Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
280105.01.0129
    • DP 2024;
  1. -
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (HP) terkait Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) yang disampaikan oleh PPATK kepada Penyidik/ Pemangku kepentinganSTATISTIKPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANBanyaknya laporan hasil penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional yang...LaporanYaYaYaYaYa
280205.01.0130
    • DP 2024;
  1. -
Jumlah Laporan Informasi Transaksi Keuangan yang disampaikan oleh PPATK kepada pemangku kepentinganSTATISTIKPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANBanyaknya laporan yang berisi profil atau keadaan diri orang perseorangan atau Korporasi, data keuangan, harta kekayaan, dan/atau keterangan lain yang dimiliki dan/atau diolah oleh PPATK sesuai kewena...LaporanYaYaYaYaYa
280309.01.0040
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Jumlah Inovasi Tematik Asta CitaSTATISTIKKEMENTERIAN DALAM NEGERIJumlah inovasi yang termasuk dalam delapan tema Asta Cita berdasarkan Indeks Inovasi Daerah (IID).InovasiYaYaYaYaYa
280405.02.0060
    • DP 2024;
  1. -
Jumlah instansi yang berpartisipasi aktif dalam sinergisitas penanggulangan terorismeSTATISTIKBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISMEIndikator ini menunjukkan proporsi instansi pemerintah yang aktif berpartisipasi dalam program sinergisitas penanggulangan terorisme, yaitu kolaborasi antar kementerian/lembaga dalam melaksanakan renc...persenYaYaYaYaYa
280509.04.0031
    • DP 2024;
  1. -
Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pendampingan dalam penyusunan masterplan smart citySTATISTIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALJumlah Kab/Kota yang mendapatkan pendampingan dalam penyusunan masterplan smart cityjumlah kab/kotaYaYaYaYaYa
280603.03.0285
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Jumlah Kecelakaan Transportasi yang Diinvestigasi oleh Komite Nasional Kecelakaan TransportasiSTATISTIKKEMENTERIAN PERHUBUNGANBanyaknya kejadian yang dialami masing masing moda transportasi (Lalu Lintas Angkutan Jalan, Pelayaran, Penerbangan, Perkeretaapian) yang diinvestigasi oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi.kejadianTidakYaYaYaYa
280704.02.0056
    • PerBNPP 3/2020;
  1. -
Jumlah Kejadian Bencana Alam di IndonesiaSTATISTIKBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANAJumlah kejadian bencana alam menurut jenisnya, yaitu: banjir, gempa bumi, tanah longsor, tsunami, dan angin (cuaca ekstrem) Note: banyaknya/jumlah bencana alam yang disajikan menurut jenisnya dan dim...kaliTidakYaYaYaYa
280803.05.0052
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Jumlah Kepala Desa Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/KotaSTATISTIKKEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALJumlah kepala desa berdasarkan jenis kelamin dan kabupaten/kotaOrangYaYaYaYaYa
280909.06.0095
    • DP 2024;
  1. -
Jumlah Keppres Pemberhentian Pejabat LainnyaSTATISTIKKEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARAIndeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Personel TNI dan PolriYaYaYaYaYa
281009.06.0096
    • DP 2024;
  1. -
Jumlah Keppres Pemberhentian Pejabat NegaraSTATISTIKKEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARAIndeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Personel TNI dan PolriYaYaYaYaYa
281109.06.0097
    • DP 2024;
  1. -
Jumlah Keppres Pengangkatan Pejabat LainnyaSTATISTIKKEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARAIndeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Personel TNI dan PolriYaYaYaYaYa
281209.06.0098
    • DP 2024;
  1. -
Jumlah Keppres Pengangkatan Pejabat NegaraSTATISTIKKEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARAIndeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Personel TNI dan PolriYaYaYaYaYa
281309.06.0099
    • DP 2024;
  1. -
Jumlah Keppres Pensiun Pejabat NegaraSTATISTIKKEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARAIndeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Personel TNI dan PolriYaYaYaYaYa
281409.03.0078
    • DP 2024;
  1. -
Jumlah konten negatif yang diblokirSTATISTIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALJumlah konten negatif yang diblokirjumlah konten negatifYaYaYaYaYa
281502.09.0032
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Jumlah koperasi yang terlibat sebagai vendor dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG)STATISTIKBADAN GIZI NASIONALDefinisi : Jumlah Koperasi yang terlibat secara aktif sebagai penyedia/vendor dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdasarkan kontrak atau kemitraan. Rumus : Dihitung dari jumlah koperasi yang s...KoperasiYaYaYaYaYa
281603.07.0061
    • DP 2024;
  1. -
Jumlah korban mengungsi per 100.000 orangSTATISTIKBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANAJumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orangOrangYaYaYaYaYa
281703.07.0062
    • DP 2024;
  1. -
Jumlah korban meninggal dan hilang akibat bencana per 100.000 orangSTATISTIKBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANAJumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orangOrangYaYaYaYaYa
281802.11.0050
    • RPJPN 2025-2045;
  1. -
Jumlah Kunjungan Wisatawan MancanegaraSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKBanyaknya perjalanan kurang dari enam bulan yang dilakukan oleh wisatawan mancanegara dalam wilayah Indonesia dengan tujuan bukan untuk sekolah atau bekerja, dengan mengunjungi objek wisata…KunjunganYaYaYaYaYa
281902.11.0051
    • RPJPN 2025-2045;
  1. -
Jumlah Kunjungan Wisatawan NusantaraSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKBanyaknya perjalanan kurang dari enam bulan yang dilakukan oleh penduduk dalam wilayah Indonesia dengan tujuan bukan untuk sekolah atau bekerja, dengan mengunjungi objek wisata komersial, dan/atau…KunjunganYaYaYaYaYa
282005.01.0131
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Jumlah Laporan GratifikasiSTATISTIKKOMISI PEMBERANTASAN KORUPSIBanyaknya laporan tentang penerimaan pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobata...LaporanYaYaYaYaYa
282102.01.0091
    • DP 2024;
  1. -
Jumlah Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN)STATISTIKBADAN STANDARDISASI NASIONALBanyaknya lembaga yang melakukan kegiatan menilai barang, jasa, sistem, proses, atau personal berdasarkan persyaratan acuan tertentu yang telah telah diakui secara formal oleh Komite Akreditasi Nasion...UnitYaYaYaYaYa
282209.04.0032
    • DP 2024;
  1. -
Jumlah lembaga penyiaran publik lokalSTATISTIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALJumlah lembaga penyiaran yang berstatus lembaga publik dan beroperasi di tingkat lokallembagaYaYaYaYaYa
282303.06.0045
    • UU 5/1960;
    • Permen ATR/Kepala BPN 16/2021;
  1. -
Jumlah Luas Tanah Hak MilikSTATISTIKKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALtotal luasan bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dengan status Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertanahanhektarYaYaYaYaYa
282403.06.0046
    • UU 5/1960;
  1. -
Jumlah Luas Tanah WakafSTATISTIKKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALtotal luasan bidang-bidang tanah yang telah diikrarkan sebagai wakafhektar; bidangYaYaYaYaYa
282509.03.0079
    • DP 2024;
  1. -
Jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digitalSTATISTIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALJumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digitaljumlah masyarakatYaYaYaYaYa
282605.01.0132
    • DP 2024;
  1. -
Jumlah Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara PPATK dengan Instansi/LembagaSTATISTIKPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANBanyaknya penandatanganan dokumen kerja sama resmi yang dilakukan penandatanganan oleh PPATK dengan pihak lain dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidan...DokumenYaYaYaYaYa
282705.01.0133
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Jumlah Objek GratifikasiSTATISTIKKOMISI PEMBERANTASAN KORUPSIRekapitulasi Objek Gratifikasi yang dilaporkan pada Laporan Gratifikasi, yang dapat disajikan berdasarkan Jenis Objek, Jenis Instansi, dan Status Kepemilikan Gratifikasi untuk periodesasi tertentu.Objek GratifikasiYaYaYaYaYa
282805.02.0061
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Jumlah Organisasi Kemasyarakatan di IndonesiaSTATISTIKKEMENTERIAN DALAM NEGERIJumlah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat secara sukarela, yang mempunyai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan, kebudayaan, lingkungan hidup, dan bidang lain yang...JumlahYaYaYaYaYa
282909.01.0041
    • Permendagri 9/2025;
  1. -
Jumlah Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah pada Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/KotaSTATISTIKKEMENTERIAN DALAM NEGERIJumlah Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah yang ada pada Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.OrangYaYaYaYaYa
283004.03.0059
    • RPJMN 2025-2029;
    • Permen PPPA 1/2025;
    • Perpres 186/2024;
    • UU 7/1984;
  1. -
Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Berdasarkan Jenis Kelamin, dan Pemerintahan Pusat dan DaerahSTATISTIKBADAN KEPEGAWAIAN NEGARAJumlah pejabat tinggi madya dan pratama berdasarkan jenis kelamin Pemerintahan Pusat: Kementerian/lembaga Pemerintahan Daerah: Provinsi/Kabupaten/KotaOrangYaYaYaYaYa
283104.03.0060
    • RPJMN 2025-2029;
    • Permen PPPA 1/2025;
    • Perpres 186/2024;
    • UU 7/1984;
  1. -
Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Berdasarkan Jenis Kelamin, dan Pemerintahan Pusat dan DaerahSTATISTIKBADAN KEPEGAWAIAN NEGARAJumlah dan persentase pejabat pratama berdasarkan jenis kelamin Pemerintahan Pusat: Kementerian/lembaga Pemerintahan Daerah: Provinsi/Kabupaten/KotaOrangYaYaYaYaYa
283205.01.0134
    • DP 2024;
  1. -
Jumlah Pemenuhan Keterangan Ahli terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) dari PPATKSTATISTIKPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANBanyaknya permintaan pemberian keterangan ahli pada tahap Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipenuhi PPATK terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU...Pemenuhan keterangan ahliYaYaYaYaYa
283309.03.0080
    • RPJPN 2025-2045;
  1. -
Jumlah PemProv/Pemda yang melaksanakan kegiatan Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi PascabencanaSTATISTIKBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANASistem aplikasi monitoring dan evaluasi (e-pelaporan) dibangun untuk mempermudah penyusunan dan peyampaian pelaporan bagi daerah penerima hibah rehabilitasi dan rekonstruksi serta mempermudah monitori...Jumlah daerah (provinsi, kabupaten, atau kota)YaYaYaYaYa
283409.06.0100
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Jumlah Penelaahan Laporan dan Pengaduan MasyarakatSTATISTIKKOMISI PEMBERANTASAN KORUPSIMengacu pada KUHAP Pasal 1 butir nomor 24 : Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah...LaporanYaYaYaYaYa
283509.01.0042
    • Peraturan BKN 5/2019;
  1. -
Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan berdasarkan BulanSTATISTIKKEMENTERIAN DALAM NEGERIJumlah penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan yang diajukan oleh pegawai Kementerian Dalam Negeri tiap bulan.Surat Keterangan Bebas TemuanYaYaYaYaYa
283609.06.0101
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Jumlah Penerimaan Laporan dan Pengaduan MasyarakatSTATISTIKKOMISI PEMBERANTASAN KORUPSIJumlah penerimaan laporan dan pengaduan masyarakat yang diterima melalui di media penerimaanLaporanYaYaYaYaYa
283705.01.0135
    • DP 2024;
  1. -
Jumlah Penerimaan Laporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT) Biasa, Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai, dan Pembawaan Uang Tunai MencurigakanSTATISTIKPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANBanyaknya laporan yang diterima PPATK terkait Pembawaan Uang Tunai dan/ atau Instrumen Pembayaran Lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro ke dalam atau ke luar Dae...LaporanYaYaYaYaYa
283805.01.0136
    • DP 2024;
  1. -
Jumlah Penerimaan Laporan Penundaan Transaksi (LPT )STATISTIKPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANBanyaknya dokumen berita acara yang diterima Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dari Pihak Pelapor Penyedia Jasa Keuangan terkait tindakan untuk tidak melaksanakan transaksi pengg...DokumenYaYaYaYaYa
283905.01.0137
    • DP 2024;
  1. -
Jumlah Penerimaan Laporan Penyedia Barang dan/atau Jasa (LTPBJ)STATISTIKPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANBanyaknya laporan yang diterima Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dari Pihak Pelapor Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain (PBJ) terkait transaksi yang dilakukan dengan Pengguna Jas...LaporanYaYaYaYaYa
284005.01.0138
    • DP 2024;
  1. -
Jumlah Penerimaan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)STATISTIKPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANBanyaknya transaksi keuangan yang memenuhi salah satu atau lebih unsur mencurigakan yang dilaporkan oleh Pihak Pelapor kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) LaporanYaYaYaYaYa
284105.01.0139
    • DP 2024;
  1. -
Jumlah Penerimaan Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari/Ke Luar Negeri (LTKL)STATISTIKPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANBanyaknya transaksi pemindahan sejumlah Dana dari luar wilayah Indonesia atau ke luar wilayah Indonesia yang dilaporkan oleh Pihak Pelapor kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK...LaporanYaYaYaYaYa
284205.01.0140
    • DP 2024;
  1. -
Jumlah Penerimaan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT)STATISTIKPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANBanyaknya laporan yang diterima Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dari Pihak Pelapor terkait Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam...LaporanYaYaYaYaYa
284309.01.0043
    • Permendagri 8/2023;
  1. -
Jumlah Pengaduan MasyarakatSTATISTIKKEMENTERIAN DALAM NEGERIJumlah pengaduan masyarakat yang diterima oleh Inspektorat Jenderal.PengaduanYaYaYaYaYa
284405.01.0141
    • DP 2024;
  1. -
Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Disampaikan kepada PPATKSTATISTIKPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANBanyaknya laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang disampaikan k...LaporanYaYaYaYaYa
284510.04.0027
    • DP 2024;
  1. -
Jumlah Pengelolaan Aspirasi Masyarakat dan Daerah MPRSTATISTIKMAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYATBanyak aspirasi masyarakat dan daerah yang dikumpulkan oleh Anggota MPR RI dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya untuk menyerap, mengelola, dan menindaklanjuti masukan dari rakyatnyabuahYaYaYaYaYa
284605.01.0142
    • DP 2023;
  1. -
Jumlah pengesahan Yayasan yang sudah terdaftar berdasarkan provinsiSTATISTIKKEMENTERIAN HUKUMBanyaknya total keseluruhan badan hukum yayasan yang merupakan suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan...DokumenYaYaYaYaYa
284709.03.0081
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Jumlah pengguna layanan aplikasi perizinan online siCANTIK CloudSTATISTIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALJumlah Instansi (K/L/D) dan pemohon yang menggunakan layanan Aplikasi Perizinan Online siCANTIK Cloud dalam memproses perizinan non berusaha dan non perizinan secara onlineJumlah Pengguna (Instansi K/L/D) dan pemohonYaYaYaYaYa
284805.01.0143
    • DP 2024;
  1. -
Jumlah Penyelenggaraan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)STATISTIKPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANBanyaknya kegiatan pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang yang diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi para pemangku kepentingan dalam upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidan...PelatihanYaYaYaYaYa
284905.01.0144
    • DP 2024;
  1. -
Jumlah Penyelenggaraan Seminar/Webinar Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT)STATISTIKPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANJumlah Penyelenggaraan Seminar/Webinar APUPPTSeminar APUPPTYaTidakYaYaYa
285003.05.0053
    • RPJMN 2025-2029;
    • Permen PPPA 1/2025;
    • Perpres 186/2024;
    • UU 7/1984;
  1. -
Jumlah Perangkat Desa (Sekretaris/Kaur/Kadus) Berdasarkan Jenis Kelamin, Jabatan dan Provinsi/Kabupaten/DesaSTATISTIKKEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALJumlah Perangkat Desa (Sekretaris/Kaur/Kadus) Berdasarkan Jenis Kelamin dan Provinsi/Kabupaten/Desa Jabatan: Sekretaris/Kaur/KadusOrangYaYaYaYaYa
Showing 2,801-2,850 of 2,950 items.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
07.05.0136
    • SK KaBIG 16/2023
    • UU 25/2004
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Risiko Bencana Letusan Gunung Api skala 1:250.000Risiko bencana letusan gunung api adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat letusan gunung api pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu. Letusan gunung api dapat menyebabkan berbagai dampak,...nilai indeks risiko (nilai 0-1)BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANAPrioritasGEOSPASIAL-1:250.000LIMA TAHUNANLingkungan Hidup
07.05.0137
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Risiko Bencana Likuefaksi skala 1:250.000likuefaksi adalah fenomena tanah menjadi jenuh sehingga kehilangan kekakuan karena adanya tegangan misalnya gempa bumi atau perubahan lain secara mendadak. daerah/tempat yang paling berisiko terjadi...nilai indeks risiko (nilai 0-1)BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANAPrioritasGEOSPASIAL-1:250.000LIMA TAHUNANLingkungan Hidup
07.05.0138
    • Kepka BIG 115/2025
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Risiko Bencana Penyakit Berpotensi KLB/WabahPeta risiko bencana penyakit berpotensi KLB / wabah adalah gambaran tingkat risiko bencana penyakit berpotensi KLB / wabah suatu daerah secara spasial dan non spasial berdasarkan kajian bahaya,...-BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANAPrioritasGEOSPASIAL-TAHUNANLingkungan Hidup
07.05.0139
    • SK KaBIG 16/2023
    • UU 25/2004
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Risiko Bencana Tanah Longsor skala 1:250.000Risiko bencana tanah longsor adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat tanah longsor pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu. Tanah longsor dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti...nilai indeks risiko (nilai 0-1)BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANAPrioritasGEOSPASIAL-1:250.000LIMA TAHUNANLingkungan Hidup
07.05.0140
    • Kepka BIG 115/2025
    • Kepka BIG 130/2025
    • SK KaBIG 16/2023
    • UU 25/2004
  1. -
Peta Risiko Bencana Tsunami skala 1:250.000Risiko bencana tsunami adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat tsunami pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu. Tsunami dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti gempa bumi di bawah...nilai indeks risiko (nilai 0-1)BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANAPrioritasGEOSPASIAL-1:250.000LIMA TAHUNANLingkungan Hidup
03.03.0036
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Ruang Udara Skala 1:50.000Data Ruang Udara adalah gambaran Ruang Udara yang dilayani navigasi penerbangan oleh indonesia pada wilayah udara Republik Indonesia selain wilayah udara yang pelayanan navigasi penerbangannya...-KEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANTransportasi
07.05.0141
    • SK KaBIG 16/2023
    • UU 31/2009
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sambaran Petir Skala 1:5.000.000Area yang menggambarkan jumlah sambaran petir tipe awan ke tanah (CG) di suatu wilayah di Indonesia dalam periode waktu tertentu (bulanan)Jumlah/ buahBADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKAPrioritasGEOSPASIALS075004Terbuka1:5.000.000BULANANLingkungan Hidup
03.03.0037
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) skala 1:50.000Data Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) adalah data yang menggambarkan lokasi-lokasi peralatan atau sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan...-KEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANTransportasi
02.02.0031
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sarana Distribusi Pedagang Besar Farmasi (PBF)Informasi Sebaran Saran Distribusi PBF-BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANPrioritasGEOSPASIAL-NasionalTAHUNANPerdagangan
09.03.0058
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sebaran Alumni PelatihanRepresentasi visual dalam bentuk peta yang menunjukkan distribusi geografis para alumni Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) tingkap I dan tingkat II, Pelatihan Kepemimpinan Pengawasa (PKP),...-LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARAPrioritasGEOSPASIAL-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANInformasi
10.04.0014
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sebaran Badan Usaha Milik DesaPeta Sebaran Badan Usaha Milik Desa merupakan data geospasial untuk memetakan sebaran Badan Usaha Milik Desa-KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALPrioritasGEOSPASIAL-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaBELUM DAPAT DITENTUKANDukung Lainnya
03.03.0038
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sebaran Bandara skala 1:50.000Data sebaran lokasi bandar udara adalah data yang menggambarkan lokasi-lokasi bandar udara di suatu wilayah. Data ini dapat digunakan untuk mengetahui tingkat konektivitas suatu wilayah dengan...-KEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANTransportasi
07.05.0142
    • Kepka BIG 115/2025
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sebaran Batulempung Bermasalah skala 1:100.000Gambaran daerah-daerah yang memiliki kendala geologi berupa tanah lunak dan batulempung bermasalah di Indonesia dalam skala provinsi-KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasGEOSPASIAL-1:100.000TAHUNANLingkungan Hidup
03.03.0039
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sebaran Daerah Rawan pada Jaringan Rel Kereta ApiSebaran rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu...-KEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasGEOSPASIAL-BELUM DAPAT DITENTUKANTransportasi
03.05.0016
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sebaran Daerah TertinggalPeta Sebaran Daerah Tertinggal merupakan data geospasial daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional-KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALPrioritasGEOSPASIAL-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Wilayah: KTI, KBIBELUM DAPAT DITENTUKANPembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal
07.02.0015
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sebaran Gardu Listrik skala 1:50.000Sebaran sub sistem dari sistem penyaluran (transmisi) tenaga listrik, atau merupakan satu kesatuan dari sistem penyaluran (transmisi) yang berfungsi untuk mentransformasikan daya listrik-KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANEnergi
02.06.0052
    • KepmenKP 75/2024
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sebaran Gudang Beku Komoditas Ikan skala 1:50.000informasi sebaran gudang beku ikanLokasiKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANPerikanan
07.05.0143
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sebaran Hotspot Pada LahanInformasi Sebaran Hotspot pada Lahan-KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasGEOSPASIAL-BELUM DAPAT DITENTUKANLingkungan Hidup
07.03.0055
    • Kepka BIG 115/2025
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sebaran Hotspot skala 1:250.000Informasi Sebaran Hotspot-KEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasGEOSPASIAL-1:250.000TAHUNANKehutanan
09.03.0059
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sebaran Ide InovasiRepresentasi visual dalam bentuk peta yang menunjukkan distribusi geografis ide-ide inovasi berdasarkan lokasi tertentu, seperti wilayah administratif, institusi, atau sektor, yang bertujuan untuk...-LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARAPrioritasGEOSPASIAL-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaBELUM DAPAT DITENTUKANInformasi
03.07.0032
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sebaran Indeks Pembangunan KeluargaIndeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi...Tanpa SatuanBADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONALPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANIdentifikasi dari Pembina Data Geospasial berdasarkan hasil sandingan matriks Renaksi IGT dan SK WalidataKependudukan
03.03.0040
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 115/2025
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sebaran Jaringan Rel Kereta Api skala 1:50.000Data sebaran lokasi stasiun adalah data yang menggambarkan lokasi-lokasi stasiun di suatu wilayah. Data ini dapat digunakan untuk mengetahui tingkat konektivitas suatu wilayah dengan wilayah lain...-KEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANTransportasi
03.03.0041
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sebaran Jembatan Kereta ApiData sebaran rel kereta api yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.-KEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasGEOSPASIAL-BELUM DAPAT DITENTUKANTransportasi
04.01.0160
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sebaran Jumlah PUS Peserta KB Menurut Metode KontrasepsiPersentase peserta KB Aktif (PA) MKJP adalah proporsi wanita kawin 15- 49 tahun (PUS) yang pada saat pengumpulan data sedang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang terhadap semua peserta KB...Tanpa SatuanBADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONALPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANIdentifikasi dari Pembina Data Geospasial berdasarkan hasil sandingan matriks Renaksi IGT dan SK WalidataKesehatan
02.06.0015
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sebaran Kampung Perikanan Budidaya skala 1:50.000Informasi geospasial terkait Peta Sebaran Kampung Perikanan Budidaya skala 1:50.000ProvinsiKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANPerikanan
03.03.0042
    • SK KaBIG 16/2023
    • PerBNPP 3/2020
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sebaran Kecelakaan KapalMerupakan sebaran pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada kecelakaan kapal dengan jenis sebagai berikut: a. Kapal tenggelam; b. Kapal terbakar; c. Kapal tubrukan; d. Kapal kandas; e. Kapal...LembarBADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGANPrioritasGEOSPASIAL-NasionalBULANANTransportasi
03.03.0043
    • SK KaBIG 16/2023
    • PerBNPP 3/2020
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sebaran Kecelakaan Penanganan KhususMerupakan sebaran operasi pencarian dan pertolongan pada penanganan Kecelakaan yang membutuhkan teknologi tertentu, sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tertentu, prosedur kerja tertentu...LembarBADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGANPrioritasGEOSPASIAL-NasionalBULANANTransportasi
03.03.0044
    • SK KaBIG 16/2023
    • PerBNPP 3/2020
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sebaran Kecelakaan PesawatMerupakan sebaran pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada kecelakaan pesawat udara dengan jenis sebagai berikut: a. Pesawat Udara jatuh; b. Pesawat Udara terbakar; c. Pesawat Udara...LembarBADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGANPrioritasGEOSPASIAL-NasionalBULANANTransportasi
02.01.0033
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sebaran Kegiatan Industri skala 1:50.000Peta Sebaran Kegiatan Industri skala 1:50.000petaKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000BELUM DAPAT DITENTUKANIndustri
04.01.0161
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sebaran Keluarga Berisiko StuntingKeluarga Berisiko Stunting adalah keluarga sasaran yang memiliki faktor risiko untuk melahirkan anak stunting, dengan keluarga sasaran terdiri dari pasangan usia subur, ibu hamil, keluarga dengan...Tanpa SatuanBADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONALPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000 – 1: 5.000TAHUNANIdentifikasi dari Pembina Data Geospasial berdasarkan hasil sandingan matriks Renaksi IGT dan SK WalidataKesehatan
02.06.0016
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sebaran Ketersediaan Calon Induk Ikan Skala 1:50.000IGT Peta Sebaran Ketersediaan Calon Induk Ikan skala 1:50.000ProvinsiKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANPerikanan
07.03.0056
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sebaran Klaster Inventarisasi Hutan Nasional skala 1:250.000Layer sebaran Plot Klaster kegiatan Enumerasi klaster Temporary Sample Plot dan Permanent Sample Plot (TSP/PSP) dalam rangka Inventarisasi Hutan Nasional (IHN) dengan tipe poin-KEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasGEOSPASIAL-1:250.000BELUM DAPAT DITENTUKANKehutanan
03.03.0045
    • SK KaBIG 16/2023
    • PerBNPP 3/2020
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sebaran Kondisi yang Membahayakan Jiwa ManusiaMerupakan sebaran operasi pencarian dan pertolongan pada Kondisi Membahayakan Manusia, antara lain: peristiwa kebakaran, orang tercebur, percobaan bunuh diri dengan menaiki menara atau gedung,...LembarBADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGANPrioritasGEOSPASIAL-NasionalBULANANTransportasi
05.01.0161
    • UU 8/2010
  1. -
Peta Sebaran Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) di IndonesiaSebaran Lokasi Kantor Cabang Pihak Pelapor yang Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada PPATKLaporanPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANPrioritasGEOSPASIAL-Provinsi; Kelompok Industri Pihak PelaporTAHUNANHukum
10.04.0015
    • Kepka BIG 115/2025
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sebaran Lokasi Akses Layanan Keuangan wilayah Indonesia pada skala 1:50.000Persebaran Lokasi Akses Keuangan-KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANDukung Lainnya
03.01.0034
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sebaran Lokasi Bendungan Eksisting dan Peta Sebaran Lokasi Bendungan Rencana skala 1:50.000Bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, dan beton, yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang, atau menampung lumpur...UnitKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANPekerjaan Umum
08.02.0003
    • Kepka BIG 115/2025
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sebaran Lokasi Cagar Budaya skala 1:50.000Peta sebaran lokasi cagar budaya adalah peta yang menunjukkan lokasi persebaran cagar budaya di seluruh indonesia. Data yang digunakan adalah data sebaran yang berdasarkan kepada dokumen Surat...-KEMENTERIAN KEBUDAYAANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANKebudayaan
04.01.0162
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sebaran Lokasi Fasilitas Pelayanan KesehatanFasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Jenis...-KEMENTERIAN KESEHATANPrioritasGEOSPASIAL-1:1.000.000BELUM DAPAT DITENTUKANKesehatan
03.01.0035
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sebaran Lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Peta Lokasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) skala 1:50.000Bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah (Permen PUPR No. 4 Tahun 2017) Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang...UnitKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANPekerjaan Umum
08.01.0023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sebaran Lokasi Madrasah dan PesantrenPenguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati,...-KEMENTERIAN AGAMAPrioritasGEOSPASIAL-BELUM DAPAT DITENTUKANAgama
03.01.0036
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sebaran Lokasi Pengaman Pantai skala 1:50.000Pengamanan pantai adalah upaya untuk melindungi dan mengamankan daerahpantai dan muara sungai dari kerusakan akibat erosi, abrasi, dan akresi (PUPR No.07/PRT/M/2015).meter (m)KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANPekerjaan Umum
03.01.0037
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sebaran Lokasi Pengendali Banjir skala 1:50.000Infrastruktur yang dirancang untuk mengurangi resiko dan dampak banjir di suatu wilayahUnitKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANPekerjaan Umum
03.01.0038
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 115/2025
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sebaran Lokasi Pengendalian SedimenBangunan air di sungai yang berfungsi sebagai penahan sedimen, tipe gravitasi atau tipe lainnya, yang dapat mengendalikan kecepatan, debit dan arah aliran sedimen, menampung sedimen baik secara tetap...UnitKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000 - 1:25.000TAHUNANPekerjaan Umum
06.05.0005
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sebaran Lokasi Prasarana dan Sarana Olahraga1. Prasarana Olahraga Prestasi adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pembinaan olahraga prestasi.2. Sarana Olahraga Prestasi adalah peralatan dan perlengkapan yang...-KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAPrioritasGEOSPASIAL-BELUM DAPAT DITENTUKANOlahraga
03.04.0009
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sebaran Lokasi Prasarana Sarana dan Utilitas Rumah Umum skala 1:50.000Bantuan Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Perumahan dan kawasan permukiman adalah bantuan pembangunan berupa penyediaan komponen prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan...Perumahan/PermukimanKEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANPerumahan
08.01.0024
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sebaran Lokasi Rumah IbadahMasjid adalah tempat ibadah umat Islam yang digunakan untuk shalat rawatib (lima waktu) dan shalat jum’at.-KEMENTERIAN AGAMAPrioritasGEOSPASIAL-BELUM DAPAT DITENTUKANAgama
03.04.0010
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sebaran Lokasi Rumah Khusus skala 1:50.000Penyediaan Rumah Khusus adalah pembangunan rumah khusus yang berbentuk rumah tunggal dan rumah deret dengan tipologi berupa rumah tapak atau rumah panggung berserta prasarana, sarana, dan utilitas...UnitKEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANPerumahan
03.04.0011
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sebaran Lokasi Rusun skala 1:50.000Peta sebaran lokasi rusunawa adalah peta yang menggambarkan lokasi-lokasi rusunawa di suatu wilayah. Rusunawa adalah singkatan dari rumah susun sederhana sewa. Rusunawa adalah salah satu upaya...towerKEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMANPrioritasGEOSPASIAL-1:30.000TAHUNANPerumahan
06.01.0134
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sebaran Lokasi Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Tinggi skala 1:50.000Peta Sebaran Lokasi Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Tinggi skala 1:50.000petaKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANPendidikan
06.01.0135
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Sebaran Lokasi Satuan Pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK Skala 1:50.000Peta sebaran lokasi satuan pendidikan pada SD, SMP, SMA, dan SMK skala 1:50.000petaKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANIdentifikasi dari Pembina Data Geospasial berdasarkan hasil sandingan matriks Renaksi IGT dan SK WalidataPendidikan
Showing 2,801-2,850 of 3,346 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
16317202.03.0005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Produktivitas pertanian per hektar per tahun
Jumlah Bantuan Traktor Roda 2PrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN PERTANIANDirektorat Alat dan Mesin Pertanian PrapanenJumlah penyaluran bantuan pemerintah berupa alat dan mesin pertanian prapanen traktor roda 2Unit-Kabupaten/KotaTAHUNANPertanianTERSEDIA
16317302.03.0006
    • RPJMN 2025-2029
  1. Produktivitas pertanian per hektar per tahun
Jumlah Bantuan Traktor Roda 4PrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN PERTANIANDirektorat Alat dan Mesin Pertanian PrapanenJumlah penyaluran bantuan pemerintah berupa alat dan mesin pertanian prapanen traktor roda 4Unit-Kabupaten/KotaTAHUNANPertanianTERSEDIA
16317402.03.0007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Produktivitas pertanian per hektar per tahun
Jumlah Bantuan Traktor Roda CrawlerPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN PERTANIANDirektorat Alat dan Mesin Pertanian PrapanenJumlah penyaluran bantuan pemerintah berupa alat dan mesin pertanian prapanen traktor roda crawlerUnit-Kabupaten/KotaTAHUNANPertanianTERSEDIA
16317503.03.020
    • SDGs
  1. Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi
Jumlah Barang yang Diangkut Moda Transportasi UmumPrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN PERHUBUNGANDirektorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Angkutan Udara, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta ApiJumlah barang yang diangkut dibagi berdasarkan moda transportasi: kereta api, pesawat, dan kapal.ton-NasionalTAHUNANTransportasiTERSEDIA
16317607.05.0018
    • SDGs
  1. Persentase Pengurangan dan Penghapusan Merkuri dari Baseline
Jumlah Baseline Merkuri yang Telah DitetapkanPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPDirektorat Pengelolaan Bahan Berbahaya dan BeracunJumlah awal penggunaan merkuri yang dijadikan acuan untuk pengurangan dan penghapusan di masa mendatangton-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANLingkungan HidupTERSEDIA
16317704.01.0021
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase bayi lahir premature (<37 minggu)
Jumlah bayi lahir < 37 mingguPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN KESEHATANDirektorat Pelayanan Kesehatan KeluargaJumlah bayi yang dilahirkan dengan usia kehamilan kurang dari 37 minggu.Orang-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatanTERSEDIA
16317804.01.0022
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase bayi lahir premature (<37 minggu)
Jumlah bayi lahir hidupPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN KESEHATANDirektorat Pelayanan Kesehatan KeluargaJumlah total bayi yang lahir hidup dalam periode dan wilayah yang sama.Orang-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatanTERSEDIA
16317904.01.0023
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Neonatal
Jumlah bayi usia 0–28 hari yang menerima pelayanan neonatal esensial lengkap sesuai standarPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN KESEHATANDirektorat Pelayanan Kesehatan KeluargaBayi yang mendapatkan minimal tiga kunjungan pelayanan kesehatan sesuai jadwal yang ditetapkan.Jumlah-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANKesehatanTERSEDIA
16318004.01.0024
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan yang Mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif
Jumlah bayi usia 0–5 bulan yang di-recallPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN KESEHATANDirektorat Pelayanan Kesehatan KeluargaTotal bayi dalam kelompok usia tersebut yang menjadi responden dalam survei dan ditanyakan tentang pemberian ASI dalam 24 jam terakhirindividu-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANKesehatanTERSEDIA
16318104.01.0025
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan yang Mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif
Jumlah bayi usia 0–5 bulan yang menerima ASI eksklusif dalam 24 jam terakhirPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN KESEHATANDirektorat Pelayanan Kesehatan KeluargaBayi yang hanya diberikan ASI tanpa tambahan makanan atau minuman lain dalam 24 jam terakhirindividu-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANKesehatanTERSEDIA
Showing 561-570 of 4,145 items.