Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
205107.03.0011
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Areal Kebakaran Kawasan HutanGEOSPASIALKEMENTERIAN KEHUTANANInformasi Areal Kebakaran pada Kawasan HutanYaTidakTidakTidakTidak
205207.05.0060
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Areal Kebakaran LahanGEOSPASIALKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPInformasi Sebaran Kebakaran LahanTidakYaYaYaYa
205302.07.0002
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Aset Tanah, Gedung, dan Bangunan Milik BUMN minimal skala 1:50.000GEOSPASIALBADAN PENGATURAN BADAN USAHA MILIK NEGARAInformasi Sebaran Aset Tanah, Gedung, dan Bangunan Milik BUMNYaTidakYaYaYa
205410.03.0028
    • UU 4/2011;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Bahaya Amblesan Tanah skala 1:50.000GEOSPASIALBADAN INFORMASI GEOSPASIALPeta Bahaya Amblesan Tanah dibuat pada skala 1:50.000Peta (km2)YaTidakYaYaYa
205507.05.0061
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Bahaya BanjirGEOSPASIALBADAN INFORMASI GEOSPASIALBahaya Banjir adalah potensi terjadinya bencana banjir pada satu wilayah sesuai karakteristik penyebabnyaYaYaYaYaYa
205607.05.0062
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Bahaya Tsunami skala 1:5.000 tingkat KelurahanGEOSPASIALBADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKAInformasi Kawasan Bahaya TsunamiYaYaYaYaYa
205702.08.0010
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Barang Milik Negara (BMN) skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN KEUANGANPeta yang menggambarkan titik BMN berupa tanahYaYaTidakTidakTidak
205809.01.0026
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Batas Administrasi Desa/Desa Adat minimal skala 1:10.000GEOSPASIALKEMENTERIAN DALAM NEGERIPeta Batas Administrasi Desa/Desa Adat minimal skala 1:10.000IndeksIdentifikasi dari Pembina Data Geospasial berdasarkan hasil sandingan matriks Renaksi IGT dan SK WalidataYaYaYaYaYa
205910.03.0029
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Batas Administrasi Kecamatan pada minimal skala 1:25.000 dan Peta Batas Administrasi Kelurahan pada minimal skala 1:10.000GEOSPASIALKEMENTERIAN DALAM NEGERIPeta Batas Administrasi Kelurahan minimal skala 1:10.000IndeksIdentifikasi dari Pembina Data Geospasial berdasarkan hasil sandingan matriks Renaksi IGT dan SK WalidataYaYaYaYaYa
206010.03.0030
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Batas Administrasi Provinsi, Peta Batas Administrasi Kabupaten/Kota Skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN DALAM NEGERIPeta Batas Administrasi Provinsi, Peta Batas Administrasi Kabupaten/Kota Skala 1:50.000IndeksYaYaYaYaYa
206110.03.0031
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Batas Darat Negara skala 1:25.000GEOSPASIALKEMENTERIAN LUAR NEGERIBatas Darat NegaraYaYaYaYaYa
206210.03.0032
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Batas Laut Negara skala 1:1.000.000GEOSPASIALKEMENTERIAN LUAR NEGERIBatas Laut NegaraYaYaYaYaYa
206310.03.0033
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Batas Wilayah Administrasi Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Laut Provinsi pada skala 1:250.000 - 1:25.000GEOSPASIALKEMENTERIAN DALAM NEGERIBatas Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Laut Provinsi adalah pembatas kewenangan pengelolaan sumber daya alam di laut provinsi paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai dar...YaYaYaYaYa
206407.05.0063
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Beban EmisiGEOSPASIALKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP- Beban Emisi adalah gas buang yang dibuang ke udara ambien - Beban Emisi yang ditampilkan mencakup parameter Nitrogen Oksida (NOx), Sulfur Dioksida (SO2), Partikulat (PM), dan Merkuri (Hg) dalam satu...TidakYaYaYaYa
206507.04.0019
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeta arkeologi maritime adalah informasi geospasial yang di dalamnya berisi informasi Arkeologi maritim yang berkaitan dengan budaya materi dan interaksi manusia dengan laut, termasuk teknologi perkap...Lokasi BMKTTidakYaTidakTidakTidak
206603.06.0015
    • RPJMN 2025-2029;
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Bidang TanahGEOSPASIALKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALInformasi geospasial mengenai bidang-bidang tanah, mencakup data kepemilikan, penggunaan, dan batas-batas tanah.SkalaYaYaYaYaYa
206707.04.0020
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Biota Perairan Dilindungi Skala 1:250.000GEOSPASIALKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANIGT biota laut dilindungi termasuk di dalamnya meliputi tematik kemunculan, keterdamparan, keterancaman, dan habitat penting Sumber: Pedoman Teknis Penyajian Informasi Geospasial Biota Laut Dilindung...Jenis Kemunculan, keterancaman, keterdamparan, populasiYaYaYaYaYa
206807.03.0012
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Blok Kawasan Konservasi skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN KEHUTANANMerupakan layer Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam dan Taman Buru. Cagar Alam atau disebut CA adalah Kawasan Suaka Alam (KSA) yang karena keadaan ala...1:50.000YaYaYaYaYa
206907.05.0064
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Capaian Pemulihan EkosistemGEOSPASIALKEMENTERIAN KEHUTANANData Capaian Pemulihan Ekosistem dalam KSA-KPA merupakan data capaian kegiatan dalam kerangka mengembalikan kerusakan yang terjadi di KSA-KPA melalui kegiatan Pemulihan EkosistemTidakYaYaYaYa
207007.05.0065
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Cekungan Air TanahGEOSPASIALKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALWilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsungTidakYaYaYaYa
207107.05.0066
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Cekungan SedimenGEOSPASIALKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALSuatu daerah yang terbentuk karena endapan suatu mineral tertentu kemudian menekan permukaan ke bawah dan menjadi sebuah cekungan menjadi tempat terakumulasinya sedimenTidakYaYaYaYa
207202.03.0038
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Cetak Sawah Indonesia skala 1:50.000 -1:5000GEOSPASIALKEMENTERIAN PERTANIANCetak Sawah adalah suatu usaha penambahan luas baku lahan sawah pada berbagai tipologi lahan yang belum pernah diusahakan untuk pertanian dengan sistem sawah.hektarYaYaYaYaYa
207307.05.0067
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Perpres 93/2019;
    • Perka BMKG 20/2015;
    • UU 31/2009;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Curah Hujan dan Hari Hujan skala 1:50.000GEOSPASIALBADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKAPeta yang menunjukkan rata-rata curah hujan tahunan secara spasial dan peta rata-rata hari hujan tahunan di wilayah Indonesia.mm/tahunTidakYaTidakTidakTidak
207407.05.0068
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN KEHUTANANDaerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari cu...TidakTidakTidakTidakYa
207503.01.0028
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Daerah Irigasi Permukaan skala 1:5.000GEOSPASIALKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDaerah irigasi permukaan adalah daerah yang memanfaatkan air dari sungai, danau, atau waduk untuk mengairi lahan pertanian yang berada di daerah kawasan pertanianHaYaYaYaYaYa
207603.01.0029
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Daerah Irigasi Rawa skala 1:5.000GEOSPASIALKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDaerah irigasi rawa adalah daerah yang memanfaatkan air dari sungai, danau, atau waduk untuk mengairi lahan pertanian yang berada di daerah rawa.HaYaYaYaYaYa
207703.01.0030
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Daerah Irigasi Tambak skala 1:5.000GEOSPASIALKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDaerah irigasi tambak adalah daerah yang memanfaatkan air dari sungai, danau, atau waduk untuk mengairi lahan tambak.HaYaYaYaYaYa
207803.03.0034
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Daerah Lingkungan Kerja dan Lingkungan Kepentingan Pelabuhan skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN PERHUBUNGANData Daerah Lingkungan Kerja dan Lingkungan Kepentingan Pelabuhan adalah data yang menggambarkan lokasi-lokasi daerah perairan pelabuhan dan daratan pelabuhan yang digunakan secara langsung untuk kegi...TidakYaYaYaYa
207907.05.0069
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Daerah Penyangga skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN KEHUTANANDaerah Penyangga merupakan wilayah desa yang berada di sekitar Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dan Taman Buru (TB)YaYaYaYaYa
208007.05.0070
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Daerah Tangkapan Air DanauGEOSPASIALKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP- Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau merupakan suatu wilayah daratan yangmerupakan satu kesatuan yang berfungsi menampung dan menyimpan air daricurah hujan dan mengalirkannya ke danau secara langsung at...TidakYaYaYaYa
208103.06.0016
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Data Potensi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan, dan Wilayah Tertentu (WP3WT) skala 1:25.000 - 1:5.000GEOSPASIALKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALData Potensi WP3WT menyediakan data dan informasi spasial yang berbasis wilayah diwilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan, dan wilayah tertentu, dalam rangka menunjang penyelenggaraan reforma a...hektar-YaTidakTidakTidakTidak
208207.05.0071
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) skala 1:250.000GEOSPASIALKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPeta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) skala 1:250.000 . Peta yang menggambarkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dengan skala detail 1:250.000SkalaYaYaYaYaYa
208307.03.0013
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Deforestasi skala 1:250.000GEOSPASIALKEMENTERIAN KEHUTANANDeforestasi yang dimaksud merupakan deforestasi bruto yang meliputi Hutan (berhutan) menjadi kelas penutupan lahan kategori Non Hutan (tidakberhutanYaYaYaYaYa
208407.04.0021
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Densitas Aktivitas Kapal Ikan Indonesia skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeta Aktivitas Kapal Perikanan Indonesia merupakan intensitas jumlah kapal ikan Indonesia yang memasang transmiter di wilayah perairan Indonesia selama satu tahun.Kapal PerikananTidakYaYaYaYa
208503.06.0017
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Desain Konsolidasi TanahGEOSPASIALKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALInformasi geospasial mengenai tatanan bentuk, luas, letak bidang, status kepemilikan bidang tanah hasil penataan yang disepakati bersama oleh peserta konsolidasi tanahSkala-YaYaTidakTidakTidak
208607.02.0003
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Distribusi dan Sumber Daya Panas BumiGEOSPASIALKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPeta yang menunjukan Sebaran Potensi Panas Bumi bedasarkan hasil penyelidikan PSDMBP dan pelaku usaha menurut SNI 6009 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Sumber Daya dan Cadangan Panas Bumi Indonesia.TidakYaYaYaYa
208707.05.0072
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Fungsi Ekosistem Gambut (FEG) skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPeta Fungsi Ekosistem Gambut (FEG) skala 1:50.000 . Peta yang menggambarkan pembagian fungsi ekosistem gambut dengan skala detail 1:50.000HaYaYaYaYaYa
208807.05.0073
    • SK KaBIG 16/2023;
  1. -
Peta Gelombang Laut Skala 1:1.500.000 - 2.500.000GEOSPASIALBADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKAPeta gelombang laut merepresentasikan arah dan tinggi gelombang laut yang diperbarui setiap satu bulanDerajat, MeterYaYaYaYaYa
208907.05.0074
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Geologi GunungapiGEOSPASIALKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPeta yang menggambarkan litologi wilayah sekitar Gunung ApiTidakYaYaYaYa
209007.05.0075
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Geologi skala 1:100.000GEOSPASIALKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALFitur yang menggambarkan keadaan tanah dan batuan yang ada pada lapisan teratas bumi (kerak bumi), dikelompokkan berdasarkan simbol dan nama formasiYaYaYaYaYa
209107.05.0076
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Geologi TeknikGEOSPASIALKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALFitur yang menggambarkan keadaan tanah dan batuan yang ada pada lapisan teratas bumi (kerak bumi), dikelompokkan berdasarkan simbol dan nama formasiTidakYaYaYaYa
209210.03.0034
    • Kepmen ESDM 171/2025;
    • Perbup Bantul 47/2024;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Gumuk Pasir skala 1:5.000GEOSPASIALBADAN INFORMASI GEOSPASIALGumuk Pasir adalah sebuah bentukan lahan berupa gundukan pasir yang terbentuk akibat pengaruh angin, biasanya di daerah pantai ataupun gurunWilayah (km2)YaTidakTidakTidakTidak
209303.06.0018
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Hak Atas TanahGEOSPASIALKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALInformasi spasial hak atas tanahSkalaTidakTidakYaYaYa
209403.06.0019
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Permenko Ekon 3/2024;
  1. -
Peta Hak Ulayat/Komunal minimal skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALPeta yang menggambarkan wilayah adat yang menjadi objek hak persekutuan masyarakat hukum adatSkalaYaYaYaYaYa
209507.05.0077
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta HidrogeologiGEOSPASIALKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALLapisan batuan jenuh air di bawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air yang terdiri dari litologi dan produktivitas akuiferTidakYaYaYaYa
209607.03.0014
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Hutan PenelitianGEOSPASIALKEMENTERIAN KEHUTANANHutan Penelitian adalah Kawasan Hutan yang secara khusus diperuntukanuntuk kegiatan Penelitian dan Pengembangan KehutananTidakYaYaYaYa
209707.05.0078
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Indeks Kualitas Air Laut skala 1:250.000GEOSPASIALKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPInformasi mengenai data hasil pemantauan kualitas air laut di 34 provinsi di Indonesia, disajikan dalam nilai Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) sebagai bagian dari Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH). Ska...YaYaYaYaYa
209807.05.0079
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Indeks Kualitas Udara skala 1:250.000GEOSPASIALKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPeta Indeks Kualitas Udara (IKU) skala 1:250.000YaYaYaYaYa
209910.03.0035
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan RuangGEOSPASIALKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALPeta yang menunjukkan adanya indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang di suatu wilayahYaTidakTidakTidakTidak
210007.05.0080
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Indikatif Areal PreservasiGEOSPASIALKEMENTERIAN KEHUTANANInformasi kawasan untuk pemulihan ekosistemTidakYaYaYaYa
Showing 2,051-2,100 of 2,950 items.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
09.01.0052
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Pemenuhan Pelatihan Kompetensi APIPDa 2025Pelatihan Kompetensi yang telah dilakukan-KEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANDalam Negeri
02.10.0004
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Bagi Hasil BUMDes terhadap PADes
Pemeringkatan BUMDesSkore Pemeringkatan BUMDesskorKEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALPrioritasSTATISTIK-Per BUMDes per tahunTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
03.04.0015
    • RPJPN 2025-2045
  1. -
Pemukiman Kumuh Kota yang DitanganiPermukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi...unit per tahunKEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANPerumahan
07.03.0008
    • RPJMN 2025-2029
  1. Luas kawasan hutan yang diamankan
Penanganan Hasil Hutan IlegalTindakan yang diambil terhadap hasil hutan yang diperoleh secara ilegal, termasuk penyitaan dan penindakan hukumVolume kayu dalam meter kubik (m³)KEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKehutanan
07.03.0009
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai PNBP dari hasil pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan
Pendapatan dari Produk Berbasis Pemanfaatan Satwa Liar yang Legal (P_penjualan produk konservasi)Pendapatan dari produk berbasis pemanfaatan satwa liar yang legal, seperti hasil penangkaran.rupiahKEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKehutanan
09.02.0024
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Pendapatan Nasional Bruto (PNB)/Gross National Income (GNI) per Kapita
Pendapatan Faktor Neto dari Luar Negeri (NFIA)Selisih antara pendapatan yang diterima oleh penduduk negara tersebut dari luar negeri dan pendapatan yang dibayarkan kepada non-residen di dalam negeri, termasuk remitansi dan pendapatan investasimiliar rupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKeuangan
03.02.0006
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Peningkatan Pendapatan Perkapita Masyarakat di 45 Kawasan Transmigrasi
Pendapatan Masyarakat di 45 Kawasan Transmigrasi Tahun berlangsung dan Tahun sebelumnyaDefinisi: Total pendapatan bruto masyarakat di kawasan transmigrasi pada tahun tertentu, dapat mencakup pendapatan dari sektor pertanian, perdagangan, jasa, dan lainnyarupiahKEMENTERIAN TRANSMIGRASIPrioritasSTATISTIK-tabelTAHUNANTransmigrasi
09.02.032
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Pendapatan Nasional Bruto (PNB)/Gross National Income (GNI) per Kapita
Pendapatan Nasional Bruto (PNB)/Gross National Income (GNI) per KapitaGNI per kapita adalah total pendapatan yang dihasilkan oleh suatu negara dalam satu tahun, termasuk pendapatan dari produksi dalam negeri dan pendapatan dari luar negeri (seperti remitansi atau...dollar usdBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKeuangan
06.02.0050
    • SDGs
  1. Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan pembagian kelompok umur berdasarkan International Conference of Labour Statisticians
Penduduk umur 12-14 tahun yang bekerja lebih dari 14 jam per mingguJumlah penduduk berusia 12–14 tahun yang bekerja lebih dari 14 jam per minggu, termasuk dalam kategori pekerja anak.OrangBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000191 - Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan pembagian kelompok umur berdasarkan International Conference of Labour StatisticiansKetenagakerjaan
04.01.065
    • RPJMN 2025-2029
  1. Pengeluaran Kesehatan Total per kapita
Pengeluaran Kesehatan Total per kapitaPengeluaran yang digunakan untuk kesehatan dari seluruh sumber pendanaan dibandingkan dengan jumlah populasi pada periode waktu tertentu.juta rupiah per kapitaKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANKesehatan
09.02.035
    • RPJMN 2025-2029
  1. Pengeluaran per kapita laki-laki dan perempuan
Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan menurut Jenis KelaminDaya beli adalah kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya...ribu rupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANPemberdayaan Perempuan
09.02.0025
    • SDGs
  1. Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah
Pengeluaran untuk KesehatanJumlah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk sektor kesehatan, termasuk biaya operasional rumah sakit dan puskesmas, serta program kesehatan masyarakatrupiahKEMENTERIAN KEUANGANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000086 - Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.Keuangan
09.02.0026
    • SDGs
  1. Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah
Pengeluaran untuk PendidikanJumlah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk sektor pendidikan, termasuk gaji tenaga pendidik dan belanja operasional pendidikanrupiahKEMENTERIAN KEUANGANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000086 - Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.Keuangan
09.02.0027
    • SDGs
  1. Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah
Pengeluaran untuk Perlindungan SosialJumlah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk program perlindungan sosial, seperti bantuan sosial, jaminan kesehatan, dan program kesejahteraan lainnyarupiahKEMENTERIAN KEUANGANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000086 - Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.Keuangan
03.04.0019
    • RPJMN 2025-2029
    • SKB MenPKP/MenPU/Mendagri 2024
  1. -
Penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan BangunanData yang memuat informasi pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam mendukung Program 3 Juta Rumah yang meliputi: Nama Provinsi, Nama Kabupaten/Kota, Nama Kecamatan, Nama...-KEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/KelurahanHARIANFormat data pernah disampaikan dalam Surat Sekretaris Jenderal kepada Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang Penyampaian Format Data terkait Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta RumahPerumahan
07.03.023
    • RPJMN 2025-2029
  1. Penguatan kapasitas pengelola kawasan hutan di tingkat tapak (KPH, KUPS dan PBPH)
Penguatan kapasitas pengelola kawasan hutan di tingkat tapak (KPH, KUPS dan PBPH)Meningkatnya kapasitas pengelola kawasan hutan di tingkat tapakunitKEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKehutanan
02.03.035
    • RPJMN 2025-2029
  1. Peningkatan Luas Panen Hortikultura Kawasan Sentra Produksi Pangan
Peningkatan Luas Panen Hortikultura Kawasan Sentra Produksi PanganPertambahan luasan tanaman sub-sektor hortikultura yang siap dipanen habis atau yang biasanya dipanen lebih dari sekali dan pada periode pelaporan tertentu dibandingkan periode sebelumnya yang...hektareKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK-KSPP: Sumatera UtaraTAHUNANPertanian
02.03.036
    • RPJMN 2025-2029
  1. Peningkatan Luas Panen Jagung Kawasan Sentra Produksi Pangan
Peningkatan Luas Panen Jagung Kawasan Sentra Produksi PanganPertambahan luasan komoditas jagung yang siap dipanen habis atau yang biasanya dipanen lebih dari sekali dan pada periode pelaporan tertentu dibandingkan periode sebelumnya yang termasuk dalam...hektarKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK-KSPP: Nusa Tenggara Timur, PapuaTAHUNANPertanian
02.03.037
    • RPJMN 2025-2029
  1. Peningkatan Luas Panen Padi Kawasan Sentra Produksi Pangan
Peningkatan Luas Panen Padi Kawasan Sentra Produksi PanganPertambahan luasan komoditas padi yang siap dipanen habis atau yang biasanya dipanen lebih dari sekali dan pada periode pelaporan tertentu dibandingkan periode sebelumnya yang termasuk dalam Kawasan...hektarKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK-KSPP: Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, PapuaTAHUNANProgram: 02.10-Swasembada Pangan. Kegiatan: 02.10.01-Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah Lokasi Prioritas: Provinsi Kalimantan Tengah - Kabupaten Kapuas - Kabupaten Pulang Pisau Indikasi keberlanjutan dari Food Estate Kalimantan Tengah untuk mendukung ketersediaan pangan sekaligus memenuhi kebutuhan cadangan pangan nasional melalui pengelolaan lahan terdegradasi melalui upaya konservasi dan restorasi dengan penanaman tanaman pangan di Luar Pulau Jawa.Pertanian
02.03.038
    • RPJMN 2025-2029
  1. Peningkatan Produksi Beras Kawasan Sentra Produksi Pangan
Peningkatan Produksi Beras Kawasan Sentra Produksi PanganPeningkatan total volume beras yang dihasilkan dalam periode tertentu di Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP). KSPP merupakan pengembangan tata kelola sistem sentra produksi pangan terpadu sesuai...tonKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK-KSPP: Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, PapuaTAHUNANProgram: 02.10-Swasembada Pangan. Kegiatan: 02.10.03-Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Sumatera Selatan Lokasi Prioritas: Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Oku Timur Urgensi KSPP diantaranya adalah memastikan ketersediaan pangan sekaligus memenuhi kebutuhan cadangan pangan nasional; pemanfaatkan lahan sub-optimal yang berada di luar Pulau Jawa; pengelolaan lahan terdegradasi melalui upaya konservasi dan restorasi dengan penanaman tanaman pangan; dan indikasi keberlanjutan dari Food Estate Sumatera SelatanPertanian
02.03.039
    • RPJMN 2025-2029
  1. Peningkatan Produksi Hortikultura Kawasan Sentra Produksi Pangan
Peningkatan Produksi Hortikultura Kawasan Sentra Produksi PanganPeningkatan total volume tanaman sub-sektor hortikultura yang dihasilkan dalam periode tertentu di Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP). KSPP merupakan pengembangan tata kelola sistem sentra...tonKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK-KSPP: Sumatera UtaraTAHUNANPertanian
02.03.040
    • RPJMN 2025-2029
  1. Peningkatan Produksi Jagung Kawasan Sentra Produksi Pangan
Peningkatan Produksi Jagung Kawasan Sentra Produksi PanganPeningkatan total volume jagung yang dihasilkan dalam periode tertentu di Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP). KSPP merupakan pengembangan tata kelola sistem sentra produksi pangan terpadu sesuai...tonKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK-KSPP: Nusa Tenggara Timur, PapuaTAHUNANPertanian
09.03.035
    • RPJMN 2025-2029
  1. Peningkatan tenaga kerja sektor TIK
Peningkatan tenaga kerja sektor TIKjumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang bertambah selama periode waktu tertentu. Indikator ini mencerminkan perkembangan kontribusi sektor TIK...persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-TAHUNANProgram: 02.14 Ekonomi Digital. Kegiatan: 02.14.00 Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital Lokasi Prioritas: Provinsi Maluku Kegiatan ini bertujuan mempercepat pengembangan ekonomi digital guna meningkatkan kontribusinya terhadap PDB. Fokus diarahkan pada transformasi digital sektor bisnis, peningkatan keberhasilan startup, serta kesiapan industri menuju Industri 4.0. Informasi
03.03.035
    • RPJMN 2025-2029
  1. Peningkatan Volume Angkutan Laut
Peningkatan Volume Angkutan Lautpeningkatan barang yang dibongkar dan dimuat pada seluruh pelabuhan Indonesia baik domestik maupun internasional. peningkatan volume angkutan laut dihitung berdasarkan total bongkar muat barang pada...persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANTransportasi
07.01.0011
    • PermenESDM 14/2022
  1. -
Penjualan BriketPenjualan bahan bakar briket kepada pengguna akhir atau pihak lain dalam suatu periode tertentu.TonKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANDibutuhkan data per provinsiPertambangan
07.02.0072
    • UU 22/2001
  1. -
Penjualan Gas KotaPenjualan gas bumi yang disalurkan melalui jaringan gas kota kepada pelanggan rumah tangga dan komersial nonindustri dalam suatu periode tertentu.Ribu MMBTUKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANDiperlukan data per ProvinsiEnergi
07.05.055
    • RPJMN 2025-2029
  1. Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) pada sektor industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi
Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) pada sektor industri yang menjadi prioritas dekarbonisasiproses mengurangi emisi GRK, terutama karbon dioksida, dari pembakaran bahan bakar fosil dan upaya dekarbonisasi industri dari komponen energi dapat dilakukan melalui empat cara, yaitu: penggantian...million tonnes of carbon dioxide equivalentKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANLingkungan Hidup
07.05.056
    • SDGs
  1. Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sektor industri
Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sektor industriSelisih antara emisi GRK yang dihasilkan antara emisi baseline dengan emisi aktual di sektor Industri saja.-KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANLingkungan Hidup
07.05.0052
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Persentase Perubahan Emisi Gas Rumah Kaca
Penurunan Emisi GRK pada Tahun berjalanSelisih antara emisi GRK pada tahun dasar (baseline) dengan emisi GRK aktual pada tahun ttonKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 45.  Persentase Penurunan Emisi GRK (%)Lingkungan Hidup
07.05.0053
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)
Penurunan emisi GRK total sektoral tahun t (PEt)Selisih antara emisi GRK yang dihasilkan pada skenario Business as Usual (BAU) dan emisi aktual yang dihasilkan pada tingkat masing-masing sektor pada tahun t. Data dikumpulkan pada aplikasi AKSARA.ton co2-eq)KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000008 - Penurunan intensitas emisi GRKLingkungan Hidup
07.02.021
    • RPJMN 2025-2029
  1. Penurunan Emisi Pembangkitan Listrik
Penurunan Emisi Pembangkitan ListrikPenurunan Emisi Pembangkitan Listrik (Juta Ton CO2) berasal dari aksi mitigasi yang berada di bawah kewenangan Ditjen Ketenagalistrikan dan menggunakan data penghitungan tahun N-1 (lagging 1 tahun),...million tonnes of carbon dioxide equivalentKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANEnergi
03.06.008
    • RPJMN 2025-2029
  1. Penurunan indeks gini ketimpangan pemilikan tanah untuk petani/nelayan
Penurunan indeks gini ketimpangan pemilikan tanah untuk petani/nelayanPenghitungan untuk mengukur ketimpangan pemilikan tanah pada rumah tangga petani/nelayan penerima redistribusi tanahIndeksKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPertanahan
07.02.022
    • RPJMN 2025-2029
  1. Penurunan Intensitas Energi Final
Penurunan Intensitas Energi FinalPenurunan jumlah konsumsi energi final per unit produk domestik brutosetara barel minyak per miliar rupiahKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANProgram: 02.11-Swasembada Energi. Kegiatan: 02.11.03-Penguatan Implementasi Transisi Energi Berkeadilan Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Kabupaten Nunukan; Provinsi Maluku (Kota Ambon*, Kab. Seram Bagian Barat*, Kab. Seram Bagian Timur*, Kab. Kepulauan Aru*); Klaster Kalimantan Barat: Kab. Sambas, Kab. Sanggau, Kab. Sintang, Kab. Kapuas Hulu, Kab. Bengkayang, Kota Pontianak. Deskripsi: Emisi GRK Indonesia meningkat tajam (1990–2015: ~320 → 937 juta ton) dan diperkirakan mencapai 1.600–1.700 juta ton CO₂ pada 2030, sementara indeks ketahanan energi masih 6,64. Penurunan produksi migas mendorong impor migas naik ~8% per tahun (5 tahun terakhir), dengan serapan energi didominasi industri (43%), transportasi (38%), rumah tangga & komersial (17%). Arah intervensi: percepatan transisi/ diversifikasi menuju energi bersih dan swasembada energi melalui peningkatan pemanfaatan EBT (listrik terbarukan, biofuel), efisiensi energi (penurunan intensitas energi final), elektrifikasi sisi permintaan, serta penerapan CCUS di industri—berorientasi pada konsolidasi emisi sektor energi hingga ~129 juta ton CO₂ pada 2060.Energi
07.05.0166
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Penurunan Potensi Kerugian Ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB (%) pada empat sektor prioritas (kelautan dan pesisir, air, pertanian dan kesehatan)
Penurunan Potensi Kerugian Ekonomi Akibat Perubahan Iklim terhadap PDB pada Empat Sektor Prioritas (Kelautan dan Pesisir, Air, Pertanian, dan Kesehatan)Estimasi nilai ekonomi dari potensi kerugian yang mungkin terjadi pada sektor kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan akibat dampak perubahan iklim, seperti penurunan produksi pertanian,...rupiahKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANLingkungan Hidup
06.02.0051
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal
Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal (Jumlah PD yang bekerja di sektor formal)Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal dengan status pekerjaan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, yaitu: Status pekerjaan 3: Buruh tetap atau buruh yang dibayar secara...OrangBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 10.Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%), diusulkan untuk menggunakan proksi: Indikator SIPD: 000023 - Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor FormalKetenagakerjaan
02.11.0008
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Penyerapan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana DesaPersentase realisasi penggunaan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa (DD) oleh pemerintah daerah, dibandingkan dengan...PersenKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANKeuangan
02.01.025
    • RPJMN 2025-2029
  1. Penyerapan Tenaga Kerja Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)
Penyerapan Tenaga Kerja Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)Agregat tenaga kerja seluruh perusahaan yang bergerak di subsektor industri tekstil (KBLI 13) dan industri pakaian jadi (KBLI 14)OrangBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.16-Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil Lokasi Prioritas: Kota Semarang dan Seluruh Provinsi. Deskripsi: -Ketenagakerjaan
07.02.0071
    • UU 22/2001
  1. -
Penyusutan Volume Supply & Demand GasJumlah pengurangan volume gas bumi akibat proses pengolahan, pemisahan komponen, atau perubahan kondisi tekanan dan temperatur dalam suatu periode tertentuMMSCFKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANDiperlukan data per ProvinsiEnergi
07.05.058
    • SDGs
  1. Peran aktif dalam mengikuti kesepakatan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya
Peran aktif dalam mengikuti kesepakatan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahayaBahan Kimia dan Limbah Berbahaya adalah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan...persenKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000253 - Peran aktif dalam mengikuti kesepakatan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya.Lingkungan Hidup
03.01.0027
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Pembangunan Gedung/Perkantoran
Perencanaan Pembangunan Gedung Tahun BerkenaanJumlah atau target pembangunan gedung atau perkantoran yang direncanakan oleh OIKN untuk dibangun pada tahun tertentuUnitOTORITA IBUKOTA NUSANTARAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Ibu Kota NusantaraTAHUNANPekerjaan Umum
06.05.025
    • RPJMN 2025-2029
  1. Peringkat pada ASEAN Para Games
Peringkat pada ASEAN Para GamesCapaian kontingen Indonesia dalam klasemen akhir ajangperingkatKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalDUA TAHUNANOlahraga
06.05.026
    • RPJMN 2025-2029
  1. Peringkat pada Asian Games
Peringkat pada Asian GamesCapaian kontingen Indonesia dalam klasemen akhir ajang pada ajang Asian GamesperingkatKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAPrioritasSTATISTIK-EMPAT TAHUNANOlahraga
06.05.027
    • RPJMN 2025-2029
  1. Peringkat pada Asian Para Games
Peringkat pada Asian Para GamesCapaian kontingen Indonesia dalam klasemen akhir ajang Asian Para GamesperingkatKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAPrioritasSTATISTIK-EMPAT TAHUNANOlahraga
06.05.031
    • RPJMN 2025-2029
  1. Peringkat pada Youth Olympic Games
Peringkat pada Youth Olympic GamesCapaian kontingen Indonesia dalam klasemen akhir ajang Youth Olympic GamesperingkatKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAPrioritasSTATISTIK-EMPAT TAHUNANOlahraga
02.07.001
    • RPJMN 2025-2029
  1. Peringkat Risiko Komposit BUMN Minimal 3
Peringkat Risiko Komposit BUMN Minimal 3Perhitungan penentuan peringkat komposit Risiko BUMN didasarkan pada dua variabel penilaian yaitu (i) penilaian terhadap kualitas penerapan Manajemen Risiko, dan (ii) penilaian terhadap pencapaian...persenBADAN PENGATURAN BADAN USAHA MILIK NEGARAPrioritasSTATISTIK-Perusahan BUMNTAHUNANBadan Usaha Milik Negara
02.11.0014
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Perkembangan cost recovery yang harus dibayarkan pemerintahdata yang menunjukkan perubahan nilai biaya operasi sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) yang diklaim oleh kontraktor kontrak kerja sama (PSC) dan harus diganti (reimbursed) oleh pemerintah dalam...RpKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPertambangan
09.03.0054
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Perkembangan dan jumlah pegawai ASN di Pemerintah Pusat dan Daerah berdasarkan jabatan fungsionalbanyaknya aparatur sipil negara yang menduduki jabatan fungsional—yang menekankan keahlian profesional atau teknis, dibanding jabatan struktural atau pelaksana—di instansi pemerintahan pusat dan...OrangBADAN KEPEGAWAIAN NEGARAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANInformasi
02.11.0015
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Perkembangan daya serap tenaga kerja di sektor migasjumlah tenaga kerja—terutama Tenaga Kerja Indonesia (TKI)—yang terserap dalam berbagai kegiatan di sektor migas hulu (eksplorasi, pengembangan, produksi), sepanjang waktu tertentuPekerjaKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPertambangan
02.11.0016
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Perkembangan gross split migasdata yang menggambarkan dinamika penerapan skema kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract/PSC) dengan sistem gross split pada kegiatan hulu minyak dan gas bumi, yang mencakup kebijakan,...PersenKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPertambangan
03.03.0287
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Perkembangan Jumlah kecelakaan lalu lintasperubahan jumlah seluruh kejadian kecelakaan lalu lintas—baik ringan, berat, maupun fatal—sepanjang waktu tertentu (biasanya tahunan atau bulanan) di suatu wilayahkecelakaanKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANTransportasi
Showing 2,051-2,100 of 3,346 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
16302209.07.002
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jaminan kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara
Jaminan kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negaraPrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan DemokrasiKEMENTERIAN KOORDINATOR POLITIK DAN KEAMANANDIREKTORAT STATISTIK KETAHANAN SOSIALKekerasan yang mengancam kebebasan dan kedaulatan warga negara untuk berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat adalah indikator penting dalam pengukuran demokrasi. Ketiadaan kebebasan pada...persen-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesekretariatan NegaraTERSEDIA
16302306.03.0006
    • Perpres 78/2021
  1. Kecepatan internet jaringan pitalebar bergerak (Mobile Broadband)
Jangkauan jaringan 4GPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALDirektorat Pengendalian Infrastruktur DigitalLuas Wilayah Administrasi yang tercakup jaringan 4Gkilometer persegi (km²)-Provinsi, Kabupaten, KotaTAHUNANIlmu Pengetahuan Dan TeknologiTERSEDIA
16302409.03.013
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jangkauan jaringan fiber optik per kecamatan
Jangkauan jaringan fiber optik per kecamatanPrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALDirektorat Pengendalian Infrastruktur DigitalRasio persentase antara jumlah desa/kelurahan yang telah terjangkau Optical Distribution Point (ODP) dibandingkan dengan total jumlah kecamatpersen-Wilayah Administrasi Kecamatan, Kabupaten/Kota ProvinsiTAHUNANInformasiTERSEDIA
16302509.03.014
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jangkauan penyiaran radio terestrial per populasi
Jangkauan penyiaran radio terestrial per populasiNon PrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Infrastruktur, Ekosistem, dan Keamanan DigitalLEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIADirektorat Teknologi Media BaruJumlah penduduk yang dapat menerima sinyal siaran radio terestrial dari sebuah stasiun penyiaran radio pada suatu area tertentu, dengan kualitas sinyal yang memadai untuk didengarkan dengan baik...persen-NasionalTAHUNANKomunikasiTERSEDIA
16302602.05.0012
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jenis dan Jumlah lalu lintas ternak dan non ternak (anjing, kucing, dll)PrioritasSTATISTIKVariabelBADAN KARANTINA INDONESIAJenis dan Jumlah lalu lintas ternak dan non ternak (anjing, kucing, dll)Ekor-Nasional, ProvinsiTAHUNANPeternakanTERSEDIA
16302707.05.0015
    • SDGs
  1. Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Jmlah dokumen Penerapan Ekolabel Kategori A (DPEA)PrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPusat Standardisasi Instrumen Lingkungan HidupPenerapan ekolabel pada produk dan jasa yang memenuhi standar lingkungan tertinggi, sesuai dengan regulasi dan ISO 14020.Dokumen-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANLingkungan HidupTERSEDIA
16302807.05.0016
    • SDGs
  1. Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Jmlah dokumen Penerapan Ekolabel Kategori B (DPEB)PrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPusat Standardisasi Instrumen Lingkungan HidupPenerapan ekolabel pada produk dan jasa yang memenuhi kriteria lingkungan tingkat menengah, tetapi belum mencapai standar kategori A.Dokumen-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANLingkungan HidupTERSEDIA
16302907.05.0017
    • SDGs
  1. Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Jmlah dokumen Penerapan Ekolabel Kategori n (DPEn)PrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPusat Standardisasi Instrumen Lingkungan HidupPenerapan ekolabel pada kategori produk lainnya yang tidak termasuk dalam kategori A dan B.Dokumen-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANLingkungan HidupTERSEDIA
16303003.01.0001
    • SDGs
  1. Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya
Jumlah (volume) air baku bersumber dari air permukaan yang dimanfaatkan untuk keperluan domestik (JABPD)PrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDirektorat Air Tanah dan Air Baku, Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDAVolume total air yang diambil dari sumber air permukaan (seperti sungai, danau, dan waduk) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air domestik, termasuk air minum, memasak, mandi, mencuci, dan...meter kubik (m³)-Wilayah Administrasi: Wilayah Sungai PusatTAHUNANPekerjaan UmumTERSEDIA
16303103.01.0002
    • SDGs
  1. Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya
Jumlah (volume) air baku bersumber dari air permukaan yang tersedia (JABP)PrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDirektorat Air Tanah dan Air Baku, Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDATotal volume air yang tersedia di sumber air permukaan dalam suatu wilayah tertentu, yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, termasuk domestik, pertanian, industri, dan lainnyapersen-Wilayah Administrasi: Wilayah Sungai PusatTAHUNANPekerjaan UmumTERSEDIA
Showing 411-420 of 4,145 items.