |
| 09,02,0104 |
|
| Realisasi penggunaan APBDes untuk pengadaan barang/jasa secara swakelola dan melalui penyedia | Data realisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pengadaannya baik dilakukan melalui swakelola maupun melalui penyedia yang menggunakan APBDes. | rupiah | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Keuangan | ||
| 03,04,0016 |
|
| Realisasi Peningkatan Kualitas Perumahan | Data yang memuat informasi detail mengenai peningkatan kualitas perumahan yang meliputi: Nama Provinsi, Nama Kabupaten/Kota, Nama Kecamatan, Nama Desa/Kelurahan, Nama Penerima, Nomor Kartu Keluarga... | - | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Prioritas | STATISTIK | - | Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan | HARIAN | Format data pernah disampaikan dalam Surat Sekretaris Jenderal kepada Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang Penyampaian Format Data terkait Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah | Perumahan | |
| 07,05,089 |
|
| Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi | Besarnya pengurangan emisi GRK, seperti karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), dan dinitrogen oksida (N₂O), yang dihasilkan dari kegiatan sektor energi, termasuk pembangkitan listrik,... | million tonnes of carbon dioxide equivalent | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | 31010054 | Terbuka | Nasional | TAHUNAN | Lingkungan Hidup | |
| 07,05,090 |
|
| Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Hutan | Reduksi Emisi Sektor Kehutanan adalah penurunan kuantitas gas rumah kaca (GRK) yang dilepaskan ke atmosfer akibat aktivitas di sektor kehutanan, meliputi deforestasi, degradasi hutan, kebakaran... | tonnes of carbon dioxide equivalent | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Lingkungan Hidup | ||
| 07,05,092 |
|
| Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah | Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang bersumebr dari sektor limbah Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Limbah mengacu pada pelepasan gas-gas yang berkontribusi terhadap efek rumah kaca, yang... | million tonnes of carbon dioxide equivalent | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Lingkungan Hidup | ||
| 07,05,093 |
|
| Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Pertanian | Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) kumulatif adalah nilai perbandingan akumulasi penurunan emisi GRK sektor pertanian selama periode base year hingga tahun tertentu terhadap akumulasi emisi GRK... | million tonnes of carbon dioxide equivalent | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Lingkungan Hidup | ||
| 04,03,049 |
|
| Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi | Tersedianya regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.HukumHukum dan undang-undang adalah... | persen | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000162 - Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi. | Pemberdayaan Perempuan | |
| 04,02,066 |
|
| Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 | Dokumen strategi penanggulangan bencana (PRB) tingkat nasional adalah dokumen yang berisi strategi dan/atau rencana aksi pencegahan bencana tingkat nasional untuk mengurangi ancaman dan kerentanan... | dokumen | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000249 - Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015�2030 | Sosial | |
| 02,03,072 |
|
| Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan | Konsep indikator global untuk target ini adalah melakukan kuantifikasi dan pemantauan atas perkembangan siklus kebijakan yang dibuat oleh negara-negara dalam menyusun instrumen kebijakan yang... | Dokumen | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000186 - Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan 000251 - Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan | Lingkungan Hidup | |
| 09,05,013 |
|
| Rencana Klaster Superhub Ekonomi IKN yang Disiapkan | Sesuai dengan Rencana Induk IKN terdapat 6 Klaster Ekonomi yang akan dikembangkan untuk mencapai visi pembangunan IKN. Fokus penyiapan hingga tahun 2029 adalah Klaster Ekowisata, Klaster... | klaster | OTORITA IBUKOTA NUSANTARA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Ibu Kota Nusantara | TAHUNAN | Perencanaan Pembangunan Nasional | ||
| 02,08,040 |
|
| Return on Asset (ROA) BUMN | Return On Asset (ROA) adalah indikator untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Return On Asset (ROA) dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang... | persen | BADAN PENGATURAN BADAN USAHA MILIK NEGARA | Prioritas | STATISTIK | - | Perusahaan BUMN | TAHUNAN | Badan Usaha Milik Negara | ||
| 06,01,0312 |
|
| Revitalisasi Sekolah | Data mengenai revitalisasi sekolah yang memuat informasi: NPSN, nama sekolah, bentuk sekolah, bentuk pendidikan, status sekolah, kategori rehabilitasi, jenis rehabilitasi, anggaran, sumber dana | Unit | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administasi: Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 03,03,0063 |
|
| Ritase per Hari Sarana Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan | Jumlah perjalanan (trip) yang dilayani oleh layanan BTS yang dibiayai oleh APBN yang dilakukan oleh setiap unit kendaraan angkutan umum massal dalam satu hari. | trip per hari | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Transportasi | ||
| 04,01,0253 |
|
| Rumah Sakit | Data mengenai rumah sakit di Indonesia yang meliputi informasi: nama rumah sakit, kelas rumah sakit, kepemilikan, alamat lengkap, dan nomor telepon | Rumah Sakit | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administasi: Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan | BULANAN | Kesehatan | ||
| 07,02,032 |
|
| SAIDI / SAIFI Nasional | SAIDI dan SAIFI merupakan indikator untuk mengukur kehandalan sistem tenaga listrik. Dengan dilakukan penghitungan indikator tersebut, dapat diketahui seberapa besar pergerakan realisasi SAIDI dan... | jam per pelanggan per tahun dan kali per pelanggan per tahun | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Program: 03.02-Peningkatan Konektivitas Digital dan Transisi Energi Listrik. Kegiatan: 03.02.04-Pembangunan Infrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan dan Digitalisasinya Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi/Seluruh Wilayah Indonesia), dengan penajaman di Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Kalimantan Barat. Deskripsi: Arah program adalah pemerataan listrik berkualitas melalui pembangunan dan penguatan jaringan transmisi–interkoneksi dalam/antar pulau (super grid), perluasan jaringan distribusi hingga perdesaan dan wilayah terisolasi, serta digitalisasi infrastruktur ketenagalistrikan. Hal ini menjawab ketidakmerataan kualitas/kuantitas pasokan dan sistem yang masih terpisah, sembari mendorong efisiensi penyediaan tenaga listrik dan integrasi energi terbarukan (khususnya di Kalimantan Barat) serta transisi listrik rendah karbon (Kalimantan Selatan). Sasaran utama: meningkatnya kapasitas dan keandalan jaringan untuk mengurangi ketimpangan wilayah dan menopang pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan. | Energi | |
| 09,05,0018 |
|
| Sarana Prasarana Peribadatan dan/atau rumah ibadah yang memenuhi standar | Jumlah sarana dan prasarana peribadatan atau tempat ibadah yang memenuhi standar yang ditetapkan, meliputi aspek kesehatan (seperti sanitasi), aksesibilitas (ramah bagi lansia dan penyandang... | unit (jumlah sarana prasarana peribadatan). | KEMENTERIAN AGAMA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Perencanaan Pembangunan Nasional | ||
| 09,05,0019 |
|
| Sarana Prasarana Peribadatan dan/atau rumah ibadah yang terdaftar di kemenag | Total jumlah sarana dan prasarana peribadatan atau tempat ibadah yang terdaftar di Kementerian Agama atau instansi terkait pada periode yang sama. | unit (jumlah sarana prasarana peribadatan). | KEMENTERIAN AGAMA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Perencanaan Pembangunan Nasional | ||
| 10,04,0030 |
|
| Satuan Tugas Penyelenggara MBG Daerah | Data mengenai detail satuan tugas (satgas) penyelenggara MBG di daerah yang mencakup informasi: nama, jabatan, SKPD, dan kedudukan dalam satgas. | - | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Kabupaten/Kota | MINGGUAN | Merupakan tindak lanjut dari program prioritas presiden dalam rangka mendukung Asta Cita. | Dukung Lainnya | |
| 09,04,0034 |
|
| Sebaran Infrastruktur Pemancar dan Satuan Transmisi LPP TVRI | Informasi spasial dan teknis mengenai lokasi fisik dan spesifikasi perangkat keras yang digunakan oleh TVRI untuk menyiarkan program televisi ke seluruh wilayah Indonesia | Sebaran | LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA | Prioritas | GEOSPASIAL | - | K/L | TAHUNAN | Komunikasi | ||
| 03,01,0111 |
|
| Sekolah Rakyat | Sekolah Rakyat adalah satuan pendidikan berbasis asrama dan pendidikan berkarakter yang menyelenggarakan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah yang terintegrasi... | lokasi | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Pekerjaan Umum | ||
| 03,03,0064 |
|
| Selisih Waktu Keberangkatan dan Waktu Kedatangan Kapal di Pelabuhan | Selisih Waktu Keberangkatan kapal yakni Waktu saat kapal meninggalkan pelabuhan dan Waktu Kedatangan kapal yaitu Waktu saat kapal tiba di pelabuhan laut. | jam | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | Prioritas | STATISTIK | - | Pelabuhan Laut; Nasional | TAHUNAN | Transportasi |
Showing 3,101-3,150 of 3,330 items.
| ID | Id Ddp | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Jenis Pengajuan | Jenis Data | Indikator Variabel | Standar Data | Mitra Sektor Bappenas | Instansi Produsen Data | Unit Kerja Produsen Data | Definisi | Satuan | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Klasifikasi Penyajian | Jadwal Pemutakhiran | Tag Rad | Status Persetujuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197774 | 07,05,018 |
|
| Jumlah data informasi yang terregister dan terverifikasi | Prioritas | STATISTIK | Indikator | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan, dan Verifikasi | Indikator ini mengacu pada jumlah total data informasi aksi mitigasi penurunan emisi Gas Rumah Kaca yang telah berhasil didaftarkan dalam suatu sistem dan telah diverifikasi kebenarannya. Proses... | sektor | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Lingkungan Hidup | TERSEDIA | ||
| 197775 |
|
| Jumlah data layanan keterangan ahli pers dari dewan pers | Non Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL | Sekretariat Dewan Pers | Keterangn yang diberikan oleh seorang yang memillki keahlian khhusus tentang suatu hal yang diperlukan untuk memperjelas sebuah perkara pada semua tingktan proses hukum. Layanan ini diberikan ata... | Jumlah Layanan | - | TAHUNAN | Komunikasi | TERSEDIA | ||||
| 197776 |
|
| Jumlah Data Narapidana Bebas berdasarkan jenis (Bersyarat(PB,CB,CMB) dan Murni) | Non Prioritas | STATISTIK | Indikator | KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN | Direktorat Jenderal Pemasyarakatan | Banyaknya narapidana yang telah selesai menjalani masa pidana berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku | orang | - | Wilayah | BULANAN | Hukum | TERSEDIA | |||
| 197777 |
|
| Jumlah Data Narapidana berdasarkan Jenis Kejahatan | Non Prioritas | STATISTIK | Indikator | KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN | Direktorat Jenderal Pemasyarakatan | Banyaknya orang (terpidana) yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di... | orang | - | Jenis Kejahatan | BULANAN | Hukum | TERSEDIA | |||
| 197778 |
|
| Jumlah Data Narapidana Berdasarkan Jenis Kelamin | Non Prioritas | STATISTIK | Indikator | 10810025 | KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN | Direktorat Jenderal Pemasyarakatan | Banyaknya orang (terpidana) yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di... | orang | Terbuka | Jenis Kelamin | BULANAN | Hukum | TERSEDIA | ||
| 197779 |
|
| Jumlah Data Narapidana Berdasarkan Usia (anak, dewasa) | Non Prioritas | STATISTIK | Indikator | KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN | Direktorat Jenderal Pemasyarakatan | Banyaknya orang (terpidana) yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di... | orang | - | kelompok usia | BULANAN | Hukum | TERSEDIA | |||
| 197780 | 10,04,0025 |
|
| Jumlah data Pelaksanaan Penerimaan Delegasi ke MPR RI | Prioritas | STATISTIK | Variabel | MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT | Banyak kunjungan dari berbagai pihak yang diterima oleh MPR RI sebagai bagian dari fungsi dan tugasnya | kali | - | TAHUNAN | Dukung Lainnya | TERSEDIA | ||||
| 197781 | 07,05,0064 |
|
| Peta Capaian Pemulihan Ekosistem | Prioritas | GEOSPASIAL | Variabel | KEMENTERIAN KEHUTANAN | Data Capaian Pemulihan Ekosistem dalam KSA-KPA merupakan data capaian kegiatan dalam kerangka mengembalikan kerusakan yang terjadi di KSA-KPA melalui kegiatan Pemulihan Ekosistem | - | BELUM DAPAT DITENTUKAN | Lingkungan Hidup | TERSEDIA | |||||
| 197782 | 10,04,0026 |
|
| Jumlah data Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di daerah pemilihan | Prioritas | STATISTIK | Variabel | MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT | Banyak kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR RI (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) yang dilakukan oleh anggota MPR RI di daerah pemilihan | kali | - | TAHUNAN | Dukung Lainnya | TERSEDIA | ||||
| 197783 | 07,05,0068 |
|
| Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) skala 1:50.000 | Prioritas | GEOSPASIAL | Variabel | KEMENTERIAN KEHUTANAN | Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan | Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari... | - | 1:50.000 | BELUM DAPAT DITENTUKAN | Lingkungan Hidup | TERSEDIA |
Showing 621-630 of 4,134 items.