Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
250106.02.051
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Proporsi Pekerja Migran Indonesia yang Bekerja pada Pemberi Kerja Berbadan Hukum;
Proporsi Pekerja Migran Indonesia yang Bekerja pada Pemberi Kerja Berbadan HukumSTATISTIKKEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BP2MIPekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia (Pasal 1 ayat (2) Undang-undang...persenYaYaYaYaYa
250206.02.052
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Proporsi Pekerja yang Bekerja pada Bidang Keahlian Menengah Tinggi;
Proporsi Pekerja yang Bekerja pada Bidang Keahlian Menengah TinggiSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKPekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi menggambarkan kemampuan ekonomi untuk menyediakan lapangan kerja dengan jabatan atau okupasi yang membutuhkan keahlian tingkat menengah da...persenYaYaYaYaYa
250302.10.014
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Proporsi Pelaku Usaha dengan Usaha Berbadan Hukum atau Memiliki Catatan Pembukuan Lengkap;
Proporsi Pelaku Usaha dengan Usaha Berbadan Hukum atau Memiliki Catatan Pembukuan LengkapSTATISTIKKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHProporsi pelaku usaha dengan usaha berbadan hukum atau memiliki catatan pembukuan lengkap merupakan nilai yang menunjukkan proporsi pelaku usaha (berusaha sendiri, dibantu buruh tidak tetap/pekerja ke...persenTidakYaYaYaYa
250406.02.054
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal;
Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja FormalSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKPenciptaan Lapangan Kerja Formal diukur melalui persentase tenaga kerja formal terhadap total tenaga kerja. Tenaga kerja dapat dikategorikan sebagai pekerja formal jika memenuhi salah satu kriteria be...persenIndikator Utama Pembangunan - 15b.Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja FormalYaYaYaYaYa
250506.01.060
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi;
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan TinggiSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKPersentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi dan memiliki bukti kelulusan berupa Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), terhadap total jumlah penduduk...persenIndikator Utama Pembangunan - 6.Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi(%) Indikator SIPD: 000020 - Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan TinggiYaYaYaYaYa
250604.01.186
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup;
Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukupSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANAktivitas fisik cukup adalah aktivitas masyarakat yang mencakup aktivitas fisik sedang (dilakukan selama >5 hari dalam seminggu dengan rata-rata lama aktivitas tersebut >150 menit dalam seminggu (atau...persenYaYaYaYaYa
250704.02.061
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Proporsi penduduk kelas menengah;
Proporsi penduduk kelas menengahSTATISTIKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALProporsi penduduk yang termasuk dalam kategori kelas menengah, dihitung berdasarkan pengeluaran per kapita berada diantara 4,13 kali garis kemiskinan regional dan 17 kali garis kemiskinan regional.persenYaYaYaYaYa
250804.02.062
    • SDGs;
  1. Proporsi penduduk umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun;
Proporsi penduduk umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahunSTATISTIKKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKIndikator ini melihat pengalaman seumur hidup (life- time prevalence) sebagai anak atau ketika berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Berdasarkan pada Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Rem...persenIndikator SIPD: 000303 - Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.TidakTidakYaTidakTidak
250904.02.064
    • SDGs;
  1. Proporsi Penduduk yang Mengalami Kejahatan Kekerasan;
Proporsi Penduduk yang Mengalami Kejahatan KekerasanSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKKorban kejahatan kekerasan adalah seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan kekerasan. Dalam konteks ini cakupan korban kejahatan kekerasa...persenIndikator SIPD: 000248 - Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhirYaYaYaYaYa
251005.02.038
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya;
Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat TinggalnyaSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKSeberapa banyak penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. Indikator ini mencakup beberapa aspek yang meliputi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat...persenIndikator Utama Pembangunan - 29.Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%) Indikator SIPD: 000047 - Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat TinggalnyaYaYaYaYaYa
251109.03.075
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband;
Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadbandSTATISTIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALRasio persentase antara cakupan sinyal jaringan mobile broadband (minimal 4G) yang diterima oleh masyarakat dibandingkan dengan wilayah Indonesia yang teridentifikasi ada populasi penduduknya.persenIndikator SIPD: 000221 - Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.YaYaYaYaYa
251203.01.076
    • SDGs;
  1. Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya;
Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannyaSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMTingkat water stress: proporsi pengambilan (withdrawal) air baku untuk keperluan domestik terhadap ketersediaannya dari air permukaan adalah rasio besarnya pengambilan air baku dari permukaan, dengan...persenIndikator SIPD: 000171 - Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannyaYaYaYaYaYa
251304.03.044
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir;
Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhirSTATISTIKKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKPerbandingan antara jumlah perempuan dewasa dan anak perempuan umur 15-64 tahun yang mengalami kekerasan fisik, seksual atau emosional oleh pasangan dan mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir dengan...persenIndikator SIPD: 000155 - Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.TidakTidakYaTidakTidak
251404.03.0038
    • SDGs;
  1. Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15—49 Proses Kelahiran Anaknya Dilakukan di Fasilitas Kesehatan dan Ditolong oleh Tenaga Kesehatan;
Proporsi Perempuan Pernah Kawin (PPK) Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas KesehatanSTATISTIKKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK1. Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih adalah: perbandingan antara banyaknya perempuan pernah kawin umur 15-49 t...persenIndikator SIPD: 000103 - Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga (b) di fasilitas kesehatan. 000464 - Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinanYaYaYaYaYa
251504.03.0039
    • SDGs;
  1. Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15—49 Proses Kelahiran Anaknya Dilakukan di Fasilitas Kesehatan dan Ditolong oleh Tenaga Kesehatan;
Proporsi Perempuan Pernah Kawin (PPK) Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan TerlatihSTATISTIKKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK1. Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih adalah: perbandingan antara banyaknya perempuan pernah kawin umur 15-49 t...persenIndikator SIPD: 000103 - Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga (b) di fasilitas kesehatan. 000464 - Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinanYaYaYaYaYa
251604.01.187
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang melahirkan tidak di fasilitas kesehatan;
Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang melahirkan tidak di fasilitas kesehatanSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKPerbandingan antara banyaknya perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup terakhir dalam 2 tahun dan proses melahirkan terakhirnya tidak di fasilitas kesehatan deng...persenYaYaYaYaYa
251704.03.045
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang saat melahirkan anak lahir hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun;
Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang saat melahirkan anak lahir hidup pertama berumur kurang dari 20 tahunSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKPerbandingan antara banyaknya perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang saat melahirkan anak lahir hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun dengan jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun y...persenYaYaYaYaYa
251806.01.061
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Proporsi perguruan tinggi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang terakreditasi;
Proporsi perguruan tinggi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang terakreditasiSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGILembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) adalah perguruan tinggi yang ditugaskan pemerintah untuk menyelenggarakan program pendidikan profesi guru (PPG) guna menghasilkan calon guru yang profesio...persenYaYaYaYaYa
251906.01.062
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Proporsi perguruan tinggi terakreditasi;
Proporsi perguruan tinggi terakreditasiSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIAkreditasi Perguruan Tinggi adalah upaya penilaian suatu kelayakan perguruan tinggi dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti). Mengacu pada...persenYaYaYaYaYa
252002.03.0047
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Kesejahteraan Petani (IKP);
Proporsi petani yang sejahtera secara multidimensiSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKHeadcount Ratio adalah proporsi anggota rumah tangga pertanian yang sejahtera secara multidimensi. Headcount ratio merupakan ukuran non deprivasi.persenYaYaYaYaYa
252104.01.189
    • SDGs;
  1. Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan;
Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatanSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKProporsi Populasi dengan Pengeluaran Rumah Tangga yang Besar (>10 persen atau >25 persen) untuk Kesehatan Sebagai Bagian dari Total Pengeluaran Rumah Tangga atau Pendapatan Proporsi populasi dengan pe...persenIndikator SIPD: 000128 - Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan.YaYaYaYaYa
252206.01.063
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Proporsi program studi PPG yang terakreditasi unggul;
Proporsi program studi PPG yang terakreditasi unggulSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGILembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) adalah perguruan tinggi yang ditugaskan pemerintah untuk menyelenggarakan program pendidikan profesi guru (PPG) guna menghasilkan calon guru yang profesio...persenYaYaYaYaYa
252306.01.064
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Proporsi Program Studi STEM;
Proporsi Program Studi STEMSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIProgram studi STEM adalah program studi (Science, Technology, Engineering, and Math) meliputi Bidang Ilmu Keteknikan, MIPA, Pertanian (termasuk Pertenakan dan Perikanan), dan Kesehatan. Perguruan ting...persenYaYaYaYaYa
252406.01.065
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Proporsi program studi terakreditasi unggul a. Total b. STEM c. Non STEM;
Proporsi program studi terakreditasi unggul a. Total b. STEM c. Non STEMSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIProgram studi STEM adalah program studi (Science, Technology, Engineering, and Math) meliputi Bidang Ilmu Keteknikan, MIPA, Pertanian (termasuk Pertenakan dan Perikanan), dan Kesehatan, sedangkan Prod...persenYaYaYaYaYa
252509.03.076
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKProporsi remaja (umur 15-24 tahun) dan dewasa (umur 15-59 tahun) yang telah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan komputer tertentu dalam suatu periode waktu tertentu (tiga bulan terakhir). Sebuah...persenProgram: 02.14 Ekonomi Digital. Kegiatan: 02.14.00 Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital Lokasi Prioritas: Provinsi Maluku Kegiatan ini bertujuan mempercepat pengembangan ekonomi digital guna meningkatkan kontribusinya terhadap PDB. Fokus diarahkan pada transformasi digital sektor bisnis, peningkatan keberhasilan startup, serta kesiapan industri menuju Industri 4.0. Indikator SIPD: 000146 - Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) denganketerampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).YaYaYaYaYa
252604.03.0040
    • SDGs;
  1. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Gas;
Proporsi rumah tangga dengan anak usia 0-17 tahun yang menggunakan gas/LPG sebagai bahan bakar utama untuk memasakSTATISTIKKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK1. Perbandingan rumah tangga dengan anak umur 0-17 tahun yang menggunakan gas dengan rumah tangga dengan anak umur 0-17 tahun 2. Rumah tangga yang menggunakan gas/LPG sebagai bahan bakar utama untuk m...persenIndikator SIPD: 000177 - Proporsi rumah tangga yang menggunakan gas/LPG sebagai bahan bakar utama untuk memasak terhadap total rumah tanggaYaYaYaYaYa
252707.02.028
    • SDGs;
  1. Proporsi rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai bahan bakar utama untuk memasak terhadap total rumah tangga;
Proporsi rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai bahan bakar utama untuk memasak terhadap total rumah tanggaSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKPerbandingan antara jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai bahan bakar utama untuk memasak adalah jumlah rumah tangga di Indonesia yang menggunakan bahan bakar listrik untuk keperluan me...persenIndikator SIPD: 000178 - Proporsi rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai bahan bakar utama untuk memasak terhadap total rumah tangga.YaYaYaYaYa
252806.03.028
    • SDGs;
  1. Proporsi SDM Iptek dengan gelar Doktor (S3);
Proporsi SDM Iptek dengan gelar Doktor (S3)STATISTIKBADAN RISET DAN INOVASI NASIONALKonsep dan Definisi:Peneliti merupakan jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penelitian, pengembangan, dan/ atau pengkajian ilmu pengetahuan dan t...persenIndikator SIPD: 000219 - Proporsi sumberdaya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan gelar Doktor (S3)YaYaYaYaYa
252906.03.029
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Proporsi SDM Iptek kualifikasi S3 dengan reputasi top 100 dunia di bidangnya;
Proporsi SDM pendidikan tinggi yang mendapatkan beasiswa S3 ke PT dengan reputasi top 100 dunia di bidangnyaSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIIndikator yang menyatakan proporsi Sumber Daya Manusia (SDM) iptek yaitu dosen, peneliti, perekayasa) yang mengikuti program pendidikan S3 dengan reputasi top 100 dunia di bidangnya. Program dimulai p...persenYaYaYaYaYa
253006.01.066
    • SDGs;
  1. Proporsi Sekolah dengan Akses Terhadap Listrik;
Proporsi Sekolah dengan Akses Terhadap ListrikSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHProporsi sekolah berdasarkan tingkat pendidikan (dasar, menengah dan menengah atas) dengan akses terhadap fasilitas atau layanan yang diberikan (a) listrik(b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) kom...persenIndikator SIPD: 000150 - Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).YaYaYaYaYa
253105.01.0066
    • SDGs;
  1. -
Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahananSTATISTIKKEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATANBagian dari seluruh jumlah tahanan yang melebihi masa penahanannya.persenYaYaYaYaYa
253202.06.008
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman;
Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang amanSTATISTIKKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANJumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) adalah jumlah tangkapan sebesar 80 % dari jumlah tangkapan lestari (maksimum sustainable yield – MSY) yang diperbolehkan untuk dilakukan penangkapan.persenTidakYaYaYaYa
253304.01.190
    • SDGs;
  1. Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional;
Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasionalSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATAN1. Cakupan vaksin yang mengandung DPT (dosis ke -3): Persentase bayi yang menerima 3 dosis vaksin DPT pada tahun tertentu.2. Cakupan campak (dosis kedua): Persentase anak yang menerima dua dosis vaksi...persenIndikator SIPD: 000134 - Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional.YaYaYaYaYa
253406.02.055
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Proporsi Tenaga Kerja Hijau;
Proporsi Tenaga Kerja HijauSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKProporsi tenaga kerja layak yang melakukan pekerjaan yang ramah lingkungan dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja secara keseluruhanpersenYaYaYaYaYa
253506.02.056
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Proporsi tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi bidang STEM;
Proporsi tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi bidang STEMSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKProporsi tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi bidang STEM adalah persentase tenaga kerja yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi dalam program studi bidang Sains, Teknologi, Teknik, dan Matem...persenYaYaYaYaYa
253602.01.055
    • SDGs;
  1. Proporsi tenaga kerja pada sektor industri pengolahan;
Proporsi tenaga kerja pada sektor industri pengolahanSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKTenaga kerja adalah semua orang yang bekerja pada suatu usaha dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang (pekerja dibayar) maupun pekerja pemilik dan atau pekerja keluarga yang biasanya...persenIndikator SIPD: 000211 - Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufakturYaYaYaYaYa
253702.10.005
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Proporsi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang Memiliki Izin Usaha;
Proporsi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang Memiliki Izin UsahaSTATISTIKKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHProporsi jumlah UMKM yang memiliki izin usaha merupakan perbandingan antara jumlah UMKM yang memiliki izin usaha terhadap jumlah UMKM secara keseluruhan yang dinyatakan dalam persentase.persenTidakYaYaYaYa
253802.09.003
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi terhadap Total Volume Usaha Koperasi;
Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi terhadap Total Volume Usaha KoperasiSTATISTIKKEMENTERIAN KOPERASIPerbandingan volume usaha koperasi yang bergerak di sektor produksi terhadap total volume usaha koperasi secara keseluruhan yang dinyatakan dalam presentase. Volume usaha koperasi merupakan nilai penj...persenProgram: 03.03-Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi. Kegiatan: 03.03.01-Pengembangan Koperasi Sektor Produksi Lokasi Prioritas: Provinsi Sulawesi Utara; Provinsi Jawa Timur. Deskripsi: Kontribusi koperasi terhadap perekonomian masih rendah (VUK koperasi ≈1,07% PDB nasional pada 2021), dan didominasi koperasi simpan pinjam (≈69%), sementara sektor produksi—pertanian & perikanan (≈9%) dan industri pengolahan (≈0,6%)—masih kecil. Arah program menekankan penguatan koperasi sektor produksi melalui pengembangan usaha dan hilirisasi untuk menaikkan nilai tambah, akselerasi volume usaha, peningkatan kapasitas SDM dan kualitas tata kelola/regulasi, serta penguatan kelembagaan. Dampak yang dituju: kontribusi ekonomi dan penciptaan kerja meningkat, serta kesejahteraan anggota koperasi membaik. Indikator SIPD: 000872 - Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor ProduksiYaYaYaYaYa
253907.05.0169
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS);
Prosentae Implementasi pengelolaan sampahSTATISTIKKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan sampah sesuai dengan perencanaan, termasuk pengurangan dan penanganan sampahpersentase capaian target program atau kegiatanIndikator SIPD: 000676 - Indeks Kinerja Pengelolaan SampahYaYaYaYaYa
254004.01.0166
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Ketimpangan Gender (IKG);
Prosentase Kesehatan ReproduksiSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKProporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF): Mengukur persentase perempuan yang melahirkan tanpa bantuan fasilitas kesehatan. Proporsi perempuan yang saat melahirkan hi...persenIndikator Utama Pembangunan - 40.Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indikator SIPD: 000015 - Indeks Ketimpangan Gender (IKG)YaYaYaYaYa
254105.01.0067
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Materi Hukum;
Prosentase Kesesuaian Materi Muatan Peraturan Perundang-UndanganSTATISTIKKEMENTERIAN HUKUMMenilai apakah isi atau materi muatan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan hukum yang berkembang di masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggipersenYaYaYaYaYa
254203.07.0033
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Ketimpangan Gender (IKG);
Prosentase Pemberdayaan PendudukSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKPersentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan minimal SMA/sederajat: Mengukur tingkat pendidikan penduduk dewasa. Persentase perempuan yang menduduki kursi legislatif: Mengukur keterwaki...persenIndikator Utama Pembangunan - 40.Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indikator SIPD: 000015 - Indeks Ketimpangan Gender (IKG)YaYaYaYaYa
254305.01.0068
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Materi Hukum;
Prosentase Prosedur Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Taat AsasSTATISTIKKEMENTERIAN HUKUMMengukur sejauh mana proses pembentukan peraturan perundang-undangan mengikuti prosedur dan asas yang ditetapkan, baik dari aspek formal (prosedural) maupun materiil (substansi)skor atau persentase yang mencerminkan tingkat ketaatan terhadap prosedur dan asas pembentukan peraturanYaYaYaYaYa
254407.05.0170
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Kualitas Ekosistem Gambut;
Prosentase Tingkat Kelembapan lapisan GambutSTATISTIKKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPKadar air yang terkandung dalam lapisan gambut, yang mempengaruhi kerentanan terhadap kebakaranpersenProgram: 02.17-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang. Kegiatan: 02.17.05-Peningkatan Kualitas Ekosistem Gambut Lokasi Prioritas: Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Provinsi Kalimantan Selatan. Deskripsi: Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas air, kualitas udara, kualitas air laut, dan kualitas lahan. Selain itu, program ini juga berfokus pada peningkatan ketaatan terhadap hukum lingkungan hidup dan kehutanan guna memelihara kelangsungan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.YaYaYaYaYa
254507.05.0171
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Kualitas Ekosistem Gambut;
Prosentase Tingkat Kerusakan area GambutSTATISTIKKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPersentase area gambut yang mengalami degradasi akibat aktivitas manusia, seperti pembukaan lahan atau drainasepersenProgram: 02.17-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang. Kegiatan: 02.17.05-Peningkatan Kualitas Ekosistem Gambut Lokasi Prioritas: Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Provinsi Kalimantan Selatan. Deskripsi: Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas air, kualitas udara, kualitas air laut, dan kualitas lahan. Selain itu, program ini juga berfokus pada peningkatan ketaatan terhadap hukum lingkungan hidup dan kehutanan guna memelihara kelangsungan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.YaYaYaYaYa
254607.05.0172
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Kualitas Ekosistem Gambut;
Prosentase Vegetasi Penutup lahan GambutSTATISTIKKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPJenis dan kerapatan vegetasi yang menutupi lahan gambut, yang berfungsi melindungi dan menjaga keseimbangan ekosistempersentase tutupan atau indeks kerapatan vegetasiProgram: 02.17-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang. Kegiatan: 02.17.05-Peningkatan Kualitas Ekosistem Gambut Lokasi Prioritas: Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Provinsi Kalimantan Selatan. Deskripsi: Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas air, kualitas udara, kualitas air laut, dan kualitas lahan. Selain itu, program ini juga berfokus pada peningkatan ketaatan terhadap hukum lingkungan hidup dan kehutanan guna memelihara kelangsungan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.YaYaYaYaYa
254706.03.030
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Pusat Inovasi Berbasis Maritim;
Pusat Inovasi Berbasis MaritimSTATISTIKBADAN RISET DAN INOVASI NASIONALa. Pusat inovasi berbasis maritim merupakan entitas atau kawasan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan riset, pengembangan, penerapan teknologi, inovasi, dan perumusan kebijakan di sektor kemaritiman....UnitYaYaYaYaYa
254802.04.017
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Ragam Produk Hilir Sawit;
Ragam Produk Hilir SawitSTATISTIKKEMENTERIAN PERINDUSTRIANRagam produk hilir sawit hasil penelitian dan pengembangan baik yang masih berskala laboratorium maupun yang sudah berskala komersil. Yang dimaksud dengan produk hilir sawit adalah sebagaimana terdapa...produkYaYaYaYaYa
254906.03.031
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Raihan Olimpiade Sains dan Teknologi dunia atau sejenis di tingkat pelajar dan mahasiswa;
Raihan Olimpiade Sains dan Teknologi dunia atau sejenis di tingkat pelajar dan mahasiswaSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIRaihan Olimpiade Sains dan Teknologi dunia atau sejenis di tingkat pelajar dan mahasiswa dalam periode 1 (satu) tahunperaihProgram: 04.09-Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN). Kegiatan: 04.09.02-Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Riset dan Inovasi Lokasi Prioritas: Cakupan nasional (seluruh provinsi) dengan pembatasan pada kriteria dan ketersediaan anggaran K/L serta mekanisme proposal-based dari seluruh daerah. Penekanan wilayah mencakup: Kab. Kepulauan Sangihe; Provinsi Kalimantan Utara (Kab. Nunukan); Provinsi Maluku Utara; Provinsi Papua Barat; Provinsi Jawa Timur; dan Provinsi Maluku. Deskripsi: Program menanggapi penurunan daya saing talenta global Indonesia (GTCI skor 37,0; peringkat 86/133 pada 2022), rendahnya densitas SDM Iptek (±1.158 per sejuta penduduk; di bawah Tiongkok 1.585 dan AS 4.827), minimnya pendanaan litbang (≈0,2% PDB), keterbatasan fasilitas laboratorium, serta belum terintegrasinya sistem pembinaan talenta. Arah intervensi mencakup peningkatan pembinaan SDM Iptek profesional berkualifikasi tinggi, perluasan fasilitasi akuisisi riset dan inovasi, sinergi pendanaan, peningkatan akses/kapasitas laboratorium, dan penguatan apresiasi talenta—termasuk MTN untuk menyiapkan SDM bertalenta dan diakui global (termasuk bidang seni budaya). Sasaran akhirnya adalah terciptanya SDM Iptek berkompetensi tingkat internasional untuk mendorong daya saing dan ekosistem riset-inovasi yang lebih kompetitif.YaYaYaYaYa
255006.01.067
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi antara Kuintil Penghasilan Terbawah dan Teratas;
Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi antara Kuintil Penghasilan Terbawah dan TeratasSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKRasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi berdasarkan kelompok pengeluaran rumah tangga kuintil terbawah dan kuintil teratas adalah perbandingan antara APK Pendidikan Tinggi penduduk dari...Program: 04.06-Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas yang Merata dan Pengembangan Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics (STEAM). Kegiatan: 04.06.01-Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi​ Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi Jawa Timur. Deskripsi: Akses ke pendidikan tinggi masih timpang: rasio APK PT kelompok 20% termiskin vs 20% terkaya hanya 0,33 (2023); hanya 10,15% penduduk usia ≥15 tahun yang menamatkan pendidikan tinggi; dan <40% siswa melanjutkan ke perguruan tinggi. Dari sisi relevansi, <7% lulusan PT terserap di industri prioritas; lulusan bidang STEM <40%; serta ada gap suplai–permintaan talenta pada manufaktur, energi, dan ICT. Program diarahkan untuk menaikkan partisipasi dan relevansi melalui perluasan akses (beasiswa/affirmative untuk kelompok rentan), penguatan mutu & link-and-match (magang terstruktur, kurikulum berbasis proyek/kompetensi, tracer study wajib), serta pembukaan prodi keilmuan masa depan (mis. polimer, natural sciences terapan, gim). Pilar yang didorong pada tiap PT: akses, mutu, relevansi, dan daya saing—agar lulusan lebih terserap di sektor prioritas dan mobilitas sosial meningkat. Indikator SIPD: 000147 - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas.YaYaYaYaYa
Showing 2,501-2,550 of 2,950 items.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
03.01.068
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan
Persentase Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaanRumah Tangga yang menggunakan Air yang diproduksi melalui proses pengolahan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui suatu instalasi berupa saluran tertutup/perpipaan sampai di rumah responden....persenKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Pesisir Utara JawaTAHUNANProgram: 02.12-Swasembada Air. Kegiatan: 02.12.05-Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi/Kab/Kota: Papua Barat*; D.I. Yogyakarta (indikatif); Jawa Timur; Sumatera Barat; Riau (Kab. Bengkalis, Kab. Kepulauan Meranti); Kalimantan Barat (Kab. Sambas, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Kota Pontianak); Kalimantan Selatan; Sulawesi Tengah; Kota Makassar; Aceh (Kab. Aceh Singkil, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Kota Langsa, Aceh Besar, Aceh Utara, Nagan Raya, Aceh Jaya). Deskripsi: Isu strategis ketahanan air mengemuka karena adanya 12,7 juta ha lahan kritis, potensi penurunan PDB hingga 7,3% pada 2045 bila ancaman air tidak tertangani, serta dampak perubahan iklim: hari hujan menurun namun intensitas makin ekstrem sehingga risiko banjir dan kekeringan meningkat. Ribuan mata air hilang dalam 10 tahun terakhir dan sekitar 40% mengalami penurunan debit (contoh: Umbulan turun dari 6.000 menjadi 2.800 L/detik). Respons yang dibutuhkan meliputi rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) vegetatif, pembangunan bangunan konservasi tanah dan air, serta peningkatan tutupan hutan di DAS untuk menjamin kuantitas dan kualitas air secara berkelanjutan. Indikator SIPD: 000668 - Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)Pekerjaan Umum
03.04.016
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan BerkelanjutanPerbandingan antara jumlah rumah tangga yang menempati rumah layak huni dengan jumlah rumah tangga, dikalikan 100 persen. Rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan...persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, provinsi, kabupaten/kotaTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 23b.Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%) Indikator SIPD: 000706 - Persentase rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan 000041 - Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan 000236 - Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau 000941 - Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian LayakPerumahan
04.03.0032
    • SDGs
  1. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan
Persentase rumah tangga dengan anak yang memperoleh akses terhadap perumahan yang layak1. Persentase rumah tangga dengan anak yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau adalah persentase rumah tangga dengan anak yang tinggal pada rumah yang memenuhi empat kriteria di...persenKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; KarakteristikTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 23b.Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%) Indikator SIPD: 000706 - Persentase rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan 000041 - Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan 000236 - Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau 000941 - Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian LayakPemberdayaan Perempuan
04.03.0033
    • SDGs
  1. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
Persentase rumah tangga dengan anak yang menggunakan fasilitas sanitasi yang layak1. Persentase rumah tangga dengan anak yang menggunakan fasilitas sanitasi yang layak adalah perbandingan jumlah rumah tangga dengan anak yang menggunakan fasilitas sanitasi layak dengan jumlah rumah...persenKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; KarakteristikTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 42b.Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)Pemberdayaan Perempuan
07.05.077
    • SDGs
  1. Persentase rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah
Persentase rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampahSampah adalah sisa kegiatan sehari-hari dan atau proses alam yang berbentuk padat (UU No. 18 2008 tentang Pengelolaan Sampah). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari...persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, PerkotaanTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 42c-ii.Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT) Indikator SIPD: 000065 - Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah 000883 - Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan SampahPerumahan
03.05.026
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Rumah tangga perdesaan dengan akses air minum aman
Persentase Rumah tangga perdesaan dengan akses air minum amanMengidentifikasi kelayakan air minum yang ada di desa berdasarkan ukuran kualitas, jam operasional, sumber dan kemudahan akses air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang...persenKEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNAN"Program: 06.07-Peningkatan Kemandirian Perdesaan yang Berkelanjutan. Kegiatan: 06.07.01-Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi / Dilaksanakan pada 75.265 desa; Pusat (Tersebar); Provinsi Nusa Tenggara Barat (khususnya KPP berbasis Pariwisata Sembalun); Provinsi Kalimantan Tengah (mencakup Kab. Kapuas, Kab. Barito Utara, Kab. Barito Selatan, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Katingan, Kab. Seruyan, Kab. Sukamara, Kab. Lamandau, Kab. Gunung Mas, Kab. Pulang Pisau, Kab. Murung Raya, Kab. Barito Timur, Kota Palangkaraya); Provinsi Kalimantan Utara; Provinsi Kalimantan Timur; Provinsi Kalimantan Selatan; Provinsi Maluku; Provinsi Jawa Barat; serta prioritas pelaksanaan terhadap: Desa-desa dalam delineasi Ibu Kota Nusantara (IKN) dan daerah mitra IKN, Desa-desa pada 10 Wilayah Metropolitan (WM), Desa-desa di 30 Kawasan Perdesaaan Prioritas (KPP) (termasuk KPP Kab. Raja Ampat dan KPP Kab. Ngada), dan Desa-Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal Prioritas (termasuk Kab. Mamberamo Raya, Kab. Waropen, Kab. Supiori, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, seluruh Kab/Kota di Provinsi Papua Pegunungan, Kab. Boven Digoel, Kab. Mappi, Kab. Asmat, Kab. Paniai, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Intan Jaya, Kab. Deiyai, Kab. Dogiyai, Kab. Sumba Tengah, Kab. Sumba Barat Daya, dan Kab. Sabu Raijua). Deskripsi: Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur perdesaan masih sangat bervariasi baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Terdapat kesenjangan signifikan, misalnya (data 2024): 20,26% desa tidak memiliki akses fasilitas kesehatan, 24,38% desa mengalami sinyal telepon lemah, 42,61% desa tidak memiliki penampungan sampah, dan 5,17% desa belum menggunakan jamban. Oleh karena itu, program ini bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan terhadap layanan dasar serta infrastruktur desa, khususnya agar rumah tangga perdesaan dapat memiliki akses air minum dan sanitasi aman, layanan kesehatan, dan rumah layak huni. Pemenuhan infrastruktur ini dipandang krusial karena akan berdampak signifikan terhadap perekonomian serta kesejahteraan masyarakat desa, sekaligus menjadi strategi pembangunan holistik untuk memberdayakan masyarakat perdesaan, mengurangi kemiskinan, dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif (mendukung PHTC-7)."Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal
03.05.027
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Rumah Tangga Perdesaan dengan Akses Sanitasi Aman
Persentase Rumah Tangga Perdesaan dengan Akses Sanitasi AmanSistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air...persenKEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNAN"Program: 06.07-Peningkatan Kemandirian Perdesaan yang Berkelanjutan. Kegiatan: 06.07.01-Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi / Dilaksanakan pada 75.265 desa; Pusat (Tersebar); Provinsi Nusa Tenggara Barat (khususnya KPP berbasis Pariwisata Sembalun); Provinsi Kalimantan Tengah (mencakup Kab. Kapuas, Kab. Barito Utara, Kab. Barito Selatan, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Katingan, Kab. Seruyan, Kab. Sukamara, Kab. Lamandau, Kab. Gunung Mas, Kab. Pulang Pisau, Kab. Murung Raya, Kab. Barito Timur, Kota Palangkaraya); Provinsi Kalimantan Utara; Provinsi Kalimantan Timur; Provinsi Kalimantan Selatan; Provinsi Maluku; Provinsi Jawa Barat; serta prioritas pelaksanaan terhadap: Desa-desa dalam delineasi Ibu Kota Nusantara (IKN) dan daerah mitra IKN, Desa-desa pada 10 Wilayah Metropolitan (WM), Desa-desa di 30 Kawasan Perdesaaan Prioritas (KPP) (termasuk KPP Kab. Raja Ampat dan KPP Kab. Ngada), dan Desa-Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal Prioritas (termasuk Kab. Mamberamo Raya, Kab. Waropen, Kab. Supiori, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, seluruh Kab/Kota di Provinsi Papua Pegunungan, Kab. Boven Digoel, Kab. Mappi, Kab. Asmat, Kab. Paniai, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Intan Jaya, Kab. Deiyai, Kab. Dogiyai, Kab. Sumba Tengah, Kab. Sumba Barat Daya, dan Kab. Sabu Raijua). Deskripsi: Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur perdesaan masih sangat bervariasi baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Terdapat kesenjangan signifikan, misalnya (data 2024): 20,26% desa tidak memiliki akses fasilitas kesehatan, 24,38% desa mengalami sinyal telepon lemah, 42,61% desa tidak memiliki penampungan sampah, dan 5,17% desa belum menggunakan jamban. Oleh karena itu, program ini bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan terhadap layanan dasar serta infrastruktur desa, khususnya agar rumah tangga perdesaan dapat memiliki akses air minum dan sanitasi aman, layanan kesehatan, dan rumah layak huni. Pemenuhan infrastruktur ini dipandang krusial karena akan berdampak signifikan terhadap perekonomian serta kesejahteraan masyarakat desa, sekaligus menjadi strategi pembangunan holistik untuk memberdayakan masyarakat perdesaan, mengurangi kemiskinan, dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif (mendukung PHTC-7)."Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal
03.01.070
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Rumah Tangga yang Masih Mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Tempat Terbuka
Persentase Rumah Tangga yang Masih Mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Tempat TerbukaBuang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka apabila rumah tangga tidak memiliki fasilitas sanitasi atau memiliki fasilitas sanitasi tetapi tidak menggunakannya.persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK10710077TerbukaNasional, Provinsi, Kabupaten/Kota (dengan RSETAHUNANIndikator SIPD: 000560 - Persentase angka BABS di tempat terbukaPerumahan
06.05.041
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase rumah tangga yang membeli alat atau perlengkapan olahraga dalam setahun
Persentase rumah tangga yang membeli alat atau perlengkapan olahraga dalam setahunPersentase rumah tangga yang membeli alat atau perlengkapan olahraga termasuk perbaikannya dalam setahunpersenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANOlahraga
03.01.069
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi amanRumah tangga yang menggunakan tangki septik sebagai tempat pembuangan limbah domestik, di mana tangki tersebut telah disedot minimal sekali dalam 5 tahun terakhir dan limbahnya diolah di Instalasi...jumlahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Kelompok Pengeluaran; Jenis Kelamin Kepala Rumah TanggaTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 42b.Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%) Indikator SIPD: 000063 - Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman 000168 - Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun. 000558 - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi aman (%)Pekerjaan Umum
04.03.0034
    • SDGs
  1. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
Persentase rumah tangga yang memiliki anak yang menyediakan fasilitas cuci tangan dengan air dan sabunPersentase rumah tangga dengan anak yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air adalah perbandingan antara banyaknya rumah tangga dengan anak yang memiliki kebiasaan mencuci tangan...persenKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; KarakteristikTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 42b.Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)Pemberdayaan Perempuan
03.01.071
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Rumah Tangga yang memiliki tangki septik dan disedot secara berkala
Persentase Rumah Tangga yang memiliki tangki septik dan disedot secara berkalaPersentase rumah tangga yang memiliki tangki septik dan disedot secara berkala (sekali dalam 3-5 tahun)persenKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKonfirmasi Dit. PIKP BAPPENAS: Dibutuhkan data real penyedotan tangki septik yang dibuang ke IPLT, baik dari kegiatan Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal maupun Layanan Lumpur Tinja Terjadwal. Kebutuhan data dibutuhkan sampai level kabupaten/kota karena data yang diperoleh dan diolah dari Susenas KOR BPS merupakan data proxy yang mana tidak terdapat pendataan penyedotan tangki septik yang dibuang dan diolah sampai ke IPLT Program: 02.12-Swasembada Air. Kegiatan: 02.12.06-Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi & kabupaten/kota) dengan prioritisasi: wilayah metropolitan & ibu kota provinsi; wilayah DAS dan kawasan pesisir prioritas; serta challenging area (rawan air, pesisir, dll), sambil mempertimbangkan Readiness Criteria (RC) dan kinerja daerah. Contoh fokus yang disebut: Prov. Jawa Timur (38 kab/kota), Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jambi, Riau (Rokan Hulu/Rokan Hilir), klaster Gorontalo (Pohuwato, Gorontalo, Bone Bolango, Boalemo, Gorontalo Utara, Kota Gorontalo), Kab. Tana Tidung, Kab. Luwu & Pangkajene Kepulauan, Kota Pariaman, serta Kab. Klungkung–Gianyar–Karangasem. Deskripsi: Cakupan dan pemanfaatan sanitasi aman masih rendah: hanya ±10,21% rumah tangga yang terlayani; dari 514 kab/kota baru ~60% memiliki fasilitas pengolahan air limbah domestik dengan utilisasi hanya 20–30%. Sekitar 80% konsumsi air rumah tangga menjadi air limbah berpatogen (mis. E. coli) yang berkontribusi pada 73% kasus diare; dampak berulang memicu malnutrisi dan stunting (prevalensi 2023: 21,5%) serta menaikkan beban biaya pengolahan air dan kerugian ekonomi (>2% PDB/tahun). Intervensi diarahkan untuk meningkatkan cakupan, keberfungsian, dan kualitas infrastruktur SPALD/IPLT (termasuk pendekatan CWIS), memperluas akses air minum & sanitasi aman, dan mengurangi pencemaran—guna mendukung SDG 6 serta pemenuhan hak dasar atas air dan sanitasi.Pekerjaan Umum
08.01.029
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Bimbingan Keagamaan Keluarga
Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Bimbingan Keagamaan KeluargaPersentase rumah tangga yang mendapatkan bimbingan keagamaan keluarga merujuk pada proporsi atau persentase dari total rumah tangga dalam suatu komunitas atau wilayah yang telah menerima bimbingan...persenKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKependudukan
04.02.0057
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Persentase rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan (food insecurity)Definisi : Persentase rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan (food insecurity) berdasarkan FIES Scale. Rumus : Persentase rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan sedang atau berat...persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/Kota; Tipe rumah tangga (Ada penerima MBG/tidak ada penerima MBG)SEMESTERANSosial
07.02.025
    • SDGs
  1. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Gas
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan GasRumah tangga yang menggunakan gas/LPG sebagai bahan bakar utama untuk memasak adalah jumlah rumah tangga di Indonesia yang menggunakan bahan bakar gas alam/biogas/ LPG untuk keperluan memasak pada...persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK10710030TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000177 - Proporsi rumah tangga yang menggunakan gas/LPG sebagai bahan bakar utama untuk memasak terhadap total rumah tanggaPerumahan
07.05.080
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Sampah yang Terkelola
Persentase Sampah yang Terkelolasampah yang diproses sesuai dengan prinsip-prinsip pengurangan, penanganan, dan keberlanjutan, sehingga tidak mencemari lingkungan dan memberi manfaat bagi masyarakat serta ekonomi baik melalui...persenKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK31010102TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 02.18-Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir. Kegiatan: 02.18.01-Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan Lokasi Prioritas: Nasional (tersebar) dengan penajaman pada: kab/kota berstatus TPA darurat; 10 wilayah metropolitan prioritas (mis. Kota Semarang; WM Surabaya); kab/kota pelapor SIPSN; kab/kota amanat Perpres 35/2018; serta lokasi dengan ekosistem pengolahan sampah/DAS prioritas. Contoh sebutan: Prov. Sulawesi Utara; Prov. Maluku; Prov. Jawa Barat; Kab. Nunukan & Kota Tarakan. Deskripsi: Produksi sampah diproyeksikan 82,2 juta ton/tahun (2045) dan kapasitas TPA nasional berpotensi penuh pada 2028. Tantangan utama: 93,2% rumah tangga belum memilah sampah; 63,7% timbulan berakhir di TPA; 47% TPA masih open dumping; tata kelola lemah (DLH di 399 kab/kota merangkap regulator–operator, BLUD persampahan sangat terbatas, alokasi APBD ~0,5–0,8%, retribusi terkumpul 40–45%, RI-SPAL hanya sedikit daerah). Reformasi persampahan menjadi “game changer” RPJPN 2025–2045 untuk menurunkan intensitas emisi GRK menuju NZE 2060 dan meningkatkan Indeks Ekonomi Hijau, dengan sasaran peningkatan IKPS Nasional melalui pemilahan di hulu, penguatan sistem informasi & regulasi, modernisasi infrastruktur layanan, serta perbaikan kelembagaan & pembiayaan.Lingkungan Hidup
10.04.020
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase santri yang mendapatkan bantuan makanan bergizi
Persentase santri yang mendapatkan bantuan makanan bergiziPersentase santri yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai standarpersenBADAN GIZI NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.12-Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi. Kegiatan: 04.12.01-Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Lokasi Prioritas: Jawa Barat Deskripsi: Program pemberian Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan selama 16 tahun pertama perkembangan anak, mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengembangan SDM berkualitas dengan sasaran peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (target 100%, 2029) Kesehatan
08.01.030
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Sarana Prasarana Peribadatan yang Memenuhi Standar
Persentase Sarana Prasarana Peribadatan yang Memenuhi StandarIndikator "Persentase Sarana Prasarana Peribadatan yang memenuhi standar" mencerminkan proporsi Sarana Prasarana Peribadatan dan/atau tempat ibadah yang sesuai dengan standar tertentu. Standar ini...persenKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPerencanaan Pembangunan Nasional
04.01.0250
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Persentase Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan kualitas mobil pengangkut makanan sesuai dengan standarDefinisi : Persentase Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan kualitas mobil pengangkut makanan sesuai dengan standar dalam pedoman BGN Rumus : Dihitung dari jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan...persenBADAN GIZI NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/KotaTAHUNANKesehatan
10.04.021
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase satuan pelayanan pemenuhan gizi yang sesuai standar
Persentase satuan pelayanan pemenuhan gizi yang sesuai standarPersentase satuan pelayanan pemenuhan gizi yang memenuhi standar berdasarkan regulasi dan pedoman yang berlakupersenBADAN GIZI NASIONALPrioritasSTATISTIK-TabelTAHUNANKesehatan
06.01.036
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase satuan pendidikan dengan akreditasi minimal B
Persentase satuan pendidikan dengan akreditasi minimal BSistem penjaminan mutu mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mencapai bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP). Berdasarkan...persenKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPendidikan
06.01.038
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang diakreditasi sesuai SNP
Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang diakreditasi sesuai SNPSistem penjaminan mutu mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mencapai bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP). Berdasarkan...persenKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPendidikan
06.01.039
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif
Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusifPerbandingan jumlah satuan pendidikan yang memenuhi SNP sapras dibagi dengan jumlah satuan pendidikan. Kriteria SNP tertuang dalam Permendikbudristek No 22 tahun 2023 tentang Standar Sarana dan...persenKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANProgram: 04.01-Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). Kegiatan: 04.01.02-Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas (PHTC) Lokasi Prioritas: Nasional (38 provinsi, 512 kabupaten/kota; seluruh kab/kota di Jawa Tengah); Provinsi/Kab/Kota: 38 kab/kota di Jawa Timur; Sulawesi Utara; Sumatera Selatan; Sumatera Barat (Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kab. Sijunjung); serta seluruh provinsi (penugasan lintas daerah). Deskripsi: Mutu pembelajaran perlu didorong lewat revitalisasi sarana–prasarana sekolah dan madrasah serta pembangunan satuan pendidikan baru di daerah padat murid. Data Pokok Pendidikan 2023 menunjukkan 25,67% ruang kelas dalam kondisi rusak sedang/berat—setara 501.641 ruang kelas sekolah dan 44.038 ruang kelas madrasah dari total 1.831.172—disertai mismatch kapasitas karena jumlah siswa melampaui daya tampung. Program menargetkan pemerataan akses pendidikan berkualitas melalui perbaikan/rehabilitasi ruang belajar, penambahan kapasitas, dan pemenuhan pembiayaan operasional agar proses belajar tidak terganggu dan standar layanan pendidikan meningkat merata.Pendidikan
06.01.040
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar
Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajarPerbandingan jumlah satuan pendidikan yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar dibagi dengan jumlah satuan pendidikan. Peningkatan kualitas lingkungan belajar sangat...persenKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPendidikan
06.01.041
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensial
Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensialPerbandingan jumlah satuan pendidikan formal dan nonformal yang telah menerapkan kurikulum terkini dibagi dengan jumlah satuan pendidikan formal dan nonformalpersenKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPendidikan
08.01.031
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase satuan pendidikan formal pesantren yang memperoleh hasil asesmen minimal jayyid
Persentase satuan pendidikan formal pesantren yang memperoleh hasil asesmen minimal jayyidPendidikan pesantren formal mencakup Pendidikan Diniyah Formal (PDF) dan Satuan Pendidikan Mu’adaalah (SPM), sementara hasil asesmen minimal jayyid merujuk pada asesmen di pesantren dengan nilai...persenKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPendidikan
06.01.042
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase satuan pendidikan formal yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran
Persentase satuan pendidikan formal yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaranPerbandingan jumlah sekolah yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran dibagi dengan jumlah sekolah. Sekolah diasumsikan telah memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan...persenKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK33310028TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPendidikan
06.01.043
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase satuan pendidikan menerapkan pendidikan inklusif yang meningkat mutu pembelajarannya
Persentase satuan pendidikan menerapkan pendidikan inklusifSatuan pendidikan yang menerapkan pendidikan inklusif adalah satuan pendidikan umum yang memberikan kesempatan pada semua peserta didik yang memiliki keterbatasan dan/atau bakat istimewa untuk...persenKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPendidikan
06.01.044
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase satuan pendidikan nonformal yang meningkat mutu pembelajarannya
Persentase satuan pendidikan nonformal yang meningkat mutu pembelajarannyaPersentase dari satuan pendidikan nonformal yang memiliki mutu pembelajaran lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya berdasarkan hasil rapor pendidikan atau survei lingkungan belajar.persenKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPendidikan
08.01.032
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang dinilai dan dievaluasi mutunya
Persentase satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang dinilai dan dievaluasi mutunyaMenilai satuan pendidikan pesantren kepada Satuan Pendidikan Diniyah Formal dan Satuan Pendidikan Muadalah. Penilaian ini akan dilakukan diawal pembelajaran oleh Majelis Masyayikh. Indikator melihat...persenKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPendidikan
08.01.033
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapatkan pendampingan
Persentase satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapatkan pendampinganIndikator ini mengukur proporsi satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menerima program pendampingan dari Kementerian Agama dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, manajemen,...persenKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANPendidikan
06.01.045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran
Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaranPerbandingan jumlah satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran dibagi dengan jumlah satuan pendidikan yang mengikuti Asesmen Nasional. Satuan...persenKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPendidikan
06.01.046
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase satuan pendidikan yang memenuhi SNP (standar nasional pendidikan)
Persentase satuan pendidikan yang memenuhi SNP (standar nasional pendidikan)SNP (Standar Nasional Pendidikan) merupakan satuan pendidikan yang memenuhi kriteria minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Badan Akreditasi Nasional PAUD, Dasar dan Menengah yang...persenKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPendidikan
06.01.0133
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase satuan pendidikan yang memenuhi SNP (standar nasional pendidikan)
Persentase Satuan Pendidikan Yang Memenuhi SNP (Standar Satuan Pendidikan) di Ibu Kota NusantaraPersentase pelayanan pendidikan yang memenuhi kriteria minimal sistem pendidikan yang wajib dipenuhi untuk menjamin mutu pendidikan di Ibu Kota NusantarapersenOTORITA IBUKOTA NUSANTARAPrioritasSTATISTIK-Ibu Kota NusantaraTAHUNANPendidikan
06.01.049
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: (a) literasi membaca; dan (b) numerasiJumlah satuan pendidikan di provinsi X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di provinsi X. Asesmen Nasional adalah ukuran...persenKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 5b.Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: Indikator SIPD: 000017 - Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca dan NumerasiPendidikan
04.01.170
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Sediaan farmasi aman dan bermutu
Persentase Sediaan farmasi aman dan bermutuProporsi sediaan farmasi yang disampling berdasarkan risiko yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan dibandingkan seluruh sediaan farmasi yang menjadi sampel. Rorenkeu: a. Sediaan Farmasi mencakup...persenBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKesehatan
06.01.050
    • SDGs
  1. Persentase Sekolah dengan Akses Internet untuk Pengajaran
Persentase Sekolah dengan Akses Internet untuk PengajaranProporsi sekolah berdasarkan tingkat pendidikan (dasar, menengah dan menengah atas) dengan akses terhadap fasilitas atau layanan yang diberikan (a) listrik(b) internet untuk tujuan pengajaran, (c)...persenKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK33310017TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000150 - Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).Pendidikan
06.01.051
    • SDGs
  1. Persentase Sekolah dengan Akses Komputer untuk Pengajaran
Persentase Sekolah dengan Akses Komputer untuk PengajaranProporsi sekolah berdasarkan tingkat pendidikan (dasar, menengah dan menengah atas) dengan akses terhadap fasilitas atau layanan yang diberikan (a) listrik(b) internet untuk tujuan pengajaran, (c)...persenKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK33310018TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000150 - Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).Pendidikan
06.01.052
    • SDGs
  1. Persentase Sekolah dengan Akses terhadap Air Minum Layak
Persentase Sekolah dengan Akses terhadap Air Minum LayakProporsi sekolah berdasarkan tingkat pendidikan (dasar, menengah dan menengah atas) dengan akses terhadap fasilitas atau layanan yang diberikan (a) listrik(b) internet untuk tujuan pengajaran, (c)...persenKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK10710065TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000150 - Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).Pendidikan
06.01.053
    • SDGs
  1. Persentase Sekolah dengan Akses terhadap Fasilitas Cuci Tangan
Persentase Sekolah dengan Akses terhadap Fasilitas Cuci TanganProporsi sekolah berdasarkan tingkat pendidikan (dasar, menengah dan menengah atas) dengan akses terhadap fasilitas atau layanan yang diberikan (a) listrik(b) internet untuk tujuan pengajaran, (c)...persenKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK10710066TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000150 - Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).Pendidikan
06.01.054
    • SDGs
  1. Persentase Sekolah dengan Akses terhadap Fasilitas Sanitasi Dasar
Persentase Sekolah dengan Akses terhadap Fasilitas Sanitasi DasarProporsi sekolah berdasarkan tingkat pendidikan (dasar, menengah dan menengah atas) dengan akses terhadap fasilitas atau layanan yang diberikan (a) listrik(b) internet untuk tujuan pengajaran, (c)...persenKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK10710067TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000150 - Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).Pendidikan
04.01.171
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase sistem informasi data Kesehatan yang telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional
Persentase sistem informasi data Kesehatan yang telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan NasionalPersentase sistem informasi data kesehatan yang telah diintegrasikan dalam Sistem Informasi Kesehatan NasionalpersenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
10.04.022
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase siswa dan santri dengan skor literasi gizi baik
Persentase siswa dan santri dengan skor literasi gizi baikPersentase siswa dan santri dengan skor literasi gizi baik sesuai dengan standar yang berlakupersenBADAN GIZI NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.12-Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi. Kegiatan: 04.12.01-Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Lokasi Prioritas: Jawa Barat Deskripsi: Program pemberian Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan selama 16 tahun pertama perkembangan anak, mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengembangan SDM berkualitas dengan sasaran peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (target 100%, 2029) Kesehatan
10.04.023
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase siswa PAUD (TK/RA/BA/sederajat) yang mendapatkan bantuan makanan bergizi
Persentase siswa PAUD (TK/RA/BA/sederajat) yang mendapatkan bantuan makanan bergiziPersentase siswa PAUD (TK/RA/BA/sederajat) yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai standarpersenBADAN GIZI NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/Ko, Kecamatan, Kelurahan"TAHUNANProgram: 04.12-Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi. Kegiatan: 04.12.01-Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Lokasi Prioritas: Jawa Barat Deskripsi: Program pemberian Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan selama 16 tahun pertama perkembangan anak, mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengembangan SDM berkualitas dengan sasaran peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (target 100%, 2029) Kesehatan
10.04.024
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase siswa SD/MI/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi
Persentase siswa SD/MI/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergiziPersentase siswa SD/MI/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai standarpersenBADAN GIZI NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/Ko, Kecamatan, Kelurahan"TAHUNANProgram: 04.12-Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi. Kegiatan: 04.12.01-Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Lokasi Prioritas: Jawa Barat Deskripsi: Program pemberian Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan selama 16 tahun pertama perkembangan anak, mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengembangan SDM berkualitas dengan sasaran peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (target 100%, 2029) Kesehatan
10.04.025
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase siswa SLB yang mendapatkan bantuan makanan bergizi
Persentase siswa SLB yang mendapatkan bantuan makanan bergiziPersentase siswa SLB yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai standarpersenBADAN GIZI NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/Ko, Kecamatan, Kelurahan"TAHUNANProgram: 04.12-Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi. Kegiatan: 04.12.01-Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Lokasi Prioritas: Jawa Barat Deskripsi: Program pemberian Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan selama 16 tahun pertama perkembangan anak, mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengembangan SDM berkualitas dengan sasaran peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (target 100%, 2029) Kesehatan
10.04.026
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase siswa SMA/MA/SMK/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi
Persentase siswa SMA/MA/SMK/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergiziPersentase siswa SMA/MA/SMK/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai standarpersenBADAN GIZI NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/Ko, Kecamatan, Kelurahan"TAHUNANProgram: 04.12-Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi. Kegiatan: 04.12.01-Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Lokasi Prioritas: Jawa Barat Deskripsi: Program pemberian Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan selama 16 tahun pertama perkembangan anak, mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengembangan SDM berkualitas dengan sasaran peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (target 100%, 2029) Kesehatan
10.04.027
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase siswa SMP/MTs/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi
Persentase siswa SMP/MTs/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergiziPersentase siswa SMP/MTs/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai standarpersenBADAN GIZI NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/Ko, Kecamatan, Kelurahan"TAHUNANProgram: 04.12-Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi. Kegiatan: 04.12.01-Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Lokasi Prioritas: Jawa Barat Deskripsi: Program pemberian Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan selama 16 tahun pertama perkembangan anak, mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengembangan SDM berkualitas dengan sasaran peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (target 100%, 2029) Kesehatan
04.03.0059
    • RPJMN 2025-2029
    • Permen PPPA 1/2025
    • Perpres 186/2024
    • UU 7/1984
  1. Persentase RO/Sub kegiatan Responsif Gender
Persentase Subkegiatan yang Responsif GenderPersentase Subkegiatan yang Responsif Gender adalah persen subkegiatan yang memuat analisis gender dan intervensi untuk mengatasi ketimpangan gender, serta memiliki alokasi anggaran tertentu yang...PersenKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-Pemerintah Provinsi; Pemerintah Kabupaten/KotaTAHUNANPemberdayaan Perempuan
04.01.172
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang mendapatkan pelatihan bidang kesehatan
Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang mendapatkan pelatihan bidang kesehatanProporsi SDM Kesehatan (tenaga medis, tenaga kesehatan, tenaga penunjang kesehatan) terdaftar dalam Sistem Informasi SDMK yang mengikuti dan menyelesaikan pelatihan, workshop, dan hands on bidang...persenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.03-Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi/kabupaten/kota), dengan penekanan pada Wilayah Papua; serta provinsi/daerah spesifik: Maluku Utara, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Selatan. Deskripsi: Capaian pemenuhan SDM kesehatan pada RPJMN 2020–2024 belum memenuhi target: Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan baru 60,16% (target 83%) dan RSUD kab/kota dengan 4 spesialis dasar + 3 spesialis lainnya 72,9% (target 90%). Ketimpangan distribusi tenaga antarwilayah masih tinggi, sehingga prioritas diarahkan pada peningkatan jumlah, kualitas, dan pemerataan penempatan SDM kesehatan sesuai kebutuhan fasilitas layanan (terutama Papua), agar ketersediaan SDM berkualitas di Puskesmas dan RSUD mendukung pemerataan dan efektivitas pembangunan kesehatan.Kesehatan
Showing 2,501-2,550 of 3,346 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
163112
    • PP 28/2020
  1. -
Jumlah Aset BMN TVRI Stasiun DKI JakartaNon PrioritasSTATISTIKVariabelLEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIATVRI Stasiun DKI JakartaCatatan dan laporan administratif mengenai seluruh barang yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, baik yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun...Unit-K/LTAHUNANInformasiTERSEDIA
163113
    • PP 28/2020
  1. -
Jumlah Aset BMN TVRI Stasiun GorontaloNon PrioritasSTATISTIKVariabelLEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIATVRI Stasiun GorontaloCatatan dan laporan administratif mengenai seluruh barang yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, baik yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun...Unit-K/LTAHUNANInformasiTERSEDIA
163114
    • PP 28/2020
  1. -
Jumlah Aset BMN TVRI Stasiun JambiNon PrioritasSTATISTIKVariabelLEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIATVRI Stasiun JambiCatatan dan laporan administratif mengenai seluruh barang yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, baik yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun...Unit-K/LTAHUNANInformasiTERSEDIA
163115
    • PP 28/2020
  1. -
Jumlah Aset BMN TVRI Stasiun Jawa BaratNon PrioritasSTATISTIKVariabelLEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIATVRI Stasiun Jawa BaratCatatan dan laporan administratif mengenai seluruh barang yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, baik yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun...Unit-K/LTAHUNANInformasiTERSEDIA
163116
    • PP 28/2020
  1. -
Jumlah Aset BMN TVRI Stasiun Jawa TengahNon PrioritasSTATISTIKVariabelLEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIATVRI Stasiun Jawa TengahCatatan dan laporan administratif mengenai seluruh barang yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, baik yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun...Unit-K/LTAHUNANInformasiTERSEDIA
163117
    • PP 28/2020
  1. -
Jumlah Aset BMN TVRI Stasiun Jawa TimurNon PrioritasSTATISTIKVariabelLEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIATVRI Stasiun Jawa TimurCatatan dan laporan administratif mengenai seluruh barang yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, baik yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun...Unit-K/LTAHUNANInformasiTERSEDIA
163118
    • PP 28/2020
  1. -
Jumlah Aset BMN TVRI Stasiun Kalimantan BaratNon PrioritasSTATISTIKVariabelLEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIATVRI Stasiun Kalimantan BaratCatatan dan laporan administratif mengenai seluruh barang yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, baik yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun...Unit-K/LTAHUNANInformasiTERSEDIA
163119
    • PP 28/2020
  1. -
Jumlah Aset BMN TVRI Stasiun Kalimantan SelatanNon PrioritasSTATISTIKVariabelLEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIATVRI Stasiun Kalimantan SelatanCatatan dan laporan administratif mengenai seluruh barang yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, baik yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun...Unit-K/LTAHUNANInformasiTERSEDIA
163120
    • PP 28/2020
  1. -
Jumlah Aset BMN TVRI Stasiun Kalimantan TengahNon PrioritasSTATISTIKVariabelLEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIATVRI Stasiun Kalimantan TengahCatatan dan laporan administratif mengenai seluruh barang yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, baik yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun...Unit-K/LTAHUNANInformasiTERSEDIA
163121
    • PP 28/2020
  1. -
Jumlah Aset BMN TVRI Stasiun Kalimantan TimurNon PrioritasSTATISTIKVariabelLEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIATVRI Stasiun Kalimantan TimurCatatan dan laporan administratif mengenai seluruh barang yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, baik yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun...Unit-K/LTAHUNANInformasiTERSEDIA
Showing 501-510 of 4,145 items.