Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
210107.03.0015
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)GEOSPASIALKEMENTERIAN KEHUTANANInformasi kawasan untuk pemulihan ekosistemTidakYaYaYaYa
210207.05.0081
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Indikatif Kerusakan Lahan skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPInformasi yang menggambarkan lokasi, luas, dan sebaran areal yang berpotensi atau telah mengalami kerusakan lahanYaYaYaYaYa
210307.05.0082
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Indikatif Pemulihan EkosistemGEOSPASIALKEMENTERIAN KEHUTANANPeta yang memuat arahan kawasan hutan yang akan dipulihkan atau direhabilitasi untuk memulihkan fungsi dan struktur ekosistem yang tergangguTidakYaYaYaYa
210407.03.0016
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (PIPPIB) skala 1:250.000GEOSPASIALKEMENTERIAN KEHUTANANMerupakan layer Penghentian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (YYYY) Periode (X) dengan ti...Skala 1:250.000YaYaYaYaYa
210507.03.0017
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) skala 1:250.000GEOSPASIALKEMENTERIAN KEHUTANANMerupakan layer Peta yang menunjukkan Kegiatan Penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan. Dalam Turunan UUCK yaitu Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021, nomenklatur berubah menjadi Pe...1:250.000YaYaYaYaYa
210610.03.0036
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Indikatif Tumpang Tindih antar-IGT (PITTI)GEOSPASIALBADAN INFORMASI GEOSPASIALPeta Indikatif Tumpang Tindih antar-IGT (PITTI)Sesuai KebutuhanTidakTidakYaYaYa
210707.05.0083
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Informasi Kerentanan Seismik Skala 1:30.000 atau 1:50.000GEOSPASIALBADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKAPeta Karakteristik Bentang Alam Laut Dangkal, skala 1:250.000 - 1:50.000meter/second, meter, secondYaTidakYaYaYa
210803.06.0020
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Informasi mengenai sengketa, konflik dan perkara pertanahan, skala 1:5.000GEOSPASIALKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALPeta Informasi mengenai persil bidang tanah yang menjadi obyek kasus pertanahankasusYaYaTidakTidakTidak
210907.02.0004
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Infrastruktur Pipa Gas Bumi skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPipa untuk mengangkut Gas Bumi dari sumber pasokan Gas Bumi atau lapangan Gas Bumi ke satu atau lebih pusat distribusi atau ke satu atau lebih konsumen Gas Bumi atau yang menghubungkan sumber-sumber p...YaYaYaYaYa
211003.06.0021
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Inventarisasi Tanah KritisGEOSPASIALKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALPeta Inventarisasi Tanah kritis adalah data dan informasi spasial tanah kritis pada beberapa provinsi. Obyek Inventarisasi Tanah Kritis di tahun 2024 adalah tanah yang telah mengalami kerusakan/degrad...Meter persegi (m2)-YaYaYaYaYa
211103.01.0031
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Jalan Nasional Tol, Jalan Nasional Non-tol, Peta Jalan Provinsi dan Peta Jalan Kabupaten/KotaGEOSPASIALKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM- Peta jaringan jalan darah merupakan penggambaran jaringan jalan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan surat keputusan masing-masing pimpinan daerah.- Peta Jalan Nasional...Identifikasi dari Pembina Data Geospasial berdasarkan hasil sandingan matriks Renaksi IGT dan SK WalidataTidakYaYaYaYa
211202.06.0010
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan skala 1:5.000-1:250.000GEOSPASIALKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANIGT Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan sesuai dengan Permen KP No. 36 Tahun 2023JalurTidakYaYaYaYa
211310.03.0037
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Peta Jaring Kontrol Geodesi (JKG) skala 1:5.000 WIlayah Ibu Kota Nusantara dan Provinsi Kalimantan TimurGEOSPASIALBADAN INFORMASI GEOSPASIALtitik kontrol yang menggambarkan posisi di muka bumi, ditandai dengan bentuk fisik tertentu yang dijadikan sebagai kerangka acuan posisi untuk Informasi Geospasial Alt_Definisi: Posisi di muka bumi...fileYaYaYaYaYa
211407.02.0005
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Jaringan ListrikGEOSPASIALKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALJaringan penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistemTidakYaYaYaYa
211509.04.0015
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Jaringan Serat Optik skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALBerisi sebaran jaringan serat optik nasional yang diperoleh dari peta laporan penyelenggara (perusahaan) jaringan serat optik yang membangun jaringan serat optik di seluruh IndonesiakilometerYaYaYaYaYa
211607.05.0084
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Jasa Lingkungan Hidup Pengatur AirGEOSPASIALKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP- Memuat informasi jasa lingkungan hidup sebagai penyedia air Tahun 1996dan 2020.- Memuat informasi jasa lingkungan hidup sebagai pengatur air Tahun 1996dan 2020.- Memuat informasi kecenderungan perub...TidakYaYaYaYa
211702.06.0011
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Jenis dan Kekayaan Perikanan Tangkap di WPPNRI Skala 1:250.000GEOSPASIALKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeta yang berisi estimasi portensi perikanan yang berada di WPPNRIWPPNRITidakYaTidakTidakTidak
211807.05.0085
    • Kepka BIG 115/2025;
  1. -
Peta Karakteristik Bentang Alam Laut Dangkal, skala 1:250.000 - 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPeta Karakteristik Bentang Alam Laut Dangkal, skala 1:250.000 - 1:50.000TidakYaYaYaYa
211907.05.0086
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Karakteristik Bentang Alam, skala 1:250.000 - 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP- Karakteristik Bentang Alam merepresentasikan secara indikatif tipe-tipeMorfologi dan Morfogenesa di Indonesia- Karakteristik Bentang Alam memuat informasi Morfologi Morfogenesa danLitologi Batuan.-...YaTidakTidakTidakTidak
212007.05.0087
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Karakteristik PantaiGEOSPASIALKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPeta yang menggambarkan keadaan geologi di sepanjang pantai dan pesisirYaYaYaYaYa
212107.05.0088
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Karakteristik Vegetasi AlamiGEOSPASIALKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP- Karakteristik Vegetasi Alami memuat informasi tipe-tipe vegetasi yang ada diIndonesia dengan tambahan informasi iklim dan batuan.- Karakteristik Vegetasi Alami menjadi acuan untuk pelaksanaan :a. In...TidakYaYaYaYa
212207.05.0089
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Kawasan Bentang Alam Karst skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALKawasan lindung geologi yang terbentuk akibat pelarutan air pada batugamping dan/atau dolomitYaYaYaYaYa
212303.05.0013
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Kawasan Berikat dan Tempat Penimbunan Berikat Lainnya skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN KEUANGANKawasan Berikat merupakan suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan memiliki batasan-batasan tertentu di wilayah Pabean Indonesia yang di dalamnya telah diberlakukan ketentuan khusus terkait bidang...YaYaYaYaYa
212408.02.0002
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Kawasan Cagar Budaya skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN KEBUDAYAANPeta kawasan cagar budaya adalah peta yang menunjukkan luasan area cagar budaya di seluruh indonesia yang masuk ke dalam kawasan perlindungan. Data yang digunakan adalah data delineasi yang berdasarka...YaYaYaYaYa
212502.07.0003
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Kawasan Gudang BUMN skala 1:50.000GEOSPASIALBADAN PENGATURAN BADAN USAHA MILIK NEGARAInformasi Sebaran Kawasan Gudang Milik BUMNYaTidakYaYaYa
212607.03.0018
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK)GEOSPASIALKEMENTERIAN KEHUTANAN- Merupakan layer yang menyajikan wilayah pengelolaan KHDPK.- KHDPK adalah Kawasan Hutan yang arealnya tidak dilimpahkan pengelolaannya kepada badan usaha milik negara bidang Kehutanan pada sebagian H...TidakYaYaYaYa
212707.03.0019
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN KEHUTANANMerupakan layer yang menyajikan wilayah pengelolaan KHDTK. KHDTK adalah Kawasan Hutan yang secara khusus diperuntukan untuk kepentingan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Pendidikan dan Pelatihan...1:50.000YaYaYaYaYa
212807.03.0020
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Kawasan Hutan skala 1:250.000GEOSPASIALKEMENTERIAN KEHUTANANMerupakan layer Peta kawasan hutan yang memuat Peta penunjukan kawasan hutan, Peta Perubahan Peruntukan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukan bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan (review...1:250.000YaYaYaYaYa
212907.03.0021
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Kawasan Hutan Untuk Ketahanan Pangan (KHKP)GEOSPASIALKEMENTERIAN KEHUTANAN- Merupakan layer yang menyajikan wilayah pengelolaan KHKP.- KHKP adalah Kawasan Hutan yang secara khusus diperuntukan untuk kepentingan Ketahanan Pangan dengan pembangunan food estate.TidakYaYaYaYa
213002.01.0032
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Kawasan Industri Eksisting dan Peta Rencana Kawasan Industri skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPeta Kawasan Industri Eksisting dan Peta Rencana Kawasan Industri skala 1:50.000petaYaTidakYaYaYa
213103.03.0035
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) skala 1:5.000GEOSPASIALKEMENTERIAN PERHUBUNGANData Kawasan Keamanan Operasional Penerbangan (KKOP) adalah data yang menggambarkan lokasi-lokasi wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar Bandar Udara yang digunakan untuk kegia...TidakYaYaYaYa
213203.05.0014
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANPeta tematik yang menunjukan persebaran spasial dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB): suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpis...kawasanYaYaYaYaYa
213303.04.0008
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Kawasan Permukiman Kumuh skala 1:5.000GEOSPASIALKEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMANPeta kawasan permukiman kumuh adalah peta yang menggambarkan wilayah permukiman yang memenuhi kriteria kumuh. Kriteria kumuh menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/...hektarYaYaYaYaYa
213407.05.0090
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPeta yang menggambarkan tingkat ancaman gempa bumi yang berpotensi melanda suatu daerah tertentu dalam kurun waktu tertentu yang dapat dinyatakan dalam intensitas gempa bumi, percepatan dan kecepatan...YaYaYaYaYa
213507.05.0091
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Kawasan Rawan Bencana GunungapiGEOSPASIALKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPeta Kawasan Rawan Bencana Gunung Api adalah peta petunjuk tingkat kerawanan bencana suatu daerah apabila terjadi erupsi.YaYaYaYaYa
213603.06.0022
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Kawasan Terindikasi TelantarGEOSPASIALKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALSK penetapan kawasan telantar dapat mengurangi beberapa hal antara lain penguasaan lahan secara tidak sah, spekulasi tanah, ketimpangan penguasaan tanah, degradasi lingkungan, tata ruang yang tidak te...SKTidakTidakYaYaYa
213703.06.0023
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Kemampuan TanahGEOSPASIALKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALHasil klasifikasi kemampuan tanah untuk kesesuaian peruntukkan penggunaan tanah, meningkatkan produktivitas tanah dan menjaga keberlangsungan dan keseimbangan kawasan tertentu dan kawasan sekitarnya s...Meter persegi (m2)YaTidakTidakTidakTidak
213810.03.0038
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Kerangka Sampel Area Pertanian dengan cakupan NasionalGEOSPASIALBADAN PUSAT STATISTIKKerangka Sampel Area Pertanian adalah suatu area yang digunakan dalam kegiatan pendataan statistik pertanian tanaman pangan terintegrasiTidakYaTidakTidakTidak
213907.05.0092
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Kerentanan Likuefaksi skala 1:100.000GEOSPASIALKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALZona atau wilayah yang memiliki kerentanan terjadinya hilangnya kekuatan lapisan tanahnon kohesif dari keadaan padat menjadi cair pada kondisi jenuh air akibat terjadinya tekanan air pori berlebih yan...YaYaYaYaYa
214007.05.0093
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Kerentanan Penurunan Tanah skala 1:100.000GEOSPASIALKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALWilayah yang memiliki kerentanan terhadap pergerakan tanah ke bawah secara relatif terhadap titik tertentuYaYaYaYaYa
214107.05.0094
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Kerentanan Perubahan Iklim skala 1:250.000GEOSPASIALKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPKerentanan Perubahan Iklim adalah kecenderungan suatu sistem untuk mengalami dampak negatif yang meliputi sensitivitas terhadap dampak negatif dan kurangnya kapasitas adaptasi untuk mengatasi dampak n...YaYaYaYaYa
214207.05.0095
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPeta Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) skala 1:50.000 . Peta yang menggambarkan Kesatuan Hidrologis Gambut dengan skala detail 1:50.000YaYaYaYaYa
214307.03.0022
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)GEOSPASIALKEMENTERIAN KEHUTANAN- Merupakan layer yang menyajikan wilayah kelola KPHK.- KPHK adalah kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruhnya atau sebagian besar terdiri dari Kawasan Hutan Konservasi.TidakYaYaYaYa
214407.03.0023
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHL dan KPHP)GEOSPASIALKEMENTERIAN KEHUTANANKPHP adalah kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruhnya atau sebagian besar terdiri dari Kawasan Hutan ProduksiKPHL adalah kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruhnya ata...TidakYaYaYaYa
214507.04.0022
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANInformasi Geospasial Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat IG KKPRL merupakan salah satu Informasi Geospasial (IG) yang terdiri atas 2 (dua) produk yaitu basis data IG...lokasiTidakYaYaYaYa
214602.03.0039
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Kesesuaian Lahan Pertanian skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN PERTANIANInformasi geospasial yang menggambarkan kesesuain lahan untuk komoditas strategis pertanian pada skala 1:50.000hektarTidakTidakTidakTidakYa
214710.03.0039
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA)GEOSPASIALBADAN PANGAN NASIONALPeta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisis indikator ketahanan dan kerentanan Pangan.Tanpa SatuanIdentifikasi dari Pembina Data Geospasial berdasarkan hasil sandingan matriks Renaksi IGT dan SK WalidataYaYaYaYaYa
214803.01.0032
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Ketersediaan Air skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMKetersediaan air adalah jumlah air yang tersedia dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan (seperti irigasi, air minum, industri, energi, dan ekosistem) di suatu wilayah dan dalam periode waktu...UnitYaYaYaYaYa
214910.03.0040
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Ketinggian Hilal Indonesia Skala 1:.5000.000 tingkat NasionalGEOSPASIALBADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKAInformasi tentang Ketinggian HilalYaYaYaYaYa
215007.05.0096
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Klasifikasi Daerah Aliran Sungai (Klasifikasi DAS) skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN KEHUTANANKlasifikasi DAS adalah pengkategorian DAS berdasarkan kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah. Atribut dari kl...YaTidakTidakTidakTidak
Showing 2,101-2,150 of 2,950 items.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
07.05.059
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase aksi pendukung ketahanan iklim yang dilaksanakan di lokasi prioritas
Persentase aksi pendukung ketahanan iklim yang dilaksanakan di lokasi prioritasPersentase Lokasi Prioritas yang Melaksanakan Aksi Pendukung Berketahanan Iklim adalah indikator yang mengukur proporsi lokasi atau wilayah prioritas, seperti kabupaten, kota, atau kawasan tertentu,...persenBADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKAPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANLingkungan Hidup
07.05.060
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Akurasi Keberhasilan Modifikasi Cuaca
Persentase Akurasi Keberhasilan Modifikasi CuacaPersentase penurunan ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB (%) pada sektor air diperoleh dari pengelolaan sumber daya air untuk pemenuhan suplai air bersih dan daya rusak air akibat potensi...persenBADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKAPrioritasSTATISTIK-TAHUNANLingkungan Hidup
04.01.066
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Alat kesehatan yang memenuhi syarat pengujian dan penandaan
Persentase Alat kesehatan yang memenuhi syarat pengujian dan penandaanPerbandingan antara jumlah alat kesehatan yang memenuhi syarat pengujian dan penandaan dengan seluruh alkes di peredaran yang dilakukan samplingpersenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
10.04.006
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase anak balita yang mendapatkan bantuan makanan bergizi
Persentase anak balita yang mendapatkan bantuan makanan bergiziPersentase anak balita yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai standarpersenBADAN GIZI NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/Ko, Kecamatan, KelurahanTAHUNANProgram: 04.12-Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi. Kegiatan: 04.12.01-Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Lokasi Prioritas: Jawa Barat Deskripsi: Program pemberian Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan selama 16 tahun pertama perkembangan anak, mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengembangan SDM berkualitas dengan sasaran peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (target 100%, 2029) Kesehatan
09.01.017
    • SDGs
  1. Persentase Anak Berumur 0—17 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran
Persentase Anak Berumur 0—17 Tahun yang Memiliki Akta KelahiranKondef: Jumlah anak umur 0?17 tahun yang memiliki akta kelahiran, baik pada saat survei bisa menunjukkan akta kelahiran maupun tidak dapat menunjukkannya dibagi dengan jumlah anak umur 0?17 tahun...persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK25010031TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Jenis Kelamin; Umur/Usia, Kelompok PengeluaranTAHUNANIndikator SIPD: 000581 - Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahunKependudukan
09.01.019
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran
Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiranPersentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran adalah indikator yang menggambarkan proporsi anak usia 0-4 tahun yang telah terpenuhi haknya untuk memiliki akta kelahiran sesuai...persenKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 000852 - Persentase anak berusia 0 - 4 tahun yang memiliki akta kelahiranKependudukan
04.01.067
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Anak Berusia 6 Bulan yang Mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif
Persentase Anak Berusia 6 Bulan yang Mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) EksklusifPersentase bayi 6 bulan yang dari lahir sampai usia 5 bulan 29 hari hanya diberikan ASI saja tanpa diberikan makanan atau cairan lain kecuali obat, vitamin dan mineralpersenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANProgram: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.02-Pencegahan dan penurunan stunting Lokasi Prioritas: Seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi (cakupan nasional); serta penegasan pada: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Jawa Barat, dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, fokus spesifik di Provinsi Bengkulu pada Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Kota Bengkulu. Deskripsi: Program menitikberatkan pemenuhan intervensi gizi-kesehatan berbasis siklus hidup sesuai kebutuhan kelompok sasaran (ibu hamil, baduta, balita, remaja, calon pengantin, keluarga, dan masyarakat). Arah kebijakan meliputi penguatan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting (mis. ibu hamil KEK; balita dengan BB tidak naik/kurang; gizi kurang/buruk) disertai tata laksana dan pendampingan; peningkatan kualitas layanan dan edukasi; serta konvergensi melalui perbaikan tata kelola: analisis situasi berbasis kewilayahan, perencanaan–penganggaran kontekstual, integrasi sistem/kebijakan/sumber daya, dan penguatan Monev sebagai umpan balik. Sasaran akhirnya menurunkan prevalensi stunting (indikatif 18,8% pada 2025 menjadi 14,2% pada 2029), mencegah kematian dini, dan meningkatkan harapan hidup sehat.Kesehatan
06.01.020
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Anak Kelas 1 SD/MI/SDLB/Sederajat yang Pernah Mengikuti PAUD
Persentase Anak Kelas 1 SD/MI/SDLB/Sederajat yang Pernah Mengikuti PAUDPersentase penduduk yang masih bersekolah di kelas 1 SD/MI/Sederajat yang sebelumnya pernah mengikuti pendidikan prasekolah terhadap seluruh penduduk yang masih bersekolah di kelas 1 SD/MI/Sederajat....persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPendidikan
04.03.016
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif
Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensifPersentase anak usia 0-17 tahun korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif adalah perbandingan anak korban kekerasan berdasarkan data layanan SAPA Anak dan SImfoni PPA yang dibandingkan anak...persenKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000631 - Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensifPemberdayaan Perempuan
04.03.0029
    • SDGs
  1. Persentase Penduduk yang Menguasai Telepon Genggam
Persentase anak usia 5-17 tahun yang memiliki telepon genggamTelepon genggam/Telepon seluler termasuk smartphone adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan jaringan seluler dan jaringan nirkabel lainnya....persenKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; KarakteristikTAHUNANIndikator SIPD: 000165 - Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.Pemberdayaan Perempuan
04.03.0030
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)
Persentase Anak Usia 5-17 Tahun yang TerlantarAnak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosialpersenKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/KotaTAHUNANPemberdayaan Perempuan
04.01.068
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase anak usia 6-23 bulan mendapatkan MPASI
Persentase anak usia 6-23 bulan mendapatkan MPASIPersentase anak usia 6-23 bulan yang mengkonsumsi makanan dan minuman setidaknya 5 dari 8 jenis kelompok makanan pada hari kemarin sebelum wawancara. Yang dimaksud 8 jenis kelompok makanan adalah...persenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANProgram: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.02-Pencegahan dan penurunan stunting Lokasi Prioritas: Seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi (cakupan nasional); serta penegasan pada: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Jawa Barat, dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, fokus spesifik di Provinsi Bengkulu pada Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Kota Bengkulu. Deskripsi: Program menitikberatkan pemenuhan intervensi gizi-kesehatan berbasis siklus hidup sesuai kebutuhan kelompok sasaran (ibu hamil, baduta, balita, remaja, calon pengantin, keluarga, dan masyarakat). Arah kebijakan meliputi penguatan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting (mis. ibu hamil KEK; balita dengan BB tidak naik/kurang; gizi kurang/buruk) disertai tata laksana dan pendampingan; peningkatan kualitas layanan dan edukasi; serta konvergensi melalui perbaikan tata kelola: analisis situasi berbasis kewilayahan, perencanaan–penganggaran kontekstual, integrasi sistem/kebijakan/sumber daya, dan penguatan Monev sebagai umpan balik. Sasaran akhirnya menurunkan prevalensi stunting (indikatif 18,8% pada 2025 menjadi 14,2% pada 2029), mencegah kematian dini, dan meningkatkan harapan hidup sehat.Kesehatan
04.03.019
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Anggaran Responsif Gender
Persentase Anggaran Responsif GenderAnggaran Responsif Gender merupakan alokasi anggaran yang memberikan perhatian secara konsisten dan sistematis untuk merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi, dan pengalaman perempuan dan laki-laki...persenKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000613 - Persentase ARG 000963 - Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)Pemberdayaan Perempuan
04.03.0060
    • RPJMN 2025-2029
    • Permen PPPA 1/2025
    • Perpres 186/2024
    • UU 7/1984
  1. Persentase Anggaran Responsif Gender
Persentase Anggaran Responsif Gender pada Pemerintah DaerahAnggaran Responsif Gender pada Pemerintah Daerah merupakan alokasi anggaran pemerintah daerah yang memberikan perhatian secara konsisten dan sistematis untuk merespon kebutuhan, permasalahan,...PersenKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-Pemerintah Provinsi; Pemerintah Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 000613 - Persentase ARG 000963 - Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)Pemberdayaan Perempuan
04.03.0031
    • SDGs
  1. Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas
Persentase angka melek aksara anak 15-17 tahunPersentase angka melek aksara/huruf (AMH) anak umur 15-17 tahun adalah perbandingan jumlah anak berumur 15-17 tahun yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin dan atau huruf...persenKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; KarakteristikTAHUNANIndikator SIPD: 000148 - Persentase angka melek aksara penduduk umur ?15 tahun.Pemberdayaan Perempuan
06.01.0301
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Persentase angka putus sekolah siswa Sekolah DasarDefinisi : Persentase siswa pada jenjang SD yang tidak menyelesaikan pendidikan hingga kelas tertinggi (kelas 6) Rumus : Jumlah siswa SD yang berhenti sekolah sebelum menyelesaikan kelas 6 dibagi...persenKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Jenjang kelas; Jenis kelamin: Perempuan, Laki-lakiTAHUNANPendidikan
06.01.0302
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Persentase angka putus sekolah siswa Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajatDefinisi : Persentase siswa pada jenjang SMA/SMK/sederajat yang tidak menyelesaikan pendidikan hingga kelas 12 Rumus : Jumlah siswa SMA/SMK atau sederajat yang berhenti sekolah sebelum menyelesaikan...persenKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Jenjang kelas; Jenis kelamin: Perempuan, Laki-lakiTAHUNANPendidikan
06.01.0303
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Persentase angka putus sekolah siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajatDefinisi : Persentase siswa pada jenjang SMP/sederajat yang tidak menyelesaikan pendidikan hingga kelas 9 Rumus : Jumlah siswa SMP atau sederajat yang berhenti sekolah sebelum menyelesaikan kelas 9...persenKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Jenjang kelas; Jenis kelamin: Perempuan, Laki-lakiTAHUNANPendidikan
06.02.046
    • RPJMN 2025-2029
  1. Presentase angkatan kerja lulusan pendidikan menengah vokasi setahun terakhir yang bekerja/berwirausaha
Persentase angkatan kerja lulusan pendidikan menengah vokasi setahun terakhir yang bekerja/berwirausahaJumlah angkatan kerja lulusan pendidikan menengah vokasi setahun terakhir yang bekerja/berwirausaha dibagi dengan jumlah angkatan kerja lulusan pendidikan menengah vokasi setahun terakhir.persenKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANKetenagakerjaan
04.01.071
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase antenatal care (ANC) 6 kali (K6)
Persentase antenatal care (ANC) 6 kali (K6)Cakupan ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit 6 kali dengan distribusi waktu 1 kali pada trimester ke-1, 2 kali pada trimester ke-2, 3 kali pada trimester...persenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNAN"Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.01-Penurunan kematian ibu dan anak Lokasi Prioritas: 514 kabupaten/kota secara nasional dengan prioritas pada provinsi dengan jumlah dan angka kematian ibu dan bayi tertinggi: Sumatera Utara, Kalbar/Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Selain itu: Provinsi Maluku Utara; Provinsi Papua; Provinsi Papua Barat; Provinsi Papua Barat Daya*; Provinsi Papua Selatan*; Provinsi Papua Tengah*; Sulawesi Tenggara; Sumatera Selatan; Jawa Barat; serta cakupan “Seluruh Provinsi” dan “Nasional/Seluruh Kab/Kota”. Deskripsi: Fokus peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan AKI/AKB, khususnya di daerah prioritas dengan beban tertinggi (termasuk beberapa provinsi di Tanah Papua, yang dilaporkan mencapai sekitar 189 per 100.000 kelahiran hidup dalam lima tahun terakhir). Intervensi diarahkan pada penguatan layanan sesuai standar di fasilitas kesehatan—persalinan di fasyankes, deteksi dini, ANC, layanan persalinan, KF, KN, layanan kegawatdaruratan, ketersediaan/pelayanan darah, tatalaksana balita sakit, dan imunisasi—serta penguatan aspek promotif-preventif dan tata kelola agar layanan terintegrasi, bermutu, dan berdampak nyata pada penurunan kematian ibu dan bayi."Kesehatan
09.06.025
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase ASN dengan kompetensi digital optimal
Persentase ASN dengan kompetensi digital optimalJumlah ASN yang telah dilakukan penilaian literasi digitalpersenBADAN KEPEGAWAIAN NEGARAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANAparatur Negara
03.07.016
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase ayah yang memiliki pengetahuan tentang pengasuhan anak dan pendampingan remaja
Persentase ayah yang memiliki pengetahuan tentang pengasuhan anak dan pendampingan remajaAyah yang ikut melakukan pengasuhan anak dan pendampingan remaja, baik secara langsung maupun jarak jauh, yang tertuang dalam variabel Pendataan Keluarga berupa: menemani anak, menyediakan waktu...persenBADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKependudukan
04.01.073
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Balita yang Dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya
Persentase Balita yang Dipantau Pertumbuhan dan PerkembangannyaBagian dari seluruh balita (anak berusia 0—59 bulan) yang ditimbang sedikitnya 8 kali dalam satu tahun, diukur panjang badan atau tinggi badannya sedikitnya 2 kali dalam satu tahun, dan dipantau...persenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK10410093TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANProgram: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.02-Pencegahan dan penurunan stunting Lokasi Prioritas: Seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi (cakupan nasional); serta penegasan pada: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Jawa Barat, dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, fokus spesifik di Provinsi Bengkulu pada Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Kota Bengkulu. Deskripsi: Program menitikberatkan pemenuhan intervensi gizi-kesehatan berbasis siklus hidup sesuai kebutuhan kelompok sasaran (ibu hamil, baduta, balita, remaja, calon pengantin, keluarga, dan masyarakat). Arah kebijakan meliputi penguatan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting (mis. ibu hamil KEK; balita dengan BB tidak naik/kurang; gizi kurang/buruk) disertai tata laksana dan pendampingan; peningkatan kualitas layanan dan edukasi; serta konvergensi melalui perbaikan tata kelola: analisis situasi berbasis kewilayahan, perencanaan–penganggaran kontekstual, integrasi sistem/kebijakan/sumber daya, dan penguatan Monev sebagai umpan balik. Sasaran akhirnya menurunkan prevalensi stunting (indikatif 18,8% pada 2025 menjadi 14,2% pada 2029), mencegah kematian dini, dan meningkatkan harapan hidup sehat.Kesehatan
04.01.074
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Neonatal
Persentase Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan NeonatalPersentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan neonatal sesuai standar sebanyak 3 kali dengan ketentuan minimal 1x pada 6-48 jam, 1x pada hari ke 3-7 dan 1 x pada hari ke 8-28 setelah...persenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK10410095TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNAN"Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.01-Penurunan kematian ibu dan anak Lokasi Prioritas: 514 kabupaten/kota secara nasional dengan prioritas pada provinsi dengan jumlah dan angka kematian ibu dan bayi tertinggi: Sumatera Utara, Kalbar/Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Selain itu: Provinsi Maluku Utara; Provinsi Papua; Provinsi Papua Barat; Provinsi Papua Barat Daya*; Provinsi Papua Selatan*; Provinsi Papua Tengah*; Sulawesi Tenggara; Sumatera Selatan; Jawa Barat; serta cakupan “Seluruh Provinsi” dan “Nasional/Seluruh Kab/Kota”. Deskripsi: Fokus peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan AKI/AKB, khususnya di daerah prioritas dengan beban tertinggi (termasuk beberapa provinsi di Tanah Papua, yang dilaporkan mencapai sekitar 189 per 100.000 kelahiran hidup dalam lima tahun terakhir). Intervensi diarahkan pada penguatan layanan sesuai standar di fasilitas kesehatan—persalinan di fasyankes, deteksi dini, ANC, layanan persalinan, KF, KN, layanan kegawatdaruratan, ketersediaan/pelayanan darah, tatalaksana balita sakit, dan imunisasi—serta penguatan aspek promotif-preventif dan tata kelola agar layanan terintegrasi, bermutu, dan berdampak nyata pada penurunan kematian ibu dan bayi. Indikator SIPD: 000465 - Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir"Kesehatan
04.01.075
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Persentase bayi lahir premature (Persentase bayi lahir prematur (< 37 minggu)persenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.02-Pencegahan dan penurunan stunting Lokasi Prioritas: Seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi (cakupan nasional); serta penegasan pada: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Jawa Barat, dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, fokus spesifik di Provinsi Bengkulu pada Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Kota Bengkulu. Deskripsi: Program menitikberatkan pemenuhan intervensi gizi-kesehatan berbasis siklus hidup sesuai kebutuhan kelompok sasaran (ibu hamil, baduta, balita, remaja, calon pengantin, keluarga, dan masyarakat). Arah kebijakan meliputi penguatan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting (mis. ibu hamil KEK; balita dengan BB tidak naik/kurang; gizi kurang/buruk) disertai tata laksana dan pendampingan; peningkatan kualitas layanan dan edukasi; serta konvergensi melalui perbaikan tata kelola: analisis situasi berbasis kewilayahan, perencanaan–penganggaran kontekstual, integrasi sistem/kebijakan/sumber daya, dan penguatan Monev sebagai umpan balik. Sasaran akhirnya menurunkan prevalensi stunting (indikatif 18,8% pada 2025 menjadi 14,2% pada 2029), mencegah kematian dini, dan meningkatkan harapan hidup sehat.Kesehatan
04.01.076
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan yang Mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif
Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan yang Mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) EksklusifPersentase bayi usia 0-5 bulan yang diberikan ASI saja tanpa diberikan makanan atau cairan lain kecuali obat, vitamin, dan mineralpersenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANProgram: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.02-Pencegahan dan penurunan stunting Lokasi Prioritas: Seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi (cakupan nasional); serta penegasan pada: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Jawa Barat, dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, fokus spesifik di Provinsi Bengkulu pada Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Kota Bengkulu. Deskripsi: Program menitikberatkan pemenuhan intervensi gizi-kesehatan berbasis siklus hidup sesuai kebutuhan kelompok sasaran (ibu hamil, baduta, balita, remaja, calon pengantin, keluarga, dan masyarakat). Arah kebijakan meliputi penguatan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting (mis. ibu hamil KEK; balita dengan BB tidak naik/kurang; gizi kurang/buruk) disertai tata laksana dan pendampingan; peningkatan kualitas layanan dan edukasi; serta konvergensi melalui perbaikan tata kelola: analisis situasi berbasis kewilayahan, perencanaan–penganggaran kontekstual, integrasi sistem/kebijakan/sumber daya, dan penguatan Monev sebagai umpan balik. Sasaran akhirnya menurunkan prevalensi stunting (indikatif 18,8% pada 2025 menjadi 14,2% pada 2029), mencegah kematian dini, dan meningkatkan harapan hidup sehat.Kesehatan
04.01.077
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase belanja kesehatan out of pocket masyarakat berpengeluaran 40% terbawah
Persentase belanja kesehatan out of pocket masyarakat berpengeluaran 40% terbawahProporsi belanja out of pocket masyarakat dengan pengeluran 40% terbawah dibandingkan pengeluaran kesehatan totalpersenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANKesehatan
02.03.041
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase beras fortifikasi dalam program bantuan pangan
Persentase beras fortifikasi dalam program bantuan panganPersentase dari tonase bantuan beras terfortifikasi terhadap tonase bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan yang diberikan dalam bentuk beraspersenBADAN PANGAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANProgram: 02.10-Swasembada Pangan. Kegiatan: 02.10.14-Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Pusat. Deskripsi: Hampir 50% masyarakat belum mampu membeli diet sehat; pola makan didominasi karbohidrat dan rendah pangan kaya mikronutrien. Terdapat defisiensi mikronutrien esensial—asam folat, seng, zat besi, vitamin A, B1, B2—di semua kuintil pendapatan (GAIN, 2024). Untuk itu diperlukan Fortifikasi Pangan Berskala Besar (LSFF) yang terintegrasi dengan bantuan gizi dan bantuan sosial pangan, sekaligus mendukung PHTC melalui program pemberian makan bergizi gratis. Sasaran utama: meningkatnya konsumsi bahan pangan terfortifikasi/biofortifikasi di seluruh wilayah.Pertanian
09.02.038
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Biaya Logistik Nasional terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
Persentase Biaya Logistik Nasional terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)Biaya logistik nasional adalah indikator agregat untuk mengukur kinerja logistik secara makro yang mencerminkan biaya dalam proses logistik dan dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) yang...persenKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK22010025TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPerdagangan
03.03.001
    • RPJMN 2025-2029
  1. Biaya Transportasi Logistik pada Angkutan Darat Selain Angkutan Rel terhadap PDB
Persentase Biaya Transportasi Logistik pada Angkutan Darat Selain Angkutan Rel terhadap PDBBiaya Logistik / Persentase pengeluaran dalam rangka menangani arus barang, arus informasi, dan arus uang melalui proses pengadaan (procurement), penyimpanan (warehousing), transportasi...persenKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANTransportasi
03.03.002
    • RPJMN 2025-2029
  1. Biaya Transportasi Logistik pada Angkutan Laut terhadap PDB
Persentase Biaya Transportasi Logistik pada Angkutan Laut terhadap PDBBiaya Logistik / Persentase pengeluaran dalam rangka menangani arus barang, arus informasi, dan arus uang melalui proses pengadaan (procurement), penyimpanan (warehousing), transportasi...persenKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANTransportasi
03.03.003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Biaya Transportasi Logistik pada Angkutan Rel terhadap PDB
Persentase Biaya Transportasi Logistik pada Angkutan Rel terhadap PDBBiaya Logistik / Persentase pengeluaran dalam rangka menangani arus barang, arus informasi, dan arus uang melalui proses pengadaan (procurement), penyimpanan (warehousing), transportasi...persenKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANTransportasi
03.03.004
    • RPJMN 2025-2029
  1. Biaya Transportasi Logistik pada Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan terhadap PDB
Persentase Biaya Transportasi Logistik pada Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan terhadap PDBBiaya Logistik / Persentase pengeluaran dalam rangka menangani arus barang, arus informasi, dan arus uang melalui proses pengadaan (procurement), penyimpanan (warehousing), transportasi...persenKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANTransportasi
03.03.005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Biaya Transportasi Logistik pada Angkutan Udara terhadap PDB
Persentase Biaya Transportasi Logistik pada Angkutan Udara terhadap PDBBiaya Logistik / Persentase pengeluaran dalam rangka menangani arus barang, arus informasi, dan arus uang melalui proses pengadaan (procurement), penyimpanan (warehousing), transportasi...persenKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANTransportasi
03.03.0286
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Persentase Biaya Transportasi Logistik terhadap PDBBiaya Logistik / Persentase pengeluaran dalam rangka menangani arus barang, arus informasi, dan arus uang melalui proses pengadaan (procurement), penyimpanan (warehousing), transportasi...PersenKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANTransportasi
08.02.012
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan
Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang DitetapkanMerupakan persentase cagar budaya dan warisan budaya takbenda yang ditetapkan terhadap jumlah tervervalpersenKEMENTERIAN KEBUDAYAANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKebudayaan
05.02.026
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase cakupan layanan peringatan dini di daerah berisiko bencana
Persentase cakupan layanan peringatan dini di daerah berisiko bencanaPersentase masyarakat yang mendapatkan layanan oleh sistem peringatan dini bencana di kawasan berisiko bencanapersenBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANAPrioritasSTATISTIK-TAHUNANKeamanan
03.07.017
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Calon Pengantin yang Mendapatkan Bimbingan Perkawinan
Persentase Calon Pengantin yang Mendapatkan Bimbingan PerkawinanPresentase catin yang mendapatkan bimbingan perkawinan merujuk pada persentase dari calon pengantin (catin) yang telah menerima panduan atau bimbingan khusus mengenai perkawinan sebelum melangsungkan...persenKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKependudukan
03.07.018
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase calon pengantin yang mendapatkan edukasi pra nikah
Persentase calon pengantin yang mendapatkan edukasi pra nikahCalon pengantin yang teregister di Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil) yang mendapatkan pendampingan edukasi, baik yang dilakukan secara perorangan maupun kelompok oleh Tim Pendamping Keluarga...persenBADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANKependudukan
04.01.082
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase calon pengantin yg mendapat skrining kesehatan
Persentase calon pengantin yg mendapat skrining kesehatanPersentase Calon Pengantin yang mendapat skrining kesehatan sesuai standarpersenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNAN"Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.01-Penurunan kematian ibu dan anak Lokasi Prioritas: 514 kabupaten/kota secara nasional dengan prioritas pada provinsi dengan jumlah dan angka kematian ibu dan bayi tertinggi: Sumatera Utara, Kalbar/Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Selain itu: Provinsi Maluku Utara; Provinsi Papua; Provinsi Papua Barat; Provinsi Papua Barat Daya*; Provinsi Papua Selatan*; Provinsi Papua Tengah*; Sulawesi Tenggara; Sumatera Selatan; Jawa Barat; serta cakupan “Seluruh Provinsi” dan “Nasional/Seluruh Kab/Kota”. Deskripsi: Fokus peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan AKI/AKB, khususnya di daerah prioritas dengan beban tertinggi (termasuk beberapa provinsi di Tanah Papua, yang dilaporkan mencapai sekitar 189 per 100.000 kelahiran hidup dalam lima tahun terakhir). Intervensi diarahkan pada penguatan layanan sesuai standar di fasilitas kesehatan—persalinan di fasyankes, deteksi dini, ANC, layanan persalinan, KF, KN, layanan kegawatdaruratan, ketersediaan/pelayanan darah, tatalaksana balita sakit, dan imunisasi—serta penguatan aspek promotif-preventif dan tata kelola agar layanan terintegrasi, bermutu, dan berdampak nyata pada penurunan kematian ibu dan bayi."Kesehatan
05.03.004
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Capaian Aksi RANHAM
Persentase Capaian Aksi RANHAMRANHAM adalah dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan penghormatan,...persenKEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 000906 - Persentase Capaian Aksi HAMHak Asasi Manusia
09.06.0104
    • DP 2024
  1. -
Persentase Capaian Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang telah dilakukan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah, dibandingkan dengan target aksi yang telah...persenKOMISI PEMBERANTASAN KORUPSIPrioritasSTATISTIK-TRIWULANANAparatur Negara
05.01.013
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Capaian Implementasi Stranas TPPU
Persentase Capaian Implementasi Stranas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)Bagian dari rencana aksi upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilaksanakan oleh seluruh Anggota Komite TPPU persenPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANHukum
01.01.0033
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase sumber Daya Nasional yang Dimanfaatkan menjadi Kekuatan Pertahanan
Persentase Capaian Indeks Bela Negara NasionalProporsi indek untuk Mengukur tingkat kesadaran, pemahaman, dan partisipasi warga negara dalam upaya bela negara. Reff:...persenKEMENTERIAN PERTAHANANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPertahanan
05.03.008
    • IUP
  1. Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM
Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAMRencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) adalah dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka...-KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIAPrioritasSTATISTIK-PersentaseTAHUNANData Ini Merupakan Indikator Utama PembangunanHak Asasi Manusia
09.02.039
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Berdasarkan Target yang Ditetapkan
Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Berdasarkan Target yang DitetapkanPersentase capaian tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap target yang ditetapkan. Semakin tinggi nilainya maka semakin baik. persenKEMENTERIAN KEUANGANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANProgram: 07.12-Optimalisasi Pendapatan Negara. Kegiatan: 07.12.01-Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan Lokasi Prioritas: Seluruh provinsi di Indonesia (mencakup seluruh wilayah nasional). Deskripsi: Sesuai mandat RPJPN 2025–2045 untuk menjadikan Indonesia negara maju sebelum 2045, diperlukan perluasan ruang fiskal melalui penguatan perpajakan. Saat ini rasio perpajakan stagnan di kisaran 9–10 persen, lebih rendah dibanding negara maju dan banyak negara berkembang, sehingga reformasi menjadi krusial. Pembenahan tata kelola perpajakan difokuskan pada implementasi core tax yang terintegrasi, peningkatan layanan dan kepatuhan wajib pajak, serta perwujudan kebijakan penerimaan perpajakan yang adil, berdaya saing, efisien, dan optimal. Tujuannya adalah meningkatkan rasio dan kualitas penerimaan pajak untuk menopang pendanaan pembangunan secara berkelanjutan.Keuangan
06.01.022
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan
Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikanPerbandingan jumlah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang telah memenuhi SPM pendidikan dibagi dengan jumlah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Daerah dikatakan telah memenuhi SPM pendidikan...persenKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPendidikan
04.02.020
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Daerah Pasca Bencana Masif yang ditangani
Persentase Daerah Pasca Bencana Masif yang ditanganiProporsi wilayah yang telah menerima intervensi atau penanganan setelah terjadinya bencana masif, dibandingkan dengan total wilayah yang terdampak oleh bencana tersebut.persenBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANSosial
02.03.043
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase daerah rentan rawan pangan
Persentase daerah rentan rawan panganPersentase jumlah kabupaten/kota yang berada pada kategori prioritas 1 (sangat rentan), 2 (rentan), dan 3 (agak rentan) terhadap total kabupaten/kota yang masuk ke dalam semua kategori prioritas 1...persenBADAN PANGAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000693 - Persentase Daerah Rentan Rawan PanganPertanian
03.05.015
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Meningkat Statusnya Menjadi Daerah Berkembang dan/atau Maju
Persentase Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Meningkat Statusnya Menjadi Daerah Berkembang dan/atau MajuPersentase dari jumlah kabupaten dengan status daerah tertinggal dan sangat tertinggal yang sudah menjadi daerah berkembang dan/atau majupersenKEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional,ProvinsiTAHUNANPembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal
Showing 2,101-2,150 of 3,346 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
163032
    • Renstra Kemkomdigi 2025-2029
  1. -
Jumlah Ahli PersNon PrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALSekretariat Dewan PersAhli Per adalah sesroang yg memiliki keahlian khusu yg memberikan keterangan sesuai keahliaannya aataas nama dewan persJumlah Ahli Pers-TAHUNANKomunikasiTERSEDIA
16303309.06.0115
    • Renstra LAN 2025-2029
  1. -
Jumlah Akreditasi pada Lembaga Pelatihan, Lembaga Pengakreditasi Program, dan Program PelatihanPrioritasSTATISTIKVariabelLEMBAGA ADMINISTRASI NEGARADirektorat Penjaminan Mutu PembelajaranTotal lembaga pelatihan, program pelatihan, dan lembaga pengakreditasi program yang telah dilakukan proses akreditasi dan ditetapkan status akreditasinya dalam periode pengukuran tertentuLembaga-Jenis InstansiTAHUNANAparatur NegaraTERSEDIA
163034
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Capaian Aksi RANHAM
Jumlah Aksi HAMNon PrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIADirektorat Kepatuhan Hak Asasi Manusia Instansi PemerintahTotal jumlah aksi atau kegiatan terkait HAM yang telah direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode tertentu.​kegiatan-Narasi StatistikLIMA TAHUNANHak Asasi ManusiaTERSEDIA
16303504.01.0008
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi jenis alkes yang dapat diproduksi dalam negeri
Jumlah alat Kesehatan yang ditargetkan untuk diproduksi dalam negeriPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN KESEHATANDirektorat Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan PrimerJumlah kategori atau jenis alat kesehatan yang ditetapkan sebagai target untuk diproduksi dalam negeri sesuai dengan perencanaan strategis atau kebijakan pemerintahJumlah-Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatanTERSEDIA
16303604.01.0009
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Alat kesehatan yang memenuhi syarat pengujian dan penandaan
Jumlah Alat Kesehatan yang Memenuhi SyaratPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN KESEHATANDirektorat Pengawasan Alat KesehatanJumlah alat kesehatan yang telah melalui proses pengujian dan penandaan, serta dinyatakan memenuhi standar mutu, keamanan, dan kelaikan pakai sesuai dengan peraturan yang berlaku.​Unit-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatanTERSEDIA
163037
    • Perpres 78/2021
  1. -
Jumlah alat yang tersedia di tiap laboratorium per kawasanNon PrioritasSTATISTIKVariabelBADAN RISET DAN INOVASI NASIONALDeputi Bidang Infrastruktur Riset Dan InovasiJumlah peralatan yang tersedia di tiap laboratorium per kawasan sainsAlat-WilayahTAHUNANIlmu Pengetahuan Dan TeknologiTERSEDIA
163038
    • Renstra Kemenimipas
  1. -
Jumlah Alih Status ITK Ke ITASNon PrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATANDirektorat Jenderal ImigrasiJumlah permohonan izin tinggal kunjungan (ITK) yang disetujui untuk dialihstatuskan menjadi izin tinggal terbatas (ITAS) oleh Kantor Imigrasi dalam periode tertentuDokumen-WilayahBULANANUrusan Luar NegeriTERSEDIA
16303909.06.0045
    • Renstra LAN 2025-2029
  1. -
Jumlah Alumni Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)PrioritasSTATISTIKVariabel25010007LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARADirektorat Pembelajaran Karakter dan Sosial KulturalBanyaknya calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang telah mengikuti dan lulus pelatihan dasar CPNS.OrangTerbuka[32010026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; Jenis InstansiTAHUNANAparatur NegaraTERSEDIA
16304009.06.0045
    • Renstra LAN 2025-2029
  1. -
Jumlah Alumni Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IPrioritasSTATISTIKVariabel25010009LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARADirektorat Pembelajaran Manajerial dan KepemimpinanBanyaknya pejabat pimpinan tinggi atau pegawai non-ASN yang setara dengan jabatan pimpinan tinggi yang lulus mengikuti pelatihan kepemimpinan tingkat I.OrangTerbuka[32010026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [25020001] Golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS); [10320009] Jenjang Pendidikan; Jenis InstansiTAHUNANAparatur NegaraTERSEDIA
16304109.06.0045
    • Renstra LAN 2025-2029
  1. -
Jumlah Alumni Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IIPrioritasSTATISTIKVariabel25010010LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARADirektorat Pembelajaran Manajerial dan KepemimpinanBanyaknya pegawai negeri sipil (PNS) atau non-PNS yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus pelatihan kepemimpinan tingkat II.OrangTerbuka[32010026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [10320009] Jenjang Pendidikan; [25020001] Golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS); Jenis InstansiTAHUNANAparatur NegaraTERSEDIA
Showing 421-430 of 4,145 items.