Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
290109.02.0103
    • DP 2024;
  1. -
Nilai Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/JasaSTATISTIKLEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHNilai realisasi pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan ditujukan...rupiahYaYaYaYaYa
290207.04.0057
    • Perpres 17 tahun 2025;
  1. -
Nilai Tukar Petambak GaramSTATISTIKKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANNTPG menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk petambak garam dengan barang maupun jasa yang dikonsumsi dan untuk biaya proses produksiIndeksTidakYaYaYaYa
290302.02.0090
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Nilai Volume Perdagangan Antar Provinsi di Pulau Bali-NusraSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai Volume Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau Bali-NusrakilogramYaYaYaYaYa
290402.02.0091
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Nilai Volume Perdagangan Antar Provinsi di Pulau JawaSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai Volume Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau JawakilogramYaYaYaYaYa
290502.02.0092
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Nilai Volume Perdagangan Antar Provinsi di Pulau KalimantanSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai Volume Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau KalimantankilogramYaYaYaYaYa
290602.02.0093
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Nilai Volume Perdagangan Antar Provinsi di Pulau Papua MalukuSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai Volume Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau Papua-MalukukilogramYaYaYaYaYa
290702.02.0094
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Nilai Volume Perdagangan Antar Provinsi di Pulau SulawesiSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai Volume Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau SulawesikilogramYaYaYaYaYa
290802.02.0095
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Nilai Volume Perdagangan Antar Provinsi di Pulau SumateraSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai Volume Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau SumaterakilogramYaYaYaYaYa
290903.04.0015
    • RPJPN 2025-2045;
  1. -
Pemukiman Kumuh Kota yang DitanganiSTATISTIKKEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMANPermukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi...unit per tahunYaYaYaYaYa
291006.01.0301
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase angka putus sekolah siswa Sekolah DasarSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHDefinisi : Persentase siswa pada jenjang SD yang tidak menyelesaikan pendidikan hingga kelas tertinggi (kelas 6) Rumus : Jumlah siswa SD yang berhenti sekolah sebelum menyelesaikan kelas 6 dibagi den...persenYaYaYaYaYa
291106.01.0302
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase angka putus sekolah siswa Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajatSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHDefinisi : Persentase siswa pada jenjang SMA/SMK/sederajat yang tidak menyelesaikan pendidikan hingga kelas 12 Rumus : Jumlah siswa SMA/SMK atau sederajat yang berhenti sekolah sebelum menyelesaikan...persenYaYaYaYaYa
291206.01.0303
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase angka putus sekolah siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajatSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHDefinisi : Persentase siswa pada jenjang SMP/sederajat yang tidak menyelesaikan pendidikan hingga kelas 9 Rumus : Jumlah siswa SMP atau sederajat yang berhenti sekolah sebelum menyelesaikan kelas 9 d...persenYaYaYaYaYa
291309.06.0104
    • DP 2024;
  1. -
Persentase Capaian Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)STATISTIKKOMISI PEMBERANTASAN KORUPSIukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang telah dilakukan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah, dibandingkan dengan target aksi yang telah ditetapkan...persenYaYaYaYaYa
291409.03.0085
    • DP 2024;
  1. -
Persentase desa yang menerima sinyal internet telepon seluler 4GSTATISTIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALPersentase desa yang menerima sinyal internet telepon seluler 4GpersenYaYaYaYaYa
291504.01.0247
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMKM Obat Bahan Alam dan KosmetikSTATISTIKBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANProporsi Fasilitator yang melakukan pendampingan kepada UMKM Obat Baham Alam dan Kosmetik sampai mendapatkan rekomendasi pemenuhan aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) secara Bertah...persenYaYaYaYaYa
291606.02.0121
    • RPJPN 2025-2045;
  1. -
Persentase Guru ASNSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPerbandingan antara jumlah guru dengan status kepegawaian PNS dan PPPK dengan seluruh guru, pada suatu wilayah dan waktu tertentu.persenYaYaYaYaYa
291704.03.0061
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase Jabatan Pratama Tinggi menurut Jenis Kelamin, Wilayah dan K/LSTATISTIKBADAN KEPEGAWAIAN NEGARAProporsi perempuan dan laki-laki dalam posisi kepemimpinan tingkat menengah-tinggi di pemerintahan.persenYaYaYaYaYa
291809.03.0086
    • Renstra Kemkomdigi 2025-2029;
  1. -
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses informasi publikSTATISTIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALIndikator ini bertujuan memotret tingkat kepuasan masyarakat terhadap aksesibilitas informasi publikpersenYaYaYaYaYa
291906.04.0012
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase pemuda yang merokokSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKPersentase pemuda usia 16–30 tahun yang merokok tembakau atau rokok elektrik dalam sebulan terakhirpersenYaYaYaYaYa
292004.01.0248
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase pengeluaran rumah tangga untuk kesehatanSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKDefinisi : Persentase pengeluaran rumah tangga yang dialokasikan khusus untuk kesehatan dibandingkan dengan pengeluaran di bidang lainnyapersenYaYaYaYaYa
292109.01.0047
    • Permendagri 9/2025;
  1. -
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI berdasarkan Unit Kerja Eselon ISTATISTIKKEMENTERIAN DALAM NEGERIJumlah tindak lanjut rekomendasi yang diberikan oleh BPK kepada setiap UKE I Kementerian Dalam Negeri yang telah selesai dibagi dengan jumlah tindak lanjut rekomendasi yang diberikan oleh BPK kepada s...persenYaYaYaYaYa
292206.04.0013
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase perkawinan anakSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKProporsi perempuan pernah kawin usia 20–24 tahun yang perkawinan pertamanya di bawah usia 18 tahun terhadap proporsi perempuan pernah kawin usia 20–24 tahunpersenYaYaYaYaYa
292304.03.0062
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase Rincian Output Responsif GenderSTATISTIKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPersentase Rincian Output Responsif Gender adalah presen rincian output yang memuat analisis gender dan intervensi untuk mengatasi ketimpangan gender, serta memiliki alokasi anggaran tertentu yang ber...persenYaYaYaYaYa
292404.02.0057
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan (food insecurity)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKDefinisi : Persentase rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan (food insecurity) berdasarkan FIES Scale. Rumus : Persentase rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan sedang atau berat...persenYaYaYaYaYa
292504.01.0249
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase sampel makanan yang diuji sesuai standar keamanan panganSTATISTIKBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANDefinisi : Persentase sampel makanan yang telah diuji dan memenuhi seluruh indikator standar keamanan pangan (misalnya bebas dari cemaran kimia, biologi, dan fisik yang berbahaya) per Satuan Pelayanan...persenTidakTidakYaYaYa
292604.01.0250
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan kualitas mobil pengangkut makanan sesuai dengan standarSTATISTIKBADAN GIZI NASIONALDefinisi : Persentase Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan kualitas mobil pengangkut makanan sesuai dengan standar dalam pedoman BGN Rumus : Dihitung dari jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan G...persenYaYaYaYaYa
292710.02.0003
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang melakukan pengemasan sesuai standar Badan Gizi NasionalSTATISTIKBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANDefinisi : Persentase Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mematuhi ketentuan pengemasan makanan sesuai standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN) (misalnya terkait bahan, label, kedap u...persenTidakTidakYaYaYa
292802.11.0053
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai tambah bruto atas barang dan jasa penyediaan akomodasi dan makan minum yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota), di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga tahun berjal...miliar rupiahYaYaYaYaYa
292902.11.0054
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Atas Dasar Harga Berlaku (ADHK)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai tambah bruto atas barang dan jasa penyediaan akomodasi dan makan minum yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota), di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga tahun berjal...miliar rupiahYaYaYaYaYa
293009.01.0048
    • UU 7/2017;
  1. -
Profil Anggota DPR RI Periode 2024-2029STATISTIKKEMENTERIAN DALAM NEGERIGambaran umum atau deskripsi singkat yang memberikan informasi tentang identitas/karakteristik dari Anggota DPR RI Periode 2024 - 2029 yang terdiri atas: 1. Nama Anggota DPR RI Periode 2024-2029 2. Ja...YaYaYaYaYa
293109.01.0049
    • UU 7/2017;
    • UU 10/2016;
  1. -
Profil Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak 2024STATISTIKKEMENTERIAN DALAM NEGERIGambaran umum atau deskripsi singkat yang memberikan informasi tentang identitas/karakteristik dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terdiri atas: 1. Nama...YaYaYaYaYa
293202.11.0055
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Proporsi Kontribusi Pariwisata Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKPersentase Kontribusi Pariwisata (Tourism Direct Gross Domestic Product atau TDGDP) terhadap Total Produk Domestik Bruto (PDB)persenYaYaYaYaYa
293310.01.0009
    • DP 2024;
  1. -
Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencanaSTATISTIKBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANAProporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencanaDokumenYaTidakTidakTidakTidak
293406.04.0014
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Proporsi pemuda dengan keterampilan TIKSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKPersentase pemuda berusia 16–30 tahun yang menggunakan ponsel, atau komputer, atau mengakses internet dalam tiga bulan terakhirpersenYaYaYaYaYa
293504.02.0058
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Proporsi pengeluaran spesifik untuk pendidikan dan kesehatanSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKDefinisi : Rata-rata persentase pengeluaran rumah tangga yang dialokasikan khusus untuk pendidikan atau kesehatan. Rumus : "- Jumlah pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan dibagi dengan total...rupiahYaYaYaYaYa
293604.01.0251
    • RPJPN 2025-2045;
  1. -
Rata-Rata Angka StuntingSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANStunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi ba...nilai/angkaYaYaYaYaYa
293706.02.0122
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Rata-rata jumlah pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)STATISTIKBADAN GIZI NASIONALDefinisi : Jumlah pekerja yang bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rumus : Dihitung dari jumlah pekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dibagi dengan jumlah Satuan Pelayanan P...PekerjaYaYaYaYaYa
293802.11.0056
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Rata-Rata Lama Perjalanan WisatawanSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKRata-rata waktu yang dihabiskan oleh wisatawan dalam 1 kali perjalanan.malamYaYaYaYaYa
293902.11.0057
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan MancanegaraSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKRata-rata pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan wisatawan mancanegara selama melakukan perjalanan di Indonesia, yang meliputi akomodasi, makan dan minum, penerbangan domestik, transportasi lokal,…dollar usdYaYaYaYaYa
294003.01.0111
    • Inpres 8/2025;
  1. -
Sekolah RakyatSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMSekolah Rakyat adalah satuan pendidikan berbasis asrama dan pendidikan berkarakter yang menyelenggarakan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah yang terintegrasi...lokasiYaYaYaYaYa
294109.01.0050
    • Peraturan BPKP 8/2021;
  1. -
Skor Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern PemerintahSTATISTIKKEMENTERIAN DALAM NEGERISkor evaluasi Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangand dan Pembangunan.PoinYaYaYaYaYa
294209.01.0051
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
SPI KPK Tahun 2025STATISTIKKOMISI PEMBERANTASAN KORUPSISPI KPK adalah Survei Penilaian Integritas yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memetakan risiko korupsi dan mengukur tingkat efektivitas pengendalian integritas di insta...YaYaYaYaYa
294310.01.0010
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Tingkat Inflasi Komoditas StrategisSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKData ini menunjukkan tingkat perubahan harga bulanan komoditas strategis seperti Data ini menunjukkan tingkat inflasi komoditas strategis seperti BBM, listrik, LPG, dan pangan (beras, cabai, bawang, d...persenYaYaYaYaYa
294405.01.0156
    • DP 2024;
  1. -
Tingkat Kepatuhan Indonesia terhadap Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF)STATISTIKPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANTingkat Kepatuhan Indonesia terhadap Rekomendasi FATF merupakan tingkat efektivitas regulasi, koordinasi dan implementasi rezim anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan proliferasi sen...Immediate Outcome; RekomendasiYaTidakTidakTidakTidak
294509.03.0087
    • Renstra Kemkomdigi 2025-2029;
  1. -
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas informasi publikSTATISTIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALIndikator ini bertujuan memotret tingkat kepuasan masyarakat terhadap aksesibilitas informasi publikpersenYaYaYaYaYa
294605.01.0157
    • DP 2024;
  1. -
Tingkat risiko nasional terhadap TPPU dan TPPTSTATISTIKPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANDalam upaya mencegah dan memberantas TPPU, salah satu instrumen penting yang harus digunakan agar setiap upaya yang dilakukan dapat berjalan efektif adalah dengan memanfaatkan hasil penilaian risiko n...IndeksYaTidakTidakTidakTidak
294702.01.021
    • SDGs;
  1. Kontribusi PDB Industri Pengolahan berdasarkan PDB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK);
Kontribusi PDB Industri Pengolahan berdasarkan PDB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKPersentase nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Konstran (ADHK).persenYaYaYaYaYa
294803.01.013
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki IPLT dan berfungsi dengan baik;
Jumlah kabupaten/kota yang memiliki IPLT dan berfungsi dengan baikSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMJumlah Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 1 IPLT. IPLT yang dimaksud adalah IPLT yang berfungsi dan beroperasi untuk mengolah lumpur tinja.UnitProgram: 02.12-Swasembada Air. Kegiatan: 02.12.06-Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi & kabupaten/kota) dengan prioritisasi: wilayah metropolitan & ibu kota provinsi; wilayah DAS dan kawasan pesisir prioritas; serta challenging area (rawan air, pesisir, dll), sambil mempertimbangkan Readiness Criteria (RC) dan kinerja daerah. Contoh fokus yang disebut: Prov. Jawa Timur (38 kab/kota), Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jambi, Riau (Rokan Hulu/Rokan Hilir), klaster Gorontalo (Pohuwato, Gorontalo, Bone Bolango, Boalemo, Gorontalo Utara, Kota Gorontalo), Kab. Tana Tidung, Kab. Luwu & Pangkajene Kepulauan, Kota Pariaman, serta Kab. Klungkung–Gianyar–Karangasem. Deskripsi: Cakupan dan pemanfaatan sanitasi aman masih rendah: hanya ±10,21% rumah tangga yang terlayani; dari 514 kab/kota baru ~60% memiliki fasilitas pengolahan air limbah domestik dengan utilisasi hanya 20–30%. Sekitar 80% konsumsi air rumah tangga menjadi air limbah berpatogen (mis. E. coli) yang berkontribusi pada 73% kasus diare; dampak berulang memicu malnutrisi dan stunting (prevalensi 2023: 21,5%) serta menaikkan beban biaya pengolahan air dan kerugian ekonomi (>2% PDB/tahun). Intervensi diarahkan untuk meningkatkan cakupan, keberfungsian, dan kualitas infrastruktur SPALD/IPLT (termasuk pendekatan CWIS), memperluas akses air minum & sanitasi aman, dan mengurangi pencemaran—guna mendukung SDG 6 serta pemenuhan hak dasar atas air dan sanitasi.YaYaYaYaYa
294909.02.077
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Tingkat Inklusi Keuangan;
Tingkat Inklusi KeuanganSTATISTIKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALInklusi Keuangan (%) adalah tingkat penggunaan produk dan layanan jasa keuangan oleh masyarakat Indonesia pada suatu kurun waktu tertentu.persenIndikator Utama Pembangunan - 34.Inklusi Keuangan (%) Indikator SIPD: 000055 - Inklusi KeuanganYaTidakYaYaYa
295009.02.087
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD);
Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)STATISTIKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALIndeks yang menggambarkan kemudahan, keterjangkauan, dan kedalaman akses keuangan di Kabupaten/Kota, yang dihitung dari data supply dan demand. Indeks terdiri dari 14 indikator yang terbagi dalam 3 di...indeksIndikator SIPD: 001168 - Indeks Akses Keuangan DaerahYaYaYaYaYa
Showing 2,901-2,950 of 2,950 items.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
02.06.0051
    • KepmenKP 75/2024
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Unit Pengolahan Ikan Menengah Besar Skala 1:50.000informasi sebaran unit pengolah ikan skala menengah besarLokasiKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANPerikanan
07.05.0161
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)- Merupakan layer yang menandakan ruang dimana suatu rencana usahadan/atau kegiatan untuk jenis dokumen lingkungan Addendum Andal (AnalisisDampak Lingkungan Hidup) dan RKL (Rencana Pengelolaan...-KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasGEOSPASIAL-BELUM DAPAT DITENTUKANLingkungan Hidup
07.05.0162
    • Kepka BIG 115/2025
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Wilayah Ekoregion Darat minimal skala 1:250.000Merupakan layer ekoregion darat tingkat nasional yang merupakan bataswilayah dari beberapa satuan ekoregion yang disusun melalui pendekatanbentang alam dilakukan dengan proses generalisasi parameter...-KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasGEOSPASIAL-1:250.000TAHUNANLingkungan Hidup
07.05.0163
    • Kepka BIG 115/2025
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Wilayah Ekoregion Laut minimal skala 1:500.000Merupakan layer ekoregion laut tingkat nasional yang membagi wilayah lautIndonesia ke dalam beberapa wilayah yang disusun melalui pendekatanparameter morfologi dasar laut, oseanografi, keanekaragaman...-KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasGEOSPASIAL-1:500.000TAHUNANLingkungan Hidup
07.04.0032
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat skala 1:50.000IG Wilayah Kelola MHA merupakan informasi geospasial yang berisikan tentang area wilayah kelola suatu komunitas MHA, serta jenis kearifan lokal. Pembagian wilayah di dalamnya berdasarkan kategori...Komunitas Masyarakat Hukum AdatKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasGEOSPASIALS032009Terbuka1:50.000TAHUNANKelautan
07.04.0033
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan (WKOPP) skala 1:50.000Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan yang selanjutnya disebut WKOPP adalah suatu tempat yang merupakan bagian daratan dan perairan yang menjadi wilayah kerja dan pengoperasian...Pelabuhan PerikananKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANKelautan
10.03.0062
    • Kepka BIG 115/2025
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Wilayah Kerja dan Wilayah Penugasan Panas Bumi Indonesia skala 1:50.000Wilayah dengan batas-batas koordinat tertentu digunakan untuk pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung baik yang telah ada Badan Usaha melalui Izin Panas Bumi maupun belum ada Badan...-KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANKewilayahan
03.03.0061
    • SK KaBIG 16/2023
    • PerBNPP 5/2021
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Wilayah Kerja Kantor Pencarian PertolonganMerupakan subwilayah Pencarian dan Pertolongan atau dapat disebut sebagai wilayah tanggung jawab Kantor Pencarian dan Pertolongan untuk penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.LembarBADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGANPrioritasGEOSPASIAL-NasionalTAHUNANTransportasi
10.03.0063
    • Kepka BIG 115/2025
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Wilayah Kerja Migas skala 1:50.000Daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi-KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANKewilayahan
10.03.0064
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Wilayah Kerja Statistik skala 1:10.000Peta kerja yang terdiri dari wilkerstat provinsi, wilkerstat kabupaten/kota, wilkerstat kecamatan, desa/kelurahan, wilkerstat blok sensus (BS), dan wilkerstat satuan lingkungan setempat (SLS) yang...petaBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasGEOSPASIAL-0.048611111111111TAHUNANKewilayahan
03.03.0062
    • SK KaBIG 16/2023
    • PerBNPP 5/2021
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Wilayah Pencarian dan Pertolongan IndonesiaMerupakan wilayah Pencarian dan Pertolongan Indonesia yang ditentukan untuk penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan.LembarBADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGANPrioritasGEOSPASIAL-NasionalTAHUNANTransportasi
02.06.0021
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRl) skala 1:250.000Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi,...WPPNRIKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasGEOSPASIAL-1:250.000BELUM DAPAT DITENTUKANPerikanan
02.06.0022
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Perairan Darat (WPPNRI PD) skala 1:250.000IGT Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Perairan Darat (WPPNRI PD) skala 1:250.000ProvinsiKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasGEOSPASIAL-1:250.000BELUM DAPAT DITENTUKANPerikanan
01.01.0039
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Wilayah Pertahanan Negara skala 1:1.000.000Gambaran atau representasi unsur-unsur tematik yang mengindikasikan lokasi wilayah pertahanan untuk kepentingan pertahanan negara pada skala 1:1.000.000. Sumber: Buku Pedoman Spesifikasi IG Wilayah...koordinatKEMENTERIAN PERTAHANANPrioritasGEOSPASIALS012001Terbatas1:1.000.000TAHUNANPertahanan
02.01.0034
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri skala 1:50.000Peta Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri skala 1:50.000petaKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000BELUM DAPAT DITENTUKANIndustri
10.03.0065
    • SK KaBIG 16/2023
    • UU 31/2009
  1. -
Peta Wilayah Waktu Indonesia Skala 1:5.000.000 tingkat NasionalPeta Wilayah Waktu Indonesia memuat informasi tentang batas zona waktu sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 41 Tahun 1987 tentang Pembagian Wilayah Republik Indonesia menjadi 3 (tiga)...GMTBADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKAPrioritasGEOSPASIALS075010Terbuka1:5.000.000TAHUNANKewilayahan
07.03.0061
    • Kepka BIG 115/2025
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Zona Benih Tanaman Hutan skala 1:250.000Merupakan layer Zonasi Benih dengan tipe Polygon. Zona Benih Tanaman Hutan digunakan sebagai acuan dalam pemilihan jenis dan sumber benih yang tepat sesuai dengan kondisi tapak penanaman.-KEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasGEOSPASIAL-1:250.000TAHUNANKehutanan
07.05.0164
    • Kepka BIG 115/2025
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah skala 1:50.000Suatu zona yang mempunyai kesamaan kerentanan relatif (relative susceptibility) untuk terjadi gerakan tanah. Penentuan zona kerentanan gerakan tanah ini berdasarkan parameter, yaitu besarnya...-KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANLingkungan Hidup
03.06.0041
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Zona Nilai Tanah skala 1:25.000/1:10.000/ 1:2.500Area yang menggambarkan nilai tanah yang relatif sama dari sekumpulan bidang tanah di dalamnya, mempunyai perbedaan nilai antara satu dengan yang lainnya berdasarkan analisis perbandingan harga pasar...SkalaKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALPrioritasGEOSPASIAL-1:25.000;1:10.000;1:2.500TAHUNAN-Pertanahan
07.04.0035
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Zonasi Kawasan Konservasi Perairan skala 1:50.000Zonasi Kawasan Konservasi adalah batas-batas fungsional di Kawasan Konservasi yang ditetapkan sesuai dengan potensi sumber daya hayati, non-hayati, dan sosial budaya beserta daya dukung lingkungan....lokasiKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasGEOSPASIALS032001Terbuka1:50.000TAHUNANKelautan
07.03.0062
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Zonasi Taman Nasional skala 1:50.000Merupakan layer zona pengelolaan atau zonasi taman nasional. Taman Nasional atau disebut TN adalah Kawasan Pelestarian Alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang...1:50.000KEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANKehutanan
07.03.0063
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai PNBP dari hasil pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan
PNBP dari Hasil Hutan Bukan Kayu (P_HHBK)Pendapatan negara dari hasil hutan bukan kayu, misalnya rotan, gaharu, madu hutan.rupiahKEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: ProvinsiTAHUNANKehutanan
07.03.0064
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai PNBP dari hasil pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan
PNBP dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Berbasis Ekowisata (P_ekowisata)Pendapatan negara dari pemanfaatan jasa lingkungan berbasis ekowisata, seperti tiket masuk kawasan konservasi.rupiahKEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKehutanan
07.03.0065
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai PNBP dari hasil pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan
PNBP dari Perizinan Pemanfaatan Satwa Liar dan Tumbuhan (P_izin satwa)Pendapatan negara dari perizinan pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan yang diperoleh melalui mekanisme legal, seperti perizinan perdagangan satwa legal atau peredaran hasil hutan bukan kayu.miliar rupiahKEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasSTATISTIK-WIlayah Administrasi: ProvinsiTAHUNANKehutanan
07.02.027
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam Bauran Energi Primer
Porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam Bauran Energi PrimerEnergi Baru dan Terbarukan (EBT) adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan antara lain berasal dari panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan...persenKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIKBelum TersediaTerbukaWilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 18b.Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%) Indikator SIPD: 000035 - Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer 000179 - Bauran Energi Terbarukan 000633 - Porsi EBT dalam Bauran EnergiEnergi
03.01.0041
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rasio kapasitas air baku bersumber dari bendungan terhadap potensinya
Potensi air baku bendungan seluruhnyaKapasitas maksimum air baku yang dapat disediakan oleh bendungan berdasarkan perencanaan dan desain teknisnyaliter per detikKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Wilayah Sungai PusatTAHUNANPekerjaan Umum
07.05.0165
    • SDGs
  1. Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim
Potensi Kehilangan PDB pada Empat Sektor Prioritas Akibat Bahaya Iklim (Baseline)Estimasi nilai kerugian ekonomi dalam Produk Domestik Bruto (PDB) pada sektor tertentu yang diperkirakan terjadi akibat dampak perubahan iklim jika tidak ada tindakan adaptasi atau mitigasi yang...rupiahKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANLingkungan Hidup
10.03.0067
    • UU 4/2011
  1. -
Prediksi Pasang SurutPerkiraan tinggi muka air laut pada posisi dan waktu tertentu yang dihasilkan dari model pasang surut.60 menitBADAN INFORMASI GEOSPASIALPrioritasGEOSPASIAL-titikBELUM DAPAT DITENTUKANKewilayahan
07.05.0167
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Akurasi Keberhasilan Modifikasi Cuaca
Presentase Akurasi Keberhasilan Modifikasi CuacaPersentase akurasi keberhasilan Operasi Modifikasi Cuaca adalah merupakan nilai rata-rata persentase keberhasilan dari setiap misi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca yang telah terlaksana untuk...persenBADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKAPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANLingkungan Hidup
04.01.175
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Prevalensi Anemia pada Ibu Hamil Berumur 15— 49 Tahun
Prevalensi Anemia pada Ibu Hamil Berumur 15— 49 TahunAnemia adalah suatu kondisi yang menunjukkan jumlah sel darah merah atau kapasitas sel darah merah membawa oksigen tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan fisiologis. Ibu hamil anemia adalah ibu hamil...persenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK10410158TerbukaWilayah Administrasi: Nasional; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Umur/Usia; Tingkat Pendidikan; Status PekerjaanTAHUNAN"Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.01-Penurunan kematian ibu dan anak Lokasi Prioritas: 514 kabupaten/kota secara nasional dengan prioritas pada provinsi dengan jumlah dan angka kematian ibu dan bayi tertinggi: Sumatera Utara, Kalbar/Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Selain itu: Provinsi Maluku Utara; Provinsi Papua; Provinsi Papua Barat; Provinsi Papua Barat Daya*; Provinsi Papua Selatan*; Provinsi Papua Tengah*; Sulawesi Tenggara; Sumatera Selatan; Jawa Barat; serta cakupan “Seluruh Provinsi” dan “Nasional/Seluruh Kab/Kota”. Deskripsi: Fokus peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan AKI/AKB, khususnya di daerah prioritas dengan beban tertinggi (termasuk beberapa provinsi di Tanah Papua, yang dilaporkan mencapai sekitar 189 per 100.000 kelahiran hidup dalam lima tahun terakhir). Intervensi diarahkan pada penguatan layanan sesuai standar di fasilitas kesehatan—persalinan di fasyankes, deteksi dini, ANC, layanan persalinan, KF, KN, layanan kegawatdaruratan, ketersediaan/pelayanan darah, tatalaksana balita sakit, dan imunisasi—serta penguatan aspek promotif-preventif dan tata kelola agar layanan terintegrasi, bermutu, dan berdampak nyata pada penurunan kematian ibu dan bayi. Indikator SIPD: 000091 - Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun."Kesehatan
02.03.060
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan/ Prevalence of Undernourishment
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan/ Prevalence of Undernourishment(Prevalence of Undernourishment/PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang...persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK10410159TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Umur/Usia; Status Disabilitas; Kelompok Pengeluaran; Jenis Kelamin Kepala KeluargaTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 43b.Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%) Indikator SIPD: 000068 - Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)Sosial
04.01.177
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Prevalensi Obesitas pada Penduduk Berumur 18 Tahun ke Atas
Prevalensi Obesitas pada Penduduk Berumur 18 Tahun ke AtasPrevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun hasil pengukuran Indeks Massa Tubuh (IMT) ≥27 pada wilayah dan periode waktu tertentupersenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK10410160TerbukaWilayah Administrasi: NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000828 - Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun 000117 - Prevalensi obesitas pada penduduk umur ?18 tahun.Kesehatan
02.03.061
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat
Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau BeratIndikator ini mengukur persentase individu di pada suatu populasi secara nasional yang memiliki pengalaman atau mengalami tingkat kerawanan pangan sedang atau parah, setidaknya sekali dalam 12 bulan...persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK10510016TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, dan ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000088 - Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.Sosial
04.01.178
    • RPJMN 2025-2029
  1. Prevalensi remaja putri anemia
Prevalensi remaja putri anemiaCakupan anak perempuan kelas 7 (SMP atau sederajat) dan kelas 10 (SMA dan sederajat) yang memiliki kadar hemoglobin persenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
04.01.180
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Prevalensi Tengkes/ Stunting pada Balita
Prevalensi Tengkes/ Stunting pada BalitaStunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi...persenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK10410162TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Jenis Kelamin; Umur/Usia; Tingkat Pendidikan; Status Pekerjaan; Kelompok PengeluaranTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 2b.Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) Indikator SIPD: 000011 - Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita 000817 - Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)Kesehatan
04.01.181
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Prevalensi Wasting pada Balita
Prevalensi Wasting pada BalitaWasting (kurus) adalah kondisi kurang gizi akut yang diukur berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO 2005 digunakan pada balita. Berikut...persenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK10410164TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Jenis Kelamin; Umur/Usia; Tingkat Pendidikan; Status Pekerjaan; Kelompok PengeluaranTAHUNANProgram: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.02-Pencegahan dan penurunan stunting Lokasi Prioritas: Seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi (cakupan nasional); serta penegasan pada: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Jawa Barat, dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, fokus spesifik di Provinsi Bengkulu pada Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Kota Bengkulu. Deskripsi: Program menitikberatkan pemenuhan intervensi gizi-kesehatan berbasis siklus hidup sesuai kebutuhan kelompok sasaran (ibu hamil, baduta, balita, remaja, calon pengantin, keluarga, dan masyarakat). Arah kebijakan meliputi penguatan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting (mis. ibu hamil KEK; balita dengan BB tidak naik/kurang; gizi kurang/buruk) disertai tata laksana dan pendampingan; peningkatan kualitas layanan dan edukasi; serta konvergensi melalui perbaikan tata kelola: analisis situasi berbasis kewilayahan, perencanaan–penganggaran kontekstual, integrasi sistem/kebijakan/sumber daya, dan penguatan Monev sebagai umpan balik. Sasaran akhirnya menurunkan prevalensi stunting (indikatif 18,8% pada 2025 menjadi 14,2% pada 2029), mencegah kematian dini, dan meningkatkan harapan hidup sehat. Indikator SIPD: 000089 - Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.Kesehatan
02.11.020
    • RPJMN 2025-2029
  1. Prioritisasi destinasi pariwisata prioritas berbasis bahari dan danau
Prioritisasi destinasi pariwisata prioritas berbasis bahari dan danauBanyaknya destinasi Pariwisata Prioritas berbasis bahari dan danau yang diintervensi meliputi Bali, Kepulauan Riau, Lombok-Gili Tramena, Labuan Bajo, Manado- Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bangka...-KEMENTERIAN PARIWISATAPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPariwisata
09.02.0037
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Ekspor Barang dan Jasa
Produk Domestik Bruto (PDB) atas Dasar Harga KonstanNilai total barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri, disesuaikan dengan inflasi, sehingga mencerminkan nilai riil produksi nasional.?miliar rupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000039 - Ekspor Barang dan JasaKeuangan
09.02.0038
    • RPJMN 2025-2029
  1. Pertumbuhan ekonomi
Produk Domestik Bruto (PDB) atas Dasar Harga Konstan tahun berjalan dan tahun sebelumnyaJumlah seluruh nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam satu tahun menurut harga yang konstanmiliar rupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000542 - Pertumbuhan EkonomiKeuangan
09.02.0040
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Rasio Penerimaan Pajak terhadap Produk Domestik Bruto/Tax Ratio
Produk Domestik Bruto (PDB) NominalTotal nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu negara pada harga pasar saat ini (tanpa penyesuaian inflasi)rupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000330 - Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.Keuangan
09.02.051
    • SDGs
  1. Produk Domestik Bruto (PDB) per Kapita
Produk Domestik Bruto (PDB) per KapitaPDB per kapita menunjukkan peningkatan sejalan dengan perbandingan kenaikan nilai PDB dan jumlah penduduk.ribu rupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK22010016TerbukaNasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000182 - PDB per kapitaKeuangan
09.02.0041
    • SDGs
  1. Intensitas emisi sektor industri
Produk Domestik Bruto Sektor Industri (PDB SI)Nilai total output barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor industri dalam satu tahunmiliar rupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Nasional ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000216 - Intensitas emisi sektor industri.Keuangan
09.02.052
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)Kontribusi PDRB adalah share PDRB wilayah terhadap PDB Nasional.persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK32010044TerbukaWilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 000006 - Kontribusi PDRB ProvinsiKeuangan
09.02.0042
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap PDB Nasional
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota anggota Wilayah MetropolitanJumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di setiap kabupaten/kota yang termasuk dalam suatu wilayah metropolitan, dihitung berdasarkan harga pasar.miliar rupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 23a.Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)Keuangan
02.11.0053
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)Nilai tambah bruto atas barang dan jasa penyediaan akomodasi dan makan minum yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota), di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga tahun...miliar rupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPariwisata
02.11.0054
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Atas Dasar Harga Berlaku (ADHK)Nilai tambah bruto atas barang dan jasa penyediaan akomodasi dan makan minum yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota), di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga tahun...miliar rupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPariwisata
07.02.0064
    • RPJPN 2025-2045
  1. -
Produksi BiodieselJumlah biodiesel yang dihasilkan dari proses pengolahan minyak nabati atau lemak hewani menjadi biodiesel dalam suatu periode tertentu.Ribu KLKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANDiperlukan data per ProvinsiEnergi
07.01.0006
    • UU 22/2001
  1. -
Produksi LNGJumlah LNG yang dihasilkan dari proses pencairan gas bumi di fasilitas LNG dalam suatu periode tertentu.Ribu MMBTUKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANDiperlukan data per ProvinsiEnergi
07.02.0063
    • RPJPN 2025-2045
  1. -
Produksi Uap Panas BumiJumlah uap panas bumi yang dihasilkan dari sumur produksi dan dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk pembangkitan listrik panas bumi dalam suatu periode tertentu.Ribu Ton UapKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANDibutuEnergi
02.03.0045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Produksi Jagung
Produktivitas JagungRata-rata hasil panen per hektar untuk Jagungton/haBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANProgram: 02.10-Swasembada Pangan. Kegiatan: 02.10.11-Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota), dengan penajaman di: Prov. Kalimantan Timur; Prov. Jawa Timur; Prov. Kalimantan Selatan; Prov. Sumatera Selatan; Prov. Sumatera Utara; Prov. Aceh (Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Tamiang); Prov. Bengkulu (Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Bengkulu Tengah); Prov. Sumatera Barat; Sulawesi Tengah; Sulawesi Tenggara (Bombana, Kolaka Timur, Konawe Selatan, Konawe); Sulawesi Selatan (Luwu Timur, Luwu, Luwu Utara, Wajo, Bone, Sinjai, Bulukumba, Sidenreng Rappang, Pinrang); Riau (Indragiri Hilir, Pelalawan, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti). Deskripsi: Ketersediaan pangan masih didominasi padi-padian; beras fluktuatif dan saat defisit dilakukan impor (429 ribu ton, 2023). Potensi pangan lokal besar namun belum optimal: produksi aneka umbi naik 0,63% (2019–2023) dengan kenaikan produktivitas rata-rata 1,33% (Kementan, 2024). Konsumsi sayur-buah masih rendah (PPH 2023: 5,5% dari ideal 6,0%) dan biaya pola makan sehat tinggi (>25% UMP DKI, 2017). Arah intervensi: pengembangan komoditas non-beras (aneka umbi, sayur, buah, jagung, sorgum) melalui on-farm/off-farm dan perhutanan berbasis masyarakat; penguatan lumbung pangan lokal sesuai agroekologi; serta bauran kebijakan untuk menurunkan harga/biaya pangan bergizi agar akses, diversifikasi konsumsi, dan ketahanan pangan meningkat. Indikator SIPD: 000639 - Jumlah Produksi JagungPertanian
Showing 2,901-2,950 of 3,346 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
16319205.01.0216
    • Renstra Kejaksaan RI
  1. -
Jumlah berkas perkara yang disetujui untuk dihentikan penuntutannya oleh Jaksa melalui diversi (P-26 (Anak)PrioritasSTATISTIKVariabelKEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAJampidumPerkara yang disetujui untuk diselesaikan melalui DiversiJumlah Perkara-NasionalTAHUNANHukumTERSEDIA
16319305.01.0215
    • Renstra Kejaksaan RI
  1. -
Jumlah berkas perkara yang disetujui untuk diselesaikan oleh Jaksa melalui RJPrioritasSTATISTIKVariabelKEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAJampidumPerkara yang disetujui untuk diselesaikan melalui Restorative JusticeJumlah Perkara-NasionalTAHUNANHukumTERSEDIA
16319405.01.0214
    • Renstra Kejaksaan RI
  1. -
Jumlah berkas perkara yang diusulkan untuk dihentikan penuntutannya oleh Jaksa melalui diversi (P-26 (Anak)PrioritasSTATISTIKVariabelKEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAJampidumPerkara yang diusulkan untuk diselesaikan melalui DiversiJumlah Perkara-NasionalTAHUNANHukumTERSEDIA
16319505.01.0213
    • Renstra Kejaksaan RI
  1. -
Jumlah berkas perkara yang diusulkan untuk diselesaikan oleh Jaksa melalui RJPrioritasSTATISTIKVariabelKEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAJampidumPerkara yang diusulkan untuk diselesaikan melalui Restorative JusticeJumlah Perkara-NasionalTAHUNANHukumTERSEDIA
16319603.03.027
    • RPJMN 2025-2029
  1. Kinerja Bongkar Muat Pada Pelabuhan Utama Petikemas
Jumlah Bongkar Muat Pada Pelabuhan Utama PetikemasPrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN PERHUBUNGANDirektorat KepelabuhananJumlah suatu muatan yang dimuat dan dibongkar dari dermaga, tongkang, truk ke dalam palka atau geladak kapal. Menggunakan derek dan katrol kapal maupun darat, barang dipindahkan dari dan ke atas...ribu ton-Wilayah Kerja PT. Pelindo; NasionalTAHUNANTransportasiTERSEDIA
16319706.03.002
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah BRIDA/ ekosistem daerah yang beroperasi optimal
Jumlah BRIDA/ BAPERIDA yang beroperasi optimalPrioritasSTATISTIKIndikatorBADAN RISET DAN INOVASI NASIONALSekretariat Deputi Riset dan Inovasi DaerahBRIDA/BAPPERIDA adalah lembaga perangkat daerah yang bertugas untuk melaksanakan penelitian, pengembangan, dan inovasi di tingkat daerah (definisi sesuai Perpres No.78/2021 pasal 66-68, Permendagri...lembaga-Wilayah: NasionalTAHUNANIlmu Pengetahuan Dan TeknologiTERSEDIA
16319809.02.0002
    • RPJMN 2025-2029
  1. BUMD Air Minum dengan Tarif Full Cost Recovery (FCR)
Jumlah BUMD Air Minum dengan Tarif Full Cost Recovery (FCR)PrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN DALAM NEGERIDirektorat Jenderal Bina Keuangan DaerahJumlah BUMD Air Minum yang telah menetapkan tarif yang sepenuhnya menutupi biaya operasional dan investasi.​Total-Kabupaten/KotaTAHUNANKeuanganTERSEDIA
16319907.05.016
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah BUMD Air Minum yang mengelola Layanan Air Limbah Domestik
Jumlah BUMD Air Minum yang mengelola Layanan Air Limbah DomestikPrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Perumahan dan Infrastruktur Kawasan PermukimanKEMENTERIAN DALAM NEGERIJumlah BUMD Air Minum/PDAM yang mengelola Layanan Air Limbah Domestik (layanan sistem terpusat dan setempat)badan usaha-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANLingkungan HidupTERSEDIA
16320002.11.0009
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Jumlah cadangan minyak dan gas bumiPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDirektorat Jenderal Minyak dan Gas BumiEstimasi volume sumber daya minyak bumi dan gas alam yang secara teknis dan ekonomis dapat dieksploitasi atau diekstraksi dari suatu wilayah atau lapangan energi, berdasarkan teknologi dan harga...MMSTB-NasionalTAHUNANEnergiTERSEDIA
16320104.01.0030
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase calon pengantin yg mendapat skrining kesehatan
Jumlah Calon Pengantin yang DisaringPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN KESEHATANDirektorat Pelayanan Kesehatan KeluargaJumlah individu yang menjalani pemeriksaan kesehatan pranikah sesuai standar, termasuk pemeriksaan status gizi, hemoglobin, tekanan darah, dan riwayat penyakit.​individu-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatanTERSEDIA
Showing 581-590 of 4,145 items.