Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
190103.06.017
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase penyelesaian kasus pertanahanan;
Persentase penyelesaian kasus pertanahananSTATISTIKKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALKasus dinyatakan selesai ditangani sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ATR/BPN No. 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Penanganan Kasus dinya...persenYaYaYaYaYa
190210.04.016
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase penyempurnaan standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang mendukung percepatan keanggotaan Indonesia ke OECD (2025- 2029);
Persentase penyempurnaan standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang mendukung percepatan keanggotaan Indonesia ke OECD (2025- 2029)STATISTIKKEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANPerbandingan antara standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang telah disempurnakan oleh Pemri berdasarkan rekomendasi Komite OECD terkait dengan Total standar, kebijakan, dan peraturan...persenTidakYaYaYaYa
190304.01.139
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase perempuan dengan DNA HPV positif yang dilakukan tindak lanjut dengan IVA/Kolposkopi/PAPs sesuai protokol;
Persentase perempuan dengan DNA HPV positif yang dilakukan tindak lanjut dengan IVA/Kolposkopi/PAPs sesuai protokolSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANPersentase perempuan usia 30-69 tahun dengan hasil pemeriksaan DNA HPV positif yang dilakukan tindak lanjut dengan IVA/Kolposkopi /PAPs sesuai protokolpersenYaYaYaYaYa
190404.01.140
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase perempuan dengan lesi pra kanker leher rahim yang mendapatkan pengobatan sesuai dengan protokol;
Persentase perempuan dengan lesi pra kanker leher rahim yang mendapatkan pengobatan sesuai dengan protokolSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANJumlah perempuan dengan lesi pra kanker leher rahim berdasarkan hasil skrining, mendapatkan tatalaksana sesuai protokol dibagi dengan jumlah perempuan yang ditemukan dengan lesi pra kanker leher rahimpersenYaYaYaYaYa
190504.03.025
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Persentase Perempuan Dewasa dan Anak Perempuan Berumur 15—64 Tahun yang Mengalami Kekerasan Seksual oleh Orang Lain Selain Pasangan;
Persentase Perempuan Dewasa dan Anak Perempuan Berumur 15—64 Tahun yang Mengalami Kekerasan Seksual oleh Orang Lain Selain PasanganSTATISTIKKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKPerbandingan antara Jumlah perempuan berusia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan seksual oleh selain pasangan dalam periode 12 bulan terakhir dengan perempuan berusia 15-64 tahun. Kekerasan seksual...persenIndikator SIPD: 000156 - Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.TidakTidakYaTidakTidak
190604.03.026
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Perempuan di Jabatan Tinggi Pratama dan Madya;
Persentase Perempuan di Jabatan Tinggi Pratama dan MadyaSTATISTIKBADAN KEPEGAWAIAN NEGARAPersentase perempuan yang menduduki jabatan struktural eselon I (jabatan pimpinan tinggi/JPT madya)persenYaYaYaYaYa
190704.03.028
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase perempuan korban kekerasan (termasuk TPPO) yang mendapat layanan komprehensif;
Persentase perempuan korban kekerasan (termasuk TPPO) yang mendapat layanan komprehensifSTATISTIKKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK1. Persentase: Ukuran yang dinyatakan dalam bentuk persen (%) yang menggambarkan proporsi perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menerima layanan komprehensif dari...persenIndikator SIPD: 000664 - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan KomprehensifYaYaYaYaYa
190804.01.141
    • SDGs;
  1. Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15—49 Proses Kelahiran Anaknya Dilakukan di Fasilitas Kesehatan dan Ditolong oleh Tenaga Kesehatan;
Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15—49 Proses Kelahiran Anaknya Dilakukan di Fasilitas Kesehatan dan Ditolong oleh Tenaga KesehatanSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIK1.Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih adalah:perbandingan antara banyaknya perempuan pernah kawin umur 15-49 tah...persenIndikator SIPD: 000103 - Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga (b) di fasilitas kesehatan. 000464 - Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinanYaYaYaYaYa
190904.03.029
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Persentase Perempuan yang Berada di Posisi Manajerial;
Persentase Perempuan yang Berada di Posisi ManajerialSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKPekerja penyandang disabilitas adalah penduduk penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dan mengalami satu atau lebih hambatan diantaranya: gangguan dalam penglihatan, pendengaran,...persenIndikator SIPD: 000160 - Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.YaYaYaYaYa
191004.03.030
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase perempuan yang tidak setuju atas sikap pemukulan;
Persentase perempuan yang tidak setuju atas sikap pemukulanSTATISTIKKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKPerbandingan antara persepsi perempuan yang tidak setuju pada sikap pemukulan suami karena beberapa perilaku istri dengan jumlah perempuan berusia 15-64 tahun. Perilaku istri yang tercakup dalam SPHP...persenYaYaYaYaYa
191101.01.015
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Perjanjian Imbal Dagang Kandungan Lokal dan Ofset (IDKLO) yang Terlaksana dalam Pengadaan Alpalhankam Luar Negeri;
Persentase Perjanjian Imbal Dagang Kandungan Lokal dan Ofset (IDKLO) yang Terlaksana dalam Pengadaan Alpalhankam Luar NegeriSTATISTIKKEMENTERIAN PERTAHANANIndikator ini mengukur persentase perjanjian yang mencakup: 1. Imbal Dagang: Kegiatan perdagangan timbal balik antara Indonesia dan pihak luar negeri yang diukur berdasarkan nilai transaksi kontrak pe...persenYaYaYaYaYa
191205.01.0065
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Penegakan Hukum;
Persentase Perkara Konstitusi yang DiputusSTATISTIKMAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIAPerbandingan antara jumlah perkara konstitusi yang telah diselesaikan melalui putusan Mahkamah Konstitusi terhadap jumlah seluruh perkara konstitusi yang termasuk dalam beban penanganan pada periode y...persenYaYaYaYaYa
191308.01.024
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase peserta didik madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: (a) literasi membaca; dan (b) numerasiSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHAsesmen Kompetensi adalah asesmen peserta didik secara nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pada tahun 2019 dan 2020, Asesmen Kompetensi yang diselenggarakan d...persenYaYaYaYaYa
191406.01.035
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. -
Persentase peserta didik satuan pendidikan formal dan nonformal yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: (a) literasi membaca; dan (b) numerasiSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPersentase anak-anak dan remaja pada: (a) kelas 5 SD, (b) kelas 8 SMP, (c) kelas 11 SMA yang mencapai standar kemampuan minimum dalam (i) membaca, (ii) matematika. Standar kemampuan minimum diperoleh...persenIndikator SIPD: 000140 - Proporsi anak-anak dan remaja di: (a) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.YaYaYaYaYa
191508.01.025
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyelesaikan pendidikan setara formal;
Persentase peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyelesaikan pendidikan setara formalSTATISTIKKEMENTERIAN AGAMAJumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyelesaikan pendidikan setara formal dibagi dengan jumlah peserta didik yang mengiku...persenTidakYaYaYaYa
191603.07.025
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)STATISTIKBADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONALPersentase peserta KB aktif (PA) MKJP adalah persentase PUS yang sedang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang terhadap seluruh PUS yang sedang menggunakan metode kontrasepsi modern. Pasangan U...persenYaYaYaYaYa
191706.02.021
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Persentase cakupan kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional;
Persentase peserta PBPU yang terdaftar dan aktif sebagai peserta Jaminan Sosial KetenagakerjaanSTATISTIKKEMENTERIAN KETENAGAKERJAANPerbandingan jumlah peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan segmen Pekerja Bukan Penerima Upah dengan jumlah peserta di BPJS Ketenagakerjaan.persenYaYaYaYaYa
191806.02.038
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
Persentase Peserta Program JKK dan JKMSTATISTIKKEMENTERIAN KETENAGAKERJAANPerbandingan jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) dengan total peserta terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.persenIndikator Utama Pembangunan - 9.Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%) Indikator SIPD: 000022 - Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 000078 - Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 000896 - Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga KerjaYaYaYaYaYa
191906.02.022
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase cakupan kepesertaan Pekerja Penerima Upah (PPU) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional;
Persentase peserta program JKK dan JKM di BPJS Ketenagakerjaan segmen Pekerja Penerima Upah (PPU)STATISTIKKEMENTERIAN KETENAGAKERJAANPerbandingan jumlah Peserta PPU program JKK dan JKM aktif dengan total peserta terdaftar di BPJS KetenagakerjaanpersenYaYaYaYaYa
192003.06.018
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase petani/nelayan penerima Reforma Agraria;
Persentase petani/nelayan penerima Reforma AgrariaSTATISTIKKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALPenghitungan jumlah rumah tangga petani/nelayan penerima Redistribusi Tanah dan Akses Reforma Agraria dan dinyatakan dalam persentasepersenYaYaYaYaYa
192110.04.017
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase petugas penjamah makanan yang mendapatkan pelatihan;
Persentase petugas penjamah makanan yang mendapatkan pelatihanSTATISTIKBADAN GIZI NASIONALpetugas penjamah makanan yang mendapatkan pelatihan sesuai standarpersenYaYaYaYaYa
192204.01.144
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah;
Persentase pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/WabahSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANPintu masuk negara (pelabuhan/ bandar udara/PLBN) maupun pelabuhan/ bandara domestik yang melakukan pemeriksan terhadap alat angkut, orang, barang, dan lingkungan dalam rangka deteksi dan respon terha...persenYaYaYaYaYa
192304.01.145
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase pintu masuk yang memiliki kapasitas dalam penanggulangan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah;
Persentase pintu masuk yang memiliki kapasitas dalam penanggulangan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/WabahSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANIndikator ini mengukur persentase pintu masuk negara (seperti bandara, pelabuhan laut, dan pos lintas batas darat) yang memiliki kapasitas inti untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons penyakit menul...persenYaYaYaYaYa
192407.05.087
    • SDGs;
  1. Rasio Potensi Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
Persentase potensi penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)STATISTIKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALGas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Penurunan emisi GRK dihasilkan dari...persenIndikator SIPD: 000272 - Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)YaYaYaYaYa
192504.01.0156
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Prevalensi Tengkes/ Stunting pada Balita;
Persentase prevalensi stunting balita (Tinggi Badan menurut Umur)STATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANDefinisi : Persentase balita (anak usia 0–59 bulan) yang memiliki panjang/tinggi badan menurut umur (TB/U) di bawah -2 standar deviasi (SD) dari median standar pertumbuhan WHO Rumus : Jumlah balita (...persenIndikator Utama Pembangunan - 2b.Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) Indikator SIPD: 000011 - Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita 000817 - Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)YaYaYaYaYa
192610.04.018
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Produk ber-SNI;
Persentase Produk ber-SNISTATISTIKBADAN STANDARDISASI NASIONALPerbandingan antara jumlah jenis produk ber-SNI dengan jumlah jenis produk Indonesia yang dihasilkan.persenYaYaYaYaYa
192710.04.019
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Produk Ekspor Indonesia yang ber-SNI;
Persentase Produk Ekspor Indonesia yang ber-SNISTATISTIKBADAN STANDARDISASI NASIONALPerbandingan antara jumlah jenis produk ber-SNI yang diekspor dengan jumlah jenis produk ber-SNI.persenYaYaYaYaYa
192803.03.041
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Produksi Kendaraan Listrik Roda Empat terhadap Total Produksi Kendaraan Roda Empat;
Persentase Produksi Kendaraan Listrik Roda Empat terhadap Total Produksi Kendaraan Roda EmpatSTATISTIKKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPersentase Jumlah Produksi Kendaraan Listrik menunjukkan bahwa industri semakin banyak memproduksi KBLBB. Hal ini mengindikasikan capaian pembangunan ekosistem industri kendaraan listrik.persenYaYaYaYaYa
192908.01.026
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase provinsi yang memiliki indeks pemerataan guru madrasah dengan kategori baik;
Persentase provinsi yang memiliki indeks pemerataan guru madrasah dengan kategori baikSTATISTIKKEMENTERIAN AGAMAPersentase provinsi yang memiliki indeks pemerataan guru madrasah dengan kategori baik adalah banyaknya propinsi yang memenuhi indeks pemerataan guru pada madrasah dengan kategori baik dibanding denga...persen"Program: 04.04-Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas. Kegiatan: 04.04.02-Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, in-service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia; Provinsi Kalimantan Utara; Provinsi Papua; Provinsi Kalimantan Timur; 96 Desa di Sulawesi Tenggara; dan Provinsi Jawa Barat. Deskripsi: Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan menjadi prasyarat utama untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Saat ini, Indonesia masih menghadapi masalah kekurangan guru berkualitas (angka kecukupan guru SD-SMK rendah, 0,6-0,7), distribusi guru yang belum merata (terutama SMP-SMK) yang menyebabkan disparitas mutu, dan 60 ribu guru pensiun setiap tahunnya. Upaya pemenuhan kebutuhan guru dalam 3 tahun terakhir dinilai kurang optimal karena formasi yang diusulkan Pemda tidak sepenuhnya sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, dibutuhkan restrukturisasi kewenangan atau reformasi menyeluruh dalam pengelolaan guru (meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan, penempatan, mobilitas, pembinaan karier, perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja). Hal ini bertujuan untuk memastikan kemudahan mobilitas guru antardaerah, memenuhi kebutuhan guru (termasuk penggantian guru pensiun), dan mengatasi persoalan ketidakmerataan distribusi serta disparitas mutu, sekaligus memperbaiki koordinasi pemerintah pusat dan daerah."TidakYaYaYaYa
193008.01.027
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase provinsi yang memperoleh nilai kerukunan umat beragama dengan kategori sangat tinggi;
Persentase provinsi yang memperoleh nilai kerukunan umat beragama dengan kategori sangat tinggiSTATISTIKKEMENTERIAN AGAMAMerupakan persentase provinsi yang memiliki tingkat kerukunan umat beragama yang masuk dalam kategori rukun sangat tinggi, yaitu provinsi yang memiliki nilai IKUB pada range 80-100)persenTidakYaYaYaYa
193103.07.026
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang terjangkau;
Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang terjangkauSTATISTIKBADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONALPersentase Satyagatra yang menyediakan pelayanan konsultasi dan konseling bagi keluarga serta dilaporkan melalui R/1/PPKS pada SIGA minimal 12 (dua belas) kali selama periode 1 (satu) tahun.persenYaYaYaYaYa
193204.01.149
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap);
Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)STATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANProporsi Puskesmas yang memiliki 1. 90% dari 40 jenis obat esensial; dan 2. 7 jenis vaksin IRL sesuai kebutuhan dibandingkan jumlah seluruh puskesmaspersenIndikator SIPD: 000821 - Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)YaYaYaYaYa
193304.01.148
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Puskesmas dengan Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar;
Persentase Puskesmas dengan SDM Kesehatan Sesuai StandarSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANPersentase Puskesmas teregistrasi dan laik operasional yang memenuhi standar minimal jenis dan jumlah SDMK berdasarkan lingkup pelayanan fasyankes (rawat inap dan non-rawat inap) dan klasifikasi wilay...persenIndikator SIPD: 000774 - Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar. 000825 - Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standarYaYaYaYaYa
193404.01.150
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Puskesmas mampu Pelayanan Keluarga Berencana (KB) metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
Persentase Puskesmas mampu Pelayanan Keluarga Berencana (KB) metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)STATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANPersentase Puskesmas yang mampu melaksanakan Pelayanan KB Metode Jangka Panjang (AKDR dan Implan) dengan kriteria: Mempunyai minimal 2 orang bidan di Puskesmas kompeten melakukan pelayanan KB MKJP (Bi...persenYaYaYaYaYa
193504.01.151
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Puskesmas memiliki SPA sesuai standar;
Persentase Puskesmas memiliki SPA sesuai standarSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANPersentase puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar Unit Populasi: Puskesmas yang teregistrasi dan operasional sampai tahun 2028persenProgram: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.01-Investasi pelayanan kesehatan primer Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi dan 514 kabupaten/kota); fokus provinsi/daerah: Maluku Utara; Kalimantan Timur; Papua Tengah*; Nusa Tenggara Timur; Provinsi Jawa Timur (Puskesmas di 38 kab/kota hingga desa/kelurahan); Provinsi Jawa Barat (Kab. Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Majalengka, Bandung Barat, Pangandaran, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar); serta Kab. Indragiri Hilir. Deskripsi: Kualitas pelayanan kesehatan primer masih rendah: baru 28% Puskesmas terakreditasi paripurna, 18,5% memenuhi standar sarana–prasarana–alkes, hanya 1,17% kab/kota memiliki unit layanan desa/kelurahan sesuai standar, dan sekitar 18% kab/kota memiliki cakupan Posyandu aktif berbasis siklus hidup ≥75%. Peran kader kesehatan belum optimal, sementara Puskesmas dan jaringannya adalah garda terdepan surveilans, deteksi dini, dan pencegahan. Program memprioritaskan penguatan Puskesmas hingga tingkat desa melalui peningkatan akreditasi dan sarpras, penguatan kader dan partisipasi masyarakat, serta tata kelola layanan primer yang lebih responsif dan inklusif.YaYaYaYaYa
193604.01.152
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase puskesmas santun lanjut usia;
Persentase puskesmas santun lanjut usiaSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANPuskesmas yang memberikan layanan santun lansia sesuai standarpersenYaYaYaYaYa
193704.01.153
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase puskesmas terakreditasi paripurna;
Persentase puskesmas terakreditasi paripurnaSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANPersentase Puskesmas yang telah melaksanakan akreditasi dengan status capaian sertifikat paripurna dari lembaga akreditasi puskesmas dan masih berlaku dalam kurun 2025-2029. Unit populasi: Puskesmas t...persenIndikator SIPD: 000775 - Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna 000823 - Presentasi puskesmas terakreditasi paripurnaYaYaYaYaYa
193804.01.154
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Puskesmas yang mampu melaksanakan tatalaksana kekerasan terhadap perempuan dan anak;
Persentase Puskesmas yang mampu melaksanakan tatalaksana kekerasan terhadap perempuan dan anakSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANPersentase Puskesmas yang telah mampu melaksanakan tatalaksana kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai standar. Unit Populasi: Puskesmas yang teregistrasi dan operasional sampai tahun 2028persenProgram: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.01-Investasi pelayanan kesehatan primer Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi dan 514 kabupaten/kota); fokus provinsi/daerah: Maluku Utara; Kalimantan Timur; Papua Tengah*; Nusa Tenggara Timur; Provinsi Jawa Timur (Puskesmas di 38 kab/kota hingga desa/kelurahan); Provinsi Jawa Barat (Kab. Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Majalengka, Bandung Barat, Pangandaran, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar); serta Kab. Indragiri Hilir. Deskripsi: Kualitas pelayanan kesehatan primer masih rendah: baru 28% Puskesmas terakreditasi paripurna, 18,5% memenuhi standar sarana–prasarana–alkes, hanya 1,17% kab/kota memiliki unit layanan desa/kelurahan sesuai standar, dan sekitar 18% kab/kota memiliki cakupan Posyandu aktif berbasis siklus hidup ≥75%. Peran kader kesehatan belum optimal, sementara Puskesmas dan jaringannya adalah garda terdepan surveilans, deteksi dini, dan pencegahan. Program memprioritaskan penguatan Puskesmas hingga tingkat desa melalui peningkatan akreditasi dan sarpras, penguatan kader dan partisipasi masyarakat, serta tata kelola layanan primer yang lebih responsif dan inklusif.YaYaYaYaYa
193904.01.155
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase puskesmas yang memberikan layanan farmakoterapi untuk UBM;
Persentase puskesmas yang memberikan layanan farmakoterapi untuk UBMSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANProporsi puskesmas dengan pelayanan UBM yang memberikan layanan farmakoterapi (pemberian obat dalam rangka berhenti merokok)persenYaYaYaYaYa
194004.01.156
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase puskesmas yang mencapai target INM (Indikator Nasional Mutu);
Persentase puskesmas yang mencapai target INM (Indikator Nasional Mutu)STATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANPersentase Puskesmas yang telah mencapai seluruh target di INM Puskesmas sesuai dengan regulasi yang berlaku. Unit Populasi: Puskesmas yang teregistrasi dan operasional sampai tahun 2028persenProgram: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.01-Investasi pelayanan kesehatan primer Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi dan 514 kabupaten/kota); fokus provinsi/daerah: Maluku Utara; Kalimantan Timur; Papua Tengah*; Nusa Tenggara Timur; Provinsi Jawa Timur (Puskesmas di 38 kab/kota hingga desa/kelurahan); Provinsi Jawa Barat (Kab. Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Majalengka, Bandung Barat, Pangandaran, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar); serta Kab. Indragiri Hilir. Deskripsi: Kualitas pelayanan kesehatan primer masih rendah: baru 28% Puskesmas terakreditasi paripurna, 18,5% memenuhi standar sarana–prasarana–alkes, hanya 1,17% kab/kota memiliki unit layanan desa/kelurahan sesuai standar, dan sekitar 18% kab/kota memiliki cakupan Posyandu aktif berbasis siklus hidup ≥75%. Peran kader kesehatan belum optimal, sementara Puskesmas dan jaringannya adalah garda terdepan surveilans, deteksi dini, dan pencegahan. Program memprioritaskan penguatan Puskesmas hingga tingkat desa melalui peningkatan akreditasi dan sarpras, penguatan kader dan partisipasi masyarakat, serta tata kelola layanan primer yang lebih responsif dan inklusif.YaYaYaYaYa
194104.01.157
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Puskesmas yang ramah penyandang disabilitas;
Persentase Puskesmas yang ramah penyandang disabilitasSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANPersentase Puskesmas yang telah ramah penyandang disabilitas sesuai standar. Unit Populasi: Puskesmas yang teregistrasi dan operasional sampai tahun 2028persenProgram: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.01-Investasi pelayanan kesehatan primer Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi dan 514 kabupaten/kota); fokus provinsi/daerah: Maluku Utara; Kalimantan Timur; Papua Tengah*; Nusa Tenggara Timur; Provinsi Jawa Timur (Puskesmas di 38 kab/kota hingga desa/kelurahan); Provinsi Jawa Barat (Kab. Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Majalengka, Bandung Barat, Pangandaran, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar); serta Kab. Indragiri Hilir. Deskripsi: Kualitas pelayanan kesehatan primer masih rendah: baru 28% Puskesmas terakreditasi paripurna, 18,5% memenuhi standar sarana–prasarana–alkes, hanya 1,17% kab/kota memiliki unit layanan desa/kelurahan sesuai standar, dan sekitar 18% kab/kota memiliki cakupan Posyandu aktif berbasis siklus hidup ≥75%. Peran kader kesehatan belum optimal, sementara Puskesmas dan jaringannya adalah garda terdepan surveilans, deteksi dini, dan pencegahan. Program memprioritaskan penguatan Puskesmas hingga tingkat desa melalui peningkatan akreditasi dan sarpras, penguatan kader dan partisipasi masyarakat, serta tata kelola layanan primer yang lebih responsif dan inklusif.YaYaYaYaYa
194209.02.0032
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Rasio Capaian PNBP terhadap target yang ditetapkan (persen);
Persentase Realisasi Belanja dan Penerimaan BP BatamSTATISTIKBADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM)Persentase realisasi Belanja (Year To Date) terhadap anggaran dan Persentase realisasi penerimaan bukan pajak (Year To Date) terhadap target penerimaanrupiahProgram: 07.12-Optimalisasi Pendapatan Negara. Kegiatan: 07.12.02-Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lokasi Prioritas: Seluruh provinsi di Indonesia (mencakup seluruh wilayah nasional). Deskripsi: Sejalan dengan mandat RPJPN 2025–2045 untuk menjadikan Indonesia negara maju sebelum 2045, diperlukan ruang fiskal yang memadai, salah satunya melalui optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pembenahan tata kelola PNBP diarahkan untuk meningkatkan pendapatan tanpa menurunkan kualitas layanan publik, dengan menekankan transparansi dan akuntabilitas, mendorong kontribusi dividen BUMN, optimalisasi aset negara, serta pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Sasaran akhirnya adalah terciptanya dukungan PNBP yang optimal bagi pendanaan pembangunan.YaYaYaYaYa
194302.08.037
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Termasuk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM);
Persentase Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Termasuk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)STATISTIKKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALNilai persentase realisasi investasi penanam modal dalam negeri, termasuk usaha Kecil (setiap 6 bulan), Menengah, dan Besar (setiap 3 bulan) (mengacu Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 Pasal 32 ayat (4))...persenYaYaYaYaYa
194401.01.016
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Realisasi Rencana Luas Wilayah Perairan Indonesia (Pedalaman, Kepulauan, Teritorial, ZEE, dan Landas Kontinen) yang Diperbarui melalui Surta Hidrografi dan Oseanografi;
Persentase Realisasi Rencana Luas Wilayah Perairan Indonesia (Pedalaman, Kepulauan, Teritorial, ZEE, dan Landas Kontinen) yang Diperbarui melalui Surta Hidrografi dan OseanografiSTATISTIKKEMENTERIAN PERTAHANANPersentase luas wilayah perairan Indonesia—meliputi perairan pedalaman, kepulauan, teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan landas kontinen—yang datanya telah diperbarui melalui survei hidrografi...persenYaYaYaYaYa
194509.06.044
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase rekomendasi kebijakan hasil Evaluasi Manajemen ASN yang dimanfaatkan;
Persentase rekomendasi kebijakan hasil Evaluasi Manajemen ASN yang dimanfaatkanSTATISTIKKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIProporsi rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari evaluasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah diimplementasikan atau dimanfaatkan oleh instansi pemerintah. Evaluasi manajemen ASN menca...persenTidakYaYaYaYa
194601.02.0019
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Diplomasi Pelindungan WNI di Luar Negeri;
Persentase Rekomendasi Kemlu pada Isu Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri yang Diterima pada Forum Perundingan InternasionalSTATISTIKKEMENTERIAN LUAR NEGERIProporsi untuk mengukur rekomendasi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang diterima dalam forum internasional terkait isu pelindungan WNI. (reff: https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/vi...persenYaYaYaYaYa
194701.02.0020
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Diplomasi Pelindungan WNI di Luar Negeri;
Persentase Rekomendasi Kemlu pada Isu Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri yang Diterima pada Kebijakan NasionalSTATISTIKKEMENTERIAN LUAR NEGERIProporsi untuk mengukur rekomendasi Kemenlu yang diterima dalam kebijakan atau regulasi nasional terkait pelindungan WNI di luar negeri (Reff: https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/...persenYaYaYaYaYa
194803.07.027
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase remaja perempuan berusia 16-18 tahun yang hamil;
Persentase remaja perempuan berusia 16-18 tahun yang hamilSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKPersentase remaja perempuan pernah kawin usia 16-18 tahun yang sedang hamil terhadap seluruh remaja perempuan usia 16-18 tahun yang telah/pernah kawin.persenYaYaYaYaYa
194906.04.0007
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase remaja perempuan berusia 16-18 tahun yang hamil;
Persentase remaja perempuan yang sedang hamilSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKPersentase remaja perempuan usia 15–18 tahun yang sedang hamil terhadap seluruh remaja perempuan usia 15–18 tahun yang telah/pernah kawinpersenYaYaYaYaYa
195004.01.158
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase remaja putri yang mengkonsumsi TTD;
Persentase remaja putri yang mengkonsumsi TTDSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATAN% rematri SMP & SMA sederajat yang mengonsumsi TTD sebanyak 1 tablet setiap minggu (total minimal 26 tablet dalam satu tahun) di suatu wilayah pada kurun waktu tertentupersenYaYaYaYaYa
Showing 1,901-1,950 of 2,950 items.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
07.05.054
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai ekspor barang-barang berkategori hijau (Environmental Goods)
Nilai ekspor barang-barang berkategori hijau (Environmental Goods)(1) Produk yang disepakati sebagai environmental Good oleh APEC dan terdiri atas 54 produk (berdasarkan kode HS). (2) IMF à Produk yang memiliki karakteristik environmental Good (berkaitan dengan...miliar dolar amerika serikatKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPerdagangan
02.02.005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Ekspor Ekonomi Kreatif
Nilai Ekspor Ekonomi KreatifEkspor Ekonomi Kreatif adalah pendapatan dikarenakan kegiatan jual beli produk ekonomi kreatif ke luar negeri dalam kurun waktu satu tahun, dihitung menggunakan Referensi HS Ekraf KBLI BPS 2020 yang...miliar dolar amerika serikatKEMENTERIAN EKONOMI KREATIFPrioritasSTATISTIK-RegistrasiTRIWULANANIndustri
02.01.0020
    • RPJMN 2025-2029
  1. Pertumbuhan ekspor Subsektor Fesyen dan Kriya
Nilai Ekspor Fesyen per tahunTotal nilai ekspor produk-produk fesyen pada tahun tertentu (t).miliar dolar amerika serikatKEMENTERIAN EKONOMI KREATIFPrioritasSTATISTIK-RegistrasiTRIWULANANIndustri
02.02.031
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Ekspor Industri Perkapalan
Nilai Ekspor Industri PerkapalanNilai ekspor ini mencakup pembuatan kapal, perahu, dan struktur bangunan terapung. HS: 89ribu dolar amerika serikatKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndustri
02.01.0022
    • RPJMN 2025-2029
  1. Pertumbuhan ekspor Subsektor Fesyen dan Kriya
Nilai Ekspor Kriya per tahunTotal nilai ekspor produk-produk kriya pada tahun tertentu (t).miliar dolar amerika serikatKEMENTERIAN EKONOMI KREATIFPrioritasSTATISTIK-RegistrasiTRIWULANANIndustri
02.01.0023
    • RPJMN 2025-2029
  1. Pertumbuhan ekspor Subsektor Kuliner
Nilai Ekspor Kuliner per tahunTotal nilai ekspor produk kuliner Indonesia ke luar negeri pada tahun tertentu (tahun t), diukur dalam satuan mata uangmiliar dolar amerika serikatKEMENTERIAN EKONOMI KREATIFPrioritasSTATISTIK-RegistrasiTRIWULANANIndustri
02.02.0019
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks diversifikasi ekspor
Nilai Ekspor per Produk dengan Kode HS 2 DigitJumlah nilai ekspor untuk setiap kategori produk dengan kode HS 2 Digit di setiap provinsi. Klasifikasi produk berdasarkan Harmonized System (HS) dengan level 2 digit, yang mengelompokkan barang ke...rupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPerdagangan
02.02.0020
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Kontribusi ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi Indonesia terhadap total ekspor produk Indonesia
Nilai ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi IndonesiaNilai ekspor produk dari industri berteknologi menengah dan tinggi, berdasarkan kode KBLI 2020: 20, 21, 252, 26, 27, 28, 29, 30 (kecuali 301), dan 325.rupiahKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000220 - Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi.Perdagangan
02.02.0021
    • RPJMN 2025-2029
  1. Kontribusi pangsa pasar ekspor produk industri berbasis sumber daya alam terhadap dunia
Nilai ekspor produk industri berbasis SDA IndonesiaTotal nilai ekspor produk Indonesia yang tergolong dalam industri berbasis sumber daya alam pada tahun tertentu.dollar usdKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPerdagangan
02.02.0022
    • RPJMN 2025-2029
  1. Kontribusi Ekspor Produk Industri Berteknologi Tinggi
Nilai Ekspor Produk Industri Berteknologi Tinggi (NEPIT)Total nilai ekspor produk yang dihasilkan oleh industri dengan intensitas teknologi tinggi. Klasifikasi industri berteknologi tinggi biasanya mencakup sektor-sektor seperti elektronik, farmasi, dan...USDBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPerdagangan
02.02.036
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai ekspor produk kehutanan
Nilai ekspor produk kehutananMenghitung nilai ekspor produk sektor kehutanan seperti hasil hutan kayu dan Tumbuhan Satwa Liar (TSL)Rupiah dan USDKEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANKehutanan
02.02.0023
    • RPJMN 2025-2029
  1. Kontribusi pangsa pasar ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi terhadap dunia
Nilai ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi (berteknologi rendah) IndonesiaTotal nilai ekspor produk Indonesia yang dihasilkan oleh industri dengan intensitas tenaga kerja tinggi dan menggunakan teknologi rendah pada tahun tertentudollar usdKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPerdagangan
02.06.016
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Ekspor Hasil Perikanan
Nilai Ekspor Produk Perikanannilai komoditas produk perikanan yang dikeluarkan dari wilayah pabean (the custom frontier) Republik Indonesia, baik bersifat komersial maupun bukan komersial (barang hibah, sumbangan, hadiah), serta...USD MiliarKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasSTATISTIK24110052TerbukaWilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPerikanan
02.02.0024
    • RPJMN 2025-2029
  1. Kontribusi pangsa pasar ekspor produk pertanian terhadap dunia
Nilai ekspor produk pertanian IndonesiaTotal nilai ekspor produk pertanian Indonesia pada tahun tertentu. Produk pertanian mencakup pertanian dasar (seperti gandum, susu, dan hewan hidup) dan produk turunan (seperti roti, mentega, minyak,...dollar usdKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPerdagangan
02.06.0005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi Ekspor Produk Olahan Rumput Laut
Nilai Ekspor Produk Rumput Laut OlahanTotal nilai ekspor produk rumput laut yang telah diolah, termasuk karaginan dan agar-agarUSD MiliarKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPerikanan
02.06.017
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Ekspor Rumput Laut
Nilai Ekspor Rumput LautTotal nilai ekspor komoditas rumput laut baik yang layak untuk dikonsumsi manusia maupun tidak. Termasuk agar-agar dan karagenanUSDBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPerdagangan
02.02.0082
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Nilai Harga Rata-Rata Barang Kebutuhan PokokNilai Harga Rata-Rata Barang Kebutuhan Pokok merupakan sumber data utama dalam penyusunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang dirilis setiap minggu melalui kolaborasi antara Kementerian Perdagangan,...rupiahKEMENTERIAN PERDAGANGANPrioritasSTATISTIK-Provinsi, Kabupaten/Kota, KomoditasHARIANPerdagangan
09.06.0032
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Budaya Tertib Arsip
Nilai hasil pengawasan kearsipan pada seluruh K/L/DRata-rata nilai hasil pengawasan kearsipan per klaster pada tiap tingkat pemerintahan (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) yang memiliki nilai hasil pengawasanskorARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi : NasionalTAHUNANAparatur Negara
07.04.0015
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai efektivitas pengelolaan biota perairan langka, terancam punah, dilindungi, dan/atau Appendix CITES
Nilai Input/Perencanaan Efektivitas Pengelolaan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi, dan/atau Appendix CITESAspek yang berkaitan dengan perencanaan pengelolaan, termasuk penyusunan rencana aksi, alokasi sumber daya, dan penetapan kebijakanskorKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKelautan
02.08.0003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Kontribusi Realisasi Investasi Luar Jawa
Nilai Investasi di Luar Pulau JawaTotal capaian nilai realisasi investasi di wilayah luar Pulau Jawa, mencakup Pulau Sumatera, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papuajuta rupiahKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANInvestasi
02.08.0004
    • RPJMN 2025-2029
  1. Pertumbuhan Investasi Ekonomi Kreatif
Nilai Investasi Ekraf per tahunNilai realisasi investasi pelaku usaha di sektor ekonomi kreatif untuk PMA dan PMDN pada tahun berjalanrupiahKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANInvestasi
02.06.0050
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Nilai Investasi Kelautan dan PerikananTindakan penanaman modal usaha sektor kelautan dan perikanan dengan tujuan mendapatkan profit atau keuntungan. Yang dimaksud usaha kelautan dan perikanan adalah: 1) usaha penangkapan ikan, 2) usaha...triliun rupiahKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasSTATISTIK-Nasional; Provinsi; menurut status modal (PMA&PMDN)TAHUNANPerikanan
02.08.006
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri
Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan IndustriNilai investasi baik PMA dan PMDN yang mencakup nilai realisasi investasi Perusahaan Kawasan Industri (170) dan Tenanttriliun rupiahKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Kawasan IndustriTAHUNANProgram: 05.02-Pengembangan Aglomerasi Industri di KI/KEK Prioritas sebagai Pusat Pertumbuhan Baru. Kegiatan: 05.02.22-Pengembangan KI Weda Bay Lokasi Prioritas: Kab. Halmahera Tengah Pengembangan KI Weda Bay difokuskan untuk memperkuat hilirisasi sumber daya mineral, khususnya nikel. Kegiatan ini mendorong penciptaan nilai tambah dalam negeri, penyerapan tenaga kerja, serta penguatan infrastruktur dan konektivitas kawasan.Investasi
02.08.0005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai investasi sektor pariwisata
Nilai Investasi PMA sektor pariwisataNilai realisasi investasi pelaku usaha di sektor pariwisata untuk PMAjuta rupiahKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Destinasi Pariwisata Prioritas: Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Bali, Kepulauan Riau, Greater Jakarta, Lombok-Gili-Tramena, Manado-Likupang, Bangka Belitung, Danau Toba, Raja Ampat, Labuan Bajo, Bromo-Tengger-Semeru, Wakatobi, MorotaiTAHUNANProgram: 03.05-Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan. Kegiatan: 03.05.10-Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo Lokasi Prioritas: Kab. Manggarai Barat, termasuk area darat dan perairan Taman Nasional Komodo KP ini bertujuan untuk meningkatkan kesesuaian kualitas daya dukung dan daya tampung pariwisata, serta kualitas destinasi pariwisata Labuan Bajo.Investasi
02.08.0006
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai investasi sektor pariwisata
Nilai Investasi PMDN sektor pariwisataNilai realisasi investasi pelaku usaha di sektor pariwisata untuk PMDNjuta rupiahKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Destinasi Pariwisata Prioritas: Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Bali, Kepulauan Riau, Greater Jakarta, Lombok-Gili-Tramena, Manado-Likupang, Bangka Belitung, Danau Toba, Raja Ampat, Labuan Bajo, Bromo-Tengger-Semeru, Wakatobi, MorotaiTAHUNANProgram: 03.05-Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan. Kegiatan: 03.05.10-Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo Lokasi Prioritas: Kab. Manggarai Barat, termasuk area darat dan perairan Taman Nasional Komodo KP ini bertujuan untuk meningkatkan kesesuaian kualitas daya dukung dan daya tampung pariwisata, serta kualitas destinasi pariwisata Labuan Bajo.Investasi
02.08.008
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Investasi Sektor Kehutanan
Nilai Investasi Sektor KehutananNilai investasi badan usaha yang menjadi percontohan untuk pengembangan produk bioekonomirupiahKEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: ProvinsiTAHUNANInvestasi
02.08.009
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai investasi sektor pariwisata
Nilai investasi sektor pariwisataNilai realisasi investasi pelaku usaha di sektor pariwisata untuk PMA dan PMDNjuta rupiahKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Destinasi Pariwisata Prioritas: Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Bali, Kepulauan Riau, Greater Jakarta, Lombok-Gili-Tramena, Manado-Likupang, Bangka Belitung, Danau Toba, Raja Ampat, Labuan Bajo, Bromo-Tengger-Semeru, Wakatobi, MorotaiTAHUNANProgram: 03.05-Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan. Kegiatan: 03.05.10-Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo Lokasi Prioritas: Kab. Manggarai Barat, termasuk area darat dan perairan Taman Nasional Komodo KP ini bertujuan untuk meningkatkan kesesuaian kualitas daya dukung dan daya tampung pariwisata, serta kualitas destinasi pariwisata Labuan Bajo.Investasi
02.02.0083
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Nilai Jumlah Transaksi E-CommercePersentase Peningkatan Nilai Transaksi Perdagangan Melalui Sistem ElektronikrupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPerdagangan
05.02.0017
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Peningkatan Kemampuan Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis
Nilai Kemampuan Saat Ini pada Kemampuan Pusat Analisis dan Pengendalian KrisisMerupakan hasil pengukuran terkini terhadap kemampuan pusat analisis dan pengendalian krisis, yang dapat mencakup aspek-aspek seperti kecepatan respons, akurasi analisis, dan efektivitas koordinasi.persenBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISMEPrioritasSTATISTIK-TAHUNANKeamanan
05.02.0018
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Peningkatan Kemampuan Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis
Nilai Kemampuan Sebelumnya pada Kemampuan Pusat Analisis dan Pengendalian KrisisMerupakan hasil pengukuran sebelumnya terhadap kemampuan pusat analisis dan pengendalian krisis pada periode yang dibandingkanpersenBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISMEPrioritasSTATISTIK-TAHUNANKeamanan
09.03.030
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Kematangan Keamanan Siber Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)
Nilai Kematangan Keamanan Siber Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)Kematangan keamanan siber PSE menggambarkan tingkat kematangan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) terhadap keamanan sibernilaiBADAN SIBER DAN SANDI NEGARAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANInformasi
09.03.031
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Kematangan Penyelenggara Persandian
Nilai Kematangan Penyelenggara PersandianTingkat Kematangan Penyelenggara Persandian menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan persandian pada sektor pemerintahan (pemerintah pusat dan pemerintah daerah)nilaiBADAN SIBER DAN SANDI NEGARAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANInformasi
04.01.0153
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pengasuhan Anak Usia Dini
Nilai Kesehatan (Good Health) pada Pengasuhan AUDMengukur kondisi kesehatan anak, termasuk akses terhadap layanan kesehatan dasar dan imunisasipersenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
08.01.009
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Layanan Penyuluhan Agama
Nilai Layanan Penyuluhan AgamaMengukur tingkat kepuasan kelompok sasaran terhadap kinerja layanan penyuluh agama dan pemetaan pelibatan stakeholder dalam bimbingan dan penyuluhan agamaskor rata-rata dari skala likert (1-5) untuk setiap indikator.​KEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANAgama
09.06.0103
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Nilai Objek GratifikasiJumlah Nilai Objek gratifikasi yang dilaporkan pada laporan gratifikasiObjek GratifikasiKOMISI PEMBERANTASAN KORUPSIPrioritasSTATISTIK-1. Jenis Penetapan Status 2. Jenis Objek GratifikasiTAHUNANAparatur Negara
07.04.0016
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai efektivitas pengelolaan biota perairan langka, terancam punah, dilindungi, dan/atau Appendix CITES
Nilai Outcome/Dampak Efektivitas Pengelolaan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi, dan/atau Appendix CITESDampak jangka panjang dari pengelolaan, termasuk perubahan dalam ekosistem dan kesejahteraan masyarakatskorKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKelautan
07.04.0017
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai efektivitas pengelolaan biota perairan langka, terancam punah, dilindungi, dan/atau Appendix CITES
Nilai Output/Luaran Efektivitas Pengelolaan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi, dan/atau Appendix CITESHasil yang dicapai dari proses implementasi, seperti peningkatan populasi spesies target atau pengurangan aktivitas ilegalskorKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKelautan
09.02.0014
    • RPJMN 2025-2029
  1. Kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di setiap provinsi pada tahun berlangsungNilai tambah bruto atas barang dan jasa yang diproduksi di suatu provinsi, di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada waktu itu.miliar rupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: ProvinsiTAHUNANKeuangan
07.03.018
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan
Nilai Pemanfaatan Sumber Daya Hutan BerkelanjutanNilai pemanfaatan sumber daya hutan berkelanjutan berarti sumbangan sektor kehutanan yang berupa nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi lingkup sektor kehutanan di...rupiahKEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANKehutanan
02.02.0084
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Nilai Pembelian Antar Provinsi di Pulau Bali-NusraNilai Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau Bali-NusrarupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-PROVINSITAHUNANPerdagangan
02.02.0085
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Nilai Pembelian Antar Provinsi di Pulau JawaNilai Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau JawarupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-PROVINSITAHUNANPerdagangan
02.02.0086
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Nilai Pembelian Antar Provinsi di Pulau KalimantanNilai Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau KalimantanrupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-PROVINSITAHUNANPerdagangan
02.02.0087
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Nilai Pembelian Antar Provinsi di Pulau Papua MalukuNilai Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau Papua-MalukurupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-PROVINSITAHUNANPerdagangan
02.02.0088
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Nilai Pembelian Antar Provinsi di Pulau SulawesiNilai Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau SulawesirupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-PROVINSITAHUNANPerdagangan
02.02.0089
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Nilai Pembelian Antar Provinsi di Pulau SumateraNilai Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau SumaterarupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-PROVINSITAHUNANPerdagangan
02.02.038
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai pembelian perdagangan antar wilayah
Nilai pembelian perdagangan antar wilayahPerdagangan antar wilayah terdiri dari penjualan dan pembelian antar wilayah. Perdagangan antar wilayah memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat dengan menggambarkan alur pergerakan...triliun rupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Pulau: Sumatera, Jawa, Bali-Nusra, Kalimantan, Sulawesi, Papua-MalukuTAHUNANIndikator SIPD: 001165 - Nilai Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di ProvinsiPerdagangan
09.02.0099
    • RPJPN 2025-2045
  1. -
Nilai pembiayaan investasi (untuk BUMN, BLU, dan tujuan lainnya)Merupakan rincian realisasi pembiayaan investasi yang dikeluarkan pemerintah untuk mendukung BUMN, Badan Layanan Umum (BLU), atau proyek strategis lainnya yang memiliki dampak ekonomi. Data ini...rupiahKEMENTERIAN KEUANGANPrioritasSTATISTIK-BELUM DAPAT DITENTUKANKeuangan
05.03.0005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Hak Asasi Manusia
Nilai Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebagai Asasi ManusiaSkor numerik yang mencerminkan tingkat pemenuhan hak untuk Menilai pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak-KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaDUA TAHUNANHak Asasi Manusia
05.03.0006
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Hak Asasi Manusia
Nilai Pemenuhan Hak Sipil dan Politik sebagai Asasi ManusiaSkor numerik berdasarkan penilaian kualitatif dan kuantitatif untuk Mengukur sejauh mana hak-hak sipil dan politik, seperti kebebasan berpendapat, berkumpul, dan beragama, dihormati dan dilindungi.nilaiKEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANHak Asasi Manusia
09.02.0100
    • DP 2024
  1. -
Nilai Pencadangan Paket Produk Dalam Negeri dalam Perencanaan Pengadaan Barang/JasaNilai yang direncanakan untuk dibelanjakan oleh pemerintah dalam kegiatan pengadaan barang/jasa yang diperuntukkan bagi produk dalam negeri.rupiahLEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHPrioritasSTATISTIK-Nasional, Tingkatan PemerintahanTAHUNANKeuangan
Showing 1,901-1,950 of 3,346 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
16299209.03.010
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Ruang Digital Kondusif
Indeks Ruang Digital KondusifPrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALDirektorat Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang DigitalIndeks Ruang Digital Kondusif (IRDK) merupakan indeks yang mengukur sejauh mana ruang digital di Indonesia mencerminkan lingkungan yang aman dan kondusif untuk seluruh lapisan masyarakat. Pengukuran...skala 1-5-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANInformasiTERSEDIA
16299309.03.011
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Satu Data Indonesia
Indeks Satu Data IndonesiaPrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALDirektorat Data Pembangunan dan Pemerintah DigitalPemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) dilaksanakan untuk menilai ketercapaian dan memetakan capaian penyelenggaraan SDI di tingkat Pusat dan Daerah. Hasil pemantauan dan...--Instansi Pemerintah: K/L, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANInformasiTERSEDIA
16299401.02.0003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Penguatan Sistem Kelembagaan Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri
Indeks SDM K/L/Perwaklan RI yang mendapatkan sertifikat pelatihan peningkatan kapasitas terkait pengelolaan sistem informasi Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar NegeriPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN LUAR NEGERIDirektorat Pelindungan Warga Negara IndonesiaIndikatour untuk Mengukur partisipasi SDM lintas instansi dan Perwakilan RI dalam pelatihan pengelolaan sistem informasi. Diperoleh dengan membandingkan realisasi partisipasi terhadap target jumlah...persen-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANUrusan Luar NegeriTERSEDIA
16299509.06.010
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)PrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIDeputi Bidang Transformasi Digital PemerintahSPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara,...Indeks-Instansi Pemerintah: K/L, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANAparatur NegaraTERSEDIA
16299602.03.0124
    • Renstra Bapanas 2025-2029
  1. -
Indeks Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG)PrioritasSTATISTIKVariabelDirektorat Pangan dan PertanianBADAN PANGAN NASIONALDirektorat Kewaspadaan PanganIndeks yang menunjukkan situasi kerawanan pangan dan gizi secara simultan pada 3 aspek (ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan), termasuk indeks komposit dari ketiga aspek tersebut.Tanpa satuan-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiBULANANPertanianTERSEDIA
162997
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Indeks SPBE setiap institusi pemerintahNon PrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Data Pembangunan dan Pemerintah DigitalKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIDeputi Bidang Transformasi Digital PemerintahDaftar yang menunjukkan hasil penilaian kualitas implementasi SPBE di setiap institusi pemerintah (baik pusat maupun daerah)Indeks-Indeks SPBE berdasarkan institusi,dengan penjelasan berupa variabel pembentuknyaTAHUNANIlmu Pengetahuan Dan TeknologiTERSEDIA
16299801.01.003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Survei dan Pemetaan Hidro-Oseanografi
Indeks Survei dan Pemetaan Hidro-OseanografiPrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN PERTAHANANDirektorat Wilayah Pertahanan Direktorat Jenderal Strategi PertahananLuas wilayah perairan pedalaman, perariran kepulauan dan laut teritorial Indonesia yang terpetakan dibagi dengan luas total wilayah perairan pedalaman, perariran kepulauan dan laut teritorial...persen-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPertahananTERSEDIA
16299909.01.0038
    • Kepmendagri 000.10.5-240/2024
  1. -
Indeks Tata Kelola Pemerintahan Dalam NegeriPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN DALAM NEGERIPusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan PublikUkuran terhadap kualitas perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, penatalaksanaan, pengawasan, dan capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan indikator sebagai berikut: 1. Tingkat...Poin-ProvinsiTAHUNANDalam NegeriTERSEDIA
16300009.03.012
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN)
Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN)PrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALBiro PerencanaanIndeks TDN merupakan konsep ukuran holistik yang menyajikan data dari berbagai aspek perkembangan digital, antara lain infrastruktur, pemerintah, ekonomi dan masyarakat digital. Indeks TDN pilar...nilai (0-100)-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANInformasiTERSEDIA
16300109.03.0005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN)
Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN) Pilar BisnisPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALBiro PerencanaanIndeks TDN pilar Bisnis merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat adopsi, inovasi, dan pemanfaatan teknologi digital oleh sektor bisnis dalam mendukung transformasi digital nasionalnilai (0-100)-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANInformasiTERSEDIA
Showing 381-390 of 4,145 items.