Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
230103.03.0036
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Ruang Udara Skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN PERHUBUNGANData Ruang Udara adalah gambaran Ruang Udara yang dilayani navigasi penerbangan oleh indonesia pada wilayah udara Republik Indonesia selain wilayah udara yang pelayanan navigasi penerbangannya dideleg...YaYaYaYaYa
230207.05.0141
    • SK KaBIG 16/2023;
    • UU 31/2009;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Sambaran Petir Skala 1:1.000.000GEOSPASIALBADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKAArea yang menggambarkan jumlah sambaran petir tipe awan ke tanah (CG) di suatu wilayah di Indonesia dalam periode waktu tertentu (bulanan)Jumlah/ buahYaYaYaYaYa
230303.03.0037
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN PERHUBUNGANData Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) adalah data yang menggambarkan lokasi-lokasi peralatan atau sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan d...YaYaYaYaYa
230402.02.0031
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Sarana Distribusi Pedagang Besar Farmasi (PBF)GEOSPASIALBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANInformasi Sebaran Saran Distribusi PBFTidakYaYaYaYa
230509.03.0058
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Sebaran Alumni PelatihanGEOSPASIALLEMBAGA ADMINISTRASI NEGARARepresentasi visual dalam bentuk peta yang menunjukkan distribusi geografis para alumni Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) tingkap I dan tingkat II, Pelatihan Kepemimpinan Pengawasa (PKP), Pelatiha...TidakYaYaYaYa
230610.04.0014
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Sebaran Badan Usaha Milik DesaGEOSPASIALKEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALPeta Sebaran Badan Usaha Milik Desa merupakan data geospasial untuk memetakan sebaran Badan Usaha Milik DesaTidakYaYaYaYa
230703.03.0038
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Sebaran Bandara skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN PERHUBUNGANData sebaran lokasi bandar udara adalah data yang menggambarkan lokasi-lokasi bandar udara di suatu wilayah. Data ini dapat digunakan untuk mengetahui tingkat konektivitas suatu wilayah dengan wilayah...YaYaYaYaYa
230807.05.0142
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Sebaran Batulempung Bermasalah skala 1:100.000GEOSPASIALKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALGambaran daerah-daerah yang memiliki kendala geologi berupa tanah lunak dan batulempung bermasalah di Indonesia dalam skala provinsiYaYaYaYaYa
230903.03.0039
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Sebaran Daerah Rawan pada Jaringan Rel Kereta ApiGEOSPASIALKEMENTERIAN PERHUBUNGANSebaran rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wila...TidakYaYaYaYa
231003.05.0016
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Sebaran Daerah TertinggalGEOSPASIALKEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALPeta Sebaran Daerah Tertinggal merupakan data geospasial daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasionalTidakYaYaYaYa
231107.02.0015
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Sebaran Gardu ListrikGEOSPASIALKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALSebaran sub sistem dari sistem penyaluran (transmisi) tenaga listrik, atau merupakan satu kesatuan dari sistem penyaluran (transmisi) yang berfungsi untuk mentransformasikan daya listrikTidakYaYaYaYa
231202.02.0032
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Sebaran Gudang dan Pusat Distribusi skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN PERDAGANGANPeta tematik yang menyajikan persebaran dan lokasi gudang dan pusat distribusi dalam suatu wilayah, dengan skala perbandingan 1 cm di peta setara dengan 500 meter di lapangan, yang ditampilkan dalam b...petaTidakTidakYaYaYa
231307.05.0143
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Sebaran Hotspot Pada LahanGEOSPASIALKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPInformasi Sebaran Hotspot pada LahanTidakYaYaYaYa
231407.03.0055
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Sebaran Hotspot skala 1:250.000GEOSPASIALKEMENTERIAN KEHUTANANInformasi Sebaran HotspotYaYaYaYaYa
231509.03.0059
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Sebaran Ide InovasiGEOSPASIALLEMBAGA ADMINISTRASI NEGARARepresentasi visual dalam bentuk peta yang menunjukkan distribusi geografis ide-ide inovasi berdasarkan lokasi tertentu, seperti wilayah administratif, institusi, atau sektor, yang bertujuan untuk mem...TidakYaYaYaYa
231603.07.0032
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Sebaran Indeks Pembangunan KeluargaGEOSPASIALBADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONALIndeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarg...Tanpa SatuanIdentifikasi dari Pembina Data Geospasial berdasarkan hasil sandingan matriks Renaksi IGT dan SK WalidataYaYaYaYaYa
231703.03.0040
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Sebaran Jaringan Rel Kereta Api skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN PERHUBUNGANData sebaran lokasi stasiun adalah data yang menggambarkan lokasi-lokasi stasiun di suatu wilayah. Data ini dapat digunakan untuk mengetahui tingkat konektivitas suatu wilayah dengan wilayah lain mela...YaYaYaYaYa
231803.03.0041
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Sebaran Jembatan Kereta ApiGEOSPASIALKEMENTERIAN PERHUBUNGANData sebaran rel kereta api yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.TidakYaYaYaYa
231904.01.0160
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Sebaran Jumlah PUS Peserta KB Menurut Metode KontrasepsiGEOSPASIALBADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONALPersentase peserta KB Aktif (PA) MKJP adalah proporsi wanita kawin 15- 49 tahun (PUS) yang pada saat pengumpulan data sedang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang terhadap semua peserta KB mod...Tanpa SatuanIdentifikasi dari Pembina Data Geospasial berdasarkan hasil sandingan matriks Renaksi IGT dan SK WalidataYaYaYaYaYa
232002.06.0015
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Sebaran Kampung Perikanan Budidaya skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANInformasi geospasial terkait Peta Sebaran Kampung Perikanan Budidaya skala 1:50.000ProvinsiTidakYaYaYaYa
232103.03.0042
    • SK KaBIG 16/2023;
    • PerBNPP 3/2020;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Sebaran Kecelakaan KapalGEOSPASIALBADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGANMerupakan sebaran pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada kecelakaan kapal dengan jenis sebagai berikut: a. Kapal tenggelam; b. Kapal terbakar; c. Kapal tubrukan; d. Kapal kandas; e. Ka...LembarTidakYaYaYaYa
232203.03.0043
    • SK KaBIG 16/2023;
    • PerBNPP 3/2020;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Sebaran Kecelakaan Penanganan KhususGEOSPASIALBADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGANMerupakan sebaran operasi pencarian dan pertolongan pada penanganan Kecelakaan yang membutuhkan teknologi tertentu, sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tertentu, prosedur kerja tertentu dan/a...LembarTidakYaYaYaYa
232303.03.0044
    • SK KaBIG 16/2023;
    • PerBNPP 3/2020;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Sebaran Kecelakaan PesawatGEOSPASIALBADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGANMerupakan sebaran pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada kecelakaan pesawat udara dengan jenis sebagai berikut: a. Pesawat Udara jatuh; b. Pesawat Udara terbakar; c. Pesawat Udara tubruka...LembarTidakYaYaYaYa
232402.01.0033
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Sebaran Kegiatan Industri skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPeta Sebaran Kegiatan Industri skala 1:50.000petaYaYaTidakTidakTidak
232504.01.0161
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Sebaran Keluarga Berisiko StuntingGEOSPASIALBADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONALKeluarga Berisiko Stunting adalah keluarga sasaran yang memiliki faktor risiko untuk melahirkan anak stunting, dengan keluarga sasaran terdiri dari pasangan usia subur, ibu hamil, keluarga dengan ana...Tanpa SatuanIdentifikasi dari Pembina Data Geospasial berdasarkan hasil sandingan matriks Renaksi IGT dan SK WalidataYaYaYaYaYa
232602.06.0016
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Sebaran Ketersediaan Calon Induk Ikan Skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANIGT Peta Sebaran Ketersediaan Calon Induk Ikan skala 1:50.000ProvinsiTidakYaYaYaYa
232707.03.0056
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Sebaran Klaster Inventarisasi Hutan NasionalGEOSPASIALKEMENTERIAN KEHUTANANLayer sebaran Plot Klaster kegiatan Enumerasi klaster Temporary Sample Plot dan Permanent Sample Plot (TSP/PSP) dalam rangka Inventarisasi Hutan Nasional (IHN) dengan tipe poinTidakYaYaYaYa
232803.03.0045
    • SK KaBIG 16/2023;
    • PerBNPP 3/2020;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
  2. -
Peta Sebaran Kondisi yang Membahayakan Jiwa ManusiaGEOSPASIALBADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGANMerupakan sebaran operasi pencarian dan pertolongan pada Kondisi Membahayakan Manusia, antara lain: peristiwa kebakaran, orang tercebur, percobaan bunuh diri dengan menaiki menara atau gedung, terjeba...LembarTidakYaYaYaYa
232910.04.0015
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Sebaran Lokasi Akses Layanan Keuangan wilayah Indonesia pada skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANPersebaran Lokasi Akses KeuanganYaYaYaYaYa
233003.01.0034
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Sebaran Lokasi Bendungan Eksisting dan Peta Sebaran Lokasi Bendungan Rencana skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMBangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, dan beton, yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang, atau menampung lumpur...UnitYaYaYaYaYa
233108.02.0003
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Sebaran Lokasi Cagar Budaya skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN KEBUDAYAANPeta sebaran lokasi cagar budaya adalah peta yang menunjukkan lokasi persebaran cagar budaya di seluruh indonesia. Data yang digunakan adalah data sebaran yang berdasarkan kepada dokumen Surat Keputus...YaYaYaYaYa
233204.01.0162
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Sebaran Lokasi Fasilitas Pelayanan KesehatanGEOSPASIALKEMENTERIAN KESEHATANFasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Jenis fas...TidakYaYaYaYa
233303.01.0035
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Sebaran Lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Peta Lokasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMBangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah (Permen PUPR No. 4 Tahun 2017) Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dir...UnitYaYaYaYaYa
233408.01.0023
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Sebaran Lokasi Madrasah dan PesantrenGEOSPASIALKEMENTERIAN AGAMAPenguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati,...TidakYaYaYaYa
233503.06.0037
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Sebaran Lokasi Pemberdayaan Tanah MasyarakatGEOSPASIALKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALInformasi geospasial kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat dilaksanakan. Peta ini menyajikan informasi spasial mengenai distribusi wilayah yang menjadi sasaran program, status pelaksanaan, serta kara...KKYaTidakYaYaYa
233603.01.0036
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Sebaran Lokasi Pengaman Pantai skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPengamanan pantai adalah upaya untuk melindungi dan mengamankan daerahpantai dan muara sungai dari kerusakan akibat erosi, abrasi, dan akresi (PUPR No.07/PRT/M/2015).meter (m)YaYaYaYaYa
233704.02.0018
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Sebaran Lokasi Pengembangan Desa Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA)GEOSPASIALBADAN PANGAN NASIONALPeta sebaran desa untuk memberikan informasi lokasi terkait pelaksanaan kegiatan pengembangan Desa B2SA yang terdiri atas Teras Pangan B2SA, Gerai Pangan B2SA, dan Rumah Pangan B2SATidakTidakYaYaYa
233803.01.0037
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Sebaran Lokasi Pengendali Banjir skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMInfrastruktur yang dirancang untuk mengurangi resiko dan dampak banjir di suatu wilayahUnitYaYaYaYaYa
233903.01.0038
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Sebaran Lokasi Pengendalian SedimenGEOSPASIALKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMBangunan air di sungai yang berfungsi sebagai penahan sedimen, tipe gravitasi atau tipe lainnya, yang dapat mengendalikan kecepatan, debit dan arah aliran sedimen, menampung sedimen baik secara tetap...UnitYaYaYaYaYa
234006.05.0005
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Sebaran Lokasi Prasarana dan Sarana OlahragaGEOSPASIALKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA1. Prasarana Olahraga Prestasi adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pembinaan olahraga prestasi.2. Sarana Olahraga Prestasi adalah peralatan dan perlengkapan yang digunaka...TidakYaYaYaYa
234103.04.0009
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Sebaran Lokasi Prasarana Sarana dan Utilitas Rumah Umum skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMANBantuan Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Perumahan dan kawasan permukiman adalah bantuan pembangunan berupa penyediaan komponen prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan unt...Perumahan/PermukimanYaYaYaYaYa
234204.01.0163
    • SK KaBIG 16/2023;
  1. -
Peta Sebaran Lokasi Puskesmas dan Rumah SakitGEOSPASIALKEMENTERIAN KESEHATANData lintang dan bujur setiap Puskesmas dan Rumah Sakit yang terdaftarPuskesmas dan Rumah SakitYaYaYaYaYa
234308.01.0024
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Sebaran Lokasi Rumah IbadahGEOSPASIALKEMENTERIAN AGAMAMasjid adalah tempat ibadah umat Islam yang digunakan untuk shalat rawatib (lima waktu) dan shalat jum’at.TidakYaYaYaYa
234403.04.0010
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Sebaran Lokasi Rumah Khusus skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMANPenyediaan Rumah Khusus adalah pembangunan rumah khusus yang berbentuk rumah tunggal dan rumah deret dengan tipologi berupa rumah tapak atau rumah panggung berserta prasarana, sarana, dan utilitas...UnitYaYaYaYaYa
234503.04.0011
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Sebaran Lokasi Rusun skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMANPeta sebaran lokasi rusunawa adalah peta yang menggambarkan lokasi-lokasi rusunawa di suatu wilayah. Rusunawa adalah singkatan dari rumah susun sederhana sewa. Rusunawa adalah salah satu upaya pemerin...towerYaYaYaYaYa
234606.01.0134
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Sebaran Lokasi Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Tinggi skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPeta Sebaran Lokasi Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Tinggi skala 1:50.000petaYaYaYaYaYa
234706.01.0135
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Sebaran Lokasi Satuan Pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK Skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPeta sebaran lokasi satuan pendidikan pada SD, SMP, SMA, dan SMK skala 1:50.000petaIdentifikasi dari Pembina Data Geospasial berdasarkan hasil sandingan matriks Renaksi IGT dan SK WalidataYaYaYaYaYa
234803.01.0039
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Sebaran Lokasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMSistem Penyediaan Air Minum merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum. (Permen PUPR No. 27 Tahun 2016)UnitYaYaYaYaYa
234903.01.0040
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Sebaran Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMTempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan (Permen PU No. 3 Tahun 2013)UnitYaYaYaYaYa
235004.02.0019
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Sebaran Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)GEOSPASIALBADAN PANGAN NASIONALPeta sebaran LPM untuk mengetahui lokasi cadangan pangan masyarakatTidakTidakYaYaYa
Showing 2,301-2,350 of 2,951 items.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
06,02,048
    • RPJMN 2025-2029
  1. Presentase lulusan pendidikan vokasi yang bekerja 1 tahun setelah kelulusan
Persentase lulusan pendidikan vokasi yang bekerja 1 tahun setelah kelulusanIndikator ini mengukur proporsi lulusan pendidikan vokasi—baik pada jenjang menengah maupun tinggi—yang memperoleh pekerjaan dalam jangka waktu paling lama satu tahun setelah kelulusan, terhadap...persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKetenagakerjaan
06,01,030
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase lulusan program studi kesehatan terakreditasi unggul
Persentase lulusan program studi kesehatan terakreditasi unggulProporsi lulusan prodi kesehatan yang terakreditasi unggul dan yang disetarakan terhadap lulusan prodi kesehatan lainnyapersenKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANProgram: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.03-Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi/kabupaten/kota), dengan penekanan pada Wilayah Papua; serta provinsi/daerah spesifik: Maluku Utara, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Selatan. Deskripsi: Capaian pemenuhan SDM kesehatan pada RPJMN 2020–2024 belum memenuhi target: Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan baru 60,16% (target 83%) dan RSUD kab/kota dengan 4 spesialis dasar + 3 spesialis lainnya 72,9% (target 90%). Ketimpangan distribusi tenaga antarwilayah masih tinggi, sehingga prioritas diarahkan pada peningkatan jumlah, kualitas, dan pemerataan penempatan SDM kesehatan sesuai kebutuhan fasilitas layanan (terutama Papua), agar ketersediaan SDM berkualitas di Puskesmas dan RSUD mendukung pemerataan dan efektivitas pembangunan kesehatan.Pendidikan
06,01,031
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase lulusan sekolah unggul baru dan sekolah unggul transformasi yang diterima di perguruan tinggi terbaik luar atau dalam negeri
Persentase lulusan sekolah unggul baru dan sekolah unggul transformasi yang diterima di perguruan tinggi terbaik luar atau dalam negeriPersentase lulusan sekolah unggul yang diterima di perguruan tinggi terbaik luar atau dalam negeripersenKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-Nasional, Satuan PendidikanTAHUNANPendidikan
08,01,016
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik
Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baikIndikator ini mengukur persentase satuan pendidikan umum bercirikan agama dan pendidikan keagamaan yang menerapkan pengelolaan partisipatif dengan kategori "baik". Pengelolaan partisipatif adalah...persenKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Tingkat PendidikanTAHUNANAgama
08,01,017
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran
Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaranPerbandingan jumlah madrasah dan satuan pendidikan umum bercirikan agama yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran dibagi dengan jumlah sekolah. madrasah dan satuan pendidikan...persenKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANAgama
08,01,018
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang ramah anak
Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang ramah anakIndikator ini mengukur proporsi satuan pendidikan umum bercirikan agama dan pendidikan keagamaan yang telah menerapkan prinsip dan standar Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA). SRA adalah program yang...persenKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Tingkat PendidikanTAHUNANAgama
08,01,019
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang diakreditasi sesuai SNP
Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang diakreditasi sesuai SNPIndikator ini mengukur persentase satuan pendidikan umum bercirikan agama dan pendidikan keagamaan yang telah memperoleh akreditasi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP merupakan...persenKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Tingkat PendidikanTAHUNANAgama
08,01,020
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif
Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusifPerbandingan jumlah satuan pendidikan yang memenuhi SNP sapras dibagi dengan jumlah satuan pendidikan. Kriteria SNP tertuang dalam Permendikbudristek No 22 tahun 2023 tentang Standar Sarana dan...persenKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.01-Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). Kegiatan: 04.01.02-Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas (PHTC) Lokasi Prioritas: Nasional (38 provinsi, 512 kabupaten/kota; seluruh kab/kota di Jawa Tengah); Provinsi/Kab/Kota: 38 kab/kota di Jawa Timur; Sulawesi Utara; Sumatera Selatan; Sumatera Barat (Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kab. Sijunjung); serta seluruh provinsi (penugasan lintas daerah). Deskripsi: Mutu pembelajaran perlu didorong lewat revitalisasi sarana–prasarana sekolah dan madrasah serta pembangunan satuan pendidikan baru di daerah padat murid. Data Pokok Pendidikan 2023 menunjukkan 25,67% ruang kelas dalam kondisi rusak sedang/berat—setara 501.641 ruang kelas sekolah dan 44.038 ruang kelas madrasah dari total 1.831.172—disertai mismatch kapasitas karena jumlah siswa melampaui daya tampung. Program menargetkan pemerataan akses pendidikan berkualitas melalui perbaikan/rehabilitasi ruang belajar, penambahan kapasitas, dan pemenuhan pembiayaan operasional agar proses belajar tidak terganggu dan standar layanan pendidikan meningkat merata.Agama
08,01,021
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensial
Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensialPerbandingan jumlah madrasah dan satuan pendidikan umum bercirikan agama yang telah menerapkan kurikulum terkini dibagi dengan jumlah madrasah dan satuan pendidikan umum bercirikan agamapersenKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANPendidikan
06,01,0304
    • Draft Renstra Kemdiktisaintek 2025-2029
  1. -
Persentase mahasiswa baru kelompok UKT I dan II di PTNPersentase mahasiswa baru kelompok UKT I dan II di PTNpersenKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPendidikan
06,01,032
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase mahasiswa yang berkegiatan di luar program studi
Persentase mahasiswa yang berkegiatan di luar program studiPresentase mahasiswa yang berkegiatan di luar prorgam studi dihitung dengan mengidentifikasi mahasiswa pada jenjang tertentu yang menghabiskan SKS tertentu di semester tertentu di luar program studi....persenKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANProgram: 04.06-Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas yang Merata dan Pengembangan Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics (STEAM). Kegiatan: 04.06.01-Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi​ Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi Jawa Timur. Deskripsi: Akses ke pendidikan tinggi masih timpang: rasio APK PT kelompok 20% termiskin vs 20% terkaya hanya 0,33 (2023); hanya 10,15% penduduk usia ≥15 tahun yang menamatkan pendidikan tinggi; danPendidikan
04,02,040
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Masyarakat Sejahtera
Persentase Masyarakat SejahteraPersentase masyarakat sejahtera didefinisikan sebagai jumlah masyarakat yang berada di atas garis kemiskinan (Bank Dunia) yakni 2.15 USD per hari atau sekitar Rp.35.190,- per hari. Meski IKN tetap...persenOTORITA IBUKOTA NUSANTARAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Ibu Kota NusantaraTAHUNANSosial
06,03,0015
    • Perpres 78/2021
  1. Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB
Persentase nilai impor terhadap PDRB harga berlakuPersentase nilai impor terhadap PDRB harga berlakuskorBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Provinsi, Kabupaten, KotaTAHUNANIndikator SIPD : 000611 - Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRBIlmu Pengetahuan Dan Teknologi
02,01,034
    • SDGs
  1. Persentase Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
Persentase Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)Industri pengolahan secara luas didefinisikan sebagai “transformasi bahan fisik atau kimia menjadi produk baru” terlepas dari proses (dengan mesin atau dengan tangan), lokasi (pabrik atau rumah),...persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK22010013TerbukaNasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000209 - Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapitaKeuangan
04,01,116
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Obat Bahan Alam yang aman dan bermutu
Persentase Obat Bahan Alam yang aman dan bermutuProporsi sampel obat bahan alam yang disampling berdasarkan risiko yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan dibandingkan seluruh populasi sampel obat bahan alampersenBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKesehatan
04,01,117
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Obat yang aman dan bermutu
Persentase Obat yang aman dan bermutuProporsi sampel obat yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu dibandingkan dengan keseluruhan sampel obat yang diperiksa/disampling berdasarkan analisis risikopersenBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKesehatan
06,05,033
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase olahragawan elite pada cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang merupakan alumni sentra pembinaan olahraga prestasi daerah
Persentase olahragawan elite pada cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang merupakan alumni sentra pembinaan olahraga prestasi daerahPerbandingan antara olahragawan andalan nasional pada cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang merupakan alumni sentra pembinaan olahraga prestasi daerah dengan total olahragawan andalan...persenKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.09-Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN). Kegiatan: 04.09.03-Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga Lokasi Prioritas: Provinsi Jawa Tengah; Provinsi Jawa Timur (SPOBNas); Provinsi Kalimantan Selatan; Kota Batam; Kota Padang; serta cakupan nasional di seluruh provinsi. Deskripsi: Capaian Indonesia di Olimpiade dan Paralimpiade masih fluktuatif dan cenderung menurun, sehingga diperlukan manajemen dan sistem pembinaan talenta olahraga yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Melalui kebijakan terobosan MTN di bidang olahraga, program ini menargetkan pembinaan olahragawan muda secara lebih terstruktur agar siap bersaing di level global, dengan orientasi pada pencapaian visi Indonesia Emas 2045.Olahraga
06,05,034
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase olahragawan elite pada cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang merupakan alumni sentra pembinaan olahraga prestasi pusat
Persentase olahragawan elite pada cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang merupakan alumni sentra pembinaan olahraga prestasi pusatPerbandingan antara olahragawan andalan nasional pada cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang merupakan alumni sentra pembinaan olahraga prestasi pusat dengan total olahragawan andalan...persenKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.09-Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN). Kegiatan: 04.09.03-Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga Lokasi Prioritas: Provinsi Jawa Tengah; Provinsi Jawa Timur (SPOBNas); Provinsi Kalimantan Selatan; Kota Batam; Kota Padang; serta cakupan nasional di seluruh provinsi. Deskripsi: Capaian Indonesia di Olimpiade dan Paralimpiade masih fluktuatif dan cenderung menurun, sehingga diperlukan manajemen dan sistem pembinaan talenta olahraga yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Melalui kebijakan terobosan MTN di bidang olahraga, program ini menargetkan pembinaan olahragawan muda secara lebih terstruktur agar siap bersaing di level global, dengan orientasi pada pencapaian visi Indonesia Emas 2045.Olahraga
06,05,035
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Olahragawan Pelatnas yang Berprestasi di Tingkat Regional/Internasional
Persentase Olahragawan Pelatnas yang Berprestasi di Tingkat Regional/InternasionalIndikator ini mengukur proporsi atlet yang mengikuti program Pelatihan Nasional (Pelatnas) dan berhasil meraih prestasi di tingkat regional atau internasional. Prestasi yang dimaksud mencakup...persenKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANOlahraga
05,01,015
    • SDGs
  1. Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi
Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasiKonsep dan Definisi:Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Yang dimaksud orang miskin adalah orang atau kelompok...persenKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000305 - Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasiHukum
05,01,016
    • SDGs
  1. Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara
Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkaraJumlah perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung pengadilan bagi setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan...perkaraMAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-wilayah administrasi/pengadilanTAHUNANIndikator SIPD: 000306 - Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkaraHukum
04,01,120
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu
Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutuProporsi pangan industri rumah tangga yang disampling berdasarkan risiko yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan dibandingkan seluruh populasi sampel pangan industri rumah tangga.persenBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKesehatan
04,01,121
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu
Persentase pangan olahan yang aman dan bermutuProporsi pangan olahan yang disampling berdasarkan risiko yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan dibandingkan seluruh populasi sampel pangan olahanpersenBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKesehatan
02,03,0036
    • RPJPN 2025-2045
  1. Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan
Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan panganBagian dari pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan pangan yang diperoleh melalui pengujian cemaran mikro biologi dan kimiapersenBADAN PANGAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-wilayah : nasionalTAHUNANIndikator SIPD : 000598 - Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan panganPertanian
02,03,050
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Pangan yang Terselamatkan
Persentase Pangan yang TerselamatkanPersentase pangan yang diselamatkan di tingkat perniagaan yang dilakukan bersama bank pangan/penggiat selamatkan panganpersenBADAN PANGAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah : NasionalTAHUNANProgram: 02.15-Ekosistem Ekonomi Sirkular. Kegiatan: 02.15.02-Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi). Provinsi/Kab/Kota: Sulawesi Utara; Kalimantan Utara (Kab. Nunukan, Kota Tarakan); Papua*; Papua Barat Daya*; Papua Pegunungan (Kab. Jayawijaya*); Sulawesi Tengah (Kab. Poso, Kab. Sigi); Jawa Barat. Kategori lokasi: sentra pertanian, sentra perikanan, daerah prioritas pariwisata (Horeka), serta SPPG & sekolah/fasilitas penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Deskripsi: Timbulan susut & sisa pangan (SSP) 2000–2019 berkisar 115–184 kg/kapita/tahun dan tanpa intervensi diproyeksi 344 kg/kapita/tahun pada 2045 (tertinggi dari hortikultura; loss sayuran hingga 62,8%). Dampaknya: kerugian ekonomi Rp213–551 triliun/tahun (~4–5% PDB), kontribusi emisi GRK rata-rata ~7,29% nasional, sementara pemulihan edible SSP berpotensi memenuhi kebutuhan energi 62–100% penduduk yang kekurangan energi. Program menargetkan pengurangan SSP dari hulu-hilir melalui peningkatan infrastruktur dan sarana di pertanian, perikanan, peternakan; digitalisasi & manajemen rantai dingin; kemitraan penyelamatan pangan; serta dukungan ke MBG—untuk memperkuat ketahanan pangan dan menurunkan emisi.Pertanian
09,01,025
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase parpol penerima bantuan keuangan parpol dari APBN yang memprioritaskan bantuan keuangan parpol untuk pendidikan politik
Persentase parpol penerima bantuan keuangan parpol dari APBN yang memprioritaskan bantuan keuangan parpol untuk pendidikan politikKeuangan partai politik yang transparan dan akuntabel adalah kondisi yang menggambarkan pengelolaan keuangan partai politik dan dilaporkan secara akurat, transparan, serta akuntabel. Dalam upaya...persenKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANDalam Negeri
09,01,026
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase parpol yang tepat waktu menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan parpol setelah diaudit oleh BPK kepada Mendagri
Persentase parpol yang tepat waktu menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan parpol setelah diaudit oleh BPK kepada MendagriImplementasi kaderisasi merupakan praktik sistem kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik yang memuat serangkaian proses kaderisasi yang baku (inklusif, berjenjang, terukur, berkala, dan...persenKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANDalam Negeri
04,01,122
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Pasien TBC yang memulai Pengobatan (Enrollment TBC)
Persentase Pasien TBC yang memulai Pengobatan (Enrollment TBC)Jumlah semua kasus TBC yang memulai pengobatan diantara Jumlah kasus TBC ditemukan yang dilaporkanpersenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNAN"Program: 04.13-Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat. Kegiatan: 04.13.01-Penuntasan TBC Lokasi Prioritas: Cakupan nasional di seluruh provinsi dengan fokus pada 359 kabupaten/kota di 38 provinsi. Penekanan wilayah mencakup: Provinsi Kalimantan Utara (Kab. Bulungan, Kab. Nunukan, Kab. Malinau, Kab. Tana Tidung, Kota Tarakan), Maluku Utara, Papua*, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Aceh, dan Jawa Barat. Deskripsi: Fokus penuntasan TBC di Indonesia bebannya sangat tinggi (disebut tertinggi kedua di dunia)—melalui tiga pilar intervensi: pencegahan TBC, penemuan kasus secara masif/dini, dan pengobatan sampai tuntas. Pendekatan ini menargetkan peningkatan cakupan deteksi, memperkuat sistem layanan dan tata laksana pengobatan berkesinambungan, serta memastikan kepatuhan terapi hingga sembuh, sehingga menurunkan transmisi, angka kesakitan, dan kematian akibat TBC secara nasional maupun di provinsi prioritas."Kesehatan
06,02,029
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah dan Tinggi
  2. -
Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah dan TinggiPersentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah dan Tinggi adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan...persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 7.Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%) Indikator SIPD: 000021 - Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah TinggiKetenagakerjaan
06,02,030
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase pekerja yang mendapatkan pelayanan Kesehatan kerja
Persentase pekerja yang mendapatkan pelayanan Kesehatan kerjaJumlah pekerja (baik sektor formal dan informal) yang memperoleh pelayanan kesehatan kerja mencakup pemeriksaan kesehatan/medical check up dan faktor risiko kesehatan kerjapersenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
05,01,0064
    • Renstra Kemenimipas
  1. -
Persentase pelaku residivisResidivis dalam konteks mengukur kinerja Pemasyarakatan adalah Mantan Narapidana yang mengulangi tindak pidana (perkara yang sama maupun berbeda) dalam kurun waktu 2 (dua) tahun setelah dinyatakan...persenKEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
04,01,125
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar
Persentase Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standarPersentase pelayan kesehatan yang memenuhi standar dengan pelayanan yang berkualitas dan ideal dengan memenuhi kebutuhan pasien serta memenuhi pelayanan standar pelayanan minimal (SPM) Kesehatan.persenOTORITA IBUKOTA NUSANTARAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Ibu Kota NusantaraTAHUNANKesehatan
09,03,061
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Pemanfaatan Inovasi Hasil Perekayasaan di Bidang Keamanan Siber dan Sandi
Persentase Pemanfaatan Inovasi Hasil Perekayasaan di Bidang Keamanan Siber dan SandiIndikator ini mengukur seberapa besar proporsi inovasi baru yang dihasilkan dari kegiatan pemutakhiran perekayasaan di bidang keamanan siber dan sandi yang telah diadopsi atau dimanfaatkan oleh...persenBADAN SIBER DAN SANDI NEGARAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANInformasi
02,03,0119
    • Renstra Bapanas 2025-2029
  1. -
Persentase Pemanfaatan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Segar di Otoritas Kompeten Keamanan PanganPersentase Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) Pusat dan OKKP Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang memanfaatkan standar keamanan, mutu, gizi, label dan iklan pangan segar terhadap total...PersenBADAN PANGAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPertanian
03,01,064
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Pembangunan Gedung/Perkantoran
Persentase Pembangunan Gedung/PerkantoranPersentase pembangunan gedung/ perkantoran terbangun pada setiap tahunnya di Ibu Kota Nusantara, khususnya di KIPPpersenOTORITA IBUKOTA NUSANTARAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Ibu Kota NusantaraTAHUNANPekerjaan Umum
03,04,015
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Pembangunan Hunian/Rumah Tangga yang Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan
Persentase Pembangunan Hunian/Rumah Tangga yang Layak, Terjangkau, dan BerkelanjutanPembangunan rumah diklasifikasikan sebagai hunian layak apabila memenuhi seluruh 4 (empat) kriteria sebagai berikut: • Ketahanan bangunan (durable housing) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan...persenOTORITA IBUKOTA NUSANTARAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Ibu Kota NusantaraTAHUNANPerumahan
05,01,017
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Pemberian Bantuan Hukum Secara Litigasi dan Non Litigasi
Persentase Pemberian Bantuan Hukum Secara Litigasi dan Non LitigasiDalam indikator ini, pengukuran dilakukan terhadap pemberian bantuan hukum dalam lingkup litigasi dan non litigasi.persenKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
01,01,0035
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alpalhankam yang Melibatkan Industri Pertahanan
Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Alpalhankam yang Melibatkan Industri PertahananProporsi kegiatan pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam yang melibatkan industri pertahanan nasional, mencakup tingkat ringan, sedang, dan berat. Reff:...persenKEMENTERIAN PERTAHANANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPertahanan
01,01,006
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Pemenuhan Alutsista
Persentase Pemenuhan AlutsistaPersentase Kekuatan Pokok Alutsista Strategis yang Siap OperasipersenKEMENTERIAN PERTAHANANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPertahanan
01,01,007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Pemenuhan Harwat Alutsista
Persentase Pemenuhan Harwat AlutsistaMengukur sejauh mana kegiatan pemeliharaan dan perawatan (harwat) alat utama sistem persenjataan (alutsista) telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Alutsista mencakup setiap jenis...persenKEMENTERIAN PERTAHANANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPertahanan
04,02,042
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase pemenuhan infrastruktur pencarian dan pertolongan
Persentase pemenuhan infrastruktur pencarian dan pertolonganPerbandingan antara total infrastruktur pencarian dan pertolongan (sarana darat, sarana laut, sarana udara, peralatan sar, prasarana sar, peralatan komunikasi sar, dan teknologi informasi sar) yang...persenBADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANTransportasi
08,01,023
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase pemenuhan kebutuhan guru pendidikan agama pada satuan pendidikan
Persentase pemenuhan kebutuhan guru pendidikan agama pada satuan pendidikanIndikator ini mengukur proporsi kebutuhan guru pendidikan agama yang telah terpenuhi di berbagai jenjang satuan pendidikan. Pemenuhan kebutuhan ini mencakup ketersediaan guru pendidikan agama sesuai...persenKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Tingkat PendidikanTAHUNANPendidikan
01,01,010
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Pemenuhan Sarpras Rumah Dinas
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Dinas di Lingkungan Kemhan dan TNITingkat ketersediaan rumah dinas dihadapkan dengan jumlah kebutuhan berdasarkan jumlah nyata personel di lingkungan Kemhan dan TNI.persenKEMENTERIAN PERTAHANANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPertahanan
10,04,015
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase pemenuhan pelaksanaan penilaian mandiri, penyusunan dan penyampaian dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD (2024-2025)
Persentase pemenuhan pelaksanaan penilaian mandiri, penyusunan dan penyampaian dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD (2024-2025)Perbandingan antara dokumen Initial Memorandum (IM) yang telah diselesaikan K/L Anggota Tim Nasional OECD dan disampaikan kepada Sekretariat OECD dengan Total Jumlah Dokumen IM yang perlu disiapkan...persenKEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANUrusan Luar Negeri
01,01,008
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Pemenuhan Pembangunan Kekuatan Pokok TNI
Persentase Pemenuhan Pembangunan Kekuatan Pokok TNIIndikator ini mengukur sejauh mana pencapaian pembangunan Kekuatan Pokok Optimum (Optimum Essential Force/OEF) Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah terlaksana sesuai dengan perencanaan. OEF...persenKEMENTERIAN PERTAHANANPrioritasSTATISTIK-BULANANPertahanan
01,01,009
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Pemenuhan Peralatan dan Sarpras Penyelenggaraan Hidro Oseanografi
Persentase Pemenuhan Peralatan dan Sarpras Penyelenggaraan Hidro OseanografiIndikator ini mengukur tingkat ketersediaan peralatan dan sarana prasarana yang diperlukan untuk mendukung kegiatan hidro-oseanografi, termasuk survei, pemetaan, dan penelitian kondisi perairan.persenKEMENTERIAN PERTAHANANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPertahanan
09,03,062
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Pemenuhan Peralatan Siber
Persentase Pemenuhan Peralatan SiberIndikator ini mengukur sejauh mana kebutuhan peralatan dan infrastruktur keamanan siber dalam suatu organisasi atau entitas telah terpenuhi. Indikator ini mencerminkan tingkat kesiapan dan kemampuan...persenKEMENTERIAN PERTAHANANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANInformasi
04,02,070,002
    • RKP 2026
  1. Persentase Pemerintah Daerah yang melaksanakan perencanaan berbasis bukti melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu)
Persentase Pemerintah Daerah yang melaksanakan perencanaan berbasis bukti melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu)Persentase Pemerintah Daerah yang melaksanakan perencanaan berbasis bukti melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu) dibagi jumlah seluruh daerah di IndonesiaPersenKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPerencanaan Pembangunan Nasional
04,02,0059
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase K/L/D yang Memanfaatkan Data Regsosek melalui SEPAKAT
Persentase Pemerintah Daerah yang memanfaatkan data terintegrasi melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu)Persentase jumlah Pemerintah Daerah yang secara aktif menggunakan Data Regsosek melalui platform SEPAKAT untuk perencanaan atau pelaksanaan program/kebijakanpersenKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANSosial
04,02,069,002
    • RKP 2026
  1. Persentase Pemerintah Daerah yang mendapatkan peningkatan kapasitas perencanaan berbasis bukti melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu)
Persentase Pemerintah Daerah yang mendapatkan peningkatan kapasitas perencanaan berbasis bukti melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu)Persentase pemerintah daerah yang mendapatkan peningkatan kapasitas perencanaan berbasis bukti melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu) dibagi dengan jumlah seluruh...PersenKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPerencanaan Pembangunan Nasional
Showing 2,301-2,350 of 3,330 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
19761404,03,0014
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi Anggota Legislatif
Jumlah Anggota DPR RI PerempuanPrioritasSTATISTIKVariabelDEWAN PERWAKILAN RAKYATJumlah anggota perempuan yang sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada periode tertentu.Orang-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPemberdayaan PerempuanTERSEDIA
197615
    • Permen PPPA 1/2025
    • Perpres 186/2024
    • UU 7/1984
  1. -
Jumlah Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang terlibat dalam Pasukan Perdamaian menurut Jenis KelaminNon PrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan AnakKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIADIV HUB INTER POLRIJumlah Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang terlibat dalam Pasukan Perdamaian menurut Jenis Kelamin Pasukan perdamaian, juga dikenal sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB, adalah...orang-Jumlah anggota Polri yang telah melaksanakan misi sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB berdasarkan jenis kelamin: a. Polki: 3.358 b. Polwan: 324TAHUNANPemberdayaan PerempuanTERSEDIA
19761601,01,0002
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Kelulusan Komponen Cadangan dengan Nilai Baik
Jumlah Anggota Komcad yang Lulus dengan Nilai BaikPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN PERTAHANANDirektorat Sumber Daya Pertahanan Direktorat Jenderal Potensi PertahananJumlah anggota Komcad yang telah menyelesaikan pelatihan dan memperoleh predikat nilai "Baik". Reff: https://www.kemhan.go.id/pothan/wp-content/uploads/2024/01/LAPORAN-KERJA-POTHAN-2022_opt.pdfOrang-TAHUNANPertahananTERSEDIA
19761702,09,0008
    • Renstra Kemenkop 2025-2029
  1. -
Jumlah Anggota KoperasiPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN KOPERASIJumlah Anggota Koperasi adalah total anggota koperasi yang berasal dari koperasi berstatus aktif yang melaporkan Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara mandiri melalui Online Data System (ODS)...orang-Wilayah : Kab/Kota; Provinsi, Jenis KelaminTAHUNANKoperasiTERSEDIA
19761810,04,0029
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
Jumlah Anggota PerpustakaanPrioritasSTATISTIKIndikatorPERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIADirektorat.....Mengukur jumlah anggota terdaftar di perpustakaanorang-TAHUNANDukung LainnyaTERSEDIA
197619
    • Permen PPPA 1/2025
    • UU 7/1984
    • Perpres 186/2024
  1. -
Jumlah Anggota TNI yang terlibat dalam Pasukan Perdamaian menurut Jenis KelaminNon PrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN PERTAHANANDirektorat Pengerahan Komponen Pertahanan Direktorat Jenderal Strategi PertahananJumlah Anggota TNI yang terlibat dalam Pasukan Perdamaian menurut Jenis Kelamin Pasukan perdamaian, juga dikenal sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB, adalah pasukan militer atau non-militer yang...orang-Jenis KelaminTAHUNANPemberdayaan PerempuanTERSEDIA
197620
    • Draft Renstra Perpusnas 2025-2029
  1. -
Jumlah Anggota UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta hingga tahun 2026Non PrioritasSTATISTIKIndikatorPERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIAUnit Pelaksana Teknis Perpustakaan Proklamator Bung HattaTotal pemustaka / masyarakat yang terdaftar sebagai anggota UPT Perpustakaan Prokolamator Bung HattaOrang-Bulan, Jenis KelaminTAHUNANKebudayaanTERSEDIA
197621
    • Draft Renstra Perpusnas 2025-2029
  1. -
Jumlah Anggota UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno Hingga Tahun 2026Non PrioritasSTATISTIKIndikatorPERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIAUnit Pelaksana Teknis Perpustakaan Proklamator Bung KarnoTotal anggota Perpusnas yang terdaftar di UPT Perpustakaan Bung Karno hingga tahun 2026Orang-Tahun, Bulan, Jenis Pekerjaan, Jenis KelaminTAHUNANKebudayaanTERSEDIA
197622
    • Draft Renstra Perpusnas 2025-2029
  1. -
Jumlah anggota yang melakukan pemanfaatan koleksi di pujasintara Tahun 2026Non PrioritasSTATISTIKIndikatorPERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIAPusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah NusantaraTotal anggota yang melakukan peminjaman koleksi di pujasintaraorang-bulanTAHUNANKebudayaanTERSEDIA
197623
    • Draft Renstra Perpusnas 2025-2029
  1. -
Jumlah anggota yang melakukan pemanfaatan koleksi UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno Tahun 2026Non PrioritasSTATISTIKIndikatorPERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIAUnit Pelaksana Teknis Perpustakaan Proklamator Bung KarnoBanyaknya Anggota Perpustakaan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno yang melakukan peminjaman koleksi tahun 2026Orang-BulanTAHUNANKebudayaanTERSEDIA
Showing 461-470 of 4,134 items.