Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
265109.05.016
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengendalian Program Prioritas Presiden dalam Penyelenggaraan Pembangunan Nasional;
Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengendalian Program Prioritas Presiden dalam Penyelenggaraan Pembangunan NasionalSTATISTIKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALTingkat Pemanfaatan Hasil Pengendalian Program Prioritas Presiden dalam Penyelenggaraan Pembangunan Nasional yaitu diukur antara lain melalui pemanfaatan rekomendasi, forum pengendalian, dan manajemen...persenYaYaYaYaYa
265208.02.0005
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM);
Tingkat Pemanfaatan PerpustakaanSTATISTIKPERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIAPersentase pemanfaatan perpustakaan secara luring dan daringpersenIndikator SIPD: 000410 - Indeks pembangunan literasi masyarakat 000860 - Indeks Pembangunan Literasi MasyarakatTidakYaYaYaYa
265305.02.046
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Tingkat pemenuhan Minimum Essential Police Equipment (MEPE);
Tingkat pemenuhan Minimum Essential Police Equipment (MEPE)STATISTIKKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAMEPE adalah peralatan dasar yang diperlukan oleh petugas Kepolisian untuk melakukan tugasnya dengan efektif dan aman yaitu perlatan pelindung pribadi, perangkat komunikasi, dan alat operasional lainny...UnitYaTidakYaYaYa
265406.02.061
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Tingkat Pengangguran Terbuka;
Tingkat Pengangguran TerbukaSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKTingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun...persenIndikator Utama Pembangunan - 15a.Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Indikator SIPD: 000032 - Tingkat Pengangguran Terbuka 000188 - Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. 000541 - Angka PengangguranYaYaYaYaYa
265506.01.098
    • SDGs;
  1. Tingkat pengarustamaan pendidikan kewarganegaraan global dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ke dalam (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru, dan (d) penilaian siswa;
Tingkat pengarustamaan pendidikan kewarganegaraan global dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ke dalam (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru, dan (d) penilaian siswaSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPengarusutamaan pendidikan kewargaan global (DikKG) dan pendidikan pembangunan berkelanjutan (DikPB) dalam sistem pendidikan yang berlaku di nasional dan subnasional. DikKG mencakup kesadaran global d...persenIndikator SIPD: 000149 - Pengarusutamaan pada semua jenjang pendidikan, (i) pendidikan kewargaandunia, (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia pada (a) kebijakan pendidikan nasional,(b) kurikulum, (c) pendidikan guru, (d) penilaian siswa. 000273 - Tingkat pengarusutamaan pendidikan warga negara global dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ke dalam (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru dan (d) asesmen siswa.YaYaYaYaYa
265607.05.0176
    • Perpres 78/2021;
  1. Persentase rekomendasi kebijakan terkait dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayah dengan ekosistem rentan;
Tingkat pengelolaan lingkungan, terDirektorat i dari: a) indeks kinerja pengelolaan sampah (IKPS); b) indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)STATISTIKKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPTingkat pengelolaan lingkungan merupakan indikator untuk mengukur kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah, mencakup keberlanjutan dan pengelolaan sumber daya alam. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah...skorYaYaYaYaYa
265706.01.099
    • SDGs;
  1. Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD Sederajat;
Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD SederajatSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKIndikator ini mengukur persentase anak dan remaja yang berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan yang sesuai dengan rentang usianya. Rentang usia yang termasuk dalam perhitungan ini adalah antara 1 sa...persenIndikator SIPD: 000141 - Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat.YaYaYaYaYa
265806.01.100
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SMA Sederajat;
Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SMA SederajatSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKIndikator ini mengukur persentase anak dan remaja yang berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan yang sesuai dengan rentang usianya. Rentang usia yang termasuk dalam perhitungan ini adalah antara 1 sa...persenIndikator SIPD: 000141 - Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat.YaYaYaYaYa
265906.01.101
    • SDGs;
  1. Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SMP Sederajat;
Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SMP SederajatSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKIndikator ini mengukur persentase anak dan remaja yang berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan yang sesuai dengan rentang usianya. Rentang usia yang termasuk dalam perhitungan ini adalah antara 1 sa...persenIndikator SIPD: 000141 - Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat.YaYaYaYaYa
266003.03.0065
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Tingkat Penyerapan Lulusan Pembentukan SDM Transportasi;
Tingkat Penyerapan Diklat Pembentukan SDM Transportasi Darat/Laut/Udara yang BerkompetensiSTATISTIKKEMENTERIAN PERHUBUNGANPersentase jumlah lulusan Diklat Pembentukan tahun (n-1) yang telah mendapat pekerjaan pada tahun n dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun dibandingkan dengan seluruh lulusan Diklat Pembentukan yang...persenTidakYaYaYaYa
266106.02.064
    • SDGs;
  1. Tingkat Setengah Penganggur;
Tingkat Setengah PenganggurSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKPekerja setengah pengangguran adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan (dahulu disebut sete...persenIndikator SIPD: 000189 - Tingkat setengah pengangguranYaYaYaYaYa
266206.02.0057
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Rasio Kewirausahaan;
Total Angkatan KerjaSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKPenduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, serta pengangguran.OrangIndikator Utama Pembangunan - 14b.Rasio kewirausahaan daerah (%) Indikator SIPD: 000029 - Rasio Kewirausahaan Daerah 000760 - Rasio KewirausahaanYaYaYaYaYa
266306.02.0058
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Rasio Kewirausahaan Perempuan;
Total Angkatan Kerja PerempuanSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKJumlah perempuan usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguranOrangYaYaYaYaYa
266402.07.0004
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Return on Asset (ROA) BUMN;
  2. Total Asset Turnover BUMN;
Total Aset BUMNSTATISTIKBADAN PENGATURAN BADAN USAHA MILIK NEGARAJumlah keseluruhan aset BUMN yang dimiliki perusahaan, termasuk aset lancar dan tidak lancar.rupiahYaYaYaYaYa
266509.02.0045
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Aset Wakaf Uang/PDB;
Total Aset Wakaf ProduktifSTATISTIKKEMENTERIAN AGAMAAkumulasi nilai aset wakaf yang dikelola secara produktif, termasuk wakaf uang dan aset lainnya yang menghasilkan manfaat ekonomirupiahTidakYaYaYaYa
266602.07.003
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Total Asset Turnover BUMN;
Total Asset Turnover BUMNSTATISTIKBADAN PENGATURAN BADAN USAHA MILIK NEGARATotal Asset Turnover Ratio merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan dari total asetnyakaliYaYaYaYaYa
266709.02.0046
    • SDGs;
  1. Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat;
Total Belanja Fungsi Perlindungan Sosial Pemerintah PusatSTATISTIKKEMENTERIAN KEUANGANJumlah anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk program dan kegiatan yang termasuk dalam fungsi perlindungan sosial, seperti bantuan sosial dan jaminan sosialtriliun rupiahIndikator SIPD: 000231 - Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusatYaYaYaYaYa
266803.03.0066
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Peningkatan Volume Angkutan Laut;
Total bongkar muat barang tahun berjalan dan tahun dasarSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKJumlah total barang yang dibongkar dan dimuat di seluruh pelabuhan Indonesia selama tahun berjalan.?tonYaYaYaYaYa
266903.01.0043
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Rasio potensi reduksi banjir oleh bendungan;
Total Debit Inflow Tahunan ke BendunganSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMJumlah total debit air yang masuk (inflow) ke bendungan selama satu tahunmeter kubik per detikYaYaYaYaYa
267003.01.0044
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Rasio potensi reduksi banjir oleh bendungan;
Total Debit Outflow Tahunan dari BendunganSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMJumlah total debit air yang dikeluarkan (outflow) dari bendungan selama satu tahunmeter kubik per detikYaYaYaYaYa
267103.05.0017
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
    • RPJMN 2025-2029;
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Desa Mandiri;
  2. Persentase Desa yang memiliki 100% rumah layak huni;
  3. Persentase Desa yang Mendapatkan Layanan Kesehatan;
Total desa yang dinilaiSTATISTIKKEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALjumlah keseluruhan desa yang telah dievaluasi atau dinilai berdasarkan indikator tertentu, seperti status perkembangan desa (mandiri, maju, berkembang, tertinggal, sangat tertinggal) atau kriteria lai...desaYaYaYaYaYa
267207.04.0036
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir;
Total Dokumen Materi Teknis yang DirencanakanSTATISTIKKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANJumlah total dokumen materi teknis yang direncanakan untuk disusun selama periode 2025-2029 untuk penataan ruang laut dan zonasi pesisir, yang menjadi target yang harus dicapai dalam jangka waktu ters...Jumlah DokumenTidakYaYaYaYa
267302.02.0036
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Ekspor Barang dan Jasa;
Total Ekspor Barang dan JasaSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKTotal nilai barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri dan dijual ke luar negeri dalam periode tertentumiliar rupiahIndikator SIPD: 000039 - Ekspor Barang dan JasaYaYaYaYaYa
267402.06.0024
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Proporsi Ekspor Produk Olahan Rumput Laut;
Total Ekspor Rumput LautSTATISTIKKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANMerupakan nilai total ekspor rumput laut dari Indonesia ke berbagai negara dalam periode tertentuUSD MiliarTidakYaYaYaYa
267507.05.0177
    • SDGs;
  1. Rasio Potensi Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
Total Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Tahun BerjalanSTATISTIKKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPJumlah total emisi GRK yang dilepaskan ke atmosfer dari seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah atau negara dalam satu tahun tertentu. GRK meliputi gas-gas seperti karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄...tonIndikator SIPD: 000272 - Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)YaYaYaYaYa
267604.01.0168
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase fasyankes melaksanakan pelayanan kesehatan penyakit akibat kerja;
Total Fasyankes PemerintahSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANJumlah total fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah yang teregistrasi.​UnitYaYaYaYaYa
267706.01.0137
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik;
Total guru agamaSTATISTIKKEMENTERIAN AGAMAJumlah keseluruhan guru agama dari semua agama yang terdaftar di bawah Kementerian AgamaOrangTidakYaYaYaYa
267802.06.0025
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman;
Total hasil tangkapan jenis ikanSTATISTIKKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANJumlah total tangkapan dari jenis ikan tertentu selama periode waktu yang ditentukantonIndikator SIPD: 000278 - Proporsi tangkapan jenis ikan laut yang berada dalam batasan biologis yang amanTidakYaYaYaYa
267905.02.0020
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase instansi yang berpartisipasi dalam sinergisitas penanggulangan terorisme;
Total Instansi TerkaitSTATISTIKBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISMEJumlah keseluruhan kementerian/lembaga yang diidentifikasi sebagai pihak terkait dalam upaya penanggulangan terorisme di IndonesianilaiYaYaYaYaYa
268009.06.0037
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase ASN dengan kompetensi digital optimal;
Total Jumlah ASN yang DiukurSTATISTIKKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIJumlah keseluruhan ASN yang menjadi responden dalam penilaian kompetensi digitalOrangTidakYaYaYaYa
268101.02.0023
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Dokumen Initial Memorandum yang selesai proses reviu dari Komite OECD (2025-2028);
Total Jumlah Dokumen IM yang diterima Sekretariat OECDSTATISTIKKEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANJumlah total dokumen Initial Memorandum yang diserahkan oleh Pemri dan diterima oleh Sekretariat OECD untuk proses reviu.​DokumenTidakYaYaYaYa
268209.03.0060
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase instansi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
Total Jumlah InstansiSTATISTIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALJumlah keseluruhan instansi pemerintah yang menjadi target koneksi ke JIPunit (jumlah instansi)YaYaYaYaYa
268305.01.0071
    • DP 2023;
  1. -
Total jumlah KI merek dan indikasi geografis (IG) yang dihasilkan oleh pelaku riset (perguruan tinggi, lembaga riset daerah, dan industri) per satu juta pendudukSTATISTIKKEMENTERIAN HUKUMTotal jumlah KI merek dan indikasi geografis (IG) yang dihasilkan oleh pelaku riset (perguruan tinggi, lembaga riset daerah, dan industri) per satu juta pendudukPermohonanYaTidakYaYaYa
268406.01.0138
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Total jumlah lulusan pendidikan tinggi vokasiSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGITotal jumlah lulusan dari program pendidikan tinggi vokasiOrangYaYaYaYaYa
268506.05.0006
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Olahragawan Pelatnas yang Berprestasi di Tingkat Regional/Internasional;
Total Jumlah Olahragawan PelatnasSTATISTIKKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAJumlah keseluruhan atlet yang mengikuti program Pelatihan Nasional (Pelatnas) dalam periode tertentu termasuk prestasi yang diperoleh setiap atlet di tingkat regional atau internasional. Prestasi yang...OrangYaYaYaYaYa
268604.01.0169
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Puskesmas dengan Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar;
Total jumlah Puskesmas yang teregistrasi dan laik operasional pada tahun yang samaSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANPuskesmas yang telah terdaftar secara resmi dan memenuhi syarat untuk beroperasipersenIndikator SIPD: 000774 - Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar. 000825 - Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standarYaYaYaYaYa
268706.01.0139
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar;
Jumlah satuan pendidikan formal dan nonformalSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHKeseluruhan jumlah satuan pendidikan formal dan nonformal yang terdaftar dan aktif dalam sistem pendidikan nasional.UnitYaYaYaYaYa
268806.01.0140
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase satuan pendidikan nonformal yang meningkat mutu pembelajarannya;
Total jumlah satuan pendidikan nonformal yang terdaftar dan aktif dalam sistem pendidikan nasional.STATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHJumlah satuan pendidikan nonformal yang terdaftar dan aktif dalam sistem pendidikan nasional.UnitYaYaYaYaYa
268909.06.0038
    • SDGs;
  1. Jumlah SDM Iptek (peneliti, perekayasa, dan dosen) pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi per satu juta penduduk;
Total Jumlah SDM di bidang IPTEKSTATISTIKBADAN KEPEGAWAIAN NEGARAJumlah sumber daya manusia yang bekerja di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, mencakup: Peneliti: PNS dengan jabatan fungsional peneliti yang bertugas melaksanakan penelitian, pengembangan, dan/a...OrangIndikator SIPD: 000218 - Jumlah sumber daya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (peneliti, perekayasa, dan dosen) pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi per satu juta pendudukYaYaYaYaYa
269001.02.0024
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase penyempurnaan standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang mendukung percepatan keanggotaan Indonesia ke OECD (2025- 2029);
Total Jumlah standar, kebijakan dan peraturan yang perlu disempurnakan Pemri berdasarkan hasil Rekomendasi OECDSTATISTIKKEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANJumlah total standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang diidentifikasi perlu disempurnakan oleh Pemerintah Indonesia sesuai dengan rekomendasi dari Komite OECD.​DokumenTidakYaYaYaYa
269106.03.0019
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase usaha e-commerce yang melakukan ekspor;
Total Jumlah Usaha E-CommerceSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKTotal keseluruhan usaha yang tergabung dalam sektor e-commerce, baik yang melakukan ekspor maupun tidakunit usahaYaYaYaYaYa
269209.04.0016
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase K/L/D yang mengimplementasikan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP);
Total K/L/D TargetSTATISTIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALJumlah keseluruhan instansi pemerintah pusat dan daerah yang menjadi target implementasi SPLPjumlah instansiYaYaYaYaYa
269305.03.0007
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase K/L/D dan Masyarakat yang mendapatkan penguatan HAM;
Total K/L/D yang Perlu Mendapatkan Penguatan HAM (TKLD)STATISTIKKEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIAJumlah keseluruhan Kementerian/Lembaga/Daerah yang seharusnya mendapatkan program penguatan HAM sesuai target pemerintah.InstansiYaYaYaYaYa
269401.01.0040
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Peningkatan Kemampuan Industri Pertahanan;
Total Komponen dalam AlpalhankamSTATISTIKKEMENTERIAN PERTAHANANTotal keseluruhan komponen yang digunakan dalam produksi Alpalhankam, termasuk komponen yang berasal dari dalam negeri maupun impor. Reff: https://pusdik.mkri.id/index.php?id=1061&page=web.Download2UnitTidakYaYaYaYa
269507.05.0178
    • SDGs;
  1. Persentase Limbah Cair yang Diolah Secara Aman;
Total Limbah Cair Industri yang dihasilkanSTATISTIKKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPTotal volume limbah cair industri yang dihasilkan dari kegiatan produksi (yang dilaporkan)m³/hariIndikator SIPD: 000169 - Persentase limbah cair industri cair yang diolah secara aman.YaYaYaYaYa
269602.03.0050
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Produksi Jagung;
Total Luas Area Panen JagungSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKTotal area panen untuk JagungHaProgram: 02.10-Swasembada Pangan. Kegiatan: 02.10.11-Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota), dengan penajaman di: Prov. Kalimantan Timur; Prov. Jawa Timur; Prov. Kalimantan Selatan; Prov. Sumatera Selatan; Prov. Sumatera Utara; Prov. Aceh (Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Tamiang); Prov. Bengkulu (Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Bengkulu Tengah); Prov. Sumatera Barat; Sulawesi Tengah; Sulawesi Tenggara (Bombana, Kolaka Timur, Konawe Selatan, Konawe); Sulawesi Selatan (Luwu Timur, Luwu, Luwu Utara, Wajo, Bone, Sinjai, Bulukumba, Sidenreng Rappang, Pinrang); Riau (Indragiri Hilir, Pelalawan, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti). Deskripsi: Ketersediaan pangan masih didominasi padi-padian; beras fluktuatif dan saat defisit dilakukan impor (429 ribu ton, 2023). Potensi pangan lokal besar namun belum optimal: produksi aneka umbi naik 0,63% (2019–2023) dengan kenaikan produktivitas rata-rata 1,33% (Kementan, 2024). Konsumsi sayur-buah masih rendah (PPH 2023: 5,5% dari ideal 6,0%) dan biaya pola makan sehat tinggi (>25% UMP DKI, 2017). Arah intervensi: pengembangan komoditas non-beras (aneka umbi, sayur, buah, jagung, sorgum) melalui on-farm/off-farm dan perhutanan berbasis masyarakat; penguatan lumbung pangan lokal sesuai agroekologi; serta bauran kebijakan untuk menurunkan harga/biaya pangan bergizi agar akses, diversifikasi konsumsi, dan ketahanan pangan meningkat. Indikator SIPD: 000639 - Jumlah Produksi JagungYaYaYaYaYa
269702.03.0051
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Produksi Padi;
Total Luas Area Panen PadiSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKTotal area panen untuk PadiHaProgram: 02.10-Swasembada Pangan. Kegiatan: 02.10.11-Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota), dengan penajaman di: Prov. Kalimantan Timur; Prov. Jawa Timur; Prov. Kalimantan Selatan; Prov. Sumatera Selatan; Prov. Sumatera Utara; Prov. Aceh (Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Tamiang); Prov. Bengkulu (Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Bengkulu Tengah); Prov. Sumatera Barat; Sulawesi Tengah; Sulawesi Tenggara (Bombana, Kolaka Timur, Konawe Selatan, Konawe); Sulawesi Selatan (Luwu Timur, Luwu, Luwu Utara, Wajo, Bone, Sinjai, Bulukumba, Sidenreng Rappang, Pinrang); Riau (Indragiri Hilir, Pelalawan, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti). Deskripsi: Ketersediaan pangan masih didominasi padi-padian; beras fluktuatif dan saat defisit dilakukan impor (429 ribu ton, 2023). Potensi pangan lokal besar namun belum optimal: produksi aneka umbi naik 0,63% (2019–2023) dengan kenaikan produktivitas rata-rata 1,33% (Kementan, 2024). Konsumsi sayur-buah masih rendah (PPH 2023: 5,5% dari ideal 6,0%) dan biaya pola makan sehat tinggi (>25% UMP DKI, 2017). Arah intervensi: pengembangan komoditas non-beras (aneka umbi, sayur, buah, jagung, sorgum) melalui on-farm/off-farm dan perhutanan berbasis masyarakat; penguatan lumbung pangan lokal sesuai agroekologi; serta bauran kebijakan untuk menurunkan harga/biaya pangan bergizi agar akses, diversifikasi konsumsi, dan ketahanan pangan meningkat. Indikator SIPD: 000640 - Jumlah Produksi PadiYaYaYaYaYa
269803.01.0045
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase luas kawasan prioritas yang dilindungi dari daya rusak air;
Total Luas Kawasan PrioritasSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMKeseluruhan luas area yang telah ditetapkan sebagai kawasan prioritas untuk dilindungi dari potensi kerusakan akibat air.hektarYaYaYaYaYa
269903.01.0046
    • SDGs;
  1. Persentase Wilayah Cekungan Lintas Batas dengan Pengaturan Kerja Sama Sumber Daya Air;
Total luas permukaan cekungan lintas batas sungai dan danau dalam wilayah negaraSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMTotal luas permukaan semua cekungan lintas batas sungai dan danau yang berada dalam wilayah negara, terlepas dari ada atau tidaknya pengaturan kerja sama.UnitIndikator SIPD: 000173 - Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional.YaYaYaYaYa
270010.03.0068
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase cakupan Peta Dasar Skala Besar untuk Wilayah Indonesia;
Total Luas Wilayah Darat IndonesiaSTATISTIKBADAN INFORMASI GEOSPASIALTotal luas wilayah darat Indonesia yang menjadi target pemetaan skala besar seluas 1.891.306 km²kilometer persegi (km²)YaTidakYaYaYa
Showing 2,651-2,700 of 2,950 items.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
03.06.0021
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Inventarisasi Tanah KritisPeta Inventarisasi Tanah kritis adalah data dan informasi spasial tanah kritis pada beberapa provinsi. Obyek Inventarisasi Tanah Kritis di tahun 2024 adalah tanah yang telah mengalami...Meter persegi (m2)KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALPrioritasGEOSPASIAL-1:25.000 sampai dengan 1:50.000TAHUNAN-Pertanahan
03.01.0031
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Jalan Nasional Tol, Jalan Nasional Non-tol, Peta Jalan Provinsi dan Peta Jalan Kabupaten/Kota- Peta jaringan jalan darah merupakan penggambaran jaringan jalan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan surat keputusan masing-masing pimpinan daerah.- Peta Jalan Nasional...-KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasGEOSPASIAL-BELUM DAPAT DITENTUKANIdentifikasi dari Pembina Data Geospasial berdasarkan hasil sandingan matriks Renaksi IGT dan SK WalidataPekerjaan Umum
02.06.0010
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan skala 1:5.000-1:250.000IGT Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan sesuai dengan Permen KP No. 36 Tahun 2023JalurKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasGEOSPASIAL-1:5.000-1:250.000TAHUNANPerikanan
10.03.0037
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Peta Jaring Kontrol Geodesi (JKG) skala 1:5.000 WIlayah Ibu Kota Nusantara dan Provinsi Kalimantan Timurtitik kontrol yang menggambarkan posisi di muka bumi, ditandai dengan bentuk fisik tertentu yang dijadikan sebagai kerangka acuan posisi untuk Informasi Geospasial Alt_Definisi: Posisi di muka bumi...fileBADAN INFORMASI GEOSPASIALPrioritasGEOSPASIALS083002TerbukaNasional / 1:5.000BELUM DAPAT DITENTUKANKewilayahan
07.02.0005
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Jaringan Listrik skala 1:50.000Jaringan penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem-KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANEnergi
09.04.0015
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Jaringan Serat Optik skala 1:50.000Berisi sebaran jaringan serat optik nasional yang diperoleh dari peta laporan penyelenggara (perusahaan) jaringan serat optik yang membangun jaringan serat optik di seluruh IndonesiakilometerKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000SEMESTERANKomunikasi
07.05.0084
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Air- Memuat informasi jasa lingkungan hidup sebagai penyedia air Tahun 1996dan 2020.- Memuat informasi jasa lingkungan hidup sebagai pengatur air Tahun 1996dan 2020.- Memuat informasi kecenderungan...-KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasGEOSPASIAL-BELUM DAPAT DITENTUKANLingkungan Hidup
02.06.0011
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Jenis dan Kekayaan Perikanan Tangkap di WPPNRI Skala 1:250.000Peta yang berisi estimasi portensi perikanan yang berada di WPPNRIWPPNRIKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasGEOSPASIAL-1:250.000LIMA TAHUNANPerikanan
07.05.0087
    • Kepka BIG 115/2025
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Karakteristik Pantai skala 1:50.000Peta yang menggambarkan keadaan geologi di sepanjang pantai dan pesisir-KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANLingkungan Hidup
07.05.0088
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Karakteristik Vegetasi Alami- Karakteristik Vegetasi Alami memuat informasi tipe-tipe vegetasi yang ada diIndonesia dengan tambahan informasi iklim dan batuan.- Karakteristik Vegetasi Alami menjadi acuan untuk pelaksanaan :a....-KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasGEOSPASIAL-BELUM DAPAT DITENTUKANLingkungan Hidup
07.05.0089
    • Kepka BIG 115/2025
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Kawasan Bentang Alam Karst skala 1:50.000Kawasan lindung geologi yang terbentuk akibat pelarutan air pada batugamping dan/atau dolomit-KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANLingkungan Hidup
03.05.0013
    • Kepka BIG 115/2025
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Kawasan Berikat dan Tempat Penimbunan Berikat Lainnya skala 1:50.000Kawasan Berikat merupakan suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan memiliki batasan-batasan tertentu di wilayah Pabean Indonesia yang di dalamnya telah diberlakukan ketentuan khusus terkait bidang...-KEMENTERIAN KEUANGANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANPembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal
08.02.0002
    • Kepka BIG 115/2025
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Kawasan Cagar Budaya skala 1:50.000Peta kawasan cagar budaya adalah peta yang menunjukkan luasan area cagar budaya di seluruh indonesia yang masuk ke dalam kawasan perlindungan. Data yang digunakan adalah data delineasi yang...-KEMENTERIAN KEBUDAYAANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANKebudayaan
07.03.0018
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK)- Merupakan layer yang menyajikan wilayah pengelolaan KHDPK.- KHDPK adalah Kawasan Hutan yang arealnya tidak dilimpahkan pengelolaannya kepada badan usaha milik negara bidang Kehutanan pada sebagian...-KEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasGEOSPASIAL-BELUM DAPAT DITENTUKANKehutanan
07.03.0019
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) skala 1:50.000Merupakan layer yang menyajikan wilayah pengelolaan KHDTK. KHDTK adalah Kawasan Hutan yang secara khusus diperuntukan untuk kepentingan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Pendidikan dan Pelatihan...1:50.000KEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANKehutanan
07.03.0020
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Kawasan Hutan skala 1:250.000Merupakan layer Peta kawasan hutan yang memuat Peta penunjukan kawasan hutan, Peta Perubahan Peruntukan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukan bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan...1:250.000KEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasGEOSPASIAL-1:250.000TAHUNANKehutanan
07.03.0021
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Kawasan Hutan Untuk Ketahanan Pangan (KHKP)- Merupakan layer yang menyajikan wilayah pengelolaan KHKP.- KHKP adalah Kawasan Hutan yang secara khusus diperuntukan untuk kepentingan Ketahanan Pangan dengan pembangunan food estate.-KEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasGEOSPASIAL-BELUM DAPAT DITENTUKANKehutanan
03.03.0035
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) skala 1:5.000Data Kawasan Keamanan Operasional Penerbangan (KKOP) adalah data yang menggambarkan lokasi-lokasi wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar Bandar Udara yang digunakan untuk...-KEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANTransportasi
03.05.0014
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) skala 1:50.000Peta tematik yang menunjukan persebaran spasial dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB): suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang...kawasanKEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANPembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal
03.04.0008
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Kawasan Permukiman Kumuh skala 1:5.000Peta kawasan permukiman kumuh adalah peta yang menggambarkan wilayah permukiman yang memenuhi kriteria kumuh. Kriteria kumuh menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor...hektarKEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMANPrioritasGEOSPASIAL-1:5.000TAHUNANPerumahan
07.05.0090
    • Kepka BIG 115/2025
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi skala 1:50.000Peta yang menggambarkan tingkat ancaman gempa bumi yang berpotensi melanda suatu daerah tertentu dalam kurun waktu tertentu yang dapat dinyatakan dalam intensitas gempa bumi, percepatan dan kecepatan...-KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANLingkungan Hidup
07.05.0091
    • Kepka BIG 115/2025
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung api skala 1:50.000Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Api adalah peta petunjuk tingkat kerawanan bencana suatu daerah apabila terjadi erupsi.-KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANLingkungan Hidup
10.03.0038
    • Kepka BIG 115/2025
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Kerangka Sampel Area Pertanian dengan cakupan NasionalKerangka Sampel Area Pertanian adalah suatu area yang digunakan dalam kegiatan pendataan statistik pertanian tanaman pangan terintegrasi-BADAN PUSAT STATISTIKPrioritasGEOSPASIAL-BELUM DAPAT DITENTUKANKewilayahan
07.05.0092
    • Kepka BIG 115/2025
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Kerentanan Likuefaksi skala 1:100.000Zona atau wilayah yang memiliki kerentanan terjadinya hilangnya kekuatan lapisan tanahnon kohesif dari keadaan padat menjadi cair pada kondisi jenuh air akibat terjadinya tekanan air pori berlebih...-KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasGEOSPASIAL-1:100.000TAHUNANLingkungan Hidup
07.05.0093
    • Kepka BIG 115/2025
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Kerentanan Penurunan Tanah skala 1:100.000Wilayah yang memiliki kerentanan terhadap pergerakan tanah ke bawah secara relatif terhadap titik tertentu-KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasGEOSPASIAL-1:100.000TAHUNANLingkungan Hidup
07.05.0094
    • Kepka BIG 115/2025
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Kerentanan Perubahan Iklim skala 1:250.000Kerentanan Perubahan Iklim adalah kecenderungan suatu sistem untuk mengalami dampak negatif yang meliputi sensitivitas terhadap dampak negatif dan kurangnya kapasitas adaptasi untuk mengatasi dampak...-KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasGEOSPASIAL-1:250.000TAHUNANLingkungan Hidup
07.05.0095
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) skala 1:50.000Peta Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) skala 1:50.000 . Peta yang menggambarkan Kesatuan Hidrologis Gambut dengan skala detail 1:50.000-KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANLingkungan Hidup
07.03.0022
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) skala 1:250.000- Merupakan layer yang menyajikan wilayah kelola KPHK.- KPHK adalah kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruhnya atau sebagian besar terdiri dari Kawasan Hutan Konservasi.-KEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasGEOSPASIAL-1:250.000BELUM DAPAT DITENTUKANKehutanan
07.03.0023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHL dan KPHP)KPHP adalah kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruhnya atau sebagian besar terdiri dari Kawasan Hutan ProduksiKPHL adalah kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruhnya...-KEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasGEOSPASIAL-BELUM DAPAT DITENTUKANKehutanan
07.04.0022
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut skala 1:50.000Informasi Geospasial Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat IG KKPRL merupakan salah satu Informasi Geospasial (IG) yang terdiri atas 2 (dua) produk yaitu basis data IG...lokasiKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasGEOSPASIALS032010Terbatas1:50.000TAHUNANKelautan
10.03.0039
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA)Peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisis indikator ketahanan dan kerentanan Pangan.Tanpa SatuanBADAN PANGAN NASIONALPrioritasGEOSPASIAL-Wilayah : NasionalTAHUNANIdentifikasi dari Pembina Data Geospasial berdasarkan hasil sandingan matriks Renaksi IGT dan SK WalidataKewilayahan
03.01.0032
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Ketersediaan Air skala 1:50.000Ketersediaan air adalah jumlah air yang tersedia dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan (seperti irigasi, air minum, industri, energi, dan ekosistem) di suatu wilayah dan dalam periode waktu...UnitKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANPekerjaan Umum
07.05.0098
    • Kepka BIG 115/2025
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Konflik Satwa dan Manusia skala 1:50.000Peta Konflik Satwa dan Manusia merupakan informasi yang menampilkan lokasi konflik antara satwa liar dengan manusia-KEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANLingkungan Hidup
09.02.0036
    • SK KaBIG 16/2023
  1. -
Peta Kota Inflasi skala 1:100.000Peta tematik yang menyajikan informasi terkait perkembangan inflasi Indonesia dan 150 Kabupaten/Kota Inflasi di Indonesia setiap bulan dalam bentuk webgis yang disajikan dengan skala setara dengan...petaBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasGEOSPASIAL-NasionalTAHUNANKeuangan
10.03.0041
    • Kepka BIG 115/2025
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Kota Inflasi skala 1:50.000 dengan cakupan NasionalInflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kota Inflasi adalah kota-kota di Indonesia yang menjadi lokasi survei harga konsumen-BADAN PUSAT STATISTIKPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANKewilayahan
07.04.0023
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Lahan Garam skala 1:25.000Informasi Geospasial yang memuat informasi tentang area Lahan Garam, fungsi Lahan Garam, dan posisi Gudang Garam. Lahan Garam yang diatur dalam pedoman teknis ini mencakup Lahan Garam yang berupa...ProvinsiKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasGEOSPASIALS032003Terbuka1:25.000TAHUNANKelautan
02.06.0012
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Lahan Pembudidayaan Ikan Skala 1:50.000Data sebaran perikanan budidaya adalah data yang menggambarkan lokasi-lokasi perikanan budidaya di suatu wilayah. Data ini dapat digunakan untuk mengetahui ketersediaan perikanan budidaya di suatu...ProvinsiKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasGEOSPASIALS032006Terbuka1:50.000TAHUNANPerikanan
02.04.0005
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Lahan Perkebunan skala 1:50.000Lahan perkebunan komoditas kakao dan kelapa untuk pulau sulawesi tahun 2020hektarKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANPerkebunan
02.05.0008
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Lahan Peternakan skala 1:50.000Informasi Geospasial yang menggambarkan Sebaran Kandang Ternak, Pabrik Pakan, RPH, Faskeswan, Pasar Ternak, UPH, Lahan HPT, dan Lahan Padang Penggembalaan. Sumber: Spesifikasi Informasi Geospasial...hektarKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasGEOSPASIALS018006Terbatas1:50.000TAHUNANPeternakan
03.06.0024
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Lahan Sawah yang Dilindungi skala 1:5.000 - 1:10.000Peta Lahan Sawah Dilindungi sesuai dengan Kepmen ATR/Ka. BPN No. 1589/SK-HK 02.01/XII/2021 tentang Penetapan LSD pada 151 kabupaten/kota di 8 ProvinsihektarKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALPrioritasGEOSPASIAL-1:5.000 - 1:10.000BELUM DAPAT DITENTUKANPertanahan
10.03.0042
    • RPJMN 2025-2029
  1. Luas area Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya yang terbangun
Peta Lahan Terbangun Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara Skala 1:5.000Peta lahan terbangun diidentifikasi berdasarkan keterbangunan eksisting yang sedang berjalan di WP KIPP dengan skala data 1:1.000 berdasarkan batas persil yang diidentifikasi berdasarkan citra...hektarOTORITA IBUKOTA NUSANTARAPrioritasGEOSPASIAL-PetaTAHUNANKewilayahan
07.05.0102
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Laju Penurunan Muka TanahPeta tematik yang menggambarkan kecepatan (laju) perubahan ketinggian permukaan tanah di suatu wilayah dalam satuan waktu tertentu (misalnya, cm/tahun)-KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasGEOSPASIAL-BELUM DAPAT DITENTUKANLingkungan Hidup
07.05.0103
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Lokasi Danau, Situ dan Embung skala 1:50.000Danau adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan. (Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 Tahun 2015). Situ adalah suatu...HaKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANLingkungan Hidup
07.02.0006
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Lokasi Kilang Minyak skala 1:50.000Kilang Minyak Bumi adalah fasilitas pengolahan minyak bumi yang menghasilkan produk bahan bakar minyak, hasil olahan, dan produk sampingan lainnya yang dioperasikan oleh badan usaha Hilir Migas-KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANEnergi
02.06.0013
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Lokasi Pelabuhan Perikanan skala 1:50.000Peta Pelabuhan adalah Peta yang menggambarkan sebaran pelabuhan perikanan yang layak operasionalLokasi Pelabuhan PerikananKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANPerikanan
06.02.0052
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Lokasi Pelatihan KerjaLokasi Pelatihan Kerja yang memuat informasi lembaga pelatihan kerja yang aktif, status akreditasi, kapasitas latih, dan jumlah peserta pelatihan tahunan-KEMENTERIAN KETENAGAKERJAANPrioritasGEOSPASIAL-Nasional, provinsiBELUM DAPAT DITENTUKANKetenagakerjaan
03.06.0025
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Lokasi Pengembangan PertanahanInformasi geospasial mengenai sebaran lokasi pengembangan pertanahan, mencakup area yang memiliki potensi untuk dikembangkan.SkalaKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALPrioritasGEOSPASIAL-skala menyesuaikan AOIBELUM DAPAT DITENTUKAN-Pertanahan
06.02.0132
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Perusahaan terlapor pada Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLKP) Online
Peta Lokasi Perusahaan Terlapor WLKP OnlineLokasi perusahaan yang terlapor WLKP Online.PerusahaanKEMENTERIAN KETENAGAKERJAANPrioritasGEOSPASIAL-Nasional; ProvinsiTAHUNANKetenagakerjaan
07.05.0104
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Lokasi Program Kampung Iklim (Proklim)Informasi keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah dalam upaya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim-KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasGEOSPASIAL-BELUM DAPAT DITENTUKANLingkungan Hidup
10.03.0043
    • Kepka BIG 115/2025
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta lzin Lokasi dan Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Minimal pada Skala 1:50.000Informasi kesesuaian rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR)SkalaKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANIdentifikasi dari Pembina Data Geospasial berdasarkan hasil sandingan matriks Renaksi IGT dan SK Walidata. Produsen data ditambahkan BKPMKewilayahan
Showing 2,651-2,700 of 3,346 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
16314209.01.0039
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah ASN 2023-2025PrioritasSTATISTIKVariabelBADAN KEPEGAWAIAN NEGARADirektorat Pengadaan dan Mutasi Aparatur Sipil NegaraJumlah ASNOrang-NasionalTAHUNANDalam NegeriTERSEDIA
163143
    • UU 7/1984
  1. -
Jumlah ASN berdasarkan level jabatan dan jenis kelaminNon PrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan AnakBADAN KEPEGAWAIAN NEGARADirektorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi ASNASN berdasarkan level jabatan dan jenis kelaminOrang-Nasional, ProvinsiSEMESTERANAparatur NegaraTERSEDIA
163144
    • Draft Renstra Perpusnas 2025-2029
  1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
Jumlah ASN dengan JF Pustakawan dan JF Asisten PerpustakaanNon PrioritasSTATISTIKVariabelBADAN KEPEGAWAIAN NEGARAPusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah NusantaraBanyaknya Aparatur Sipil Negara dengan jabatan fungsional Pustakawan dan Asisten Perpustakaan di Indonesiaorang-Provinsi, Kabupaten/Kota, Jenjang JabatanTAHUNANAparatur NegaraTERSEDIA
16314509.06.0012
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Pemindahan dan/atau Penugasan ASN ke Ibu Kota Nusantara
Jumlah ASN Es. 4/JF pada Ibu Kota NusantaraPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIDeputi Bidang Sumber Daya Manusia AparaturJumlah ASN Eselon 4 dan Jabatan Fungsional yang dipindahkan pada tahun sebelumnyaOrang-Instansi Pemerintah: K/L, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANAparatur NegaraTERSEDIA
163146
    • Draft Renstra Kemenpar
  1. -
Jumlah ASN KemenparNon PrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN PARIWISATABiro Sumber Daya Manusia dan OrganisasiBanyaknya Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahanorang-Jenis Jabatan; Jenis Kelamin; Golongan RuangSEMESTERANKetenagakerjaanTERSEDIA
16314709.06.0013
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Pemindahan dan/atau Penugasan ASN ke Ibu Kota Nusantara
Jumlah ASN non JF/Es. 4 pada Ibu Kota NusantaraPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIDeputi Bidang Sumber Daya Manusia AparaturJumlah ASN di luar Jabatan Fungsional dan Eselon 4 yang dipindahkan pada tahun sebelumnyaOrang-Instansi Pemerintah: K/L, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANAparatur NegaraTERSEDIA
163148
    • UU 7/1984
  1. -
Jumlah ASN penyandang disabilitas berdasarkan jenis kelamin dan wilayahNon PrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan AnakBADAN KEPEGAWAIAN NEGARADirektorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi ASNJumlah ASN yang merupakan penyandang disabilitas berdasarkan jenis kelaminorang-Jenis kelamin;wilayahTAHUNANPemberdayaan PerempuanTERSEDIA
16314909.06.0014
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase ASN dengan kompetensi digital optimal
Jumlah ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi DigitalPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIDeputi Bidang Transformasi Digital PemerintahJumlah ASN yang telah mencapai atau melampaui standar kompetensi digital berdasarkan penilaian terhadap empat pilar literasi digitalOrang-Instansi Pemerintah: K/L, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANAparatur NegaraTERSEDIA
16315009.03.0010
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Jumlah Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Bidang PermasalahanPrioritasSTATISTIKVariabelDEWAN PERWAKILAN RAKYATBiro Hukum dan Pengaduan MasyarakatData yang mencatat total banyaknya aspirasi atau pengaduan masyarakat yang diterima DPR RI, dikelompokkan menurut kategori atau bidang permasalahan tertentu dalam periode waktu tertentu. Data ini...Aduan-NasionalTAHUNANInformasiTERSEDIA
16315109.03.0011
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Jumlah Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat yang Masuk ke DPR RIPrioritasSTATISTIKVariabelDEWAN PERWAKILAN RAKYATBiro Hukum dan Pengaduan MasyarakatData yang mencatat total banyaknya penyampaian aspirasi atau pengaduan yang diterima DPR RI dari masyarakat dalam periode waktu tertentu, baik melalui saluran fisik maupun digital.Aduan-NasionalTAHUNANInformasiTERSEDIA
Showing 531-540 of 4,145 items.