Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
195109.02.046
    • SDGs;
  1. Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat;
Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusatSTATISTIKKEMENTERIAN KEUANGANPerlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.Perlindungan sosial adalah segala bentuk kebijakan dan intervensi publik...persenIndikator SIPD: 000231 - Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusatYaYaYaYaYa
195201.02.0021
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Diplomasi Pelindungan WNI di Luar Negeri;
Persentase Responden yang Memberikan Umpan Balik Positif atas Public Awareness Campaign (PAC) Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar NegeriSTATISTIKKEMENTERIAN LUAR NEGERIProporsi untuk mengukur responden yang memberikan umpan balik positif setelah mengikuti kegiatan sosialisasi atau kampanye penyadaran publik terkait pelindungan WNI. (reff: https://jurnal.dpr.go.id/i...persenYaYaYaYaYa
195304.03.031
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase RO/Sub kegiatan Responsif Gender;
Persentase RO/Sub kegiatan Responsif GenderSTATISTIKKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKPerbandingan antara Jumlah Rincian Output atau Subkegiatan K/L yang telah mengintegrasikan analisis gender, intervensi untuk mengatasi ketimpangan gender, serta alokasi anggaran yang berkontribusi ter...persenYaYaYaYaYa
195404.01.0157
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Rumah Sakit Pemerintah Daerah yang memenuhi Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar;
Persentase RS Pemerintah Daerah yang memenuhi Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standarSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANPersentase RS Pemerintah Daerah yang telah memenuhi standar ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) minimal 80% berdasarkan data ASPAKpersenProgram: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.02-Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi dan kabupaten/kota); klaster Papua & Papua Barat: Kab. Keerom, Waropen, Supiori, Mamberamo Raya, Sarmi, Boven Digoel, Mappi, Asmat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Tambrauw, Maybrat, Nduga*, Jayawijaya*, Puncak Jaya, Dogiyai, Puncak, Intan Jaya, Deiyai; Kalimantan: Prov. Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Selatan, Kab. Nunukan, Kab. Malinau, Kab. Tana Tidung, Kota Pontianak; Sumatera: Kota Pekanbaru, Kab. Nias Selatan, Kota Medan, Kab. Kepulauan Mentawai, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kota Solok, Kota Banda Aceh, Kab. Aceh Selatan, Prov. Bengkulu (Kab. Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, Kota Bengkulu); Jawa–Bali–DIY: Prov. Jawa Timur, Prov. Bali, Prov. D.I. Yogyakarta, Kab. Sukabumi, Kab. Bandung, Kab. Garut, Kab. Cirebon; Sulawesi & Maluku–NTT: Kab. Kepulauan Selayar, Kab. Pangkajene Kepulauan, Prov. Sulawesi Tenggara (Kab. Buton Selatan, Wakatobi, Konawe), Kab. Gorontalo, Kab. Buru, Kab. Buru Selatan, Kab. Kepulauan Aru, Kab. Kep. Tanimbar, Kab. Maluku Barat Daya, Kota Tual, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Manggarai Timur, Kab. Sabu Raijua. Deskripsi: Program Pembangunan Rumah Sakit menargetkan pemerataan “RS Lengkap Berkualitas” di seluruh daerah dengan pemenuhan akreditasi paripurna, standar sarana–prasarana–alkes, serta ketersediaan tenaga spesialis (dasar, penunjang, dan pengembangan layanan unggulan). Intervensi mencakup peningkatan kualitas dan kapasitas layanan, upgrade RS tipe D ke tipe C di lokasi prioritas, pengembangan layanan kesehatan bergerak untuk wilayah sulit akses, serta pemberdayaan masyarakat–swasta dan perbaikan kualitas pendanaan kesehatan. Tujuannya memastikan akses layanan yang merata, inklusif, dan bermutu bagi seluruh penduduk.YaYaYaYaYa
195504.01.0158
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Rumah Sakit yang mencapai target INM (Indikator Nasional Mutu);
Persentase RS Pemerintah yang mencapai target INM (Indikator Nasional Mutu)STATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANPersentase Rumah Sakit Pemerintah yang telah mencapai seluruh target Indikator Nasional Mutu di Rumah SakitpersenProgram: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.02-Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi dan kabupaten/kota); klaster Papua & Papua Barat: Kab. Keerom, Waropen, Supiori, Mamberamo Raya, Sarmi, Boven Digoel, Mappi, Asmat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Tambrauw, Maybrat, Nduga*, Jayawijaya*, Puncak Jaya, Dogiyai, Puncak, Intan Jaya, Deiyai; Kalimantan: Prov. Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Selatan, Kab. Nunukan, Kab. Malinau, Kab. Tana Tidung, Kota Pontianak; Sumatera: Kota Pekanbaru, Kab. Nias Selatan, Kota Medan, Kab. Kepulauan Mentawai, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kota Solok, Kota Banda Aceh, Kab. Aceh Selatan, Prov. Bengkulu (Kab. Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, Kota Bengkulu); Jawa–Bali–DIY: Prov. Jawa Timur, Prov. Bali, Prov. D.I. Yogyakarta, Kab. Sukabumi, Kab. Bandung, Kab. Garut, Kab. Cirebon; Sulawesi & Maluku–NTT: Kab. Kepulauan Selayar, Kab. Pangkajene Kepulauan, Prov. Sulawesi Tenggara (Kab. Buton Selatan, Wakatobi, Konawe), Kab. Gorontalo, Kab. Buru, Kab. Buru Selatan, Kab. Kepulauan Aru, Kab. Kep. Tanimbar, Kab. Maluku Barat Daya, Kota Tual, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Manggarai Timur, Kab. Sabu Raijua. Deskripsi: Program Pembangunan Rumah Sakit menargetkan pemerataan “RS Lengkap Berkualitas” di seluruh daerah dengan pemenuhan akreditasi paripurna, standar sarana–prasarana–alkes, serta ketersediaan tenaga spesialis (dasar, penunjang, dan pengembangan layanan unggulan). Intervensi mencakup peningkatan kualitas dan kapasitas layanan, upgrade RS tipe D ke tipe C di lokasi prioritas, pengembangan layanan kesehatan bergerak untuk wilayah sulit akses, serta pemberdayaan masyarakat–swasta dan perbaikan kualitas pendanaan kesehatan. Tujuannya memastikan akses layanan yang merata, inklusif, dan bermutu bagi seluruh penduduk.YaYaYaYaYa
195604.01.159
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Rumah Sakit Pemerintah Daerah yang memenuhi Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar;
Persentase Rumah Sakit Pemerintah Daerah yang memenuhi Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standarSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANPersentase RS Pemerintah Daerah yang telah memenuhi standar ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) minimal 80% berdasarkan data ASPAKpersenProgram: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.02-Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi dan kabupaten/kota); klaster Papua & Papua Barat: Kab. Keerom, Waropen, Supiori, Mamberamo Raya, Sarmi, Boven Digoel, Mappi, Asmat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Tambrauw, Maybrat, Nduga*, Jayawijaya*, Puncak Jaya, Dogiyai, Puncak, Intan Jaya, Deiyai; Kalimantan: Prov. Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Selatan, Kab. Nunukan, Kab. Malinau, Kab. Tana Tidung, Kota Pontianak; Sumatera: Kota Pekanbaru, Kab. Nias Selatan, Kota Medan, Kab. Kepulauan Mentawai, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kota Solok, Kota Banda Aceh, Kab. Aceh Selatan, Prov. Bengkulu (Kab. Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, Kota Bengkulu); Jawa–Bali–DIY: Prov. Jawa Timur, Prov. Bali, Prov. D.I. Yogyakarta, Kab. Sukabumi, Kab. Bandung, Kab. Garut, Kab. Cirebon; Sulawesi & Maluku–NTT: Kab. Kepulauan Selayar, Kab. Pangkajene Kepulauan, Prov. Sulawesi Tenggara (Kab. Buton Selatan, Wakatobi, Konawe), Kab. Gorontalo, Kab. Buru, Kab. Buru Selatan, Kab. Kepulauan Aru, Kab. Kep. Tanimbar, Kab. Maluku Barat Daya, Kota Tual, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Manggarai Timur, Kab. Sabu Raijua. Deskripsi: Program Pembangunan Rumah Sakit menargetkan pemerataan “RS Lengkap Berkualitas” di seluruh daerah dengan pemenuhan akreditasi paripurna, standar sarana–prasarana–alkes, serta ketersediaan tenaga spesialis (dasar, penunjang, dan pengembangan layanan unggulan). Intervensi mencakup peningkatan kualitas dan kapasitas layanan, upgrade RS tipe D ke tipe C di lokasi prioritas, pengembangan layanan kesehatan bergerak untuk wilayah sulit akses, serta pemberdayaan masyarakat–swasta dan perbaikan kualitas pendanaan kesehatan. Tujuannya memastikan akses layanan yang merata, inklusif, dan bermutu bagi seluruh penduduk.YaYaYaYaYa
195704.01.160
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Rumah Sakit Pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar;
Persentase Rumah Sakit Pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standarSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANProporsi RS milik Pemerintah Pusat dan Daerah teregistrasi dan laik operasional yang memenuhi standar minimal 7 jenis dokter spesialis (Sp.A, Sp.B, Sp.OG, Sp.PD, Sp.An, Sp.Rad, Sp.PK) dan minimal 1 je...persenIndikator SIPD: 000826 - Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standarYaYaYaYaYa
195804.01.162
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;
Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurnaSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANPersentase Rumah Sakit pemerintah (K/L, TNI/Polri, dan daerah) yang telah melaksanakan akreditasi dengan status capaian minimal sertifikat paripurna dari lembaga akreditasi rumah sakit dan masih berla...persenIndikator SIPD: 000824 - Presentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurnaYaYaYaYaYa
195904.01.163
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Rumah Sakit Pemerintah yang patuh memberikan antibiotik sistemik empirik sesuai standar;
Persentase Rumah Sakit Pemerintah yang patuh memberikan antibiotik sistemik empirik sesuai standarSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANRS Pemerintah yang memberikan antibiotik sistemik empirik sesuai standar >= 80%. Yang termasuk RS Pemerintah adalah RSVK/L, RS milik pemda Prov/Kab/Kota. Pemberian antibiotik sistemik adalah pemberian...persenYaYaYaYaYa
196004.01.166
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Rumah Sakit yang memberikan layanan geriatri terpadu;
Persentase Rumah Sakit yang memberikan layanan geriatri terpaduSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANRS yang memberikan layanan kesehatan bagi lansia sesuai konsep pelayanan geriatric dengan tim terpadu (interdisiplin)persenYaYaYaYaYa
196104.01.167
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Rumah Sakit yang mencapai target INM (Indikator Nasional Mutu);
Persentase Rumah Sakit yang mencapai target INM (Indikator Nasional Mutu)STATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANPersentase Rumah Sakit yang telah mencapai seluruh target Indikator Nasional Mutu di Rumah SakitpersenProgram: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.02-Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi dan kabupaten/kota); klaster Papua & Papua Barat: Kab. Keerom, Waropen, Supiori, Mamberamo Raya, Sarmi, Boven Digoel, Mappi, Asmat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Tambrauw, Maybrat, Nduga*, Jayawijaya*, Puncak Jaya, Dogiyai, Puncak, Intan Jaya, Deiyai; Kalimantan: Prov. Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Selatan, Kab. Nunukan, Kab. Malinau, Kab. Tana Tidung, Kota Pontianak; Sumatera: Kota Pekanbaru, Kab. Nias Selatan, Kota Medan, Kab. Kepulauan Mentawai, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kota Solok, Kota Banda Aceh, Kab. Aceh Selatan, Prov. Bengkulu (Kab. Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, Kota Bengkulu); Jawa–Bali–DIY: Prov. Jawa Timur, Prov. Bali, Prov. D.I. Yogyakarta, Kab. Sukabumi, Kab. Bandung, Kab. Garut, Kab. Cirebon; Sulawesi & Maluku–NTT: Kab. Kepulauan Selayar, Kab. Pangkajene Kepulauan, Prov. Sulawesi Tenggara (Kab. Buton Selatan, Wakatobi, Konawe), Kab. Gorontalo, Kab. Buru, Kab. Buru Selatan, Kab. Kepulauan Aru, Kab. Kep. Tanimbar, Kab. Maluku Barat Daya, Kota Tual, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Manggarai Timur, Kab. Sabu Raijua. Deskripsi: Program Pembangunan Rumah Sakit menargetkan pemerataan “RS Lengkap Berkualitas” di seluruh daerah dengan pemenuhan akreditasi paripurna, standar sarana–prasarana–alkes, serta ketersediaan tenaga spesialis (dasar, penunjang, dan pengembangan layanan unggulan). Intervensi mencakup peningkatan kualitas dan kapasitas layanan, upgrade RS tipe D ke tipe C di lokasi prioritas, pengembangan layanan kesehatan bergerak untuk wilayah sulit akses, serta pemberdayaan masyarakat–swasta dan perbaikan kualitas pendanaan kesehatan. Tujuannya memastikan akses layanan yang merata, inklusif, dan bermutu bagi seluruh penduduk.YaYaYaYaYa
196204.01.168
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Rumah Sakit yang mengimplementasikan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA);
Persentase Rumah Sakit yang mengimplementasikan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA)STATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANPersentase Rumah Sakit : - Memiliki Tim Pengendalian Resistensi Antimikroba - Memiliki Program Pengendalian Resistensi Antimikroba - Melaporkan implementasi Program Pengendalian Resistensi Antimikroba...persenYaYaYaYaYa
196303.01.068
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan;
Persentase Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaanSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMRumah Tangga yang menggunakan Air yang diproduksi melalui proses pengolahan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui suatu instalasi berupa saluran tertutup/perpipaan sampai di rumah responden. Sumbe...persenProgram: 02.12-Swasembada Air. Kegiatan: 02.12.05-Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi/Kab/Kota: Papua Barat*; D.I. Yogyakarta (indikatif); Jawa Timur; Sumatera Barat; Riau (Kab. Bengkalis, Kab. Kepulauan Meranti); Kalimantan Barat (Kab. Sambas, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Kota Pontianak); Kalimantan Selatan; Sulawesi Tengah; Kota Makassar; Aceh (Kab. Aceh Singkil, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Kota Langsa, Aceh Besar, Aceh Utara, Nagan Raya, Aceh Jaya). Deskripsi: Isu strategis ketahanan air mengemuka karena adanya 12,7 juta ha lahan kritis, potensi penurunan PDB hingga 7,3% pada 2045 bila ancaman air tidak tertangani, serta dampak perubahan iklim: hari hujan menurun namun intensitas makin ekstrem sehingga risiko banjir dan kekeringan meningkat. Ribuan mata air hilang dalam 10 tahun terakhir dan sekitar 40% mengalami penurunan debit (contoh: Umbulan turun dari 6.000 menjadi 2.800 L/detik). Respons yang dibutuhkan meliputi rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) vegetatif, pembangunan bangunan konservasi tanah dan air, serta peningkatan tutupan hutan di DAS untuk menjamin kuantitas dan kualitas air secara berkelanjutan. Indikator SIPD: 000668 - Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)YaYaYaYaYa
196403.04.016
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan;
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan BerkelanjutanSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKPerbandingan antara jumlah rumah tangga yang menempati rumah layak huni dengan jumlah rumah tangga, dikalikan 100 persen. Rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan adal...persenIndikator Utama Pembangunan - 23b.Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%) Indikator SIPD: 000706 - Persentase rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan 000041 - Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan 000236 - Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau 000941 - Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian LayakYaYaYaYaYa
196504.03.0032
    • SDGs;
  1. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan;
Persentase rumah tangga dengan anak yang memperoleh akses terhadap perumahan yang layakSTATISTIKKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK1. Persentase rumah tangga dengan anak yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau adalah persentase rumah tangga dengan anak yang tinggal pada rumah yang memenuhi empat kriteria di...persenIndikator Utama Pembangunan - 23b.Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%) Indikator SIPD: 000706 - Persentase rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan 000041 - Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan 000236 - Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau 000941 - Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian LayakYaYaYaYaYa
196604.03.0033
    • SDGs;
  1. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman;
Persentase rumah tangga dengan anak yang menggunakan fasilitas sanitasi yang layakSTATISTIKKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK1. Persentase rumah tangga dengan anak yang menggunakan fasilitas sanitasi yang layak adalah perbandingan jumlah rumah tangga dengan anak yang menggunakan fasilitas sanitasi layak dengan jumlah rumah...persenIndikator Utama Pembangunan - 42b.Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)YaYaYaYaYa
196707.05.077
    • SDGs;
  1. Persentase rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah;
Persentase rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampahSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKSampah adalah sisa kegiatan sehari-hari dan atau proses alam yang berbentuk padat (UU No. 18 2008 tentang Pengelolaan Sampah). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari...persenIndikator Utama Pembangunan - 42c-ii.Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT) Indikator SIPD: 000065 - Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah 000883 - Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan SampahYaYaYaYaYa
196803.06.020
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Rumah Tangga Miskin yang memiliki aset lahan;
Persentase Rumah Tangga Miskin yang memiliki aset lahanSTATISTIKKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALPenghitungan jumlah rumah tangga miskin yang telah dilaksanakan penataan aset melalui Redistribusi Tanah dan dinyatakan dalam persentasepersenYaTidakYaYaYa
196903.05.026
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Rumah tangga perdesaan dengan akses air minum aman;
Persentase Rumah tangga perdesaan dengan akses air minum amanSTATISTIKKEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALMengidentifikasi kelayakan air minum yang ada di desa berdasarkan ukuran kualitas, jam operasional, sumber dan kemudahan akses air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menyelenggaraka...persen"Program: 06.07-Peningkatan Kemandirian Perdesaan yang Berkelanjutan. Kegiatan: 06.07.01-Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi / Dilaksanakan pada 75.265 desa; Pusat (Tersebar); Provinsi Nusa Tenggara Barat (khususnya KPP berbasis Pariwisata Sembalun); Provinsi Kalimantan Tengah (mencakup Kab. Kapuas, Kab. Barito Utara, Kab. Barito Selatan, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Katingan, Kab. Seruyan, Kab. Sukamara, Kab. Lamandau, Kab. Gunung Mas, Kab. Pulang Pisau, Kab. Murung Raya, Kab. Barito Timur, Kota Palangkaraya); Provinsi Kalimantan Utara; Provinsi Kalimantan Timur; Provinsi Kalimantan Selatan; Provinsi Maluku; Provinsi Jawa Barat; serta prioritas pelaksanaan terhadap: Desa-desa dalam delineasi Ibu Kota Nusantara (IKN) dan daerah mitra IKN, Desa-desa pada 10 Wilayah Metropolitan (WM), Desa-desa di 30 Kawasan Perdesaaan Prioritas (KPP) (termasuk KPP Kab. Raja Ampat dan KPP Kab. Ngada), dan Desa-Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal Prioritas (termasuk Kab. Mamberamo Raya, Kab. Waropen, Kab. Supiori, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, seluruh Kab/Kota di Provinsi Papua Pegunungan, Kab. Boven Digoel, Kab. Mappi, Kab. Asmat, Kab. Paniai, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Intan Jaya, Kab. Deiyai, Kab. Dogiyai, Kab. Sumba Tengah, Kab. Sumba Barat Daya, dan Kab. Sabu Raijua). Deskripsi: Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur perdesaan masih sangat bervariasi baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Terdapat kesenjangan signifikan, misalnya (data 2024): 20,26% desa tidak memiliki akses fasilitas kesehatan, 24,38% desa mengalami sinyal telepon lemah, 42,61% desa tidak memiliki penampungan sampah, dan 5,17% desa belum menggunakan jamban. Oleh karena itu, program ini bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan terhadap layanan dasar serta infrastruktur desa, khususnya agar rumah tangga perdesaan dapat memiliki akses air minum dan sanitasi aman, layanan kesehatan, dan rumah layak huni. Pemenuhan infrastruktur ini dipandang krusial karena akan berdampak signifikan terhadap perekonomian serta kesejahteraan masyarakat desa, sekaligus menjadi strategi pembangunan holistik untuk memberdayakan masyarakat perdesaan, mengurangi kemiskinan, dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif (mendukung PHTC-7)."YaYaYaYaYa
197003.05.027
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Rumah Tangga Perdesaan dengan Akses Sanitasi Aman;
Persentase Rumah Tangga Perdesaan dengan Akses Sanitasi AmanSTATISTIKKEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALSistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limb...persen"Program: 06.07-Peningkatan Kemandirian Perdesaan yang Berkelanjutan. Kegiatan: 06.07.01-Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi / Dilaksanakan pada 75.265 desa; Pusat (Tersebar); Provinsi Nusa Tenggara Barat (khususnya KPP berbasis Pariwisata Sembalun); Provinsi Kalimantan Tengah (mencakup Kab. Kapuas, Kab. Barito Utara, Kab. Barito Selatan, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Katingan, Kab. Seruyan, Kab. Sukamara, Kab. Lamandau, Kab. Gunung Mas, Kab. Pulang Pisau, Kab. Murung Raya, Kab. Barito Timur, Kota Palangkaraya); Provinsi Kalimantan Utara; Provinsi Kalimantan Timur; Provinsi Kalimantan Selatan; Provinsi Maluku; Provinsi Jawa Barat; serta prioritas pelaksanaan terhadap: Desa-desa dalam delineasi Ibu Kota Nusantara (IKN) dan daerah mitra IKN, Desa-desa pada 10 Wilayah Metropolitan (WM), Desa-desa di 30 Kawasan Perdesaaan Prioritas (KPP) (termasuk KPP Kab. Raja Ampat dan KPP Kab. Ngada), dan Desa-Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal Prioritas (termasuk Kab. Mamberamo Raya, Kab. Waropen, Kab. Supiori, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, seluruh Kab/Kota di Provinsi Papua Pegunungan, Kab. Boven Digoel, Kab. Mappi, Kab. Asmat, Kab. Paniai, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Intan Jaya, Kab. Deiyai, Kab. Dogiyai, Kab. Sumba Tengah, Kab. Sumba Barat Daya, dan Kab. Sabu Raijua). Deskripsi: Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur perdesaan masih sangat bervariasi baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Terdapat kesenjangan signifikan, misalnya (data 2024): 20,26% desa tidak memiliki akses fasilitas kesehatan, 24,38% desa mengalami sinyal telepon lemah, 42,61% desa tidak memiliki penampungan sampah, dan 5,17% desa belum menggunakan jamban. Oleh karena itu, program ini bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan terhadap layanan dasar serta infrastruktur desa, khususnya agar rumah tangga perdesaan dapat memiliki akses air minum dan sanitasi aman, layanan kesehatan, dan rumah layak huni. Pemenuhan infrastruktur ini dipandang krusial karena akan berdampak signifikan terhadap perekonomian serta kesejahteraan masyarakat desa, sekaligus menjadi strategi pembangunan holistik untuk memberdayakan masyarakat perdesaan, mengurangi kemiskinan, dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif (mendukung PHTC-7)."YaYaYaYaYa
197103.01.070
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Rumah Tangga yang Masih Mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Tempat Terbuka;
Persentase Rumah Tangga yang Masih Mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Tempat TerbukaSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKBuang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka apabila rumah tangga tidak memiliki fasilitas sanitasi atau memiliki fasilitas sanitasi tetapi tidak menggunakannya.persenIndikator SIPD: 000560 - Persentase angka BABS di tempat terbukaYaYaYaYaYa
197206.05.041
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase rumah tangga yang membeli alat atau perlengkapan olahraga dalam setahun;
Persentase rumah tangga yang membeli alat atau perlengkapan olahraga dalam setahunSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKPersentase rumah tangga yang membeli alat atau perlengkapan olahraga termasuk perbaikannya dalam setahunpersenYaYaYaYaYa
197306.05.0004
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase rumah tangga yang membeli alat atau perlengkapan olahraga dalam setahun;
Persentase rumah tangga yang memberi alat atau perlengkapan olahraga dalam setahunSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKPersentase rumah tangga yang melakukan pembelian alat dan perlengkapan olahraga (seperti catur, raket, bola, net, bet, stik, baju renang, baju senam, sepatu bola/roda, dan kacamata renang), termasupersenYaYaYaYaYa
197404.03.0034
    • SDGs;
  1. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman;
Persentase rumah tangga yang memiliki anak yang menyediakan fasilitas cuci tangan dengan air dan sabunSTATISTIKKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKPersentase rumah tangga dengan anak yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air adalah perbandingan antara banyaknya rumah tangga dengan anak yang memiliki kebiasaan mencuci tangan menggu...persenIndikator Utama Pembangunan - 42b.Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)YaYaYaYaYa
197503.01.071
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Rumah Tangga yang memiliki tangki septik dan disedot secara berkala;
Persentase Rumah Tangga yang memiliki tangki septik dan disedot secara berkalaSTATISTIKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPersentase rumah tangga yang memiliki tangki septik dan disedot secara berkala (sekali dalam 3-5 tahun)persenKonfirmasi Dit. PIKP BAPPENAS: Dibutuhkan data real penyedotan tangki septik yang dibuang ke IPLT, baik dari kegiatan Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal maupun Layanan Lumpur Tinja Terjadwal. Kebutuhan data dibutuhkan sampai level kabupaten/kota karena data yang diperoleh dan diolah dari Susenas KOR BPS merupakan data proxy yang mana tidak terdapat pendataan penyedotan tangki septik yang dibuang dan diolah sampai ke IPLT Program: 02.12-Swasembada Air. Kegiatan: 02.12.06-Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi & kabupaten/kota) dengan prioritisasi: wilayah metropolitan & ibu kota provinsi; wilayah DAS dan kawasan pesisir prioritas; serta challenging area (rawan air, pesisir, dll), sambil mempertimbangkan Readiness Criteria (RC) dan kinerja daerah. Contoh fokus yang disebut: Prov. Jawa Timur (38 kab/kota), Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jambi, Riau (Rokan Hulu/Rokan Hilir), klaster Gorontalo (Pohuwato, Gorontalo, Bone Bolango, Boalemo, Gorontalo Utara, Kota Gorontalo), Kab. Tana Tidung, Kab. Luwu & Pangkajene Kepulauan, Kota Pariaman, serta Kab. Klungkung–Gianyar–Karangasem. Deskripsi: Cakupan dan pemanfaatan sanitasi aman masih rendah: hanya ±10,21% rumah tangga yang terlayani; dari 514 kab/kota baru ~60% memiliki fasilitas pengolahan air limbah domestik dengan utilisasi hanya 20–30%. Sekitar 80% konsumsi air rumah tangga menjadi air limbah berpatogen (mis. E. coli) yang berkontribusi pada 73% kasus diare; dampak berulang memicu malnutrisi dan stunting (prevalensi 2023: 21,5%) serta menaikkan beban biaya pengolahan air dan kerugian ekonomi (>2% PDB/tahun). Intervensi diarahkan untuk meningkatkan cakupan, keberfungsian, dan kualitas infrastruktur SPALD/IPLT (termasuk pendekatan CWIS), memperluas akses air minum & sanitasi aman, dan mengurangi pencemaran—guna mendukung SDG 6 serta pemenuhan hak dasar atas air dan sanitasi.YaYaYaYaYa
197608.01.029
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Bimbingan Keagamaan Keluarga;
Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Bimbingan Keagamaan KeluargaSTATISTIKKEMENTERIAN AGAMAPersentase rumah tangga yang mendapatkan bimbingan keagamaan keluarga merujuk pada proporsi atau persentase dari total rumah tangga dalam suatu komunitas atau wilayah yang telah menerima bimbingan ata...persenTidakYaYaYaYa
197707.02.025
    • SDGs;
  1. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Gas;
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan GasSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKRumah tangga yang menggunakan gas/LPG sebagai bahan bakar utama untuk memasak adalah jumlah rumah tangga di Indonesia yang menggunakan bahan bakar gas alam/biogas/ LPG untuk keperluan memasak pada tah...persenIndikator SIPD: 000177 - Proporsi rumah tangga yang menggunakan gas/LPG sebagai bahan bakar utama untuk memasak terhadap total rumah tanggaYaYaYaYaYa
197807.05.080
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Sampah yang Terkelola;
Persentase Sampah yang TerkelolaSTATISTIKKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPsampah yang diproses sesuai dengan prinsip-prinsip pengurangan, penanganan, dan keberlanjutan, sehingga tidak mencemari lingkungan dan memberi manfaat bagi masyarakat serta ekonomi baik melalui pengur...persenProgram: 02.18-Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir. Kegiatan: 02.18.01-Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan Lokasi Prioritas: Nasional (tersebar) dengan penajaman pada: kab/kota berstatus TPA darurat; 10 wilayah metropolitan prioritas (mis. Kota Semarang; WM Surabaya); kab/kota pelapor SIPSN; kab/kota amanat Perpres 35/2018; serta lokasi dengan ekosistem pengolahan sampah/DAS prioritas. Contoh sebutan: Prov. Sulawesi Utara; Prov. Maluku; Prov. Jawa Barat; Kab. Nunukan & Kota Tarakan. Deskripsi: Produksi sampah diproyeksikan 82,2 juta ton/tahun (2045) dan kapasitas TPA nasional berpotensi penuh pada 2028. Tantangan utama: 93,2% rumah tangga belum memilah sampah; 63,7% timbulan berakhir di TPA; 47% TPA masih open dumping; tata kelola lemah (DLH di 399 kab/kota merangkap regulator–operator, BLUD persampahan sangat terbatas, alokasi APBD ~0,5–0,8%, retribusi terkumpul 40–45%, RI-SPAL hanya sedikit daerah). Reformasi persampahan menjadi “game changer” RPJPN 2025–2045 untuk menurunkan intensitas emisi GRK menuju NZE 2060 dan meningkatkan Indeks Ekonomi Hijau, dengan sasaran peningkatan IKPS Nasional melalui pemilahan di hulu, penguatan sistem informasi & regulasi, modernisasi infrastruktur layanan, serta perbaikan kelembagaan & pembiayaan.YaYaYaYaYa
197910.04.020
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase santri yang mendapatkan bantuan makanan bergizi;
Persentase santri yang mendapatkan bantuan makanan bergiziSTATISTIKBADAN GIZI NASIONALPersentase santri yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai standarpersenProgram: 04.12-Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi. Kegiatan: 04.12.01-Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Lokasi Prioritas: Jawa Barat Deskripsi: Program pemberian Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan selama 16 tahun pertama perkembangan anak, mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengembangan SDM berkualitas dengan sasaran peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (target 100%, 2029) YaYaYaYaYa
198008.01.030
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Sarana Prasarana Peribadatan yang Memenuhi Standar;
Persentase Sarana Prasarana Peribadatan yang Memenuhi StandarSTATISTIKKEMENTERIAN AGAMAIndikator "Persentase Sarana Prasarana Peribadatan yang memenuhi standar" mencerminkan proporsi Sarana Prasarana Peribadatan dan/atau tempat ibadah yang sesuai dengan standar tertentu. Standar ini dap...persenTidakYaYaYaYa
198110.04.021
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase satuan pelayanan pemenuhan gizi yang sesuai standar;
Persentase satuan pelayanan pemenuhan gizi yang sesuai standarSTATISTIKBADAN GIZI NASIONALPersentase satuan pelayanan pemenuhan gizi yang memenuhi standar berdasarkan regulasi dan pedoman yang berlakupersenYaYaYaYaYa
198206.01.036
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase satuan pendidikan dengan akreditasi minimal B;
Persentase satuan pendidikan dengan akreditasi minimal BSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHSistem penjaminan mutu mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mencapai bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP). Berdasarkan Peratur...persenYaYaYaYaYa
198306.01.038
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang diakreditasi sesuai SNP;
Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang diakreditasi sesuai SNPSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHSistem penjaminan mutu mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mencapai bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP). Berdasarkan Peratur...persenYaYaYaYaYa
198406.01.039
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif;
Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusifSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPerbandingan jumlah satuan pendidikan yang memenuhi SNP sapras dibagi dengan jumlah satuan pendidikan. Kriteria SNP tertuang dalam Permendikbudristek No 22 tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasar...persenProgram: 04.01-Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). Kegiatan: 04.01.02-Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas (PHTC) Lokasi Prioritas: Nasional (38 provinsi, 512 kabupaten/kota; seluruh kab/kota di Jawa Tengah); Provinsi/Kab/Kota: 38 kab/kota di Jawa Timur; Sulawesi Utara; Sumatera Selatan; Sumatera Barat (Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kab. Sijunjung); serta seluruh provinsi (penugasan lintas daerah). Deskripsi: Mutu pembelajaran perlu didorong lewat revitalisasi sarana–prasarana sekolah dan madrasah serta pembangunan satuan pendidikan baru di daerah padat murid. Data Pokok Pendidikan 2023 menunjukkan 25,67% ruang kelas dalam kondisi rusak sedang/berat—setara 501.641 ruang kelas sekolah dan 44.038 ruang kelas madrasah dari total 1.831.172—disertai mismatch kapasitas karena jumlah siswa melampaui daya tampung. Program menargetkan pemerataan akses pendidikan berkualitas melalui perbaikan/rehabilitasi ruang belajar, penambahan kapasitas, dan pemenuhan pembiayaan operasional agar proses belajar tidak terganggu dan standar layanan pendidikan meningkat merata.YaYaYaYaYa
198506.01.040
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar;
Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajarSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPerbandingan jumlah satuan pendidikan yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar dibagi dengan jumlah satuan pendidikan. Peningkatan kualitas lingkungan belajar sangat penti...persenYaYaYaYaYa
198606.01.041
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensial;
Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensialSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPerbandingan jumlah satuan pendidikan formal dan nonformal yang telah menerapkan kurikulum terkini dibagi dengan jumlah satuan pendidikan formal dan nonformalpersenYaYaYaYaYa
198708.01.031
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase satuan pendidikan formal pesantren yang memperoleh hasil asesmen minimal jayyid;
Persentase satuan pendidikan formal pesantren yang memperoleh hasil asesmen minimal jayyidSTATISTIKKEMENTERIAN AGAMAPendidikan pesantren formal mencakup Pendidikan Diniyah Formal (PDF) dan Satuan Pendidikan Mu’adaalah (SPM), sementara hasil asesmen minimal jayyid merujuk pada asesmen di pesantren dengan nilai minim...persenTidakYaYaYaYa
198806.01.042
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase satuan pendidikan formal yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran;
Persentase satuan pendidikan formal yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaranSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPerbandingan jumlah sekolah yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran dibagi dengan jumlah sekolah. Sekolah diasumsikan telah memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pe...persenYaYaYaYaYa
198906.01.043
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase satuan pendidikan menerapkan pendidikan inklusif yang meningkat mutu pembelajarannya;
Persentase satuan pendidikan menerapkan pendidikan inklusifSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHSatuan pendidikan yang menerapkan pendidikan inklusif adalah satuan pendidikan umum yang memberikan kesempatan pada semua peserta didik yang memiliki keterbatasan dan/atau bakat istimewa untuk mengiku...persenYaYaYaYaYa
199006.01.044
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase satuan pendidikan nonformal yang meningkat mutu pembelajarannya;
Persentase satuan pendidikan nonformal yang meningkat mutu pembelajarannyaSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPersentase dari satuan pendidikan nonformal yang memiliki mutu pembelajaran lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya berdasarkan hasil rapor pendidikan atau survei lingkungan belajar.persenYaYaYaYaYa
199108.01.032
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang dinilai dan dievaluasi mutunya;
Persentase satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang dinilai dan dievaluasi mutunyaSTATISTIKKEMENTERIAN AGAMAMenilai satuan pendidikan pesantren kepada Satuan Pendidikan Diniyah Formal dan Satuan Pendidikan Muadalah. Penilaian ini akan dilakukan diawal pembelajaran oleh Majelis Masyayikh. Indikator melihat p...persenTidakYaYaYaYa
199208.01.033
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapatkan pendampingan;
Persentase satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapatkan pendampinganSTATISTIKKEMENTERIAN AGAMAIndikator ini mengukur proporsi satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menerima program pendampingan dari Kementerian Agama dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, manajemen,...persenTidakYaYaYaYa
199306.01.045
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran;
Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaranSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPerbandingan jumlah satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran dibagi dengan jumlah satuan pendidikan yang mengikuti Asesmen Nasional. Satuan pe...persenYaYaYaYaYa
199406.01.046
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase satuan pendidikan yang memenuhi SNP (standar nasional pendidikan);
Persentase satuan pendidikan yang memenuhi SNP (standar nasional pendidikan)STATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHSNP (Standar Nasional Pendidikan) merupakan satuan pendidikan yang memenuhi kriteria minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Badan Akreditasi Nasional PAUD, Dasar dan Menengah yang bertu...persenYaYaYaYaYa
199506.01.0133
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase satuan pendidikan yang memenuhi SNP (standar nasional pendidikan);
Persentase Satuan Pendidikan Yang Memenuhi SNP (Standar Satuan Pendidikan) di Ibu Kota NusantaraSTATISTIKOTORITA IBUKOTA NUSANTARAPersentase pelayanan pendidikan yang memenuhi kriteria minimal sistem pendidikan yang wajib dipenuhi untuk menjamin mutu pendidikan di Ibu Kota NusantarapersenYaYaYaYaYa
199606.01.049
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: (a) literasi membaca; dan (b) numerasiSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHJumlah satuan pendidikan di provinsi X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di provinsi X. Asesmen Nasional adalah ukuran...persenIndikator Utama Pembangunan - 5b.Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: Indikator SIPD: 000017 - Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca dan NumerasiYaYaYaYaYa
199704.01.170
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Sediaan farmasi aman dan bermutu;
Persentase Sediaan farmasi aman dan bermutuSTATISTIKBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANProporsi sediaan farmasi yang disampling berdasarkan risiko yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan dibandingkan seluruh sediaan farmasi yang menjadi sampel. Rorenkeu: a. Sediaan Farmasi mencakup...persenYaYaYaYaYa
199806.01.050
    • SDGs;
  1. Persentase Sekolah dengan Akses Internet untuk Pengajaran;
Persentase Sekolah dengan Akses Internet untuk PengajaranSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHProporsi sekolah berdasarkan tingkat pendidikan (dasar, menengah dan menengah atas) dengan akses terhadap fasilitas atau layanan yang diberikan (a) listrik(b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) kom...persenIndikator SIPD: 000150 - Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).YaYaYaYaYa
199906.01.051
    • SDGs;
  1. Persentase Sekolah dengan Akses Komputer untuk Pengajaran;
Persentase Sekolah dengan Akses Komputer untuk PengajaranSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHProporsi sekolah berdasarkan tingkat pendidikan (dasar, menengah dan menengah atas) dengan akses terhadap fasilitas atau layanan yang diberikan (a) listrik(b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) kom...persenIndikator SIPD: 000150 - Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).YaYaYaYaYa
200006.01.052
    • SDGs;
  1. Persentase Sekolah dengan Akses terhadap Air Minum Layak;
Persentase Sekolah dengan Akses terhadap Air Minum LayakSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHProporsi sekolah berdasarkan tingkat pendidikan (dasar, menengah dan menengah atas) dengan akses terhadap fasilitas atau layanan yang diberikan (a) listrik(b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) kom...persenIndikator SIPD: 000150 - Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).YaYaYaYaYa
Showing 1,951-2,000 of 2,950 items.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
09.02.0101
    • DP 2024
  1. -
Nilai Pencadangan Paket Usaha Mikro dan Kecil dalam Perencanaan Pengadaan Barang/JasaNilai yang direncanakan untuk dibelanjakan oleh pemerintah dalam kegiatan pengadaan barang/jasa yang diperuntukkan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil.rupiahLEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHPrioritasSTATISTIK-Nasional, Tingkatan PemerintahanTAHUNANKeuangan
09.05.006
    • SDGs
  1. Nilai Pendanaan Kegiatan Kerja Sama Pembangunan Internasional
Nilai Pendanaan Kegiatan Kerja Sama Pembangunan InternasionalKonsep dan Definisi:Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) adalah kerja sama antara indonesia dan negara-negara sedang berkembang melalui mekanisme saling belajar, berbagi pengalaman terbaik serta alih...rupiahKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK21010013TerbukaPusatTAHUNANIndikator SIPD: 000337 - Jumlah indikasi pendanaan untuk pembangunan kapasitas dalam kerangka KSST IndonesiaPerencanaan Pembangunan Nasional
02.02.0025
    • RPJMN 2025-2029
  1. Kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB
Nilai Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di setiap provinsi pada tahun berlangsungTotal nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh sektor perdagangan besar dan eceran, serta reparasi mobil dan sepeda motor di suatu provinsi pada tahun tertentu. Sektor ini mencakup aktivitas penjualan...miliar rupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: ProvinsiTAHUNANPerdagangan
02.02.039
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai perdagangan komoditas digital
Nilai perdagangan komoditas digitalMerupakan nilai ekspor dari kelompok produk ICT yang terdiri atas peralatan komputer, alat komunikasi, konsumsi elektronik, komponen elektronik dan sebagainya, serta meliputi 94 produk dalam...miliar dolar amerika serikatKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPerdagangan
09.02.0102
    • DP 2024
  1. -
Nilai Perencanaan dan Realisasi Pengadaan Barang/JasaNilai yang direncanakan untuk dibelanjakan oleh pemerintah dan nilai realisasi pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan dibiayai melalui Anggaran...rupiahLEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHPrioritasSTATISTIK-Nasional, Tingkatan PemerintahanTAHUNANKeuangan
09.06.0033
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian
Nilai Perilaku dan Etika Petugas Layanan KepolisianNilai/skor untuk Menilai sikap, perilaku, dan etika petugas kepolisian dalam berinteraksi dengan masyarakat, termasuk keramahan, kesopanan, dan keadilan dalam bertindak.skorKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-Satuan Kerja Kewilayahan Kepolisian Negara Republik IndonesiaTAHUNANAparatur Negara
06.01.0305
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rata-rata Nilai PISA
Nilai PISA Indonesia (Literasi Membaca, Matematika, Sains)Skor hasil Programme for International Student Assessment (PISA) untuk tiga domain utama: membaca, matematika, dan sains.-KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-NasionalTIGA TAHUNANPendidikan
02.08.010
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai PMA berorientasi ekspor
Nilai PMA berorientasi eksporNilai investasi dari PMA dengan realisasi investasi proyek produksi yang memiliki realisasi ekspor. Investasi yang beriorientasi ekspor mendukung dalam rantai nilai global dalam Prioritas Nasional...triliun rupiahKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANInvestasi
02.08.011
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai PMA dan PMDN
Nilai PMA dan PMDNNilai investasi PMA dan PMDN (Rp.Trilliun) adalah nilai kegiatan penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri untuk melakukan kegiatan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. (Semakin tinggi...triliun rupiahKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANInvestasi
02.08.012
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai PMA dan PMDN Kawasan Ekonomi Khusus
Nilai PMA dan PMDN Kawasan Ekonomi KhususNilai PMA dan PMDN adalah nilai dari segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia....miliar rupiahKEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANPrioritasSTATISTIK-Provinsi; Kabupaten/Kota; KEK; Capaian Kumilatif PMA; Capaian Kumilatif PMDN; Capaian Total Investasi;TAHUNANProgram: 05.02-Pengembangan Aglomerasi Industri di KI/KEK Prioritas sebagai Pusat Pertumbuhan Baru. Kegiatan: 05.02.02-Pengembangan KEK Sei Mangkei Lokasi Prioritas: Kab. Batu Bara, Kab. Simalungun Untuk meningkatkan peran industri sebagai penggerak sekaligus sumber pertumbuhan baru dan memperkuat fondasi bagi percepatan program hilirisasi.Investasi
02.08.013
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai PMA dan PMDN Kawasan Pusat Pertumbuhan
Nilai PMA dan PMDN Kawasan Pusat PertumbuhanUntuk nilai realisasi investasi PMA dan PMDN di Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus mencakup nilai investasi BUPP dan Tenant sedangkan untuk nilai realisasi PMA dan PMDN di FTZ (termasuk...triliun rupiahKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANInvestasi
02.08.014
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai PMA dan PMDN Sektor Sekunder
Nilai PMA dan PMDN Sektor SekunderNIlai PMA dan PMDN sektor sekunder adalah nilai kegiatan penanaman modal baik asing maupun dalam negeri untuk melakukan kegiatan usaha sekunder yang berkaitan dengan kegiatan usaha industri dan...triliun rupiahKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANInvestasi
02.08.0007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai PMA dan PMDN Kawasan Ekonomi Khusus
Nilai PMA Kawasan Ekonomi KhususNilai realisasi investasi PMA (pelaku usaha kawasan dan tenant) yang berada di dalam KEKrupiah triliunKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANProgram: 05.02-Pengembangan Aglomerasi Industri di KI/KEK Prioritas sebagai Pusat Pertumbuhan Baru. Kegiatan: 05.02.02-Pengembangan KEK Sei Mangkei Lokasi Prioritas: Kab. Batu Bara, Kab. Simalungun Untuk meningkatkan peran industri sebagai penggerak sekaligus sumber pertumbuhan baru dan memperkuat fondasi bagi percepatan program hilirisasi.Investasi
02.08.015
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai PMDN berorientasi ekspor
Nilai PMDN berorientasi eksporNilai investasi dari PMDN dengan realisasi investasi proyek produksi yang memiliki realisasi ekspor. Investasi yang beriorientasi ekspor mendukung dalam rantai nilai global dalam Prioritas Nasional...triliun rupiahKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANInvestasi
02.08.0008
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai PMA dan PMDN Kawasan Ekonomi Khusus
Nilai PMDN Kawasan Ekonomi KhususNilai realisasi investasi PMDN (pelaku usaha kawasan dan tenan) yang berada di dalam KEKrupiah triliunKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANProgram: 05.02-Pengembangan Aglomerasi Industri di KI/KEK Prioritas sebagai Pusat Pertumbuhan Baru. Kegiatan: 05.02.02-Pengembangan KEK Sei Mangkei Lokasi Prioritas: Kab. Batu Bara, Kab. Simalungun Untuk meningkatkan peran industri sebagai penggerak sekaligus sumber pertumbuhan baru dan memperkuat fondasi bagi percepatan program hilirisasi.Investasi
07.03.019
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai PNBP dari hasil pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan
Nilai PNBP dari hasil pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutanIndikator Nilai PNBP dari hasil pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan mengukur jumlah pendapatan yang diperoleh negara dari pemanfaatan sumber daya hayati secara legal dan berkelanjutan,...rupiahKEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANKehutanan
07.03.020
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan KSA, KPA dan TB
Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan KSA, KPA dan TBPenerimaan negara bukan pajak yang diperoleh dari adanya pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam di kawasan konservasimiliar rupiahKEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANKehutanan
07.03.021
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai PNBP Fungsional Kehutanan
Nilai PNBP Fungsional KehutananPNBP Fungsional adalah PNBP yang tarifnya diatur oleh Peraturan Pemerintah dan dapat dipergunakan setelah mendapat izin/persetujuan Menteri Keuangan yang merupakan penerimaan yang berasal dari hasil...rupiahKEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANKehutanan
07.04.0018
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai efektivitas pengelolaan biota perairan langka, terancam punah, dilindungi, dan/atau Appendix CITES
Nilai Proses/Implementasi Efektivitas Pengelolaan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi, dan/atau Appendix CITESTahapan pelaksanaan rencana pengelolaan, termasuk kegiatan konservasi, patroli, dan penegakan hukumskorKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKelautan
03.02.003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi
Nilai Rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan TransmigrasiIndikator rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi merupakan indikator untuk mengukur tingkat perkembangan 45 kawasan transmigrasi prioritas dalam upaya mencapai sasaran pembangunan...IndeksKEMENTERIAN TRANSMIGRASIPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANData Bidang Ekonomi, Sosial, Lingkungan, Sarana dan Prasarana, Kelembagaan di Daerah dari Dinas dan OPDTransmigrasi
02.08.0009
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai PMA dan PMDN Kawasan Ekonomi Khusus
Nilai Realisasi Investasi Kawasan Ekonomi Khusus Di KPBPB BatamAkumulasi realisasi investasi modal dalam negeri dan modal luar negeri Kawasan ekonomi khusus di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batamrupiah triliunBADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM)PrioritasSTATISTIK23010064TerbukaKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BatamTRIWULANANProgram: 05.02-Pengembangan Aglomerasi Industri di KI/KEK Prioritas sebagai Pusat Pertumbuhan Baru. Kegiatan: 05.02.02-Pengembangan KEK Sei Mangkei Lokasi Prioritas: Kab. Batu Bara, Kab. Simalungun Untuk meningkatkan peran industri sebagai penggerak sekaligus sumber pertumbuhan baru dan memperkuat fondasi bagi percepatan program hilirisasi.Investasi
02.08.017
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi
Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang HilirisasiNilai realisasi pada Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan realisasi kegiatan usaha industri yang menghasilkan produk hilirisasi dari 28 komoditas hilrisasitriliun rupiahKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANInvestasi
09.02.0103
    • DP 2024
  1. -
Nilai Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/JasaNilai realisasi pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan ditujukan...rupiahLEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHPrioritasSTATISTIK-Nasional, Tingkatan PemerintahanTAHUNANKeuangan
02.08.018
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Bauksit
Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi BauksitNilai realisasi pada Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan realisasi kegiatan usaha industri yang menghasilkan produk hilirisasi dari komoditas Bauksit.juta rupiahKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANInvestasi
02.08.019
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Garam
Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi GaramNilai realisasi pada Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan realisasi kegiatan usaha industri yang menghasilkan produk hilirisasi komoditas Garam.juta rupiahKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNAN"Program: 02.22-Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru. Kegiatan: 02.22.04-Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut Lokasi Prioritas: Provinsi Nusa Tenggara Barat; Provinsi NTT; Jawa Barat; Jawa Tengah; Jawa Timur (termasuk Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Pasuruan, Kab. Tuban, Kab. Lamongan); Sulawesi Selatan (termasuk Kab. Takalar, Kab. Jeneponto, Kab. Pangkajene Kepulauan); Gorontalo; Bali; D.I. Yogyakarta; Sulawesi Tengah; Aceh; dan Kalimantan Timur. Deskripsi: Konsumsi garam nasional terus meningkat (mencapai 4,5 juta ton pada 2022), namun tidak diimbangi dengan produksi nasional (2,9 juta ton pada 2022). Hal ini menyebabkan pemenuhan konsumsi garam nasional masih dilakukan melalui impor, meskipun Indonesia memiliki garis pantai 108.000 km. Padahal, Perpres Nomor 126 Tahun 2022 mengamanatkan agar kebutuhan garam nasional dipenuhi oleh produksi dalam negeri paling lambat tahun 2024 (dengan pengecualian). Oleh karena itu, program ini bertujuan mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri garam dan produk olahan hasil laut. Hal ini memerlukan investasi pada industri hilirisasi garam, terutama (i) soda kaustik, (ii) sodium karbonat (soda ash), (iii) sodium sulfat, serta vacuum salt untuk sektor kesehatan."Investasi
02.08.020
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Gas Bumi
Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Gas BumiNilai realisasi pada Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan realisasi kegiatan usaha industri yang menghasilkan produk hilirisasi komoditas Gas Bumi.juta rupiahKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANInvestasi
02.08.021
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Ikan Tuna Cakalang Tongkol (TCT)
Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Ikan Tuna Cakalang Tongkol (TCT)Nilai realisasi pada Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan realisasi kegiatan usaha industri yang menghasilkan produk hilirisasi komoditas Ikan Tuna Cakalang Tongkol (TCT).juta rupiahKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANInvestasi
02.08.022
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Industri Logam Dasar Besi dan Baja
Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Industri Logam Dasar Besi dan BajaNilai realisasi pada Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan realisasi kegiatan usaha industri yang menghasilkan produk hilirisasi komoditas Besi dan Baja.juta rupiahKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.18-Penguatan Industri Logam Dasar, Besi dan Baja Lokasi Prioritas: Sulawesi Tengah Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambahInvestasi
02.08.023
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Kelapa
Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi KelapaNilai realisasi pada Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan realisasi kegiatan usaha industri yang menghasilkan produk hilirisasi komoditas Kelapa.juta rupiahKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.06-Pengembangan Hilirisasi Kelapa Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi; 30 Provinsi; Provinsi Sulawesi Utara; Sulawesi Tengah; Provinsi Jawa Timur; Provinsi Kalimantan Selatan; Provinsi Riau (Kab. Indragiri Hilir); Provinsi Aceh (Kab. Simeulue, Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Barat, Kab. Aceh Besar, Kab. Pidie, Kab. Bireuen, Kab. Aceh Utara); klaster kabupaten di Bengkulu (Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Rejang Lebong, Kab. Kaur, Kab. Lebong, Kab. Kepahiang, Kab. Bengkulu Tengah); Kabupaten Kebumen; klaster kabupaten di Maluku Utara (Kab. Halmahera Barat, Kab. Halmahera Utara, Kab. Halmahera Selatan, Kab. Kepulauan Sula); klaster kabupaten di Kalimantan Timur (Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Barat); Kab. Bintan; klaster kabupaten/kota di Sumatera Barat (Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kota Pariaman); Kab. Tabanan; klaster kabupaten di Sulawesi Barat (Kab. Majene, Kab. Mamuju, Kab. Polewali Mandar, Kab. Mamasa); dan Kab. Tasikmalaya. Deskripsi: Rangkuman program ini bertujuan untuk melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri pengolahan berbasis kelapa, serta mendukung pengembangan kawasan perkebunan. Fokus utamanya adalah untuk meningkatkan produktivitas, produksi, dan utilisasi industri kelapa. Keseluruhan upaya ini diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri kelapa secara nasional.Investasi
02.08.024
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Kelapa Sawit
Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Kelapa SawitNilai realisasi pada Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan realisasi kegiatan usaha industri yang menghasilkan produk hilirisasi komoditas Kelapa Sawit.juta rupiahKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANInvestasi
02.08.025
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Minyak Bumi
Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Minyak BumiNilai realisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan realisasi kegiatan usaha industri yang menghasilkan produk hilirisasi komoditas Minyak Bumi.juta rupiahKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANInvestasi
02.08.026
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Nikel
Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi NikelNilai realisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan realisasi kegiatan usaha industri yang menghasilkan produk hilirisasi komoditas Nikel.juta rupiahKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.01-Pengembangan Hilirisasi Nikel Lokasi Prioritas: Sulawesi Tengah Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambahInvestasi
02.08.027
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Pasir Silika
Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Pasir SilikaNilai realisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan realisasi kegiatan usaha industri yang menghasilkan produk hilirisasi komoditas Pasir Silika.juta rupiahKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANInvestasi
02.08.028
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Rumput Laut
Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Rumput LautNilai realisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan realisasi kegiatan usaha industri yang menghasilkan produk hilirisasi komoditas Rumput Laut.juta rupiahKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.07-Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut Lokasi Prioritas: Jawa Tengah; Sulawesi Utara; Kabupaten Nunukan; Papua Barat Daya; Kab. Takalar; Kab. Pangkajene Kepulauan; Sulawesi Tengah; Jawa Timur; Sulawesi Tenggara (Kab. Konawe Selatan); Nusa Tenggara Timur; Kabupaten Gorontalo Utara. Deskripsi: Program menargetkan penguatan rantai nilai rumput laut untuk membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru di pesisir melalui hilirisasi dan industrialisasi (karagenan, biostimulant, pakan ternak, tepung/agar-agar, nutraceutical), penguatan kelembagaan dan pembiayaan, serta peningkatan kualitas bahan baku dan budidaya ramah lingkungan. Latar belakangnya: produksi rumput laut kering turun (11 juta ton pada 2016 menjadi 9,05 juta ton pada 2021; CAGR -3,7%), sementara ekspor naik hingga USD 388,12 juta (2022; CAGR 20,01%). Dengan potensi hilirisasi ~USD 11,8 miliar dan kekuatan pada jenis Eucheuma serta Gracilaria, program diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing industri, penciptaan kerja di wilayah pesisir, dan dukungan pada blue carbon trade.Investasi
02.08.029
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Tembaga
Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi TembagaNilai realisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan realisasi kegiatan usaha industri yang menghasilkan produk hilirisasi komoditas Tembaga.juta rupiahKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANInvestasi
02.08.030
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Tilapia
Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi TilapiaNilai realisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan realisasi kegiatan usaha industri yang menghasilkan produk hilirisasi komoditas Tilapia.juta rupiahKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANInvestasi
02.08.031
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Timah
Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi TimahNilai realisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan realisasi kegiatan usaha industri yang menghasilkan produk hilirisasi komoditas Timah.juta rupiahKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANInvestasi
02.08.032
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Udang
Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi UdangNilai realisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan realisasi kegiatan usaha industri yang menghasilkan produk hilirisasi komoditas Udang.juta rupiahKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANInvestasi
09.06.0105
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Nilai SAKIP 2023-2025Evaluasi AKIP adalah proses penilaian terhadap penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di suatu instansi pemerintah. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur tingkat...KategoriKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIPrioritasSTATISTIK-Nilai NasionalTAHUNANAparatur Negara
09.05.0034
    • Renstra LKPP 2025-2029
  1. -
Nilai serta Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi LKPPAngka dan kategori yang dihasilkan berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Nasional Reformasi Birokrasi-KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIPrioritasSTATISTIK-Tingkat PemerintahanTAHUNANPerencanaan Pembangunan Nasional
09.02.0015
    • RPJMN 2025-2029
  1. PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
Nilai Tambah Bruto Sektor Penyediaan AkomodasiTotal nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh usaha pada subsektor penyediaan akomodasi , didapatkan dari total nilai output dikurangi biaya input antara yang digunakan.?miliar rupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: ProvinsiTAHUNANProgram: 03.05-Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan. Kegiatan: 03.05.08-Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba Lokasi Prioritas: Kab. Toba, Kab. Simalungun, Kota Medan, Kota Langkat, Kota GunungsitoliKeuangan
09.02.0016
    • RPJMN 2025-2029
  1. PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
Nilai Tambah Bruto Sektor Penyediaan Jasa Makan dan MinumTotal nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh usaha pada subsektor penyediaan jasa makan dan minum, didapatkan dari total nilai output dikurangi biaya input antara yang digunakan.?miliar rupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: ProvinsiTAHUNANProgram: 03.05-Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan. Kegiatan: 03.05.08-Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba Lokasi Prioritas: Kab. Toba, Kab. Simalungun, Kota Medan, Kota Langkat, Kota GunungsitoliKeuangan
02.10.0003
    • SDGs
  1. Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah sektor industri
Nilai Tambah Industri Kecil (NTIK)Selisih antara nilai output (barang dan jasa akhir) yang dihasilkan oleh industri kecil dengan input antara (biaya bahan baku dan input lainnya)-BADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000212 - Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah sektor industri.Usaha Kecil Dan Menengah
02.01.0024
    • SDGs
  1. Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri pengolahan
Nilai Tambah Industri Manufaktur (NTIM)Total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh usaha pada subsektor industri pengolahan (manufaktur), didapatkan dari total nilai output dikurangi biaya input antara yang digunakan.?miliar rupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000214 - Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industriIndustri
02.01.0025
    • RPJMN 2025-2029
  1. Pertumbuhan PDB Industri Mesin dan Perlengkapan
Nilai tambah Industri Mesin dan Perlengkapan pada tahun berlangsungTotal nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh usaha pada subsektor industri mesin dan perlengkapan, didapatkan dari total nilai output dikurangi biaya input antara yang digunakan.?miliar rupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndustri
02.01.0026
    • RPJMN 2025-2029
  1. Pertumbuhan PDB Industri Mesin dan Perlengkapan
nilai tambah Industri Mesin dan Perlengkapan pada tahun sebelumnyaTotal nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh usaha pada subsektor industri mesin dan perlengkapan , didapatkan dari total nilai output dikurangi biaya input antara yang digunakan dalam...miliar rupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndustri
02.03.0034
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan
Nilai Tambah Pertanian (JNT)Total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh usaha pada lapangan usaha pertanian, didapatkan dari total nilai output dikurangi biaya input antara dalam periode satu tahunrupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000093 - Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/kehutananPertanian
02.03.034
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan
Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutananNilai tambah pertanian per tenaga kerja memberikan gambaran tentang produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian. Makin besar pendapatan atau penghasilan tenaga kerja/petani maka semakin besar...persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000093 - Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/kehutananPertanian
02.01.0027
    • SDGs
  1. Persentase Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur (NTSIM)Total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh usaha pada lapangan usaha industri pengolahan (manufaktur), didapatkan dari total nilai output dikurangi biaya input antara yang digunakan pada...miliar rupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000209 - Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapitaIndustri
02.01.0028
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan
Nilai Tambah Sektor Industri Pengolahan per tahunTotal nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh usaha pada lapangan usaha industri manufaktur, didapatkan dari total nilai output dikurangi biaya input antara dalam periode satu tahunmiliar rupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000210 - Laju pertumbuhan PDB Industri ManufakturIndustri
Showing 1,951-2,000 of 3,346 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
16300209.03.0006
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN)
Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN) Pilar MasyarakatPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALBiro PerencanaanIndeks TDN Pilar Masyarakat merupakan suatu ukuran yang menggambarkan kesiapan dan daya saing masyarakat dalam ekosistem digital mencakup kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan tuntutan...nilai (0-100)-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANInformasiTERSEDIA
16300309.03.0007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN)
Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN) Pilar PemerintahPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALBiro PerencanaanIndeks TDN Pilar Pemerintah merupakan indeks yang mengukur sejauh mana pemerintah memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan...nilai (0-100)-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANInformasiTERSEDIA
16300407.03.002
    • SDGs
  1. Indeks tutupan hijau pegunungan
Indeks tutupan hijau pegununganPrioritasSTATISTIKIndikator31010020Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya AirKEMENTERIAN KEHUTANANDirektorat.....Indeks Tutup Hijau Pegunungan (Mountain Green Cover Index/MGCI) dimaksudkan untuk mengukur perubahan vegetasi hijau di area pegunungan, yaitu: kelas tutupan lahan hutan, lahan pertanian, padang...IndeksTerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Tingkat Kekritisan LahanTAHUNANKehutananTERSEDIA
16300507.01.0013
    • PermenESDM 14/2022
  1. -
Index Harga Batubara (PLT)PrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDirektorat Jenderal Mineral dan BatubaraIndeks harga batubara yang digunakan sebagai acuan biaya bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), yang mencerminkan perubahan harga batubara untuk kebutuhan pembangkitan listrik dalam suatu...Rp/Ton-NasionalTAHUNANPertambanganTERSEDIA
16300602.01.0094
    • PP 2/2017
  1. -
Indikasi geografisPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN HUKUMDirektorat Jenderal Kekayaan IntelektualHak kekayaan intelektual berupa daftar indikasi geografis terkait industridaftar-NasionalTAHUNANIndustriTERSEDIA
16300702.03.006
    • SDGs
  1. Indikator anomali harga pangan
Indikator anomali harga panganPrioritasSTATISTIKIndikatorBADAN PUSAT STATISTIKDIREKTORAT STATISTIK HARGAIndikator anomali harga pangan (IAHP) mengidentifikasi harga-harga pangan di pasar yang secara abnormal tinggi. IAHP ini memperlihatkan tingkat pertumbuhan gabungan tertimbang dari harga-harga...--Nasional dan Ibukota ProvinsiTAHUNANPerdaganganTERSEDIA
16300809.05.002
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indonesia Blue Economy Index (IBEI)
Indonesia Blue Economy Index (IBEI)PrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALDirektorat Kelautan dan PerikananIndeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI - Indonesia Blue Economy Index) terdiri dari tiga pilar yang mewakili komponen utama pembangunan berkelanjutan. Pertama, Pilar Ekonomi mencerminkan kontribusi...--Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPerencanaan Pembangunan NasionalTERSEDIA
16300909.05.0006
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indonesia Blue Economy Index (IBEI)
Indonesia Blue Economy Index (IBEI) Pilar EkonomiPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALDirektorat Kelautan dan PerikananPilar Ekonomi mengukur kontribusi sektor kelautan terhadap perekonomian regional melalui subpilar seperti perikanan tangkap dan budidaya, akivitas perdagangan dan transportasi maritim, industri...--Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPerencanaan Pembangunan NasionalTERSEDIA
16301009.05.0007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indonesia Blue Economy Index (IBEI)
Indonesia Blue Economy Index (IBEI) Pilar LingkunganPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALDirektorat Kelautan dan PerikananPilar Lingkungan mengukur kualitas ekosistem pesisir dan laut, upaya mitigasi dampak lingkungan, serta pemanfaatan energi terbarukan.--Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPerencanaan Pembangunan NasionalTERSEDIA
16301109.05.0008
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indonesia Blue Economy Index (IBEI)
Indonesia Blue Economy Index (IBEI) Pilar SosialPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALDirektorat Kelautan dan PerikananPilar Sosial berfokus pada dimensi inklusivitas dengan mengukur sejauh mana sektor kelautan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang tercermin dalam subpilar kesejahteraan, akses kesehatan,...--Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPerencanaan Pembangunan NasionalTERSEDIA
Showing 391-400 of 4,145 items.