Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
245104.01.0165
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Modal Manusia;
Prevalensi StuntingSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANPersentase anak di bawah usia 5 tahun yang mengalami stunting, yaitu kondisi pertumbuhan terhambat akibat malnutrisi kronispersenIndikator SIPD: 000007 - Indeks Modal ManusiaYaYaYaYaYa
245204.01.180
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Prevalensi Tengkes/ Stunting pada Balita;
Prevalensi Tengkes/ Stunting pada BalitaSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANStunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi ba...persenIndikator Utama Pembangunan - 2b.Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) Indikator SIPD: 000011 - Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita 000817 - Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)YaYaYaYaYa
245304.01.181
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Prevalensi Wasting pada Balita;
Prevalensi Wasting pada BalitaSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANWasting (kurus) adalah kondisi kurang gizi akut yang diukur berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO 2005 digunakan pada balita. Berikut...persenProgram: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.02-Pencegahan dan penurunan stunting Lokasi Prioritas: Seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi (cakupan nasional); serta penegasan pada: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Jawa Barat, dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, fokus spesifik di Provinsi Bengkulu pada Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Kota Bengkulu. Deskripsi: Program menitikberatkan pemenuhan intervensi gizi-kesehatan berbasis siklus hidup sesuai kebutuhan kelompok sasaran (ibu hamil, baduta, balita, remaja, calon pengantin, keluarga, dan masyarakat). Arah kebijakan meliputi penguatan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting (mis. ibu hamil KEK; balita dengan BB tidak naik/kurang; gizi kurang/buruk) disertai tata laksana dan pendampingan; peningkatan kualitas layanan dan edukasi; serta konvergensi melalui perbaikan tata kelola: analisis situasi berbasis kewilayahan, perencanaan–penganggaran kontekstual, integrasi sistem/kebijakan/sumber daya, dan penguatan Monev sebagai umpan balik. Sasaran akhirnya menurunkan prevalensi stunting (indikatif 18,8% pada 2025 menjadi 14,2% pada 2029), mencegah kematian dini, dan meningkatkan harapan hidup sehat. Indikator SIPD: 000089 - Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.YaYaYaYaYa
245402.02.0034
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai ekspor barang-barang berkategori hijau (Environmental Goods);
Produk dengan Karakteristik Environmental Good Menurut IMFSTATISTIKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALProduk yang memiliki karakteristik ramah lingkungan, berkaitan dengan proteksi lingkungan atau barang yang diadaptasi untuk lebih hijau, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh International Monet...miliar dolar amerika serikatYaTidakYaYaYa
245509.02.0037
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Ekspor Barang dan Jasa;
Produk Domestik Bruto (PDB) atas Dasar Harga KonstanSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai total barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri, disesuaikan dengan inflasi, sehingga mencerminkan nilai riil produksi nasional.?miliar rupiahIndikator SIPD: 000039 - Ekspor Barang dan JasaYaYaYaYaYa
245609.02.0038
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Pertumbuhan ekonomi;
Produk Domestik Bruto (PDB) atas Dasar Harga Konstan tahun berjalan dan tahun sebelumnyaSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKJumlah seluruh nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam satu tahun menurut harga yang konstanmiliar rupiahIndikator SIPD: 000542 - Pertumbuhan EkonomiYaYaYaYaYa
245709.02.0039
    • SDGs;
  1. Rasio Potensi Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
Produk Domestik Bruto (PDB) di Tahun BerjalanSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKJumlah seluruh nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam satu tahun menurut harga yang berlakumiliar rupiahIndikator SIPD: 000272 - Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)YaYaYaYaYa
245809.02.0040
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Rasio Penerimaan Pajak terhadap Produk Domestik Bruto/Tax Ratio;
Produk Domestik Bruto (PDB) NominalSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKTotal nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu negara pada harga pasar saat ini (tanpa penyesuaian inflasi)rupiahIndikator SIPD: 000330 - Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.YaYaYaYaYa
245909.02.051
    • SDGs;
  1. Produk Domestik Bruto (PDB) per Kapita;
Produk Domestik Bruto (PDB) per KapitaSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKPDB per kapita menunjukkan peningkatan sejalan dengan perbandingan kenaikan nilai PDB dan jumlah penduduk.ribu rupiahIndikator SIPD: 000182 - PDB per kapitaYaYaYaYaYa
246009.02.0041
    • SDGs;
  1. Intensitas emisi sektor industri;
Produk Domestik Bruto Sektor Industri (PDB SI)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai total output barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor industri dalam satu tahunmiliar rupiahIndikator SIPD: 000216 - Intensitas emisi sektor industri.YaYaYaYaYa
246109.02.052
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB);
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKKontribusi PDRB adalah share PDRB wilayah terhadap PDB Nasional.persenIndikator SIPD: 000006 - Kontribusi PDRB ProvinsiYaYaYaYaYa
246209.02.0042
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap PDB Nasional;
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota anggota Wilayah MetropolitanSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKJumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di setiap kabupaten/kota yang termasuk dalam suatu wilayah metropolitan, dihitung berdasarkan harga pasar.miliar rupiahIndikator Utama Pembangunan - 23a.Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)YaYaYaYaYa
246302.02.0035
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai ekspor barang-barang berkategori hijau (Environmental Goods);
Produk yang Disepakati sebagai Environmental Goods oleh APECSTATISTIKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALProduk yang telah disepakati oleh anggota APEC sebagai barang ramah lingkungan, yang terdiri atas 54 produk berdasarkan kode HSmiliar dolar amerika serikatYaTidakYaYaYa
246406.03.0017
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Produksi Buah dan Sayur;
Produksi Buah-buahan Menurut Jenis Tanaman Menurut ProvinsiSTATISTIKKEMENTERIAN PERTANIANSebaran berat produksi buah-buahan menurut jenis tanaman per ProvinsiProgram: 02.10-Swasembada Pangan. Kegiatan: 02.10.11-Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota), dengan penajaman di: Prov. Kalimantan Timur; Prov. Jawa Timur; Prov. Kalimantan Selatan; Prov. Sumatera Selatan; Prov. Sumatera Utara; Prov. Aceh (Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Tamiang); Prov. Bengkulu (Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Bengkulu Tengah); Prov. Sumatera Barat; Sulawesi Tengah; Sulawesi Tenggara (Bombana, Kolaka Timur, Konawe Selatan, Konawe); Sulawesi Selatan (Luwu Timur, Luwu, Luwu Utara, Wajo, Bone, Sinjai, Bulukumba, Sidenreng Rappang, Pinrang); Riau (Indragiri Hilir, Pelalawan, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti). Deskripsi: Ketersediaan pangan masih didominasi padi-padian; beras fluktuatif dan saat defisit dilakukan impor (429 ribu ton, 2023). Potensi pangan lokal besar namun belum optimal: produksi aneka umbi naik 0,63% (2019–2023) dengan kenaikan produktivitas rata-rata 1,33% (Kementan, 2024). Konsumsi sayur-buah masih rendah (PPH 2023: 5,5% dari ideal 6,0%) dan biaya pola makan sehat tinggi (>25% UMP DKI, 2017). Arah intervensi: pengembangan komoditas non-beras (aneka umbi, sayur, buah, jagung, sorgum) melalui on-farm/off-farm dan perhutanan berbasis masyarakat; penguatan lumbung pangan lokal sesuai agroekologi; serta bauran kebijakan untuk menurunkan harga/biaya pangan bergizi agar akses, diversifikasi konsumsi, dan ketahanan pangan meningkat.YaTidakYaYaYa
246502.03.0044
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase produksi komoditas pertanian organik terhadap produksi total komoditas pertanian;
Produksi Total Komoditas PertanianSTATISTIKKEMENTERIAN PERTANIANJumlah keseluruhan produksi beras, kopi, dan sayuran, baik yang dibudidayakan secara organik maupun konvensionaltonYaTidakYaYaYa
246602.03.0045
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Produksi Jagung;
Produktivitas JagungSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKRata-rata hasil panen per hektar untuk Jagungton/haProgram: 02.10-Swasembada Pangan. Kegiatan: 02.10.11-Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota), dengan penajaman di: Prov. Kalimantan Timur; Prov. Jawa Timur; Prov. Kalimantan Selatan; Prov. Sumatera Selatan; Prov. Sumatera Utara; Prov. Aceh (Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Tamiang); Prov. Bengkulu (Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Bengkulu Tengah); Prov. Sumatera Barat; Sulawesi Tengah; Sulawesi Tenggara (Bombana, Kolaka Timur, Konawe Selatan, Konawe); Sulawesi Selatan (Luwu Timur, Luwu, Luwu Utara, Wajo, Bone, Sinjai, Bulukumba, Sidenreng Rappang, Pinrang); Riau (Indragiri Hilir, Pelalawan, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti). Deskripsi: Ketersediaan pangan masih didominasi padi-padian; beras fluktuatif dan saat defisit dilakukan impor (429 ribu ton, 2023). Potensi pangan lokal besar namun belum optimal: produksi aneka umbi naik 0,63% (2019–2023) dengan kenaikan produktivitas rata-rata 1,33% (Kementan, 2024). Konsumsi sayur-buah masih rendah (PPH 2023: 5,5% dari ideal 6,0%) dan biaya pola makan sehat tinggi (>25% UMP DKI, 2017). Arah intervensi: pengembangan komoditas non-beras (aneka umbi, sayur, buah, jagung, sorgum) melalui on-farm/off-farm dan perhutanan berbasis masyarakat; penguatan lumbung pangan lokal sesuai agroekologi; serta bauran kebijakan untuk menurunkan harga/biaya pangan bergizi agar akses, diversifikasi konsumsi, dan ketahanan pangan meningkat. Indikator SIPD: 000639 - Jumlah Produksi JagungYaYaYaYaYa
246702.04.016
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Produktivitas Kelapa;
Produktivitas KelapaSTATISTIKKEMENTERIAN PERTANIANProduktivitas kelapa dihitung berdasarkan jumlah produksi per luas tanaman menghasilkankilogram per hektare"Program: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.06-Pengembangan Hilirisasi Kelapa Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi; 30 Provinsi; Provinsi Sulawesi Utara; Sulawesi Tengah; Provinsi Jawa Timur; Provinsi Kalimantan Selatan; Provinsi Riau (Kab. Indragiri Hilir); Provinsi Aceh (Kab. Simeulue, Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Barat, Kab. Aceh Besar, Kab. Pidie, Kab. Bireuen, Kab. Aceh Utara); klaster kabupaten di Bengkulu (Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Rejang Lebong, Kab. Kaur, Kab. Lebong, Kab. Kepahiang, Kab. Bengkulu Tengah); Kabupaten Kebumen; klaster kabupaten di Maluku Utara (Kab. Halmahera Barat, Kab. Halmahera Utara, Kab. Halmahera Selatan, Kab. Kepulauan Sula); klaster kabupaten di Kalimantan Timur (Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Barat); Kab. Bintan; klaster kabupaten/kota di Sumatera Barat (Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kota Pariaman); Kab. Tabanan; klaster kabupaten di Sulawesi Barat (Kab. Majene, Kab. Mamuju, Kab. Polewali Mandar, Kab. Mamasa); dan Kab. Tasikmalaya. Deskripsi: Program ini bertujuan untuk melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri pengolahan berbasis kelapa, serta mendukung pengembangan kawasan perkebunan. Fokus utamanya adalah untuk meningkatkan produktivitas, produksi, dan utilisasi industri kelapa. Keseluruhan upaya ini diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri kelapa secara nasional."YaYaYaYaYa
246807.04.021
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Produktivitas Lahan Garam Rakyat;
Produktivitas Lahan Garam RakyatSTATISTIKKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANProduktivitas lahan garam rakyat adalah indikator untuk menghitung jumlah produksi garam yang dihasilkan dari 1 hektar tambak garam rakyat.ton per hektare"Program: 02.22-Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru. Kegiatan: 02.22.04-Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut Lokasi Prioritas: Provinsi Nusa Tenggara Barat; Provinsi NTT; Jawa Barat; Jawa Tengah; Jawa Timur (termasuk Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Pasuruan, Kab. Tuban, Kab. Lamongan); Sulawesi Selatan (termasuk Kab. Takalar, Kab. Jeneponto, Kab. Pangkajene Kepulauan); Gorontalo; Bali; D.I. Yogyakarta; Sulawesi Tengah; Aceh; dan Kalimantan Timur. Deskripsi: Konsumsi garam nasional terus meningkat (mencapai 4,5 juta ton pada 2022), namun tidak diimbangi dengan produksi nasional (2,9 juta ton pada 2022). Hal ini menyebabkan pemenuhan konsumsi garam nasional masih dilakukan melalui impor, meskipun Indonesia memiliki garis pantai 108.000 km. Padahal, Perpres Nomor 126 Tahun 2022 mengamanatkan agar kebutuhan garam nasional dipenuhi oleh produksi dalam negeri paling lambat tahun 2024 (dengan pengecualian). Oleh karena itu, program ini bertujuan mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri garam dan produk olahan hasil laut. Hal ini memerlukan investasi pada industri hilirisasi garam, terutama (i) soda kaustik, (ii) sodium karbonat (soda ash), (iii) sodium sulfat, serta vacuum salt untuk sektor kesehatan."TidakYaYaYaYa
246902.03.0046
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Produksi Padi;
Produktivitas PadiSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKRata-rata hasil panen per hektar untuk Paditon/haProgram: 02.10-Swasembada Pangan. Kegiatan: 02.10.11-Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota), dengan penajaman di: Prov. Kalimantan Timur; Prov. Jawa Timur; Prov. Kalimantan Selatan; Prov. Sumatera Selatan; Prov. Sumatera Utara; Prov. Aceh (Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Tamiang); Prov. Bengkulu (Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Bengkulu Tengah); Prov. Sumatera Barat; Sulawesi Tengah; Sulawesi Tenggara (Bombana, Kolaka Timur, Konawe Selatan, Konawe); Sulawesi Selatan (Luwu Timur, Luwu, Luwu Utara, Wajo, Bone, Sinjai, Bulukumba, Sidenreng Rappang, Pinrang); Riau (Indragiri Hilir, Pelalawan, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti). Deskripsi: Ketersediaan pangan masih didominasi padi-padian; beras fluktuatif dan saat defisit dilakukan impor (429 ribu ton, 2023). Potensi pangan lokal besar namun belum optimal: produksi aneka umbi naik 0,63% (2019–2023) dengan kenaikan produktivitas rata-rata 1,33% (Kementan, 2024). Konsumsi sayur-buah masih rendah (PPH 2023: 5,5% dari ideal 6,0%) dan biaya pola makan sehat tinggi (>25% UMP DKI, 2017). Arah intervensi: pengembangan komoditas non-beras (aneka umbi, sayur, buah, jagung, sorgum) melalui on-farm/off-farm dan perhutanan berbasis masyarakat; penguatan lumbung pangan lokal sesuai agroekologi; serta bauran kebijakan untuk menurunkan harga/biaya pangan bergizi agar akses, diversifikasi konsumsi, dan ketahanan pangan meningkat. Indikator SIPD: 000640 - Jumlah Produksi PadiYaYaYaYaYa
247002.03.063
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Produktivitas Sagu;
Produktivitas SaguSTATISTIKKEMENTERIAN PERTANIANProduktivitas sagu dihitung berdasarkan produksi per luas tanaman menghasilkan pada perkebunan rakyatkilogram per hektareProgram: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.08-Pengembangan Hilirisasi Sagu dan Singkong Lokasi Prioritas: Provinsi Nusa Tenggara Barat Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri pengolahan berbasis rumput laut untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri rumput lautYaYaYaYaYa
247102.01.0035
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Produsen Alat dan Mesin PertanianSTATISTIKKEMENTERIAN PERINDUSTRIANProdusen Alat dan Mesin PertanianperusahaanYaYaYaYaYa
247202.07.002
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Profit Margin Ratio (PMR) BUMN;
Profit Margin Ratio (PMR) BUMNSTATISTIKBADAN PENGATURAN BADAN USAHA MILIK NEGARAProfit Margin Ratio (PMR) merupakan indikator yang digunakan untuk menilai persentase Net Profit terhadap total revenue yang diperoleh dari penjualanpersenYaYaYaYaYa
247303.01.0042
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Pembangunan Gedung/Perkantoran;
Progres Fisik Pembangunan GedungSTATISTIKOTORITA IBUKOTA NUSANTARATingkat penyelesaian fisik pembangunan gedung atau perkantoran yang dilaksanakan oleh OIKN pada tahun tertentu, biasanya dinyatakan dalam persentase (%) dari total pekerjaan yang direncanakanpersenYaYaYaYaYa
247404.03.0035
    • SDGs;
  1. Persentase Penduduk Miskin;
Proporsi anak (0-17 tahun) yang hidup di bawah garis kemiskinan nasionalSTATISTIKKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK1. Proporsi anak (0-17 tahun) yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional adalah perbandingan jumlah anak usia 0-17 tahun yang hidup di bawah haris kemiskinan dibandingkan jumlah anak usia 0-17 tahu...persenIndikator Utama Pembangunan - 8.Tingkat Kemiskinan (%) Indikator SIPD: 000004 - Tingkat Kemiskinan 000074 - Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur 000540 - Angka KemisikinanYaYaYaYaYa
247504.03.0036
    • SDGs;
  1. Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin;
Proporsi anak (10-17 tahun) yang bekerja di sektor informalSTATISTIKKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK1. Proporsi anak (10-17 tahun) yang bekerja di sektor informal adalah perbandingan jumlah anak usia 10-17 tahun yang bekerja di sektor informal dengan jumlah anak usia 10-17 tahun 2. Pekerja informal...rupiahIndikator SIPD: 000184 - Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelaminYaYaYaYaYa
247604.03.0037
    • SDGs;
  1. Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
Proporsi anak (5-17 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)STATISTIKKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKProporsi anak (umur 5-17 tahun) yang telah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan komputer tertentu dalam suatu periode waktu tertentu (tiga bulan terakhir). Sebuah komputer mengacu pada komputer d...persen Lokasi Prioritas: Provinsi Maluku Kegiatan ini bertujuan mempercepat pengembangan ekonomi digital guna meningkatkan kontribusinya terhadap PDB. Fokus diarahkan pada transformasi digital sektor bisnis, peningkatan keberhasilan startup, serta kesiapan industri menuju Industri 4.0. Indikator SIPD: 000146 - Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) denganketerampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).YaYaYaYaYa
247704.03.041
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Proporsi anak perempuan dari perempuan umur 15-49 tahun yang tinggal bersama dan menjalankan praktik sunat perempuan;
Proporsi anak perempuan dari perempuan umur 15-49 tahun yang tinggal bersama dan menjalankan praktik sunat perempuanSTATISTIKKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKPerbandingan antara anak perempuan umur 0-17 tahun dari perempuan umur 15-49 tahun yang tinggal bersama dan menjalankan praktik sunat perempuan kriteria WHO dengan perempuan umur 0-49 tahun. Anak pere...persenIndikator SIPD: 000158 - Proporsi anak perempuan dari perempuan umur 15-49 tahun yang tinggal bersama dan menjalankan praktik sunat perempuanTidakTidakYaTidakTidak
247804.03.042
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Proporsi anak usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan dan memperoleh layanan;
Proporsi anak usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan dan memperoleh layananSTATISTIKKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKPersentase anak usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan dan mendapat layanan adalah perbandingan jumlah anak yang mendapatkan kekerasan dan memperoleh layanan dari semua bentuk kekerasan yang dialam...persenTidakTidakYaTidakTidak
247904.03.043
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Proporsi anak usia 13-17 tahun yang mengalami masalah kesehatan jiwa selama 30 hari terakhir;
Proporsi anak usia 13-17 tahun yang mengalami masalah kesehatan jiwa selama 30 hari terakhirSTATISTIKKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKProporsi anak usia 13-17 tahun yang mengalami masalah kesehatan jiwa selama 30 hari terakhir adalah indikator unutk mengetahui prevalensi kesehatan mental anak 13-17 tahun dalam periode waktu tertentu...persenTidakTidakYaTidakTidak
248002.03.065
    • SDGs;
  1. Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutan;
Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutanSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKCakupan indikator 2.4.1 adalah lahan pertanian milik yaitu lahan yang digunakan terutama untuk bercocok tanam dan beternak, yang secara khusus didefinisikan sesuai dengan ruang lingkup berikut: Yang t...persenIndikator SIPD: 000095 - Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutanYaYaYaYaYa
248103.06.021
    • SDGs;
  1. Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan;
Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikanSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKCakupan indikator ini adalah penggunaan lahan untuk perumahan dan hunian, yaitu hunian yang memberikan kepastian bermukim (secure tenure) terdiri dari: (a) milik sendiri, (b) sewa/kontrak, (c) dinas,...persenIndikator SIPD: 000080 - Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.YaYaYaYaYa
248206.01.057
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Proporsi dosen yang memiliki sertifikat dosen;
Proporsi dosen yang memiliki sertifikat dosenSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGISertifikasi Dosen diatur sebagai penanda bahwa seorang dosen memiliki kompetensi profesional untuk menjalankan tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat), se...persenYaYaYaYaYa
248302.06.018
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Proporsi Ekspor Produk Olahan Rumput Laut;
Proporsi Ekspor Produk Rumput Laut OlahanSTATISTIKKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANRasio nilai ekspor rumput laut Indonesia yang telah mengalami proses pengolahan menjadi produk akhir setengah jadi dan/atau jadi baik layak dikonsumsi manusia atau tidak, selain rumput laut segar dan...persenTidakYaYaYaYa
248404.01.182
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Proporsi jenis alkes yang dapat diproduksi dalam negeri;
Proporsi jenis alkes yang dapat diproduksi dalam negeriSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANPersentase jenis alat kesehatan sesuai kebutuhan yang ditargetkan yang dipenuhi melalui produk dalam negeri dalam jangka waktu tertentupersenYaYaYaYaYa
248504.01.183
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Proporsi jenis obat (termasuk vaksin dan produk biologi) yang dapat diproduksi dalam negeri;
Proporsi jenis obat (termasuk vaksin dan produk biologi) yang dapat diproduksi dalam negeriSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATAN- Proporsi jenis obat termasuk produk biologi dan vaksin dengan pemenuhan melalui produk dalam negeri yang ditargetkan dalam jangka waktu tertentu - Produk dalam negeri untuk obat adalah obat yang dip...persenYaYaYaYaYa
248603.06.0042
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Penurunan indeks gini ketimpangan pemilikan tanah untuk petani/nelayan;
Proporsi jumlah penguasaan dan pemilikan tanah kumulatif (Yi)STATISTIKKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALPersentase kumulatif dari jumlah pemilik tanah yang berada dalam kelas atau kelompok luasan tanah tertentu.persenYaYaYaYaYa
248706.03.027
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Proporsi Jumlah SDM Iptek dengan H Index ≥ 10;
Proporsi Jumlah SDM Iptek Pendidikan Tinggi dengan H Index ≥ 10STATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIIndikator yang menyatakan proporsi Sumber Daya Manusia (SDM) iptek pendidikan tinggi yaitu (dosen, peneliti, perekayasa) yang memiliki H Index ≥ 10persenYaYaYaYaYa
248802.10.003
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM);
Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)STATISTIKKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHProporsi jumlah usaha kecil dan menengah merupakan perbandingan jumlah unit usaha kecil dan menengah terhadap seluruh unit usaha pada tahun yang sama. Skala usaha kecil dan menengah didasarkan pada pe...persenTidakYaYaYaYa
248904.01.184
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Proporsi kasus kusta anak di antara kasus baru;
Proporsi kasus kusta anak di antara kasus baruSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANProporsi kasus kusta baru anak (<15 tahun) yang ditemukan pada periode 1 tahunpersenProgram: 04.13-Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat. Kegiatan: 04.13.02-Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis Lokasi Prioritas: Provinsi Sulawesi Utara; Lokus kusta: Provinsi Papua Tengah, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Jawa Barat. Deskripsi: Arah kebijakan menargetkan percepatan eliminasi penyakit tropis terabaikan (NTDs)—terutama kusta dan schistosomiasis—sebagai prasyarat menuju status negara maju. Indonesia masih berada di peringkat ke-3 dunia untuk kasus kusta baru, sementara prevalensi schistosomiasis dan kasus berintensitas berat masih tinggi di beberapa lokus. Intervensi difokuskan pada pengendalian dan eliminasi melalui penemuan kasus aktif, tatalaksana komprehensif, pemutusan rantai penularan, penguatan surveilans dan kapasitas layanan primer, serta dukungan sosial untuk menurunkan stigma—demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan kesehatan nasional.YaYaYaYaYa
249004.01.185
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Proporsi kasus kusta baru tanpa disabilitas;
Proporsi kasus kusta baru tanpa disabilitasSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANPersentase Penderita Kusta baru tanpa disabilitas (disabilitas tingkat 0) di antara total Penderita Kusta baru yang ditemukan di suatu wilayah dalam periode waktu yang samapersenProgram: 04.13-Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat. Kegiatan: 04.13.02-Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis Lokasi Prioritas: Provinsi Sulawesi Utara; Lokus kusta: Provinsi Papua Tengah, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Jawa Barat. Deskripsi: Arah kebijakan menargetkan percepatan eliminasi penyakit tropis terabaikan (NTDs)—terutama kusta dan schistosomiasis—sebagai prasyarat menuju status negara maju. Indonesia masih berada di peringkat ke-3 dunia untuk kasus kusta baru, sementara prevalensi schistosomiasis dan kasus berintensitas berat masih tinggi di beberapa lokus. Intervensi difokuskan pada pengendalian dan eliminasi melalui penemuan kasus aktif, tatalaksana komprehensif, pemutusan rantai penularan, penguatan surveilans dan kapasitas layanan primer, serta dukungan sosial untuk menurunkan stigma—demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan kesehatan nasional.YaYaYaYaYa
249102.10.0005
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Rasio kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap total kredit perbankan;
Proporsi Kedit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Total Kredit PerbankanSTATISTIKKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHProporsi Kredit UMKM terhadap Kredit Perbankan mengukur sejauh mana sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendapatkan pembiayaan dari perbankan dalam suatu wilayah atau negarapersenTidakYaYaYaYa
249209.02.054
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Proporsi Kontribusi PDRB Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan terhadap PDB Nasional;
Proporsi Kontribusi PDRB Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan terhadap PDB NasionalSTATISTIKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALProduk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang...persenYaYaYaYaYa
249304.02.060
    • SDGs;
  1. Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi;
Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisiSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKKorban kekerasan adalah seseorang yang dirinya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan dengan kekerasan yang melaporkan kepada polisi. Kej...persenIndikator SIPD: 000304 - Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.YaYaYaYaYa
249406.02.050
    • SDGs;
  1. Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin;
Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelaminSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKPekerja informal adalah penduduk yang bekerja dengan status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar.persenIndikator SIPD: 000184 - Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelaminYaYaYaYaYa
249507.05.0168
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Berat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
Proporsi Limbah B3 yang TerkelolaSTATISTIKKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPMengukur persentase limbah B3 yang telah melalui proses pengolahan atau pengelolaan yang sesuai, dibandingkan dengan total limbah B3 yang dihasilkan.​persenIndikator SIPD: 000256 - (a) Limbah B3 yang dihasilkan per dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya.YaYaYaYaYa
249602.03.067
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutanSTATISTIKKEMENTERIAN PERTANIANIndikator ini memfokuskan pada lahan pertanian, yaitu lahan yang digunakan untuk mengusahakan tanaman pangan dan memelihara ternak. Negara menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjut...hektarIndikator SIPD: 000096 - Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.YaYaYaYaYa
249706.01.058
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Proporsi Mahasiswa Baru Berkuliah di Prodi STEM Terakreditasi Unggul;
Proporsi Mahasiswa Baru di Prodi STEM Terakreditasi UnggulSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIProgram studi STEM adalah program studi (Science, Technology, Engineering, and Math) meliputi Bidang Ilmu Keteknikan, MIPA, Pertanian (termasuk Pertenakan dan Perikanan), dan Kesehatan. Program studi...persenYaYaYaYaYa
249806.01.059
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Proporsi Mahasiswa Baru yang Berkuliah di Perguruan Tinggi Berkualitas;
Proporsi Mahasiswa Baru yang Berkuliah di Perguruan Tinggi BerkualitasSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIProporsi Mahasiswa Baru Yang Berkuliah di Perguruan Tinggi Berkualitas diperoleh dengan menghitung jumlah mahasiswa baru yang berkuliah di perguruan tinggi terakreditasi dibandingkan dengan total maha...persenYaYaYaYaYa
249902.01.054
    • SDGs;
  1. Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah sektor industri;
Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah sektor industriSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKKonsep dan Definisi:Industri Kecil yang dimaksud pada indikator ini adalah industri mikro dan industri kecil.Industri Mikro adalah industri pengolahan yang mempunyai tenaga kerja antara 1 sampai denga...persenIndikator SIPD: 000212 - Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah sektor industri.YaYaYaYaYa
250009.02.059
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional;
Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB NasionalSTATISTIKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALProduk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang...persenYaYaYaYaYa
Showing 2,451-2,500 of 2,950 items.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
04.01.0156
    • RPJMN 2025-2029
  1. Prevalensi Tengkes/ Stunting pada Balita
Persentase prevalensi stunting balita (Tinggi Badan menurut Umur)Definisi : Persentase balita (anak usia 0–59 bulan) yang memiliki panjang/tinggi badan menurut umur (TB/U) di bawah -2 standar deviasi (SD) dari median standar pertumbuhan WHO Rumus : Jumlah balita...persenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/Kota; Jenis kelamin: Laki-laki/Perempuan; UsiaTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 2b.Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) Indikator SIPD: 000011 - Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita 000817 - Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)Kesehatan
10.04.018
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Produk ber-SNI
Persentase Produk ber-SNIPerbandingan antara jumlah jenis produk ber-SNI dengan jumlah jenis produk Indonesia yang dihasilkan.persenBADAN STANDARDISASI NASIONALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPerdagangan
10.04.019
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Produk Ekspor Indonesia yang ber-SNI
Persentase Produk Ekspor Indonesia yang ber-SNIPerbandingan antara jumlah jenis produk ber-SNI yang diekspor dengan jumlah jenis produk ber-SNI.persenBADAN STANDARDISASI NASIONALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPerdagangan
03.03.041
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Produksi Kendaraan Listrik Roda Empat terhadap Total Produksi Kendaraan Roda Empat
Persentase Produksi Kendaraan Listrik Roda Empat terhadap Total Produksi Kendaraan Roda EmpatPersentase Jumlah Produksi Kendaraan Listrik menunjukkan bahwa industri semakin banyak memproduksi KBLBB. Hal ini mengindikasikan capaian pembangunan ekosistem industri kendaraan listrik.persenKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndustri
02.03.057
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase produksi komoditas pertanian organik terhadap produksi total komoditas pertanian
Persentase produksi komoditas pertanian organik terhadap produksi total komoditas pertanianPersentase produksi komoditas beras, kopi, dan sayuran organik terhadap produksi komoditas beras, kopi, dan sayuran secara totalpersenKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPertanian
07.02.0070
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Persentase progres capaian pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Biorefinery CilacapBiorefinery CilacapPersen (%)KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalSEMESTERANEnergi
07.02.0069
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Persentase progres capaian pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Biorefinery SumateraPersentase progres capaian pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Biorefinery SumateraPersen (%)KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalSEMESTERANEnergi
07.02.0068
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Persentase progres capaian pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Kilang Minyak Tuban (Ekspansi)Persentase progres capaian pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Kilang Minyak Tuban (Ekspansi)Persen (%)KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalSEMESTERANEnergi
07.02.0067
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Persentase progres capaian pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Pembangunan Jaringan Gas PerkotaanPersentase progres capaian pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Pembangunan Jaringan Gas PerkotaanPersen (%)KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalSEMESTERANEnergi
07.02.0066
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Persentase progres capaian pelaksanaan Proyek Strategis Nasional RDMP RU IV Cilacap (Rescoping)Persentase progres capaian pelaksanaan Proyek Strategis Nasional RDMP RU IV Cilacap (Rescoping)Persen (%)KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalSEMESTERANEnergi
07.02.0065
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Persentase progres capaian pelaksanaan Proyek Strategis Nasional RDMP RU VI Balongan (Rescoping)Persentase progres capaian pelaksanaan Proyek Strategis Nasional RDMP RU VI Balongan (Rescoping)Persen (%)KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalSEMESTERANEnergi
08.01.026
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase provinsi yang memiliki indeks pemerataan guru madrasah dengan kategori baik
Persentase provinsi yang memiliki indeks pemerataan guru madrasah dengan kategori baikPersentase provinsi yang memiliki indeks pemerataan guru madrasah dengan kategori baik adalah banyaknya propinsi yang memenuhi indeks pemerataan guru pada madrasah dengan kategori baik dibanding...persenKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNAN"Program: 04.04-Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas. Kegiatan: 04.04.02-Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, in-service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia; Provinsi Kalimantan Utara; Provinsi Papua; Provinsi Kalimantan Timur; 96 Desa di Sulawesi Tenggara; dan Provinsi Jawa Barat. Deskripsi: Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan menjadi prasyarat utama untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Saat ini, Indonesia masih menghadapi masalah kekurangan guru berkualitas (angka kecukupan guru SD-SMK rendah, 0,6-0,7), distribusi guru yang belum merata (terutama SMP-SMK) yang menyebabkan disparitas mutu, dan 60 ribu guru pensiun setiap tahunnya. Upaya pemenuhan kebutuhan guru dalam 3 tahun terakhir dinilai kurang optimal karena formasi yang diusulkan Pemda tidak sepenuhnya sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, dibutuhkan restrukturisasi kewenangan atau reformasi menyeluruh dalam pengelolaan guru (meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan, penempatan, mobilitas, pembinaan karier, perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja). Hal ini bertujuan untuk memastikan kemudahan mobilitas guru antardaerah, memenuhi kebutuhan guru (termasuk penggantian guru pensiun), dan mengatasi persoalan ketidakmerataan distribusi serta disparitas mutu, sekaligus memperbaiki koordinasi pemerintah pusat dan daerah."Pendidikan
04.01.147
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Provinsi yang memiliki kualitas data rutin yang baik untuk indikator pembangunan kesehatan
Persentase Provinsi yang memiliki kualitas data rutin yang baik untuk indikator pembangunan kesehatan• Persentase provinsi yang dilakukan penilaian kualitas data rutin terhadap indikator RPJMN 2025-2029 sesuai dengan standar penilaian kualitas data • Parameter penilaian : kelengkapan,...persenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
08.01.027
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase provinsi yang memperoleh nilai kerukunan umat beragama dengan kategori sangat tinggi
Persentase provinsi yang memperoleh nilai kerukunan umat beragama dengan kategori sangat tinggiMerupakan persentase provinsi yang memiliki tingkat kerukunan umat beragama yang masuk dalam kategori rukun sangat tinggi, yaitu provinsi yang memiliki nilai IKUB pada range 80-100)persenKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANSosial
06.05.040
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase provinsi yang menyelenggarakan kampanye olahraga
Persentase provinsi yang menyelenggarakan kampanye olahragaPerbandingan antara jumlah provinsi yang menyelenggarakan kegiatan kampanye budaya berolahraga dalam lingkup olahraga masyarakat, olahraga pendidikan, olahraga layanan khusus termasuk disabilitas...PersenKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAPrioritasSTATISTIK-ProvinsiTAHUNANOlahraga
03.07.026
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang terjangkau
Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang terjangkauPersentase Satyagatra yang menyediakan pelayanan konsultasi dan konseling bagi keluarga serta dilaporkan melalui R/1/PPKS pada SIGA minimal 12 (dua belas) kali selama periode 1 (satu) tahun.persenBADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKependudukan
04.01.0255
    • SDGs
  1. Persentase Fasilitas Kesehatan dengan Paket Obat Esensial yang Tersedia dan Terjangkau Secara Berkelanjutan
Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensialProporsi Puskesmas yang memiliki 1. 90% dari 40 jenis obat esensial; dan 2. 7 jenis vaksin IRL sesuai kebutuhan dibandingkan jumlah seluruh puskesmasPersenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANKesehatan
04.01.149
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)
Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)Proporsi Puskesmas yang memiliki 1. 90% dari 40 jenis obat esensial; dan 2. 7 jenis vaksin IRL sesuai kebutuhan dibandingkan jumlah seluruh puskesmaspersenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000821 - Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)Kesehatan
04.01.148
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Puskesmas dengan Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar
Persentase Puskesmas dengan SDM Kesehatan Sesuai StandarPersentase Puskesmas teregistrasi dan laik operasional yang memenuhi standar minimal jenis dan jumlah SDMK berdasarkan lingkup pelayanan fasyankes (rawat inap dan non-rawat inap) dan klasifikasi...persenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK10410149TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000774 - Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar. 000825 - Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standarKesehatan
04.01.150
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Puskesmas mampu Pelayanan Keluarga Berencana (KB) metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Persentase Puskesmas mampu Pelayanan Keluarga Berencana (KB) metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)Persentase Puskesmas yang mampu melaksanakan Pelayanan KB Metode Jangka Panjang (AKDR dan Implan) dengan kriteria: Mempunyai minimal 2 orang bidan di Puskesmas kompeten melakukan pelayanan KB MKJP...persenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
04.01.151
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Puskesmas memiliki SPA sesuai standar
Persentase Puskesmas memiliki SPA sesuai standarPersentase puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar Unit Populasi: Puskesmas yang teregistrasi dan operasional sampai tahun 2028persenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.01-Investasi pelayanan kesehatan primer Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi dan 514 kabupaten/kota); fokus provinsi/daerah: Maluku Utara; Kalimantan Timur; Papua Tengah*; Nusa Tenggara Timur; Provinsi Jawa Timur (Puskesmas di 38 kab/kota hingga desa/kelurahan); Provinsi Jawa Barat (Kab. Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Majalengka, Bandung Barat, Pangandaran, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar); serta Kab. Indragiri Hilir. Deskripsi: Kualitas pelayanan kesehatan primer masih rendah: baru 28% Puskesmas terakreditasi paripurna, 18,5% memenuhi standar sarana–prasarana–alkes, hanya 1,17% kab/kota memiliki unit layanan desa/kelurahan sesuai standar, dan sekitar 18% kab/kota memiliki cakupan Posyandu aktif berbasis siklus hidup ≥75%. Peran kader kesehatan belum optimal, sementara Puskesmas dan jaringannya adalah garda terdepan surveilans, deteksi dini, dan pencegahan. Program memprioritaskan penguatan Puskesmas hingga tingkat desa melalui peningkatan akreditasi dan sarpras, penguatan kader dan partisipasi masyarakat, serta tata kelola layanan primer yang lebih responsif dan inklusif.Kesehatan
04.01.152
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase puskesmas santun lanjut usia
Persentase puskesmas santun lanjut usiaPuskesmas yang memberikan layanan santun lansia sesuai standarpersenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
04.01.153
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase puskesmas terakreditasi paripurna
Persentase puskesmas terakreditasi paripurnaPersentase Puskesmas yang telah melaksanakan akreditasi dengan status capaian sertifikat paripurna dari lembaga akreditasi puskesmas dan masih berlaku dalam kurun 2025-2029. Unit populasi: Puskesmas...persenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000775 - Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna 000823 - Presentasi puskesmas terakreditasi paripurnaKesehatan
04.01.154
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Puskesmas yang mampu melaksanakan tatalaksana kekerasan terhadap perempuan dan anak
Persentase Puskesmas yang mampu melaksanakan tatalaksana kekerasan terhadap perempuan dan anakPersentase Puskesmas yang telah mampu melaksanakan tatalaksana kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai standar. Unit Populasi: Puskesmas yang teregistrasi dan operasional sampai tahun 2028persenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.01-Investasi pelayanan kesehatan primer Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi dan 514 kabupaten/kota); fokus provinsi/daerah: Maluku Utara; Kalimantan Timur; Papua Tengah*; Nusa Tenggara Timur; Provinsi Jawa Timur (Puskesmas di 38 kab/kota hingga desa/kelurahan); Provinsi Jawa Barat (Kab. Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Majalengka, Bandung Barat, Pangandaran, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar); serta Kab. Indragiri Hilir. Deskripsi: Kualitas pelayanan kesehatan primer masih rendah: baru 28% Puskesmas terakreditasi paripurna, 18,5% memenuhi standar sarana–prasarana–alkes, hanya 1,17% kab/kota memiliki unit layanan desa/kelurahan sesuai standar, dan sekitar 18% kab/kota memiliki cakupan Posyandu aktif berbasis siklus hidup ≥75%. Peran kader kesehatan belum optimal, sementara Puskesmas dan jaringannya adalah garda terdepan surveilans, deteksi dini, dan pencegahan. Program memprioritaskan penguatan Puskesmas hingga tingkat desa melalui peningkatan akreditasi dan sarpras, penguatan kader dan partisipasi masyarakat, serta tata kelola layanan primer yang lebih responsif dan inklusif.Kesehatan
04.01.155
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase puskesmas yang memberikan layanan farmakoterapi untuk UBM
Persentase puskesmas yang memberikan layanan farmakoterapi untuk UBMProporsi puskesmas dengan pelayanan UBM yang memberikan layanan farmakoterapi (pemberian obat dalam rangka berhenti merokok)persenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
04.01.156
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase puskesmas yang mencapai target INM (Indikator Nasional Mutu)
Persentase puskesmas yang mencapai target INM (Indikator Nasional Mutu)Persentase Puskesmas yang telah mencapai seluruh target di INM Puskesmas sesuai dengan regulasi yang berlaku. Unit Populasi: Puskesmas yang teregistrasi dan operasional sampai tahun 2028persenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.01-Investasi pelayanan kesehatan primer Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi dan 514 kabupaten/kota); fokus provinsi/daerah: Maluku Utara; Kalimantan Timur; Papua Tengah*; Nusa Tenggara Timur; Provinsi Jawa Timur (Puskesmas di 38 kab/kota hingga desa/kelurahan); Provinsi Jawa Barat (Kab. Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Majalengka, Bandung Barat, Pangandaran, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar); serta Kab. Indragiri Hilir. Deskripsi: Kualitas pelayanan kesehatan primer masih rendah: baru 28% Puskesmas terakreditasi paripurna, 18,5% memenuhi standar sarana–prasarana–alkes, hanya 1,17% kab/kota memiliki unit layanan desa/kelurahan sesuai standar, dan sekitar 18% kab/kota memiliki cakupan Posyandu aktif berbasis siklus hidup ≥75%. Peran kader kesehatan belum optimal, sementara Puskesmas dan jaringannya adalah garda terdepan surveilans, deteksi dini, dan pencegahan. Program memprioritaskan penguatan Puskesmas hingga tingkat desa melalui peningkatan akreditasi dan sarpras, penguatan kader dan partisipasi masyarakat, serta tata kelola layanan primer yang lebih responsif dan inklusif.Kesehatan
04.01.157
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Puskesmas yang ramah penyandang disabilitas
Persentase Puskesmas yang ramah penyandang disabilitasPersentase Puskesmas yang telah ramah penyandang disabilitas sesuai standar. Unit Populasi: Puskesmas yang teregistrasi dan operasional sampai tahun 2028persenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.01-Investasi pelayanan kesehatan primer Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi dan 514 kabupaten/kota); fokus provinsi/daerah: Maluku Utara; Kalimantan Timur; Papua Tengah*; Nusa Tenggara Timur; Provinsi Jawa Timur (Puskesmas di 38 kab/kota hingga desa/kelurahan); Provinsi Jawa Barat (Kab. Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Majalengka, Bandung Barat, Pangandaran, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar); serta Kab. Indragiri Hilir. Deskripsi: Kualitas pelayanan kesehatan primer masih rendah: baru 28% Puskesmas terakreditasi paripurna, 18,5% memenuhi standar sarana–prasarana–alkes, hanya 1,17% kab/kota memiliki unit layanan desa/kelurahan sesuai standar, dan sekitar 18% kab/kota memiliki cakupan Posyandu aktif berbasis siklus hidup ≥75%. Peran kader kesehatan belum optimal, sementara Puskesmas dan jaringannya adalah garda terdepan surveilans, deteksi dini, dan pencegahan. Program memprioritaskan penguatan Puskesmas hingga tingkat desa melalui peningkatan akreditasi dan sarpras, penguatan kader dan partisipasi masyarakat, serta tata kelola layanan primer yang lebih responsif dan inklusif.Kesehatan
09.02.0032
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rasio Capaian PNBP terhadap target yang ditetapkan (persen)
Persentase Realisasi Belanja dan Penerimaan BP BatamPersentase realisasi Belanja (Year To Date) terhadap anggaran dan Persentase realisasi penerimaan bukan pajak (Year To Date) terhadap target penerimaanrupiahBADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM)PrioritasSTATISTIK-Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BatamTRIWULANANProgram: 07.12-Optimalisasi Pendapatan Negara. Kegiatan: 07.12.02-Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lokasi Prioritas: Seluruh provinsi di Indonesia (mencakup seluruh wilayah nasional). Deskripsi: Sejalan dengan mandat RPJPN 2025–2045 untuk menjadikan Indonesia negara maju sebelum 2045, diperlukan ruang fiskal yang memadai, salah satunya melalui optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pembenahan tata kelola PNBP diarahkan untuk meningkatkan pendapatan tanpa menurunkan kualitas layanan publik, dengan menekankan transparansi dan akuntabilitas, mendorong kontribusi dividen BUMN, optimalisasi aset negara, serta pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Sasaran akhirnya adalah terciptanya dukungan PNBP yang optimal bagi pendanaan pembangunan.Keuangan
02.08.037
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Termasuk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)
Persentase Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Termasuk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)Nilai persentase realisasi investasi penanam modal dalam negeri, termasuk usaha Kecil (setiap 6 bulan), Menengah, dan Besar (setiap 3 bulan) (mengacu Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 Pasal 32 ayat...persenKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANInvestasi
01.01.016
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Realisasi Rencana Luas Wilayah Perairan Indonesia (Pedalaman, Kepulauan, Teritorial, ZEE, dan Landas Kontinen) yang Diperbarui melalui Surta Hidrografi dan Oseanografi
Persentase Realisasi Rencana Luas Wilayah Perairan Indonesia (Pedalaman, Kepulauan, Teritorial, ZEE, dan Landas Kontinen) yang Diperbarui melalui Surta Hidrografi dan OseanografiPersentase luas wilayah perairan Indonesia—meliputi perairan pedalaman, kepulauan, teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan landas kontinen—yang datanya telah diperbarui melalui survei...persenKEMENTERIAN PERTAHANANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPertahanan
09.06.044
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase rekomendasi kebijakan hasil Evaluasi Manajemen ASN yang dimanfaatkan
Persentase rekomendasi kebijakan hasil Evaluasi Manajemen ASN yang dimanfaatkanProporsi rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari evaluasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah diimplementasikan atau dimanfaatkan oleh instansi pemerintah. Evaluasi manajemen ASN...persenKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANAparatur Negara
07.05.076
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase rekomendasi kebijakan terkait dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayah dengan ekosistem rentan
Persentase rekomendasi kebijakan terkait dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayah dengan ekosistem rentanIndikator ini menunjukkan persentase rekomendasi kebijakan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Nasional yang telah diimplementasikan atau diadopsi dalam RPPLH provinsi serta...provinsi/ kabupaten/ kotaKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-TAHUNANLingkungan Hidup
01.02.0019
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Diplomasi Pelindungan WNI di Luar Negeri
Persentase Rekomendasi Kemlu pada Isu Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri yang Diterima pada Forum Perundingan InternasionalProporsi untuk mengukur rekomendasi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang diterima dalam forum internasional terkait isu pelindungan WNI. (reff:...persenKEMENTERIAN LUAR NEGERIPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANUrusan Luar Negeri
01.02.0020
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Diplomasi Pelindungan WNI di Luar Negeri
Persentase Rekomendasi Kemlu pada Isu Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri yang Diterima pada Kebijakan NasionalProporsi untuk mengukur rekomendasi Kemenlu yang diterima dalam kebijakan atau regulasi nasional terkait pelindungan WNI di luar negeri (Reff:...persenKEMENTERIAN LUAR NEGERIPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANUrusan Luar Negeri
03.07.027
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase remaja perempuan berusia 16-18 tahun yang hamil
Persentase remaja perempuan berusia 16-18 tahun yang hamilPersentase remaja perempuan pernah kawin usia 16-18 tahun yang sedang hamil terhadap seluruh remaja perempuan usia 16-18 tahun yang telah/pernah kawin.persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, provinsiTAHUNANKesehatan
06.04.0007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase remaja perempuan berusia 16-18 tahun yang hamil
Persentase remaja perempuan yang sedang hamilPersentase remaja perempuan usia 15–18 tahun yang sedang hamil terhadap seluruh remaja perempuan usia 15–18 tahun yang telah/pernah kawinpersenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/KotaTAHUNANPemuda
04.01.158
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase remaja putri yang mengkonsumsi TTD
Persentase remaja putri yang mengkonsumsi TTD% rematri SMP & SMA sederajat yang mengonsumsi TTD sebanyak 1 tablet setiap minggu (total minimal 26 tablet dalam satu tahun) di suatu wilayah pada kurun waktu tertentupersenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
09.02.046
    • SDGs
  1. Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat
Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusatPerlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.Perlindungan sosial adalah segala bentuk kebijakan dan intervensi publik...persenKEMENTERIAN KEUANGANPrioritasSTATISTIK10610068TerbukaWilayah Administrasi: NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000231 - Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusatKeuangan
01.02.0021
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Diplomasi Pelindungan WNI di Luar Negeri
Persentase Responden yang Memberikan Umpan Balik Positif atas Public Awareness Campaign (PAC) Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar NegeriProporsi untuk mengukur responden yang memberikan umpan balik positif setelah mengikuti kegiatan sosialisasi atau kampanye penyadaran publik terkait pelindungan WNI. (reff:...persenKEMENTERIAN LUAR NEGERIPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANUrusan Luar Negeri
04.03.0062
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Persentase Rincian Output Responsif GenderPersentase Rincian Output Responsif Gender adalah presen rincian output yang memuat analisis gender dan intervensi untuk mengatasi ketimpangan gender, serta memiliki alokasi anggaran tertentu yang...persenKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Kementerian/LembagaTAHUNANPemberdayaan Perempuan
04.03.031
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase RO/Sub kegiatan Responsif Gender
Persentase RO/Sub kegiatan Responsif GenderPerbandingan antara Jumlah Rincian Output atau Subkegiatan K/L yang telah mengintegrasikan analisis gender, intervensi untuk mengatasi ketimpangan gender, serta alokasi anggaran yang berkontribusi...persenKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPemberdayaan Perempuan
04.01.0157
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Rumah Sakit Pemerintah Daerah yang memenuhi Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar
Persentase RS Pemerintah Daerah yang memenuhi Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standarPersentase RS Pemerintah Daerah yang telah memenuhi standar ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) minimal 80% berdasarkan data ASPAKpersenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANProgram: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.02-Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi dan kabupaten/kota); klaster Papua & Papua Barat: Kab. Keerom, Waropen, Supiori, Mamberamo Raya, Sarmi, Boven Digoel, Mappi, Asmat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Tambrauw, Maybrat, Nduga*, Jayawijaya*, Puncak Jaya, Dogiyai, Puncak, Intan Jaya, Deiyai; Kalimantan: Prov. Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Selatan, Kab. Nunukan, Kab. Malinau, Kab. Tana Tidung, Kota Pontianak; Sumatera: Kota Pekanbaru, Kab. Nias Selatan, Kota Medan, Kab. Kepulauan Mentawai, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kota Solok, Kota Banda Aceh, Kab. Aceh Selatan, Prov. Bengkulu (Kab. Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, Kota Bengkulu); Jawa–Bali–DIY: Prov. Jawa Timur, Prov. Bali, Prov. D.I. Yogyakarta, Kab. Sukabumi, Kab. Bandung, Kab. Garut, Kab. Cirebon; Sulawesi & Maluku–NTT: Kab. Kepulauan Selayar, Kab. Pangkajene Kepulauan, Prov. Sulawesi Tenggara (Kab. Buton Selatan, Wakatobi, Konawe), Kab. Gorontalo, Kab. Buru, Kab. Buru Selatan, Kab. Kepulauan Aru, Kab. Kep. Tanimbar, Kab. Maluku Barat Daya, Kota Tual, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Manggarai Timur, Kab. Sabu Raijua. Deskripsi: Program Pembangunan Rumah Sakit menargetkan pemerataan “RS Lengkap Berkualitas” di seluruh daerah dengan pemenuhan akreditasi paripurna, standar sarana–prasarana–alkes, serta ketersediaan tenaga spesialis (dasar, penunjang, dan pengembangan layanan unggulan). Intervensi mencakup peningkatan kualitas dan kapasitas layanan, upgrade RS tipe D ke tipe C di lokasi prioritas, pengembangan layanan kesehatan bergerak untuk wilayah sulit akses, serta pemberdayaan masyarakat–swasta dan perbaikan kualitas pendanaan kesehatan. Tujuannya memastikan akses layanan yang merata, inklusif, dan bermutu bagi seluruh penduduk.Kesehatan
04.01.0158
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Rumah Sakit yang mencapai target INM (Indikator Nasional Mutu)
Persentase RS Pemerintah yang mencapai target INM (Indikator Nasional Mutu)Persentase Rumah Sakit Pemerintah yang telah mencapai seluruh target Indikator Nasional Mutu di Rumah SakitpersenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANProgram: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.02-Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi dan kabupaten/kota); klaster Papua & Papua Barat: Kab. Keerom, Waropen, Supiori, Mamberamo Raya, Sarmi, Boven Digoel, Mappi, Asmat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Tambrauw, Maybrat, Nduga*, Jayawijaya*, Puncak Jaya, Dogiyai, Puncak, Intan Jaya, Deiyai; Kalimantan: Prov. Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Selatan, Kab. Nunukan, Kab. Malinau, Kab. Tana Tidung, Kota Pontianak; Sumatera: Kota Pekanbaru, Kab. Nias Selatan, Kota Medan, Kab. Kepulauan Mentawai, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kota Solok, Kota Banda Aceh, Kab. Aceh Selatan, Prov. Bengkulu (Kab. Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, Kota Bengkulu); Jawa–Bali–DIY: Prov. Jawa Timur, Prov. Bali, Prov. D.I. Yogyakarta, Kab. Sukabumi, Kab. Bandung, Kab. Garut, Kab. Cirebon; Sulawesi & Maluku–NTT: Kab. Kepulauan Selayar, Kab. Pangkajene Kepulauan, Prov. Sulawesi Tenggara (Kab. Buton Selatan, Wakatobi, Konawe), Kab. Gorontalo, Kab. Buru, Kab. Buru Selatan, Kab. Kepulauan Aru, Kab. Kep. Tanimbar, Kab. Maluku Barat Daya, Kota Tual, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Manggarai Timur, Kab. Sabu Raijua. Deskripsi: Program Pembangunan Rumah Sakit menargetkan pemerataan “RS Lengkap Berkualitas” di seluruh daerah dengan pemenuhan akreditasi paripurna, standar sarana–prasarana–alkes, serta ketersediaan tenaga spesialis (dasar, penunjang, dan pengembangan layanan unggulan). Intervensi mencakup peningkatan kualitas dan kapasitas layanan, upgrade RS tipe D ke tipe C di lokasi prioritas, pengembangan layanan kesehatan bergerak untuk wilayah sulit akses, serta pemberdayaan masyarakat–swasta dan perbaikan kualitas pendanaan kesehatan. Tujuannya memastikan akses layanan yang merata, inklusif, dan bermutu bagi seluruh penduduk.Kesehatan
04.01.159
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Rumah Sakit Pemerintah Daerah yang memenuhi Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar
Persentase Rumah Sakit Pemerintah Daerah yang memenuhi Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standarPersentase RS Pemerintah Daerah yang telah memenuhi standar ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) minimal 80% berdasarkan data ASPAKpersenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.02-Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi dan kabupaten/kota); klaster Papua & Papua Barat: Kab. Keerom, Waropen, Supiori, Mamberamo Raya, Sarmi, Boven Digoel, Mappi, Asmat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Tambrauw, Maybrat, Nduga*, Jayawijaya*, Puncak Jaya, Dogiyai, Puncak, Intan Jaya, Deiyai; Kalimantan: Prov. Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Selatan, Kab. Nunukan, Kab. Malinau, Kab. Tana Tidung, Kota Pontianak; Sumatera: Kota Pekanbaru, Kab. Nias Selatan, Kota Medan, Kab. Kepulauan Mentawai, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kota Solok, Kota Banda Aceh, Kab. Aceh Selatan, Prov. Bengkulu (Kab. Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, Kota Bengkulu); Jawa–Bali–DIY: Prov. Jawa Timur, Prov. Bali, Prov. D.I. Yogyakarta, Kab. Sukabumi, Kab. Bandung, Kab. Garut, Kab. Cirebon; Sulawesi & Maluku–NTT: Kab. Kepulauan Selayar, Kab. Pangkajene Kepulauan, Prov. Sulawesi Tenggara (Kab. Buton Selatan, Wakatobi, Konawe), Kab. Gorontalo, Kab. Buru, Kab. Buru Selatan, Kab. Kepulauan Aru, Kab. Kep. Tanimbar, Kab. Maluku Barat Daya, Kota Tual, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Manggarai Timur, Kab. Sabu Raijua. Deskripsi: Program Pembangunan Rumah Sakit menargetkan pemerataan “RS Lengkap Berkualitas” di seluruh daerah dengan pemenuhan akreditasi paripurna, standar sarana–prasarana–alkes, serta ketersediaan tenaga spesialis (dasar, penunjang, dan pengembangan layanan unggulan). Intervensi mencakup peningkatan kualitas dan kapasitas layanan, upgrade RS tipe D ke tipe C di lokasi prioritas, pengembangan layanan kesehatan bergerak untuk wilayah sulit akses, serta pemberdayaan masyarakat–swasta dan perbaikan kualitas pendanaan kesehatan. Tujuannya memastikan akses layanan yang merata, inklusif, dan bermutu bagi seluruh penduduk.Kesehatan
04.01.160
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Rumah Sakit Pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar
Persentase Rumah Sakit Pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standarProporsi RS milik Pemerintah Pusat dan Daerah teregistrasi dan laik operasional yang memenuhi standar minimal 7 jenis dokter spesialis (Sp.A, Sp.B, Sp.OG, Sp.PD, Sp.An, Sp.Rad, Sp.PK) dan minimal 1...persenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000826 - Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standarKesehatan
04.01.162
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna
Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurnaPersentase Rumah Sakit pemerintah (K/L, TNI/Polri, dan daerah) yang telah melaksanakan akreditasi dengan status capaian minimal sertifikat paripurna dari lembaga akreditasi rumah sakit dan masih...persenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000824 - Presentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurnaKesehatan
04.01.163
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Rumah Sakit Pemerintah yang patuh memberikan antibiotik sistemik empirik sesuai standar
Persentase Rumah Sakit Pemerintah yang patuh memberikan antibiotik sistemik empirik sesuai standarRS Pemerintah yang memberikan antibiotik sistemik empirik sesuai standar >= 80%. Yang termasuk RS Pemerintah adalah RSVK/L, RS milik pemda Prov/Kab/Kota. Pemberian antibiotik sistemik adalah...persenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
04.01.166
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Rumah Sakit yang memberikan layanan geriatri terpadu
Persentase Rumah Sakit yang memberikan layanan geriatri terpaduRS yang memberikan layanan kesehatan bagi lansia sesuai konsep pelayanan geriatric dengan tim terpadu (interdisiplin)persenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
04.01.167
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Rumah Sakit yang mencapai target INM (Indikator Nasional Mutu)
Persentase Rumah Sakit yang mencapai target INM (Indikator Nasional Mutu)Persentase Rumah Sakit yang telah mencapai seluruh target Indikator Nasional Mutu di Rumah SakitpersenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.02-Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi dan kabupaten/kota); klaster Papua & Papua Barat: Kab. Keerom, Waropen, Supiori, Mamberamo Raya, Sarmi, Boven Digoel, Mappi, Asmat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Tambrauw, Maybrat, Nduga*, Jayawijaya*, Puncak Jaya, Dogiyai, Puncak, Intan Jaya, Deiyai; Kalimantan: Prov. Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Selatan, Kab. Nunukan, Kab. Malinau, Kab. Tana Tidung, Kota Pontianak; Sumatera: Kota Pekanbaru, Kab. Nias Selatan, Kota Medan, Kab. Kepulauan Mentawai, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kota Solok, Kota Banda Aceh, Kab. Aceh Selatan, Prov. Bengkulu (Kab. Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, Kota Bengkulu); Jawa–Bali–DIY: Prov. Jawa Timur, Prov. Bali, Prov. D.I. Yogyakarta, Kab. Sukabumi, Kab. Bandung, Kab. Garut, Kab. Cirebon; Sulawesi & Maluku–NTT: Kab. Kepulauan Selayar, Kab. Pangkajene Kepulauan, Prov. Sulawesi Tenggara (Kab. Buton Selatan, Wakatobi, Konawe), Kab. Gorontalo, Kab. Buru, Kab. Buru Selatan, Kab. Kepulauan Aru, Kab. Kep. Tanimbar, Kab. Maluku Barat Daya, Kota Tual, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Manggarai Timur, Kab. Sabu Raijua. Deskripsi: Program Pembangunan Rumah Sakit menargetkan pemerataan “RS Lengkap Berkualitas” di seluruh daerah dengan pemenuhan akreditasi paripurna, standar sarana–prasarana–alkes, serta ketersediaan tenaga spesialis (dasar, penunjang, dan pengembangan layanan unggulan). Intervensi mencakup peningkatan kualitas dan kapasitas layanan, upgrade RS tipe D ke tipe C di lokasi prioritas, pengembangan layanan kesehatan bergerak untuk wilayah sulit akses, serta pemberdayaan masyarakat–swasta dan perbaikan kualitas pendanaan kesehatan. Tujuannya memastikan akses layanan yang merata, inklusif, dan bermutu bagi seluruh penduduk.Kesehatan
04.01.168
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Rumah Sakit yang mengimplementasikan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA)
Persentase Rumah Sakit yang mengimplementasikan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA)Persentase Rumah Sakit : - Memiliki Tim Pengendalian Resistensi Antimikroba - Memiliki Program Pengendalian Resistensi Antimikroba - Melaporkan implementasi Program Pengendalian Resistensi...persenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
Showing 2,451-2,500 of 3,346 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
163102
    • Draft Renstra Perpusnas 2025-2029
  1. -
Jumlah artikel yang diterima dan jumlah artikel yang diterbitkan pada Jurnal Naskah Kuna Nusantara (Jumantara) Tahun 2026Non PrioritasSTATISTIKIndikatorPERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIAPusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah NusantaraTotal artikel yang diterima dan diterbitkan dalam Jurnal Naskah Kuna Nusantara (Jumantara).Artikel-SubjekTAHUNANKebudayaanTERSEDIA
163103
    • Draft Renstra Kemenpar
  1. -
Jumlah Artikel yang terpublikasi di Jurnal yang dikelola oleh KemenparNon PrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN PARIWISATAPoltekpar di bawah naungan KemenparBanyaknya publikasi ilmiah yang dihasilkan dari kegiatan riset dan inovasi di jurnal internasional.Dokumen-TAHUNANPariwisataTERSEDIA
163104
    • Draft Renstra Perpusnas 2025-2029
  1. -
Jumlah Asesor Akreditasi Perpustakaan Tahun 2026Non PrioritasSTATISTIKIndikatorPERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIADirektorat Standarisasi dan AkreditasiJumlah individu yang telah ditetapkan dan memiliki kualifikasi dan kompetensi yang relevan sebagai asesor akreditasi perpustakaan pada tahun 2026Orang-Provinsi , Jenis AssesorTAHUNANKebudayaanTERSEDIA
163105
    • PP 28/2020
  1. -
Jumlah Aset BMN LPP TVRI Kantor PusatNon PrioritasSTATISTIKVariabelLEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIADirektorat Umumcatatan dan laporan administratif mengenai seluruh barang yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, baik yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun...Unit-K/LTAHUNANInformasiTERSEDIA
163106
    • PP 28/2020
  1. -
Jumlah Aset BMN TVRI Stasiun AcehNon PrioritasSTATISTIKVariabelLEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIATVRI Stasiun AcehCatatan dan laporan administratif mengenai seluruh barang yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, baik yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun...Unit-K/LTAHUNANInformasiTERSEDIA
163107
    • PP 28/2020
  1. -
Jumlah Aset BMN TVRI Stasiun BaliNon PrioritasSTATISTIKVariabelLEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIATVRI Stasiun BaliCatatan dan laporan administratif mengenai seluruh barang yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, baik yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun...Unit-K/LTAHUNANInformasiTERSEDIA
163108
    • PP 28/2020
  1. -
Jumlah Aset BMN TVRI Stasiun Bangka BelitungNon PrioritasSTATISTIKVariabelLEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIATVRI Stasiun Bangka BelitungCatatan dan laporan administratif mengenai seluruh barang yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, baik yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun...Unit-K/LTAHUNANInformasiTERSEDIA
163109
    • PP 28/2020
  1. -
Jumlah Aset BMN TVRI Stasiun BantenNon PrioritasSTATISTIKVariabelLEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIATVRI Stasiun BantenCatatan dan laporan administratif mengenai seluruh barang yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, baik yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun...Unit-K/LTAHUNANInformasiTERSEDIA
163110
    • PP 28/2020
  1. -
Jumlah Aset BMN TVRI Stasiun BengkuluNon PrioritasSTATISTIKVariabelLEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIATVRI Stasiun BengkuluCatatan dan laporan administratif mengenai seluruh barang yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, baik yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun...Unit-K/LTAHUNANInformasiTERSEDIA
163111
    • PP 28/2020
  1. -
Jumlah Aset BMN TVRI Stasiun D.I YogyakartaNon PrioritasSTATISTIKVariabelLEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIATVRI Stasiun D.I YogyakartaCatatan dan laporan administratif mengenai seluruh barang yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, baik yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun...Unit-K/LTAHUNANInformasiTERSEDIA
Showing 491-500 of 4,145 items.