(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)
| # | ID DDP | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Jenis Data | Instansi Produsen Data | Definisi | Satuan | Catatan kebutuhan dukungan Data Daerah | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1851 | 01.01.011 |
|
| Persentase Penataan dan Pembinaan Komponen Pendukung | STATISTIK | KEMENTERIAN PERTAHANAN | Indikator ini mengukur sejauh mana upaya penataan dan pembinaan komponen pendukung telah dilaksanakan dalam mendukung fungsi utama suatu sistem atau organisasi. Komponen pendukung dapat mencakup sumbe... | persen | Tidak | Tidak | Ya | Ya | Ya | |
| 1852 | 04.01.127 |
|
| Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | STATISTIK | KEMENTERIAN KESEHATAN | Persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Penderita hipertensi yang mendapatkan... | persen | Indikator SIPD: 000470 - Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 1853 | 04.01.128 |
|
| Persentase Penderita kusta menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu | STATISTIK | KEMENTERIAN KESEHATAN | Jumlah penderita baru kusta kering (PB:Pausi Basiler/kuman sedikit) atau kusta basah (MB: MultiBasiler/kuman banyak) dari periode kohort 1 (satu) tahun yang sama yang menyelesaikan pengobatan tepat wa... | persen | Program: 04.13-Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat. Kegiatan: 04.13.02-Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis Lokasi Prioritas: Provinsi Sulawesi Utara; Lokus kusta: Provinsi Papua Tengah, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Jawa Barat. Deskripsi: Arah kebijakan menargetkan percepatan eliminasi penyakit tropis terabaikan (NTDs)—terutama kusta dan schistosomiasis—sebagai prasyarat menuju status negara maju. Indonesia masih berada di peringkat ke-3 dunia untuk kasus kusta baru, sementara prevalensi schistosomiasis dan kasus berintensitas berat masih tinggi di beberapa lokus. Intervensi difokuskan pada pengendalian dan eliminasi melalui penemuan kasus aktif, tatalaksana komprehensif, pemutusan rantai penularan, penguatan surveilans dan kapasitas layanan primer, serta dukungan sosial untuk menurunkan stigma—demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan kesehatan nasional. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 1854 | 06.01.033 |
|
| Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal | STATISTIK | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH | Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional merupakan angka yang menunjukkan perbandingan jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi akademik minimal S-1/D-IV dan sertifikat... | persen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1855 | 06.05.036 |
|
| Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga | STATISTIK | BADAN PUSAT STATISTIK | Perbandingan antara jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga 3 kali/minggu atau lebih atau 150 menit/minggu atau lebih dalam seminggu terakhir terhadap jumlah penduduk berumur 10... | persen | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1856 | 06.05.037 |
|
| Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir | STATISTIK | BADAN PUSAT STATISTIK | Perbandingan antara jumlah penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga dalam seminggu terakhir terhadap jumlah penduduk berumur 10 tahun ke atas | persen | Indikator SIPD: 000807 - Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 1857 | 06.02.031 |
|
| Persentase Penduduk Berumur 15—24 Tahun yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja, atau Mengikuti Pelatihan (NEET) | STATISTIK | BADAN PUSAT STATISTIK | Penduduk usia muda yang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (youth not in education, employment or training atau NEET) adalah kaum muda yang melakukan kegiatan lain di luar sekolah, beker... | persen | Indikator SIPD: 000190 - Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 1858 | 06.02.032 |
|
| Persentase Penduduk Berumur 16—30 Tahun yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja, atau Mengikuti Pelatihan (NEET) | STATISTIK | BADAN PUSAT STATISTIK | Persentase pemuda usia 16–30 tahun yang tidak sedang bersekolah, bekerja, dan mengikuti pelatihan. | persen | Indikator SIPD: 000806 - Persentase Pemuda (16-30 Tahun) Yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja Atau Mengikuti Pelatihan | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 1859 | 06.01.034 |
|
| Persentase penduduk dengan pendidikan minimal SMA | STATISTIK | BADAN PUSAT STATISTIK | - Persentase penduduk umur 25 tahun ke atas yang telah menamatkan pendidikan formal minimal SMA/sederajat terhadap penduduk umur 25 tahun ke atas. - Ijazah/STTB adalah lembaran atau tanda bukti kelulu... | persen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1860 | 04.02.051 |
|
| Persentase Penduduk Miskin | STATISTIK | BADAN PUSAT STATISTIK | Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan | persen | Indikator Utama Pembangunan - 8.Tingkat Kemiskinan (%) Indikator SIPD: 000004 - Tingkat Kemiskinan 000074 - Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur 000540 - Angka Kemisikinan | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 1861 | 04.02.052 |
|
| Persentase penduduk miskin yang menerima manfaat dana sosial keagamaan untuk peningkatan kesejahteraan | STATISTIK | KEMENTERIAN AGAMA | Integrasi pemanfaatan penerima manfaat penyaluran dana zakat, infak, sedekah dan pemanfaatan wakaf dengan data penduduk miskin yang ada pada sistem data kemiskinan di daerah. Jumlah data mustahiq yang... | persen | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1862 | 04.01.130 |
|
| Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok lanjut usia | STATISTIK | KEMENTERIAN KESEHATAN | Proporsi jumlah penerima pemeriksaan kesehatan gratis utk skrining prioritas kelompok lanjut usia >=60 tahun terhadap total populasi kelompok lanjut usia >=60 tahun pada tahun berjalan. Skrining pada... | persen | Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.04-Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis Lokasi Prioritas: Cakupan nasional di seluruh provinsi, dengan penekanan pada: Provinsi Jawa Tengah; Kalimantan Utara (Kab. Bulungan, Kab. Nunukan, Kab. Malinau, Kab. Tana Tidung, Kota Tarakan); Kalimantan Timur; Sulawesi Selatan; Jawa Timur; Kalimantan Barat; Sumatera Utara; dan Bali. Deskripsi: Program berfokus pada pemeriksaan kesehatan gratis berbasis siklus hidup bagi bayi, balita, remaja, dewasa, dan lansia untuk memperluas deteksi dini serta pencegahan penyakit, meningkatkan kesadaran hidup sehat, dan mengurangi beban anggaran akibat penyakit. Pendekatan ini memperluas akses layanan, memperkuat upaya promotif–preventif, dan diharapkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menekan biaya kesehatan jangka panjang. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 1863 | 04.01.131 |
|
| Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia balita dan anak usia pra skeolah | STATISTIK | KEMENTERIAN KESEHATAN | Proporsi jumlah penerima pemeriksaan gratis minimal skrining pertumbuhan tes daya dengar dan test daya lihat untuk kelompok usia balita dan anak usia pra sekolah terhadap total penduduk kelompok usia... | persen | Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.04-Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis Lokasi Prioritas: Cakupan nasional di seluruh provinsi, dengan penekanan pada: Provinsi Jawa Tengah; Kalimantan Utara (Kab. Bulungan, Kab. Nunukan, Kab. Malinau, Kab. Tana Tidung, Kota Tarakan); Kalimantan Timur; Sulawesi Selatan; Jawa Timur; Kalimantan Barat; Sumatera Utara; dan Bali. Deskripsi: Program berfokus pada pemeriksaan kesehatan gratis berbasis siklus hidup bagi bayi, balita, remaja, dewasa, dan lansia untuk memperluas deteksi dini serta pencegahan penyakit, meningkatkan kesadaran hidup sehat, dan mengurangi beban anggaran akibat penyakit. Pendekatan ini memperluas akses layanan, memperkuat upaya promotif–preventif, dan diharapkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menekan biaya kesehatan jangka panjang. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 1864 | 04.01.132 |
|
| Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia bayi baru lahir | STATISTIK | KEMENTERIAN KESEHATAN | Proporsi jumlah penerima pemeriksaan gratis minimal 2 jenis skrinning untuk kelompok usia bayi baru lahir terhadap total penduduk kelompok bayi baru lahir Skrining pada kelompok usia bayi baru lahir a... | persen | Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.04-Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis Lokasi Prioritas: Cakupan nasional di seluruh provinsi, dengan penekanan pada: Provinsi Jawa Tengah; Kalimantan Utara (Kab. Bulungan, Kab. Nunukan, Kab. Malinau, Kab. Tana Tidung, Kota Tarakan); Kalimantan Timur; Sulawesi Selatan; Jawa Timur; Kalimantan Barat; Sumatera Utara; dan Bali. Deskripsi: Program berfokus pada pemeriksaan kesehatan gratis berbasis siklus hidup bagi bayi, balita, remaja, dewasa, dan lansia untuk memperluas deteksi dini serta pencegahan penyakit, meningkatkan kesadaran hidup sehat, dan mengurangi beban anggaran akibat penyakit. Pendekatan ini memperluas akses layanan, memperkuat upaya promotif–preventif, dan diharapkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menekan biaya kesehatan jangka panjang. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 1865 | 04.01.133 |
|
| Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia dewasa | STATISTIK | KEMENTERIAN KESEHATAN | Proporsi jumlah penerima pemeriksaan gratis minimal skrining DM dan hipertensi pada kelompok usia dewasa usia 15-59 tahun terhadap total kelompok usia dewasa usia 15-59 tahun | persen | Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.04-Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis Lokasi Prioritas: Cakupan nasional di seluruh provinsi, dengan penekanan pada: Provinsi Jawa Tengah; Kalimantan Utara (Kab. Bulungan, Kab. Nunukan, Kab. Malinau, Kab. Tana Tidung, Kota Tarakan); Kalimantan Timur; Sulawesi Selatan; Jawa Timur; Kalimantan Barat; Sumatera Utara; dan Bali. Deskripsi: Program berfokus pada pemeriksaan kesehatan gratis berbasis siklus hidup bagi bayi, balita, remaja, dewasa, dan lansia untuk memperluas deteksi dini serta pencegahan penyakit, meningkatkan kesadaran hidup sehat, dan mengurangi beban anggaran akibat penyakit. Pendekatan ini memperluas akses layanan, memperkuat upaya promotif–preventif, dan diharapkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menekan biaya kesehatan jangka panjang. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 1866 | 04.01.134 |
|
| Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia sekolah dan remaja | STATISTIK | KEMENTERIAN KESEHATAN | Proporsi jumlah penerima pemeriksaan gratis kelompok usia sekolah dan remaja usia 7 sampai <18 tahun di satuan pendidikan terhadap total kelompok usia sekolah dan remaja usia 7 sampai <18 tahun di sat... | persen | Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.04-Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis Lokasi Prioritas: Cakupan nasional di seluruh provinsi, dengan penekanan pada: Provinsi Jawa Tengah; Kalimantan Utara (Kab. Bulungan, Kab. Nunukan, Kab. Malinau, Kab. Tana Tidung, Kota Tarakan); Kalimantan Timur; Sulawesi Selatan; Jawa Timur; Kalimantan Barat; Sumatera Utara; dan Bali. Deskripsi: Program berfokus pada pemeriksaan kesehatan gratis berbasis siklus hidup bagi bayi, balita, remaja, dewasa, dan lansia untuk memperluas deteksi dini serta pencegahan penyakit, meningkatkan kesadaran hidup sehat, dan mengurangi beban anggaran akibat penyakit. Pendekatan ini memperluas akses layanan, memperkuat upaya promotif–preventif, dan diharapkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menekan biaya kesehatan jangka panjang. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 1867 | 03.03.038 |
|
| Persentase penduduk terlayani transportasi umum | STATISTIK | BADAN PUSAT STATISTIK | Transportasi umum adalah moda angkutan umum massal dan moda perkeretaapian perkotaan yang berjadwal, berute, aman, dan bertarif jelas.Angkutan umum adalah jasa angkutan orang dan/ atau barang dengan k... | persen | Indikator SIPD: 000238 - Persentase penduduk terlayani transportasi umum | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 1868 | 06.05.039 |
|
| Persentase penduduk usia sekolah (7-18 tahun) yang melakukan olahraga seminggu terakhir | STATISTIK | BADAN PUSAT STATISTIK | Perbandingan antara jumlah penduduk usia sekolah (7-18 tahun) yang melakukan olahraga dalam seminggu terakhir terhadap jumlah penduduk berumur 5 tahun ke atas | persen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1869 | 04.02.053 |
|
| Persentase Penduduk yang Hidup di Bawah 50 Persen dari Median Pendapatan | STATISTIK | BADAN PUSAT STATISTIK | Jumlah penduduk yang memiliki tingkat pendapatan (diproksi dengan pengeluaran) dibawah 50 persen dari nilai median pengeluaran dibagi dengan jumlah penduduk pada periode waktu yang sama dinyatakan dal... | persen | Indikator SIPD: 000226 - Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 1870 | 09.01.029 |
|
| Persentase penduduk yang menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk wajib KTP | STATISTIK | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Proporsi Penduduk yang mengaktifkan dan menggunakan KTP Digital atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) | persen | Indikator SIPD: 000579 - Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) 000857 - Persentase penduduk yang menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk wajib KTP | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 1871 | 09.03.063 |
|
| Persentase Penduduk yang Menggunakan Internet | STATISTIK | BADAN PUSAT STATISTIK | Perbandingan antara orang yang menggunakan internet dengan jumlah masyarakat Indonesia | persen | Indikator SIPD: 000336 - Persentase pengguna internet | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 1872 | 09.03.064 |
|
| Persentase Penduduk yang Menguasai Telepon Genggam | STATISTIK | BADAN PUSAT STATISTIK | Telepon genggam/Telepon seluler termasuk smartphone adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan jaringan seluler dan jaringan nirkabel lainnya. Pro... | persen | Indikator SIPD: 000165 - Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 1873 | 03.03.039 |
|
| Persentase Penduduk yang Mudah Mengakses Transportasi Publik | STATISTIK | BADAN PUSAT STATISTIK | Transportasi umum adalah moda angkutan umum massal dan moda perkeretaapian perkotaan yang berjadwal, berute, aman, dan bertarif jelas. Angkutan umum adalah jasa angkutan orang dan/atau barang dengan k... | persen | Indikator SIPD: 000237 - Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 1874 | 07.05.069 |
|
| Persentase penerbitan perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan di bidang lingkungan hidup dan SDA berkelanjutan | STATISTIK | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Proporsi perizinan berusaha yang telah diterbitkan dengan memenuhi persetujuan lingkungan, dibandingkan dengan total perizinan berusaha yang diajukan dalam sektor lingkungan hidup dan pengelolaan SDA... | persen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1875 | 03.06.014 |
|
| Persentase penerima reforma agraria yang meningkat kesejahteraannya | STATISTIK | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL | Penghitungan jumlah subjek penerima Redistribusi Tanah yang ditindaklanjuti dengan Akses Reforma Agraria | persen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1876 | 01.01.0036 |
|
| Persentase Pengadaan Alpalhankam yang Melibatkan Industri Pertahanan | STATISTIK | KEMENTERIAN PERTAHANAN | Proporsi kegiatan pengadaan Alpalhankam yang melibatkan industri pertahanan nasional, baik BUMN maupun swasta, sesuai dengan kebijakan kemandirian pertahanan. Reff: https://www.kemhan.go.id/pothan/2... | persen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1877 | 01.01.012 |
|
| Persentase Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alpalhankam yang Melibatkan Industri Pertahanan | STATISTIK | KEMENTERIAN PERTAHANAN | Indikator ini mengukur sejauh mana keterlibatan industri pertahanan dalam proses pengadaan, pemeliharaan, dan perawatan Alpalhankam. Indikator ini mencerminkan tingkat kemandirian dan kapasitas indust... | persen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1878 | 02.06.0009 |
|
| Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah Republik Indonesia | STATISTIK | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Persentase kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia | persen | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1879 | 07.05.083 |
|
| Persentase Pengelolaan Kawasan Lindung | STATISTIK | OTORITA IBUKOTA NUSANTARA | Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah adalah ukuran atas capaian aksi pengelolaan keanekaragaman hayati yang dilakukan per provinsi. Pengelolaan keanekaragaman hayati adalah tindakan yang di... | persen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1880 | 06.03.022 |
|
| Persentase Pengeluaran Iptek dan Inovasi per PDB | STATISTIK | BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL | a. Pengeluaran Iptek dan Inovasi adalah Jumlah Belanja Riset yaitu Banyaknya uang yang dikeluarkan untuk kegiatan riset, meliputi belanja operasional (belanja pegawai, belanja barang habis pakai) dan... | persen | Indikator SIPD: 000217 - Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 1881 | 09.03.065 |
|
| Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional | STATISTIK | BADAN PUSAT STATISTIK | Konsep dan Definisi:Kemampuan Badan Pusat Statistik untuk menghasilkan data dan informasi statistik sebagai dasar rujukan dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional. | persen | Indikator SIPD: 000345 - Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 1882 | 07.05.070 |
|
| Persentase Pengurangan dan Penghapusan Merkuri dari Baseline | STATISTIK | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Pengurangan Merkuri adalah upaya pembatasan Merkuri secara bertahap pada kegiatan perederan Merkuri, penggunaan Merkuri, dan pengendalian emisi dan lepasan Merkuri. Penghapusan Merkuri adalah upaya pe... | persen | Indikator SIPD: 000254 - Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 1883 | 07.05.0055 |
|
| Persentase Pengurangan Sampah | STATISTIK | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Proporsi sampah yang berhasil dikurangi melalui kegiatan seperti pembatasan timbulan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang. | persen | Program: 02.18-Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir. Kegiatan: 02.18.01-Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan Lokasi Prioritas: Nasional (tersebar) dengan penajaman pada: kab/kota berstatus TPA darurat; 10 wilayah metropolitan prioritas (mis. Kota Semarang; WM Surabaya); kab/kota pelapor SIPSN; kab/kota amanat Perpres 35/2018; serta lokasi dengan ekosistem pengolahan sampah/DAS prioritas. Contoh sebutan: Prov. Sulawesi Utara; Prov. Maluku; Prov. Jawa Barat; Kab. Nunukan & Kota Tarakan. Deskripsi: Produksi sampah diproyeksikan 82,2 juta ton/tahun (2045) dan kapasitas TPA nasional berpotensi penuh pada 2028. Tantangan utama: 93,2% rumah tangga belum memilah sampah; 63,7% timbulan berakhir di TPA; 47% TPA masih open dumping; tata kelola lemah (DLH di 399 kab/kota merangkap regulator–operator, BLUD persampahan sangat terbatas, alokasi APBD ~0,5–0,8%, retribusi terkumpul 40–45%, RI-SPAL hanya sedikit daerah). Reformasi persampahan menjadi “game changer” RPJPN 2025–2045 untuk menurunkan intensitas emisi GRK menuju NZE 2060 dan meningkatkan Indeks Ekonomi Hijau, dengan sasaran peningkatan IKPS Nasional melalui pemilahan di hulu, penguatan sistem informasi & regulasi, modernisasi infrastruktur layanan, serta perbaikan kelembagaan & pembiayaan. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 1884 | 01.02.022 |
|
| Persentase peningkatan akses dan fasilitas bagi diaspora Indonesia | STATISTIK | KEMENTERIAN LUAR NEGERI | Akses adalah jalan masuk/tindakan untuk memperoleh informasi Fasilitas adalah kemudahan yang diberikan oleh Pemri kepada Masyarakat Indonesia di Luar Negeri yang memenuhi persyaratan dan kriteria tert... | persen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1885 | 02.01.052 |
|
| Persentase Peningkatan Daya Saing Industri yang Memproduksi Produk Halal | STATISTIK | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | Presentase Peningkatan Daya Saing Industri yang Memproduksi Produk Halal adalah ukuran kuantitatif yang mencerminkan peningkatan kemampuan industri dalam memproduksi produk halal untuk bersaing di pas... | persen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1886 | 01.01.013 |
|
| Persentase Peningkatan Kemampuan Industri Pertahanan | STATISTIK | KEMENTERIAN PERTAHANAN | Indikator ini mengukur tingkat peningkatan kemampuan industri pertahanan dalam menghasilkan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam). Kemampuan industri pertahanan mencakup kapasitas produ... | persen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1887 | 05.02.034 |
|
| Persentase Peningkatan Kemampuan Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis | STATISTIK | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME | Mengukur sejauh mana peningkatan kemampuan pusat analisis dan pengendalian krisis dalam periode tertentu. Pusat analisis dan pengendalian krisis adalah unit atau lembaga yang bertugas memantau, mengan... | persen | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1888 | 09.04.011 |
|
| Persentase Peningkatan Kepatuhan Terhadap Etika Pers | STATISTIK | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL | Pengukuran Nilai Indeks Etika Pers untuk memantau kondisi pers atau media untuk menaati standar perusahaan pers. Indikator ini termasuk dalam Indeks Kemerdekaan Pers Lingkungan Hukum | nilai | Program: 01.02-Penguatan Komunikasi Publik dan Media. Kegiatan: 01.02.01-Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S) Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi), Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kepulauan Riau. Deskripsi: Kepercayaan publik terhadap objektivitas media menurun (LSI 2023: 66%), diperparah oleh konglomerasi kepemilikan media yang mengancam keragaman dan independensi, serta maraknya intimidasi terhadap insan pers yang tercermin pada turunnya indeks kemerdekaan pers (2023: 71,57; 2024: 69,36). Disrupsi digital menekan media konvensional: penetrasi TV turun (~86%), radio 13%, koran/majalah 8%, sementara online ~70% dan media sosial 62%; banyak media cetak tutup, pergeseran belanja iklan dominan ke media sosial (~80%) melemahkan pendapatan media arus utama. Kualitas konten juga jadi sorotan dengan 813 pengaduan (97,66% selesai), mencakup pelanggaran P3-SPS dan Kode Etik (minim verifikasi/uji informasi). Sasaran program: memulihkan kepercayaan dan kemerdekaan pers serta membangun ekosistem media yang berintegritas, bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat secara industri. | Ya | Tidak | Ya | Ya | Ya |
| 1889 | 03.02.007 |
|
| Persentase Peningkatan Pendapatan Perkapita Masyarakat di 45 Kawasan Transmigrasi | STATISTIK | KEMENTERIAN TRANSMIGRASI | Indikator persentase peningkatan pendapatan perkapita masyarakat di 45 kawasan transmigrasi merupakan indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi. | persen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1890 | 07.05.057 |
|
| Persentase Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) | STATISTIK | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) adalah perbandingan antara emisi gas rumah kaca yang terlepas ke atmosfer terhadap produk domestik regional bruto yang dihasilkan pada tahun tersebut. Penurunan i... | persen | Indikator SIPD: 000008 - Penurunan intensitas emisi GRK | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 1891 | 09.04.012 |
|
| Persentase Penurunan Kejadian Intervensi dan Kekerasan Pers | STATISTIK | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL | Pengukuran Nilai Indeks Kebebasan dari Intervensi dimaksudkan untuk memantau kondisi pers atas terjaminnya kebebasan dari intervensi dan kekerasan dalam menjalani proses peliputan atau pemberitaan. In... | nilai | Program: 01.02-Penguatan Komunikasi Publik dan Media. Kegiatan: 01.02.01-Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S) Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi), Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kepulauan Riau. Deskripsi: Kepercayaan publik terhadap objektivitas media menurun (LSI 2023: 66%), diperparah oleh konglomerasi kepemilikan media yang mengancam keragaman dan independensi, serta maraknya intimidasi terhadap insan pers yang tercermin pada turunnya indeks kemerdekaan pers (2023: 71,57; 2024: 69,36). Disrupsi digital menekan media konvensional: penetrasi TV turun (~86%), radio 13%, koran/majalah 8%, sementara online ~70% dan media sosial 62%; banyak media cetak tutup, pergeseran belanja iklan dominan ke media sosial (~80%) melemahkan pendapatan media arus utama. Kualitas konten juga jadi sorotan dengan 813 pengaduan (97,66% selesai), mencakup pelanggaran P3-SPS dan Kode Etik (minim verifikasi/uji informasi). Sasaran program: memulihkan kepercayaan dan kemerdekaan pers serta membangun ekosistem media yang berintegritas, bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat secara industri. | Ya | Tidak | Ya | Ya | Ya |
| 1892 | 04.01.138 |
|
| Persentase penurunan kekosongan (stock out) obat dan vaksin di fasyankes | STATISTIK | KEMENTERIAN KESEHATAN | Penurunan kekosongan (stock out) obat dan vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun berjalan dibandingkankan dengan tahun sebelumnya | persen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1893 | 01.01.014 |
|
| Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Kedaulatan, Keutuhan dan Keselamatan Bangsa | STATISTIK | KEMENTERIAN PERTAHANAN | Persentase penurunan jumlah insiden yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dalam periode waktu tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pelanggaran tersebut... | persen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1894 | 07.05.071 |
|
| Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim | STATISTIK | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029, Pembangunan Berketahanan Iklim telah menjadi salah satu prioritas nasional (PN) ke 8 (delapan) dalam RPJMN 2025-2029 yaitu... | persen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1895 | 03.03.036 |
|
| Persentase Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan | STATISTIK | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Keberhasilan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (KLLAJ) terhadap 10.000 kendaraan. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin baik kinerja KLLAJ. | persen | Dibutuhkan data kecelakaan, jumlah penduduk, dan jumlah kendaraan bermotor | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 1896 | 07.05.074 |
|
| Persentase Penurunan Tingkat Konsumsi Perusak Ozon | STATISTIK | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Pengurangan konsumsi bahan perusak ozon (BPO) berupa Hydroflorokarbon (HFC) yang merupakan bahan pengganti dari Hydrochlorofluorocarbon (HCFC). | persen | Indikator SIPD: 000255 - Persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozon dari baseline | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 1897 | 06.02.034 |
|
| Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal | STATISTIK | BADAN PUSAT STATISTIK | Pekerja penyandang disabilitas adalah penduduk penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dan mengalami satu atau lebih hambatan diantaranya: gangguan dalam penglihatan, pendengaran,... | persen | Indikator Utama Pembangunan - 10.Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%), diusulkan untuk menggunakan proksi: Indikator SIPD: 000023 - Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 1898 | 04.02.058 |
|
| Persentase penyandang disabilitas yang tidak mengalami tindak kekerasan | STATISTIK | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Proporsi individu penyandang disabilitas yang tidak menjadi korban kekerasan dalam periode tertentu. Indikator ini penting untuk menilai efektivitas upaya perlindungan dan pemberdayaan penyandang disa... | persen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1899 | 07.04.020 |
|
| Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir | STATISTIK | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Persentase jumlah dokumen materi teknis yang diselesaikan setiap tahun dibagi dengan total dokumen materi teknis yang direncanakan untuk disusun selama 2025-2029. | persen | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1900 | 05.01.020 |
|
| Persentase Penyelesaian Eksekusi Putusan Perdata | STATISTIK | MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA | Persentase penyelesaian pelaksanaan eksekusi perkara perdata pada peradilan umum. | persen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Showing 1,851-1,900 of 2,950 items.
| Id Ddp | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Definisi | Satuan | Instansi Produsen Data | Jenis Pengajuan | Jenis Data | Standar Data | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Klasifikasi Penyajian | Jadwal Pemutakhiran | Catatan kebutuhan dukungan data daerah | Tag Rad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.0013 |
|
| Luas Total Lahan Baku Sawah (LLBS) | Lahan Baku Sawah yang selanjutnya disingkat LBS adalah lahan sawah yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. (Permenko Nomor... | hektar | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Pertanahan | ||
| 10.03.0021 |
|
| Luas Wilayah NKRI | Luas satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan... | kilometer persegi (km²) | BADAN INFORMASI GEOSPASIAL | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Kewilayahan | ||
| 10.03.0022 |
|
| Luas Wilayah Perairan | Keseluruhan area perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial yang berada dalam yurisdiksi Indonesia | kilometer persegi (km²) | BADAN INFORMASI GEOSPASIAL | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Kewilayahan | ||
| 01.01.0032 |
|
| Luas wilayah perairan pedalaman, perariran kepulauan dan laut teritorial Indonesia yang terpetakan | Total area perairan Indonesia yang telah melalui proses survei dan pemetaan hidro-oseanografi | kilometer persegi (km²) | KEMENTERIAN PERTAHANAN | Prioritas | STATISTIK | - | TAHUNAN | Pertahanan | |||
| 10.03.0023 |
|
| Luas Wilayah Yurisdiksi | Luas wilayah di luar Wilayah Negara yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan Zona Tambahan di mana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana... | kilometer persegi (km²) | BADAN INFORMASI GEOSPASIAL | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Kewilayahan | ||
| 03.04.011 |
|
| Luasan Hektar Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu | Menurut UU No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, penanganan permukiman kumuh terpadu dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni dilakukan untuk... | hektar | KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Perumahan | ||
| 07.04.010 |
|
| Luasan pesisir dan laut terkontaminasi dan rusak yang terpulihkan | Indikator ini merujuk pada total area wilayah pesisir dan laut yang mengalami pemulihan setelah sebelumnya terkontaminasi atau rusak akibat aktivitas manusia atau bencana alam. Pemulihan ini mencakup... | meter persegi | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | STATISTIK | - | TAHUNAN | Kelautan | |||
| 05.01.0162 |
|
| Matriks isu strategis dan prioritas pembangunan hukum nasional | Data yang memuat pemetaan isu strategis dan penetapan prioritas pembangunan hukum nasional berdasarkan permasalahan, dampak, dan arah kebijakan | Dokumen | KEMENTERIAN HUKUM | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Hukum | ||
| 03.07.015 |
|
| Median Usia Kawin Pertama (MUKP) Perempuan | Median Usia Kawin Pertama (mUKP) wanita adalah median usia saat pertama kali kawin pada wanita usia 15-49 tahun yang berstatus kawin (menikah) atau pernah kawin. Median usia kawin pertama menunjukkan... | tahun | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | 10110075 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Kependudukan | |
| 04.02.016 |
|
| Mobilitas Penduduk Lanjut Usia | Ukuran kemudahan lansia untuk melakukan perjalanan | persen | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kependudukan | ||
| 04.02.017 |
|
| Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas | Proporsi Penyandang disabilitas yang tidak mengalami kesulitan dalam berjalan/naik tangga dan/atau menggerakkan/menggunakan tangan dan jari | persen | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kependudukan | ||
| 10.03.0024 |
|
| Model Deformasi | Model yang menggambarkan pola pergerakan lempeng tektonik yang diperoleh dari vektor kecepatan pergerakan stasiun-stasiun GNSS di permukaan bumi. | mm/year | BADAN INFORMASI GEOSPASIAL | Prioritas | GEOSPASIAL | - | raster | BELUM DAPAT DITENTUKAN | Kewilayahan | ||
| 10.03.0027 |
|
| Nama Rupabumi Baku | Nama rupabumi yang memenuhi prinsip nama rupabumi dan telah ditetapkan sebagai Nama Rupabumi Baku oleh Kepala BIG | Nama Rupabumi Baku | BADAN INFORMASI GEOSPASIAL | Prioritas | GEOSPASIAL | - | 1:1 - 1:5.000.000, Level Administrasi Negara sd Desa/Kelurahan | TAHUNAN | Kewilayahan | ||
| 02.03.0121 |
|
| Neraca proyeksi pangan | Perkiraan selisih antara ketersediaan pangan dan kebutuhan pangan antar waktu dan antar wilayah yang dinyatakan dalam surplus atau defisit | Ton | BADAN PANGAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | BULANAN | Pertanian | ||
| 09.06.021 |
|
| Nilai Akuntabilitas Kinerja Rata-Rata Nasional | Nilai akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada... | Nilai/Skor | KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI | Prioritas | STATISTIK | - | Instansi Pemerintah: K/L, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Aparatur Negara | ||
| 09.06.0026 |
|
| Nilai Aspek Inovasi pada Reformasi Birokrasi Nasional | Mengukur upaya dan terobosan baru yang dilakukan oleh instansi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik | skor numerik berdasarkan penilaian terhadap inovasi yang diterapkan | KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI | Prioritas | STATISTIK | - | Instansi Pemerintah: K/L, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Indikator SIPD: 001105 - Indeks Reformasi Birokrasi | Aparatur Negara | |
| 09.06.0027 |
|
| Nilai Aspek Kebijakan Pelayanan pada Reformasi Birokrasi Nasional | Mengukur keberadaan dan implementasi kebijakan yang mendukung penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan standar yang ditetapkan | skor numerik berdasarkan penilaian terhadap kebijakan yang ada | KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI | Prioritas | STATISTIK | - | Instansi Pemerintah: K/L, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Indikator SIPD: 001105 - Indeks Reformasi Birokrasi | Aparatur Negara | |
| 09.06.0028 |
|
| Nilai Aspek Konsultasi dan Pengaduan pada Reformasi Birokrasi Nasional | Menilai mekanisme yang tersedia bagi masyarakat untuk memberikan masukan, konsultasi, atau pengaduan terkait pelayanan publik | skor numerik berdasarkan efektivitas mekanisme konsultasi dan pengaduan | KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI | Prioritas | STATISTIK | - | Instansi Pemerintah: K/L, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Indikator SIPD: 001105 - Indeks Reformasi Birokrasi | Aparatur Negara | |
| 08.01.008 |
|
| Nilai Aspek Penerimaan terhadap Perbedaan Sosial (agama dan etnis) | Aspek pembentuk IPMas yang menggambarkan tanggapan terhadap pelaksanaan kegiatan keagamaan/etnis lain. Diukur dari 2 indikator, yaitu persentase rumah tangga menurut tanggapan terhadap kegiatan... | - | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Agama | ||
| 09.06.0029 |
|
| Nilai Aspek Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) pada Reformasi Birokrasi Nasional | Menilai kompetensi, integritas, dan kinerja aparatur yang terlibat dalam pelayanan publik | skor numerik berdasarkan evaluasi terhadap profesionalisme sdm | KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI | Prioritas | STATISTIK | - | Instansi Pemerintah: K/L, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Indikator SIPD: 001105 - Indeks Reformasi Birokrasi | Aparatur Negara | |
| 09.06.0030 |
|
| Nilai Aspek Sarana dan Prasarana pada Reformasi Birokrasi Nasional | Evaluasi terhadap ketersediaan dan kondisi fasilitas pendukung yang digunakan dalam proses pelayanan publik | skor numerik berdasarkan kondisi sarana dan prasarana | KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Indikator SIPD: 001105 - Indeks Reformasi Birokrasi | Aparatur Negara | |
| 09.06.0031 |
|
| Nilai Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik pada Reformasi Birokrasi Nasional | Mengukur efektivitas sistem informasi yang digunakan untuk mendukung transparansi dan aksesibilitas informasi pelayanan kepada masyarakat | skor numerik berdasarkan evaluasi sistem informasi | KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI | Prioritas | STATISTIK | - | Instansi Pemerintah: K/L, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Indikator SIPD: 001105 - Indeks Reformasi Birokrasi | Aparatur Negara | |
| 07.05.0051 |
|
| Nilai Baseline Emisi Gas Rumah Kaca sektor Industri | Jumlah emisi GRK yang dihasilkan oleh sektor industri pada tahun dasar (baseline), biasanya dinyatakan dalam ton CO₂e (ton setara karbon dioksida). | ton co2e/tahun | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Lingkungan Hidup | ||
| 04.01.0150 |
|
| Nilai Dimensi Assertiveness (Ketegasan) pada Remaja | Kemampuan remaja untuk mengungkapkan pendapat, perasaan, dan hak mereka secara tegas tanpa merugikan diri sendiri atau orang lain | tidak memiliki satuan khusus; diukur melalui skor kuesioner yang menilai tingkat ketegasan individu | BADAN NARKOTIKA NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 04.02.0015 |
|
| Nilai Dimensi Kerja sama Kerukunan Umat Beragama | Nilai untuk Mengukur tingkat kolaborasi dan interaksi positif antar umat beragama dalam berbagai aspek kehidupan. | skor rata-rata dari skala likert (1-5) untuk setiap indikator. | KEMENTERIAN AGAMA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional; Provinsi | TAHUNAN | Indikator Utama Pembangunan - 38.Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Indikator SIPD: 000059 - Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) | Sosial | |
| 04.02.0016 |
|
| Nilai Dimensi Kesetaraan Kerukunan Umat Beragama | Nilai untuk Menilai sejauh mana masyarakat memandang kesetaraan hak dan kewajiban antar pemeluk agama berbeda. | skor rata-rata dari skala likert (1-5) untuk setiap indikator. | KEMENTERIAN AGAMA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Indikator Utama Pembangunan - 38.Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Indikator SIPD: 000059 - Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) | Sosial | |
| 03.01.0021 |
|
| Nilai Dimensi Konservasi Sumber Daya Air (SDA) Ketahanan Air Nasional | Dimensi untuk Mengevaluasi upaya pelestarian dan perlindungan sumber daya air. | - | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Pekerjaan Umum | ||
| 03.01.0022 |
|
| Nilai Dimensi Pendayagunaan SDA Ketahanan Air Nasional | Dimensi untuk Menilai efektivitas pemanfaatan sumber daya air untuk berbagai kebutuhan. | - | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Pekerjaan Umum | ||
| 03.01.0023 |
|
| Nilai Dimensi Pengendalian Daya Rusak Air dan Pengurangan Risiko Ketahanan Air Nasional | Dimensi untuk Mengukur kemampuan dalam mengelola risiko terkait bencana air. | - | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Pekerjaan Umum | ||
| 03.01.0024 |
|
| Nilai Dimensi Peran Serta Masyarakat Ketahanan Air Nasional | Dimensi untuk Melihat tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air. | - | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Pekerjaan Umum | ||
| 04.01.0151 |
|
| Nilai Dimensi Reaching Out (Kemampuan Mencari Dukungan) pada Remaja | Kemampuan remaja untuk mencari bantuan atau dukungan dari lingkungan sosial mereka saat menghadapi masalah atau tekanan terkait narkoba | tidak memiliki satuan khusus; diukur melalui skor kuesioner yang mengevaluasi kecenderungan individu dalam mencari dukungan sosial | BADAN NARKOTIKA NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 04.01.0152 |
|
| Nilai Dimensi Self-Regulation (Pengendalian Diri) pada Remaja | Kemampuan remaja dalam mengontrol impuls dan emosi, serta mengendalikan pengaruh lingkungan terhadap diri mereka | tidak memiliki satuan khusus; diukur melalui skor kuesioner yang mengidentifikasi tingkat pengendalian diri | BADAN NARKOTIKA NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 03.01.0025 |
|
| Nilai Dimensi Sistem Informasi SDA dan Manajemen SISDA Ketahanan Air Nasional | Dimensi untuk Menilai kualitas data dan informasi serta manajemen sumber daya air. | - | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Pekerjaan Umum | ||
| 04.02.0017 |
|
| Nilai Dimensi Toleransi Kerukunan Umat Beragama | Nilai untuk Mengukur sejauh mana masyarakat menerima dan menghormati perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan. | skor rata-rata dari skala likert (1-5) untuk setiap indikator. | KEMENTERIAN AGAMA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Indikator Utama Pembangunan - 38.Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Indikator SIPD: 000059 - Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) | Sosial | |
| 02.01.001 |
|
| Nilai Diversifikasi produk industri berbasis SDA yang diolah | Merupakan nilai yang digunakan untuk menunjukkan seberapa terdiversifikasi ekspor untuk produk berbasis SDA Indonesia. Dihitung dengan produk pada level HS 6 digit, serta didasarkan pada klasifikasi... | - | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Industri | ||
| 07.04.011 |
|
| Nilai efektivitas pengelolaan biota perairan langka, terancam punah, dilindungi, dan/atau Appendix CITES | Aspek penilaian efektivitas pengelolaan jenis ikan dilindungi dan terancam punah meliputi 4 kriteria/tahapan yaitu input/perencanaan, proses/implementasi, output/luaran dan outcome/dampak.... | skor | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kelautan | ||
| 07.04.012 |
|
| Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil | Penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan (EVIKA) dihitung berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/KEP-DJPKRL/2020 tentang Pedoman Teknis... | nilai | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | data diperoleh dari Provinsi | Kelautan | |
| 02.02.021 |
|
| Nilai ekspor barang ke Australia dalam Rangka Utilisasi IA-CEPA | Data nilai ekspor Indonesia ke Australia digunakan sebagai pendekatan dalam menganalisis utilisasi IA-CEPA. Adapun data ekspor berdasarkan preferensi tarif dan ketentuan lain yang diatur dalam... | miliar dolar amerika serikat | KEMENTERIAN PERDAGANGAN | Prioritas | STATISTIK | - | TAHUNAN | Perdagangan | |||
| 02.02.022 |
|
| Nilai ekspor barang ke Chile dalam Rangka Utilisasi Indonesia-Chile CEPA | Data nilai ekspor Indonesia ke Chile digunakan sebagai pendekatan dalam menganalisis utilisasi Indonesia-Chile CEPA. Adapun data ekspor berdasarkan preferensi tarif dan ketentuan lain yang diatur... | miliar dolar amerika serikat | KEMENTERIAN PERDAGANGAN | Prioritas | STATISTIK | - | TAHUNAN | Perdagangan | |||
| 02.02.023 |
|
| Nilai ekspor barang ke Jepang dalam Rangka Utilisasi IJEPA | Data nilai ekspor Indonesia ke Jepang digunakan sebagai pendekatan dalam menganalisis utilisasi IJEPA. Adapun data ekspor berdasarkan preferensi tarif dan ketentuan lain yang diatur dalam perjanjian... | miliar dolar amerika serikat | KEMENTERIAN PERDAGANGAN | Prioritas | STATISTIK | - | TAHUNAN | Perdagangan | |||
| 02.02.024 |
|
| Nilai ekspor barang ke Korea dalam Rangka Utilisasi IK-CEPA | Data nilai ekspor Indonesia ke Korea digunakan sebagai pendekatan dalam menganalisis utilisasi IK-CEPA. Adapun data ekspor berdasarkan preferensi tarif dan ketentuan lain yang diatur dalam perjanjian... | miliar dolar amerika serikat | KEMENTERIAN PERDAGANGAN | Prioritas | STATISTIK | - | TAHUNAN | Perdagangan | |||
| 02.02.025 |
|
| Nilai ekspor barang ke negara-negara EFTA dalam Rangka Utilisasi Indonesia-EFTA CEPA | Total nilai ekspor barang Indonesia ke negara-negara yang tergabung dalam EFTA yaitu Switzerland, Iceland, Norway, dan Liechtenstein. | miliar dolar amerika serikat | KEMENTERIAN PERDAGANGAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Perdagangan | ||
| 02.02.026 |
|
| Nilai ekspor barang ke negara-negara yang tergabung dalam ASEAN | Total nilai ekspor barang Indonesia ke negara-negara yang tergabung dalam ASEAN yaitu Brunei Darussalam, Cambodia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam, dan Timor Leste. | miliar dolar amerika serikat | KEMENTERIAN PERDAGANGAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Perdagangan | ||
| 02.02.027 |
|
| Nilai Ekspor barang ke negara-negara yang tergabung dalam RCEP | Total nilai ekspor barang Indonesia ke negara-negara yang tergabung dalam RCEP yaitu Brunei Darussalam, Cambodia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam, China, Japan,... | miliar dolar amerika serikat | KEMENTERIAN PERDAGANGAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Perdagangan | ||
| 02.02.028 |
|
| Nilai ekspor barang ke UAE dalam Rangka Utilisasi IUAE-CEPA | Data nilai ekspor Indonesia ke UAE digunakan sebagai pendekatan dalam menganalisis utilisasi IUAE-CEPA. Adapun data ekspor berdasarkan preferensi tarif dan ketentuan lain yang diatur dalam perjanjian... | miliar dolar amerika serikat | KEMENTERIAN PERDAGANGAN | Prioritas | STATISTIK | - | TAHUNAN | Perdagangan | |||
| 02.02.0014 |
|
| Nilai Ekspor Barang per Negara ASEAN | Jumlah nilai barang yang diekspor dari Indonesia ke masing-masing negara anggota ASEAN | dollar usd | KEMENTERIAN PERDAGANGAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Perdagangan | ||
| 02.02.0015 |
|
| Nilai Ekspor Barang per Negara EFTA | Jumlah nilai barang yang diekspor dari Indonesia ke masing-masing negara anggota EFTA | USD | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Perdagangan | ||
| 02.02.0016 |
|
| Nilai Ekspor Barang per Negara RCEP | Jumlah nilai barang yang diekspor dari Indonesia ke masing-masing negara anggota RCEP | USD | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Perdagangan | ||
| 02.02.0017 |
|
| Nilai Ekspor Barang per Provinsi | Jumlah nilai barang yang diekspor dari suatu provinsi, dihitung berdasarkan nilai FOB | USD | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Provinsi | TAHUNAN | Indikator SIPD: 001164 - Nilai Ekspor Barang di Proviinsi | Perdagangan | |
| 02.02.0018 |
|
| Nilai ekspor barang per pulau | Transaksi perpindahan kepemilikan ekonomi (baik berupa penjualan, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dari residen suatu wilayah Provinsi terhadap pelaku ekonomi luar negeri (non-resident).... | miliar rupiah | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Pulau: Sumatera, Jawa, Bali-Nusra, Kalimantan, Sulawesi, Papua-Maluku | TAHUNAN | Indikator SIPD: 001164 - Nilai Ekspor Barang di Proviinsi | Perdagangan |
Showing 1,851-1,900 of 3,346 items.
| ID | Id Ddp | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Jenis Pengajuan | Jenis Data | Indikator Variabel | Standar Data | Mitra Sektor Bappenas | Instansi Produsen Data | Unit Kerja Produsen Data | Definisi | Satuan | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Klasifikasi Penyajian | Jadwal Pemutakhiran | Tag Rad | Status Persetujuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162982 | 05.02.012 |
|
| Indeks Profesionalitas SDM Polri | Prioritas | STATISTIK | Indikator | KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA | SSDM | Indeks Profesinalitas SDM Polri adalah pengukuran yang ditetapkan untuk mengukur kualitas sikap, derajat pengetahuan dan keahlian yang dimiliki oleh SDM Polri dalam melaksanakan tugas dan... | 1. Jenis Pangkat 2. Jenis Kelamin | - | Menentukan nilai kumulatif indikator komponen SDM Polri secara kuantitatif | TAHUNAN | Keamanan | TERSEDIA | ||
| 162983 | 04.01.0007 |
|
| Indeks Proses Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba | Prioritas | STATISTIK | Variabel | BADAN NARKOTIKA NASIONAL | Pusat Penelitian, Data, dan Informasi | Mengukur proses pelaksanaan program P4GN, termasuk koordinasi antar lembaga, pelatihan, dan kegiatan penyuluhan | skor indeks | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Kesehatan | TERSEDIA | ||
| 162984 | 07.04.014 |
|
| Indeks Pulau-Pulau Kecil | Prioritas | STATISTIK | Indikator | Direktorat Lingkungan Hidup | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Metode perhitungan nilai indeks untuk Ketahanan Wilayah Pesisir berdasarkan tiga indikator utama: Rehabilitasi Wilayah Pesisir, Pengendalian Perubahan Iklim, dan Mitigasi Bencana | indeks | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Kelautan | TERSEDIA | |
| 162985 | 06.03.001 |
|
| Indeks QS International Research Network Collaboration | Prioritas | STATISTIK | Indikator | KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI | Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat | Indikator International Research Network (IRN) digunakan untuk menilai tingkat keterbukaan dan keberagaman kolaborasi internasional dalam bidang penelitian pada setiap institusi pendidikan tinggi... | Indeks | - | Nasional | TAHUNAN | Pendidikan | TERSEDIA | ||
| 162986 | 09.06.0044 |
|
| Indeks Reformasi Birokrasi 2023-2025 | Prioritas | STATISTIK | Variabel | Direktorat Transformasi Birokrasi dan Pemerintahan | KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI | Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan | Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah sebuah sistem penilaian yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam suatu instansi pemerintah. | Indeks | - | Indeks Nasional | TAHUNAN | Dalam Negeri | TERSEDIA | |
| 162987 | 09.06.008 |
|
| Indeks Reformasi Birokrasi Nasional | Prioritas | STATISTIK | Indikator | KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI | Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan | Reformasi Birokrasi (RB) merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Berkaitan dengan hal tersebut, reformasi birokrasi... | Nilai/Skor | - | Instansi Pemerintah: K/L, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Aparatur Negara | TERSEDIA | ||
| 162988 | 05.02.013 |
|
| Indeks Risiko Bencana | Prioritas | STATISTIK | Indikator | OTORITA IBUKOTA NUSANTARA | Direktorat Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana | IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang... | Indeks | - | Wilayah Administrasi: Provinsi, Ibu Kota Nusantara | TAHUNAN | Keamanan | TERSEDIA | ||
| 162989 | 05.02.014 |
|
| Indeks Risiko Terorisme | Prioritas | STATISTIK | Indikator | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME | Subdirektorat Pemberdayaan Masyrakat | Suatu ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat risiko suatu negara atau wilayah terhadap ancaman terorisme | Indeks | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Keamanan | TERSEDIA | ||
| 162990 | 05.02.0001 |
|
| Indeks Risiko Terorisme Dimensi Suplai Pelaku | Prioritas | STATISTIK | Variabel | 10810060 | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME | Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat | Angka yang menggambarkan seberapa besar risiko suatu daerah menjadi penyuplai pelaku teror, sehingga ancaman suatu daerah dari terorisme dapat dimitigasi dengan baik dilihat berdasarkan potensi atau... | Indeks | Terbatas | [32010026] Wilayah; | TAHUNAN | Keamanan | TERSEDIA | |
| 162991 | 05.02.0002 |
|
| Indeks Risiko Terorisme Dimensi Target | Prioritas | STATISTIK | Variabel | 10810061 | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME | Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat | Angka yang menggambarkan seberapa besar risiko suatu daerah menjadi target serangan teror, sehingga ancaman suatu daerah dari terorisme dapat dimitigasi dengan baik. | Indeks | Terbatas | [32010026] Wilayah; | TAHUNAN | Keamanan | TERSEDIA |
Showing 371-380 of 4,145 items.