(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)
| # | ID DDP | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Jenis Data | Instansi Produsen Data | Definisi | Satuan | Catatan kebutuhan dukungan Data Daerah | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2551 | 06.01.070 |
|
| Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi antara Perempuan dan Laki- laki | STATISTIK | BADAN PUSAT STATISTIK | Perbandingan antara APK Pendidikan Tinggi penduduk perempuan dan APK Pendidikan Tinggi penduduk laki-laki. | Indikator SIPD: 000147 - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 2552 | 06.01.071 |
|
| Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK Sederajat antara Kuintil Penghasilan Terbawah dan Teratas | STATISTIK | BADAN PUSAT STATISTIK | Perbandingan antara APK SMA/SMK Sederajat penduduk dari kelompok 20% rumah tangga dengan pengeluaran per kapita terendah (kuintil 1) dan APK SMA/SMK Sederajat penduduk dari kelompok 20% rumah tangga d... | Indikator SIPD: 000147 - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 2553 | 06.01.072 |
|
| Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK Sederajat antara Penduduk Disabilitas dan non-Disabilitas | STATISTIK | BADAN PUSAT STATISTIK | Perbandingan antara APK SMA/sederajat penduduk dari kelompok disabilitas dan APK SMA/sederajat penduduk dari kelompok non-disabilitas. | Indikator SIPD: 000147 - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 2554 | 06.01.073 |
|
| Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK Sederajat antara Penduduk Perdesaan dan Perkotaan | STATISTIK | BADAN PUSAT STATISTIK | Perbandingan antara APK SMA/sederajat penduduk yang tinggal di perdesaan dan APK SMA/sederajat penduduk yang tinggal di perkotaan. | Indikator SIPD: 000147 - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 2555 | 06.01.074 |
|
| Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK Sederajat antara Penduduk Perempuan dan Laki-laki | STATISTIK | BADAN PUSAT STATISTIK | Perbandingan antara APK SMA/sederajat penduduk perempuan dan APK SMA/sederajat penduduk laki-laki. | Indikator SIPD: 000147 - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 2556 | 06.01.075 |
|
| Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat antara Kuintil Penghasilan Terbawah dan Teratas | STATISTIK | BADAN PUSAT STATISTIK | Perbandingan antara APK SMP/Sederajat penduduk dari kelompok 20% rumah tangga dengan pengeluaran per kapita terendah (kuintil 1) dan APK SMP/Sederajat penduduk dari kelompok 20% rumah tangga dengan pe... | Indikator SIPD: 000147 - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 2557 | 06.01.076 |
|
| Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat antara Penduduk Disabilitas dan non-Disabilitas | STATISTIK | BADAN PUSAT STATISTIK | Perbandingan antara APK SMP/sederajat penduduk dari kelompok disabilitas dan APK SMP/sederajat penduduk dari kelompok non-disabilitas. | Indikator SIPD: 000147 - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 2558 | 06.01.077 |
|
| Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat antara Penduduk Perdesaan dan Perkotaan | STATISTIK | BADAN PUSAT STATISTIK | Perbandingan antara APK SMP/sederajat penduduk yang tinggal di perdesaan dan APK SMP/sederajat penduduk yang tinggal di perkotaan. | Indikator SIPD: 000147 - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 2559 | 06.01.078 |
|
| Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat antara Penduduk Perempuan dan Laki-laki | STATISTIK | BADAN PUSAT STATISTIK | Perbandingan antara APK SMP/sederajat penduduk perempuan dan APK SMP/sederajat penduduk laki-laki. | Indikator SIPD: 000147 - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 2560 | 06.01.068 |
|
| Rasio Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK PT) antara Penduduk Disabilitas dan non- Disabilitas | STATISTIK | BADAN PUSAT STATISTIK | Perbandingan antara APK Pendidikan Tinggi penduduk dari kelompok disabilitas dan APK Pendidikan Tinggi penduduk dari kelompok non-disabilitas. | Indikator SIPD: 000147 - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 2561 | 06.01.069 |
|
| Rasio Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK PT) antara Penduduk Perdesaan dan Perkotaan | STATISTIK | BADAN PUSAT STATISTIK | Perbandingan antara APK Pendidikan Tinggi penduduk yang tinggal di perdesaan dan APK Pendidikan Tinggi penduduk yang tinggal di perkotaan. | Indikator SIPD: 000147 - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 2562 | 06.01.079 |
|
| Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat antara Kuintil Penghasilan Terbawah dan Teratas | STATISTIK | BADAN PUSAT STATISTIK | Perbandingan antara APM SD/Sederajat penduduk dari kelompok 20% rumah tangga dengan pengeluaran per kapita terendah (kuintil 1) dan APM SD/Sederajat penduduk dari kelompok 20% rumah tangga dengan peng... | Indikator SIPD: 000147 - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 2563 | 06.01.080 |
|
| Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat antara Penduduk Disabilitas dan non- Disabilitas | STATISTIK | BADAN PUSAT STATISTIK | Perbandingan antara APM SD/sederajat penduduk dari kelompok disabilitas dan APM SD/sederajat penduduk dari kelompok non-disabilitas. | Indikator SIPD: 000147 - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 2564 | 06.01.081 |
|
| Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat antara Penduduk Perdesaan dan Perkotaan | STATISTIK | BADAN PUSAT STATISTIK | Perbandingan antara Angka Partisipasi Murni (APM) SD/sederajat penduduk yang tinggal di perdesaan dan APM SD/sederajat penduduk yang tinggal di perkotaan. | Indikator SIPD: 000147 - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 2565 | 06.01.082 |
|
| Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat antara Perempuan dan Laki- laki | STATISTIK | BADAN PUSAT STATISTIK | Perbandingan antara APM SD/sederajat penduduk perempuan dan APM SD/sederajat penduduk laki-laki. | Indikator SIPD: 000147 - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 2566 | 09.02.066 |
|
| Rasio Capaian PNBP terhadap target yang ditetapkan (persen) | STATISTIK | KEMENTERIAN KEUANGAN | Seluruh penerimaan negara yang tidak termasuk dalam pajak | persen | Program: 07.12-Optimalisasi Pendapatan Negara. Kegiatan: 07.12.02-Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lokasi Prioritas: Seluruh provinsi di Indonesia (mencakup seluruh wilayah nasional). Deskripsi: Sejalan dengan mandat RPJPN 2025–2045 untuk menjadikan Indonesia negara maju sebelum 2045, diperlukan ruang fiskal yang memadai, salah satunya melalui optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pembenahan tata kelola PNBP diarahkan untuk meningkatkan pendapatan tanpa menurunkan kualitas layanan publik, dengan menekankan transparansi dan akuntabilitas, mendorong kontribusi dividen BUMN, optimalisasi aset negara, serta pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Sasaran akhirnya adalah terciptanya dukungan PNBP yang optimal bagi pendanaan pembangunan. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 2567 | 04.01.193 |
|
| Rasio dokter spesialis | STATISTIK | KEMENTERIAN KESEHATAN | Proporsi dokter spesialis teregistrasi per 1000 penduduk | persen | Program: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.03-Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi/kabupaten/kota), dengan penekanan pada Wilayah Papua; serta provinsi/daerah spesifik: Maluku Utara, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Selatan. Deskripsi: Capaian pemenuhan SDM kesehatan pada RPJMN 2020–2024 belum memenuhi target: Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan baru 60,16% (target 83%) dan RSUD kab/kota dengan 4 spesialis dasar + 3 spesialis lainnya 72,9% (target 90%). Ketimpangan distribusi tenaga antarwilayah masih tinggi, sehingga prioritas diarahkan pada peningkatan jumlah, kualitas, dan pemerataan penempatan SDM kesehatan sesuai kebutuhan fasilitas layanan (terutama Papua), agar ketersediaan SDM berkualitas di Puskesmas dan RSUD mendukung pemerataan dan efektivitas pembangunan kesehatan. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 2568 | 07.05.085 |
|
| Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri pengolahan | STATISTIK | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.Tingkat emisi gas rumah kaca (tonCO2e/tahun) adal... | persen | Indikator SIPD: 000214 - Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 2569 | 04.02.065 |
|
| Rasio Gini | STATISTIK | BADAN PUSAT STATISTIK | Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1.Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya... | Indikator SIPD: 000005 - Rasio Gini 000544 - Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio) | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 2570 | 03.01.078 |
|
| Rasio kapasitas air baku bersumber dari bendungan terhadap potensinya | STATISTIK | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | perbandingan antara kapasitas air baku yang dapat disediakan oleh bendungan dengan potensi total air baku yang dapat diperoleh dari bendungan | persen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 2571 | 03.01.079 |
|
| Rasio kapasitas air baku terpasang terhadap kebutuhan penduduk | STATISTIK | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | perbandingan antara kapasitas penyediaan air baku yang tersedia dengan kebutuhan air yang dibutuhkan oleh penduduk di suatu wilayah | persen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 2572 | 06.01.0136 |
|
| Rasio Kecukupan Guru | STATISTIK | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH | Guru PNS tersedia / kebutuhan guru | Tanpa Satuan | "Program: 04.04-Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas. Kegiatan: 04.04.02-Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, in-service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia; Provinsi Kalimantan Utara; Provinsi Papua; Provinsi Kalimantan Timur; 96 Desa di Sulawesi Tenggara; dan Provinsi Jawa Barat. Deskripsi: Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan menjadi prasyarat utama untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Saat ini, Indonesia masih menghadapi masalah kekurangan guru berkualitas (angka kecukupan guru SD-SMK rendah, 0,6-0,7), distribusi guru yang belum merata (terutama SMP-SMK) yang menyebabkan disparitas mutu, dan 60 ribu guru pensiun setiap tahunnya. Upaya pemenuhan kebutuhan guru dalam 3 tahun terakhir dinilai kurang optimal karena formasi yang diusulkan Pemda tidak sepenuhnya sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, dibutuhkan restrukturisasi kewenangan atau reformasi menyeluruh dalam pengelolaan guru (meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan, penempatan, mobilitas, pembinaan karier, perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja). Hal ini bertujuan untuk memastikan kemudahan mobilitas guru antardaerah, memenuhi kebutuhan guru (termasuk penggantian guru pensiun), dan mengatasi persoalan ketidakmerataan distribusi serta disparitas mutu, sekaligus memperbaiki koordinasi pemerintah pusat dan daerah." | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 2573 | 02.10.007 |
|
| Rasio Kewirausahaan | STATISTIK | BADAN PUSAT STATISTIK | Rasio kewirausahaan merupakan perbandingan jumlah penduduk yang berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar dengan total angkatan kerja pada tahun yang sama dikali 100 persen. Berusaha dibantu buruh teta... | persen | Indikator Utama Pembangunan - 14b.Rasio kewirausahaan daerah (%) Indikator SIPD: 000029 - Rasio Kewirausahaan Daerah 000760 - Rasio Kewirausahaan | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 2574 | 06.04.015 |
|
| Rasio Kewirausahaan Pemuda | STATISTIK | BADAN PUSAT STATISTIK | Proporsi pemuda bekerja dibantu buruh tetap/dibayar terhadap populasi angkatan kerja pemuda. | persen | Indikator SIPD: 001037 - Rasio Wirausaha Pemuda | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 2575 | 04.03.050 |
|
| Rasio Kewirausahaan Perempuan | STATISTIK | BADAN PUSAT STATISTIK | Rasio kewirausahaan merupakan perbandingan jumlah perempuan yang berusaha dibantu buruh tetap dengan total angkatan kerja pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah b... | persen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 2576 | 03.01.083 |
|
| Rasio Luas Layanan Irigasi yang Ketersediaan Airnya Dijamin oleh Waduk | STATISTIK | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Perbandingan luas daerah irigasi yang memiliki sumber air dari waduk terhadap luas daerah irigasi keseluruhan | persen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 2577 | 06.01.083 |
|
| Rasio Outbound per Inbound mahasiswa | STATISTIK | KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI | Indikator ini menghitung rasio antara outbound per in bound mahasiswa. Outbound adalah kegiatan belajar mahasiswa yang dilaksanakan di luar negeri, sementara Inbound adalah mahasiswa asing melaksanaka... | persen | Program: 04.06-Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas yang Merata dan Pengembangan Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics (STEAM). Kegiatan: 04.06.01-Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi Jawa Timur. Deskripsi: Akses ke pendidikan tinggi masih timpang: rasio APK PT kelompok 20% termiskin vs 20% terkaya hanya 0,33 (2023); hanya 10,15% penduduk usia ≥15 tahun yang menamatkan pendidikan tinggi; dan <40% siswa melanjutkan ke perguruan tinggi. Dari sisi relevansi, <7% lulusan PT terserap di industri prioritas; lulusan bidang STEM <40%; serta ada gap suplai–permintaan talenta pada manufaktur, energi, dan ICT. Program diarahkan untuk menaikkan partisipasi dan relevansi melalui perluasan akses (beasiswa/affirmative untuk kelompok rentan), penguatan mutu & link-and-match (magang terstruktur, kurikulum berbasis proyek/kompetensi, tracer study wajib), serta pembukaan prodi keilmuan masa depan (mis. polimer, natural sciences terapan, gim). Pilar yang didorong pada tiap PT: akses, mutu, relevansi, dan daya saing—agar lulusan lebih terserap di sektor prioritas dan mobilitas sosial meningkat. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 2578 | 09.02.070 |
|
| Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB | STATISTIK | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Local Tax Ratio merupakan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun penerimaan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah terhadap potensi perekonomian daerah atau Produk Domestik Bruto Regional (PDRB). In... | Total | Indikator Utama Pembangunan - 31. Rasio Pajak terhadap PDB (%) Indikator SIPD: 000049 - Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 2579 | 02.10.012 |
|
| Rasio pelaku usaha dibantu buruh tetap terhadap pelaku usaha dibantu buruh | STATISTIK | KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | Rasio Pelaku Usaha Dibantu Buruh Tetap terhadap Pelaku Usaha Dibantu Buruh mengukur seberapa besar pelaku usaha dari populasi angkatan kerja yang sudah berkembang dan mampu membayar pekerja untuk meng... | persen | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 2580 | 09.02.072 |
|
| Rasio Penerimaan Negara Bukan Pajak (persen PDB) | STATISTIK | KEMENTERIAN KEUANGAN | Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan penjumlahan dari penerimaan SDA migas dan non migas, dan penerimaan non SDA (BLU, Dividen BUMN, PNBP lainnya) | persen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 2581 | 09.02.073 |
|
| Rasio Penerimaan Pajak terhadap Produk Domestik Bruto/Tax Ratio | STATISTIK | KEMENTERIAN KEUANGAN | Perbandingan atau presentasi penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB) nominal suatu negara. Indikator ini (tax ratio) berfungsi untuk mengukur kinerja penerimaan perpajakan suatu neg... | persen | Indikator SIPD: 000330 - Rasio penerimaan pajak terhadap PDB. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 2582 | 07.05.086 |
|
| Rasio penggunaan material sirkular di sektor industri | STATISTIK | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | (1) Rasio penggunaan material sirkular (didaur ulang atau digunakan kembali) dalam proses produksi di sektor industri. (2) Tujuannya adalah untuk mengukur seberapa efektif industri dalam menggunakan m... | persen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 2583 | 06.03.016 |
|
| Rasio SDM IPTEK per satu juta penduduk | STATISTIK | BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL | Definisi Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Iptek: Banyaknya SDM iptek nasional yang terlibat di dalam kegiatan riset. Rasio sumber daya manusia iptek terhadap penduduk adalah banyaknya sumber daya manu... | Orang | Indikator SIPD: 000218 - Jumlah sumber daya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (peneliti, perekayasa, dan dosen) pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi per satu juta penduduk | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 2584 | 06.04.0009 |
|
| Rasio TPAK pemuda perempuan terhadap laki-laki | STATISTIK | BADAN PUSAT STATISTIK | Proporsi tingkat partisipasi angkatan kerja pemuda perempuan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja pemuda laki-laki dikali 100 | persen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 2585 | 02.09.004 |
|
| Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB | STATISTIK | KEMENTERIAN KOPERASI | Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDB Nasional. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa sert... | persen | Indikator Utama Pembangunan - 14c.Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%) | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 2586 | 09.03.078 |
|
| Rata-Rata Competency Gap Index (CGI) SDM Siber dan Sandi | STATISTIK | BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA | Indikator yang mengukur kesenjangan kompetensi sumber daya manusia di bidang keamanan siber dan persandian. | persen | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 2587 | 03.05.029 |
|
| Rata-rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan di 204 kecamatan perbatasan prioritas | STATISTIK | BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN | Indeks komposit yang mengukur capaian pembangunan di kecamatan perbatasan dengan menggunakan empat dimensi yaitu sosial budaya, ekonomi, pemerintahan, dan permukiman. | Indeks | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 2588 | 03.05.030 |
|
| Rata-rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan di 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan | STATISTIK | BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN | IPKP : Pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan yang selanjutnya disingkat IPKP adalah proses secara sistematis untuk memperoleh hasil atas capaian pembangunan pada PPKP. PPKP: Pusat Pertumbuh... | Indeks | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 2589 | 04.01.194 |
|
| Rata-rata Konsumsi Alkohol Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas per Kapita | STATISTIK | BADAN PUSAT STATISTIK | rata-rata konsumsi minuman keras/beralkohol (liter per kapita 15 tahun keatas) yang dikonsumsi oleh penduduk umur ?15 tahun adalah perbandingan antara jumlah minuman keras/beralkohol (liter) yang diko... | liter per kapita | Indikator SIPD: 000121 - Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ? 15 tahun dalam satu tahun terakhir. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 2590 | 02.03.029 |
|
| Rata-rata Konsumsi Buah dan Sayur | STATISTIK | BADAN PANGAN NASIONAL | Jumlah konsumsi buah dan sayur oleh seseorang atau populasi tiap satuan waktu | gram per kapita per hari | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 2591 | 02.05.005 |
|
| Rata-rata Konsumsi Pangan Hewani | STATISTIK | BADAN PANGAN NASIONAL | Jumlah konsumsi pangan hewani oleh seseorang atau populasi tiap satuan waktu | gram per kapita per hari | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 2592 | 02.03.030 |
|
| Rata-rata Konsumsi Umbi-Umbian | STATISTIK | BADAN PANGAN NASIONAL | Jumlah konsumsi umbi-umbian oleh seseorang atau populasi tiap satuan waktu | gram per kapita per hari | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 2593 | 06.01.084 |
|
| Rata-rata Lama Sekolah (RLS) | STATISTIK | BADAN PUSAT STATISTIK | Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke... | tahun | Indikator Utama Pembangunan - 5c.Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) Indikator SIPD: 000018 - Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun 000893 - Rata-Rata Lama Sekolah | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 2594 | 06.02.058 |
|
| Rata-rata masa tunggu lulusan pendidikan tinggi mendapatkan pekerjaan | STATISTIK | BADAN PUSAT STATISTIK | Rata-rata masa tunggu lulusan pendidikan tinggi mendapatkan pekerjaan adalah rata-rata jumlah waktu (dalam bulan) yang dibutuhkan oleh lulusan pendidikan tinggi untuk memperoleh pekerjaan atau memulai... | bulan | Program: 04.06-Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas yang Merata dan Pengembangan Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics (STEAM). Kegiatan: 04.06.01-Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi Jawa Timur. Deskripsi: Akses ke pendidikan tinggi masih timpang: rasio APK PT kelompok 20% termiskin vs 20% terkaya hanya 0,33 (2023); hanya 10,15% penduduk usia ≥15 tahun yang menamatkan pendidikan tinggi; dan <40% siswa melanjutkan ke perguruan tinggi. Dari sisi relevansi, <7% lulusan PT terserap di industri prioritas; lulusan bidang STEM <40%; serta ada gap suplai–permintaan talenta pada manufaktur, energi, dan ICT. Program diarahkan untuk menaikkan partisipasi dan relevansi melalui perluasan akses (beasiswa/affirmative untuk kelompok rentan), penguatan mutu & link-and-match (magang terstruktur, kurikulum berbasis proyek/kompetensi, tracer study wajib), serta pembukaan prodi keilmuan masa depan (mis. polimer, natural sciences terapan, gim). Pilar yang didorong pada tiap PT: akses, mutu, relevansi, dan daya saing—agar lulusan lebih terserap di sektor prioritas dan mobilitas sosial meningkat. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 2595 | 06.01.085 |
|
| Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional: Literasi Membaca; Numerasi | STATISTIK | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH | Nilai Asesmen Literasi membaca didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warg... | nilai | Indikator Utama Pembangunan - 5a.Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: Indikator SIPD: 000919 - Skor Literasi/Numerasi 000894 - Angka Literasi/Numerasi | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 2596 | 02.01.0036 |
|
| Rata-rata Nilai Produksi Produk Bersertifikat Halal pada Tahun berjalan | STATISTIK | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | Nilai rata-rata produksi produk yang memiliki sertifikat halal yang dilaporkan oleh industri pada tahun berjalan | rupiah | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 2597 | 02.01.0037 |
|
| Rata-rata Nilai Produksi Produk Bersertifikat Halal pada Tahun sebelumnya | STATISTIK | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | Nilai rata-rata produksi produk yang memiliki sertifikat halal yang dilaporkan oleh industri pada tahun sebelumnya | rupiah | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 2598 | 02.03.071 |
|
| Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil menurut subsektor | STATISTIK | BADAN PUSAT STATISTIK | Indikator ini mengukur pendapatan dari usaha pertanian (on-farm) skala kecil yang memproduksi produk pangan dan pertanian. Lingkup usaha pertanian terdiri dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan... | rupiah | Indikator SIPD: 000094 - Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil menurut subsektor. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 2599 | 02.11.0002 |
|
| Rata-Rata Pengeluaran per Perjalanan Wisatawan Nusantara | STATISTIK | BADAN PUSAT STATISTIK | Rata-rata jumlah uang yang dibelanjakan oleh seorang wisatawan nusantara selama perjalanan wisata mereka, termasuk untuk akomodasi, transportasi, makanan, oleh-oleh, dan aktivitas wisata lainnya | rupiah per perjalanan | Program: 03.05-Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan. Kegiatan: 03.05.05-Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Gili Tramena Lokasi Prioritas: Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Utara Key Tourism Area: Sengigi-Gili, Pantai Selatan Mandalika, Matara, dan Kawasan Rinjani KP ini bertujuan untuk meningkatkan kesesuaian kualitas daya dukung dan daya tampung pariwisata, serta kualitas rantai pasok pariwisata prioritas Lombok-Gili Tramena | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 2600 | 02.11.0003 |
|
| Rata-rata Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (RPWn) | STATISTIK | BADAN PUSAT STATISTIK | Rata-rata jumlah uang yang dibelanjakan oleh setiap wisatawan mancanegara selama kunjungannya di Indonesia. | miliar USD | "Program: 03.05-Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan. Kegiatan: 03.05.01-Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan Lokasi Prioritas: Kab. Magelang, Kota Yogyakarta, Kab. Sleman, Kab. Klaten, Kab. Bantul, dan Kab. Purworejo (Badan Otorita Pariwisata); KSPN Borobudur dan sekitarnya, KSPN Yogyakarta Kota dan sekitarnya, KSPN Prambanan-Kalasan. Deskripsi: Permasalahan di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, yang juga merupakan situs warisan dunia UNESCO, menyoroti enam isu utama. Pertama, keterbatasan produk pariwisata dengan ketergantungan tinggi pada pariwisata budaya. Kedua, terjadinya pariwisata berlebihan (overtourism) di Candi Borobudur pada musim tertentu. Ketiga dan keempat, akses transportasi serta infrastruktur layanan dasar yang dinilai belum memadai. Kelima, standar internasional dalam aspek Daya Tarik Wisata (DTW) dan interpretasi belum terpenuhi. Terakhir, terjadi penurunan kondisi lingkungan, termasuk polusi udara dan penurunan ketersediaan air tanah akibat penggundulan lahan di Perbukitan Menoreh yang kritis dan rawan longsor. Program ini juga diarahkan untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional 3 (Pengembangan Infrastruktur, Lapangan Kerja, Industri Kreatif, dan Agromaritim)" | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Showing 2,551-2,600 of 2,950 items.
| Id Ddp | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Definisi | Satuan | Instansi Produsen Data | Jenis Pengajuan | Jenis Data | Standar Data | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Klasifikasi Penyajian | Jadwal Pemutakhiran | Catatan kebutuhan dukungan data daerah | Tag Rad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.017 |
|
| Persentase sumber Daya Nasional yang Dimanfaatkan menjadi Kekuatan Pertahanan | Indikator ini menunjukkan proporsi sumber daya nasional yang telah dialokasikan dan digunakan secara efektif untuk mendukung dan memperkuat kemampuan pertahanan negara. Sumber daya nasional mencakup... | persen | KEMENTERIAN PERTAHANAN | Prioritas | STATISTIK | - | TAHUNAN | Pertahanan | |||
| 04.01.173 |
|
| Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu | Proporsi suplemen kesehatan yang disampling berdasarkan risiko yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan dibandingkan seluruh populasi sampel suplemen kesehatan | persen | BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 06.02.039 |
|
| Persentase tempat kerja formal melaksanakan kesehatan kerja | Proporsi perusahaan menengah atau besar, kantor pemerintahan, rumah sakit dan Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kesja sesuai standar | persen | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Ketenagakerjaan | ||
| 03.07.028 |
|
| Persentase Tempat Penitipan Anak (TPA) yang menerima pendampingan pengasuhan | Tempat Penitipan Anak (TPA) yang menerima minimal 1 jenis pendampingan pengasuhan. Pendampingan Pengasuhan adalah pendampingan yang diberikan kepada pengasuh, anak asuh di Tempat penitipan anak dan... | persen | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kependudukan | ||
| 04.02.059 |
|
| Persentase Tenaga SDM Kesejahteraan Sosial/Pendamping Perawatan yang tersertifikasi | Mengukur tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) kesejahteraan sosial atau pendamping perawatan yang telah mendapatkan sertifikasi kompetensi resmi sesuai dengan standar nasional. Indikator ini digunakan... | persen | KEMENTERIAN SOSIAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Sosial | ||
| 07.05.082 |
|
| Persentase timbulan sampah yang didaur ulang di fasilitas pengolahan sampah | Sampah yang didaur ulang adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (SSRT) yang tidak termasuk termasuk sampah spesifik. Jumlah timbulan yang didaur ulang dihitung dari berbagai... | persen | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Lingkungan Hidup | ||
| 03.03.046 |
|
| Persentase Tingkat Keandalan Kenavigasian | Persentase kecukupan dan optimalnya fungsi sistem navigasi meliputi keandalan sarana bantu navigasi pelayaran dan telekomonukasi pelayaran untuk memberikan layanan keselamatan dan keamanan pelayaran | persen | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Transportasi | ||
| 09.02.0033 |
|
| Persentase Tingkat Persaingan Penyedia Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi | Persentase yang menunjukkan partisipasi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi dalam proses pengadaan, yang diukur dari jumlah pelaku usaha yang melakukan penawaran dibandingkan dengan total jumlah... | persen | LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Keuangan | ||
| 09.02.0034 |
|
| Persentase Transaksi Pengadaan Terhadap Sasaran Pembangunan Transformasi Ekonomi | Persentase yang menunjukkan kontribusi pengadaan barang dan jasa pemerintah terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional, dihitung berdasarkan perbandingan antara nilai transaksi pengadaan... | persen | LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Keuangan | ||
| 09.02.0035 |
|
| Persentase Transaksi Produk yang Memiliki Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Pasar Digital Pengadaan | Persentase paket transaksi E-Purchasing yang memiliki sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri dibandingkan dengan total paket transaksi E-Purchasing pada tahun berjalan. | persen | LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Keuangan | ||
| 04.01.174 |
|
| Persentase unit pelayanan kesehatan tingkat desa/kelurahan dengan ketersediaan tenaga kesehatan dan kader kesehatan sesuai standar | Persentase Unit pelayanan kesehatan tingkat desa/kelurahan yang telah memiliki jumlah dan kompetensi tenaga kesehatan dan kader kesehatan sesuai standar (2 nakes dan kader) | persen | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Program: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.01-Investasi pelayanan kesehatan primer Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi dan 514 kabupaten/kota); fokus provinsi/daerah: Maluku Utara; Kalimantan Timur; Papua Tengah*; Nusa Tenggara Timur; Provinsi Jawa Timur (Puskesmas di 38 kab/kota hingga desa/kelurahan); Provinsi Jawa Barat (Kab. Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Majalengka, Bandung Barat, Pangandaran, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar); serta Kab. Indragiri Hilir. Deskripsi: Kualitas pelayanan kesehatan primer masih rendah: baru 28% Puskesmas terakreditasi paripurna, 18,5% memenuhi standar sarana–prasarana–alkes, hanya 1,17% kab/kota memiliki unit layanan desa/kelurahan sesuai standar, dan sekitar 18% kab/kota memiliki cakupan Posyandu aktif berbasis siklus hidup ≥75%. Peran kader kesehatan belum optimal, sementara Puskesmas dan jaringannya adalah garda terdepan surveilans, deteksi dini, dan pencegahan. Program memprioritaskan penguatan Puskesmas hingga tingkat desa melalui peningkatan akreditasi dan sarpras, penguatan kader dan partisipasi masyarakat, serta tata kelola layanan primer yang lebih responsif dan inklusif. | Kesehatan | |
| 02.02.050 |
|
| Persentase usaha e-commerce yang melakukan ekspor | Persentase yang menggambarkan proporsi dari total jumlah usaha yang tergabung dalam sektor e-commerce yang aktif dalam kegiatan ekspor. Definisi ini menyoroti persentase usaha e-commerce yang... | persen | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi | ||
| 06.04.0008 |
|
| Persentase usia Muda (16-30 Tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan | Proporsi pemuda usia 16–30 tahun yang tidak sedang bersekolah, bekerja, dan mengikuti pelatihan terhadap seluruh populasi pemuda | persen | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000806 - Persentase Pemuda (16-30 Tahun) Yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja Atau Mengikuti Pelatihan | Pemuda | |
| 02.05.0006 |
|
| Persentase wilayah/kawasan (kabupaten/kota) yang terkendali dari penyakit zoonosis | Persentase wilayah/kawasan (kabupaten/kota) yang terkendali dari Penyakit Zoonosis adalah persentase dari jumlah wilayah/kawasan kabupaten/kota yang berstatus bebas atau terkendali dari Penyakit... | persen | KEMENTERIAN PERTANIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Peternakan | ||
| 02.05.0007 |
|
| Persentase wilayah/kawasan kabupaten/kota yang mampu menekan kasus positif rabies pada hewan | Persentase wilayah/kawasan kabupaten/kota yang mampu menekan kasus positif rabies pada hewan adalah persentase dari jumlah wilayah/kawasan kabupaten/kota yang berstatus bebas atau terkendali dari... | persen | KEMENTERIAN PERTANIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Peternakan | ||
| 03.04.0018 |
|
| Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) | Data mengenai persetujuan bangunan gedung (PBG) yang memuat informasi: nama pemohon, fungsi bangunan, jenis permohonan, nomor SK PBG, nomor SK SLF, nomor registrasi, tanggal, tanggal mulai proses... | - | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan | HARIAN | Perumahan | ||
| 09.05.011 |
|
| Pertumbuhan ekonomi | Perkembangan nilai tambah barang dan jasa pada tahun t terhadap tahun sebelumnya berdasarkan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan | persen | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000542 - Pertumbuhan Ekonomi | Keuangan | |
| 02.02.052 |
|
| Pertumbuhan Ekspor Ekonomi Kreatif | Pertumbuhan Ekspor Ekonomi Kreatif adalah pertambahan pendapatan dikarenakan kegiatan jual beli produk ekonomi kreatif ke luar negeri dalam kurun waktu satu tahun. Pertumbuhan ekspor ekonomi kreatif... | persen | KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Perdagangan | ||
| 02.02.053 |
|
| Pertumbuhan ekspor subsektor Aplikasi dan Gim | Pertumbuhan Ekspor Subsektor Aplikasi dan Gim adalah pertambahan pendapatan dikarenakan kegiatan jual beli subsektor Aplikasi dan Gim ke luar negeri dalam kurun waktu satu tahun yang dihitung... | persen | KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Program: 03.06-Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual. Kegiatan: 03.06.04-Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim Lokasi Prioritas: Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bali. Deskripsi: - | Perdagangan | |
| 02.02.054 |
|
| Pertumbuhan ekspor Subsektor Fesyen dan Kriya | Pertumbuhan Ekspor Subsektor Fesyen dan Kriya adalah pertambahan pendapatan dikarenakan kegiatan jual beli subsektor fesyen dn kriya ke luar negeri dalam kurun waktu satu tahun, dengan satuan persen. | persen | KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF | Prioritas | STATISTIK | - | Registrasi | TRIWULANAN | Industri | ||
| 02.02.056 |
|
| Pertumbuhan ekspor Subsektor Kuliner | Pertumbuhan Ekspor Subsektor Kuliner adalah pertambahan pendapatan dikarenakan kegiatan jual beli subsektor kuliner ke luar negeri dalam kurun waktu satu tahun, dengan satuan persen. | persen | KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF | Prioritas | STATISTIK | - | Registrasi | TRIWULANAN | Industri | ||
| 02.08.038 |
|
| Pertumbuhan Investasi Ekonomi Kreatif | Persentase tingkat pertumbuhan investasi ekonomi kreatif dari pertambahan nilai realisasi investasi yang dihasilkan oleh pelaku usaha di sektor ekonomi kreatif untuk PMA dan PMDN selama periode... | persen | KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Investasi | ||
| 02.01.0097 |
|
| Pertumbuhan Nilai Tambah Bruto lapangan usaha Industri Barang Logam: Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik | Total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh usaha pada lapangan usaha Industri Barang Logam: Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik, didapatkan dari total nilai output... | miliar rupiah | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | TAHUNAN | Industri | |||
| 02.01.042 |
|
| Pertumbuhan Nilai Tambah Bruto lapangan usaha Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki | Total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh usaha pada lapangan usaha Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki, didapatkan dari total nilai output dikurangi biaya input antara... | miliar rupiah | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Industri | ||
| 02.01.043 |
|
| Pertumbuhan Nilai Tambah Bruto lapangan usaha Industri Logam Dasar | Total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh usaha pada lapangan usaha Industri Logam Dasar, didapatkan dari total nilai output dikurangi biaya input antara dalam periode satu tahun | miliar rupiah | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Program: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.18-Penguatan Industri Logam Dasar, Besi dan Baja Lokasi Prioritas: Sulawesi Tengah Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah | Industri | |
| 02.01.044 |
|
| Pertumbuhan Nilai Tambah Bruto lapangan usaha Industri Makanan dan Minuman | Total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh usaha pada lapangan usaha Industri Makanan dan Minuman, didapatkan dari total nilai output dikurangi biaya input antara dalam periode satu tahun | miliar rupiah | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Industri | ||
| 02.01.045 |
|
| Pertumbuhan Nilai Tambah Bruto lapangan usaha Industri Mesin dan Perlengkapan | Perkembangan nilai tambah lapangan usaha Industri Mesin dan Perlengkapan pada tahun t terhadap tahun sebelumnya berdasarkan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan | persen | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Industri | ||
| 02.01.046 |
|
| Pertumbuhan Nilai Tambah Bruto Lapangan Usaha Industri Pengolahan | Perkembangan nilai tambah Lapangan Usaha Industri Pengolahan pada tahun t terhadap tahun sebelumnya berdasarkan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan | persen | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000210 - Laju pertumbuhan PDB Industri Manufaktur | Industri | |
| 02.01.047 |
|
| Pertumbuhan Nilai Tambah Bruto lapangan usaha Industri Tekstil dan Pakaian Jadi | Total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh usaha pada lapangan usaha Industri Tekstil dan Pakaian Jadi, didapatkan dari total nilai output dikurangi biaya input antara dalam periode satu... | miliar rupiah | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Program: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.16-Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil Lokasi Prioritas: Kota Semarang dan Seluruh Provinsi. Deskripsi: - | Industri | |
| 02.03.0115 |
|
| Pertumbuhan Nilai Tambah Bruto lapangan usaha Tanaman Hortikultura | Pertumbuhan nilai tambah lapangan usaha Tanaman Hortikultura pada tahun t terhadap tahun sebelumnya berdasarkan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan | - | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | TAHUNAN | Pertanian | |||
| 02.04.0013 |
|
| Pertumbuhan Nilai Tambah Bruto lapangan usaha Tanaman Perkebunan | Pertumbuhan nilai tambah lapangan usaha Tanaman Perkebunan pada tahun t terhadap tahun sebelumnya berdasarkan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan | - | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | TAHUNAN | Perkebunan | |||
| 06.03.0016 |
|
| Pertumbuhan nomor induk berusaha (NIB) | NIB adalah identitas berusaha yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS). | skor | KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL | Prioritas | STATISTIK | - | Provinsi, Kabupaten, Kota | TAHUNAN | Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi | ||
| 02.11.019 |
|
| Pertumbuhan Pariwisata Ramah Muslim | Pertumbuhan pariwisata ramah muslim (PRM) merujuk pada pertumbuhan Nilai Tambah Bruto (NTB) sektor pariwisata ramah muslim pada suatu periode tertentu. | persen | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Pariwisata | ||
| 02.06.007 |
|
| Pertumbuhan PDB Perikanan (ADHK) | Perkembangan nilai tambah lapangan usaha perikanan pada tahun t terhadap tahun sebelumnya berdasarkan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan | persen | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Keuangan | ||
| 09.02.047 |
|
| Pertumbuhan PDB pertanian, kehutanan, dan perikanan | Perkembangan nilai tambah lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan pada tahun t terhadap tahun sebelumnya berdasarkan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan | persen | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Indikator Utama Pembangunan - 11b. Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | Keuangan | |
| 02.01.048 |
|
| Pertumbuhan PDB subsektor Aplikasi dan Gim | Pertumbuhan PDB Subsektor Aplikasi dan Gim adalah pertambahan nilai pendapatan subsektor aplikasi dan gim dalam kurun waktu satu tahun. Perhitungan menggunakan PDB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK),... | persen | KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi | TAHUNAN | Industri | ||
| 02.01.049 |
|
| Pertumbuhan PDB Subsektor Fesyen dan Kriya | Pertumbuhan PDB Subsektor Fesyen dan Kriya adalah pertambahan nilai pendapatan subsektor fesyen dan kriya dalam kurun waktu satu tahun. Perhitungan menggunakan PDB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK),... | persen | KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF | Prioritas | STATISTIK | - | Registrasi | TAHUNAN | Industri | ||
| 02.01.050 |
|
| Pertumbuhan PDB Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik | Pertumbuhan PDB Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik adalah pertambahan nilai pendapatan subsektor film, animasi, video, dan musik dalam kurun waktu satu tahun. Perhitungan menggunakan PDB Atas... | persen | KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi | TAHUNAN | Industri | ||
| 02.01.051 |
|
| Pertumbuhan PDB Subsektor Kuliner | Pertumbuhan PDB Subsektor Kuliner adalah pertambahan nilai pendapatan subsektor kuliner dalam kurun waktu satu tahun. Perhitungan menggunakan PDB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), dengan satuan persen | persen | KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF | Prioritas | STATISTIK | - | Registrasi | TAHUNAN | Industri | ||
| 09.03.074 |
|
| Pertumbuhan pengakses streaming siaran radio digital | Pengakses streaming adalah masyarakat yang mengakses layanan RRI melalui aplikasi RRI Digital | persen | LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Informasi | ||
| 09.04.014 |
|
| Pertumbuhan Sektor Pos Logistik | Tingkat pertumbuhan per tahun dari sektor pos dan logistik nasional | persen | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Komunikasi | ||
| 02.02.0030 |
|
| Perubahan IHK dari Waktu ke Waktu | Inflasi atau laju inflasi adalah persentase perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK). Indeks Harga Konsumen adalah indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode, dari suatu... | persen | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | BULANAN | Indikator Utama Pembangunan - 32.Tingkat Inflasi (%) Indikator SIPD: 000050 - Tingkat Inflasi | Perdagangan | |
| 07.05.0056 |
|
| Peta Addendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (ANDAL RKL-RPL) | Merupakan layer yang menandakan ruang dimana suatu rencana usahadan/atau kegiatan untuk jenis dokumen lingkungan Addendum Andal(Analisis Dampak Lingkungan Hidup) dan RKL (Rencana... | - | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | GEOSPASIAL | - | BELUM DAPAT DITENTUKAN | Lingkungan Hidup | |||
| 02.03.0037 |
|
| Peta Air Tanah skala 1:50.000 | Sumur didefinisikan sebagai sarana untuk menyadap dan menampung air tanah dari akuifer yang digunakan sebagai sumber air baku untuk air minum (Permen PUPR No 27/PRT/M/2016). | Unit | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Prioritas | GEOSPASIAL | - | Nasional | TAHUNAN | Pertanian | ||
| 07.05.0057 |
|
| Peta Akresi dan Abrasi Skala 1:50.000 | Informasi ini mencakup proses pengikisan (abrasi) dan penambahan material (akresi) di pantai, yang dipengaruhi oleh dinamika alam seperti gelombang, arus, dan pasang surut, serta aktivitas manusia | - | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Prioritas | GEOSPASIAL | - | 1:50.000 | TAHUNAN | Lingkungan Hidup | ||
| 03.03.0032 |
|
| Peta Alur Pelayaran Laut skala 1:50.000 | Data alur pelayaran adalah data yang menggambarkan lokasi-lokasi perairan yang dari segi bentuk dan kedalamannya aman untuk dilayari dan dilengkapi dengan sistem rambu atau tanda-tanda navigasi bagi... | - | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | Prioritas | GEOSPASIAL | - | 1:50.000 | TAHUNAN | Transportasi | ||
| 03.03.0033 |
|
| Peta Alur Pelayaran Sungai-Danau dan Penyeberangan skala 1:50.000 | Data alur pelayaran Sungai, Danau, dan Penyeberangan adalah data yang menggambarkan lokasi-lokasi perairan yang dari segi bentuk dan kedalamannya aman untuk dilayari dan dilengkapi dengan sistem... | - | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | Prioritas | GEOSPASIAL | - | 1:50.000 | TAHUNAN | Transportasi | ||
| 07.05.0058 |
|
| Peta Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) | Merupakan layer yang menandakan ruang dimana suatu rencana usahadan/atau kegiatan untuk jenis dokumen lingkungan AMDAL akan melakukanseluruh komponen rencana kegiatan pada tahap pra-konstruksi,... | - | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | GEOSPASIAL | - | BELUM DAPAT DITENTUKAN | Lingkungan Hidup | |||
| 07.05.0059 |
|
| Peta Angin Permukaan Laut Skala 1:1.500.000 - 1:2.500.000 | Peta angin permukaan laut merepresentasikan arah dan kecepatan angin permukaan laut yang diperbarui setiap satu bulan | Derajat, knots | BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA | Prioritas | GEOSPASIAL | S075014 | Terbatas | 1:1.500.000 - 1:2.500.000 | TAHUNAN | Lingkungan Hidup | |
| 07.02.0001 |
|
| Peta Anomali Bouguer skala 1:100.000 dan skala 1:250.000 | anomali gravitasi yang didapatkan setelah melakukan koreksi data pengukuran terhadap gravitasi terukur di lapangan (wilayah darat) | - | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | GEOSPASIAL | - | 1:100.000 | TAHUNAN | Energi |
Showing 2,551-2,600 of 3,346 items.
| ID | Id Ddp | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Jenis Pengajuan | Jenis Data | Indikator Variabel | Standar Data | Mitra Sektor Bappenas | Instansi Produsen Data | Unit Kerja Produsen Data | Definisi | Satuan | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Klasifikasi Penyajian | Jadwal Pemutakhiran | Tag Rad | Status Persetujuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163122 |
|
| Jumlah Aset BMN TVRI Stasiun Kalimantan Utara | Non Prioritas | STATISTIK | Variabel | LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA | TVRI Stasiun Kalimantan Utara | Catatan dan laporan administratif mengenai seluruh barang yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, baik yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun... | Unit | - | K/L | TAHUNAN | Informasi | TERSEDIA | |||
| 163123 |
|
| Jumlah Aset BMN TVRI Stasiun Kepulauan Riau | Non Prioritas | STATISTIK | Variabel | LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA | TVRI Stasiun Kepulauan Riau | Catatan dan laporan administratif mengenai seluruh barang yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, baik yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun... | Unit | - | K/L | TAHUNAN | Informasi | TERSEDIA | |||
| 163124 |
|
| Jumlah Aset BMN TVRI Stasiun Lampung | Non Prioritas | STATISTIK | Variabel | LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA | TVRI Stasiun Lampung | Catatan dan laporan administratif mengenai seluruh barang yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, baik yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun... | Unit | - | K/L | TAHUNAN | Informasi | TERSEDIA | |||
| 163125 |
|
| Jumlah Aset BMN TVRI Stasiun Maluku | Non Prioritas | STATISTIK | Variabel | LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA | TVRI Stasiun Maluku | Catatan dan laporan administratif mengenai seluruh barang yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, baik yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun... | Unit | - | K/L | TAHUNAN | Informasi | TERSEDIA | |||
| 163126 |
|
| Jumlah Aset BMN TVRI Stasiun Maluku Utara | Non Prioritas | STATISTIK | Variabel | LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA | TVRI Stasiun Maluku Utara | Catatan dan laporan administratif mengenai seluruh barang yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, baik yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun... | Unit | - | K/L | TAHUNAN | Informasi | TERSEDIA | |||
| 163127 |
|
| Jumlah Aset BMN TVRI Stasiun Nusa Tenggara Barat | Non Prioritas | STATISTIK | Variabel | LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA | TVRI Stasiun Nusa Tenggara Barat | Catatan dan laporan administratif mengenai seluruh barang yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, baik yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun... | Unit | - | K/L | TAHUNAN | Informasi | TERSEDIA | |||
| 163128 |
|
| Jumlah Aset BMN TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur | Non Prioritas | STATISTIK | Variabel | LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA | TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur | Catatan dan laporan administratif mengenai seluruh barang yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, baik yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun... | Unit | - | K/L | TAHUNAN | Informasi | TERSEDIA | |||
| 163129 |
|
| Jumlah Aset BMN TVRI Stasiun Papua | Non Prioritas | STATISTIK | Variabel | LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA | TVRI Stasiun Papua | Catatan dan laporan administratif mengenai seluruh barang yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, baik yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun... | Unit | - | K/L | TAHUNAN | Informasi | TERSEDIA | |||
| 163130 |
|
| Jumlah Aset BMN TVRI Stasiun Papua Barat | Non Prioritas | STATISTIK | Variabel | LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA | TVRI Stasiun Papua Barat | Catatan dan laporan administratif mengenai seluruh barang yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, baik yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun... | Unit | - | K/L | TAHUNAN | Informasi | TERSEDIA | |||
| 163131 |
|
| Jumlah Aset BMN TVRI Stasiun Riau | Non Prioritas | STATISTIK | Variabel | LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA | TVRI Stasiun Riau | Catatan dan laporan administratif mengenai seluruh barang yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, baik yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun... | Unit | - | K/L | TAHUNAN | Informasi | TERSEDIA |
Showing 511-520 of 4,145 items.