Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
290109.02.0103
    • DP 2024;
  1. -
Nilai Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/JasaSTATISTIKLEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHNilai realisasi pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan ditujukan...rupiahYaYaYaYaYa
290207.04.0057
    • Perpres 17 tahun 2025;
  1. -
Nilai Tukar Petambak GaramSTATISTIKKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANNTPG menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk petambak garam dengan barang maupun jasa yang dikonsumsi dan untuk biaya proses produksiIndeksTidakYaYaYaYa
290302.02.0090
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Nilai Volume Perdagangan Antar Provinsi di Pulau Bali-NusraSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai Volume Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau Bali-NusrakilogramYaYaYaYaYa
290402.02.0091
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Nilai Volume Perdagangan Antar Provinsi di Pulau JawaSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai Volume Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau JawakilogramYaYaYaYaYa
290502.02.0092
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Nilai Volume Perdagangan Antar Provinsi di Pulau KalimantanSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai Volume Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau KalimantankilogramYaYaYaYaYa
290602.02.0093
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Nilai Volume Perdagangan Antar Provinsi di Pulau Papua MalukuSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai Volume Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau Papua-MalukukilogramYaYaYaYaYa
290702.02.0094
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Nilai Volume Perdagangan Antar Provinsi di Pulau SulawesiSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai Volume Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau SulawesikilogramYaYaYaYaYa
290802.02.0095
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Nilai Volume Perdagangan Antar Provinsi di Pulau SumateraSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai Volume Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau SumaterakilogramYaYaYaYaYa
290903.04.0015
    • RPJPN 2025-2045;
  1. -
Pemukiman Kumuh Kota yang DitanganiSTATISTIKKEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMANPermukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi...unit per tahunYaYaYaYaYa
291006.01.0301
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase angka putus sekolah siswa Sekolah DasarSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHDefinisi : Persentase siswa pada jenjang SD yang tidak menyelesaikan pendidikan hingga kelas tertinggi (kelas 6) Rumus : Jumlah siswa SD yang berhenti sekolah sebelum menyelesaikan kelas 6 dibagi den...persenYaYaYaYaYa
291106.01.0302
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase angka putus sekolah siswa Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajatSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHDefinisi : Persentase siswa pada jenjang SMA/SMK/sederajat yang tidak menyelesaikan pendidikan hingga kelas 12 Rumus : Jumlah siswa SMA/SMK atau sederajat yang berhenti sekolah sebelum menyelesaikan...persenYaYaYaYaYa
291206.01.0303
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase angka putus sekolah siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajatSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHDefinisi : Persentase siswa pada jenjang SMP/sederajat yang tidak menyelesaikan pendidikan hingga kelas 9 Rumus : Jumlah siswa SMP atau sederajat yang berhenti sekolah sebelum menyelesaikan kelas 9 d...persenYaYaYaYaYa
291309.06.0104
    • DP 2024;
  1. -
Persentase Capaian Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)STATISTIKKOMISI PEMBERANTASAN KORUPSIukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang telah dilakukan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah, dibandingkan dengan target aksi yang telah ditetapkan...persenYaYaYaYaYa
291409.03.0085
    • DP 2024;
  1. -
Persentase desa yang menerima sinyal internet telepon seluler 4GSTATISTIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALPersentase desa yang menerima sinyal internet telepon seluler 4GpersenYaYaYaYaYa
291504.01.0247
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMKM Obat Bahan Alam dan KosmetikSTATISTIKBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANProporsi Fasilitator yang melakukan pendampingan kepada UMKM Obat Baham Alam dan Kosmetik sampai mendapatkan rekomendasi pemenuhan aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) secara Bertah...persenYaYaYaYaYa
291606.02.0121
    • RPJPN 2025-2045;
  1. -
Persentase Guru ASNSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPerbandingan antara jumlah guru dengan status kepegawaian PNS dan PPPK dengan seluruh guru, pada suatu wilayah dan waktu tertentu.persenYaYaYaYaYa
291704.03.0061
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase Jabatan Pratama Tinggi menurut Jenis Kelamin, Wilayah dan K/LSTATISTIKBADAN KEPEGAWAIAN NEGARAProporsi perempuan dan laki-laki dalam posisi kepemimpinan tingkat menengah-tinggi di pemerintahan.persenYaYaYaYaYa
291809.03.0086
    • Renstra Kemkomdigi 2025-2029;
  1. -
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses informasi publikSTATISTIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALIndikator ini bertujuan memotret tingkat kepuasan masyarakat terhadap aksesibilitas informasi publikpersenYaYaYaYaYa
291906.04.0012
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase pemuda yang merokokSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKPersentase pemuda usia 16–30 tahun yang merokok tembakau atau rokok elektrik dalam sebulan terakhirpersenYaYaYaYaYa
292004.01.0248
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase pengeluaran rumah tangga untuk kesehatanSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKDefinisi : Persentase pengeluaran rumah tangga yang dialokasikan khusus untuk kesehatan dibandingkan dengan pengeluaran di bidang lainnyapersenYaYaYaYaYa
292109.01.0047
    • Permendagri 9/2025;
  1. -
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI berdasarkan Unit Kerja Eselon ISTATISTIKKEMENTERIAN DALAM NEGERIJumlah tindak lanjut rekomendasi yang diberikan oleh BPK kepada setiap UKE I Kementerian Dalam Negeri yang telah selesai dibagi dengan jumlah tindak lanjut rekomendasi yang diberikan oleh BPK kepada s...persenYaYaYaYaYa
292206.04.0013
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase perkawinan anakSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKProporsi perempuan pernah kawin usia 20–24 tahun yang perkawinan pertamanya di bawah usia 18 tahun terhadap proporsi perempuan pernah kawin usia 20–24 tahunpersenYaYaYaYaYa
292304.03.0062
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase Rincian Output Responsif GenderSTATISTIKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPersentase Rincian Output Responsif Gender adalah presen rincian output yang memuat analisis gender dan intervensi untuk mengatasi ketimpangan gender, serta memiliki alokasi anggaran tertentu yang ber...persenYaYaYaYaYa
292404.02.0057
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan (food insecurity)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKDefinisi : Persentase rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan (food insecurity) berdasarkan FIES Scale. Rumus : Persentase rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan sedang atau berat...persenYaYaYaYaYa
292504.01.0249
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase sampel makanan yang diuji sesuai standar keamanan panganSTATISTIKBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANDefinisi : Persentase sampel makanan yang telah diuji dan memenuhi seluruh indikator standar keamanan pangan (misalnya bebas dari cemaran kimia, biologi, dan fisik yang berbahaya) per Satuan Pelayanan...persenTidakTidakYaYaYa
292604.01.0250
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan kualitas mobil pengangkut makanan sesuai dengan standarSTATISTIKBADAN GIZI NASIONALDefinisi : Persentase Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan kualitas mobil pengangkut makanan sesuai dengan standar dalam pedoman BGN Rumus : Dihitung dari jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan G...persenYaYaYaYaYa
292710.02.0003
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang melakukan pengemasan sesuai standar Badan Gizi NasionalSTATISTIKBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANDefinisi : Persentase Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mematuhi ketentuan pengemasan makanan sesuai standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN) (misalnya terkait bahan, label, kedap u...persenTidakTidakYaYaYa
292802.11.0053
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai tambah bruto atas barang dan jasa penyediaan akomodasi dan makan minum yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota), di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga tahun berjal...miliar rupiahYaYaYaYaYa
292902.11.0054
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Atas Dasar Harga Berlaku (ADHK)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai tambah bruto atas barang dan jasa penyediaan akomodasi dan makan minum yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota), di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga tahun berjal...miliar rupiahYaYaYaYaYa
293009.01.0048
    • UU 7/2017;
  1. -
Profil Anggota DPR RI Periode 2024-2029STATISTIKKEMENTERIAN DALAM NEGERIGambaran umum atau deskripsi singkat yang memberikan informasi tentang identitas/karakteristik dari Anggota DPR RI Periode 2024 - 2029 yang terdiri atas: 1. Nama Anggota DPR RI Periode 2024-2029 2. Ja...YaYaYaYaYa
293109.01.0049
    • UU 7/2017;
    • UU 10/2016;
  1. -
Profil Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak 2024STATISTIKKEMENTERIAN DALAM NEGERIGambaran umum atau deskripsi singkat yang memberikan informasi tentang identitas/karakteristik dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terdiri atas: 1. Nama...YaYaYaYaYa
293202.11.0055
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Proporsi Kontribusi Pariwisata Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKPersentase Kontribusi Pariwisata (Tourism Direct Gross Domestic Product atau TDGDP) terhadap Total Produk Domestik Bruto (PDB)persenYaYaYaYaYa
293310.01.0009
    • DP 2024;
  1. -
Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencanaSTATISTIKBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANAProporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencanaDokumenYaTidakTidakTidakTidak
293406.04.0014
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Proporsi pemuda dengan keterampilan TIKSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKPersentase pemuda berusia 16–30 tahun yang menggunakan ponsel, atau komputer, atau mengakses internet dalam tiga bulan terakhirpersenYaYaYaYaYa
293504.02.0058
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Proporsi pengeluaran spesifik untuk pendidikan dan kesehatanSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKDefinisi : Rata-rata persentase pengeluaran rumah tangga yang dialokasikan khusus untuk pendidikan atau kesehatan. Rumus : "- Jumlah pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan dibagi dengan total...rupiahYaYaYaYaYa
293604.01.0251
    • RPJPN 2025-2045;
  1. -
Rata-Rata Angka StuntingSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANStunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi ba...nilai/angkaYaYaYaYaYa
293706.02.0122
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Rata-rata jumlah pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)STATISTIKBADAN GIZI NASIONALDefinisi : Jumlah pekerja yang bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rumus : Dihitung dari jumlah pekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dibagi dengan jumlah Satuan Pelayanan P...PekerjaYaYaYaYaYa
293802.11.0056
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Rata-Rata Lama Perjalanan WisatawanSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKRata-rata waktu yang dihabiskan oleh wisatawan dalam 1 kali perjalanan.malamYaYaYaYaYa
293902.11.0057
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan MancanegaraSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKRata-rata pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan wisatawan mancanegara selama melakukan perjalanan di Indonesia, yang meliputi akomodasi, makan dan minum, penerbangan domestik, transportasi lokal,…dollar usdYaYaYaYaYa
294003.01.0111
    • Inpres 8/2025;
  1. -
Sekolah RakyatSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMSekolah Rakyat adalah satuan pendidikan berbasis asrama dan pendidikan berkarakter yang menyelenggarakan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah yang terintegrasi...lokasiYaYaYaYaYa
294109.01.0050
    • Peraturan BPKP 8/2021;
  1. -
Skor Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern PemerintahSTATISTIKKEMENTERIAN DALAM NEGERISkor evaluasi Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangand dan Pembangunan.PoinYaYaYaYaYa
294209.01.0051
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
SPI KPK Tahun 2025STATISTIKKOMISI PEMBERANTASAN KORUPSISPI KPK adalah Survei Penilaian Integritas yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memetakan risiko korupsi dan mengukur tingkat efektivitas pengendalian integritas di insta...YaYaYaYaYa
294310.01.0010
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Tingkat Inflasi Komoditas StrategisSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKData ini menunjukkan tingkat perubahan harga bulanan komoditas strategis seperti Data ini menunjukkan tingkat inflasi komoditas strategis seperti BBM, listrik, LPG, dan pangan (beras, cabai, bawang, d...persenYaYaYaYaYa
294405.01.0156
    • DP 2024;
  1. -
Tingkat Kepatuhan Indonesia terhadap Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF)STATISTIKPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANTingkat Kepatuhan Indonesia terhadap Rekomendasi FATF merupakan tingkat efektivitas regulasi, koordinasi dan implementasi rezim anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan proliferasi sen...Immediate Outcome; RekomendasiYaTidakTidakTidakTidak
294509.03.0087
    • Renstra Kemkomdigi 2025-2029;
  1. -
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas informasi publikSTATISTIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALIndikator ini bertujuan memotret tingkat kepuasan masyarakat terhadap aksesibilitas informasi publikpersenYaYaYaYaYa
294605.01.0157
    • DP 2024;
  1. -
Tingkat risiko nasional terhadap TPPU dan TPPTSTATISTIKPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANDalam upaya mencegah dan memberantas TPPU, salah satu instrumen penting yang harus digunakan agar setiap upaya yang dilakukan dapat berjalan efektif adalah dengan memanfaatkan hasil penilaian risiko n...IndeksYaTidakTidakTidakTidak
294702.01.021
    • SDGs;
  1. Kontribusi PDB Industri Pengolahan berdasarkan PDB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK);
Kontribusi PDB Industri Pengolahan berdasarkan PDB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKPersentase nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Konstran (ADHK).persenYaYaYaYaYa
294803.01.013
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki IPLT dan berfungsi dengan baik;
Jumlah kabupaten/kota yang memiliki IPLT dan berfungsi dengan baikSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMJumlah Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 1 IPLT. IPLT yang dimaksud adalah IPLT yang berfungsi dan beroperasi untuk mengolah lumpur tinja.UnitProgram: 02.12-Swasembada Air. Kegiatan: 02.12.06-Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi & kabupaten/kota) dengan prioritisasi: wilayah metropolitan & ibu kota provinsi; wilayah DAS dan kawasan pesisir prioritas; serta challenging area (rawan air, pesisir, dll), sambil mempertimbangkan Readiness Criteria (RC) dan kinerja daerah. Contoh fokus yang disebut: Prov. Jawa Timur (38 kab/kota), Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jambi, Riau (Rokan Hulu/Rokan Hilir), klaster Gorontalo (Pohuwato, Gorontalo, Bone Bolango, Boalemo, Gorontalo Utara, Kota Gorontalo), Kab. Tana Tidung, Kab. Luwu & Pangkajene Kepulauan, Kota Pariaman, serta Kab. Klungkung–Gianyar–Karangasem. Deskripsi: Cakupan dan pemanfaatan sanitasi aman masih rendah: hanya ±10,21% rumah tangga yang terlayani; dari 514 kab/kota baru ~60% memiliki fasilitas pengolahan air limbah domestik dengan utilisasi hanya 20–30%. Sekitar 80% konsumsi air rumah tangga menjadi air limbah berpatogen (mis. E. coli) yang berkontribusi pada 73% kasus diare; dampak berulang memicu malnutrisi dan stunting (prevalensi 2023: 21,5%) serta menaikkan beban biaya pengolahan air dan kerugian ekonomi (>2% PDB/tahun). Intervensi diarahkan untuk meningkatkan cakupan, keberfungsian, dan kualitas infrastruktur SPALD/IPLT (termasuk pendekatan CWIS), memperluas akses air minum & sanitasi aman, dan mengurangi pencemaran—guna mendukung SDG 6 serta pemenuhan hak dasar atas air dan sanitasi.YaYaYaYaYa
294909.02.077
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Tingkat Inklusi Keuangan;
Tingkat Inklusi KeuanganSTATISTIKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALInklusi Keuangan (%) adalah tingkat penggunaan produk dan layanan jasa keuangan oleh masyarakat Indonesia pada suatu kurun waktu tertentu.persenIndikator Utama Pembangunan - 34.Inklusi Keuangan (%) Indikator SIPD: 000055 - Inklusi KeuanganYaTidakYaYaYa
295009.02.087
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD);
Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)STATISTIKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALIndeks yang menggambarkan kemudahan, keterjangkauan, dan kedalaman akses keuangan di Kabupaten/Kota, yang dihitung dari data supply dan demand. Indeks terdiri dari 14 indikator yang terbagi dalam 3 di...indeksIndikator SIPD: 001168 - Indeks Akses Keuangan DaerahYaYaYaYaYa
Showing 2,901-2,950 of 2,950 items.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
06.02.057
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rasio Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pemuda perempuan terhadap laki-laki
Rasio Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pemuda perempuan terhadap laki-lakiPerbandingan partisipasi angkatan kerja pemuda perempuan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja pemuda laki-laki.persenKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAPrioritasSTATISTIK-TAHUNANKetenagakerjaan
06.04.0009
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rasio Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pemuda perempuan terhadap laki-laki
Rasio TPAK pemuda perempuan terhadap laki-lakiProporsi tingkat partisipasi angkatan kerja pemuda perempuan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja pemuda laki-laki dikali 100persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPemuda
02.09.0039
    • Renstra Kemenkop 2025-2029
  1. -
Rasio Volume Usaha Koperasi Desa Merah Putih per Sektor Usaha Terhadap Total Volume Usaha KoperasiJumlah volume usaha per sektor usaha terhadap total volume usaha koperasi yang dihasilkan melalui sektor usaha pada Koperasi Desa Merah Putih dengan total keseluruhan volume usaha koperasi dalam satu...PersenKEMENTERIAN KOPERASIPrioritasSTATISTIK-Wilayah : Kab/Kota; ProvinsiTAHUNANKoperasi
02.09.0038
    • Renstra Kemenkop 2025-2029
  1. -
Rasio Volume Usaha Koperasi Desa Merah Putih Terhadap Total Volume Usaha KoperasiJumlah volume usaha Koperasi Desa Merah Putih dengan total keseluruhan volume usaha koperasi dalam satu periode tertentuPersenKEMENTERIAN KOPERASIPrioritasSTATISTIK-Wilayah : Kab/Kota; ProvinsiTAHUNANKoperasi
02.09.0037
    • Renstra Kemenkop 2025-2029
  1. -
Rasio Volume Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih per Sektor Usaha Terhadap Total Volume Usaha KoperasiJumlah volume usaha per sektor usaha yang dihasilkan oleh sektor usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan total keseluruhan volume usaha koperasi dalam satu periode tertentupersenKEMENTERIAN KOPERASIPrioritasSTATISTIK-Wilayah : Kab/Kota; ProvinsiTAHUNANKoperasi
02.09.0036
    • Renstra Kemenkop 2025-2029
  1. -
Rasio Volume Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Terhadap Total Volume Usaha KoperasiJumlah volume usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan total keseluruhan volume usaha koperasi dalam satu periode tertentuPersenKEMENTERIAN KOPERASIPrioritasSTATISTIK-Wilayah : Kab/Kota; ProvinsiTAHUNANKoperasi
02.09.0035
    • Renstra Kemenkop 2025-2029
  1. -
Rasio Volume Usaha Koperasi Kelurahan Merah Putih per Sektor Usaha Terhadap Total Volume Usaha KoperasiJumlah volume usaha yang dihasilkan oleh sektor pada Koperasi Kelurahan Merah Putih dengan total keseluruhan volume usaha koperasi dalam satu periode tertentuPersenKEMENTERIAN KOPERASIPrioritasSTATISTIK-Wilayah : Kab/Kota; ProvinsiTAHUNANKoperasi
02.09.0034
    • Renstra Kemenkop 2025-2029
  1. -
Rasio Volume Usaha Koperasi Kelurahan Merah Putih Terhadap Total Volume Usaha KoperasiJumlah volume usaha Koperasi Kelurahan Merah Putih dengan total keseluruhan volume usaha koperasi dalam satu periode tertentuPersenKEMENTERIAN KOPERASIPrioritasSTATISTIK-Wilayah : Kab/Kota; ProvinsiTAHUNANKoperasi
02.09.0033
    • Renstra Kemenkop 2025-2029
  1. -
Rasio Volume Usaha Koperasi per Jenis Koperasi terhadap Total Volume Usaha KoperasiJumlah nilai volume usaha koperasi per jenis koperasi terhadap total volume usaha koperasiPersenKEMENTERIAN KOPERASIPrioritasSTATISTIK-Wilayah : Kab/Kota; ProvinsiTAHUNANKoperasi
02.09.004
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB
Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDBRasio volume usaha koperasi terhadap PDB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDB Nasional. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa...persenKEMENTERIAN KOPERASIPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; SektorTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 14c.Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)Koperasi
04.01.0251
    • RPJPN 2025-2045
  1. -
Rata-Rata Angka StuntingStunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi...nilai/angkaKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANKesehatan
09.03.078
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rata-Rata Competency Gap Index (CGI) SDM Siber dan Sandi
Rata-Rata Competency Gap Index (CGI) SDM Siber dan SandiIndikator yang mengukur kesenjangan kompetensi sumber daya manusia di bidang keamanan siber dan persandian.persenBADAN SIBER DAN SANDI NEGARAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANInformasi
02.03.0110
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Rata-rata Harga Pangan Tingkat KonsumenRata-rata harga komoditas pangan dengan sampel responden terpilih yang representatif melalui pencatatan secara berkala di tingkat konsumenRp/KgBADAN PANGAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-ProvinsiBULANANPertanian
02.03.0109
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Rata-rata Harga Pangan Tingkat ProdusenRata-rata harga komoditas pangan dengan sampel responden terpilih yang representatif melalui pencatatan secara berkala di tingkat produsenRp/KgBADAN PANGAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-ProvinsiBULANANPertanian
03.05.029
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rata-rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan di 204 kecamatan perbatasan prioritas
Rata-rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan di 204 kecamatan perbatasan prioritasIndeks komposit yang mengukur capaian pembangunan di kecamatan perbatasan dengan menggunakan empat dimensi yaitu sosial budaya, ekonomi, pemerintahan, dan permukiman.IndeksBADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, KecamatanTAHUNANPembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal
03.05.030
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rata-rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan di 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan
Rata-rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan di 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan PerbatasanIPKP : Pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan yang selanjutnya disingkat IPKP adalah proses secara sistematis untuk memperoleh hasil atas capaian pembangunan pada PPKP. PPKP: Pusat...IndeksBADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota,TAHUNANPembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal
06.02.0122
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Rata-rata jumlah pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)Definisi : Jumlah pekerja yang bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rumus : Dihitung dari jumlah pekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dibagi dengan jumlah Satuan Pelayanan...PekerjaBADAN GIZI NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/Kota; Jenis kelamin pekerja (Perempuan/Laki-laki)TAHUNANKetenagakerjaan
04.01.194
    • SDGs
  1. Rata-rata Konsumsi Alkohol Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas per Kapita
Rata-rata Konsumsi Alkohol Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas per Kapitarata-rata konsumsi minuman keras/beralkohol (liter per kapita 15 tahun keatas) yang dikonsumsi oleh penduduk umur ?15 tahun adalah perbandingan antara jumlah minuman keras/beralkohol (liter) yang...liter per kapitaBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK10410165TerbukaWilayah Administrasi: Nasional; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Jenis Kelamin; Umur/Usia; Kelompok PengeluaranTAHUNANIndikator SIPD: 000121 - Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ? 15 tahun dalam satu tahun terakhir.Kesehatan
02.03.029
    • RPJMN 2025-2029
  1. Konsumsi Buah dan Sayur
Rata-rata Konsumsi Buah dan SayurJumlah konsumsi buah dan sayur oleh seseorang atau populasi tiap satuan waktugram per kapita per hariBADAN PANGAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANPertanian
07.02.031
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Rata-rata Konsumsi Listrik per Kapita
Rata-rata Konsumsi Listrik per KapitaKonsumsi Listrik per kapita (Kwh/Kapita) adalah Jumlah kWh (kilo Watt hours) energi listrik yang digunakan atau dimanfaatkan baik secara langsung ataupun tidak langsung dari sumber energi dibagi...kilowattjam per kapitaKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 43a-i.Konsumsi listrik per kapita (kWh) Indikator SIPD: 000066 - Konsumsi Listrik per Kapita 000876 - Konsumsi Listrik per KapitaEnergi
02.05.005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Konsumsi Pangan Hewani
Rata-rata Konsumsi Pangan HewaniJumlah konsumsi pangan hewani oleh seseorang atau populasi tiap satuan waktugram per kapita per hariBADAN PANGAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANPeternakan
02.03.030
    • RPJMN 2025-2029
  1. Konsumsi Umbi-Umbian
Rata-rata Konsumsi Umbi-UmbianJumlah konsumsi umbi-umbian oleh seseorang atau populasi tiap satuan waktugram per kapita per hariBADAN PANGAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANPertanian
02.11.0056
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Rata-Rata Lama Perjalanan WisatawanRata-rata waktu yang dihabiskan oleh wisatawan dalam 1 kali perjalanan.malamBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-KebangsaanBULANANPariwisata
06.01.084
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke...tahunBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK10310050TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 5c.Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) Indikator SIPD: 000018 - Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun 000893 - Rata-Rata Lama SekolahPendidikan
06.02.058
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rata-rata masa tunggu lulusan pendidikan tinggi mendapatkan pekerjaan
Rata-rata masa tunggu lulusan pendidikan tinggi mendapatkan pekerjaanRata-rata masa tunggu lulusan pendidikan tinggi mendapatkan pekerjaan adalah rata-rata jumlah waktu (dalam bulan) yang dibutuhkan oleh lulusan pendidikan tinggi untuk memperoleh pekerjaan atau...bulanBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.06-Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas yang Merata dan Pengembangan Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics (STEAM). Kegiatan: 04.06.01-Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi​ Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi Jawa Timur. Deskripsi: Akses ke pendidikan tinggi masih timpang: rasio APK PT kelompok 20% termiskin vs 20% terkaya hanya 0,33 (2023); hanya 10,15% penduduk usia ≥15 tahun yang menamatkan pendidikan tinggi; danKetenagakerjaan
06.01.085
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional: Literasi Membaca; NumerasiNilai Asesmen Literasi membaca didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai...nilaiKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 5a.Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: Indikator SIPD: 000919 - Skor Literasi/Numerasi 000894 - Angka Literasi/NumerasiPendidikan
02.01.0036
    • RPJMN 2025-2029
  1. Presentase Peningkatan Daya Saing Industri yang Memproduksi Produk Halal
Rata-rata Nilai Produksi Produk Bersertifikat Halal pada Tahun berjalanNilai rata-rata produksi produk yang memiliki sertifikat halal yang dilaporkan oleh industri pada tahun berjalanrupiahKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndustri
02.01.0037
    • RPJMN 2025-2029
  1. Presentase Peningkatan Daya Saing Industri yang Memproduksi Produk Halal
Rata-rata Nilai Produksi Produk Bersertifikat Halal pada Tahun sebelumnyaNilai rata-rata produksi produk yang memiliki sertifikat halal yang dilaporkan oleh industri pada tahun sebelumnyarupiahKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndustri
02.03.071
    • SDGs
  1. Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil menurut subsektor
Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil menurut subsektorIndikator ini mengukur pendapatan dari usaha pertanian (on-farm) skala kecil yang memproduksi produk pangan dan pertanian. Lingkup usaha pertanian terdiri dari tanaman pangan, hortikultura,...rupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Jenis Kegiatan Usaha Tanaman Pertanian; Jenis Komoditas Tanaman KehutananTAHUNANIndikator SIPD: 000094 - Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil menurut subsektor.Pertanian
02.11.0002
    • RPJMN 2025-2029
  1. Pendapatan dari wisatawan nusantara
Rata-Rata Pengeluaran per Perjalanan Wisatawan NusantaraRata-rata jumlah uang yang dibelanjakan oleh seorang wisatawan nusantara selama perjalanan wisata mereka, termasuk untuk akomodasi, transportasi, makanan, oleh-oleh, dan aktivitas wisata lainnyarupiah per perjalananBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 03.05-Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan. Kegiatan: 03.05.05-Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Gili Tramena Lokasi Prioritas: Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Utara Key Tourism Area: Sengigi-Gili, Pantai Selatan Mandalika, Matara, dan Kawasan Rinjani KP ini bertujuan untuk meningkatkan kesesuaian kualitas daya dukung dan daya tampung pariwisata, serta kualitas rantai pasok pariwisata prioritas Lombok-Gili TramenaPariwisata
02.11.0003
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Jumlah devisa sektor pariwisata
Rata-rata Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (RPWn)Rata-rata jumlah uang yang dibelanjakan oleh setiap wisatawan mancanegara selama kunjungannya di Indonesia.miliar USDBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NASIONALTAHUNAN"Program: 03.05-Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan. Kegiatan: 03.05.01-Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan Lokasi Prioritas: Kab. Magelang, Kota Yogyakarta, Kab. Sleman, Kab. Klaten, Kab. Bantul, dan Kab. Purworejo (Badan Otorita Pariwisata); KSPN Borobudur dan sekitarnya, KSPN Yogyakarta Kota dan sekitarnya, KSPN Prambanan-Kalasan. Deskripsi: Permasalahan di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, yang juga merupakan situs warisan dunia UNESCO, menyoroti enam isu utama. Pertama, keterbatasan produk pariwisata dengan ketergantungan tinggi pada pariwisata budaya. Kedua, terjadinya pariwisata berlebihan (overtourism) di Candi Borobudur pada musim tertentu. Ketiga dan keempat, akses transportasi serta infrastruktur layanan dasar yang dinilai belum memadai. Kelima, standar internasional dalam aspek Daya Tarik Wisata (DTW) dan interpretasi belum terpenuhi. Terakhir, terjadi penurunan kondisi lingkungan, termasuk polusi udara dan penurunan ketersediaan air tanah akibat penggundulan lahan di Perbukitan Menoreh yang kritis dan rawan longsor. Program ini juga diarahkan untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional 3 (Pengembangan Infrastruktur, Lapangan Kerja, Industri Kreatif, dan Agromaritim)"Pariwisata
07.05.088
    • SDGs
  1. Rata-rata Tahunan Materi Partikulat 10 Mikron (PM 10)
Rata-rata Tahunan Materi Partikulat 10 Mikron (PM 10)Pengukuran konsentrasi materi partikular halus bertujuan untuk mengetahui kualitas udara di perkotaan. Partikulat Halus PM 10 merupakan partikel udara yang berukuran kurang dari 10 mikron, Nilai...mikrogram per meter kubikKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK31010143TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, DaerahTAHUNANIndikator SIPD: 000245 - Rata-rata tahunan materi partikulat halus PM 10Lingkungan Hidup
06.02.0055
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Kesenjangan Upah Laki-laki dan Perempuan
Rata-rata Upah Laki-laki (UL)Rata-rata upah/gaji sebulan buruh/karyawan/pegawai laki-lakirupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKetenagakerjaan
04.03.0041
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Kesenjangan Upah Laki-laki dan Perempuan
Rata-rata Upah Perempuan (UP)Rata-rata upah/gaji sebulan buruh/karyawan/pegawai perempuanrupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPemberdayaan Perempuan
06.02.0056
    • SDGs
  1. Upah Rata-rata per Jam Kerja
Rata-rata Upah/gaji bersih bulananTotal imbalan yang diterima pekerja dalam sebulan, baik berupa uang maupun barang, setelah dikurangi potongan-potongan seperti pajak dan iuran wajibrupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000187 - Upah rata-rata per jam pekerjaKetenagakerjaan
05.01.0069
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Penegakan Hukum
Rata-Rata Waktu Penyelesaian Perkara KonstitusiRata-rata lama waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan satu perkara konstitusi sejak perkara diregistrasi sampai putusan dibacakan dalam hitungan hari kerja.hariMAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-Jenis Perkara KonstitusiTAHUNANHukum
03.03.044
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rata-rata waktu perputaran di pelabuhan
Rata-rata waktu perputaran di pelabuhanRata-rata selisih waktu antara kedatangan dan keberangkatan ke fasilitas pelabuhanhariKEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANTransportasi
03.04.0017
    • RPJMN 2025-2029
    • SKB MenPKP/MenPU/Mendagri 2024
  1. -
Realiasasi Pembangunan Baru PerumahanData yang memuat informasi detail mengenai pembangunan baru perumahan yang meliputi: Nama Provinsi, Nama Kabupaten/Kota, Nama Kecamatan, Nama Desa/Kelurahan, Nama Penerima, Nomor Kartu Keluarga...-KEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/KelurahanHARIANFormat data pernah disampaikan dalam Surat Sekretaris Jenderal kepada Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang Penyampaian Format Data terkait Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta RumahPerumahan
09.02.0043
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Pengeluaran Utama Pemerintah terhadap Anggaran yang Disetujui
Realisasi Belanja NegaraJumlah aktual pengeluaran yang dilakukan pemerintah dalam periode tertenturupiahKEMENTERIAN KEUANGANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000312 - Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujuiKeuangan
07.01.006
    • RPJMN 2025-2029
  1. Realisasi Kebutuhan Batubara Dalam Negeri
Realisasi Kebutuhan Batubara Dalam NegeriIndikator ini mengukur jumlah aktual batubara yang diserap atau digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, termasuk sektor pembangkit listrik, industri semen, dan industri lainnya, sesuai...persenKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANProgram: 02.11-Swasembada Energi. Kegiatan: 02.11.01-Peningkatan Penyediaan Energi Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi Jawa Timur. Deskripsi: Indeks ketahanan energi masih 6,64, menandakan perlunya perbaikan sisi penyediaan dan permintaan. Produksi migas menurun sehingga impor migas meningkat rata-rata ~8% per tahun dalam 5 tahun terakhir. Serapan energi didominasi sektor industri (43%), transportasi (38%), rumah tangga & komersial (17%), dan lainnya (1%). Arah sasaran: (01) meningkatnya pasokan minyak bumi, (02) meningkatnya pasokan gas bumi, dan (03) meningkatnya pasokan batubara untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.Pertambangan
02.08.039
    • RPJMN 2025-2029
  1. Realisasi Nilai Investasi Sektor Swasta
Realisasi Nilai Investasi Sektor SwastaRealisasi Nilai Investasi Sektor Swasta di Ibu Kota Nusantara merupakan indikator yang mengukur indikasi nilai investasi dari para pelaku sektor swasta yang telah melakukan Perjanjian Kerja Sama...triliun rupiahOTORITA IBUKOTA NUSANTARAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Ibu Kota NusantaraTAHUNANInvestasi
09.02.0044
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rasio Capaian PNBP terhadap target yang ditetapkan (persen)
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)Seluruh penerimaan negara dari sumber selain pajak, seperti: SDA, layanan, hasil pengelolaan kekayaan negara, dan lainnya.rupiahKEMENTERIAN KEUANGANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANProgram: 07.12-Optimalisasi Pendapatan Negara. Kegiatan: 07.12.02-Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lokasi Prioritas: Seluruh provinsi di Indonesia (mencakup seluruh wilayah nasional). Deskripsi: Sejalan dengan mandat RPJPN 2025–2045 untuk menjadikan Indonesia negara maju sebelum 2045, diperlukan ruang fiskal yang memadai, salah satunya melalui optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pembenahan tata kelola PNBP diarahkan untuk meningkatkan pendapatan tanpa menurunkan kualitas layanan publik, dengan menekankan transparansi dan akuntabilitas, mendorong kontribusi dividen BUMN, optimalisasi aset negara, serta pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Sasaran akhirnya adalah terciptanya dukungan PNBP yang optimal bagi pendanaan pembangunan.Keuangan
09.02.0104
    • RPJPN 2025-2045
  1. -
Realisasi penggunaan APBDes untuk pengadaan barang/jasa secara swakelola dan melalui penyediaData realisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pengadaannya baik dilakukan melalui swakelola maupun melalui penyedia yang menggunakan APBDes.rupiahKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKeuangan
03.04.0016
    • RPJMN 2025-2029
    • SKB MenPKP/MenPU/Mendagri 2024
  1. -
Realisasi Peningkatan Kualitas PerumahanData yang memuat informasi detail mengenai peningkatan kualitas perumahan yang meliputi: Nama Provinsi, Nama Kabupaten/Kota, Nama Kecamatan, Nama Desa/Kelurahan, Nama Penerima, Nomor Kartu Keluarga...-KEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/KelurahanHARIANFormat data pernah disampaikan dalam Surat Sekretaris Jenderal kepada Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang Penyampaian Format Data terkait Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta RumahPerumahan
07.05.089
    • RPJMN 2025-2029
  1. Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi
Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor EnergiBesarnya pengurangan emisi GRK, seperti karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), dan dinitrogen oksida (N₂O), yang dihasilkan dari kegiatan sektor energi, termasuk pembangkitan listrik,...million tonnes of carbon dioxide equivalentKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK31010054TerbukaNasionalTAHUNANLingkungan Hidup
07.05.090
    • RPJMN 2025-2029
  1. Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Hutan
Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor HutanReduksi Emisi Sektor Kehutanan adalah penurunan kuantitas gas rumah kaca (GRK) yang dilepaskan ke atmosfer akibat aktivitas di sektor kehutanan, meliputi deforestasi, degradasi hutan, kebakaran...tonnes of carbon dioxide equivalentKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANLingkungan Hidup
07.05.092
    • RPJMN 2025-2029
  1. Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah
Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor LimbahPengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang bersumebr dari sektor limbah Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Limbah mengacu pada pelepasan gas-gas yang berkontribusi terhadap efek rumah kaca, yang...million tonnes of carbon dioxide equivalentKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANLingkungan Hidup
07.05.093
    • RPJMN 2025-2029
  1. Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Pertanian
Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor PertanianPenurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) kumulatif adalah nilai perbandingan akumulasi penurunan emisi GRK sektor pertanian selama periode base year hingga tahun tertentu terhadap akumulasi emisi GRK...million tonnes of carbon dioxide equivalentKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANLingkungan Hidup
04.03.049
    • SDGs
  1. Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi
Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksiTersedianya regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.HukumHukum dan undang-undang adalah...persenKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000162 - Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.Pemberdayaan Perempuan
04.02.066
    • SDGs
  1. Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030
Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030Dokumen strategi penanggulangan bencana (PRB) tingkat nasional adalah dokumen yang berisi strategi dan/atau rencana aksi pencegahan bencana tingkat nasional untuk mengurangi ancaman dan kerentanan...dokumenBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000249 - Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015�2030Sosial
Showing 3,101-3,150 of 3,346 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
163232
    • Renstra Kemenimipas
  1. -
Jumlah Data bantuan hukum berdasarkan status pengajuanNon PrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATANDirektorat Jenderal PemasyarakatanBanyaknya jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.layanan-WilayahBULANANHukumTERSEDIA
16323305.01.0008
    • DP 2024
  1. Jumlah Kekayaan Intelektual (KI) per 100 Periset
Jumlah data dan informasi KI Komunal yang memiliki nilai ekonomiPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN HUKUMDirektorat Jenderal Kekayaan IntelektualJumlah data dan informasi KI Komunal yang memiliki nilai ekonomi dari tiap Provinsi/DaerahDokumen-ProvinsiTAHUNANHukumTERSEDIA
16323407.05.018
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah data informasi yang terregister dan terverifikasi
Jumlah data informasi yang terregister dan terverifikasiPrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPDirektorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan, dan VerifikasiIndikator ini mengacu pada jumlah total data informasi aksi mitigasi penurunan emisi Gas Rumah Kaca yang telah berhasil didaftarkan dalam suatu sistem dan telah diverifikasi kebenarannya. Proses...sektor-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANLingkungan HidupTERSEDIA
163235
    • Renstra Kemkomdigi 2025-2029
  1. -
Jumlah data layanan keterangan ahli pers dari dewan persNon PrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALSekretariat Dewan PersKeterangn yang diberikan oleh seorang yang memillki keahlian khhusus tentang suatu hal yang diperlukan untuk memperjelas sebuah perkara pada semua tingktan proses hukum. Layanan ini diberikan ata...Jumlah Layanan-TAHUNANKomunikasiTERSEDIA
163236
    • Renstra Kemenimipas
  1. -
Jumlah Data Narapidana Bebas berdasarkan jenis (Bersyarat(PB,CB,CMB) dan Murni)Non PrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATANDirektorat Jenderal PemasyarakatanBanyaknya narapidana yang telah selesai menjalani masa pidana berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlakuorang-WilayahBULANANHukumTERSEDIA
163237
    • Renstra Kemenimipas
  1. -
Jumlah Data Narapidana berdasarkan Jenis KejahatanNon PrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATANDirektorat Jenderal PemasyarakatanBanyaknya orang (terpidana) yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di...orang-Jenis KejahatanBULANANHukumTERSEDIA
163238
    • Renstra Kemenimipas
  1. -
Jumlah Data Narapidana Berdasarkan Jenis KelaminNon PrioritasSTATISTIKIndikator10810025KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATANDirektorat Jenderal PemasyarakatanBanyaknya orang (terpidana) yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di...orangTerbukaJenis KelaminBULANANHukumTERSEDIA
163239
    • Renstra Kemenimipas
  1. -
Jumlah Data Narapidana Berdasarkan Usia (anak, dewasa)Non PrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATANDirektorat Jenderal PemasyarakatanBanyaknya orang (terpidana) yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di...orang-kelompok usiaBULANANHukumTERSEDIA
16324010.04.0025
    • DP 2024
  1. -
Jumlah data Pelaksanaan Penerimaan Delegasi ke MPR RIPrioritasSTATISTIKVariabelMAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYATBanyak kunjungan dari berbagai pihak yang diterima oleh MPR RI sebagai bagian dari fungsi dan tugasnyakali-TAHUNANDukung LainnyaTERSEDIA
16324110.04.0026
    • DP 2024
  1. -
Jumlah data Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di daerah pemilihanPrioritasSTATISTIKVariabelMAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYATBanyak kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR RI (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) yang dilakukan oleh anggota MPR RI di daerah pemilihankali-TAHUNANDukung LainnyaTERSEDIA
Showing 621-630 of 4,145 items.