Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
290109.02.0103
    • DP 2024;
  1. -
Nilai Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/JasaSTATISTIKLEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHNilai realisasi pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan ditujukan...rupiahYaYaYaYaYa
290207.04.0057
    • Perpres 17 tahun 2025;
  1. -
Nilai Tukar Petambak GaramSTATISTIKKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANNTPG menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk petambak garam dengan barang maupun jasa yang dikonsumsi dan untuk biaya proses produksiIndeksTidakYaYaYaYa
290302.02.0090
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Nilai Volume Perdagangan Antar Provinsi di Pulau Bali-NusraSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai Volume Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau Bali-NusrakilogramYaYaYaYaYa
290402.02.0091
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Nilai Volume Perdagangan Antar Provinsi di Pulau JawaSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai Volume Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau JawakilogramYaYaYaYaYa
290502.02.0092
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Nilai Volume Perdagangan Antar Provinsi di Pulau KalimantanSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai Volume Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau KalimantankilogramYaYaYaYaYa
290602.02.0093
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Nilai Volume Perdagangan Antar Provinsi di Pulau Papua MalukuSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai Volume Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau Papua-MalukukilogramYaYaYaYaYa
290702.02.0094
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Nilai Volume Perdagangan Antar Provinsi di Pulau SulawesiSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai Volume Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau SulawesikilogramYaYaYaYaYa
290802.02.0095
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Nilai Volume Perdagangan Antar Provinsi di Pulau SumateraSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai Volume Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau SumaterakilogramYaYaYaYaYa
290903.04.0015
    • RPJPN 2025-2045;
  1. -
Pemukiman Kumuh Kota yang DitanganiSTATISTIKKEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMANPermukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi...unit per tahunYaYaYaYaYa
291006.01.0301
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase angka putus sekolah siswa Sekolah DasarSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHDefinisi : Persentase siswa pada jenjang SD yang tidak menyelesaikan pendidikan hingga kelas tertinggi (kelas 6) Rumus : Jumlah siswa SD yang berhenti sekolah sebelum menyelesaikan kelas 6 dibagi den...persenYaYaYaYaYa
291106.01.0302
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase angka putus sekolah siswa Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajatSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHDefinisi : Persentase siswa pada jenjang SMA/SMK/sederajat yang tidak menyelesaikan pendidikan hingga kelas 12 Rumus : Jumlah siswa SMA/SMK atau sederajat yang berhenti sekolah sebelum menyelesaikan...persenYaYaYaYaYa
291206.01.0303
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase angka putus sekolah siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajatSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHDefinisi : Persentase siswa pada jenjang SMP/sederajat yang tidak menyelesaikan pendidikan hingga kelas 9 Rumus : Jumlah siswa SMP atau sederajat yang berhenti sekolah sebelum menyelesaikan kelas 9 d...persenYaYaYaYaYa
291309.06.0104
    • DP 2024;
  1. -
Persentase Capaian Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)STATISTIKKOMISI PEMBERANTASAN KORUPSIukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang telah dilakukan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah, dibandingkan dengan target aksi yang telah ditetapkan...persenYaYaYaYaYa
291409.03.0085
    • DP 2024;
  1. -
Persentase desa yang menerima sinyal internet telepon seluler 4GSTATISTIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALPersentase desa yang menerima sinyal internet telepon seluler 4GpersenYaYaYaYaYa
291504.01.0247
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMKM Obat Bahan Alam dan KosmetikSTATISTIKBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANProporsi Fasilitator yang melakukan pendampingan kepada UMKM Obat Baham Alam dan Kosmetik sampai mendapatkan rekomendasi pemenuhan aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) secara Bertah...persenYaYaYaYaYa
291606.02.0121
    • RPJPN 2025-2045;
  1. -
Persentase Guru ASNSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPerbandingan antara jumlah guru dengan status kepegawaian PNS dan PPPK dengan seluruh guru, pada suatu wilayah dan waktu tertentu.persenYaYaYaYaYa
291704.03.0061
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase Jabatan Pratama Tinggi menurut Jenis Kelamin, Wilayah dan K/LSTATISTIKBADAN KEPEGAWAIAN NEGARAProporsi perempuan dan laki-laki dalam posisi kepemimpinan tingkat menengah-tinggi di pemerintahan.persenYaYaYaYaYa
291809.03.0086
    • Renstra Kemkomdigi 2025-2029;
  1. -
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses informasi publikSTATISTIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALIndikator ini bertujuan memotret tingkat kepuasan masyarakat terhadap aksesibilitas informasi publikpersenYaYaYaYaYa
291906.04.0012
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase pemuda yang merokokSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKPersentase pemuda usia 16–30 tahun yang merokok tembakau atau rokok elektrik dalam sebulan terakhirpersenYaYaYaYaYa
292004.01.0248
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase pengeluaran rumah tangga untuk kesehatanSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKDefinisi : Persentase pengeluaran rumah tangga yang dialokasikan khusus untuk kesehatan dibandingkan dengan pengeluaran di bidang lainnyapersenYaYaYaYaYa
292109.01.0047
    • Permendagri 9/2025;
  1. -
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI berdasarkan Unit Kerja Eselon ISTATISTIKKEMENTERIAN DALAM NEGERIJumlah tindak lanjut rekomendasi yang diberikan oleh BPK kepada setiap UKE I Kementerian Dalam Negeri yang telah selesai dibagi dengan jumlah tindak lanjut rekomendasi yang diberikan oleh BPK kepada s...persenYaYaYaYaYa
292206.04.0013
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase perkawinan anakSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKProporsi perempuan pernah kawin usia 20–24 tahun yang perkawinan pertamanya di bawah usia 18 tahun terhadap proporsi perempuan pernah kawin usia 20–24 tahunpersenYaYaYaYaYa
292304.03.0062
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase Rincian Output Responsif GenderSTATISTIKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPersentase Rincian Output Responsif Gender adalah presen rincian output yang memuat analisis gender dan intervensi untuk mengatasi ketimpangan gender, serta memiliki alokasi anggaran tertentu yang ber...persenYaYaYaYaYa
292404.02.0057
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan (food insecurity)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKDefinisi : Persentase rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan (food insecurity) berdasarkan FIES Scale. Rumus : Persentase rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan sedang atau berat...persenYaYaYaYaYa
292504.01.0249
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase sampel makanan yang diuji sesuai standar keamanan panganSTATISTIKBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANDefinisi : Persentase sampel makanan yang telah diuji dan memenuhi seluruh indikator standar keamanan pangan (misalnya bebas dari cemaran kimia, biologi, dan fisik yang berbahaya) per Satuan Pelayanan...persenTidakTidakYaYaYa
292604.01.0250
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan kualitas mobil pengangkut makanan sesuai dengan standarSTATISTIKBADAN GIZI NASIONALDefinisi : Persentase Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan kualitas mobil pengangkut makanan sesuai dengan standar dalam pedoman BGN Rumus : Dihitung dari jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan G...persenYaYaYaYaYa
292710.02.0003
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang melakukan pengemasan sesuai standar Badan Gizi NasionalSTATISTIKBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANDefinisi : Persentase Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mematuhi ketentuan pengemasan makanan sesuai standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN) (misalnya terkait bahan, label, kedap u...persenTidakTidakYaYaYa
292802.11.0053
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai tambah bruto atas barang dan jasa penyediaan akomodasi dan makan minum yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota), di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga tahun berjal...miliar rupiahYaYaYaYaYa
292902.11.0054
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Atas Dasar Harga Berlaku (ADHK)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai tambah bruto atas barang dan jasa penyediaan akomodasi dan makan minum yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota), di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga tahun berjal...miliar rupiahYaYaYaYaYa
293009.01.0048
    • UU 7/2017;
  1. -
Profil Anggota DPR RI Periode 2024-2029STATISTIKKEMENTERIAN DALAM NEGERIGambaran umum atau deskripsi singkat yang memberikan informasi tentang identitas/karakteristik dari Anggota DPR RI Periode 2024 - 2029 yang terdiri atas: 1. Nama Anggota DPR RI Periode 2024-2029 2. Ja...YaYaYaYaYa
293109.01.0049
    • UU 7/2017;
    • UU 10/2016;
  1. -
Profil Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak 2024STATISTIKKEMENTERIAN DALAM NEGERIGambaran umum atau deskripsi singkat yang memberikan informasi tentang identitas/karakteristik dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terdiri atas: 1. Nama...YaYaYaYaYa
293202.11.0055
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Proporsi Kontribusi Pariwisata Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKPersentase Kontribusi Pariwisata (Tourism Direct Gross Domestic Product atau TDGDP) terhadap Total Produk Domestik Bruto (PDB)persenYaYaYaYaYa
293310.01.0009
    • DP 2024;
  1. -
Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencanaSTATISTIKBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANAProporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencanaDokumenYaTidakTidakTidakTidak
293406.04.0014
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Proporsi pemuda dengan keterampilan TIKSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKPersentase pemuda berusia 16–30 tahun yang menggunakan ponsel, atau komputer, atau mengakses internet dalam tiga bulan terakhirpersenYaYaYaYaYa
293504.02.0058
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Proporsi pengeluaran spesifik untuk pendidikan dan kesehatanSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKDefinisi : Rata-rata persentase pengeluaran rumah tangga yang dialokasikan khusus untuk pendidikan atau kesehatan. Rumus : "- Jumlah pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan dibagi dengan total...rupiahYaYaYaYaYa
293604.01.0251
    • RPJPN 2025-2045;
  1. -
Rata-Rata Angka StuntingSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANStunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi ba...nilai/angkaYaYaYaYaYa
293706.02.0122
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Rata-rata jumlah pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)STATISTIKBADAN GIZI NASIONALDefinisi : Jumlah pekerja yang bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rumus : Dihitung dari jumlah pekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dibagi dengan jumlah Satuan Pelayanan P...PekerjaYaYaYaYaYa
293802.11.0056
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Rata-Rata Lama Perjalanan WisatawanSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKRata-rata waktu yang dihabiskan oleh wisatawan dalam 1 kali perjalanan.malamYaYaYaYaYa
293902.11.0057
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan MancanegaraSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKRata-rata pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan wisatawan mancanegara selama melakukan perjalanan di Indonesia, yang meliputi akomodasi, makan dan minum, penerbangan domestik, transportasi lokal,…dollar usdYaYaYaYaYa
294003.01.0111
    • Inpres 8/2025;
  1. -
Sekolah RakyatSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMSekolah Rakyat adalah satuan pendidikan berbasis asrama dan pendidikan berkarakter yang menyelenggarakan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah yang terintegrasi...lokasiYaYaYaYaYa
294109.01.0050
    • Peraturan BPKP 8/2021;
  1. -
Skor Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern PemerintahSTATISTIKKEMENTERIAN DALAM NEGERISkor evaluasi Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangand dan Pembangunan.PoinYaYaYaYaYa
294209.01.0051
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
SPI KPK Tahun 2025STATISTIKKOMISI PEMBERANTASAN KORUPSISPI KPK adalah Survei Penilaian Integritas yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memetakan risiko korupsi dan mengukur tingkat efektivitas pengendalian integritas di insta...YaYaYaYaYa
294310.01.0010
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Tingkat Inflasi Komoditas StrategisSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKData ini menunjukkan tingkat perubahan harga bulanan komoditas strategis seperti Data ini menunjukkan tingkat inflasi komoditas strategis seperti BBM, listrik, LPG, dan pangan (beras, cabai, bawang, d...persenYaYaYaYaYa
294405.01.0156
    • DP 2024;
  1. -
Tingkat Kepatuhan Indonesia terhadap Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF)STATISTIKPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANTingkat Kepatuhan Indonesia terhadap Rekomendasi FATF merupakan tingkat efektivitas regulasi, koordinasi dan implementasi rezim anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan proliferasi sen...Immediate Outcome; RekomendasiYaTidakTidakTidakTidak
294509.03.0087
    • Renstra Kemkomdigi 2025-2029;
  1. -
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas informasi publikSTATISTIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALIndikator ini bertujuan memotret tingkat kepuasan masyarakat terhadap aksesibilitas informasi publikpersenYaYaYaYaYa
294605.01.0157
    • DP 2024;
  1. -
Tingkat risiko nasional terhadap TPPU dan TPPTSTATISTIKPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANDalam upaya mencegah dan memberantas TPPU, salah satu instrumen penting yang harus digunakan agar setiap upaya yang dilakukan dapat berjalan efektif adalah dengan memanfaatkan hasil penilaian risiko n...IndeksYaTidakTidakTidakTidak
294702.01.021
    • SDGs;
  1. Kontribusi PDB Industri Pengolahan berdasarkan PDB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK);
Kontribusi PDB Industri Pengolahan berdasarkan PDB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKPersentase nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Konstran (ADHK).persenYaYaYaYaYa
294803.01.013
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki IPLT dan berfungsi dengan baik;
Jumlah kabupaten/kota yang memiliki IPLT dan berfungsi dengan baikSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMJumlah Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 1 IPLT. IPLT yang dimaksud adalah IPLT yang berfungsi dan beroperasi untuk mengolah lumpur tinja.UnitProgram: 02.12-Swasembada Air. Kegiatan: 02.12.06-Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi & kabupaten/kota) dengan prioritisasi: wilayah metropolitan & ibu kota provinsi; wilayah DAS dan kawasan pesisir prioritas; serta challenging area (rawan air, pesisir, dll), sambil mempertimbangkan Readiness Criteria (RC) dan kinerja daerah. Contoh fokus yang disebut: Prov. Jawa Timur (38 kab/kota), Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jambi, Riau (Rokan Hulu/Rokan Hilir), klaster Gorontalo (Pohuwato, Gorontalo, Bone Bolango, Boalemo, Gorontalo Utara, Kota Gorontalo), Kab. Tana Tidung, Kab. Luwu & Pangkajene Kepulauan, Kota Pariaman, serta Kab. Klungkung–Gianyar–Karangasem. Deskripsi: Cakupan dan pemanfaatan sanitasi aman masih rendah: hanya ±10,21% rumah tangga yang terlayani; dari 514 kab/kota baru ~60% memiliki fasilitas pengolahan air limbah domestik dengan utilisasi hanya 20–30%. Sekitar 80% konsumsi air rumah tangga menjadi air limbah berpatogen (mis. E. coli) yang berkontribusi pada 73% kasus diare; dampak berulang memicu malnutrisi dan stunting (prevalensi 2023: 21,5%) serta menaikkan beban biaya pengolahan air dan kerugian ekonomi (>2% PDB/tahun). Intervensi diarahkan untuk meningkatkan cakupan, keberfungsian, dan kualitas infrastruktur SPALD/IPLT (termasuk pendekatan CWIS), memperluas akses air minum & sanitasi aman, dan mengurangi pencemaran—guna mendukung SDG 6 serta pemenuhan hak dasar atas air dan sanitasi.YaYaYaYaYa
294909.02.077
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Tingkat Inklusi Keuangan;
Tingkat Inklusi KeuanganSTATISTIKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALInklusi Keuangan (%) adalah tingkat penggunaan produk dan layanan jasa keuangan oleh masyarakat Indonesia pada suatu kurun waktu tertentu.persenIndikator Utama Pembangunan - 34.Inklusi Keuangan (%) Indikator SIPD: 000055 - Inklusi KeuanganYaTidakYaYaYa
295009.02.087
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD);
Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)STATISTIKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALIndeks yang menggambarkan kemudahan, keterjangkauan, dan kedalaman akses keuangan di Kabupaten/Kota, yang dihitung dari data supply dan demand. Indeks terdiri dari 14 indikator yang terbagi dalam 3 di...indeksIndikator SIPD: 001168 - Indeks Akses Keuangan DaerahYaYaYaYaYa
Showing 2,901-2,950 of 2,950 items.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
06.01.075
    • SDGs
  1. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat antara Kuintil Penghasilan Terbawah dan Teratas
Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat antara Kuintil Penghasilan Terbawah dan TeratasPerbandingan antara APK SMP/Sederajat penduduk dari kelompok 20% rumah tangga dengan pengeluaran per kapita terendah (kuintil 1) dan APK SMP/Sederajat penduduk dari kelompok 20% rumah tangga dengan...-BADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK10310041TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Status DisabilitasTAHUNANIndikator SIPD: 000147 - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas.Pendidikan
06.01.076
    • SDGs
  1. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat antara Penduduk Disabilitas dan non-Disabilitas
Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat antara Penduduk Disabilitas dan non-DisabilitasPerbandingan antara APK SMP/sederajat penduduk dari kelompok disabilitas dan APK SMP/sederajat penduduk dari kelompok non-disabilitas.-BADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK10310042TerbukaWilayah Administrasi: Nasional; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, PerkotaanTAHUNANIndikator SIPD: 000147 - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas.Pendidikan
06.01.077
    • SDGs
  1. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat antara Penduduk Perdesaan dan Perkotaan
Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat antara Penduduk Perdesaan dan PerkotaanPerbandingan antara APK SMP/sederajat penduduk yang tinggal di perdesaan dan APK SMP/sederajat penduduk yang tinggal di perkotaan.-BADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK10310043TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Status DisabilitasTAHUNANIndikator SIPD: 000147 - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas.Pendidikan
06.01.078
    • SDGs
  1. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat antara Penduduk Perempuan dan Laki-laki
Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat antara Penduduk Perempuan dan Laki-lakiPerbandingan antara APK SMP/sederajat penduduk perempuan dan APK SMP/sederajat penduduk laki-laki.-BADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK10310044TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Status DisabilitasTAHUNANIndikator SIPD: 000147 - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas.Pendidikan
06.01.068
    • SDGs
  1. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi antara Penduduk Disabilitas dan non- Disabilitas
Rasio Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK PT) antara Penduduk Disabilitas dan non- DisabilitasPerbandingan antara APK Pendidikan Tinggi penduduk dari kelompok disabilitas dan APK Pendidikan Tinggi penduduk dari kelompok non-disabilitas.-BADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK10310034TerbukaWilayah Administrasi: Nasional; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, PerkotaanTAHUNANIndikator SIPD: 000147 - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas.Pendidikan
06.01.069
    • SDGs
  1. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi antara Penduduk Perdesaan dan Perkotaan
Rasio Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK PT) antara Penduduk Perdesaan dan PerkotaanPerbandingan antara APK Pendidikan Tinggi penduduk yang tinggal di perdesaan dan APK Pendidikan Tinggi penduduk yang tinggal di perkotaan.-BADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK10310035TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Status DisabilitasTAHUNANIndikator SIPD: 000147 - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas.Pendidikan
06.01.079
    • SDGs
  1. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat antara Kuintil Penghasilan Terbawah dan Teratas
Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat antara Kuintil Penghasilan Terbawah dan TeratasPerbandingan antara APM SD/Sederajat penduduk dari kelompok 20% rumah tangga dengan pengeluaran per kapita terendah (kuintil 1) dan APM SD/Sederajat penduduk dari kelompok 20% rumah tangga dengan...-BADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Status DisabilitasTAHUNANIndikator SIPD: 000147 - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas.Pendidikan
06.01.080
    • SDGs
  1. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat antara Penduduk Disabilitas dan non- Disabilitas
Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat antara Penduduk Disabilitas dan non- DisabilitasPerbandingan antara APM SD/sederajat penduduk dari kelompok disabilitas dan APM SD/sederajat penduduk dari kelompok non-disabilitas.-BADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, PerkotaanTAHUNANIndikator SIPD: 000147 - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas.Pendidikan
06.01.081
    • SDGs
  1. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat antara Penduduk Perdesaan dan Perkotaan
Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat antara Penduduk Perdesaan dan PerkotaanPerbandingan antara Angka Partisipasi Murni (APM) SD/sederajat penduduk yang tinggal di perdesaan dan APM SD/sederajat penduduk yang tinggal di perkotaan.-BADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Status DisabilitasTAHUNANIndikator SIPD: 000147 - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas.Pendidikan
06.01.082
    • SDGs
  1. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat antara Perempuan dan Laki- laki
Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat antara Perempuan dan Laki- lakiPerbandingan antara APM SD/sederajat penduduk perempuan dan APM SD/sederajat penduduk laki-laki.-BADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Status DisabilitasTAHUNANIndikator SIPD: 000147 - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas.Pendidikan
09.02.066
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rasio Capaian PNBP terhadap target yang ditetapkan (persen)
Rasio Capaian PNBP terhadap target yang ditetapkan (persen)Seluruh penerimaan negara yang tidak termasuk dalam pajakpersenKEMENTERIAN KEUANGANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANProgram: 07.12-Optimalisasi Pendapatan Negara. Kegiatan: 07.12.02-Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lokasi Prioritas: Seluruh provinsi di Indonesia (mencakup seluruh wilayah nasional). Deskripsi: Sejalan dengan mandat RPJPN 2025–2045 untuk menjadikan Indonesia negara maju sebelum 2045, diperlukan ruang fiskal yang memadai, salah satunya melalui optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pembenahan tata kelola PNBP diarahkan untuk meningkatkan pendapatan tanpa menurunkan kualitas layanan publik, dengan menekankan transparansi dan akuntabilitas, mendorong kontribusi dividen BUMN, optimalisasi aset negara, serta pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Sasaran akhirnya adalah terciptanya dukungan PNBP yang optimal bagi pendanaan pembangunan.Keuangan
09.02.067
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rasio Defisit APBN terhadap PDB dalam Batas Aman
Rasio Defisit APBN terhadap PDB dalam Batas AmanRasio Defisit APBN terhadap PDB NominalpersenKEMENTERIAN KEUANGANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKeuangan
04.01.193
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rasio dokter spesialis
Rasio dokter spesialisProporsi dokter spesialis teregistrasi per 1000 pendudukpersenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.03-Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi/kabupaten/kota), dengan penekanan pada Wilayah Papua; serta provinsi/daerah spesifik: Maluku Utara, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Selatan. Deskripsi: Capaian pemenuhan SDM kesehatan pada RPJMN 2020–2024 belum memenuhi target: Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan baru 60,16% (target 83%) dan RSUD kab/kota dengan 4 spesialis dasar + 3 spesialis lainnya 72,9% (target 90%). Ketimpangan distribusi tenaga antarwilayah masih tinggi, sehingga prioritas diarahkan pada peningkatan jumlah, kualitas, dan pemerataan penempatan SDM kesehatan sesuai kebutuhan fasilitas layanan (terutama Papua), agar ketersediaan SDM berkualitas di Puskesmas dan RSUD mendukung pemerataan dan efektivitas pembangunan kesehatan.Kesehatan
02.02.060
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rasio Ekspor Produk Hilir Kelapa Sawit terhadap Bahan Baku
Rasio Ekspor Produk Hilir Kelapa Sawit terhadap Bahan BakuPerbandingan nilai produk hilir kelapa sawit yang diekspor terhadap bahan baku. Yang dimaksud dengan produk hilir kelapa sawit adalah seluruh produk Turunan II dan III kelapa sawit yang terdapat pada...-KEMENTERIAN PERINDUSTRIANPrioritasSTATISTIKEksporTerbukaNasionalTAHUNANIndustri
07.02.029
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Rasio elektrifikasi
Rasio elektrifikasiRasio elektrifikasi adalah Perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga berlistrik baik dari listrik PLN maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga total.Listrik PLN adalah rumah tangga yang...persenKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK24210014TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, PerkotaanTAHUNANProgram: 03.02-Peningkatan Konektivitas Digital dan Transisi Energi Listrik. Kegiatan: 03.02.04-Pembangunan Infrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan dan Digitalisasinya Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi/Seluruh Wilayah Indonesia), dengan penajaman di Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Kalimantan Barat. Deskripsi: Arah program adalah pemerataan listrik berkualitas melalui pembangunan dan penguatan jaringan transmisi–interkoneksi dalam/antar pulau (super grid), perluasan jaringan distribusi hingga perdesaan dan wilayah terisolasi, serta digitalisasi infrastruktur ketenagalistrikan. Hal ini menjawab ketidakmerataan kualitas/kuantitas pasokan dan sistem yang masih terpisah, sembari mendorong efisiensi penyediaan tenaga listrik dan integrasi energi terbarukan (khususnya di Kalimantan Barat) serta transisi listrik rendah karbon (Kalimantan Selatan). Sasaran utama: meningkatnya kapasitas dan keandalan jaringan untuk mengurangi ketimpangan wilayah dan menopang pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan. Indikator SIPD: 000175 - Rasio Elektrifikasi 000837 - Rasio ElektrifikasiEnergi
07.05.085
    • SDGs
  1. Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri pengolahan
Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri pengolahanGas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.Tingkat emisi gas rumah kaca (tonCO2e/tahun)...persenKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000214 - Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industriLingkungan Hidup
04.02.065
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Rasio Gini
Rasio GiniIndeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1.Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya...-BADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK33110012TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, PerkotaanTAHUNANIndikator SIPD: 000005 - Rasio Gini 000544 - Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)Perencanaan Pembangunan Nasional
07.02.030
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Rasio Intensitas Energi Primer
Rasio Intensitas Energi PrimerEnergi primer adalah energi yang diberikan oleh alam dan belum mengalami proses pengolahan lebih lanjut. (Peraturan Pemerintah Nomor 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional),Intensitas energi...setara barel minyak per miliar rupiahKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK24210015TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 43a-ii.Intensitas energi primer (SBM/ Rp milyar) Indikator SIPD: 000067 - Intensitas Energi Primer 000836 - Intensitas Energi PrimerEnergi
02.09.0050
    • Renstra Kemenkop 2025-2029
  1. -
Rasio Jenis Koperasi Simpan Pinjam terhadap Total KoperasiIndikator yang mengukur perbandingan antara jumlah koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam dengan total jumlah koperasi, untuk mengetahui proporsi koperasi simpan pinjam dalam...UnitKEMENTERIAN KOPERASIPrioritasSTATISTIK-Wilayah : Kab/Kota; Provinsi;NasionalTAHUNANKoperasi
03.01.078
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rasio kapasitas air baku bersumber dari bendungan terhadap potensinya
Rasio kapasitas air baku bersumber dari bendungan terhadap potensinyaperbandingan antara kapasitas air baku yang dapat disediakan oleh bendungan dengan potensi total air baku yang dapat diperoleh dari bendunganpersenKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Wilayah Sungai PusatTAHUNANPekerjaan Umum
03.01.079
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rasio kapasitas air baku terpasang terhadap kebutuhan penduduk
Rasio kapasitas air baku terpasang terhadap kebutuhan pendudukperbandingan antara kapasitas penyediaan air baku yang tersedia dengan kebutuhan air yang dibutuhkan oleh penduduk di suatu wilayahpersenKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Wilayah Sungai PusatTAHUNANPekerjaan Umum
06.01.0136
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memiliki indeks pemerataan guru dengan kategori baik
Rasio Kecukupan GuruGuru PNS tersedia / kebutuhan guruTanpa SatuanKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNAN"Program: 04.04-Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas. Kegiatan: 04.04.02-Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, in-service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia; Provinsi Kalimantan Utara; Provinsi Papua; Provinsi Kalimantan Timur; 96 Desa di Sulawesi Tenggara; dan Provinsi Jawa Barat. Deskripsi: Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan menjadi prasyarat utama untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Saat ini, Indonesia masih menghadapi masalah kekurangan guru berkualitas (angka kecukupan guru SD-SMK rendah, 0,6-0,7), distribusi guru yang belum merata (terutama SMP-SMK) yang menyebabkan disparitas mutu, dan 60 ribu guru pensiun setiap tahunnya. Upaya pemenuhan kebutuhan guru dalam 3 tahun terakhir dinilai kurang optimal karena formasi yang diusulkan Pemda tidak sepenuhnya sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, dibutuhkan restrukturisasi kewenangan atau reformasi menyeluruh dalam pengelolaan guru (meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan, penempatan, mobilitas, pembinaan karier, perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja). Hal ini bertujuan untuk memastikan kemudahan mobilitas guru antardaerah, memenuhi kebutuhan guru (termasuk penggantian guru pensiun), dan mengatasi persoalan ketidakmerataan distribusi serta disparitas mutu, sekaligus memperbaiki koordinasi pemerintah pusat dan daerah."Pendidikan
02.03.0114
    • Renstra Bapanas 2025-2029
  1. -
Rasio ketersediaan pangan terhadap kebutuhanPerbandingan antara ketersediaan pangan terhadap kebutuhan panganPersenBADAN PANGAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalBULANANPertanian
02.10.007
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rasio Kewirausahaan
Rasio KewirausahaanRasio kewirausahaan merupakan perbandingan jumlah penduduk yang berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar dengan total angkatan kerja pada tahun yang sama dikali 100 persen. Berusaha dibantu buruh...persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 14b.Rasio kewirausahaan daerah (%) Indikator SIPD: 000029 - Rasio Kewirausahaan Daerah 000760 - Rasio KewirausahaanUsaha Kecil Dan Menengah
06.04.015
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rasio Kewirausahaan Pemuda
Rasio Kewirausahaan PemudaProporsi pemuda bekerja dibantu buruh tetap/dibayar terhadap populasi angkatan kerja pemuda.persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 001037 - Rasio Wirausaha PemudaUsaha Kecil Dan Menengah
04.03.050
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rasio Kewirausahaan Perempuan
Rasio Kewirausahaan PerempuanRasio kewirausahaan merupakan perbandingan jumlah perempuan yang berusaha dibantu buruh tetap dengan total angkatan kerja pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah...persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02.09.0049
    • Renstra Kemenkop 2025-2029
  1. -
Rasio Koperasi Sektor Riil yang mempunyai USP terhadap Total KoperasiIndikator yang mengukur perbandingan antara jumlah koperasi sektor riil yang memiliki Unit Simpan Pinjam (USP) dengan total jumlah koperasi, sebagai gambaran kontribusi koperasi sektor riil yang...persenKEMENTERIAN KOPERASIPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/KotaTAHUNANKoperasi
02.09.0048
    • Renstra Kemenkop 2025-2029
  1. -
Rasio Koperasi Sektor Riil yang mempunyai USP terhadap Total Koperasi Sektor RiilIndikator yang mengukur perbandingan antara jumlah koperasi sektor riil yang memiliki Unit Simpan Pinjam (USP) dengan total jumlah koperasi sektor riil, yang digunakan untuk mengetahui proporsi...persenKEMENTERIAN KOPERASIPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANKoperasi
03.01.083
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rasio Luas Layanan Irigasi yang Ketersediaan Airnya Dijamin oleh Waduk
Rasio Luas Layanan Irigasi yang Ketersediaan Airnya Dijamin oleh WadukPerbandingan luas daerah irigasi yang memiliki sumber air dari waduk terhadap luas daerah irigasi keseluruhanpersenKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPekerjaan Umum
02.09.0047
    • Renstra Kemenkop 2025-2029
  1. -
Rasio Modal Sendiri Koperasi Desa Merah Putih Produksi Terhadap Total Aset KoperasiJumlah Modal Sendiri Koperasi Desa Merah Putih Sektor Produksi terhadap Total Aset Koperasi adalah indikator keuangan yang menggambarkan perbandingan antara modal sendiri koperasi Desa Merah Putih...PersenKEMENTERIAN KOPERASIPrioritasSTATISTIK-Wilayah : Kab/Kota; ProvinsiTAHUNANKoperasi
02.09.0046
    • Renstra Kemenkop 2025-2029
  1. -
Rasio Modal Sendiri Koperasi Desa Merah Putih Terhadap Total Aset KoperasiJumlah Modal Sendiri Koperasi Desa Merah Putih terhadap Total Aset Koperasi adalah indikator keuangan yang menggambarkan perbandingan antara modal sendiri koperasi Desa Merah Putih dengan total aset...PersenKEMENTERIAN KOPERASIPrioritasSTATISTIK-Wilayah : Kab/Kota; ProvinsiTAHUNANKoperasi
02.09.0045
    • Renstra Kemenkop 2025-2029
  1. -
Rasio Modal Sendiri Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Produksi Terhadap Total Aset KoperasiJumlah Modal Sendiri Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Sektor Produksi terhadap Total Aset Koperasi adalah indikator keuangan yang menunjukkan perbandingan antara modal sendiri koperasi...PersenKEMENTERIAN KOPERASIPrioritasSTATISTIK-Wilayah : Kab/Kota; ProvinsiTAHUNANKoperasi
02.09.0044
    • Renstra Kemenkop 2025-2029
  1. -
Rasio Modal Sendiri Koperasi Kelurahan Merah Putih Produksi Terhadap Total Aset KoperasiJumlah Modal Sendiri Koperasi Kelurahan Merah Putih Sektor Produksi terhadap Total Aset Koperasi adalah indikator keuangan yang menunjukkan perbandingan antara modal sendiri koperasi Kelurahan Merah...PersenKEMENTERIAN KOPERASIPrioritasSTATISTIK-Wilayah : Kab/Kota; ProvinsiTAHUNANKoperasi
02.09.0043
    • Renstra Kemenkop 2025-2029
  1. -
Rasio Modal Sendiri Koperasi Kelurahan Merah Putih Terhadap Total Aset KoperasiJumlah Modal Sendiri Koperasi Kelurahan Merah Putih terhadap Total Aset Koperasi adalah indikator keuangan yang menunjukkan perbandingan antara modal sendiri koperasi Kelurahan Merah Putih dengan...PersenKEMENTERIAN KOPERASIPrioritasSTATISTIK-Wilayah : Kab/Kota; ProvinsiTAHUNANKoperasi
02.09.0042
    • Renstra Kemenkop 2025-2029
  1. -
Rasio Modal Sendiri Koperasi Sektor Produksi terhadap Total Aset KoperasiJumlah Modal Sendiri Koperasi Sektor Produksi terhadap Total Aset Koperasi adalah indikator keuangan yang menggambarkan perbandingan antara modal sendiri koperasi yang bergerak di sektor produksi...PersenKEMENTERIAN KOPERASIPrioritasSTATISTIK-Wilayah : Kab/Kota; ProvinsiTAHUNANKoperasi
02.09.0041
    • Renstra Kemenkop 2025-2029
  1. -
Rasio Modal Sendiri Koperasi terhadap Total Aset KoperasiJumlah Modal Sendiri Koperasi terhadap Total Aset Koperasi merupakan indikator keuangan yang menggambarkan perbandingan antara modal sendiri atau koperasi dengan total aset koperasi, yang digunakan...PersenKEMENTERIAN KOPERASIPrioritasSTATISTIK-Wilayah : Kab/Kota; ProvinsiTAHUNANKoperasi
02.09.006
    • RKP 2026
  1. Rasio Modal Sendiri tehadap Total Aset Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
Rasio Modal Sendiri tehadap Total Aset Koperasi Desa/Kelurahan Merah PutihRasio Modal Sendiri terhadap Total Aset Koperasi Desa/Koperasi Merah Putih adalah perbandingan antara Modal Sendiri dari Koperasi Desa/Koperasi Merah Putih terhadap Total Aset Koperasi Desa/Koperasi...persenKEMENTERIAN KOPERASIPrioritasSTATISTIK-Wilayah : Desa, Kecamatan; Kab/Kota; ProvinsiTAHUNANKoperasi
06.01.083
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rasio Outbound per Inbound mahasiswa
Rasio Outbound per Inbound mahasiswaIndikator ini menghitung rasio antara outbound per in bound mahasiswa. Outbound adalah kegiatan belajar mahasiswa yang dilaksanakan di luar negeri, sementara Inbound adalah mahasiswa asing...persenKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-Nasional; ProvinsiTAHUNANProgram: 04.06-Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas yang Merata dan Pengembangan Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics (STEAM). Kegiatan: 04.06.01-Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi​ Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi Jawa Timur. Deskripsi: Akses ke pendidikan tinggi masih timpang: rasio APK PT kelompok 20% termiskin vs 20% terkaya hanya 0,33 (2023); hanya 10,15% penduduk usia ≥15 tahun yang menamatkan pendidikan tinggi; danPendidikan
09.02.070
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRBLocal Tax Ratio merupakan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun penerimaan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah terhadap potensi perekonomian daerah atau Produk Domestik Bruto Regional (PDRB)....TotalKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-ProvinsiTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 31. Rasio Pajak terhadap PDB (%) Indikator SIPD: 000049 - Rasio Pajak Daerah terhadap PDRBKeuangan
02.01.056
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rasio PDRB Industri Pengolahan di Provinsi KI/KEK Prioritas terhadap PDB Industri Pengolahan
Rasio PDRB Industri Pengolahan di Provinsi KI/KEK Prioritas terhadap PDB Industri PengolahanRasio PDRB Industri Pengolahan di Provinsi KI/KEK Prioritas terhadap PDB Industri Pengolahan adalah persentase besaran PDRB sektor industri pengolahan di provinsi yang memiliki KI/KEK Prioritas...persenKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndustri
02.10.012
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rasio pelaku usaha dibantu buruh tetap terhadap pelaku usaha dibantu buruh
Rasio pelaku usaha dibantu buruh tetap terhadap pelaku usaha dibantu buruhRasio Pelaku Usaha Dibantu Buruh Tetap terhadap Pelaku Usaha Dibantu Buruh mengukur seberapa besar pelaku usaha dari populasi angkatan kerja yang sudah berkembang dan mampu membayar pekerja untuk...persenKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02.03.0113
    • Renstra Bapanas 2025-2029
  1. -
Rasio pemanfaatan bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan panganRasio penerima bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan yang menerima dan memanfaatkan bantuan pangan terhadap total target penerima bantuan pangan dalam rangka pengendalian...PersenBADAN PANGAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPertanian
02.03.0112
    • Renstra Bapanas 2025-2029
  1. Jumlah Pengelolaan Cadangan Pangan Beras
Rasio Pemenuhan Cadangan Beras Pemerintah terhadap TargetPerbandingan jumlah pengelolaan cadangan pangan pemerintah (komoditas beras) terhadap target minimal cadangan pangan yang ditetapkanPersenBADAN PANGAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-wilayah : nasionalTAHUNANPertanian
09.02.072
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rasio Penerimaan Negara Bukan Pajak (persen PDB)
Rasio Penerimaan Negara Bukan Pajak (persen PDB)Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan penjumlahan dari penerimaan SDA migas dan non migas, dan penerimaan non SDA (BLU, Dividen BUMN, PNBP lainnya)persenKEMENTERIAN KEUANGANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANKeuangan
09.02.073
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Rasio Penerimaan Pajak terhadap Produk Domestik Bruto/Tax Ratio
Rasio Penerimaan Pajak terhadap Produk Domestik Bruto/Tax RatioPerbandingan atau presentasi penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB) nominal suatu negara. Indikator ini (tax ratio) berfungsi untuk mengukur kinerja penerimaan perpajakan suatu...persenKEMENTERIAN KEUANGANPrioritasSTATISTIK25010057TerbukaWilayah Administrasi: NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000330 - Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.Keuangan
07.05.086
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rasio penggunaan material sirkular di sektor industri
Rasio penggunaan material sirkular di sektor industri(1) Rasio penggunaan material sirkular (didaur ulang atau digunakan kembali) dalam proses produksi di sektor industri. (2) Tujuannya adalah untuk mengukur seberapa efektif industri dalam menggunakan...persenKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANLingkungan Hidup
02.03.0111
    • Renstra Bapanas 2025-2029
  1. -
Rasio Perubahan Harga di Tingkat Produsen dan Konsumen terhadap Harga AcuanPersentase rasio perbandingan harga rata-rata komoditas pangan di tingkat produsen dan konsumen dengan harga acuan (Harga Pembelian Pemerintah (HPP)/Harga Eceran Tertinggi (HET)/ Harga Acuan...PersenBADAN PANGAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-1. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; 2. Komoditas PanganBULANANPertanian
03.01.085
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rasio potensi reduksi banjir oleh bendungan
Rasio potensi reduksi banjir oleh bendunganPerbandingan antara debit air yang keluar (outflow) dari bendungan per tahun terhadap total potensi debit air yang masuk (inflow) ke bendungan pada tahun 2029persenKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPekerjaan Umum
06.03.016
    • SDGs
  1. Jumlah SDM Iptek (peneliti, perekayasa, dan dosen) pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi per satu juta penduduk
Rasio SDM IPTEK per satu juta pendudukDefinisi Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Iptek: Banyaknya SDM iptek nasional yang terlibat di dalam kegiatan riset. Rasio sumber daya manusia iptek terhadap penduduk adalah banyaknya sumber daya...OrangBADAN RISET DAN INOVASI NASIONALPrioritasSTATISTIK29010026TerbukaWilayah: NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000218 - Jumlah sumber daya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (peneliti, perekayasa, dan dosen) pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi per satu juta pendudukIlmu Pengetahuan Dan Teknologi
02.09.0040
    • Renstra Kemenkop 2025-2029
  1. -
Rasio Sektor Riil terhadap Total KoperasiIndikator yang mengukur perbandingan antara jumlah koperasi yang bergerak di sektor riil dengan total jumlah koperasi, yang digunakan untuk menggambarkan komposisi koperasi sektor riil dalam...persenKEMENTERIAN KOPERASIPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/KotaTAHUNANKoperasi
Showing 3,051-3,100 of 3,346 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
16322209.01.009
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Daerah yang Memanfaatkan Instrumen Pendanaan Alternatif
Jumlah Daerah yang Memanfaatkan Instrumen Pendanaan AlternatifPrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN DALAM NEGERIDirektorat Jenderal Bina Keuangan DaerahJumlah daerah yang memanfaatkan instrumen pembiayaanTotal-Kabupaten/KotaTAHUNANKeuanganTERSEDIA
16322304.03.0015
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase daerah yang memiliki dan melaksanakan Rencana Aksi Kesetaraan Gender
Jumlah daerah yang memiliki dan melaksanakan RAD-PUGPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKBIRO DATA DAN INFORMASIJumlah provinsi, kabupaten, dan kota yang telah menyusun serta mengimplementasikan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender sesuai dengan pedoman nasional.Daerah-Provinsi, Kab/KotaTAHUNANPemberdayaan PerempuanTERSEDIA
16322402.05.0011
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah dan jenis kejadian serta kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)PrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN DALAM NEGERIDirektorat Jenderal Bina Pembangunan DaerahBanyaknya Jenis Kejadian serta kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)Kejadian/Jenis Kejadian/Kasus-Nasional,Provinsi,Kabupaten/KotaTAHUNANPeternakanTERSEDIA
16322502.05.0001
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah dan jenis pemotongan dan produksi ternak (sapi, kerbau, kambing, domba, babi, kuda) di RPH dan luar RPHPrioritasSTATISTIKVariabelBADAN PUSAT STATISTIKDIREKTORAT STATISTIK PETERNAKAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANANBanyaknya dan jenis pemotongan dan produksi ternak (sapi, kerbau, kambing, domba, babi, kuda) di RPH/TPH dan luar RPH/TPH yang Tercatatekor, ton-Nasional,Provinsi,Kabupaten/KotaTAHUNANPeternakanTERSEDIA
163226
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah dan Nama Provinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan, Kelurahan, Desa, dan PulauNon PrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN DALAM NEGERIDirektorat Jenderal Bina Administrasi KewilayahanJumlah keseluruhan kabupaten/kota yang ada di Indonesia.​--NasionalTAHUNANDalam NegeriTERSEDIA
16322709.03.0013
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Jumlah dan persebaran WNI di luar negeriPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN LUAR NEGERIDirektorat Pelindungan Warga Negara IndonesiaData ini mencakup jumlah WNI—termasuk pekerja migran dan diaspora—yang tinggal atau bekerja di luar negeri, dibedakan menurut negara tujuan dan wilayah benuaOrang-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANInformasiTERSEDIA
163228
    • PP 78/2021
  1. -
Jumlah dan Persentase Anak Korban Konflik Sosial beserta Regulasi dan Kebijakan terkaitNon PrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan AnakBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISMEMengacu pada Peraturan Menteri PPPA Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial bahwa Konflik...orang;persen-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/KotaTAHUNANPemberdayaan PerempuanTERSEDIA
163229
    • PP 78/2021
  1. -
Jumlah dan Persentase Anak korban, Anak pelaku, Anak dari pelaku, dan Anak saksi Jaringan Terorisme beserta Regulasi dan kebijakannyaNon PrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan AnakBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME"Anak Korban Jaringan Terorisme adalah Anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana terorisme baik sebagai Anak korban, Anak pelaku,...orang;persen-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/KotaTAHUNANPemberdayaan PerempuanTERSEDIA
16323007.05.017
    • SDGs
  1. Jumlah Dana Publik/ Budget Tagging untuk Pendanaan Perubahan Iklim
Jumlah Dana Publik/ Budget Tagging untuk Pendanaan Perubahan IklimPrioritasSTATISTIKIndikator31010037Direktorat Transformasi Birokrasi dan PemerintahanKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALDirektorat Lingkungan HidupKomitmen Indonesia untuk menangani isu perubahan iklim telah tertuang di dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia yang mencanangkan target penurunan emisi gas rumah kaca...rupiahTerbukaWilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANLingkungan HidupTERSEDIA
16323103.01.0005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah kumulatif tampungan air yang dikelola
Jumlah Danau yang Telah DibangunPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDirektorat Bina Operasi dan PemeliharaanTotal jumlah danau alami yang dikelola untuk fungsi tampungan air dalam suatu wilayah pada periode tertentuUnit-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPekerjaan UmumTERSEDIA
Showing 611-620 of 4,145 items.