(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)
| Id Ddp | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Definisi | Satuan | Instansi Produsen Data | Jenis Pengajuan | Jenis Data | Standar Data | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Klasifikasi Penyajian | Jadwal Pemutakhiran | Catatan kebutuhan dukungan data daerah | Tag Rad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02,03,0047 |
|
| Proporsi petani yang sejahtera secara multidimensi | Headcount Ratio adalah proporsi anggota rumah tangga pertanian yang sejahtera secara multidimensi. Headcount ratio merupakan ukuran non deprivasi. | persen | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Pertanian | ||
| 04,01,189 |
|
| Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan | Proporsi Populasi dengan Pengeluaran Rumah Tangga yang Besar (>10 persen atau >25 persen) untuk Kesehatan Sebagai Bagian dari Total Pengeluaran Rumah Tangga atau Pendapatan Proporsi populasi dengan... | persen | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Umur/Usia; Kelompok Pengeluaran; Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000128 - Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan. | Kesehatan | |
| 06,01,063 |
|
| Proporsi program studi PPG yang terakreditasi unggul | Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) adalah perguruan tinggi yang ditugaskan pemerintah untuk menyelenggarakan program pendidikan profesi guru (PPG) guna menghasilkan calon guru yang... | persen | KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional; Provinsi | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 06,01,064 |
|
| Proporsi Program Studi STEM | Program studi STEM adalah program studi (Science, Technology, Engineering, and Math) meliputi Bidang Ilmu Keteknikan, MIPA, Pertanian (termasuk Pertenakan dan Perikanan), dan Kesehatan. Perguruan... | persen | KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional; Kelompok Bidang Ilmu | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 06,01,065 |
|
| Proporsi program studi terakreditasi unggul a. Total b. STEM c. Non STEM | Program studi STEM adalah program studi (Science, Technology, Engineering, and Math) meliputi Bidang Ilmu Keteknikan, MIPA, Pertanian (termasuk Pertenakan dan Perikanan), dan Kesehatan, sedangkan... | persen | KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional; Provinsi | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 09,03,076 |
|
| Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) | Proporsi remaja (umur 15-24 tahun) dan dewasa (umur 15-59 tahun) yang telah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan komputer tertentu dalam suatu periode waktu tertentu (tiga bulan terakhir). Sebuah... | persen | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Jenis Kelamin | TAHUNAN | Program: 02.14 Ekonomi Digital. Kegiatan: 02.14.00 Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital Lokasi Prioritas: Provinsi Maluku Kegiatan ini bertujuan mempercepat pengembangan ekonomi digital guna meningkatkan kontribusinya terhadap PDB. Fokus diarahkan pada transformasi digital sektor bisnis, peningkatan keberhasilan startup, serta kesiapan industri menuju Industri 4.0. Indikator SIPD: 000146 - Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) denganketerampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). | Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi | |
| 04,03,0040 |
|
| Proporsi rumah tangga dengan anak usia 0-17 tahun yang menggunakan gas/LPG sebagai bahan bakar utama untuk memasak | 1. Perbandingan rumah tangga dengan anak umur 0-17 tahun yang menggunakan gas dengan rumah tangga dengan anak umur 0-17 tahun 2. Rumah tangga yang menggunakan gas/LPG sebagai bahan bakar utama untuk... | persen | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Karakteristik | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000177 - Proporsi rumah tangga yang menggunakan gas/LPG sebagai bahan bakar utama untuk memasak terhadap total rumah tangga | Pemberdayaan Perempuan | |
| 07,02,028 |
|
| Proporsi rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai bahan bakar utama untuk memasak terhadap total rumah tangga | Perbandingan antara jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai bahan bakar utama untuk memasak adalah jumlah rumah tangga di Indonesia yang menggunakan bahan bakar listrik untuk keperluan... | persen | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000178 - Proporsi rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai bahan bakar utama untuk memasak terhadap total rumah tangga. | Perumahan | |
| 06,03,028 |
|
| Proporsi SDM Iptek dengan gelar Doktor (S3) | Konsep dan Definisi:Peneliti merupakan jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penelitian, pengembangan, dan/ atau pengkajian ilmu pengetahuan dan... | persen | BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | 10210049 | Terbuka | Wilayah: Nasional | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000219 - Proporsi sumberdaya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan gelar Doktor (S3) | Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi |
| 06,03,029 |
|
| Proporsi SDM pendidikan tinggi yang mendapatkan beasiswa S3 ke PT dengan reputasi top 100 dunia di bidangnya | Indikator yang menyatakan proporsi Sumber Daya Manusia (SDM) iptek yaitu dosen, peneliti, perekayasa) yang mengikuti program pendidikan S3 dengan reputasi top 100 dunia di bidangnya. Program dimulai... | persen | KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 06,01,066 |
|
| Proporsi Sekolah dengan Akses Terhadap Listrik | Proporsi sekolah berdasarkan tingkat pendidikan (dasar, menengah dan menengah atas) dengan akses terhadap fasilitas atau layanan yang diberikan (a) listrik(b) internet untuk tujuan pengajaran, (c)... | persen | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | 24210013 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000150 - Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH). | Pendidikan |
| 05,02,039 |
|
| Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan | Konsep dan Definisi:Tahanan adalah seorang tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di dalam Rumah Tahanan (Rutan) sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 6 Tahun... | persen | KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN | Prioritas | STATISTIK | 10810055 | Terbuka | Jenis Kelamin; Umur/Usia; Lama Waktu Penahanan | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000307 - Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan. | Hukum |
| 02,06,008 |
|
| Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman | Jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) adalah jumlah tangkapan sebesar 80 % dari jumlah tangkapan lestari (maksimum sustainable yield – MSY) yang diperbolehkan untuk dilakukan penangkapan. | persen | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Pengelolaan Perikanan | TAHUNAN | Perikanan | ||
| 04,01,190 |
|
| Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional | 1. Cakupan vaksin yang mengandung DPT (dosis ke -3): Persentase bayi yang menerima 3 dosis vaksin DPT pada tahun tertentu.2. Cakupan campak (dosis kedua): Persentase anak yang menerima dua dosis... | persen | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Jenis Kelamin; Kelompok Pengeluaran; Pekerjaan; Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000134 - Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional. | Kesehatan | |
| 06,02,055 |
|
| Proporsi Tenaga Kerja Hijau | Proporsi tenaga kerja layak yang melakukan pekerjaan yang ramah lingkungan dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja secara keseluruhan | persen | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Ketenagakerjaan | ||
| 06,02,056 |
|
| Proporsi tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi bidang STEM | Proporsi tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi bidang STEM adalah persentase tenaga kerja yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi dalam program studi bidang Sains, Teknologi, Teknik, dan... | persen | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Ketenagakerjaan | ||
| 02,01,055 |
|
| Proporsi tenaga kerja pada sektor industri pengolahan | Tenaga kerja adalah semua orang yang bekerja pada suatu usaha dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang (pekerja dibayar) maupun pekerja pemilik dan atau pekerja keluarga yang biasanya... | persen | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional; Skala Usaha | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000211 - Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur | Ketenagakerjaan | |
| 02,10,005 |
|
| Proporsi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang Memiliki Izin Usaha | Proporsi jumlah UMKM yang memiliki izin usaha merupakan perbandingan antara jumlah UMKM yang memiliki izin usaha terhadap jumlah UMKM secara keseluruhan yang dinyatakan dalam persentase. | persen | KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Status Kepemilikan NIB | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 02,09,003 |
|
| Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi terhadap Total Volume Usaha Koperasi | Perbandingan volume usaha koperasi yang bergerak di sektor produksi terhadap total volume usaha koperasi secara keseluruhan yang dinyatakan dalam presentase. Volume usaha koperasi merupakan nilai... | persen | KEMENTERIAN KOPERASI | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Sektor | TAHUNAN | Program: 03.03-Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi. Kegiatan: 03.03.01-Pengembangan Koperasi Sektor Produksi Lokasi Prioritas: Provinsi Sulawesi Utara; Provinsi Jawa Timur. Deskripsi: Kontribusi koperasi terhadap perekonomian masih rendah (VUK koperasi ≈1,07% PDB nasional pada 2021), dan didominasi koperasi simpan pinjam (≈69%), sementara sektor produksi—pertanian & perikanan (≈9%) dan industri pengolahan (≈0,6%)—masih kecil. Arah program menekankan penguatan koperasi sektor produksi melalui pengembangan usaha dan hilirisasi untuk menaikkan nilai tambah, akselerasi volume usaha, peningkatan kapasitas SDM dan kualitas tata kelola/regulasi, serta penguatan kelembagaan. Dampak yang dituju: kontribusi ekonomi dan penciptaan kerja meningkat, serta kesejahteraan anggota koperasi membaik. Indikator SIPD: 000872 - Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi | Koperasi | |
| 03,07,024 |
|
| Proporsi/Persentase Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun | Status perkawinan dikategorikan menjadi, 1) belum kawin; 2) kawin; 3) cerai hidup; dan 4) cerai mati. Status hidup bersama adalah kawin berdasarkan surat maupun tanpa surat. Faktor utama yang... | persen | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | 10410145 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Kelompok Pengeluaran | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000157 - Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun. | Kesehatan |
| 07,05,0169 |
|
| Prosentae Implementasi pengelolaan sampah | Pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan sampah sesuai dengan perencanaan, termasuk pengurangan dan penanganan sampah | persentase capaian target program atau kegiatan | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi Nasional, Provinsi, Kota | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000676 - Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah | Lingkungan Hidup | |
| 04,01,0166 |
|
| Prosentase Kesehatan Reproduksi | Proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF): Mengukur persentase perempuan yang melahirkan tanpa bantuan fasilitas kesehatan. Proporsi perempuan yang saat melahirkan... | persen | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Indikator Utama Pembangunan - 40.Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indikator SIPD: 000015 - Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | Kesehatan | |
| 05,01,0067 |
|
| Prosentase Kesesuaian Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan | Menilai apakah isi atau materi muatan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan hukum yang berkembang di masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi | persen | KEMENTERIAN HUKUM | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Hukum | ||
| 03,07,0033 |
|
| Prosentase Pemberdayaan Penduduk | Persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan minimal SMA/sederajat: Mengukur tingkat pendidikan penduduk dewasa. Persentase perempuan yang menduduki kursi legislatif: Mengukur... | persen | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Indikator Utama Pembangunan - 40.Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indikator SIPD: 000015 - Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | Kependudukan | |
| 05,01,0068 |
|
| Prosentase Prosedur Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Taat Asas | Mengukur sejauh mana proses pembentukan peraturan perundang-undangan mengikuti prosedur dan asas yang ditetapkan, baik dari aspek formal (prosedural) maupun materiil (substansi) | skor atau persentase yang mencerminkan tingkat ketaatan terhadap prosedur dan asas pembentukan peraturan | KEMENTERIAN HUKUM | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Hukum | ||
| 07,05,0170 |
|
| Prosentase Tingkat Kelembapan lapisan Gambut | Kadar air yang terkandung dalam lapisan gambut, yang mempengaruhi kerentanan terhadap kebakaran | persen | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | STATISTIK | - | WILAYAH ADMINISTRASI: NASIONAL | TAHUNAN | Program: 02.17-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang. Kegiatan: 02.17.05-Peningkatan Kualitas Ekosistem Gambut Lokasi Prioritas: Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Provinsi Kalimantan Selatan. Deskripsi: Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas air, kualitas udara, kualitas air laut, dan kualitas lahan. Selain itu, program ini juga berfokus pada peningkatan ketaatan terhadap hukum lingkungan hidup dan kehutanan guna memelihara kelangsungan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup. | Lingkungan Hidup | |
| 07,05,0171 |
|
| Prosentase Tingkat Kerusakan area Gambut | Persentase area gambut yang mengalami degradasi akibat aktivitas manusia, seperti pembukaan lahan atau drainase | persen | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | STATISTIK | - | WILAYAH ADMINISTRASI NASIONAL, PROVINSI | TAHUNAN | Program: 02.17-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang. Kegiatan: 02.17.05-Peningkatan Kualitas Ekosistem Gambut Lokasi Prioritas: Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Provinsi Kalimantan Selatan. Deskripsi: Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas air, kualitas udara, kualitas air laut, dan kualitas lahan. Selain itu, program ini juga berfokus pada peningkatan ketaatan terhadap hukum lingkungan hidup dan kehutanan guna memelihara kelangsungan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup. | Lingkungan Hidup | |
| 07,05,0172 |
|
| Prosentase Vegetasi Penutup lahan Gambut | Jenis dan kerapatan vegetasi yang menutupi lahan gambut, yang berfungsi melindungi dan menjaga keseimbangan ekosistem | persentase tutupan atau indeks kerapatan vegetasi | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | STATISTIK | - | WILAYAH ADMINISTRASI: NASIONAL | TAHUNAN | Program: 02.17-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang. Kegiatan: 02.17.05-Peningkatan Kualitas Ekosistem Gambut Lokasi Prioritas: Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Provinsi Kalimantan Selatan. Deskripsi: Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas air, kualitas udara, kualitas air laut, dan kualitas lahan. Selain itu, program ini juga berfokus pada peningkatan ketaatan terhadap hukum lingkungan hidup dan kehutanan guna memelihara kelangsungan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup. | Lingkungan Hidup | |
| 06,03,030 |
|
| Pusat Inovasi Berbasis Maritim | a. Pusat inovasi berbasis maritim merupakan entitas atau kawasan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan riset, pengembangan, penerapan teknologi, inovasi, dan perumusan kebijakan di sektor... | Unit | BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah: Nasional | TAHUNAN | Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi | ||
| 04,01,0254 |
|
| Puskesmas Nasional | Data mengenai puskesmas nasional yang memuat informasi: Kode puskesmas, nama puskesmas, alamat lengkap, kemampuan pelayanan, dan karakteristik wilayah kerja | Puskesmas | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan | BULANAN | Kesehatan | ||
| 02,04,017 |
|
| Ragam Produk Hilir Sawit | Ragam produk hilir sawit hasil penelitian dan pengembangan baik yang masih berskala laboratorium maupun yang sudah berskala komersil. Yang dimaksud dengan produk hilir sawit adalah sebagaimana... | produk | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Industri | ||
| 06,03,031 |
|
| Raihan Olimpiade Sains dan Teknologi dunia atau sejenis di tingkat pelajar dan mahasiswa | Raihan Olimpiade Sains dan Teknologi dunia atau sejenis di tingkat pelajar dan mahasiswa dalam periode 1 (satu) tahun | peraih | KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Program: 04.09-Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN). Kegiatan: 04.09.02-Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Riset dan Inovasi Lokasi Prioritas: Cakupan nasional (seluruh provinsi) dengan pembatasan pada kriteria dan ketersediaan anggaran K/L serta mekanisme proposal-based dari seluruh daerah. Penekanan wilayah mencakup: Kab. Kepulauan Sangihe; Provinsi Kalimantan Utara (Kab. Nunukan); Provinsi Maluku Utara; Provinsi Papua Barat; Provinsi Jawa Timur; dan Provinsi Maluku. Deskripsi: Program menanggapi penurunan daya saing talenta global Indonesia (GTCI skor 37,0; peringkat 86/133 pada 2022), rendahnya densitas SDM Iptek (±1.158 per sejuta penduduk; di bawah Tiongkok 1.585 dan AS 4.827), minimnya pendanaan litbang (≈0,2% PDB), keterbatasan fasilitas laboratorium, serta belum terintegrasinya sistem pembinaan talenta. Arah intervensi mencakup peningkatan pembinaan SDM Iptek profesional berkualifikasi tinggi, perluasan fasilitasi akuisisi riset dan inovasi, sinergi pendanaan, peningkatan akses/kapasitas laboratorium, dan penguatan apresiasi talenta—termasuk MTN untuk menyiapkan SDM bertalenta dan diakui global (termasuk bidang seni budaya). Sasaran akhirnya adalah terciptanya SDM Iptek berkompetensi tingkat internasional untuk mendorong daya saing dan ekosistem riset-inovasi yang lebih kompetitif. | Pendidikan | |
| 06,01,067 |
|
| Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi antara Kuintil Penghasilan Terbawah dan Teratas | Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi berdasarkan kelompok pengeluaran rumah tangga kuintil terbawah dan kuintil teratas adalah perbandingan antara APK Pendidikan Tinggi penduduk dari... | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | 10310033 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan | TAHUNAN | Program: 04.06-Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas yang Merata dan Pengembangan Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics (STEAM). Kegiatan: 04.06.01-Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi Jawa Timur. Deskripsi: Akses ke pendidikan tinggi masih timpang: rasio APK PT kelompok 20% termiskin vs 20% terkaya hanya 0,33 (2023); hanya 10,15% penduduk usia ≥15 tahun yang menamatkan pendidikan tinggi; dan | Pendidikan | |
| 06,01,070 |
|
| Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi antara Perempuan dan Laki- laki | Perbandingan antara APK Pendidikan Tinggi penduduk perempuan dan APK Pendidikan Tinggi penduduk laki-laki. | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | 10310036 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Status Disabilitas | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000147 - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas. | Pendidikan | |
| 06,01,071 |
|
| Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK Sederajat antara Kuintil Penghasilan Terbawah dan Teratas | Perbandingan antara APK SMA/SMK Sederajat penduduk dari kelompok 20% rumah tangga dengan pengeluaran per kapita terendah (kuintil 1) dan APK SMA/SMK Sederajat penduduk dari kelompok 20% rumah tangga... | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | 10310037 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Status Disabilitas | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000147 - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas. | Pendidikan | |
| 06,01,072 |
|
| Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK Sederajat antara Penduduk Disabilitas dan non-Disabilitas | Perbandingan antara APK SMA/sederajat penduduk dari kelompok disabilitas dan APK SMA/sederajat penduduk dari kelompok non-disabilitas. | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | 10310038 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000147 - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas. | Pendidikan | |
| 06,01,073 |
|
| Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK Sederajat antara Penduduk Perdesaan dan Perkotaan | Perbandingan antara APK SMA/sederajat penduduk yang tinggal di perdesaan dan APK SMA/sederajat penduduk yang tinggal di perkotaan. | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | 10310039 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Status Disabilitas | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000147 - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas. | Pendidikan | |
| 06,01,074 |
|
| Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK Sederajat antara Penduduk Perempuan dan Laki-laki | Perbandingan antara APK SMA/sederajat penduduk perempuan dan APK SMA/sederajat penduduk laki-laki. | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | 10310040 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Status Disabilitas | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000147 - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas. | Pendidikan | |
| 06,01,075 |
|
| Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat antara Kuintil Penghasilan Terbawah dan Teratas | Perbandingan antara APK SMP/Sederajat penduduk dari kelompok 20% rumah tangga dengan pengeluaran per kapita terendah (kuintil 1) dan APK SMP/Sederajat penduduk dari kelompok 20% rumah tangga dengan... | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | 10310041 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Status Disabilitas | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000147 - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas. | Pendidikan | |
| 06,01,076 |
|
| Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat antara Penduduk Disabilitas dan non-Disabilitas | Perbandingan antara APK SMP/sederajat penduduk dari kelompok disabilitas dan APK SMP/sederajat penduduk dari kelompok non-disabilitas. | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | 10310042 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000147 - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas. | Pendidikan | |
| 06,01,077 |
|
| Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat antara Penduduk Perdesaan dan Perkotaan | Perbandingan antara APK SMP/sederajat penduduk yang tinggal di perdesaan dan APK SMP/sederajat penduduk yang tinggal di perkotaan. | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | 10310043 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Status Disabilitas | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000147 - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas. | Pendidikan | |
| 06,01,078 |
|
| Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat antara Penduduk Perempuan dan Laki-laki | Perbandingan antara APK SMP/sederajat penduduk perempuan dan APK SMP/sederajat penduduk laki-laki. | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | 10310044 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Status Disabilitas | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000147 - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas. | Pendidikan | |
| 06,01,068 |
|
| Rasio Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK PT) antara Penduduk Disabilitas dan non- Disabilitas | Perbandingan antara APK Pendidikan Tinggi penduduk dari kelompok disabilitas dan APK Pendidikan Tinggi penduduk dari kelompok non-disabilitas. | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | 10310034 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000147 - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas. | Pendidikan | |
| 06,01,069 |
|
| Rasio Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK PT) antara Penduduk Perdesaan dan Perkotaan | Perbandingan antara APK Pendidikan Tinggi penduduk yang tinggal di perdesaan dan APK Pendidikan Tinggi penduduk yang tinggal di perkotaan. | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | 10310035 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Status Disabilitas | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000147 - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas. | Pendidikan | |
| 06,01,079 |
|
| Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat antara Kuintil Penghasilan Terbawah dan Teratas | Perbandingan antara APM SD/Sederajat penduduk dari kelompok 20% rumah tangga dengan pengeluaran per kapita terendah (kuintil 1) dan APM SD/Sederajat penduduk dari kelompok 20% rumah tangga dengan... | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Status Disabilitas | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000147 - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas. | Pendidikan | ||
| 06,01,080 |
|
| Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat antara Penduduk Disabilitas dan non- Disabilitas | Perbandingan antara APM SD/sederajat penduduk dari kelompok disabilitas dan APM SD/sederajat penduduk dari kelompok non-disabilitas. | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000147 - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas. | Pendidikan | ||
| 06,01,081 |
|
| Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat antara Penduduk Perdesaan dan Perkotaan | Perbandingan antara Angka Partisipasi Murni (APM) SD/sederajat penduduk yang tinggal di perdesaan dan APM SD/sederajat penduduk yang tinggal di perkotaan. | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Status Disabilitas | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000147 - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas. | Pendidikan | ||
| 06,01,082 |
|
| Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat antara Perempuan dan Laki- laki | Perbandingan antara APM SD/sederajat penduduk perempuan dan APM SD/sederajat penduduk laki-laki. | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Status Disabilitas | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000147 - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas. | Pendidikan | ||
| 09,02,066 |
|
| Rasio Capaian PNBP terhadap target yang ditetapkan (persen) | Seluruh penerimaan negara yang tidak termasuk dalam pajak | persen | KEMENTERIAN KEUANGAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Program: 07.12-Optimalisasi Pendapatan Negara. Kegiatan: 07.12.02-Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lokasi Prioritas: Seluruh provinsi di Indonesia (mencakup seluruh wilayah nasional). Deskripsi: Sejalan dengan mandat RPJPN 2025–2045 untuk menjadikan Indonesia negara maju sebelum 2045, diperlukan ruang fiskal yang memadai, salah satunya melalui optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pembenahan tata kelola PNBP diarahkan untuk meningkatkan pendapatan tanpa menurunkan kualitas layanan publik, dengan menekankan transparansi dan akuntabilitas, mendorong kontribusi dividen BUMN, optimalisasi aset negara, serta pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Sasaran akhirnya adalah terciptanya dukungan PNBP yang optimal bagi pendanaan pembangunan. | Keuangan | |
| 04,01,193 |
|
| Rasio dokter spesialis | Proporsi dokter spesialis teregistrasi per 1000 penduduk | persen | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Program: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.03-Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi/kabupaten/kota), dengan penekanan pada Wilayah Papua; serta provinsi/daerah spesifik: Maluku Utara, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Selatan. Deskripsi: Capaian pemenuhan SDM kesehatan pada RPJMN 2020–2024 belum memenuhi target: Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan baru 60,16% (target 83%) dan RSUD kab/kota dengan 4 spesialis dasar + 3 spesialis lainnya 72,9% (target 90%). Ketimpangan distribusi tenaga antarwilayah masih tinggi, sehingga prioritas diarahkan pada peningkatan jumlah, kualitas, dan pemerataan penempatan SDM kesehatan sesuai kebutuhan fasilitas layanan (terutama Papua), agar ketersediaan SDM berkualitas di Puskesmas dan RSUD mendukung pemerataan dan efektivitas pembangunan kesehatan. | Kesehatan |
Showing 3,001-3,050 of 3,330 items.
| ID | Id Ddp | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Jenis Pengajuan | Jenis Data | Indikator Variabel | Standar Data | Mitra Sektor Bappenas | Instansi Produsen Data | Unit Kerja Produsen Data | Definisi | Satuan | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Klasifikasi Penyajian | Jadwal Pemutakhiran | Tag Rad | Status Persetujuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197754 | 09,02,018 |
|
| Jumlah Daerah dengan Proporsi Pajak Daerah Terhadap PAD Meningkat | Prioritas | STATISTIK | Indikator | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah | Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Hasil intensifikasi dan... | Total | - | Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Keuangan | TERSEDIA | ||
| 197755 | 09,02,019 |
|
| Jumlah Daerah dengan Proporsi Retribusi Daerah Terhadap PAD Meningkat | Prioritas | STATISTIK | Indikator | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah | Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Hasil intensifikasi dan... | Total | - | Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Keuangan | TERSEDIA | ||
| 197756 | 01,01,0003 |
|
| Jumlah Daerah Latihan yang Siap Digunakan | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN PERTAHANAN | Direktorat Fasilitas dan Jasa Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan | Target jumlah daerah latihan yang telah memperoleh perizinan dan telah siap digunakan. Reff: https://www.kemhan.go.id/pothan/wp-content/uploads/2020/03/Salinan-UU-Nomor-23-Tahun-2019.pdf? | Unit | - | TAHUNAN | Pertahanan | TERSEDIA | |||
| 197757 | 09,03,0075 |
|
| Jumlah daerah pelaksana kegiatan mitigasi multiancaman bencana | Prioritas | STATISTIK | Variabel | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA | Direktorat Mitigasi Bencana | Jumlah daerah pelaksana kegiatan mitigasi ancaman bencana | lokasi | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa, Nilai Kerentanan, Tahun | TAHUNAN | Informasi | TERSEDIA | ||
| 197758 | 01,01,0004 |
|
| Jumlah Daerah terdampak bencana masif yang Ditangani | Prioritas | STATISTIK | Variabel | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA | Direktorat Dukungan Sumber Daya Darurat | Jumlah wilayah administratif (provinsi, kabupaten, atau kota) yang terdampak oleh bencana masif dan telah menerima intervensi atau penanganan pascabencana. | jumlah daerah (provinsi, kabupaten, atau kota). | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Jenis Bencana | TAHUNAN | Pertahanan | TERSEDIA | ||
| 197759 | 03,05,003 |
|
| Jumlah daerah tertinggal | Prioritas | STATISTIK | Indikator | KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL | Direktorat Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal | Daerah tertinggal (atau Kabupaten tertinggal) adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional, sesuai Peraturan... | Daerah | - | Wilayah Administrasi: Provinsi | LIMA TAHUNAN | Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal | TERSEDIA | ||
| 197760 | 09,02,0003 |
|
| Jumlah Daerah yang Melakukan Kerja Sama dengan Badan Usaha hingga Tahap Konstruksi | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN KEUANGAN | Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko | Jumlah pemerintah daerah yang telah menjalin kerja sama dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum, yang telah mencapai tahap konstruksi. Kerja sama ini dikenal sebagai... | Daerah | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Keuangan | TERSEDIA | ||
| 197761 | 09,01,009 |
|
| Jumlah Daerah yang Memanfaatkan Instrumen Pendanaan Alternatif | Prioritas | STATISTIK | Indikator | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah | Jumlah daerah yang memanfaatkan instrumen pembiayaan | Total | - | Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Keuangan | TERSEDIA | ||
| 197762 | 04,03,0015 |
|
| Jumlah daerah yang memiliki dan melaksanakan RAD-PUG | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | BIRO DATA DAN INFORMASI | Jumlah provinsi, kabupaten, dan kota yang telah menyusun serta mengimplementasikan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender sesuai dengan pedoman nasional. | Daerah | - | Provinsi, Kab/Kota | TAHUNAN | Pemberdayaan Perempuan | TERSEDIA | ||
| 197763 | 02,05,0011 |
|
| Jumlah dan jenis kejadian serta kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah | Banyaknya Jenis Kejadian serta kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) | Kejadian/Jenis Kejadian/Kasus | - | Nasional,Provinsi,Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Peternakan | TERSEDIA |
Showing 601-610 of 4,134 items.