Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

Renduk DP Jangka Menengah
Hasil Penajaman Data Prioritas Tahunan

#	ID DDP	Sumber Referensi	Indikator	Nama Data	Jenis Data	Instansi Produsen Data	Definisi	Satuan	Catatan kebutuhan dukungan Data Daerah	2025	2026	2027	2028	2029
#
2601	06.02.0055	RPJMN 2025-2029;	Persentase Kesenjangan Upah Laki-laki dan Perempuan;	Rata-rata Upah Laki-laki (UL)	STATISTIK	BADAN PUSAT STATISTIK	Rata-rata upah/gaji sebulan buruh/karyawan/pegawai laki-laki	rupiah		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2602	04.03.0041	RPJMN 2025-2029;	Persentase Kesenjangan Upah Laki-laki dan Perempuan;	Rata-rata Upah Perempuan (UP)	STATISTIK	BADAN PUSAT STATISTIK	Rata-rata upah/gaji sebulan buruh/karyawan/pegawai perempuan	rupiah		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2603	06.02.0056	SDGs;	Upah Rata-rata per Jam Kerja;	Rata-rata Upah/gaji bersih bulanan	STATISTIK	BADAN PUSAT STATISTIK	Total imbalan yang diterima pekerja dalam sebulan, baik berupa uang maupun barang, setelah dikurangi potongan-potongan seperti pajak dan iuran wajib	rupiah	Indikator SIPD: 000187 - Upah rata-rata per jam pekerja	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2604	05.01.0069	RPJMN 2025-2029;	Indeks Penegakan Hukum;	Rata-Rata Waktu Penyelesaian Perkara Konstitusi	STATISTIK	MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA	Rata-rata lama waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan satu perkara konstitusi sejak perkara diregistrasi sampai putusan dibacakan dalam hitungan hari kerja.	hari		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2605	09.02.0043	RPJMN 2025-2029;	Persentase Pengeluaran Utama Pemerintah terhadap Anggaran yang Disetujui;	Realisasi Belanja Negara	STATISTIK	KEMENTERIAN KEUANGAN	Jumlah aktual pengeluaran yang dilakukan pemerintah dalam periode tertentu	rupiah	Indikator SIPD: 000312 - Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2606	02.08.039	RPJMN 2025-2029;	Realisasi Nilai Investasi Sektor Swasta;	Realisasi Nilai Investasi Sektor Swasta	STATISTIK	OTORITA IBUKOTA NUSANTARA	Realisasi Nilai Investasi Sektor Swasta di Ibu Kota Nusantara merupakan indikator yang mengukur indikasi nilai investasi dari para pelaku sektor swasta yang telah melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS)...	triliun rupiah		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2607	09.02.0044	RPJMN 2025-2029;	Rasio Capaian PNBP terhadap target yang ditetapkan (persen);	Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	STATISTIK	KEMENTERIAN KEUANGAN	Seluruh penerimaan negara dari sumber selain pajak, seperti: SDA, layanan, hasil pengelolaan kekayaan negara, dan lainnya.	rupiah	Program: 07.12-Optimalisasi Pendapatan Negara. Kegiatan: 07.12.02-Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lokasi Prioritas: Seluruh provinsi di Indonesia (mencakup seluruh wilayah nasional). Deskripsi: Sejalan dengan mandat RPJPN 2025–2045 untuk menjadikan Indonesia negara maju sebelum 2045, diperlukan ruang fiskal yang memadai, salah satunya melalui optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pembenahan tata kelola PNBP diarahkan untuk meningkatkan pendapatan tanpa menurunkan kualitas layanan publik, dengan menekankan transparansi dan akuntabilitas, mendorong kontribusi dividen BUMN, optimalisasi aset negara, serta pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Sasaran akhirnya adalah terciptanya dukungan PNBP yang optimal bagi pendanaan pembangunan.	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2608	07.05.092	RPJMN 2025-2029;	Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah;	Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah	STATISTIK	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang bersumebr dari sektor limbah Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Limbah mengacu pada pelepasan gas-gas yang berkontribusi terhadap efek rumah kaca, yang bera...	million tonnes of carbon dioxide equivalent		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2609	07.05.093	RPJMN 2025-2029;	Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Pertanian;	Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Pertanian	STATISTIK	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) kumulatif adalah nilai perbandingan akumulasi penurunan emisi GRK sektor pertanian selama periode base year hingga tahun tertentu terhadap akumulasi emisi GRK base...	million tonnes of carbon dioxide equivalent		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2610	04.03.049	SDGs;	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi;	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi	STATISTIK	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Tersedianya regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.HukumHukum dan undang-undang adalah a...	persen	Indikator SIPD: 000162 - Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2611	02.03.072	SDGs;	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan;	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan	STATISTIK	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	Konsep indikator global untuk target ini adalah melakukan kuantifikasi dan pemantauan atas perkembangan siklus kebijakan yang dibuat oleh negara-negara dalam menyusun instrumen kebijakan yang mengikat...	Dokumen	Indikator SIPD: 000186 - Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan 000251 - Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2612	09.05.013	RPJMN 2025-2029;	Rencana Klaster Superhub Ekonomi IKN yang Disiapkan;	Rencana Klaster Superhub Ekonomi IKN yang Disiapkan	STATISTIK	OTORITA IBUKOTA NUSANTARA	Sesuai dengan Rencana Induk IKN terdapat 6 Klaster Ekonomi yang akan dikembangkan untuk mencapai visi pembangunan IKN. Fokus penyiapan hingga tahun 2029 adalah Klaster Ekowisata, Klaster Agroindustri,...	klaster		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2613	02.08.040	RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;	Return on Asset (ROA) BUMN;	Return on Asset (ROA) BUMN	STATISTIK	BADAN PENGATURAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	Return On Asset (ROA) adalah indikator untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Return On Asset (ROA) dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang d...	persen		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2614	03.03.0063	RPJMN 2025-2029;	Ketersediaan angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan;	Ritase per Hari Sarana Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan	STATISTIK	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Jumlah perjalanan (trip) yang dilayani oleh layanan BTS yang dibiayai oleh APBN yang dilakukan oleh setiap unit kendaraan angkutan umum massal dalam satu hari.	trip per hari		Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
2615	09.05.0018	RPJMN 2025-2029;	Persentase Sarana Prasarana Peribadatan yang Memenuhi Standar;	Sarana Prasarana Peribadatan dan/atau rumah ibadah yang memenuhi standar	STATISTIK	KEMENTERIAN AGAMA	Jumlah sarana dan prasarana peribadatan atau tempat ibadah yang memenuhi standar yang ditetapkan, meliputi aspek kesehatan (seperti sanitasi), aksesibilitas (ramah bagi lansia dan penyandang disabilit...	unit (jumlah sarana prasarana peribadatan).		Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
2616	09.05.0019	RPJMN 2025-2029;	Persentase Sarana Prasarana Peribadatan yang Memenuhi Standar;	Sarana Prasarana Peribadatan dan/atau rumah ibadah yang terdaftar di kemenag	STATISTIK	KEMENTERIAN AGAMA	Total jumlah sarana dan prasarana peribadatan atau tempat ibadah yang terdaftar di Kementerian Agama atau instansi terkait pada periode yang sama.	unit (jumlah sarana prasarana peribadatan).		Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
2617	03.03.0064	RPJMN 2025-2029;	Rata-rata waktu perputaran di pelabuhan;	Selisih Waktu Keberangkatan dan Waktu Kedatangan Kapal di Pelabuhan	STATISTIK	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Selisih Waktu Keberangkatan kapal yakni Waktu saat kapal meninggalkan pelabuhan dan Waktu Kedatangan kapal yaitu Waktu saat kapal tiba di pelabuhan laut.	jam		Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
2618	04.01.0167	RPJMN 2025-2029;	Persentase Sediaan farmasi aman dan bermutu;	seluruh sampel sediaan farmasi	STATISTIK	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	Jumlah keseluruhan sampel sediaan farmasi yang diambil dan diuji dalam periode tertentu.	sampel		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2619	02.06.0023	RPJMN 2025-2029;	Konsumsi Ikan Masyarakat;	Serapan Konsumsi Ikan dalam Rumah Tangga	STATISTIK	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah ikan yang dikonsumsi dalam rumah tangga setara utuh segar berdasarkan penimbang individu (WEIND) dalam suatu populasi pada periode satu tahun.	kilogram		Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
2620	06.01.087	RPJMN 2025-2029;	-	Sitasi internasional perguruan tinggi Indonesia; a) rasio sitasi; b) h-index	STATISTIK	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	Sitasi Internasional menyatakan jumlah kutipan yang diterima dalam tahun yang dipilih oleh jurnal terhadap dokumen yang diterbitkan dalam periode sebelumnya, yaitu kutipan yang diterima pada tahun ter...	Indeks		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2621	05.01.0070	Renstra LKPP 2025-2029;	Nilai Kinerja Pengadaan;	Skor Efektivitas Probity Advice dan Advokasi	STATISTIK	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	Angka yang menunjukkan peran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam memberikan probity advice atau advokasi pengadaan kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, dihitung dari rasi...			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2622	02.03.0048	RPJMN 2025-2029; SDGs;	Skor Pola Pangan Harapan (PPH);	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	STATISTIK	BADAN PANGAN NASIONAL	Skor PPH ketersediaan merupakan susunan beragam pangan berdasarkan proporsi keseimbangan energi dari sembilan kelompok pangan dengan mempertimbangkan segi daya terima, Ketersediaan Pangan, Ekonomi, bu...	Tanpa Satuan	Indikator SIPD : 000615 - Skor Pola Pangan Harapan	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
2623	02.03.0049	RPJMN 2025-2029; SDGs;	Skor Pola Pangan Harapan (PPH);	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	STATISTIK	BADAN PANGAN NASIONAL	Skor yang menunjukan kualitas keragaman konsumsi pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari 9 (sembilan) kelompok pangan (Padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak,...	Tanpa Satuan	Indikator SIPD : 000615 - Skor Pola Pangan Harapan	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
2624	07.05.0173	RPJMN 2025-2029;	Indeks Kualitas Ekosistem Gambut;	Tebal Lapisan material Kedalaman Gambut	STATISTIK	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	Tebal lapisan material organik yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna	meter (m)	Program: 02.17-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang. Kegiatan: 02.17.05-Peningkatan Kualitas Ekosistem Gambut Lokasi Prioritas: Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Provinsi Kalimantan Selatan. Deskripsi: Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas air, kualitas udara, kualitas air laut, dan kualitas lahan. Selain itu, program ini juga berfokus pada peningkatan ketaatan terhadap hukum lingkungan hidup dan kehutanan guna memelihara kelangsungan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2625	02.06.009	SDGs;	Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan;	Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan	STATISTIK	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan...	wilayah	Indikator SIPD: 000277 - Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
2626	09.01.032	SDGs;	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020;	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020	STATISTIK	BADAN PUSAT STATISTIK	Konsep dan Definisi:Kemampuan lembaga statistik (Badan Pusat Statistik) untuk melaksanakan Sensus Penduduk pada tahun 2020.	Dokumen	Indikator SIPD: 000351 - Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2627	07.04.022	SDGs;	Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the Sea);	Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the Sea)	STATISTIK	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) merupakan perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang ketiga (UNCLOS III) yang...	Dokumen	Indikator SIPD: 000284 - Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the Sea).	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
2628	07.05.096	SDGs;	Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) dan National Communications;	Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) dan National Communications	STATISTIK	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	Dokumen Biennial Update Report (BUR) adalah dokumen yang berisi tentang pemutakhiran inventarisasi gas rumah kaca nasional termasuk laporan dan informasi aksi mitigasi nasional serta kebutuhan dan duk...	Dokumen	Indikator SIPD: 000269 - Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) dan National Communications	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2629	07.05.097	RPJMN 2025-2029;	Tingkat daur ulang;	Tingkat daur ulang	STATISTIK	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase sampah yg didaur ulang: Daur ulang adalah pengolahan sampah anorganik high value untuk dikembalikan ke siklus manufaktur, pengemasan, dan/atau distribusi produk. Jenis sampah yang diutamak...	persen		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2630	09.06.0036	RPJMN 2025-2029;	Indeks Budaya Tertib Arsip;	Tingkat Digitalisasi Arsip	STATISTIK	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	Persentase arsip yang telah dialihmediakan ke format digital dibandingkan dengan total arsip yang ada	persen		Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
2631	05.03.007	RPJMN 2025-2029;	Tingkat efektivitas penanganan kasus pelanggaran HAM;	Tingkat efektivitas penanganan kasus pelanggaran HAM	STATISTIK	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	Penegakan hukum dalam arti luas yaitu meliputi pelaksanaan dan penerapan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, serta dalam arti sempit merupakan k...	persen		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2632	07.05.0174	SDGs;	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri pengolahan;	Tingkat Emisi CO₂ / Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	STATISTIK	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah gas rumah kaca (termasuk CO₂, CH₄, N₂O, dll) yang dilepaskan ke atmosfer dalam satu periode waktu tertentu dari sektor industri, khususnya sektor IPPU (Industrial Processes and Product Use).	ton co₂ ekuivalen (ton co₂e) per tahun	Indikator SIPD: 000214 - Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2633	07.05.0175	SDGs;	Intensitas emisi sektor industri;	Tingkat Emisi Sektor Industri (TE SI CO₂)	STATISTIK	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah total emisi gas rumah kaca, khususnya karbon dioksida (CO₂), yang dihasilkan oleh sektor industri dalam satu tahun	ton co₂ per tahun	Indikator SIPD: 000216 - Intensitas emisi sektor industri.	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2634	05.01.021	RPJMN 2025-2029;	Tingkat Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum;	Tingkat Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum	STATISTIK	KEMENTERIAN HUKUM	Tingkat Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum adalah ukuran yang menggambarkan seberapa efektif prinsip keadilan restoratif diterapkan dalam sistem peradilan pidana. Keadilan restorat...	Indeks		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2635	09.02.076	RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;	Tingkat Inflasi;	Tingkat Inflasi	STATISTIK	BADAN PUSAT STATISTIK	Inflasi atau laju inflasi adalah persentase perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK). Indeks Harga Konsumen adalah indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode, dari suatu kumpula...	persen	Indikator Utama Pembangunan - 32.Tingkat Inflasi (%) Indikator SIPD: 000050 - Tingkat Inflasi	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2636	08.02.025	RPJMN 2025-2029;	Tingkat Kegemaran Membaca;	Tingkat Kegemaran Membaca (TKM)	STATISTIK	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	Angka yang dapat menggambarkan tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dilakukan secara mandiri dalam jangka waktu tertent...	Indeks	Indikator SIPD: 000409 - Nilai tingkat kegemaran mambaca masyarakat 000673 - Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
2637	06.01.088	RPJMN 2025-2029;	Tingkat kehadiran siswa dan santri yang mendapatkan makan bergizi gratis;	Tingkat kehadiran siswa dan santri yang mendapatkan makan bergizi gratis	STATISTIK	BADAN GIZI NASIONAL	Persentase kehadiran siswa dan santri yang mendapatkan makan bergizi gratis	persen		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2638	04.02.068	RPJMN 2025-2029; SDGs;	Tingkat Kemiskinan Ekstrem;	Tingkat Kemiskinan Ekstrem	STATISTIK	BADAN PUSAT STATISTIK	Tingkat kemiskinan ekstrem adalah proporsi penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan internasional	persen	Indikator SIPD: 000073 - Tingkat kemiskinan Ekstrim	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2639	05.01.023	RPJMN 2025-2029;	Tingkat Kepatutan Hukum Lembaga Hukum;	Tingkat Kepatutan Hukum Lembaga Hukum	STATISTIK	KEMENTERIAN HUKUM	Variabel Kepatutan Hukum Lembaga Hukum merupakan alat ukur terhadap perilaku lembaga hukum terhadap hukum	Indeks		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2640	05.01.024	RPJMN 2025-2029;	Tingkat Kepatutan Hukum Masyarakat;	Tingkat Kepatutan Hukum Masyarakat	STATISTIK	KEMENTERIAN HUKUM	Variabel Kepatutan Hukum Masyarakat merupakan alat ukur terhadap perilaku atau respon masyarakat terhadap hukum	Indeks		Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
2641	05.01.025	RPJMN 2025-2029;	Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Hukum;	Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Hukum	STATISTIK	KEMENTERIAN HUKUM	Ukuran yang menunjukan sejauh mana masyarakat percaya bahwa lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan telah menjalankan tugasnya dengan adil, transparan, dan profesional	Indeks		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2642	05.01.026	RPJMN 2025-2029;	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	STATISTIK	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu adalah ukuran sejauh mana masyarakat merasa puas dengan layanan yang diberikan oleh Bawaslu RI dalam menyelesaikan seng...	nilai		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2643	01.02.0022	RPJMN 2025-2029;	Indeks Penguatan Sistem Kelembagaan Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri;	Tingkat Kepuasan Pengguna (WNI dan Perwakilan RI) terhadap Portal Peduli WNI dan Safe Travel	STATISTIK	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	Persepsi untuk Mengukur tingkat kepuasan pengguna (masyarakat & Perwakilan RI) terhadap Portal Peduli WNI dan Safe Travel. #Data diperoleh melalui survei kepuasan pelanggan kepada responden yang terd...	persen		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2644	09.03.081	RPJMN 2025-2029;	Tingkat kesuksesan startup digital nasional (success rate startup digital);	Tingkat kesuksesan startup digital nasional (success rate startup digital)	STATISTIK	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	Tingkat kesuksesan startup nasional/success rate startup merupakan ukuran yang menggambarkan kemampuan startup untuk menghadapi tantangan seperti menemukan product-market fit, mengelola pendanaan, dan...	startup	Program: 02.14 Ekonomi Digital. Kegiatan: 02.14.00 Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital Lokasi Prioritas: Provinsi Maluku Kegiatan ini bertujuan mempercepat pengembangan ekonomi digital guna meningkatkan kontribusinya terhadap PDB. Fokus diarahkan pada transformasi digital sektor bisnis, peningkatan keberhasilan startup, serta kesiapan industri menuju Industri 4.0.	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2645	08.02.0004	RPJMN 2025-2029;	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM);	Tingkat Ketercukupan Koleksi perpustakaan	STATISTIK	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	Perbandingan jumlah koleksi perpustakaan (baik tercetak maupun digital) terhadap jumlah penduduk	Rasio	Indikator SIPD: 000410 - Indeks pembangunan literasi masyarakat 000860 - Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
2646	06.02.060	RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan;	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	STATISTIK	BADAN PUSAT STATISTIK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja...	persen	Indikator Utama Pembangunan - 16.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) Indikator SIPD: 000033 - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2647	06.01.089	SDGs;	Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar);	Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar)	STATISTIK	BADAN PUSAT STATISTIK	Indikator ini mengukur angka partisipasi anak usia 6 tahun (satu tahun sebelum usia resmi masuk Sekolah Dasar) dalam program pendidikan yang terorganisir, yaitu:a.Pendidikan anak usia dini (Pra-sekola...	persen	Indikator SIPD: 000143 - Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2648	02.01.059	RPJMN 2025-2029;	Tingkat partisipasi produk elektronik Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global;	Tingkat partisipasi produk elektronik Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global	STATISTIK	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	Partisipasi dalam GVC menunjukkan seberapa besar keterlibatan suatu negara dalam rantai produksi global, baik sebagai pengimpor input produksi (backward linkage) maupun pemasok bahan baku dan barang s...	persen		Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya
2649	02.01.060	RPJMN 2025-2029;	Tingkat partisipasi produk otomotif termasuk Electric Vehicle (EV) Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global;	Tingkat partisipasi produk otomotif termasuk Electric Vehicle (EV) Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global	STATISTIK	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	Partisipasi dalam GVC menunjukkan seberapa besar keterlibatan suatu negara dalam rantai produksi global, baik sebagai pengimpor input produksi (backward linkage) maupun pemasok bahan baku dan barang s...	persen		Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya
2650	09.03.082	RPJMN 2025-2029;	Tingkat Pemanfaatan Data Statistik;	Tingkat Pemanfaatan Data Statistik	STATISTIK	BADAN PUSAT STATISTIK	Tingkat pemanfaatan data statistik adalah indikator yang mengukur sejauh mana data statistik resmi yang dihasilkan atau dipublikasikan oleh BPS digunakan oleh pihak-pihak yang relevan, seperti pembuat...	persen		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

Showing 2,601-2,650 of 2,950 items.

Id Ddp	Sumber Referensi	Indikator	Nama Data	Definisi	Satuan	Instansi Produsen Data	Jenis Pengajuan	Jenis Data	Standar Data	Klasifikasi Data Sesuai Resiko	Klasifikasi Penyajian	Jadwal Pemutakhiran	Catatan kebutuhan dukungan data daerah	Tag Rad

07.02.0002	Kepka BIG 115/2025 Kepka BIG 130/2025	-	Peta Anomali Magnet Total skala 1:250.000	Peta yang menampilkan variasi atau penyimpangan nilai medan magnet bumi terhadap nilai medan magnet regional (normal) pada suatu wilayah tertentu yg disebabkan oleh perbedaan kemagnetan batuan bawah...	-	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Prioritas	GEOSPASIAL		-	1:250.000	TAHUNAN		Energi
07.05.0060	Kepka BIG 130/2025	-	Peta Areal Kebakaran Lahan	Informasi Sebaran Kebakaran Lahan	-	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	Prioritas	GEOSPASIAL		-		BELUM DAPAT DITENTUKAN		Lingkungan Hidup
07.05.0061	Kepka BIG 115/2025 Kepka BIG 130/2025	-	Peta Bahaya Banjir skala 1:50.000	Pemetaan Bahaya Banjir pada lingkup bencana banjir sungai skala menengah atau regional yang disebabkan oleh kejadian ekstrim dari kondisi hidrometeorologi yang dipengaruhi oleh kondisi permukaan...	-	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	Prioritas	GEOSPASIAL	SNI 8197:2015 tentang Metode Pemetaan Rawan Banjir Skala Menengah	Terbuka	1:50.000	TAHUNAN		Lingkungan Hidup
07.05.0062	Kepka BIG 115/2025 Kepka BIG 130/2025	-	Peta Bahaya Tsunami skala 1:5.000 tingkat Kelurahan	Informasi Kawasan Bahaya Tsunami	-	BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	Prioritas	GEOSPASIAL		-	1:5.000	TAHUNAN		Lingkungan Hidup
02.08.0010	Kepka BIG 115/2025 Kepka BIG 130/2025	-	Peta Barang Milik Negara (BMN) skala 1:50.000	Peta yang menggambarkan titik BMN berupa tanah	-	KEMENTERIAN KEUANGAN	Prioritas	GEOSPASIAL		-	1:50.000	TAHUNAN		Investasi
09.01.0026	Permenko Ekon 3/2024 SK KaBIG 16/2023 Kepka BIG 130/2025	-	Peta Batas Administrasi Desa/Desa Adat minimal skala 1:10.000	Peta Batas Administrasi Desa/Desa Adat minimal skala 1:10.000	Indeks	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Prioritas	GEOSPASIAL		-	Desa	TAHUNAN	Identifikasi dari Pembina Data Geospasial berdasarkan hasil sandingan matriks Renaksi IGT dan SK Walidata	Dalam Negeri
10.03.0029	SK KaBIG 16/2023 Kepka BIG 115/2025 Kepka BIG 130/2025	-	Peta Batas Administrasi Kecamatan pada minimal skala 1:25.000 dan Peta Batas Administrasi Kelurahan pada minimal skala 1:10.000	Peta Batas Administrasi Kelurahan minimal skala 1:10.000	Indeks	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Prioritas	GEOSPASIAL		-	Kelurahan	TAHUNAN	Identifikasi dari Pembina Data Geospasial berdasarkan hasil sandingan matriks Renaksi IGT dan SK Walidata	Kewilayahan
10.03.0030	Permenko Ekon 3/2024 SK KaBIG 16/2023 Kepka BIG 130/2025	-	Peta Batas Administrasi Provinsi, Peta Batas Administrasi Kabupaten/Kota Skala 1:50.000	Peta Batas Administrasi Provinsi, Peta Batas Administrasi Kabupaten/Kota Skala 1:50.000	Indeks	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Prioritas	GEOSPASIAL		-	Provinsi	TAHUNAN		Kewilayahan
10.03.0031	Kepka BIG 115/2025 Kepka BIG 130/2025	-	Peta Batas Darat Negara skala 1:25.000	Batas Darat Negara	-	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	Prioritas	GEOSPASIAL		-	1:25.000	TAHUNAN		Kewilayahan
10.03.0032	Kepka BIG 115/2025 Kepka BIG 130/2025	-	Peta Batas Laut Negara skala 1:1.000.000	Batas Laut Negara	-	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	Prioritas	GEOSPASIAL		-	1:1.000.000	TAHUNAN		Kewilayahan
10.03.0033	Kepka BIG 115/2025 Kepka BIG 130/2025	-	Peta Batas Wilayah Administrasi Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Laut Provinsi pada skala 1:250.000 - 1:25.000	Batas Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Laut Provinsi adalah pembatas kewenangan pengelolaan sumber daya alam di laut provinsi paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai...	-	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Prioritas	GEOSPASIAL		-	1:250.000	TAHUNAN		Kewilayahan
07.05.0063	Kepka BIG 130/2025	-	Peta Beban Emisi	- Beban Emisi adalah gas buang yang dibuang ke udara ambien - Beban Emisi yang ditampilkan mencakup parameter Nitrogen Oksida (NOx), Sulfur Dioksida (SO2), Partikulat (PM), dan Merkuri (Hg) dalam...	-	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	Prioritas	GEOSPASIAL		-		BELUM DAPAT DITENTUKAN		Lingkungan Hidup
07.04.0019	Permenko Ekon 3/2024 SK KaBIG 16/2023 Kepka BIG 130/2025	-	Peta Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) skala 1:50.000	Peta arkeologi maritime adalah informasi geospasial yang di dalamnya berisi informasi Arkeologi maritim yang berkaitan dengan budaya materi dan interaksi manusia dengan laut, termasuk teknologi...	Lokasi BMKT	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Prioritas	GEOSPASIAL		-	1:50.000	BELUM DAPAT DITENTUKAN		Kelautan
03.06.0015	RPJMN 2025-2029 SK KaBIG 16/2023 Kepka BIG 130/2025	-	Peta Bidang Tanah	Informasi geospasial mengenai bidang-bidang tanah, mencakup data kepemilikan, penggunaan, dan batas-batas tanah.	Skala	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	Prioritas	GEOSPASIAL		-	1:5.000	BELUM DAPAT DITENTUKAN		Pertanahan
07.04.0020	SK KaBIG 16/2023 Kepka BIG 115/2025 Kepka BIG 130/2025	-	Peta Biota Perairan Dilindungi Skala 1:250.000	IGT biota laut dilindungi termasuk di dalamnya meliputi tematik kemunculan, keterdamparan, keterancaman, dan habitat penting Sumber: Pedoman Teknis Penyajian Informasi Geospasial Biota Laut...	Jenis Kemunculan, keterancaman, keterdamparan, populasi	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Prioritas	GEOSPASIAL	S032002	Terbuka	1:250.000	TAHUNAN		Kelautan
07.03.0012	SK KaBIG 16/2023 Kepka BIG 130/2025	-	Peta Blok Kawasan Konservasi skala 1:50.000	Merupakan layer Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam dan Taman Buru. Cagar Alam atau disebut CA adalah Kawasan Suaka Alam (KSA) yang karena keadaan...	1:50.000	KEMENTERIAN KEHUTANAN	Prioritas	GEOSPASIAL		-	1:50.000	TAHUNAN		Kehutanan
07.05.0064	Kepka BIG 130/2025	-	Peta Capaian Pemulihan Ekosistem	Data Capaian Pemulihan Ekosistem dalam KSA-KPA merupakan data capaian kegiatan dalam kerangka mengembalikan kerusakan yang terjadi di KSA-KPA melalui kegiatan Pemulihan Ekosistem	-	KEMENTERIAN KEHUTANAN	Prioritas	GEOSPASIAL		-		BELUM DAPAT DITENTUKAN		Lingkungan Hidup
07.05.0065	Kepka BIG 130/2025	-	Peta Cekungan Air Tanah skala 1:250.000	Wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung	-	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Prioritas	GEOSPASIAL		-	1:250.000	BELUM DAPAT DITENTUKAN		Lingkungan Hidup
07.05.0066	Kepka BIG 130/2025	-	Peta Cekungan Sedimen	Suatu daerah yang terbentuk karena endapan suatu mineral tertentu kemudian menekan permukaan ke bawah dan menjadi sebuah cekungan menjadi tempat terakumulasinya sedimen	-	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Prioritas	GEOSPASIAL		-		BELUM DAPAT DITENTUKAN		Lingkungan Hidup
02.03.0038	Permenko Ekon 3/2024 SK KaBIG 16/2023 Kepka BIG 115/2025 Kepka BIG 130/2025	-	Peta Cetak Sawah Indonesia skala 1:50.000 -1:5000	Cetak Sawah adalah suatu usaha penambahan luas baku lahan sawah pada berbagai tipologi lahan yang belum pernah diusahakan untuk pertanian dengan sistem sawah.	hektar	KEMENTERIAN PERTANIAN	Prioritas	GEOSPASIAL		-	1:5.000	TAHUNAN		Pertanian
07.05.0067	Permenko Ekon 3/2024 SK KaBIG 16/2023 Perpres 93/2019 Perka BMKG 20/2015 UU 31/2009 Kepka BIG 130/2025	-	Peta Curah Hujan dan Hari Hujan skala 1:50.000	Peta yang menunjukkan rata-rata curah hujan tahunan secara spasial dan peta rata-rata hari hujan tahunan di wilayah Indonesia.	mm/tahun	BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	Prioritas	GEOSPASIAL	S075008	Terbuka	1:50.000	LIMA TAHUNAN		Lingkungan Hidup
03.01.0028	Permenko Ekon 3/2024 SK KaBIG 16/2023 Kepka BIG 130/2025	-	Peta Daerah Irigasi Permukaan skala 1:5.000	Daerah irigasi permukaan adalah daerah yang memanfaatkan air dari sungai, danau, atau waduk untuk mengairi lahan pertanian yang berada di daerah kawasan pertanian	Ha	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	Prioritas	GEOSPASIAL		-	1:5.000	TAHUNAN		Pekerjaan Umum
03.01.0029	Permenko Ekon 3/2024 SK KaBIG 16/2023 Kepka BIG 130/2025	-	Peta Daerah Irigasi Rawa skala 1:5.000	Daerah irigasi rawa adalah daerah yang memanfaatkan air dari sungai, danau, atau waduk untuk mengairi lahan pertanian yang berada di daerah rawa.	Ha	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	Prioritas	GEOSPASIAL		-	1:5.000	TAHUNAN		Pekerjaan Umum
03.01.0030	Permenko Ekon 3/2024 SK KaBIG 16/2023 Kepka BIG 130/2025	-	Peta Daerah Irigasi Tambak skala 1:5.000	Daerah irigasi tambak adalah daerah yang memanfaatkan air dari sungai, danau, atau waduk untuk mengairi lahan tambak.	Ha	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	Prioritas	GEOSPASIAL		-	1:5.000	TAHUNAN		Pekerjaan Umum
03.03.0034	Permenko Ekon 3/2024 SK KaBIG 16/2023 Kepka BIG 130/2025	-	Peta Daerah Lingkungan Kerja dan Lingkungan Kepentingan Pelabuhan skala 1:50.000	Data Daerah Lingkungan Kerja dan Lingkungan Kepentingan Pelabuhan adalah data yang menggambarkan lokasi-lokasi daerah perairan pelabuhan dan daratan pelabuhan yang digunakan secara langsung untuk...	-	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Prioritas	GEOSPASIAL		-	1:50.000	TAHUNAN		Transportasi
07.05.0069	Kepka BIG 115/2025 Kepka BIG 130/2025	-	Peta Daerah Penyangga skala 1:50.000	Daerah Penyangga merupakan wilayah desa yang berada di sekitar Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dan Taman Buru (TB)	-	KEMENTERIAN KEHUTANAN	Prioritas	GEOSPASIAL		-	1:50.000	TAHUNAN		Lingkungan Hidup
07.05.0070	Kepka BIG 130/2025	-	Peta Daerah Tangkapan Air Danau	- Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau merupakan suatu wilayah daratan yangmerupakan satu kesatuan yang berfungsi menampung dan menyimpan air daricurah hujan dan mengalirkannya ke danau secara langsung...	-	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	Prioritas	GEOSPASIAL		-		BELUM DAPAT DITENTUKAN		Lingkungan Hidup
07.05.0071	Permenko Ekon 3/2024 SK KaBIG 16/2023 Kepka BIG 130/2025	-	Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) skala 1:250.000	Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) skala 1:250.000 . Peta yang menggambarkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dengan skala detail 1:250.000	Skala	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	Prioritas	GEOSPASIAL		-	1:250.000	TAHUNAN		Lingkungan Hidup
07.03.0013	Kepka BIG 115/2025 Kepka BIG 130/2025	-	Peta Deforestasi skala 1:250.000	Deforestasi yang dimaksud merupakan deforestasi bruto yang meliputi Hutan (berhutan) menjadi kelas penutupan lahan kategori Non Hutan (tidakberhutan	-	KEMENTERIAN KEHUTANAN	Prioritas	GEOSPASIAL		-	1:250.000	TAHUNAN		Kehutanan
07.04.0021	SK KaBIG 16/2023 Kepka BIG 115/2025 Kepka BIG 130/2025	-	Peta Densitas Aktivitas Kapal Ikan Indonesia skala 1:50.000	Peta Aktivitas Kapal Perikanan Indonesia merupakan intensitas jumlah kapal ikan Indonesia yang memasang transmiter di wilayah perairan Indonesia selama satu tahun.	Kapal Perikanan	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Prioritas	GEOSPASIAL		-	1:50.000	TAHUNAN		Kelautan
03.06.0017	SK KaBIG 16/2023 Kepka BIG 130/2025	-	Peta Desain Konsolidasi Tanah	Informasi geospasial mengenai tatanan bentuk, luas, letak bidang, status kepemilikan bidang tanah hasil penataan yang disepakati bersama oleh peserta konsolidasi tanah	Skala	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	Prioritas	GEOSPASIAL		-	skala menyesuaikan AOI	BELUM DAPAT DITENTUKAN	-	Pertanahan
07.02.0003	Kepka BIG 130/2025	-	Peta Distribusi dan Sumber Daya Panas Bumi	Peta yang menunjukan Sebaran Potensi Panas Bumi bedasarkan hasil penyelidikan PSDMBP dan pelaku usaha menurut SNI 6009 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Sumber Daya dan Cadangan Panas Bumi Indonesia.	-	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Prioritas	GEOSPASIAL		-	1:50.000	BELUM DAPAT DITENTUKAN		Energi
07.05.0072	Permenko Ekon 3/2024 SK KaBIG 16/2023 Kepka BIG 130/2025	-	Peta Fungsi Ekosistem Gambut (FEG) skala 1:50.000	Peta Fungsi Ekosistem Gambut (FEG) skala 1:50.000 . Peta yang menggambarkan pembagian fungsi ekosistem gambut dengan skala detail 1:50.000	Ha	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	Prioritas	GEOSPASIAL		-	1:50.000	TAHUNAN		Lingkungan Hidup
07.05.0074	Kepka BIG 130/2025	-	Peta Geologi Gunungapi skala 1:50.000	Peta yang menggambarkan litologi wilayah sekitar Gunung Api	-	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Prioritas	GEOSPASIAL		-	1:50.000	BELUM DAPAT DITENTUKAN		Lingkungan Hidup
07.05.0075	Kepka BIG 115/2025 Kepka BIG 130/2025	-	Peta Geologi skala 1:100.000	Fitur yang menggambarkan keadaan tanah dan batuan yang ada pada lapisan teratas bumi (kerak bumi), dikelompokkan berdasarkan simbol dan nama formasi	-	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Prioritas	GEOSPASIAL		-	1:100.000	TAHUNAN		Lingkungan Hidup
07.05.0076	Kepka BIG 130/2025	-	Peta Geologi Teknik	Fitur yang menggambarkan keadaan tanah dan batuan yang ada pada lapisan teratas bumi (kerak bumi), dikelompokkan berdasarkan simbol dan nama formasi	-	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Prioritas	GEOSPASIAL		-		BELUM DAPAT DITENTUKAN		Lingkungan Hidup
03.06.0019	Permenko Ekon 3/2024 SK KaBIG 16/2023	-	Peta Hak Ulayat/Komunal minimal skala 1:50.000	Peta yang menggambarkan wilayah adat yang menjadi objek hak persekutuan masyarakat hukum adat	Skala	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	Prioritas	GEOSPASIAL		-	1:50.000	TAHUNAN		Pertanahan
03.06.0048	Draf Renstra BSN 2025-2029	-	Peta Hasil Penilaian Pelaksanaan KKPR	Informasi yang menunjukkan kondisi ruang yang aman dan nyaman yang diukur dari tingkat kepatuhan pengguna ruang terhadap rencana tata ruang dan persyaratan izin pemanfaatan ruang yang tertuang dalam...	Dokumen	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	Prioritas	GEOSPASIAL		-	sesuai dengan jenis KKPR	TAHUNAN	Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Pertanahan
07.05.0077	Kepka BIG 130/2025	-	Peta Hidrogeologi skala 1:100.000	Lapisan batuan jenuh air di bawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air yang terdiri dari litologi dan produktivitas akuifer	-	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Prioritas	GEOSPASIAL		-	1:100.000	BELUM DAPAT DITENTUKAN		Lingkungan Hidup
07.03.0014	Kepka BIG 130/2025	-	Peta Hutan Penelitian	Hutan Penelitian adalah Kawasan Hutan yang secara khusus diperuntukanuntuk kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	-	KEMENTERIAN KEHUTANAN	Prioritas	GEOSPASIAL		-		BELUM DAPAT DITENTUKAN		Kehutanan
07.05.0078	Kepka BIG 115/2025 Kepka BIG 130/2025	-	Peta Indeks Kualitas Air Laut skala 1:250.000	Informasi mengenai data hasil pemantauan kualitas air laut di 34 provinsi di Indonesia, disajikan dalam nilai Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) sebagai bagian dari Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH)....	-	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	Prioritas	GEOSPASIAL		-	1:250.000	TAHUNAN		Lingkungan Hidup
07.05.0079	SK KaBIG 16/2023 Kepka BIG 130/2025	-	Peta Indeks Kualitas Udara skala 1:250.000	Peta Indeks Kualitas Udara (IKU) skala 1:250.000	-	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	Prioritas	GEOSPASIAL		-	1:250.000	TAHUNAN		Lingkungan Hidup
07.05.0080	Kepka BIG 130/2025	-	Peta Indikatif Areal Preservasi	Informasi kawasan untuk pemulihan ekosistem	-	KEMENTERIAN KEHUTANAN	Prioritas	GEOSPASIAL		-		BELUM DAPAT DITENTUKAN		Lingkungan Hidup
07.03.0015	Kepka BIG 130/2025	-	Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) skala 1:250.000	Informasi kawasan untuk pemulihan ekosistem	-	KEMENTERIAN KEHUTANAN	Prioritas	GEOSPASIAL		-	1:250.000	BELUM DAPAT DITENTUKAN		Kehutanan
07.05.0081	Kepka BIG 115/2025 Kepka BIG 130/2025	-	Peta Indikatif Kerusakan Lahan skala 1:50.000	Informasi yang menggambarkan lokasi, luas, dan sebaran areal yang berpotensi atau telah mengalami kerusakan lahan	-	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	Prioritas	GEOSPASIAL		-	1:50.000	TAHUNAN		Lingkungan Hidup
07.05.0082	Kepka BIG 130/2025	-	Peta Indikatif Pemulihan Ekosistem	Peta yang memuat arahan kawasan hutan yang akan dipulihkan atau direhabilitasi untuk memulihkan fungsi dan struktur ekosistem yang terganggu	-	KEMENTERIAN KEHUTANAN	Prioritas	GEOSPASIAL		-		BELUM DAPAT DITENTUKAN		Lingkungan Hidup
07.03.0016	Permenko Ekon 3/2024 SK KaBIG 16/2023 Kepka BIG 130/2025	-	Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (PIPPIB) skala 1:250.000	Merupakan layer Penghentian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (YYYY) Periode (X) dengan...	Skala 1:250.000	KEMENTERIAN KEHUTANAN	Prioritas	GEOSPASIAL		-	1:250.000	TAHUNAN		Kehutanan
07.03.0017	Permenko Ekon 3/2024 SK KaBIG 16/2023 Kepka BIG 130/2025	-	Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) skala 1:250.000	Merupakan layer Peta yang menunjukkan Kegiatan Penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan. Dalam Turunan UUCK yaitu Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021, nomenklatur berubah menjadi...	1:250.000	KEMENTERIAN KEHUTANAN	Prioritas	GEOSPASIAL		-	1:250.000	TAHUNAN		Kehutanan
03.06.0020	SK KaBIG 16/2023 Kepka BIG 130/2025	-	Peta Informasi mengenai sengketa, konflik dan perkara pertanahan, skala 1:5.000	Peta Informasi mengenai persil bidang tanah yang menjadi obyek kasus pertanahan	kasus	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	Prioritas	GEOSPASIAL		-	1:5.000	BELUM DAPAT DITENTUKAN		Pertanahan
07.02.0004	Kepka BIG 115/2025 Kepka BIG 130/2025	-	Peta Infrastruktur Pipa Gas Bumi skala 1:50.000	Pipa untuk mengangkut Gas Bumi dari sumber pasokan Gas Bumi atau lapangan Gas Bumi ke satu atau lebih pusat distribusi atau ke satu atau lebih konsumen Gas Bumi atau yang menghubungkan sumber-sumber...	-	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Prioritas	GEOSPASIAL		-	1:50.000	TAHUNAN		Energi

Showing 2,601-2,650 of 3,346 items.

ID	Id Ddp	Sumber Referensi	Indikator	Nama Data	Jenis Pengajuan	Jenis Data	Indikator Variabel	Instansi Produsen Data	Unit Kerja Produsen Data	Definisi	Satuan	Klasifikasi Data Sesuai Resiko	Klasifikasi Penyajian	Jadwal Pemutakhiran	Tag Rad	Status Persetujuan

163132		PP 28/2020	-	Jumlah Aset BMN TVRI Stasiun Sulawesi Barat	Non Prioritas	STATISTIK	Variabel	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	TVRI Stasiun Sulawesi Barat	Catatan dan laporan administratif mengenai seluruh barang yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, baik yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun...	Unit	-	K/L	TAHUNAN	Informasi	TERSEDIA
163133		PP 28/2020	-	Jumlah Aset BMN TVRI Stasiun Sulawesi Selatan	Non Prioritas	STATISTIK	Variabel	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	TVRI Stasiun Sulawesi Selatan	Catatan dan laporan administratif mengenai seluruh barang yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, baik yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun...	Unit	-	K/L	TAHUNAN	Informasi	TERSEDIA
163134		PP 28/2020	-	Jumlah Aset BMN TVRI Stasiun Sulawesi Tengah	Non Prioritas	STATISTIK	Variabel	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	TVRI Stasiun Sulawesi Tengah	Catatan dan laporan administratif mengenai seluruh barang yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, baik yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun...	Unit	-	K/L	TAHUNAN	Informasi	TERSEDIA
163135		PP 28/2020	-	Jumlah Aset BMN TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara	Non Prioritas	STATISTIK	Variabel	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara	Catatan dan laporan administratif mengenai seluruh barang yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, baik yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun...	Unit	-	K/L	TAHUNAN	Informasi	TERSEDIA
163136		PP 28/2020	-	Jumlah Aset BMN TVRI Stasiun Sulawesi Utara	Non Prioritas	STATISTIK	Variabel	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	TVRI Stasiun Sulawesi Utara	Catatan dan laporan administratif mengenai seluruh barang yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, baik yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun...	Unit	-	K/L	TAHUNAN	Informasi	TERSEDIA
163137		PP 28/2020	-	Jumlah Aset BMN TVRI Stasiun Sumatera Barat	Non Prioritas	STATISTIK	Variabel	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	TVRI Stasiun Sumatera Barat	Catatan dan laporan administratif mengenai seluruh barang yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, baik yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun...	Unit	-	K/L	TAHUNAN	Informasi	TERSEDIA
163138		PP 28/2020	-	Jumlah Aset BMN TVRI Stasiun Sumatera Selatan	Non Prioritas	STATISTIK	Variabel	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	TVRI Stasiun Sumatera Selatan	Catatan dan laporan administratif mengenai seluruh barang yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, baik yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun...	Unit	-	K/L	TAHUNAN	Informasi	TERSEDIA
163139		PP 28/2020	-	Jumlah Aset BMN TVRI Stasiun Sumatera Utara	Non Prioritas	STATISTIK	Variabel	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	TVRI Stasiun Sumatera Utara	Catatan dan laporan administratif mengenai seluruh barang yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, baik yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun...	Unit	-	K/L	TAHUNAN	Informasi	TERSEDIA
163140	02.11.0048	Renstra DPR RI 2025-2029	-	Jumlah Aset RRI	Prioritas	STATISTIK	Variabel	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	Direktorat SDM dan Umum	total nilai aset yang dimiliki dan dikelola oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)	Rp	-	Nasional	TAHUNAN	Informasi	TERSEDIA
163141		Renstra Kemenimipas	-	Jumlah Aset yang dikelola oleh kemenimipas	Non Prioritas	STATISTIK	Indikator	KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	Sekretariat Jenderal	Data aset (Tanah, Gedung Bangungan, Peralatan Mesin) yang dikelola oleh Kemenimipas	aset	-	jenis aset	TAHUNAN	Keuangan	TERSEDIA

Showing 521-530 of 4,145 items.