Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

Renduk DP Jangka Menengah
Hasil Penajaman Data Prioritas Tahunan

#	ID DDP	Sumber Referensi	Indikator	Nama Data	Jenis Data	Instansi Produsen Data	Definisi	Satuan	Catatan kebutuhan dukungan Data Daerah	2025	2026	2027	2028	2029
#
2001	06.01.053	SDGs;	Persentase Sekolah dengan Akses terhadap Fasilitas Cuci Tangan;	Persentase Sekolah dengan Akses terhadap Fasilitas Cuci Tangan	STATISTIK	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	Proporsi sekolah berdasarkan tingkat pendidikan (dasar, menengah dan menengah atas) dengan akses terhadap fasilitas atau layanan yang diberikan (a) listrik(b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) kom...	persen	Indikator SIPD: 000150 - Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2002	06.01.054	SDGs;	Persentase Sekolah dengan Akses terhadap Fasilitas Sanitasi Dasar;	Persentase Sekolah dengan Akses terhadap Fasilitas Sanitasi Dasar	STATISTIK	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	Proporsi sekolah berdasarkan tingkat pendidikan (dasar, menengah dan menengah atas) dengan akses terhadap fasilitas atau layanan yang diberikan (a) listrik(b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) kom...	persen	Indikator SIPD: 000150 - Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2003	09.03.071	RPJMN 2025-2029;	Persentase Simpul Jaringan Informasi Geospasial dengan Kinerja Unggul;	Persentase Simpul Jaringan Informasi Geospasial dengan Kinerja Unggul	STATISTIK	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	Persentase simpul jaringan informasi geospasial yang memiliki kinerja unggul adalah simpul jaringan IG yang telah mencapai tingkat klasifikasi unggul. Yang dimaksud dengan simpul jaringan IG dengan kl...	persen		Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya
2004	10.04.022	RPJMN 2025-2029;	Persentase siswa dan santri dengan skor literasi gizi baik;	Persentase siswa dan santri dengan skor literasi gizi baik	STATISTIK	BADAN GIZI NASIONAL	Persentase siswa dan santri dengan skor literasi gizi baik sesuai dengan standar yang berlaku	persen	Program: 04.12-Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi. Kegiatan: 04.12.01-Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Lokasi Prioritas: Jawa Barat Deskripsi: Program pemberian Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan selama 16 tahun pertama perkembangan anak, mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengembangan SDM berkualitas dengan sasaran peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (target 100%, 2029)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2005	10.04.023	RPJMN 2025-2029;	Persentase siswa PAUD (TK/RA/BA/sederajat) yang mendapatkan bantuan makanan bergizi;	Persentase siswa PAUD (TK/RA/BA/sederajat) yang mendapatkan bantuan makanan bergizi	STATISTIK	BADAN GIZI NASIONAL	Persentase siswa PAUD (TK/RA/BA/sederajat) yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai standar	persen	Program: 04.12-Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi. Kegiatan: 04.12.01-Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Lokasi Prioritas: Jawa Barat Deskripsi: Program pemberian Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan selama 16 tahun pertama perkembangan anak, mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengembangan SDM berkualitas dengan sasaran peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (target 100%, 2029)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2006	10.04.024	RPJMN 2025-2029;	Persentase siswa SD/MI/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi;	Persentase siswa SD/MI/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi	STATISTIK	BADAN GIZI NASIONAL	Persentase siswa SD/MI/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai standar	persen	Program: 04.12-Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi. Kegiatan: 04.12.01-Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Lokasi Prioritas: Jawa Barat Deskripsi: Program pemberian Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan selama 16 tahun pertama perkembangan anak, mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengembangan SDM berkualitas dengan sasaran peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (target 100%, 2029)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2007	10.04.025	RPJMN 2025-2029;	Persentase siswa SLB yang mendapatkan bantuan makanan bergizi;	Persentase siswa SLB yang mendapatkan bantuan makanan bergizi	STATISTIK	BADAN GIZI NASIONAL	Persentase siswa SLB yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai standar	persen	Program: 04.12-Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi. Kegiatan: 04.12.01-Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Lokasi Prioritas: Jawa Barat Deskripsi: Program pemberian Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan selama 16 tahun pertama perkembangan anak, mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengembangan SDM berkualitas dengan sasaran peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (target 100%, 2029)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2008	10.04.026	RPJMN 2025-2029;	Persentase siswa SMA/MA/SMK/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi;	Persentase siswa SMA/MA/SMK/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi	STATISTIK	BADAN GIZI NASIONAL	Persentase siswa SMA/MA/SMK/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai standar	persen	Program: 04.12-Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi. Kegiatan: 04.12.01-Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Lokasi Prioritas: Jawa Barat Deskripsi: Program pemberian Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan selama 16 tahun pertama perkembangan anak, mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengembangan SDM berkualitas dengan sasaran peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (target 100%, 2029)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2009	10.04.027	RPJMN 2025-2029;	Persentase siswa SMP/MTs/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi;	Persentase siswa SMP/MTs/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi	STATISTIK	BADAN GIZI NASIONAL	Persentase siswa SMP/MTs/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai standar	persen	Program: 04.12-Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi. Kegiatan: 04.12.01-Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Lokasi Prioritas: Jawa Barat Deskripsi: Program pemberian Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan selama 16 tahun pertama perkembangan anak, mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengembangan SDM berkualitas dengan sasaran peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (target 100%, 2029)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2010	04.01.172	RPJMN 2025-2029;	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang mendapatkan pelatihan bidang kesehatan;	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang mendapatkan pelatihan bidang kesehatan	STATISTIK	KEMENTERIAN KESEHATAN	Proporsi SDM Kesehatan (tenaga medis, tenaga kesehatan, tenaga penunjang kesehatan) terdaftar dalam Sistem Informasi SDMK yang mengikuti dan menyelesaikan pelatihan, workshop, dan hands on bidang kes...	persen	Program: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.03-Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi/kabupaten/kota), dengan penekanan pada Wilayah Papua; serta provinsi/daerah spesifik: Maluku Utara, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Selatan. Deskripsi: Capaian pemenuhan SDM kesehatan pada RPJMN 2020–2024 belum memenuhi target: Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan baru 60,16% (target 83%) dan RSUD kab/kota dengan 4 spesialis dasar + 3 spesialis lainnya 72,9% (target 90%). Ketimpangan distribusi tenaga antarwilayah masih tinggi, sehingga prioritas diarahkan pada peningkatan jumlah, kualitas, dan pemerataan penempatan SDM kesehatan sesuai kebutuhan fasilitas layanan (terutama Papua), agar ketersediaan SDM berkualitas di Puskesmas dan RSUD mendukung pemerataan dan efektivitas pembangunan kesehatan.	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2011	01.01.017	RPJMN 2025-2029;	Persentase sumber Daya Nasional yang Dimanfaatkan menjadi Kekuatan Pertahanan;	Persentase sumber Daya Nasional yang Dimanfaatkan menjadi Kekuatan Pertahanan	STATISTIK	KEMENTERIAN PERTAHANAN	Indikator ini menunjukkan proporsi sumber daya nasional yang telah dialokasikan dan digunakan secara efektif untuk mendukung dan memperkuat kemampuan pertahanan negara. Sumber daya nasional mencakup s...	persen		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2012	04.01.173	RPJMN 2025-2029;	Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu;	Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu	STATISTIK	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	Proporsi suplemen kesehatan yang disampling berdasarkan risiko yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan dibandingkan seluruh populasi sampel suplemen kesehatan	persen		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2013	06.02.039	RPJMN 2025-2029;	Persentase tempat kerja formal melaksanakan kesehatan kerja;	Persentase tempat kerja formal melaksanakan kesehatan kerja	STATISTIK	KEMENTERIAN KESEHATAN	Proporsi perusahaan menengah atau besar, kantor pemerintahan, rumah sakit dan Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kesja sesuai standar	persen		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2014	03.07.028	RPJMN 2025-2029;	Persentase Tempat Penitipan Anak (TPA) yang menerima pendampingan pengasuhan;	Persentase Tempat Penitipan Anak (TPA) yang menerima pendampingan pengasuhan	STATISTIK	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	Tempat Penitipan Anak (TPA) yang menerima minimal 1 jenis pendampingan pengasuhan. Pendampingan Pengasuhan adalah pendampingan yang diberikan kepada pengasuh, anak asuh di Tempat penitipan anak dan ke...	persen		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2015	07.05.082	RPJMN 2025-2029; SDGs;	Persentase timbulan sampah yang didaur ulang di fasilitas pengolahan sampah;	Persentase timbulan sampah yang didaur ulang di fasilitas pengolahan sampah	STATISTIK	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	Sampah yang didaur ulang adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (SSRT) yang tidak termasuk termasuk sampah spesifik. Jumlah timbulan yang didaur ulang dihitung dari berbagai...	persen		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2016	03.03.046	RPJMN 2025-2029;	Tingkat keandalan kenavigasian;	Persentase Tingkat Keandalan Kenavigasian	STATISTIK	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Persentase kecukupan dan optimalnya fungsi sistem navigasi meliputi keandalan sarana bantu navigasi pelayaran dan telekomonukasi pelayaran untuk memberikan layanan keselamatan dan keamanan pelayaran	persen		Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
2017	09.02.0033	Renstra LKPP 2025-2029;	Nilai Kinerja Pengadaan;	Persentase Tingkat Persaingan Penyedia Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi	STATISTIK	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	Persentase yang menunjukkan partisipasi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi dalam proses pengadaan, yang diukur dari jumlah pelaku usaha yang melakukan penawaran dibandingkan dengan total jumlah p...	persen		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2018	09.02.0034	Renstra LKPP 2025-2029;	Nilai Kinerja Pengadaan;	Persentase Transaksi Pengadaan Terhadap Sasaran Pembangunan Transformasi Ekonomi	STATISTIK	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	Persentase yang menunjukkan kontribusi pengadaan barang dan jasa pemerintah terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional, dihitung berdasarkan perbandingan antara nilai transaksi pengadaan berkelan...	persen		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2019	09.02.0035	Renstra LKPP 2025-2029;	Nilai Kinerja Pengadaan;	Persentase Transaksi Produk yang Memiliki Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Pasar Digital Pengadaan	STATISTIK	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	Persentase paket transaksi E-Purchasing yang memiliki sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri dibandingkan dengan total paket transaksi E-Purchasing pada tahun berjalan.	persen		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2020	02.02.050	RPJMN 2025-2029;	Persentase usaha e-commerce yang melakukan ekspor;	Persentase usaha e-commerce yang melakukan ekspor	STATISTIK	BADAN PUSAT STATISTIK	Persentase yang menggambarkan proporsi dari total jumlah usaha yang tergabung dalam sektor e-commerce yang aktif dalam kegiatan ekspor. Definisi ini menyoroti persentase usaha e-commerce yang melakuka...	persen		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2021	06.04.0008	RPJMN 2025-2029;	Persentase Penduduk Berumur 16—30 Tahun yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja, atau Mengikuti Pelatihan (NEET);	Persentase usia Muda (16-30 Tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan	STATISTIK	BADAN PUSAT STATISTIK	Proporsi pemuda usia 16–30 tahun yang tidak sedang bersekolah, bekerja, dan mengikuti pelatihan terhadap seluruh populasi pemuda	persen	Indikator SIPD: 000806 - Persentase Pemuda (16-30 Tahun) Yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja Atau Mengikuti Pelatihan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2022	01.01.0037	RPJMN 2025-2029;	Persentase sumber Daya Nasional yang Dimanfaatkan menjadi Kekuatan Pertahanan;	Persentase Warga Negara yang Lulus Pendidikan Komponen Cadangan dan Pengelolaan Sumdanas dalam Komponen Pendukung	STATISTIK	KEMENTERIAN PERTAHANAN	Proporsi warga negara yang telah menyelesaikan pelatihan Komponen Cadangan dan terlibat dalam pengelolaan Sumdanas sebagai Komponen Pendukung. Reff: https://www.kemhan.go.id/renhan/wp-content/uploads...	persen		Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya
2023	02.05.0005	RPJMN 2025-2029;	Persentase wilayah/kawasan terkendali dari penyakit hewan;	Persentase wilayah/kawasan (kabupaten/kota) yang terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	STATISTIK	KEMENTERIAN PERTANIAN	Persentase wilayah/kawasan (kabupaten/kota) yang terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) adalah persentase dari jumlah wilayah/kawasan kabupaten/kota yang berstatus bebas atau terkenda...	persen		Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya
2024	02.05.0006	RPJMN 2025-2029;	Persentase wilayah/kawasan terkendali dari penyakit hewan;	Persentase wilayah/kawasan (kabupaten/kota) yang terkendali dari penyakit zoonosis	STATISTIK	KEMENTERIAN PERTANIAN	Persentase wilayah/kawasan (kabupaten/kota) yang terkendali dari Penyakit Zoonosis adalah persentase dari jumlah wilayah/kawasan kabupaten/kota yang berstatus bebas atau terkendali dari Penyakit Zoono...	persen		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2025	02.05.0007	RPJMN 2025-2029;	Jumlah kabupaten/kota yang mampu menekan kasus positif rabies pada hewan;	Persentase wilayah/kawasan kabupaten/kota yang mampu menekan kasus positif rabies pada hewan	STATISTIK	KEMENTERIAN PERTANIAN	Persentase wilayah/kawasan kabupaten/kota yang mampu menekan kasus positif rabies pada hewan adalah persentase dari jumlah wilayah/kawasan kabupaten/kota yang berstatus bebas atau terkendali dari rabi...	persen		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2026	02.05.011	RPJMN 2025-2029;	Persentase wilayah/kawasan terkendali dari penyakit hewan;	Persentase wilayah/kawasan terkendali dari penyakit hewan	STATISTIK	KEMENTERIAN PERTANIAN	Persentase wilayah/kawasan terkendali dari penyakit hewan terdiri atas Persentase Wilayah yang Terkendali dan Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis. Definisi indikat...	persen		Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya
2027	09.05.011	RPJMN 2025-2029;	Pertumbuhan ekonomi;	Pertumbuhan ekonomi	STATISTIK	BADAN PUSAT STATISTIK	Perkembangan nilai tambah barang dan jasa pada tahun t terhadap tahun sebelumnya berdasarkan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan	persen	Indikator SIPD: 000542 - Pertumbuhan Ekonomi	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2028	02.02.054	RPJMN 2025-2029;	Pertumbuhan ekspor Subsektor Fesyen dan Kriya;	Pertumbuhan ekspor Subsektor Fesyen dan Kriya	STATISTIK	KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF	Pertumbuhan Ekspor Subsektor Fesyen dan Kriya adalah pertambahan pendapatan dikarenakan kegiatan jual beli subsektor fesyen dn kriya ke luar negeri dalam kurun waktu satu tahun, dengan satuan persen.	persen		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2029	02.02.055	RPJMN 2025-2029;	Pertumbuhan ekspor Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik;	Pertumbuhan ekspor Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik	STATISTIK	KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF	Pertumbuhan Ekspor Subsektor Film, Animasi, Video, dan musik adalah pertambahan pendapatan dikarenakan kegiatan jual beli jasa animasi ke luar negeri dalam kurun waktu satu tahun, dengan satuan persen...	persen		Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya
2030	02.02.056	RPJMN 2025-2029;	Pertumbuhan ekspor Subsektor Kuliner;	Pertumbuhan ekspor Subsektor Kuliner	STATISTIK	KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF	Pertumbuhan Ekspor Subsektor Kuliner adalah pertambahan pendapatan dikarenakan kegiatan jual beli subsektor kuliner ke luar negeri dalam kurun waktu satu tahun, dengan satuan persen.	persen		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2031	06.03.0016	Perpres 78/2021;	Persentase penerbitan perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan di bidang lingkungan hidup dan SDA berkelanjutan;	Pertumbuhan nomor induk berusaha (NIB)	STATISTIK	KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	NIB adalah identitas berusaha yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS).	skor		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2032	02.06.007	RPJMN 2025-2029;	Pertumbuhan PDB Perikanan (ADHK);	Pertumbuhan PDB Perikanan (ADHK)	STATISTIK	BADAN PUSAT STATISTIK	Perkembangan nilai tambah lapangan usaha perikanan pada tahun t terhadap tahun sebelumnya berdasarkan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan	persen		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2033	09.02.047	RPJMN 2025-2029;	Pertumbuhan PDB pertanian, kehutanan, dan perikanan;	Pertumbuhan PDB pertanian, kehutanan, dan perikanan	STATISTIK	BADAN PUSAT STATISTIK	Perkembangan nilai tambah lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan pada tahun t terhadap tahun sebelumnya berdasarkan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan	persen	Indikator Utama Pembangunan - 11b. Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2034	02.01.048	RPJMN 2025-2029;	Pertumbuhan PDB subsektor Aplikasi dan Gim;	Pertumbuhan PDB subsektor Aplikasi dan Gim	STATISTIK	KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF	Pertumbuhan PDB Subsektor Aplikasi dan Gim adalah pertambahan nilai pendapatan subsektor aplikasi dan gim dalam kurun waktu satu tahun. Perhitungan menggunakan PDB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), den...	persen		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2035	02.01.049	RPJMN 2025-2029;	Pertumbuhan PDB Subsektor Fesyen dan Kriya;	Pertumbuhan PDB Subsektor Fesyen dan Kriya	STATISTIK	KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF	Pertumbuhan PDB Subsektor Fesyen dan Kriya adalah pertambahan nilai pendapatan subsektor fesyen dan kriya dalam kurun waktu satu tahun. Perhitungan menggunakan PDB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), den...	persen		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2036	02.01.050	RPJMN 2025-2029;	Pertumbuhan PDB Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik;	Pertumbuhan PDB Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik	STATISTIK	KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF	Pertumbuhan PDB Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik adalah pertambahan nilai pendapatan subsektor film, animasi, video, dan musik dalam kurun waktu satu tahun. Perhitungan menggunakan PDB Atas D...	persen		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2037	02.01.051	RPJMN 2025-2029;	Pertumbuhan PDB Subsektor Kuliner;	Pertumbuhan PDB Subsektor Kuliner	STATISTIK	KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF	Pertumbuhan PDB Subsektor Kuliner adalah pertambahan nilai pendapatan subsektor kuliner dalam kurun waktu satu tahun. Perhitungan menggunakan PDB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), dengan satuan persen	persen		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2038	09.04.014	RPJMN 2025-2029;	Pertumbuhan Sektor Pos Logistik;	Pertumbuhan Sektor Pos Logistik	STATISTIK	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	Tingkat pertumbuhan per tahun dari sektor pos dan logistik nasional	persen		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2039	02.02.0030	RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;	Tingkat Inflasi;	Perubahan IHK dari Waktu ke Waktu	STATISTIK	BADAN PUSAT STATISTIK	Inflasi atau laju inflasi adalah persentase perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK). Indeks Harga Konsumen adalah indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode, dari suatu kumpula...	persen	Indikator Utama Pembangunan - 32.Tingkat Inflasi (%) Indikator SIPD: 000050 - Tingkat Inflasi	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2040	07.05.0056	Kepka BIG 130/2025;	-	Peta Addendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (ANDAL RKL-RPL)	GEOSPASIAL	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	Merupakan layer yang menandakan ruang dimana suatu rencana usahadan/atau kegiatan untuk jenis dokumen lingkungan Addendum Andal(Analisis Dampak Lingkungan Hidup) dan RKL (Rencana PengelolaanLingkungan...			Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
2041	02.03.0037	Permenko Ekon 3/2024; SK KaBIG 16/2023; Kepka BIG 130/2025;	-	Peta Air Tanah skala 1:50.000	GEOSPASIAL	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	Sumur didefinisikan sebagai sarana untuk menyadap dan menampung air tanah dari akuifer yang digunakan sebagai sumber air baku untuk air minum (Permen PUPR No 27/PRT/M/2016).	Unit		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2042	07.05.0057	Kepka BIG 115/2025; Kepka BIG 130/2025;	-	Peta Akresi dan Abrasi Skala 1:50.000	GEOSPASIAL	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Informasi ini mencakup proses pengikisan (abrasi) dan penambahan material (akresi) di pantai, yang dipengaruhi oleh dinamika alam seperti gelombang, arus, dan pasang surut, serta aktivitas manusia			Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Ya
2043	03.03.0032	Permenko Ekon 3/2024; SK KaBIG 16/2023; Kepka BIG 130/2025;	-	Peta Alur Pelayaran Laut skala 1:50.000	GEOSPASIAL	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Data alur pelayaran adalah data yang menggambarkan lokasi-lokasi perairan yang dari segi bentuk dan kedalamannya aman untuk dilayari dan dilengkapi dengan sistem rambu atau tanda-tanda navigasi bagi p...			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2044	03.03.0033	SK KaBIG 16/2023; Kepka BIG 130/2025;	-	Peta Alur Pelayaran Sungai-Danau dan Penyeberangan skala 1:50.000	GEOSPASIAL	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Data alur pelayaran Sungai, Danau, dan Penyeberangan adalah data yang menggambarkan lokasi-lokasi perairan yang dari segi bentuk dan kedalamannya aman untuk dilayari dan dilengkapi dengan sistem rambu...			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2045	03.06.0014	SK KaBIG 16/2023; Kepka BIG 130/2025;	-	Peta Analisa Tanah Objek Reforma Agraria	GEOSPASIAL	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	Informasi geospasial berupa data hasil analisis tanah yang menjadi objek reforma agraria, mencakup evaluasi potensi dan permasalahannya	Skala		Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
2046	07.05.0058	Kepka BIG 130/2025;	-	Peta Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)	GEOSPASIAL	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	Merupakan layer yang menandakan ruang dimana suatu rencana usahadan/atau kegiatan untuk jenis dokumen lingkungan AMDAL akan melakukanseluruh komponen rencana kegiatan pada tahap pra-konstruksi, konstr...			Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
2047	07.05.0059	SK KaBIG 16/2023; PP 46/2012; UU 31/2009; Kepka BIG 130/2025;	-	Peta Angin Permukaan Laut Skala 1:1.500.000 - 1:2.500.000	GEOSPASIAL	BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	Peta angin permukaan laut merepresentasikan arah dan kecepatan angin permukaan laut yang diperbarui setiap satu bulan	Derajat, knots		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2048	07.02.0001	Kepka BIG 115/2025; Kepka BIG 130/2025;	-	Peta Anomali Bouguer skala 1:100.000 dan skala 1:250.000	GEOSPASIAL	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	anomali gravitasi yang didapatkan setelah melakukan koreksi data pengukuran terhadap gravitasi terukur di lapangan (wilayah darat)			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2049	07.02.0002	Kepka BIG 115/2025; Kepka BIG 130/2025;	-	Peta Anomali Magnet Total	GEOSPASIAL	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	anomali gravitasi yang didapatkan setelah melakukan koreksi data pengukuran terhadap gravitasi terukur di lapangan (wilayah perairan)			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2050	07.03.0010	Kepka BIG 115/2025; Kepka BIG 130/2025;	-	Peta Arahan Pemanfaatan Hutan untuk Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PAPH) skala 1:250.000	GEOSPASIAL	KEMENTERIAN KEHUTANAN	Merupakan layer peta indikatif arahan pemanfaatan hutan yang ditetapkanMenteri sebagai acuan pemberian perizinan berusaha pemanfaatan hutanlindung dan pemanfaatan hutan produksi. Peta arahan pemanfaat...			Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

Showing 2,001-2,050 of 2,950 items.

Id Ddp	Sumber Referensi	Indikator	Nama Data	Definisi	Satuan	Instansi Produsen Data	Jenis Pengajuan	Jenis Data	Klasifikasi Data Sesuai Resiko	Klasifikasi Penyajian	Jadwal Pemutakhiran	Catatan kebutuhan dukungan data daerah	Tag Rad

02.02.0026	RPJMN 2025-2029	Indeks Keberdayaan Konsumen	Nilai Tingkat Pasca-Pembelian Keberdayaan Konsumen	Skor atau nilai berdasarkan survei Tahap setelah konsumen menggunakan produk atau layanan, termasuk tindakan jika terjadi masalah.	-	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Prioritas	STATISTIK	-		TAHUNAN		Perdagangan
02.02.0027	RPJMN 2025-2029	Indeks Keberdayaan Konsumen	Nilai Tingkat Pembelian Keberdayaan Konsumen	Skor atau nilai berdasarkan survei Tahap saat konsumen melakukan transaksi pembelian produk atau layanan.	-	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Prioritas	STATISTIK	-		TAHUNAN		Perdagangan
02.02.0028	RPJMN 2025-2029	Indeks Keberdayaan Konsumen	Nilai Tingkat Pra-Pembelian Keberdayaan Konsumen	Skor atau nilai berdasarkan survei Tahap di mana konsumen mencari informasi dan mempertimbangkan produk atau layanan sebelum melakukan pembelian.	-	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Prioritas	STATISTIK	-		TAHUNAN		Perdagangan
02.02.040	RPJMN 2025-2029	Nilai total pembelian perdagangan antar wilayah	Nilai total pembelian perdagangan antar wilayah	Perdagangan antar wilayah terdiri dari penjualan dan pembelian antar wilayah. Perdagangan antar wilayah mempunyai peran penting dalam perekonomian masyarakat. Perdagangan antar wilayah menggambarkan...	triliun rupiah	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK	-	Nasional, Provinsi	TAHUNAN		Perdagangan
07.03.022	RPJMN 2025-2029	Nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Tani Hutan (KTH)	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Masyarakat Hutan adalah nilai ekonomi yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh kegiatan perhutanan sosial dan kelompok tani hutan, termasuk penjualan...	rupiah	KEMENTERIAN KEHUTANAN	Prioritas	STATISTIK	-	Wilayah Administrasi: Provinsi	TAHUNAN	Indikator SIPD: 000868 - Nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan	Kehutanan
02.08.034	RPJMN 2025-2029	Nilai transaksi saham/PDB	Nilai transaksi saham/PDB	Total nilai transaksi jual beli saham yang terjadi di Bursa Efek Indonesia dalam periode tertentu dibagi dengan PDB Nominal.	persen	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	Prioritas	STATISTIK	-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN		Investasi
07.04.0057	Perpres 17 tahun 2025	-	Nilai Tukar Petambak Garam	NTPG menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk petambak garam dengan barang maupun jasa yang dikonsumsi dan untuk biaya proses produksi	Indeks	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Prioritas	STATISTIK	-	Nasional	TAHUNAN		Kelautan
02.02.0090	RPJMN 2025-2029	-	Nilai Volume Perdagangan Antar Provinsi di Pulau Bali-Nusra	Nilai Volume Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau Bali-Nusra	kilogram	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK	-	PROVINSI	TAHUNAN		Perdagangan
02.02.0091	RPJMN 2025-2029	-	Nilai Volume Perdagangan Antar Provinsi di Pulau Jawa	Nilai Volume Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau Jawa	kilogram	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK	-	PROVINSI	TAHUNAN		Perdagangan
02.02.0092	RPJMN 2025-2029	-	Nilai Volume Perdagangan Antar Provinsi di Pulau Kalimantan	Nilai Volume Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau Kalimantan	kilogram	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK	-	PROVINSI	TAHUNAN		Perdagangan
02.02.0093	RPJMN 2025-2029	-	Nilai Volume Perdagangan Antar Provinsi di Pulau Papua Maluku	Nilai Volume Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau Papua-Maluku	kilogram	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK	-	PROVINSI	TAHUNAN		Perdagangan
02.02.0094	RPJMN 2025-2029	-	Nilai Volume Perdagangan Antar Provinsi di Pulau Sulawesi	Nilai Volume Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau Sulawesi	kilogram	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK	-	PROVINSI	TAHUNAN		Perdagangan
02.02.0095	RPJMN 2025-2029	-	Nilai Volume Perdagangan Antar Provinsi di Pulau Sumatera	Nilai Volume Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau Sumatera	kilogram	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK	-	PROVINSI	TAHUNAN		Perdagangan
09.02.0017	RPJMN 2025-2029	Nilai Layanan Penyuluhan Agama	Nilau Unsur Biaya/Tarif Layanan Penyuluhan Agama	Jumlah biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan.	rupiah	KEMENTERIAN AGAMA	Prioritas	STATISTIK	-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN		Keuangan
10.04.0013	RPJMN 2025-2029	Nilai Layanan Penyuluhan Agama	Nilau Unsur Kompetensi Pelaksana Layanan Penyuluhan Agama	Kemampuan dan keahlian petugas dalam melaksanakan pelayanan.	nilai	KEMENTERIAN AGAMA	Prioritas	STATISTIK	-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN		Dukung Lainnya
08.01.0017	RPJMN 2025-2029	Nilai Layanan Penyuluhan Agama	Nilau Unsur Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan Layanan Penyuluhan Agama	Proses dan respons unit layanan terhadap keluhan atau masukan dari masyarakat.	nilai	KEMENTERIAN AGAMA	Prioritas	STATISTIK	-	Wilayah Administrasi Nasional Provinsi	TAHUNAN		Agama
08.01.0018	RPJMN 2025-2029	Nilai Layanan Penyuluhan Agama	Nilau Unsur Perilaku Pelaksana Layanan Penyuluhan Agama	Sikap, etika, dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan.	nilai	KEMENTERIAN AGAMA	Prioritas	STATISTIK	-	Wilayah Administrasi Nasional Provinsi	TAHUNAN		Agama
08.01.0019	RPJMN 2025-2029	Nilai Layanan Penyuluhan Agama	Nilau Unsur Persyaratan Layanan Penyuluhan Agama	Ketentuan yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan.	nilai	KEMENTERIAN AGAMA	Prioritas	STATISTIK	-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN		Agama
08.01.0020	RPJMN 2025-2029	Nilai Layanan Penyuluhan Agama	Nilau Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Layanan Penyuluhan Agama	Kualitas dan spesifikasi hasil layanan yang diberikan kepada masyarakat.	nilai	KEMENTERIAN AGAMA	Prioritas	STATISTIK	-	Wilayah Administrasi Nasional Provinsi	TAHUNAN		Agama
09.05.0014	RPJMN 2025-2029	Nilai Layanan Penyuluhan Agama	Nilau Unsur Sarana dan Prasarana Layanan Penyuluhan Agama	Ketersediaan dan kondisi fasilitas pendukung yang digunakan dalam proses pelayanan.	nilai	KEMENTERIAN AGAMA	Prioritas	STATISTIK	-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN		Perencanaan Pembangunan Nasional
08.01.0021	RPJMN 2025-2029	Nilai Layanan Penyuluhan Agama	Nilau Unsur Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Layanan Penyuluhan Agama	Tata cara atau alur proses pelayanan yang harus diikuti.	nilai	KEMENTERIAN AGAMA	Prioritas	STATISTIK	-	Wilayah Administrasi Nasional Provinsi	TAHUNAN		Agama
08.01.0022	RPJMN 2025-2029	Nilai Layanan Penyuluhan Agama	Nilau Unsur Waktu Penyelesaian Layanan Penyuluhan Agama	Lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pelayanan dari awal hingga selesai.	nilai	KEMENTERIAN AGAMA	Prioritas	STATISTIK	-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN		Agama
05.01.0179	UU 20/2001	-	Nominal Setoran Uang Pengganti Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus	Uang pengganti adalah pidana tambahan yang dijatuhkan hakim kepada terpidana korupsi untuk membayar kembali jumlah harta yang diperoleh dari tindak pidana tersebut, setara dengan nilai kerugian...	Rupiah	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	Prioritas	STATISTIK	-	Nasional	TAHUNAN		Hukum
04.01.0256	RPJMN 2025-2029	-	Notifikasi dan Enrolmen Kasus Tuberkulosis	Data mengenai notifikasi kasus Tuberkulosis (TBC) yang memuat informasi: jenis fasilitas pelayanan kesehatan, nama fasilitas pelayanan kesehatan, jumlah terduga TBC yang diperiksa sesuai standar,...	Orang	KEMENTERIAN KESEHATAN	Prioritas	STATISTIK	-	Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan	HARIAN		Kesehatan
04.01.064	RPJMN 2025-2029	ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ART	ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ART	Persentase ODHIV yang baru ditemukan masuk dalam layanan tes dan pengobatan pengobatan Antiretroviral Therapy dalam kurun waktu 1 tahun	persen	KEMENTERIAN KESEHATAN	Prioritas	STATISTIK	-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN		Kesehatan
03.03.031	RPJMN 2025-2029	On Time Performance Penerbangan	On Time Performance Penerbangan	Ketepatan waktu penerbangan (On Time performance/OTP) adalah kesesuaian waktu keberangkatan atau kedatangan yang dijadwalkan dengan realisasi waktu keberangkatan atau kedatangan. Jumlah penerbangan...	persen	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Prioritas	STATISTIK	-	Nasional	TAHUNAN		Transportasi
09.02.0018	RKP 2025	Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keungan	Dokume Laporan Keuangan	Keuangan	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)	Prioritas	STATISTIK	-	Dokumen Laporan Keunagan	TAHUNAN	Indikator SIPD : 000442 - Opini Laporan Keuangan 001124 - Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Keuangan
02.02.041	RPJMN 2025-2029	Pangsa pasar nilai ekspor Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global	Pangsa pasar nilai ekspor Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global	Aktivitas produksi suatu perekonomian dapat dibagi menjadi tiga kategori: pertama, yang terkait dengan perdagangan domestik; kedua, yang terkait dengan perdagangan bilateral produk akhir; dan ketiga,...	persen	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	Prioritas	STATISTIK	-	Wilayah Administrasi: Nasional	TAHUNAN		Perdagangan
03.01.054	RPJMN 2025-2029	Panjang Infrastruktur Jalan Perkotaan yang dibangun	Panjang Infrastruktur Jalan Perkotaan yang dibangun	Indikator ini menyatakan panjang jalan Perkotaan yang ditangani selama periode perwujudan target. Dinyatakan dalam kilometer (km).	kilometer	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	Prioritas	STATISTIK	-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN		Pekerjaan Umum
03.01.0026	RPJMN 2025-2029 SDGs	Kondisi Mantap Jalan	Panjang Jalan Nasional dengan Kondisi Baik dan Sedang	Panjang ruas jalan nasional yang memiliki nilai International Roughness Index (IRI) di bawah 4 (kondisi baik) dan antara 4 hingga 8 (kondisi sedang).	kilometer	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	Prioritas	STATISTIK	-	Wilayah Administrasi: Kabupaten/Kota	TAHUNAN	Indikator SIPD: 000364 - Rasio kemantapan jalan 000938 - Tingkat Kemantapan Jalan	Pekerjaan Umum
03.01.055	RPJMN 2025-2029 SDGs	Panjang jalan tol yang beroperasi	Panjang jalan tol yang beroperasi	Jalan tol merupakan jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.	kilometer	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	Prioritas	STATISTIK	-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN	Indikator SIPD: 000204 - Panjang pembangunan jalan tol	Pekerjaan Umum
07.02.018	RPJMN 2025-2029	Panjang Jaringan Distribusi Tenaga Listrik	Panjang Jaringan Distribusi Tenaga Listrik	Total panjang saluran distribusi listrik yang digunakan untuk menyalurkan tenaga listrik dari gardu induk atau pusat distribusi ke konsumen akhir Jaringan Distribusi Tenaga Listrik adalah bagian...	kilometer	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Prioritas	STATISTIK	-	Nasional	TAHUNAN	Program: 03.02-Peningkatan Konektivitas Digital dan Transisi Energi Listrik. Kegiatan: 03.02.04-Pembangunan Infrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan dan Digitalisasinya Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi/Seluruh Wilayah Indonesia), dengan penajaman di Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Kalimantan Barat. Deskripsi: Arah program adalah pemerataan listrik berkualitas melalui pembangunan dan penguatan jaringan transmisi–interkoneksi dalam/antar pulau (super grid), perluasan jaringan distribusi hingga perdesaan dan wilayah terisolasi, serta digitalisasi infrastruktur ketenagalistrikan. Hal ini menjawab ketidakmerataan kualitas/kuantitas pasokan dan sistem yang masih terpisah, sembari mendorong efisiensi penyediaan tenaga listrik dan integrasi energi terbarukan (khususnya di Kalimantan Barat) serta transisi listrik rendah karbon (Kalimantan Selatan). Sasaran utama: meningkatnya kapasitas dan keandalan jaringan untuk mengurangi ketimpangan wilayah dan menopang pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan.	Energi
03.01.056	RPJMN 2025-2029	Panjang jaringan infrastruktur pengendali daya rusak air yang dioperasi dan dipelihara	Panjang jaringan infrastruktur pengendali daya rusak air yang dioperasi dan dipelihara	Total panjang infrastruktur pengendalian daya rusak air terbangun dan dikelola	kilometer	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	Prioritas	STATISTIK	-	Wilayah Administrasi: Nasional	TAHUNAN		Pekerjaan Umum
07.02.019	RPJMN 2025-2029	Panjang Jaringan Transmisi Tenaga Listrik	Panjang Jaringan Transmisi Tenaga Listrik	Panjang jaringan transmisi tenaga listrik yang ditarik dari pembangkit listrik/generator station menuju ke suatu wilayah.	kilometer	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Prioritas	STATISTIK	-	Nasional	TAHUNAN	Program: 03.02-Peningkatan Konektivitas Digital dan Transisi Energi Listrik. Kegiatan: 03.02.04-Pembangunan Infrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan dan Digitalisasinya Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi/Seluruh Wilayah Indonesia), dengan penajaman di Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Kalimantan Barat. Deskripsi: Arah program adalah pemerataan listrik berkualitas melalui pembangunan dan penguatan jaringan transmisi–interkoneksi dalam/antar pulau (super grid), perluasan jaringan distribusi hingga perdesaan dan wilayah terisolasi, serta digitalisasi infrastruktur ketenagalistrikan. Hal ini menjawab ketidakmerataan kualitas/kuantitas pasokan dan sistem yang masih terpisah, sembari mendorong efisiensi penyediaan tenaga listrik dan integrasi energi terbarukan (khususnya di Kalimantan Barat) serta transisi listrik rendah karbon (Kalimantan Selatan). Sasaran utama: meningkatnya kapasitas dan keandalan jaringan untuk mengurangi ketimpangan wilayah dan menopang pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan.	Energi
07.02.020	RPJMN 2025-2029	Pasokan Energi Primer	Pasokan Energi Primer	Energi primer adalah energi yang diberikan oleh alam dan belum mengalami proses pengolahan lebih lanjut	million tonnes of oil equivalent	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Prioritas	STATISTIK	-	Nasional	TAHUNAN		Energi
02.01.0029	RPJMN 2025-2029	Pertumbuhan PDB Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik	PDB ADHB Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik per tahun	Nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh subsektor tersebut, dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada tahun tersebut.	rupiah	KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF	Prioritas	STATISTIK	-	Registrasi	TAHUNAN		Industri
02.01.0030	RPJMN 2025-2029	Pertumbuhan PDB Subsektor Kuliner	PDB ADHB Subsektor Kuliner per tahun	Nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh subsektor kuliner, dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada tahun tersebut.	rupiah	KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF	Prioritas	STATISTIK	-	Registrasi	TAHUNAN		Industri
09.02.0019	RPJMN 2025-2029	-	PDB ADHK Subsektor Industri Barang Logam: Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik per tahun	Total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh usaha pada lapangan usaha Industri Barang Logam: Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik, didapatkan dari total nilai output...	miliar rupiah	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK	-	Nasional	TAHUNAN		Keuangan
02.01.0031	RPJMN 2025-2029	Laju pertumbuhan PDB Ekonomi Kreatif	PDB atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Ekonomi Kreatif	Nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor ekonomi kreatif, dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada tahun tersebut.	miliar rupiah	KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF	Prioritas	STATISTIK	-	Registrasi	TAHUNAN		Industri
09.02.0020	RPJMN 2025-2029	Produktivitas Tenaga Kerja Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)	PDB Harga Berlaku Industri TPT	Total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh usaha pada lapangan usaha Industri TPT, didapatkan dari total nilai output dikurangi biaya input antara dalam periode satu tahun	miliar rupiah	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK	-	Nasional	TRIWULANAN	Program: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.16-Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil Lokasi Prioritas: Kota Semarang dan Seluruh Provinsi. Deskripsi: -	Keuangan
09.02.0021	RPJPN 2025-2045 RPJMN 2025-2029	Kontribusi PDB Industri Pengolahan berdasarkan PDB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	PDB Nasional (ADHB)	Jumlah seluruh nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam suatu periode waktu menurut harga yang berlaku	miliar rupiah	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK	-	Nasional	TAHUNAN	Indikator Utama Pembangunan - 11. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	Keuangan
02.06.004	RPJMN 2025-2029	PDB Perikanan	PDB Perikanan	Total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh usaha pada lapangan usaha Perikanan didapatkan dari total nilai output dikurangi biaya input antara dalam periode satu tahun	triliun rupiah	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK	-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN		Keuangan
09.02.0022	RPJMN 2025-2029	Pertumbuhan PDB Perikanan (ADHK)	PDB Perikanan ADHK per tahun	Total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh usaha pada lapangan usaha Perikanan, didapatkan dari total nilai output dikurangi biaya input antara dalam periode satu tahun	rupiah	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK	-	Nasional	TAHUNAN		Keuangan
02.03.0035	RPJPN 2025-2045 RPJMN 2025-2029	Pertumbuhan PDB pertanian, kehutanan, dan perikanan	PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Nilai total barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di suatu negara selama periode waktu tertentu, biasanya satu tahun.	miliar rupiah	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK	-		TAHUNAN	Indikator Utama Pembangunan - 11b. Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Pertanian
06.03.0014	Perpres 78/2021	Kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB	PDRB ADHK 2010 (miliar rupiah)	PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit...	skor	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK	-	Provinsi, Kabupaten, Kota	TAHUNAN		Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
09.02.0023	RPJMN 2025-2029	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	PDRB Provinsi	Total nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu provinsi dalam periode tertentu	miliar rupiah	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK	-	Provinsi	TAHUNAN	Indikator Utama Pembangunan - 31. Rasio Pajak terhadap PDB (%) Indikator SIPD: 000049 - Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Keuangan
02.11.014	RPJMN 2025-2029	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	PDRB pada definisi BPS merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu regional tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh...	miliar rupiah	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK	-	Nasional, Provinsi	TAHUNAN	Program: 03.05-Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan. Kegiatan: 03.05.08-Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba Lokasi Prioritas: Kab. Toba, Kab. Simalungun, Kota Medan, Kota Langkat, Kota Gunungsitoli	Keuangan
06.02.0049	SDGs	Tingkat Setengah Penganggur	Pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu	Jumlah penduduk yang bekerja bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu terakhir, tidak termasuk sementara tidak bekerja (0 jam).	Orang	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK	-	Nasional	TAHUNAN	Indikator SIPD: 000189 - Tingkat setengah pengangguran	Ketenagakerjaan
02.08.035	RPJPN 2025-2045 RPJMN 2025-2029	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat...	persen	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK	-	Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota	TAHUNAN	Indikator Utama Pembangunan - 21.Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) Indikator SIPD: 000038 - Pembentukan Modal Tetap Bruto	Keuangan
09.01.0053	RPJMN 2025-2029	-	Pemenuhan Anggaran Pengawasan APIPDa 2025	Anggaran Pengawasan selama setahun	Rupiah	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Prioritas	STATISTIK	-	Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota	TAHUNAN		Dalam Negeri

Showing 2,001-2,050 of 3,346 items.

ID	Id Ddp	Sumber Referensi	Indikator	Nama Data	Jenis Pengajuan	Jenis Data	Indikator Variabel	Mitra Sektor Bappenas	Instansi Produsen Data	Unit Kerja Produsen Data	Definisi	Satuan	Klasifikasi Data Sesuai Resiko	Klasifikasi Penyajian	Jadwal Pemutakhiran	Tag Rad	Status Persetujuan

163012	02.02.004	RPJMN 2025-2029	Inflasi Harga Bergejolak	Inflasi Harga Bergejolak	Prioritas	STATISTIK	Indikator		BADAN PUSAT STATISTIK	DIREKTORAT STATISTIK HARGA	Inflasi Komponen Bergejolak adalah inflasi dari sekumpulan barang/jasa yang perkembangan harganya cenderung bergejolak diakibatkan oleh shocks (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen,...	persen	-	Nasional	BULANAN	Perdagangan	TERSEDIA
163013	09.04.003	RPJMN 2025-2029	Integrated Index for Postal Development (2IPD)	Integrated Index for Postal Development (2IPD)	Prioritas	STATISTIK	Indikator		KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	Direktorat Pos dan Penyiaran	Integrated Index for Postal Development atau 2IPD adalah indeks komposit yang disusun oleh Universal Postal Union (UPU) untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang perkembangan layanan pos di...	nilai	-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN	Komunikasi	TERSEDIA
163014	07.05.014	SDGs	Intensitas emisi sektor industri	Intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor industri	Prioritas	STATISTIK	Indikator		KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	Direktorat Lingkungan Hidup	Intensitas emisi GRK didapat dari perbandingan nilai emisi aktual gas rumah kaca dari sektor industri pada tahun tertentu dengan output aktivitas ekonomi (dalam hal ini produk domestik bruto) pada...	ton CO2e/2010 IDR miliar	-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN	Lingkungan Hidup	TERSEDIA
163015	02.03.0001	RPJMN 2025-2029	Indeks Kesejahteraan Petani (IKP)	Intensitas Kesejahteraan Petani	Prioritas	STATISTIK	Variabel		BADAN PUSAT STATISTIK	DIREKTORAT STATISTIK PETERNAKAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN	Intensitas Kesejahteraan adalah rata-rata persentase indikator yang dapat diakses oleh anggota rumah tangga pertanian yang sejahtera secara multidimensi. Intensitas Kesejahteraan merupakan ukuran non...	persen	-	Nasional, Provinsi	TAHUNAN	Pertanian	TERSEDIA
163016		Permen Transmigrasi 8/2025	-	Inventarisasi Kondisi Prasarana dan Sarana Hilirisasi Produk Unggulan di Kawasan Transmigrasi	Non Prioritas	STATISTIK	Variabel		KEMENTERIAN TRANSMIGRASI	Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Transmigrasi	Kuantitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Hilirisasi Produk Unggulan di Kawasan Transmigrasi	kawasan	-	seluruh indonesia	TAHUNAN	Transmigrasi	TERSEDIA
163017	07.03.0001	RPJMN 2025-2029	Nilai Investasi Sektor Kehutanan	Investasi di Hilir Sektor Kehutanan	Prioritas	STATISTIK	Variabel		KEMENTERIAN KEHUTANAN	Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	Investasi yang diarahkan untuk kegiatan hilirisasi, seperti industri pengolahan hasil hutan, termasuk pulp dan kertas, kayu lapis, dan pellet kayu	rupiah	-	Wilayah Administrasi: Provinsi	TAHUNAN	Kehutanan	TERSEDIA
163018	07.03.0002	RPJMN 2025-2029	Nilai Investasi Sektor Kehutanan	Investasi di Hulu Sektor Kehutanan	Prioritas	STATISTIK	Variabel		KEMENTERIAN KEHUTANAN	Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	Investasi yang ditujukan untuk kegiatan di hulu, seperti perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH), termasuk hutan tanaman industri dan hutan alam	rupiah	-	Wilayah Administrasi: Provinsi	TAHUNAN	Kehutanan	TERSEDIA
163019	04.03.0001	RPJMN 2025-2029	Indeks Pembangunan Gender	IPM Laki-laki	Prioritas	STATISTIK	Variabel		BADAN PUSAT STATISTIK	DIREKTORAT ANALISIS DAN PENGEMBANGAN STATISTIK	merupakan indikator komposit dari kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan ekonomi yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia untuk populasi laki-laki	Indeks	-	Nasional	TAHUNAN	Pemberdayaan Perempuan	TERSEDIA
163020	04.03.0002	RPJMN 2025-2029	Indeks Pembangunan Gender	IPM Perempuan	Prioritas	STATISTIK	Variabel		BADAN PUSAT STATISTIK	DIREKTORAT ANALISIS DAN PENGEMBANGAN STATISTIK	merupakan indikator komposit dari kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan ekonomi yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia untuk populasi perempuan	Indeks	-	Nasional	TAHUNAN	Pemberdayaan Perempuan	TERSEDIA
163021		RPJMN 2025-2029 Permen PPPA 1/2025 Perpres 186/2024 UU 7/1984	-	Jadwal Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Wilayah dan Tahun	Non Prioritas	STATISTIK	Indikator	Direktorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	Daftar desa berdasarkan jadwal pemilihan kepala desa per tahun hingga 2029	-	-	wilayah dan tahun	TAHUNAN	Pemberdayaan Perempuan	TERSEDIA

Showing 401-410 of 4,145 items.