Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
285101.02.0038
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Jumlah Perjanjian Internasional yang Diratifikasi IndonesiaSTATISTIKKEMENTERIAN LUAR NEGERIJumlah keseluruhan perjanjian internasional yang telah diselesaikan proses ratifikasinya oleh Pemerintah Indonesia, dibuktikan melalui pengundangan dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Presiden,...JumlahYaYaYaYaYa
285205.01.0145
    • DP 2024;
  1. -
Jumlah Permintaan Informasi Keuangan terkait Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT)STATISTIKPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANBanyaknya dokumen permintaan informasi keuangan mencakup transaksi dan harta kekayaan yang disampaikan kepada Pihak Pelapor Bank/Non Bank/ Regulator/ Instansi lainnya dalam pelaksanaan fungsi analisis...DokumenYaYaYaYaYa
285305.01.0146
    • DP 2024;
  1. -
Jumlah Pertukaran Informasi Transaksi Keuangan dengan Financial Intelligence Unit (FIU) negara lain terkait Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT)STATISTIKPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANBanyaknya dokumen pertukaran informasi transaksi keuangan berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan financial intelligence unit negara lain dalam pelaksanaan fungsi analisis dan pe...DokumenYaYaYaYaYa
285405.01.0147
    • DP 2024;
  1. -
Jumlah pihak pelapor Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) yang mendapatkan sanksi atas keterlambatan pelaporan kepada PPATKSTATISTIKPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANBanyaknya pihak pelapor Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) yang mendapat pengenaan sanksi atas keterlambatan pelaporan PPATKPihak PelaporYaYaYaYaYa
285505.01.0148
    • DP 2024;
  1. -
Jumlah Pihak Pelapor yang mengikuti Bimbingan Teknis PPATKSTATISTIKPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANBanyaknya pihak pelapor yang mengikuti Bimbingan Teknis PPATK dalam rangka melakukan pemerataan dan peningkatan pemahaman Pihak Pelapor terkait pengawasan kepatuhan, Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (P...Pihak PelaporYaYaYaYaYa
285605.01.0149
    • DP 2024;
  1. -
Jumlah Kegiatan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus terhadap pihak pelapor yang dilaksanakan oleh PPATKSTATISTIKPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANBanyaknya keseluruhan kegiatan pemeriksaan terhadap pihak pelapor (PJK, PBJ, dan Profesi) atas kepatuhan dalam memenuhi ketentuan prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ), kewajiban pelaporan, dan/atau...KegiatanYaYaYaYaYa
285705.01.0150
    • DP 2024;
  1. -
Jumlah Pihak Pelapor yang terdaftar pada aplikasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme PPATK (GoAML)STATISTIKPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANPihak Pelapor adalah Setiap Orang yang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. Pihak Pelapor wajib melakukan pendaftaran pada Aplikasi goAML sebagaimana Pasal...Pihak PelaporJumlah pihak pelapor penyedia barang dan/atau jasa lain: 1. jumlah perusahaan properti/agen properti; 2. jumlah pedagang kendaraan bermotor; 3. jumlah pedagang permata dan perhiasan/logam mulia; 4. jumlah pedagang barang seni dan antik; atau 5. jumlah balai lelang, yang berbadan hukum/ memiliki izin usaha dan beroperasi di lingkup provinsi/kabupaten/kota,YaYaYaYaYa
285806.03.0058
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Jumlah Produk Inovasi yang Dimanfaatkan oleh Pemerintah dan MasyarakatSTATISTIKBADAN RISET DAN INOVASI NASIONALBanyaknya produk inovasi yang dihasilkan oleh BRIN yang telah dimanfaatkan oleh pemerintah atau institusi selain industri seperti kelompok masyarakat, asosiasi, pemerintah daerah, atau entitas/lembaga...produkYaYaYaYaYa
285909.02.0098
    • DP 2024;
  1. -
Jumlah Produk Tayang pada Katalog ElektronikSTATISTIKLEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHBanyaknya produk yang telah tayang di Katalog Elektronik pada periode tertentu.produkYaYaYaYaYa
286005.01.0151
    • RKP 2025;
  1. -
Jumlah Putusan Perkara KonstitusiSTATISTIKMAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIABanyaknya putusan suatu perkara konstitusi yang diajukan oleh pemohon dan telah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik, diperiksa dan diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim,...DokumenYaYaYaYaYa
286105.01.0152
    • RKP 2025;
  1. -
Jumlah Putusan Perkara Pengujian Undang-UndangSTATISTIKMAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIABanyaknya putusan untuk menyelesaikan suatu perkara pengujian undang-undang yang diajukan oleh pemohon dan telah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik, diperiksa dan diputuskan d...DokumenYaYaYaYaYa
286205.01.0153
    • RKP 2025;
  1. -
Jumlah Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) BersyaratSTATISTIKMAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIABanyaknya putusan bersyarat suatu perkara pengujian undang-undang yang diajukan oleh pemohon dan telah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik, diperiksa dan diputuskan dalam rapat...DokumenYaYaYaYaYa
286310.04.0028
    • DP 2024;
  1. -
Jumlah Register Pemohon Informasi Layanan PublikSTATISTIKMAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYATBanyak permohonan informasi publik yang telah diterima atau dicatat oleh MPR RI.buahYaYaYaYaYa
286402.11.0052
    • RPJPN 2025-2045;
  1. -
Jumlah Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN)STATISTIKKEMENTERIAN PARIWISATABanyaknya Dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan yang komprehensif untuk suatu kawasan destinasi pariwisata nasional, yang ditetapkan oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman...DokumenYaTidakTidakTidakTidak
286507.05.0236
    • DP 2024;
  1. -
Jumlah rumah rusak akibat bencanaSTATISTIKBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANAJumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDBUnitYaYaYaYaYa
286606.02.0120
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Jumlah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI)STATISTIKBADAN GIZI NASIONALDefinisi : Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) adalah SPPI yang telah selesai menjalankan pendidikan dan sudah ditempatkan Rumus : Dihitung jumlah SPPI di suatu wilayah administrasi terten...Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI)YaYaYaYaYa
286709.03.0082
    • RPJPN 2025-2045;
  1. -
Jumlah sebaran aset Infrastruktur diwilayah penerima Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi PascabencanaSTATISTIKBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANASim aset adalah aplikasi yag digunakan untuk memetakan penyebaran aset hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diperoleh melalui dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi BNPB lengkap denga...Jumlah daerah (provinsi, kabupaten, atau kota)YaYaYaYaYa
286806.01.0300
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Jumlah sekolah dengan kasus indikasi keracunan makananSTATISTIKBADAN GIZI NASIONALDefinisi : Jumlah sekolah dengan indikasi keracunan pangan Rumus : Jumlah sekolah yang menjawab "Ada" pada pertanyaan "Apakah terdapat Indikasi keracunan selama pelaksanaan MBG" di Kuesioner Survei K...SekolahYaYaYaYaYa
286909.03.0083
    • DP 2024;
  1. -
Jumlah Sistem Mitigasi Multiancaman Bencana (MHEWS) terpaduSTATISTIKBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANAJumlah Sistem Mitigasi Multiancaman Bencana (MHEWS) terpaduAlatYaYaYaYaYa
287002.01.0092
    • DP 2024;
  1. -
Jumlah Standar Nasional Indonesia (SNI)STATISTIKBADAN STANDARDISASI NASIONALBanyaknya persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, yang dirancang untuk memastikan kualitas, keselamatan, dan kepatuhan barang, jasa, proses, sistem, dan personel yang ditetapkan oleh badan yan...DokumenYaYaYaYaYa
287109.04.0033
    • DP 2024;
  1. -
Jumlah tata kelola informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah yang terintegrasi sesuai asas-asas keterbukaan informasi publikSTATISTIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALTata kelola informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah yang terintegrasi sesuai asas-asas keterbukaan informasi publikJumlah tata kelolaYaTidakYaYaYa
287209.01.0044
    • Permendagri 9/2025;
  1. -
Jumlah Temuan dan Saran atas Pengawasan Inspektorat Jenderal pada Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola PerbatasanSTATISTIKKEMENTERIAN DALAM NEGERIJumlah temuan dan saran atas audit ketaatan dan kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal pada satuan kerja Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.Temuan dan saranYaYaYaYaYa
287309.01.0045
    • PP 12/2017;
  1. -
Jumlah Temuan dan Saran atas Pengawasan Inspektorat Jenderal pada ProvinsiSTATISTIKKEMENTERIAN DALAM NEGERIJumlah temuan dan saran atas pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal pada pemerintah daerah provinsi.Temuan dan saranYaYaYaYaYa
287409.01.0046
    • Permendagri 8/2023;
  1. -
Jumlah Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat berdasarkan Jenis Tindak LanjutSTATISTIKKEMENTERIAN DALAM NEGERIJumlah tindak lanjut pengaduan masyarakat yang telah dilakukan berdasarkan jenis tindak lanjut.Tindak LanjutYaYaYaYaYa
287509.03.0084
    • DP 2024;
  1. -
Jumlah total pelanggan jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband)STATISTIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALJumlah pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband)jumlah pelangganYaTidakYaYaYa
287605.01.0154
    • DP 2023;
  1. -
Jumlah Transaksi Fidusia berdasarkan jenis transaksi (pendaftaran, perubahan, perbaikan, penghapusan dan layanan unduh data) per tahunSTATISTIKKEMENTERIAN HUKUMMerupakan Jumlah Permohonan Pendaftaran Fidusia yang sudah menjadi SertifikatSertifikatYaYaYaYaYa
287702.02.0078
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Jumlah usaha e-commerce di Pulau KalimantanSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKJumlah usaha e-commerce di Pulau KalimantanUnitYaYaYaYaYa
287802.02.0079
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Jumlah usaha e-commerce di Pulau Papua-MalukuSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKJumlah usaha e-commerce di Pulau Papua-MalukuUnitYaYaYaYaYa
287902.02.0080
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Jumlah usaha e-commerce di Pulau SulawesiSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKJumlah usaha e-commerce di Pulau SulawesiUnitYaYaYaYaYa
288002.10.0041
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terlibat sebagai vendor dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG)STATISTIKBADAN GIZI NASIONALDefinisi : Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terlibat secara aktif sebagai supplier/vendor yang melakukan transaksi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rumus : Dihitung dar...Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)YaYaYaYaYa
288109.06.0102
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Jumlah Verifikasi Laporan dan Pengaduan MasyarakatSTATISTIKKOMISI PEMBERANTASAN KORUPSIMengacu pada KUHAP Pasal 1 butir nomor 24 : Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah...LaporanYaYaYaYaYa
288205.01.0155
    • DP 2023;
  1. -
Jumlah wilayah kerja instansi penegak hukum yang mengimplementasikan SPPT TISTATISTIKKEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATANBanyaknya wilayah kerja yang mengimplementasikan Sistem Pertukaran data perkara pidana secara elektronik antar lembaga penegak hukum.wilayahYaYaYaYaYa
288302.02.0081
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap Produk Domestik Bruto NasionalSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKKontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap Produk Domestik Bruto NasionalpersenYaYaYaYaYa
288403.01.0110
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Tingkat aksesibilitas jalan jalur utama daerah tertinggal dan perbatasanSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMTotal panjang jalan yang telah dibangun Pemerintah dibagi dengan total luas wilayah daratan Indonesia (km/100 km2) sesuai KP.03.01.01 - 01.km/100 km2YaYaYaYaYa
288507.05.0237
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Laju Pertumbuhan Timbulan SampahGEOSPASIALKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPLaju pertumbuhan timbulan sampah adalah peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan per waktu.JumlahYaYaYaYaYa
288603.06.0047
    • UU 5/1960;
    • Permen ATR/Kepala BPN 16/2021;
  1. -
Luas Tanah Hak Guna BangunanSTATISTIKKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALTotal luasan bidang-bidang tanah yang telah diberikan dan didaftarkan dengan status Hak Guna Bangunan (HGB)hektarYaYaYaYaYa
288702.02.0082
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Nilai Harga Rata-Rata Barang Kebutuhan PokokSTATISTIKKEMENTERIAN PERDAGANGANNilai Harga Rata-Rata Barang Kebutuhan Pokok merupakan sumber data utama dalam penyusunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang dirilis setiap minggu melalui kolaborasi antara Kementerian Perdagangan,...rupiahYaYaYaYaYa
288802.06.0050
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Nilai Investasi Kelautan dan PerikananSTATISTIKKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANTindakan penanaman modal usaha sektor kelautan dan perikanan dengan tujuan mendapatkan profit atau keuntungan. Yang dimaksud usaha kelautan dan perikanan adalah: 1) usaha penangkapan ikan, 2) usaha pe...triliun rupiahTidakYaYaYaYa
288902.02.0083
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Nilai Jumlah Transaksi E-CommerceSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKPersentase Peningkatan Nilai Transaksi Perdagangan Melalui Sistem ElektronikrupiahYaYaYaYaYa
289009.06.0103
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Nilai Objek GratifikasiSTATISTIKKOMISI PEMBERANTASAN KORUPSIJumlah Nilai Objek gratifikasi yang dilaporkan pada laporan gratifikasiObjek GratifikasiYaYaYaYaYa
289102.02.0084
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Nilai Pembelian Antar Provinsi di Pulau Bali-NusraSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau Bali-NusrarupiahYaYaYaYaYa
289202.02.0085
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Nilai Pembelian Antar Provinsi di Pulau JawaSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau JawarupiahYaYaYaYaYa
289302.02.0086
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Nilai Pembelian Antar Provinsi di Pulau KalimantanSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau KalimantanrupiahYaYaYaYaYa
289402.02.0087
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Nilai Pembelian Antar Provinsi di Pulau Papua MalukuSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau Papua-MalukurupiahYaYaYaYaYa
289502.02.0088
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Nilai Pembelian Antar Provinsi di Pulau SulawesiSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau SulawesirupiahYaYaYaYaYa
289602.02.0089
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Nilai Pembelian Antar Provinsi di Pulau SumateraSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau SumaterarupiahYaYaYaYaYa
289709.02.0099
    • RPJPN 2025-2045;
  1. -
Nilai pembiayaan investasi (untuk BUMN, BLU, dan tujuan lainnya)STATISTIKKEMENTERIAN KEUANGANMerupakan rincian realisasi pembiayaan investasi yang dikeluarkan pemerintah untuk mendukung BUMN, Badan Layanan Umum (BLU), atau proyek strategis lainnya yang memiliki dampak ekonomi. Data ini pentin...rupiahYaYaYaYaYa
289809.02.0100
    • DP 2024;
  1. -
Nilai Pencadangan Paket Produk Dalam Negeri dalam Perencanaan Pengadaan Barang/JasaSTATISTIKLEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHNilai yang direncanakan untuk dibelanjakan oleh pemerintah dalam kegiatan pengadaan barang/jasa yang diperuntukkan bagi produk dalam negeri.rupiahYaYaYaYaYa
289909.02.0101
    • DP 2024;
  1. -
Nilai Pencadangan Paket Usaha Mikro dan Kecil dalam Perencanaan Pengadaan Barang/JasaSTATISTIKLEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHNilai yang direncanakan untuk dibelanjakan oleh pemerintah dalam kegiatan pengadaan barang/jasa yang diperuntukkan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil.rupiahYaYaYaYaYa
290009.02.0102
    • DP 2024;
  1. -
Nilai Perencanaan dan Realisasi Pengadaan Barang/JasaSTATISTIKLEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHNilai yang direncanakan untuk dibelanjakan oleh pemerintah dan nilai realisasi pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan dibiayai melalui Anggaran Pendapat...rupiahYaYaYaYaYa
Showing 2,851-2,900 of 2,950 items.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
03.01.0039
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sebaran Lokasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) skala 1:50.000Sistem Penyediaan Air Minum merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum. (Permen PUPR No. 27 Tahun 2016)UnitKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANPekerjaan Umum
03.01.0040
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sebaran Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) skala 1:50.000Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan (Permen PU No. 3 Tahun 2013)UnitKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANPekerjaan Umum
07.05.0144
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sebaran Mata Air- Peta mata air merupakan data mata air yang diperoleh melalui kegiataninventarisasi kerusakan mata air, yang berisi informasi lokasi mata air danhasil penilaian kerusakan mata air hasil formulasi...-KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasGEOSPASIAL-BELUM DAPAT DITENTUKANLingkungan Hidup
05.02.0019
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sebaran Objek Vital Nasional Skala 1:50.000Data Objek Dilaporkan Terkait objek yg telah bekerja sama dengan polri dalam pemberian bantuan pengamanan dalam bentuk jasa sistem manajemen pengamanan.Objek VitalKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANKeamanan
03.03.0046
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sebaran Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan skala 1:50.000Data sebaran lokasi Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan adalah data yang menggambarkan lokasi-lokasi pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan di suatu wilayah. Data ini dapat digunakan untuk...-KEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANTransportasi
03.03.0047
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sebaran Pelabuhan Umum skala 1:50.000Data sebaran lokasi pelabuhan adalah data yang menggambarkan lokasi-lokasi pelabuhan di suatu wilayah. Data ini dapat digunakan untuk mengetahui tingkat konektivitas suatu wilayah dengan wilayah lain...-KEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANTransportasi
07.02.0016
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sebaran Pembangkit Listrik skala 1:50.000Data Sebaran pembangkit Listrik Di indonesia yang diperoleh dengan metode survei lapangan, dan laporan badan usaha-KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000BELUM DAPAT DITENTUKANEnergi
06.02.0054
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sebaran Pengangguran TerbukaSebaran Penggangguran / Pencari Kerja-KEMENTERIAN KETENAGAKERJAANPrioritasGEOSPASIAL-Nasional, provinsiTAHUNANKetenagakerjaan
07.03.0057
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sebaran Penyelesaian Sengketa KehutananInformasi penyelesaian sengketa dalam rangka penataan kawasan hutan-KEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasGEOSPASIAL-BELUM DAPAT DITENTUKANKehutanan
07.05.0146
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sebaran Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar PengadilanInformasi Spasial Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan-KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasGEOSPASIAL-BELUM DAPAT DITENTUKANLingkungan Hidup
07.05.0147
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sebaran Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui PengadilanInformasi Spasial Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui Pengadilan-KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasGEOSPASIAL-BELUM DAPAT DITENTUKANLingkungan Hidup
03.03.0048
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sebaran Perpotongan Perlintasan Sebidang pada Jaringan Rel Kereta ApiData Sebaran Perpotongan Perlintasan Sebidang adalah data perpotongan antara jalan dengan jalur kereta api-KEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasGEOSPASIAL-BELUM DAPAT DITENTUKANTransportasi
05.01.0160
    • UU 8/2010
  1. -
Peta Sebaran Peserta Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)Sebaran Peserta yang mengikuti pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) yang diselenggarakan oleh PPATKOrangPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANPrioritasGEOSPASIAL-Wilayah administrasi: Provinsi; Jenis Pemangku KepentinganTAHUNANHukum
05.01.0159
    • UU 8/2010
  1. -
Peta Sebaran Pihak Pelapor yang terdaftar pada aplikasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme PPATKSebaran Jumlah Pihak Pelapor yang terdaftar pada aplikasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme PPATKPihak PelaporPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANPrioritasGEOSPASIAL-Provinsi; Kelompok Industri Pihak PelaporTAHUNANHukum
02.06.0017
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sebaran Posikandu skala 1:5.000 - 1:250.000Informasi geospasial terkait Peta Sebaran Posikandu skala 1:5.000 - 1:250.000ProvinsiKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasGEOSPASIAL-1:5.000 - 1:250.000TAHUNANPerikanan
02.06.0018
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sebaran Produsen Benih (Unit Pembenihan Rakyat, Hatchery dan Kebun Bibit Rumput Laut) skala 1:50.000IGT Peta Sebaran Produsen Benih (Unit Pembenihan Rakyat, Hatchery dan Kebun Bibit Rumput Laut) skala 1:50.000ProvinsiKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANPerikanan
02.06.0019
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sebaran Produsen Obat Ikan skala 1:5.000 - 1:250.000Informasi geospasial terkait Peta Sebaran Produsen Obat Ikan skala 1:5.000 - 1:250.000ProvinsiKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasGEOSPASIAL-1:5.000 - 1:250.000TAHUNANPerikanan
02.06.0020
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sebaran Produsen Pakan Ikan skala 1:5.000-1:250.000Informasi Geospasial terkait Peta Sebaran Produsen Pakan Ikan skala 1:5.000-1:250.000ProvinsiKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasGEOSPASIAL-1:5.000 - 1:250.000TAHUNANPerikanan
05.01.0158
    • UU 8/2010
  1. -
Peta Sebaran Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT)Sebaran Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) IndeksPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANPrioritasGEOSPASIAL-Jenis Tindak Pidana Asal; Kategori Pelaku Tindak Pidana; Kelompok Industri Pihak Pelapor; Provinsi; TipologiLIMA TAHUNANHukum
07.05.0148
    • Kepka BIG 115/2025
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sebaran Sampel Sedimen Core Skala 1:100.000Sebaran sedimen permukaan dasar laut. Faktor oseanografi yang berperan dalam distribusi sedimen di suatu perairan adalah arus, khususnya terhadap sedimen tersuspensi (suspended sediment) (Purnawan et...-KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasGEOSPASIAL-1:100.000TAHUNANLingkungan Hidup
07.03.0058
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sebaran Satwa DilindungiInformasi Kawasan Sebaran Satwa Dilindungi-KEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasGEOSPASIAL-BELUM DAPAT DITENTUKANKehutanan
07.05.0149
    • Kepka BIG 115/2025
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sebaran Sedimen Permukaan Dasar Laut Skala 1:250.000Sebaran sedimen permukaan dasar laut. Faktor oseanografi yang berperan dalam distribusi sedimen di suatu perairan adalah arus, khususnya terhadap sedimen tersuspensi (suspended sediment) (Purnawan et...-KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasGEOSPASIAL-1:250.000TAHUNANLingkungan Hidup
03.03.0050
    • Kepka BIG 115/2025
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sebaran Stasiun Kereta Api skala 1:50.000Data sebaran stasiun kereta api adalah data tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.-KEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000BELUM DAPAT DITENTUKANTransportasi
03.03.0051
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sebaran Stasiun Radio Pantai (SROP) skala 1:50.000Data Sebaran Stasiun Radio Pantai (SROP) adalah data yang menggambarkan lokasi-lokasi sarana bantu navigasi pelayaran yang digunakan untuk pelayanan komunikasi radio antara kapal dengan kapal, kapal...-KEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANTransportasi
10.03.0060
    • Kepka BIG 115/2025
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sebaran Status Perkembangan DesaPeta Sebaran Status Perkembangan Desa merupakan data geospasial untuk memetakan status perkembangan Desa berdasarkan Indeks Desa-KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALPrioritasGEOSPASIAL-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANKewilayahan
03.06.0038
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sebaran Tanah Objek Reforma AgrariaInformasi geospasial mengenai sebaran tanah yang menjadi objek reforma agraria, mencakup tanah yang dialokasikan untuk reforma agraria.SkalaKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALPrioritasGEOSPASIAL-skala menyesuaikan AOIBELUM DAPAT DITENTUKANPertanahan
07.02.0017
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sebaran Terminal Bahan Bakar Minyak dan Terminal Liquefied Petroleum Gas (LPG) skala 1:50.000Terminal BBM adalah tempat atau terminal untuk menyimpan bahan bakar minyak atau hasil olahan yang dimiliki oleh Badan Usaha untuk dikomersialkan. Terminal LPG adalah tempat atau terminal untuk...-KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANEnergi
03.03.0052
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sebaran Terminal Barang Internasional (TBI) skala 1:50.000Data Sebaran Terminal Barang Internasional (TBI) adalah data yang menggambarkan lokasi-lokasi tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang,...-KEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANTransportasi
03.03.0053
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sebaran Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) skala 1:50.000Data Sebaran Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) adalah data yang menggambarkan lokasi-lokasi terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan...-KEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANTransportasi
03.03.0054
    • SK KaBIG 16/2023
    • UU 25/2004
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sebaran Terminal Tipe A skala 1:50.000Data sebaran lokasi terminal adalah data yang menggambarkan lokasi-lokasi terminal tipe A di suatu wilayah. Data ini dapat digunakan untuk mengetahui tingkat konektivitas suatu wilayah dengan wilayah...-KEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANMembutuhkan dukungan data berupa terminal tipe B dan CTransportasi
03.03.0055
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sebaran Terowongan Kereta ApiData sebaran ruas rel kereta api yang terletak di bawah permukaan air dan/atau di bawah permukaan tanah-KEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasGEOSPASIAL-BELUM DAPAT DITENTUKANTransportasi
03.03.0056
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sebaran Titik Halte Sungai-Danau skala 1:50.000Data Sebaran Titik Halte Sungai-Danau adalah data yang menggambarkan lokasi-lokasi fasilitas berupa tempat pemberhentian sementara untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang di antara...-KEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANTransportasi
03.03.0057
    • SK KaBIG 16/2023
  1. -
Peta Sebaran Titik Rambu Sungai-Danau skala 1:50.000Data Sebaran Titik Rambu Sungai-Danau adalah data yang menggambarkan lokasi-lokasi fasilitas berupa tanda-tanda dalam bentuk tertentu yang memuat lambang, huruf, angka, dan/atau perpaduan di...-KEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANTransportasi
03.03.0058
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sebaran Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) skala 1:50.000Data Sebaran Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) adalah data yang menggambarkan lokasi-lokasi Unit kerja di bawah Kementerian Perhubungan yang melaksanakan tugas pengawasan muatan...-KEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANTransportasi
03.03.0059
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sebaran Vessel Traffic Service (VTS) skala 1:50.000Data Sebaran Vessel Traffic Service (VTS) adalah data yang menggambarkan lokasi-lokasi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah yang memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan lalu lintas kapal...-KEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANTransportasi
07.05.0150
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Perpres 93/2019
    • Perka BMKG 20/2015
    • UU 31/2009
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Seismisitas Indonesia Skala 1:50.000Pusat gempabumi yang terjadi di wiliayah Indonesia dalam periode waktu tertentu (tahunan)kilometerBADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKAPrioritasGEOSPASIALS075012Terbatas1:50.000BULANANLingkungan Hidup
07.04.0030
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sertipikasi Hak Atas Tanah di Pulau-Pulau Kecil dan Terluar skala 1:5.000-1:250.000IGT Sertipikasi Hak Atas Tanah di Pulau-Pulau Kecil dan Terluar merupakan informasi geospasial yang berisikan tentang area tanah di pulau-pulau kecil dan terluar yang telah dikuasai oleh Pemerintah...PulauKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasGEOSPASIALS032014Terbuka1:5.000 - 1:250.000TAHUNANKelautan
07.05.0153
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Status Mutu Air skala 1:250.000Peta Status Mutu Air skala 1:250.000-KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasGEOSPASIAL-1:250.000TAHUNANLingkungan Hidup
07.05.0154
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sumber Daya Bitumen Padat dan Tar Sand IndonesiaPeta yang menggambarkan sebaran titik lokasi sumber daya bitumen padat dan Tar Sand berdasarkan hasil survei PSDMBP dan evaluasi laporan eksplorasi pelaku usaha.-KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasGEOSPASIAL-BELUM DAPAT DITENTUKANLingkungan Hidup
07.05.0155
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sumber Daya GambutPeta yang menggambarkan sebaran titik lokasi sumber daya Gambut dari hasil survei Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi (PSDMBP)-KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasGEOSPASIAL-BELUM DAPAT DITENTUKANLingkungan Hidup
07.02.0018
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sumber Daya Gas Metana Batubara IndonesiaPeta yang menggambarkan sebaran titik lokasi sumber daya Gas Metana Batubara yang diestimasi berdasakan data batubara dan kandungan gas pada batubara dari hasil survei Pusat Sumber Daya Mineral,...-KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasGEOSPASIAL-BELUM DAPAT DITENTUKANEnergi
07.05.0156
    • Kepka BIG 115/2025
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sumber Daya Mineral Kelautan Skala 1:5.000.000Peta yang menggambarkan Lokasi sumber daya mineral kelautan dan Sampel mineral laut yang mencakup kandungan mineral pada sedimen di lepas pantai yang hubungannya dengan batuan sumbernya-KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasGEOSPASIAL-1:5.000.000TAHUNANLingkungan Hidup
03.06.0040
    • Kepka BIG 115/2025
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Tanah Ulayat, minimal skala 1:50.000Informasi penguasaan atas tanah masyarakat hukum adatSkalaKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANPertanahan
07.05.0159
    • Kepka BIG 115/2025
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Tapak Lokal (Vs30)Peta sebaran nilai kecepatan gelombang geser rata-rata pada 30 meter teratas lapisan tanah (Vs30). Nilai Vs30 merepresentasikan kondisi geologi permukaan dan merupakan salah satu parameter penting...-KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasGEOSPASIAL-TAHUNANLingkungan Hidup
07.03.0060
    • Kepka BIG 115/2025
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPHP dan KPHL) skala 1:50.000KPHP adalah kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruhnya atau sebagian besar terdiri dari Kawasan Hutan ProduksiKPHL adalah kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruhnya...-KEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANKehutanan
03.03.0060
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Terminal Antar Lintas Batas Negara (ALBN) skala 1:50.000Peta Sebaran Terminal Antar Lintas Batas Negara (ALBN) skala 1:50.000-KEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANTransportasi
07.04.0031
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Terumbu Karang skala 1:50.000Peta terumbu karang terdiri dari fitur poligon yang di dalamnya berisi informasi tentang tutupan terumbu karang. terumbu karang yang mencakup tutupan komunitas karang, vegetasi lamun, vegetasi makro...NasionalKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000DUA TAHUNANKelautan
07.05.0073
    • SK KaBIG 16/2023
  1. -
Peta Tinggi Gelombang Skala 1:15.000.000 sampai dengan 1:20.000.00 tingkat NasionalPeta gelombang laut merepresentasikan arah dan tinggi gelombang laut yang diperbarui setiap satu bulanDerajat, MeterBADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKAPrioritasGEOSPASIALS075013Terbatas1:15.000.000 - 20.000.000TAHUNANLingkungan Hidup
02.04.0007
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Tutupan Kelapa Sawit Indonesia minimal skala 1:50.000IG tutupan kelapa sawit adalah informasi geospasial yang di dalamnya berisi informasi tentang area tutupan kelapa sawit, mutasitanaman, serta narna, kapasitas, dan posisi pabrik kelapa sawit. Sumber:...hektarKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasGEOSPASIALS018001Terbatas1:50.000TAHUNANPerkebunan
10.03.0061
    • Permenko Ekon 3/2024
  1. -
Peta Tutupan Lahan Time Series Tahun 2013-2025 Skala 1: 50.000 - 1.5.000 WIlayah Ibu Kota NusantaraPeta yang menampilkan tutupan lahan secara periodik dengan tingkat kedetailan yang tinggi, bentuk data SHP, dengan atribut koordinat dan luasan nya. Penutup Lahan adalah Penutup permukaan secara...-BADAN INFORMASI GEOSPASIALPrioritasGEOSPASIALS083006Terbuka1: 50.000 - 1.5.000TAHUNANKewilayahan
Showing 2,851-2,900 of 3,346 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
16318204.01.0026
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Anak Berusia 6 Bulan yang Mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif
Jumlah bayi usia 6 bulanPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN KESEHATANDirektorat Pelayanan Kesehatan KeluargaTotal jumlah bayi yang berusia tepat 6 bulan dalam suatu wilayah atau periode tertentu.Orang-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatanTERSEDIA
16318304.01.0027
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Anak Berusia 6 Bulan yang Mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif
Jumlah bayi usia 6 bulan mendapatkan ASI EksklusifPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN KESEHATANDirektorat Pelayanan Kesehatan Keluargajumlah bayi berusia kurang dari 6 bulan yang menerima Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif, yaitu hanya diberikan ASI tanpa tambahan makanan atau minuman lain, kecuali obat dan vitamin, sejak lahir...Orang-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatanTERSEDIA
16318404.01.0028
    • RPJMN 2025-2029
  1. Cakupan imunisasi bayi lengkap
Jumlah Bayi yang Bertahan Hidup (Surviving Infant)PrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN KESEHATANDirektorat ImunisasiJumlah bayi yang lahir hidup dan masih hidup hingga usia satu tahun dalam periode yang samaOrang-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatanTERSEDIA
16318504.01.0029
    • RPJMN 2025-2029
  1. Cakupan imunisasi bayi lengkap
Jumlah Bayi yang Mendapat Imunisasi Dasar LengkapPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN KESEHATANDirektorat ImunisasiJumlah bayi usia 0–11 bulan yang telah menerima semua vaksin dasar sesuai jadwal, yaitu:​ 1 dosis Hepatitis B 1 dosis BCG 4 dosis Polio tetes (bOPV) 1 dosis Polio suntik (IPV) 3 dosis DPT-HB-Hib...Orang-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatanTERSEDIA
16318603.01.007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah bendungan yang direhabilitasi
Jumlah bendungan yang direhabilitasiPrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDirektorat Bendungan dan Danau, Direktorat Bina Operasi dan PemeliharaanJumlah bendungan yang dikembalikan fungsi dan manfaatnya termasuk peningkatan pola operasi dan keamanan bendungan, penggantian instrumentasi, dan dam upgradingUnit-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPekerjaan UmumTERSEDIA
16318703.01.008
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah bendungan yang selesai dibangun
Jumlah bendungan yang selesai dibangunPrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDirektorat.....Banyaknya infrastruktur bendungan yang selesai dibangun dalam periode 2025-2029Unit-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPekerjaan UmumTERSEDIA
16318803.01.0003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah kumulatif tampungan air yang dikelola
Jumlah Bendungan yang Telah DibangunPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDirektorat Bendungan dan DanauTotal jumlah bendungan yang telah dibangun dan dikelola dalam suatu wilayah pada periode tertentuUnit-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPekerjaan UmumTERSEDIA
163189
    • Renstra Kemenimipas
  1. -
Jumlah berita negatif terkait 13 program akselerasi 2025Non PrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATANSekretariat Jenderaljumlah berita atau publikasi media massa yang bernada negatif(memberikan persepsi atau citra buruk) dan membahas salah satu atau lebih dari 13 program akselerasi yang dicanangkan pada tahun 2025.berita-13 program prioritasBULANANKomunikasiTERSEDIA
163190
    • Renstra Kemenimipas
  1. -
Jumlah berita positif terkait 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025Non PrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATANSekretariat JenderalJumlah berita atau publikasi media massa yang bernada positif (memberikan persepsi atau citra baik) dan membahas salah satu atau lebih dari 13 program akselerasi yang dicanangkan pada tahun 2025.berita-13 program prioritas Menteri Imigrasi dan PemasyarakatanBULANANKomunikasiTERSEDIA
163191
    • Renstra Kemenimipas
  1. -
Jumlah berita yang dipublikasikan melalui website kemenimipasNon PrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATANSekretariat JenderalJumlah berita yang dipublikasikan melalui website kemenimipasberita-asal beritaBULANANKomunikasiTERSEDIA
Showing 571-580 of 4,145 items.