Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
290109.02.0103
    • DP 2024;
  1. -
Nilai Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/JasaSTATISTIKLEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHNilai realisasi pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan ditujukan...rupiahYaYaYaYaYa
290207.04.0057
    • Perpres 17 tahun 2025;
  1. -
Nilai Tukar Petambak GaramSTATISTIKKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANNTPG menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk petambak garam dengan barang maupun jasa yang dikonsumsi dan untuk biaya proses produksiIndeksTidakYaYaYaYa
290302.02.0090
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Nilai Volume Perdagangan Antar Provinsi di Pulau Bali-NusraSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai Volume Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau Bali-NusrakilogramYaYaYaYaYa
290402.02.0091
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Nilai Volume Perdagangan Antar Provinsi di Pulau JawaSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai Volume Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau JawakilogramYaYaYaYaYa
290502.02.0092
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Nilai Volume Perdagangan Antar Provinsi di Pulau KalimantanSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai Volume Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau KalimantankilogramYaYaYaYaYa
290602.02.0093
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Nilai Volume Perdagangan Antar Provinsi di Pulau Papua MalukuSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai Volume Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau Papua-MalukukilogramYaYaYaYaYa
290702.02.0094
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Nilai Volume Perdagangan Antar Provinsi di Pulau SulawesiSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai Volume Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau SulawesikilogramYaYaYaYaYa
290802.02.0095
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Nilai Volume Perdagangan Antar Provinsi di Pulau SumateraSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai Volume Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau SumaterakilogramYaYaYaYaYa
290903.04.0015
    • RPJPN 2025-2045;
  1. -
Pemukiman Kumuh Kota yang DitanganiSTATISTIKKEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMANPermukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi...unit per tahunYaYaYaYaYa
291006.01.0301
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase angka putus sekolah siswa Sekolah DasarSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHDefinisi : Persentase siswa pada jenjang SD yang tidak menyelesaikan pendidikan hingga kelas tertinggi (kelas 6) Rumus : Jumlah siswa SD yang berhenti sekolah sebelum menyelesaikan kelas 6 dibagi den...persenYaYaYaYaYa
291106.01.0302
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase angka putus sekolah siswa Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajatSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHDefinisi : Persentase siswa pada jenjang SMA/SMK/sederajat yang tidak menyelesaikan pendidikan hingga kelas 12 Rumus : Jumlah siswa SMA/SMK atau sederajat yang berhenti sekolah sebelum menyelesaikan...persenYaYaYaYaYa
291206.01.0303
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase angka putus sekolah siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajatSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHDefinisi : Persentase siswa pada jenjang SMP/sederajat yang tidak menyelesaikan pendidikan hingga kelas 9 Rumus : Jumlah siswa SMP atau sederajat yang berhenti sekolah sebelum menyelesaikan kelas 9 d...persenYaYaYaYaYa
291309.06.0104
    • DP 2024;
  1. -
Persentase Capaian Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)STATISTIKKOMISI PEMBERANTASAN KORUPSIukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang telah dilakukan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah, dibandingkan dengan target aksi yang telah ditetapkan...persenYaYaYaYaYa
291409.03.0085
    • DP 2024;
  1. -
Persentase desa yang menerima sinyal internet telepon seluler 4GSTATISTIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALPersentase desa yang menerima sinyal internet telepon seluler 4GpersenYaYaYaYaYa
291504.01.0247
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMKM Obat Bahan Alam dan KosmetikSTATISTIKBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANProporsi Fasilitator yang melakukan pendampingan kepada UMKM Obat Baham Alam dan Kosmetik sampai mendapatkan rekomendasi pemenuhan aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) secara Bertah...persenYaYaYaYaYa
291606.02.0121
    • RPJPN 2025-2045;
  1. -
Persentase Guru ASNSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPerbandingan antara jumlah guru dengan status kepegawaian PNS dan PPPK dengan seluruh guru, pada suatu wilayah dan waktu tertentu.persenYaYaYaYaYa
291704.03.0061
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase Jabatan Pratama Tinggi menurut Jenis Kelamin, Wilayah dan K/LSTATISTIKBADAN KEPEGAWAIAN NEGARAProporsi perempuan dan laki-laki dalam posisi kepemimpinan tingkat menengah-tinggi di pemerintahan.persenYaYaYaYaYa
291809.03.0086
    • Renstra Kemkomdigi 2025-2029;
  1. -
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses informasi publikSTATISTIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALIndikator ini bertujuan memotret tingkat kepuasan masyarakat terhadap aksesibilitas informasi publikpersenYaYaYaYaYa
291906.04.0012
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase pemuda yang merokokSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKPersentase pemuda usia 16–30 tahun yang merokok tembakau atau rokok elektrik dalam sebulan terakhirpersenYaYaYaYaYa
292004.01.0248
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase pengeluaran rumah tangga untuk kesehatanSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKDefinisi : Persentase pengeluaran rumah tangga yang dialokasikan khusus untuk kesehatan dibandingkan dengan pengeluaran di bidang lainnyapersenYaYaYaYaYa
292109.01.0047
    • Permendagri 9/2025;
  1. -
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI berdasarkan Unit Kerja Eselon ISTATISTIKKEMENTERIAN DALAM NEGERIJumlah tindak lanjut rekomendasi yang diberikan oleh BPK kepada setiap UKE I Kementerian Dalam Negeri yang telah selesai dibagi dengan jumlah tindak lanjut rekomendasi yang diberikan oleh BPK kepada s...persenYaYaYaYaYa
292206.04.0013
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase perkawinan anakSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKProporsi perempuan pernah kawin usia 20–24 tahun yang perkawinan pertamanya di bawah usia 18 tahun terhadap proporsi perempuan pernah kawin usia 20–24 tahunpersenYaYaYaYaYa
292304.03.0062
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase Rincian Output Responsif GenderSTATISTIKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPersentase Rincian Output Responsif Gender adalah presen rincian output yang memuat analisis gender dan intervensi untuk mengatasi ketimpangan gender, serta memiliki alokasi anggaran tertentu yang ber...persenYaYaYaYaYa
292404.02.0057
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan (food insecurity)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKDefinisi : Persentase rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan (food insecurity) berdasarkan FIES Scale. Rumus : Persentase rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan sedang atau berat...persenYaYaYaYaYa
292504.01.0249
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase sampel makanan yang diuji sesuai standar keamanan panganSTATISTIKBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANDefinisi : Persentase sampel makanan yang telah diuji dan memenuhi seluruh indikator standar keamanan pangan (misalnya bebas dari cemaran kimia, biologi, dan fisik yang berbahaya) per Satuan Pelayanan...persenTidakTidakYaYaYa
292604.01.0250
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan kualitas mobil pengangkut makanan sesuai dengan standarSTATISTIKBADAN GIZI NASIONALDefinisi : Persentase Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan kualitas mobil pengangkut makanan sesuai dengan standar dalam pedoman BGN Rumus : Dihitung dari jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan G...persenYaYaYaYaYa
292710.02.0003
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang melakukan pengemasan sesuai standar Badan Gizi NasionalSTATISTIKBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANDefinisi : Persentase Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mematuhi ketentuan pengemasan makanan sesuai standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN) (misalnya terkait bahan, label, kedap u...persenTidakTidakYaYaYa
292802.11.0053
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai tambah bruto atas barang dan jasa penyediaan akomodasi dan makan minum yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota), di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga tahun berjal...miliar rupiahYaYaYaYaYa
292902.11.0054
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Atas Dasar Harga Berlaku (ADHK)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai tambah bruto atas barang dan jasa penyediaan akomodasi dan makan minum yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota), di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga tahun berjal...miliar rupiahYaYaYaYaYa
293009.01.0048
    • UU 7/2017;
  1. -
Profil Anggota DPR RI Periode 2024-2029STATISTIKKEMENTERIAN DALAM NEGERIGambaran umum atau deskripsi singkat yang memberikan informasi tentang identitas/karakteristik dari Anggota DPR RI Periode 2024 - 2029 yang terdiri atas: 1. Nama Anggota DPR RI Periode 2024-2029 2. Ja...YaYaYaYaYa
293109.01.0049
    • UU 7/2017;
    • UU 10/2016;
  1. -
Profil Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak 2024STATISTIKKEMENTERIAN DALAM NEGERIGambaran umum atau deskripsi singkat yang memberikan informasi tentang identitas/karakteristik dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terdiri atas: 1. Nama...YaYaYaYaYa
293202.11.0055
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Proporsi Kontribusi Pariwisata Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKPersentase Kontribusi Pariwisata (Tourism Direct Gross Domestic Product atau TDGDP) terhadap Total Produk Domestik Bruto (PDB)persenYaYaYaYaYa
293310.01.0009
    • DP 2024;
  1. -
Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencanaSTATISTIKBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANAProporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencanaDokumenYaTidakTidakTidakTidak
293406.04.0014
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Proporsi pemuda dengan keterampilan TIKSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKPersentase pemuda berusia 16–30 tahun yang menggunakan ponsel, atau komputer, atau mengakses internet dalam tiga bulan terakhirpersenYaYaYaYaYa
293504.02.0058
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Proporsi pengeluaran spesifik untuk pendidikan dan kesehatanSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKDefinisi : Rata-rata persentase pengeluaran rumah tangga yang dialokasikan khusus untuk pendidikan atau kesehatan. Rumus : "- Jumlah pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan dibagi dengan total...rupiahYaYaYaYaYa
293604.01.0251
    • RPJPN 2025-2045;
  1. -
Rata-Rata Angka StuntingSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANStunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi ba...nilai/angkaYaYaYaYaYa
293706.02.0122
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Rata-rata jumlah pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)STATISTIKBADAN GIZI NASIONALDefinisi : Jumlah pekerja yang bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rumus : Dihitung dari jumlah pekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dibagi dengan jumlah Satuan Pelayanan P...PekerjaYaYaYaYaYa
293802.11.0056
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Rata-Rata Lama Perjalanan WisatawanSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKRata-rata waktu yang dihabiskan oleh wisatawan dalam 1 kali perjalanan.malamYaYaYaYaYa
293902.11.0057
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan MancanegaraSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKRata-rata pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan wisatawan mancanegara selama melakukan perjalanan di Indonesia, yang meliputi akomodasi, makan dan minum, penerbangan domestik, transportasi lokal,…dollar usdYaYaYaYaYa
294003.01.0111
    • Inpres 8/2025;
  1. -
Sekolah RakyatSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMSekolah Rakyat adalah satuan pendidikan berbasis asrama dan pendidikan berkarakter yang menyelenggarakan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah yang terintegrasi...lokasiYaYaYaYaYa
294109.01.0050
    • Peraturan BPKP 8/2021;
  1. -
Skor Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern PemerintahSTATISTIKKEMENTERIAN DALAM NEGERISkor evaluasi Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangand dan Pembangunan.PoinYaYaYaYaYa
294209.01.0051
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
SPI KPK Tahun 2025STATISTIKKOMISI PEMBERANTASAN KORUPSISPI KPK adalah Survei Penilaian Integritas yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memetakan risiko korupsi dan mengukur tingkat efektivitas pengendalian integritas di insta...YaYaYaYaYa
294310.01.0010
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Tingkat Inflasi Komoditas StrategisSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKData ini menunjukkan tingkat perubahan harga bulanan komoditas strategis seperti Data ini menunjukkan tingkat inflasi komoditas strategis seperti BBM, listrik, LPG, dan pangan (beras, cabai, bawang, d...persenYaYaYaYaYa
294405.01.0156
    • DP 2024;
  1. -
Tingkat Kepatuhan Indonesia terhadap Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF)STATISTIKPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANTingkat Kepatuhan Indonesia terhadap Rekomendasi FATF merupakan tingkat efektivitas regulasi, koordinasi dan implementasi rezim anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan proliferasi sen...Immediate Outcome; RekomendasiYaTidakTidakTidakTidak
294509.03.0087
    • Renstra Kemkomdigi 2025-2029;
  1. -
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas informasi publikSTATISTIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALIndikator ini bertujuan memotret tingkat kepuasan masyarakat terhadap aksesibilitas informasi publikpersenYaYaYaYaYa
294605.01.0157
    • DP 2024;
  1. -
Tingkat risiko nasional terhadap TPPU dan TPPTSTATISTIKPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANDalam upaya mencegah dan memberantas TPPU, salah satu instrumen penting yang harus digunakan agar setiap upaya yang dilakukan dapat berjalan efektif adalah dengan memanfaatkan hasil penilaian risiko n...IndeksYaTidakTidakTidakTidak
294702.01.021
    • SDGs;
  1. Kontribusi PDB Industri Pengolahan berdasarkan PDB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK);
Kontribusi PDB Industri Pengolahan berdasarkan PDB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKPersentase nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Konstran (ADHK).persenYaYaYaYaYa
294803.01.013
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki IPLT dan berfungsi dengan baik;
Jumlah kabupaten/kota yang memiliki IPLT dan berfungsi dengan baikSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMJumlah Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 1 IPLT. IPLT yang dimaksud adalah IPLT yang berfungsi dan beroperasi untuk mengolah lumpur tinja.UnitProgram: 02.12-Swasembada Air. Kegiatan: 02.12.06-Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi & kabupaten/kota) dengan prioritisasi: wilayah metropolitan & ibu kota provinsi; wilayah DAS dan kawasan pesisir prioritas; serta challenging area (rawan air, pesisir, dll), sambil mempertimbangkan Readiness Criteria (RC) dan kinerja daerah. Contoh fokus yang disebut: Prov. Jawa Timur (38 kab/kota), Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jambi, Riau (Rokan Hulu/Rokan Hilir), klaster Gorontalo (Pohuwato, Gorontalo, Bone Bolango, Boalemo, Gorontalo Utara, Kota Gorontalo), Kab. Tana Tidung, Kab. Luwu & Pangkajene Kepulauan, Kota Pariaman, serta Kab. Klungkung–Gianyar–Karangasem. Deskripsi: Cakupan dan pemanfaatan sanitasi aman masih rendah: hanya ±10,21% rumah tangga yang terlayani; dari 514 kab/kota baru ~60% memiliki fasilitas pengolahan air limbah domestik dengan utilisasi hanya 20–30%. Sekitar 80% konsumsi air rumah tangga menjadi air limbah berpatogen (mis. E. coli) yang berkontribusi pada 73% kasus diare; dampak berulang memicu malnutrisi dan stunting (prevalensi 2023: 21,5%) serta menaikkan beban biaya pengolahan air dan kerugian ekonomi (>2% PDB/tahun). Intervensi diarahkan untuk meningkatkan cakupan, keberfungsian, dan kualitas infrastruktur SPALD/IPLT (termasuk pendekatan CWIS), memperluas akses air minum & sanitasi aman, dan mengurangi pencemaran—guna mendukung SDG 6 serta pemenuhan hak dasar atas air dan sanitasi.YaYaYaYaYa
294909.02.077
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Tingkat Inklusi Keuangan;
Tingkat Inklusi KeuanganSTATISTIKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALInklusi Keuangan (%) adalah tingkat penggunaan produk dan layanan jasa keuangan oleh masyarakat Indonesia pada suatu kurun waktu tertentu.persenIndikator Utama Pembangunan - 34.Inklusi Keuangan (%) Indikator SIPD: 000055 - Inklusi KeuanganYaTidakYaYaYa
295009.02.087
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD);
Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)STATISTIKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALIndeks yang menggambarkan kemudahan, keterjangkauan, dan kedalaman akses keuangan di Kabupaten/Kota, yang dihitung dari data supply dan demand. Indeks terdiri dari 14 indikator yang terbagi dalam 3 di...indeksIndikator SIPD: 001168 - Indeks Akses Keuangan DaerahYaYaYaYaYa
Showing 2,901-2,950 of 2,950 items.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
02.04.016
    • RPJMN 2025-2029
  1. Produktivitas Kelapa
Produktivitas KelapaProduktivitas kelapa dihitung berdasarkan jumlah produksi per luas tanaman menghasilkankilogram per hektareKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota (Untuk perkebunan rakyat)TAHUNAN"Program: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.06-Pengembangan Hilirisasi Kelapa Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi; 30 Provinsi; Provinsi Sulawesi Utara; Sulawesi Tengah; Provinsi Jawa Timur; Provinsi Kalimantan Selatan; Provinsi Riau (Kab. Indragiri Hilir); Provinsi Aceh (Kab. Simeulue, Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Barat, Kab. Aceh Besar, Kab. Pidie, Kab. Bireuen, Kab. Aceh Utara); klaster kabupaten di Bengkulu (Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Rejang Lebong, Kab. Kaur, Kab. Lebong, Kab. Kepahiang, Kab. Bengkulu Tengah); Kabupaten Kebumen; klaster kabupaten di Maluku Utara (Kab. Halmahera Barat, Kab. Halmahera Utara, Kab. Halmahera Selatan, Kab. Kepulauan Sula); klaster kabupaten di Kalimantan Timur (Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Barat); Kab. Bintan; klaster kabupaten/kota di Sumatera Barat (Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kota Pariaman); Kab. Tabanan; klaster kabupaten di Sulawesi Barat (Kab. Majene, Kab. Mamuju, Kab. Polewali Mandar, Kab. Mamasa); dan Kab. Tasikmalaya. Deskripsi: Program ini bertujuan untuk melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri pengolahan berbasis kelapa, serta mendukung pengembangan kawasan perkebunan. Fokus utamanya adalah untuk meningkatkan produktivitas, produksi, dan utilisasi industri kelapa. Keseluruhan upaya ini diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri kelapa secara nasional."Perkebunan
07.04.021
    • RPJMN 2025-2029
  1. Produktivitas Lahan Garam Rakyat
Produktivitas Lahan Garam RakyatProduktivitas lahan garam rakyat adalah indikator untuk menghitung jumlah produksi garam yang dihasilkan dari 1 hektar tambak garam rakyat.ton per hektareKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNAN"Program: 02.22-Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru. Kegiatan: 02.22.04-Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut Lokasi Prioritas: Provinsi Nusa Tenggara Barat; Provinsi NTT; Jawa Barat; Jawa Tengah; Jawa Timur (termasuk Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Pasuruan, Kab. Tuban, Kab. Lamongan); Sulawesi Selatan (termasuk Kab. Takalar, Kab. Jeneponto, Kab. Pangkajene Kepulauan); Gorontalo; Bali; D.I. Yogyakarta; Sulawesi Tengah; Aceh; dan Kalimantan Timur. Deskripsi: Konsumsi garam nasional terus meningkat (mencapai 4,5 juta ton pada 2022), namun tidak diimbangi dengan produksi nasional (2,9 juta ton pada 2022). Hal ini menyebabkan pemenuhan konsumsi garam nasional masih dilakukan melalui impor, meskipun Indonesia memiliki garis pantai 108.000 km. Padahal, Perpres Nomor 126 Tahun 2022 mengamanatkan agar kebutuhan garam nasional dipenuhi oleh produksi dalam negeri paling lambat tahun 2024 (dengan pengecualian). Oleh karena itu, program ini bertujuan mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri garam dan produk olahan hasil laut. Hal ini memerlukan investasi pada industri hilirisasi garam, terutama (i) soda kaustik, (ii) sodium karbonat (soda ash), (iii) sodium sulfat, serta vacuum salt untuk sektor kesehatan."Kelautan
02.03.0046
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Produksi Padi
Produktivitas PadiRata-rata hasil panen per hektar untuk Paditon/haBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANProgram: 02.10-Swasembada Pangan. Kegiatan: 02.10.11-Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota), dengan penajaman di: Prov. Kalimantan Timur; Prov. Jawa Timur; Prov. Kalimantan Selatan; Prov. Sumatera Selatan; Prov. Sumatera Utara; Prov. Aceh (Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Tamiang); Prov. Bengkulu (Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Bengkulu Tengah); Prov. Sumatera Barat; Sulawesi Tengah; Sulawesi Tenggara (Bombana, Kolaka Timur, Konawe Selatan, Konawe); Sulawesi Selatan (Luwu Timur, Luwu, Luwu Utara, Wajo, Bone, Sinjai, Bulukumba, Sidenreng Rappang, Pinrang); Riau (Indragiri Hilir, Pelalawan, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti). Deskripsi: Ketersediaan pangan masih didominasi padi-padian; beras fluktuatif dan saat defisit dilakukan impor (429 ribu ton, 2023). Potensi pangan lokal besar namun belum optimal: produksi aneka umbi naik 0,63% (2019–2023) dengan kenaikan produktivitas rata-rata 1,33% (Kementan, 2024). Konsumsi sayur-buah masih rendah (PPH 2023: 5,5% dari ideal 6,0%) dan biaya pola makan sehat tinggi (>25% UMP DKI, 2017). Arah intervensi: pengembangan komoditas non-beras (aneka umbi, sayur, buah, jagung, sorgum) melalui on-farm/off-farm dan perhutanan berbasis masyarakat; penguatan lumbung pangan lokal sesuai agroekologi; serta bauran kebijakan untuk menurunkan harga/biaya pangan bergizi agar akses, diversifikasi konsumsi, dan ketahanan pangan meningkat. Indikator SIPD: 000640 - Jumlah Produksi PadiPertanian
02.03.063
    • RPJMN 2025-2029
  1. Produktivitas Sagu
Produktivitas SaguProduktivitas sagu dihitung berdasarkan produksi per luas tanaman menghasilkan pada perkebunan rakyatkilogram per hektareKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota (Untuk perkebunan rakyat)TAHUNANProgram: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.08-Pengembangan Hilirisasi Sagu dan Singkong Lokasi Prioritas: Provinsi Nusa Tenggara Barat Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri pengolahan berbasis rumput laut untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri rumput lautPertanian
06.02.049
    • RPJMN 2025-2029
  1. Produktivitas Tenaga Kerja Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)
Produktivitas Tenaga Kerja Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)Produktivitas dihitung dari nilai tambah PDB lapangan usaha atas dasar harga berlaku per orang tenaga kerjaorangKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.16-Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil Lokasi Prioritas: Kota Semarang dan Seluruh Provinsi. Deskripsi: -Ketenagakerjaan
02.03.064
    • RPJMN 2025-2029
  1. Produktivitas Ubi Kayu
Produktivitas Ubi KayuProduktivitas dihitung berdasarkan produksi per luas tanaman menghasilkan pada perkebunan rakyatton per hektareKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANProgram: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.08-Pengembangan Hilirisasi Sagu dan Singkong Lokasi Prioritas: Provinsi Nusa Tenggara Barat Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri pengolahan berbasis rumput laut untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri rumput lautPertanian
02.01.0035
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Produsen Alat dan Mesin PertanianProdusen Alat dan Mesin PertanianperusahaanKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPrioritasSTATISTIK-NasionalBULANANIndustri
09.01.0048
    • UU 7/2017
  1. -
Profil Anggota DPR RI Periode 2024-2029Gambaran umum atau deskripsi singkat yang memberikan informasi tentang identitas/karakteristik dari Anggota DPR RI Periode 2024 - 2029 yang terdiri atas: 1. Nama Anggota DPR RI Periode 2024-2029 2....-KEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-Nasional, Nama Anggota DPR RI Periode 2024-2029, Jabatan Anggota DPR RI, Daftar Komisi DPR RI, Asal Dapil Anggota DPR RI, Agama Anggota DPR RI, Jenis Kelamin Anggota DPR RI, Pendidikan Terakhir Anggota DPR RI, Asal Fraksi Anggota DPR RI, Tempat tanggal lahir Anggota DPR RI, Usia Anggota DPR RI, Latar Belakang Anggota DPR RITAHUNANDalam Negeri
09.01.0049
    • UU 7/2017
    • UU 10/2016
  1. -
Profil Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak 2024Gambaran umum atau deskripsi singkat yang memberikan informasi tentang identitas/karakteristik dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terdiri atas: 1....-KEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANDalam Negeri
02.07.002
    • RPJMN 2025-2029
  1. Profit Margin Ratio (PMR) BUMN
Profit Margin Ratio (PMR) BUMNProfit Margin Ratio (PMR) merupakan indikator yang digunakan untuk menilai persentase Net Profit terhadap total revenue yang diperoleh dari penjualanpersenBADAN PENGATURAN BADAN USAHA MILIK NEGARAPrioritasSTATISTIK-Perusahaan BUMNTAHUNANBadan Usaha Milik Negara
03.01.0042
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Pembangunan Gedung/Perkantoran
Progres Fisik Pembangunan GedungTingkat penyelesaian fisik pembangunan gedung atau perkantoran yang dilaksanakan oleh OIKN pada tahun tertentu, biasanya dinyatakan dalam persentase (%) dari total pekerjaan yang direncanakanpersenOTORITA IBUKOTA NUSANTARAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Ibu Kota NusantaraTAHUNANPekerjaan Umum
04.03.0035
    • SDGs
  1. Persentase Penduduk Miskin
Proporsi anak (0-17 tahun) yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional1. Proporsi anak (0-17 tahun) yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional adalah perbandingan jumlah anak usia 0-17 tahun yang hidup di bawah haris kemiskinan dibandingkan jumlah anak usia 0-17...persenKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; KarakteristikTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 8.Tingkat Kemiskinan (%) Indikator SIPD: 000004 - Tingkat Kemiskinan 000074 - Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur 000540 - Angka KemisikinanPemberdayaan Perempuan
04.03.0036
    • SDGs
  1. Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin
Proporsi anak (10-17 tahun) yang bekerja di sektor informal1. Proporsi anak (10-17 tahun) yang bekerja di sektor informal adalah perbandingan jumlah anak usia 10-17 tahun yang bekerja di sektor informal dengan jumlah anak usia 10-17 tahun 2. Pekerja informal...rupiahKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, KarakteristikTAHUNANIndikator SIPD: 000184 - Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelaminPemberdayaan Perempuan
04.03.0037
    • SDGs
  1. Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
Proporsi anak (5-17 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)Proporsi anak (umur 5-17 tahun) yang telah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan komputer tertentu dalam suatu periode waktu tertentu (tiga bulan terakhir). Sebuah komputer mengacu pada komputer...persenKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; KarakteristikTAHUNAN Lokasi Prioritas: Provinsi Maluku Kegiatan ini bertujuan mempercepat pengembangan ekonomi digital guna meningkatkan kontribusinya terhadap PDB. Fokus diarahkan pada transformasi digital sektor bisnis, peningkatan keberhasilan startup, serta kesiapan industri menuju Industri 4.0. Indikator SIPD: 000146 - Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) denganketerampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).Pemberdayaan Perempuan
09.01.031
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi Anggota Legislatif
Proporsi Anggota LegislatifPersentase ini menujukkan keterwakilan perempuan dan laki-laki di lembaga legislatif tingkat pusat dan daerah (anggota DPR RI, DPRD Tingkat I, DPRD Tingkat II). Datanya bersumber dari jumlah anggota...PersenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANDalam Negeri
02.03.065
    • SDGs
  1. Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutan
Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutanCakupan indikator 2.4.1 adalah lahan pertanian milik yaitu lahan yang digunakan terutama untuk bercocok tanam dan beternak, yang secara khusus didefinisikan sesuai dengan ruang lingkup berikut: Yang...persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK24110307TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000095 - Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutanPertanian
03.06.021
    • SDGs
  1. Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan
Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikanCakupan indikator ini adalah penggunaan lahan untuk perumahan dan hunian, yaitu hunian yang memberikan kepastian bermukim (secure tenure) terdiri dari: (a) milik sendiri, (b) sewa/kontrak, (c) dinas,...persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Kelompok Pengeluaran; Jenis Kelamin Kepala KeluargaTAHUNANIndikator SIPD: 000080 - Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.Hukum
06.01.057
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi dosen yang memiliki sertifikat dosen
Proporsi dosen yang memiliki sertifikat dosenSertifikasi Dosen diatur sebagai penanda bahwa seorang dosen memiliki kompetensi profesional untuk menjalankan tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat),...persenKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-Nasional, ProvinsiTAHUNANPendidikan
02.06.018
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi Ekspor Produk Olahan Rumput Laut
Proporsi Ekspor Produk Rumput Laut OlahanRasio nilai ekspor rumput laut Indonesia yang telah mengalami proses pengolahan menjadi produk akhir setengah jadi dan/atau jadi baik layak dikonsumsi manusia atau tidak, selain rumput laut segar dan...persenKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPerikanan
04.01.182
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi jenis alkes yang dapat diproduksi dalam negeri
Proporsi jenis alkes yang dapat diproduksi dalam negeriPersentase jenis alat kesehatan sesuai kebutuhan yang ditargetkan yang dipenuhi melalui produk dalam negeri dalam jangka waktu tertentupersenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
04.01.183
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi jenis obat (termasuk vaksin dan produk biologi) yang dapat diproduksi dalam negeri
Proporsi jenis obat (termasuk vaksin dan produk biologi) yang dapat diproduksi dalam negeri- Proporsi jenis obat termasuk produk biologi dan vaksin dengan pemenuhan melalui produk dalam negeri yang ditargetkan dalam jangka waktu tertentu - Produk dalam negeri untuk obat adalah obat yang...persenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
03.06.0042
    • RPJMN 2025-2029
  1. Penurunan indeks gini ketimpangan pemilikan tanah untuk petani/nelayan
Proporsi jumlah penguasaan dan pemilikan tanah kumulatif (Yi)Persentase kumulatif dari jumlah pemilik tanah yang berada dalam kelas atau kelompok luasan tanah tertentu.persenKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALPrioritasSTATISTIK--TAHUNANPertanahan
06.03.027
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi Jumlah SDM Iptek dengan H Index ≥ 10
Proporsi Jumlah SDM Iptek Pendidikan Tinggi dengan H Index ≥ 10Indikator yang menyatakan proporsi Sumber Daya Manusia (SDM) iptek pendidikan tinggi yaitu (dosen, peneliti, perekayasa) yang memiliki H Index ≥ 10persenKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPendidikan
02.10.003
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah merupakan perbandingan jumlah unit usaha kecil dan menengah terhadap seluruh unit usaha pada tahun yang sama. Skala usaha kecil dan menengah didasarkan pada...persenKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Ibu Kota Nusantara; Skala UsahaTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
04.01.184
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi kasus kusta anak di antara kasus baru
Proporsi kasus kusta anak di antara kasus baruProporsi kasus kusta baru anak (persenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANProgram: 04.13-Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat. Kegiatan: 04.13.02-Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis Lokasi Prioritas: Provinsi Sulawesi Utara; Lokus kusta: Provinsi Papua Tengah, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Jawa Barat. Deskripsi: Arah kebijakan menargetkan percepatan eliminasi penyakit tropis terabaikan (NTDs)—terutama kusta dan schistosomiasis—sebagai prasyarat menuju status negara maju. Indonesia masih berada di peringkat ke-3 dunia untuk kasus kusta baru, sementara prevalensi schistosomiasis dan kasus berintensitas berat masih tinggi di beberapa lokus. Intervensi difokuskan pada pengendalian dan eliminasi melalui penemuan kasus aktif, tatalaksana komprehensif, pemutusan rantai penularan, penguatan surveilans dan kapasitas layanan primer, serta dukungan sosial untuk menurunkan stigma—demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan kesehatan nasional.Kesehatan
04.01.185
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi kasus kusta baru tanpa disabilitas
Proporsi kasus kusta baru tanpa disabilitasPersentase Penderita Kusta baru tanpa disabilitas (disabilitas tingkat 0) di antara total Penderita Kusta baru yang ditemukan di suatu wilayah dalam periode waktu yang samapersenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANProgram: 04.13-Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat. Kegiatan: 04.13.02-Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis Lokasi Prioritas: Provinsi Sulawesi Utara; Lokus kusta: Provinsi Papua Tengah, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Jawa Barat. Deskripsi: Arah kebijakan menargetkan percepatan eliminasi penyakit tropis terabaikan (NTDs)—terutama kusta dan schistosomiasis—sebagai prasyarat menuju status negara maju. Indonesia masih berada di peringkat ke-3 dunia untuk kasus kusta baru, sementara prevalensi schistosomiasis dan kasus berintensitas berat masih tinggi di beberapa lokus. Intervensi difokuskan pada pengendalian dan eliminasi melalui penemuan kasus aktif, tatalaksana komprehensif, pemutusan rantai penularan, penguatan surveilans dan kapasitas layanan primer, serta dukungan sosial untuk menurunkan stigma—demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan kesehatan nasional.Kesehatan
03.07.0065
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern
Proporsi kebutuhan keluarga berencana yang terpenuhi dengan metode kontrasepsi modern (Demand satisfied by modern methods)persentase perempuan usia 15–49 tahun yang memiliki “kebutuhan ber-KB” (ingin menunda kehamilan atau tidak ingin anak lagi), dan kebutuhan tersebut “terpenuhi” karena saat ini menggunakan...persenBADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONALPrioritasSTATISTIK-TAHUNANKependudukan
02.10.0005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rasio kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap total kredit perbankan
Proporsi Kedit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Total Kredit PerbankanProporsi Kredit UMKM terhadap Kredit Perbankan mengukur sejauh mana sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendapatkan pembiayaan dari perbankan dalam suatu wilayah atau negarapersenKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Ibu Kota Nusantara; Skala UsahaTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02.11.0055
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Proporsi Kontribusi Pariwisata Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)Persentase Kontribusi Pariwisata (Tourism Direct Gross Domestic Product atau TDGDP) terhadap Total Produk Domestik Bruto (PDB)persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPariwisata
09.02.054
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi Kontribusi PDRB Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan terhadap PDB Nasional
Proporsi Kontribusi PDRB Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan terhadap PDB NasionalProduk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai...persenKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Wilayah: KBI, KTITAHUNANKeuangan
09.02.055
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap PDB Nasional
Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap PDB NasionalProduk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai...persenKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Wilayah: KBI, KTITAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 23a.Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%) Indikator SIPD: 000040 - Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap NasionalKewilayahan
02.09.007
    • RKP 2026
  1. Proporsi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Menjalankan Rapat Anggota Tahunan (RAT)
Proporsi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Menjalankan Rapat Anggota Tahunan (RAT)Rapat Anggota Tahunan adalah rapat yang diselenggarakan oleh pengurus dan dihadiri oleh anggota, pengurus dan pengawas untuk meminta pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas yang dilaksanakan paling...persenKEMENTERIAN KOPERASIPrioritasSTATISTIK-Wilayah : Desa, Kecamatan; Kab/Kota; ProvinsiTAHUNANKoperasi
04.02.060
    • SDGs
  1. Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi
Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisiKorban kekerasan adalah seseorang yang dirinya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan dengan kekerasan yang melaporkan kepada polisi....persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Jenis Kelamin; Umur/UsiaTAHUNANIndikator SIPD: 000304 - Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.Keamanan
02.03.066
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi Lahan Pertanian di bawah kriteria lahan produktif dan berkelanjutan
Proporsi Lahan Pertanian di bawah kriteria lahan produktif dan berkelanjutanIndikator ini memfokuskan pada lahan pertanian, yaitu lahan yang digunakan untuk mengusahakan tanaman pangan dan memelihara ternak. Negara menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara...persenKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPertanian
06.02.050
    • SDGs
  1. Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin
Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelaminPekerja informal adalah penduduk yang bekerja dengan status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar.persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Jenis Kelamin; Umur/Usia; Tingkat Pendidikan; SektorTAHUNANIndikator SIPD: 000184 - Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelaminKetenagakerjaan
07.05.0168
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Berat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Proporsi Limbah B3 yang TerkelolaMengukur persentase limbah B3 yang telah melalui proses pengolahan atau pengelolaan yang sesuai, dibandingkan dengan total limbah B3 yang dihasilkan.​persenKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000256 - (a) Limbah B3 yang dihasilkan per dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya.Lingkungan Hidup
02.03.067
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan
Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutanIndikator ini memfokuskan pada lahan pertanian, yaitu lahan yang digunakan untuk mengusahakan tanaman pangan dan memelihara ternak. Negara menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara...hektarKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 000096 - Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.Pertanian
06.01.058
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi Mahasiswa Baru Berkuliah di Prodi STEM Terakreditasi Unggul
Proporsi Mahasiswa Baru di Prodi STEM Terakreditasi UnggulProgram studi STEM adalah program studi (Science, Technology, Engineering, and Math) meliputi Bidang Ilmu Keteknikan, MIPA, Pertanian (termasuk Pertenakan dan Perikanan), dan Kesehatan. Program studi...persenKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-Nasional; Kelompok Bidang IlmuTAHUNANPendidikan
06.01.059
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi Mahasiswa Baru yang Berkuliah di Perguruan Tinggi Berkualitas
Proporsi Mahasiswa Baru yang Berkuliah di Perguruan Tinggi BerkualitasProporsi Mahasiswa Baru Yang Berkuliah di Perguruan Tinggi Berkualitas diperoleh dengan menghitung jumlah mahasiswa baru yang berkuliah di perguruan tinggi terakreditasi dibandingkan dengan total...persenKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPendidikan
02.01.054
    • SDGs
  1. Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah sektor industri
Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah sektor industriKonsep dan Definisi:Industri Kecil yang dimaksud pada indikator ini adalah industri mikro dan industri kecil.Industri Mikro adalah industri pengolahan yang mempunyai tenaga kerja antara 1 sampai...persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000212 - Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah sektor industri.Industri
09.02.056
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi PDB Ekonomi Kreatif
Proporsi PDB Ekonomi KreatifPDB pada definisi BPS merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh...persenKEMENTERIAN EKONOMI KREATIFPrioritasSTATISTIK-TAHUNANKeuangan
09.02.059
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional
Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB NasionalProduk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai...persenKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANKeuangan
06.02.051
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi Pekerja Migran Indonesia yang Bekerja pada Pemberi Kerja Berbadan Hukum
Proporsi Pekerja Migran Indonesia yang Bekerja pada Pemberi Kerja Berbadan HukumPekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia (Pasal 1 ayat (2) Undang-undang...persenKEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BP2MIPrioritasSTATISTIK-Wilayah InternasionalBULANANKetenagakerjaan
06.02.052
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi Pekerja yang Bekerja pada Bidang Keahlian Menengah Tinggi
Proporsi Pekerja yang Bekerja pada Bidang Keahlian Menengah TinggiPekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi menggambarkan kemampuan ekonomi untuk menyediakan lapangan kerja dengan jabatan atau okupasi yang membutuhkan keahlian tingkat menengah...persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKetenagakerjaan
02.10.014
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi Pelaku Usaha dengan Usaha Berbadan Hukum atau Memiliki Catatan Pembukuan Lengkap
Proporsi Pelaku Usaha dengan Usaha Berbadan Hukum atau Memiliki Catatan Pembukuan LengkapProporsi pelaku usaha dengan usaha berbadan hukum atau memiliki catatan pembukuan lengkap merupakan nilai yang menunjukkan proporsi pelaku usaha (berusaha sendiri, dibantu buruh tidak tetap/pekerja...persenKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
06.04.0014
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Proporsi pemuda dengan keterampilan TIKPersentase pemuda berusia 16–30 tahun yang menggunakan ponsel, atau komputer, atau mengakses internet dalam tiga bulan terakhirpersenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/KotaTAHUNANPemuda
06.02.054
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal
Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja FormalPenciptaan Lapangan Kerja Formal diukur melalui persentase tenaga kerja formal terhadap total tenaga kerja. Tenaga kerja dapat dikategorikan sebagai pekerja formal jika memenuhi salah satu kriteria...persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 15b.Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja FormalKetenagakerjaan
06.01.060
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan TinggiPersentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi dan memiliki bukti kelulusan berupa Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), terhadap total jumlah...persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 6.Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi(%) Indikator SIPD: 000020 - Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan TinggiPendidikan
04.01.186
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup
Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukupAktivitas fisik cukup adalah aktivitas masyarakat yang mencakup aktivitas fisik sedang (dilakukan selama >5 hari dalam seminggu dengan rata-rata lama aktivitas tersebut >150 menit dalam seminggu...persenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
04.02.061
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi penduduk kelas menengah
Proporsi penduduk kelas menengahProporsi penduduk yang termasuk dalam kategori kelas menengah, dihitung berdasarkan pengeluaran per kapita berada diantara 4,13 kali garis kemiskinan regional dan 17 kali garis kemiskinan regional.persenKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANSosial
Showing 2,951-3,000 of 3,346 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
16320204.02.0002
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Calon Pengantin yang Mendapatkan Bimbingan Perkawinan
Jumlah Calon Pengantin yang Mendapatkan Bimbingan PerkawinanPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN AGAMADitjen Bimas IslamJumlah pasangan calon pengantin yang telah mengikuti program Bimbingan Perkawinan yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau instansi terkait sebelum melangsungkan pernikahan.persen-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANSosialTERSEDIA
16320304.02.0003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase calon pengantin yang mendapatkan edukasi pra nikah
Jumlah Calon Pengantin yang Mendapatkan Edukasi Pra NikahPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN AGAMABimasTotal jumlah calon pengantin yang terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Kementerian Agamapersen-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANSosialTERSEDIA
163204
    • Draft Renstra Perpusnas 2025-2029
  1. -
Jumlah cantuman bibliografis nasional hingga tahun 2026Non PrioritasSTATISTIKIndikatorPERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIAPusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan PerpustakaanTotal cantuman bibliografis nasional yang dihasilkan dan dikelola oleh Perpusnas.Cantuman-TahunTAHUNANKebudayaanTERSEDIA
163205
    • Draft Renstra Perpusnas 2025-2029
  1. -
Jumlah cantuman tajuk hingga tahun 2026Non PrioritasSTATISTIKIndikatorPERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIAPusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan PerpustakaanTotal cantuman tajuk yang dikelola oleh Perpusnas hingga tahun 2026Cantuman-Tahun, Jenis TajukTAHUNANKebudayaanTERSEDIA
16320602.02.0004
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Jumlah PTA/FTA/CEPA yang terselesaikan
Jumlah Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) yang DisepakatiPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN PERDAGANGANSEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONALCEPA adalah perjanjian yang lebih komprehensif daripada FTA, mencakup perdagangan barang, jasa, investasi, serta aspek lain seperti fasilitasi perdagangan, kerja sama bea cukai, persaingan, dan hak...kesepakatan-TAHUNANPerdaganganTERSEDIA
16320705.01.0007
    • DP 2023
  1. -
Jumlah CV yang sudah terdaftar berdasarkan provinsiPrioritasSTATISTIKVariabel23020003KEMENTERIAN HUKUMDirektorat Jenderal Administrasi Hukum Umumbanyaknya total keseluruhan CV yang telah secara resmi terdaftar pada sistem AHU Online di setiap provinsi di IndonesiaDokumenTerbukaProvinsi, pendaftaran, pemcatatan pendaftaranHARIANHukumTERSEDIA
163208
    • UU 12/2022
    • Perpres 55/2024
  1. -
Jumlah Daerah (Provinsi dan Kab/Kota) yang sudah menyusun Peraturan/ Kebijakan terkait Pembentukan UPTD PPANon PrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan AnakKEMENTERIAN DALAM NEGERIDirektorat Jenderal Bina Pembangunan DaerahDaerah (Provinsi dan Kab/Kota) yang sudah menyusun Peraturan/ Program dan Kebijakan terkait Pembentukan UPTD PPA sesuai Mandat Perpres Nomor 55 Tahun 2024daerah-Provinsi, Kab/KotaTAHUNANPemberdayaan PerempuanTERSEDIA
16320906.01.0034
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan
Jumlah daerah (provinsi dan kabupaten/kota)PrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN DALAM NEGERIDirektorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi DaerahTotal jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang ada di Indonesia.​Total-Kabupaten/KotaTAHUNANPendidikanTERSEDIA
16321006.01.0035
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan
Jumlah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang telah memenuhi SPM pendidikanPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPusat Standar dan Kebijakan PendidikanJumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mencapai nilai indeks SPM pendidikan sesuai dengan batas nilai yang ditetapkan.​jumlah daerah (provinsi dan kabupaten/kota)-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPendidikanTERSEDIA
16321109.01.006
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Daerah dengan Indeks Inovasi Daerah (IID) berkategori Sangat Inovatif (Prov,Kab,Kota)
Jumlah Daerah dengan Indeks Inovasi Daerah (IID) berkategori Sangat Inovatif (Prov,Kab,Kota)PrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN DALAM NEGERIBadan Strategi Kebijakan Dalam NegeriPemerintah Daerah yang mendapatkan predikat akhir "Sangat Inovatif" berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Kegiatan penilaian inovasi...Total-Kabupaten/KotaTAHUNANDalam NegeriTERSEDIA
Showing 591-600 of 4,145 items.