Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
175107.05.064
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase keluar dan masuknya tumbuhan, satwa, dan biota perairan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
Persentase keluar dan masuknya komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundanganSTATISTIKBADAN KARANTINA INDONESIAIndikator ini bertujuan untuk mengendalikan pemasukan atau pengeluaran komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan yang tidak sesuai dengan persyaratan karantina dan ketentuan peraturan perundanganpersenYaYaYaYaYa
175204.01.0155
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase keluarga sasaran yang mendapat pendampingan 1000 hari pertama kehidupan (HPK);
Persentase Keluarga 1000 hari pertama kehidupan (HPK) yg mendapat pendampinganSTATISTIKBADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONALKonsep: Keluarga 1000 hari pertama kehidupan (HPK) adalah ibu hamil dan keluarga yang memiliki anak usia 0-23 bulan. Sedangkan pendampingan adalah serangkaian kegiatan pendampingan yang dilakukan k...persenProgram: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.02-Pencegahan dan penurunan stunting Lokasi Prioritas: Seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi (cakupan nasional); serta penegasan pada: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Jawa Barat, dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, fokus spesifik di Provinsi Bengkulu pada Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Kota Bengkulu. Deskripsi: Program menitikberatkan pemenuhan intervensi gizi-kesehatan berbasis siklus hidup sesuai kebutuhan kelompok sasaran (ibu hamil, baduta, balita, remaja, calon pengantin, keluarga, dan masyarakat). Arah kebijakan meliputi penguatan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting (mis. ibu hamil KEK; balita dengan BB tidak naik/kurang; gizi kurang/buruk) disertai tata laksana dan pendampingan; peningkatan kualitas layanan dan edukasi; serta konvergensi melalui perbaikan tata kelola: analisis situasi berbasis kewilayahan, perencanaan–penganggaran kontekstual, integrasi sistem/kebijakan/sumber daya, dan penguatan Monev sebagai umpan balik. Sasaran akhirnya menurunkan prevalensi stunting (indikatif 18,8% pada 2025 menjadi 14,2% pada 2029), mencegah kematian dini, dan meningkatkan harapan hidup sehat.YaYaYaYaYa
175303.07.021
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Keluarga Berencana (KB) Pasca Persalinan;
Persentase Keluarga Berencana (KB) Pasca PersalinanSTATISTIKBADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONALPersentase peserta KB baru pasca persalinan adalah perbandingan jumlah ibu bersalin yang dilayani KB pasca persalinan sampai dengan 6 minggu atau 42 hari terhadap jumlah ibu melahirkan di tahun berjal...persen"Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.01-Penurunan kematian ibu dan anak Lokasi Prioritas: 514 kabupaten/kota secara nasional dengan prioritas pada provinsi dengan jumlah dan angka kematian ibu dan bayi tertinggi: Sumatera Utara, Kalbar/Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Selain itu: Provinsi Maluku Utara; Provinsi Papua; Provinsi Papua Barat; Provinsi Papua Barat Daya*; Provinsi Papua Selatan*; Provinsi Papua Tengah*; Sulawesi Tenggara; Sumatera Selatan; Jawa Barat; serta cakupan “Seluruh Provinsi” dan “Nasional/Seluruh Kab/Kota”. Deskripsi: Fokus peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan AKI/AKB, khususnya di daerah prioritas dengan beban tertinggi (termasuk beberapa provinsi di Tanah Papua, yang dilaporkan mencapai sekitar 189 per 100.000 kelahiran hidup dalam lima tahun terakhir). Intervensi diarahkan pada penguatan layanan sesuai standar di fasilitas kesehatan—persalinan di fasyankes, deteksi dini, ANC, layanan persalinan, KF, KN, layanan kegawatdaruratan, ketersediaan/pelayanan darah, tatalaksana balita sakit, dan imunisasi—serta penguatan aspek promotif-preventif dan tata kelola agar layanan terintegrasi, bermutu, dan berdampak nyata pada penurunan kematian ibu dan bayi."YaYaYaYaYa
175401.01.005
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Kelulusan Komponen Cadangan dengan Nilai Baik;
Persentase Kelulusan Komponen Cadangan dengan Nilai BaikSTATISTIKKEMENTERIAN PERTAHANANPersentase anggota Komponen Cadangan (Komcad) yang lulus pelatihan dengan predikat nilai "Baik". Komcad adalah sumber daya manusia yang disiapkan untuk memperkuat Tentara Nasional Indonesia (TNI) dala...persenYaYaYaYaYa
175504.02.024
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase data sosial ekonomi keluarga Indonesia yang termutakhir dan terpilah secara berkala;
Persentase Kementerian/Lembaga yang melaksanakan perencanaan berbasis bukti melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu)STATISTIKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPersentase Kementerian/Lembaga yang melaksanakan perencanaan berbasis bukti melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu) dibagi total K/L yang memungkinkan untuk melakuka...persenYaYaYaYaYa
175604.02.026
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase K/L yang sistem datanya terhubung dengan sistem Regsosek;
Persentase Kementerian/Lembaga yang mendapatkan peningkatan kapasitas perencanaan berbasis bukti melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu)STATISTIKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPersentase jumlah terbangunnya interoperabilitas data antar Kementerian Lembaga yang terhubung dan dapat digunakan oleh 15 K/L yang terlibat. List K/L yang terlibat 1. Kementerian UMKM (Baseline 2024)...persenYaYaYaYaYa
175709.02.0030
    • Renstra LKPP 2025-2029;
  1. Nilai Kinerja Pengadaan;
Persentase Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang Menerapkan Belanja Pengadaan untuk Produk Dalam Negeri Minimal 95 PersenSTATISTIKLEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHPersentase Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang merealisasikan minimal 95 persen belanja pengadaan untuk Produk Dalam Negeri dibandingkan dengan total seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daer...persenYaYaYaYaYa
175809.02.0031
    • Renstra LKPP 2025-2029;
  1. Nilai Kinerja Pengadaan;
Persentase Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang Menerapkan Belanja Pengadaan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi Minimal 40 PersenSTATISTIKLEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHPersentase Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang merealisasikan minimal 40 persen belanja pengadaan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi dibandingkan dengan total seluruh Kementerian/Lembaga/Pe...persenYaYaYaYaYa
175909.06.0035
    • Renstra LKPP 2025-2029;
  1. Nilai Kinerja Pengadaan;
Persentase Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang Mengalami Peningkatan Nilai Pengelolaan Pengadaan Barang/JasaSTATISTIKLEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHPersentase Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang mengalami peningkatan nilai pada aspek pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Survei Penilaian Integritas dibandingkan dengan total seluruh Kemen...persenYaYaYaYaYa
176009.03.051
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Kepatuhan Badan Publik dalam Menjalankan UU Keterbukaan Informasi Publik;
Persentase Kepatuhan Badan Publik dalam Menjalankan UU Keterbukaan Informasi PublikSTATISTIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALPengukuran indikator Persentase Kepatuhan Badan Publik dalam Menjalankan UU Keterbukaan Informasi Publik dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana badan publik, termasuk aparatur dalam proaktif dan respo...persenYaTidakYaYaYa
176103.03.037
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Kepatuhan Keamanan Penerbangan;
Persentase Kepatuhan Keamanan PenerbanganSTATISTIKKEMENTERIAN PERHUBUNGANIndikator menunjukkan jumlah nilai kepatuhan operator penerbangan (Bandar Udara, Airlines dan Airnav) yang diaudit berdasarkan pembobotan pada tiap operator penerbangan sesuai dengan kompleksitas aspe...persenTidakYaYaYaYa
176207.04.017
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikananSTATISTIKKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPersentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana pelaku usaha dalam kategori tertentu (misalnya, KP atau Kelompok P...persenIndikator SIPD: 000280 - Persentase kepatuhan pelaku usaha. 000414 - Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku 000671 - Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikananTidakYaYaYaYa
176301.02.020
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum kerja sama multilateral;
Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum kerja sama multilateralSTATISTIKKEMENTERIAN LUAR NEGERIKepemimpinan adalah nilai kewibawaan yang menjadi pertimbangan dan kepercayaan dunia internasional terhadap kedudukan Indonesia, sehingga memiliki nilai pengaruh terhadap kebijakan di forum internasio...persenYaYaYaYaYa
176406.02.027
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Kesenjangan Upah Laki-laki dan Perempuan;
Persentase Kesenjangan Upah Laki-laki dan PerempuanSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKKesenjangan upah antar gender adalah perbedaan rata-rata gaji laki-laki dengan perempuan.persenYaYaYaYaYa
176501.02.021
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase kesepakatan kerjasama terkait diplomasi ekonomi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dalam negeri;
Persentase kesepakatan kerjasama terkait diplomasi ekonomi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dalam negeriSTATISTIKKEMENTERIAN LUAR NEGERIDiplomasi ekonomi merupakan instrumen strategis dalam hubungan internasional yang digunakan oleh negara untuk mencapai kepentingan ekonomi nasional. Dalam konteks global saat ini, peran diplomasi ekon...persenYaYaYaYaYa
176605.02.029
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Kesesuaian Rencana Patroli Nasional;
Persentase Kesesuaian Rencana Patroli NasionalSTATISTIKBADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIAKepatuhan terhadap Rencana Patroli NasionalpersenYaYaYaYaYa
176704.03.022
    • SDGs;
  1. Persentase Keterwakilan Perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah;
Persentase Keterwakilan Perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerahSTATISTIKKOMISI PEMILIHAN UMUM1. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat adalah presentase keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tingkat pusat, mencakup anggota DPR RI dan DPD RI. 2. Proporsi kursi...persenIndikator SIPD: 000159 - Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkatpusat dan (b) pemerintah daerah.YaYaYaYaYa
176804.03.023
    • SDGs;
  1. Persentase Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif;
Persentase Keterwakilan Perempuan di Lembaga LegislatifSTATISTIKKOMISI PEMILIHAN UMUMPersentase perempuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) /Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi /DPRD kabupaten/kota terhadap keseluruhan anggota DPR atau DPRD di tingkat provinsi atau kabu...persenIndikator SIPD: 000317 - Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)YaYaYaYaYa
176904.03.024
    • SDGs;
  1. Persentase Keterwakilan Perempuan Sebagai Pengambilan Keputusan di Lembaga Eksekutif;
Persentase Keterwakilan Perempuan Sebagai Pengambilan Keputusan di Lembaga EksekutifSTATISTIKBADAN KEPEGAWAIAN NEGARAKonsep dan Definisi:Proporsi perempuan di posisi kepemimpinan di lembaga pemerintahan pada tingkat eksekutif (eselon I dan II) terhadap keseluruhan pengambil keputusan di lembaga eksekutif setara esel...persenIndikator SIPD: 000318 - Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).YaYaYaYaYa
177002.05.0004
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase komoditas produk peternakan siap edar yang memenuhi persyaratan mutu;
Persentase komoditas produk pangan segar asal hewan siap edar yang memenuhi persyaratan mutuSTATISTIKKEMENTERIAN PERTANIANMenunjukkan persentase produk peternakan siap edar yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh otoritas terkait. Produk peternakan mencakup pangan seg...persenYaYaYaYaYa
177109.04.009
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase konten komunikasi publik yang dapat memperkuat kohesivitas sosial berlandaskan nilai-nilai Pancasila;
Persentase konten komunikasi publik yang dapat memperkuat kohesivitas sosial berlandaskan nilai-nilai PancasilaSTATISTIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALKonten komunikasi publik merupakan salah satu cara untuk menyebarkan dan/atau menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda. Penanaman nilai Pancasila melalui Pendidikan formal yang diterapkan...persenTidakYaYaYaYa
177201.01.0034
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase sumber Daya Nasional yang Dimanfaatkan menjadi Kekuatan Pertahanan;
Persentase Kontribusi Binter terhadap Pengelolaan Sumdanas dan Pembinaan Kondisi SosialSTATISTIKKEMENTERIAN PERTAHANANProporsi untuk Mengukur kontribusi kegiatan Pembinaan Teritorial (Binter) dalam pengelolaan Sumdanas dan pembinaan kondisi sosial untuk mewujudkan alat dan kondisi juang yang tangguh. Reff: https://j...persenYaYaYaYaYa
177302.02.014
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Kontribusi pangsa pasar ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi terhadap dunia;
Persentase kontribusi pangsa pasar ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi terhadap duniaSTATISTIKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALIndikator ini menunjukkan berapa besar pangsa (share) ekspor suatu negara atau wilayah untuk produk berteknologi menengah dan tinggi dibandingkan dengan total ekspor produk berteknologi menengah dan t...persenYaYaYaYaYa
177402.02.015
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Kontribusi pangsa pasar ekspor produk industri berbasis sumber daya alam terhadap dunia;
Persentase kontribusi pangsa pasar ekspor produk industri berbasis sumber daya alam terhadap duniaSTATISTIKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALMerupakan persentase ekspor produk industri berbasis sumber daya alam Indonesia terhadap ekspor produk berbasis SDA dunia untuk produk industri berbasis sumber daya alam berdasarkan klasifikasi Lall.persenYaYaYaYaYa
177502.02.016
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Kontribusi pangsa pasar ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi terhadap dunia;
Persentase kontribusi pangsa pasar ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi terhadap duniaSTATISTIKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALMerupakan persentase ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi Indonesia terhadap total ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi. Produk penyerap tenaga kerja tinggi yang dimaksud adalah produk yan...persenYaYaYaYaYa
177602.02.017
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Kontribusi pangsa pasar ekspor produk pertanian terhadap dunia;
Persentase kontribusi pangsa pasar ekspor produk pertanian terhadap duniaSTATISTIKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALMerupakan persentase ekspor produk pertanian Indonesia terhadap total ekspor produk pertanian dunia. Dalam hal ini, produk pertanian didefinisikan sebagai kelompok produk yang terdiri atas pertanian d...persenYaYaYaYaYa
177702.02.0029
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB;
Persentase kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB Provinsi per pulauSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKPerdagangan besar dan eceran yang dimaksud adalah perdgangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang merupakan salah satu komponen dalam PDRB berdasarkan lapangan usaha. Perdgangan besa...persenYaYaYaYaYa
177809.02.040
    • SDGs;
  1. Persentase kontribusi perikanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB);
Persentase kontribusi perikanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKProduk Domestik Bruto (PDB) adalah kondisi ekonomi suatu lapangan usaha/sektor/subsektor pada suatu periode waktu tertentu. Produksi ikan adalah semua hasil penangkapan/ budidaya ikan/binatang air lai...persenIndikator SIPD: 000281 - Persentase kontri-busi perikanan ter-hadap Produk Domestik Bruto (PDB)YaYaYaYaYa
177904.01.111
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu;
Persentase Kosmetik yang aman dan bermutuSTATISTIKBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANProporsi kosmetik yang disampling berdasarkan risiko yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan dibandingkan seluruh populasi sampel kosmetikpersenYaYaYaYaYa
178010.04.014
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Kualitas Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan;
Persentase Kualitas Pengawasan Data Pemilih BerkelanjutanSTATISTIKBADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUMPersentase Kualitas Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan adalah alat ukur pemantauan dan evaluasi yang dihitung Bawaslu RI terhadap hasil pemutakhiran Data Pemilih Tetap (DPT) secara berkala dan berk...persenYaYaYaYaYa
178104.01.112
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang memenuhi ketentuan;
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang memenuhi ketentuanSTATISTIKBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANPerbandingan jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang memenuhi ketentuan dengan jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi melalui samplingpersenYaYaYaYaYa
178204.01.113
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase laboratorium kesmas tingkat 2-5 yang dikembangkan sesuai standar berdasarkan stratanya;
Persentase laboratorium kesmas tingkat 2-5 yang dikembangkan sesuai standar berdasarkan stratanyaSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANPersentase laboratorium tingkat 2-5 yang dikembangkan dan sudah operasional paling lambat per tahun 2028 dan telah memenuhi standar berdasarkan stratanya, dari aspek : 1. SDM Laboratorium 2. Sarana, P...persenYaYaYaYaYa
178302.03.046
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)STATISTIKKEMENTERIAN PERTANIANIndikator ini memfokuskan pada lahan pertanian, yaitu lahan yang digunakan untuk mengusahakan tanaman pangan dan memelihara ternak. Negara menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjut...persenYaYaYaYaYa
178404.02.037
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase lanjut usia yang mandiri;
Persentase lanjut usia yang mandiriSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANPersentase lansia >= 60 tahun yang masih mampu melakukan aktifitas hidup sehari-hari tanpa bantuan sama sekali dari orang lain (mandiri : skor ADL 20) dan lansia yang mengalami gangguan dalam melakuka...persenIndikator SIPD: 000818 - Presentase lanjut usia yang mandiriYaYaYaYaYa
178504.02.038
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase lanjut usia yang mendapatkan pendampingan;
Persentase lanjut usia yang mendapatkan pendampinganSTATISTIKBADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONALPersentase keluarga lansia yang mendapatkan pendampingan berupa Perawatan Jangka Panjang (PJP), pelayanan kesehatan, serta pemberdayaan lansia melalui kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL) diba...persenYaYaYaYaYa
178608.01.012
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase lembaga agama dan lembaga sosial keagamaan yang memenuhi standar pengelolaan;
Persentase lembaga agama dan lembaga sosial keagamaan yang memenuhi standar pengelolaanSTATISTIKKEMENTERIAN AGAMAJumlah lembaga agama dan lembaga sosial keagamaan yang memenuhi standar pengelolaan merupakan indikator yang digunakan dalam mengukur kualitas lembaga agama dan lembaga sosial keagamaanpersenTidakYaYaYaYa
178708.01.013
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase lembaga dana sosial keagamaan yang akuntabel dan profesional;
Persentase lembaga dana sosial keagamaan yang akuntabel dan profesionalSTATISTIKKEMENTERIAN AGAMAIndikator ini mencerminkan persentase lembaga filantropi keagamaan yang akuntabel (ditinjau dari audit keuangan) dan profesional (ditinjau dari layanan administrasi dan pelaporan)persenTidakYaYaYaYa
178808.01.014
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A): Lembaga penyelenggara haji khusus; Lembaga penyelenggara umrahSTATISTIKKEMENTERIAN AGAMAMerupakan ukuran dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ibadah umrah dan ibadah haji khusus sesuai standarpersenTidakYaYaYaYa
178907.05.067
    • SDGs;
  1. Persentase Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang Ditangani/Diolah;
Persentase Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang Ditangani/DiolahSTATISTIKKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPBahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat, energi dan/atau komponen lain karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak...persenIndikator SIPD: 000256 - (a) Limbah B3 yang dihasilkan per dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya. 000989 - Persentase Limbah B3 yang TerkelolaYaYaYaYaYa
179007.05.068
    • SDGs;
  1. Persentase Limbah Cair yang Diolah Secara Aman;
Persentase Limbah Cair yang Diolah Secara AmanSTATISTIKKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPersentase limbah cair industri yang diolah secara aman adalah perbandingan air limbah yang dihasilkan industri yang dikelola secara aman berdasarkan tingkatan pengelolaan dibandingkan dengan jumlah a...meter kubik per hariIndikator SIPD: 000169 - Persentase limbah cair industri cair yang diolah secara aman.YaYaYaYaYa
179103.01.061
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase luas baku sawah fungsional beririgasi;
Persentase luas baku sawah fungsional beririgasiSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMproporsi atau bagian dari total luas sawah yang memiliki sistem irigasi yang memadai untuk mendukung pertumbuhan tanaman padi, dibandingkan dengan total luas sawah yang tersedia dalam suatu wilayah at...persenYaYaYaYaYa
179207.04.018
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil;
Persentase luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecilSTATISTIKKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANIndikator untuk mengukur perbandingan antara total luas kawasan konservasi perairan terhadap luas wilayah laut Indonesia. Perbandingan akan digunakan untuk memantau kinerja penambahan luas kawasan kon...persenTidakYaYaYaYa
179303.01.062
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase luas kawasan prioritas yang dilindungi dari daya rusak air;
Persentase luas kawasan prioritas yang dilindungi dari daya rusak airSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMproporsi dari total area kawasan yang dianggap prioritas untuk dilindungi dari kerusakan yang disebabkan oleh air (seperti erosi, banjir, atau sedimentasi), dibandingkan dengan luas keseluruhan kawasa...persenYaYaYaYaYa
179406.02.028
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Lulusan Pelatihan Vokasi Setahun Terakhir yang Bekerja atau Berwirausaha;
Persentase Lulusan Pelatihan Vokasi Setahun Terakhir yang Bekerja atau BerwirausahaSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKPerbandingan jumlah lulusan pelatihan vokasi yang bekerja dan/atau berwirausaha dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan terhadap seluruh jumlah lulusan pelatihan vokasi pada tahun yang sama.persenYaYaYaYaYa
179507.04.019
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan KP yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri, dan/atau Dunia Kerja;
Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan KP yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri, dan/atau Dunia KerjaSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHIndikator keberhasilan yang mengukur sejauh mana lulusan pendidikan dan pelatihan KP mampu mendapatkan pekerjaan, mengembangkan usahanya dan/atau terlibat dalam kegiatan produktif di sektor usaha, ind...persenYaYaYaYaYa
179608.01.015
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapatkan rekognisi;
Persentase lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapatkan rekognisiSTATISTIKKEMENTERIAN AGAMAproporsi lulusan dari lembaga pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang memperoleh pengakuan kesetaraan dengan lulusan pendidikan formal terhadap total lulusan dari lembaga tersebut dalam sua...persenTidakYaYaYaYa
179706.02.047
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase lulusan pendidikan tinggi vokasi setahun terakhir yang: a) bekerja; b) berwirausahaSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKIndikator ini mengukur proporsi lulusan pendidikan tinggi vokasi (Diploma I hingga Diploma IV) yang lulus dalam periode satu tahun terakhir dan telah bekerja, baik sebagai pekerja formal, informal, ma...persenYaYaYaYaYa
179806.01.029
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase lulusan pendidikan tinggi yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan: (a) Total; (b) Karyawan atau WirausahaSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKIndikator ini mengukur proporsi lulusan pendidikan tinggi (Diploma I hingga S3) yang bekerja dalam jangka waktu paling lama satu tahun setelah kelulusan, terhadap: (a) Total lulusan pendidikan tinggi...persenYaYaYaYaYa
179906.02.048
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Presentase lulusan pendidikan vokasi yang bekerja 1 tahun setelah kelulusan;
Persentase lulusan pendidikan vokasi yang bekerja 1 tahun setelah kelulusanSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKIndikator ini mengukur proporsi lulusan pendidikan vokasi—baik pada jenjang menengah maupun tinggi—yang memperoleh pekerjaan dalam jangka waktu paling lama satu tahun setelah kelulusan, terhadap total...persenYaYaYaYaYa
180006.01.030
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase lulusan program studi kesehatan terakreditasi unggul;
Persentase lulusan program studi kesehatan terakreditasi unggulSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIProporsi lulusan prodi kesehatan yang terakreditasi unggul dan yang disetarakan terhadap lulusan prodi kesehatan lainnyapersenProgram: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.03-Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi/kabupaten/kota), dengan penekanan pada Wilayah Papua; serta provinsi/daerah spesifik: Maluku Utara, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Selatan. Deskripsi: Capaian pemenuhan SDM kesehatan pada RPJMN 2020–2024 belum memenuhi target: Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan baru 60,16% (target 83%) dan RSUD kab/kota dengan 4 spesialis dasar + 3 spesialis lainnya 72,9% (target 90%). Ketimpangan distribusi tenaga antarwilayah masih tinggi, sehingga prioritas diarahkan pada peningkatan jumlah, kualitas, dan pemerataan penempatan SDM kesehatan sesuai kebutuhan fasilitas layanan (terutama Papua), agar ketersediaan SDM berkualitas di Puskesmas dan RSUD mendukung pemerataan dan efektivitas pembangunan kesehatan.YaYaYaYaYa
Showing 1,751-1,800 of 2,950 items.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
02.01.017
    • RPJMN 2025-2029
  1. Kapasitas Produksi Industri Olahan Tembaga
Kapasitas Produksi Industri Olahan TembagaHasil produksi maksimum yang dapat dicapai perusahaan untuk memproduksi produk olahan tembaga (Cu Concentrade, Cu Cathoda, Cu Slab, Cu billet, Cu Strip, Copper Tube, Cu bar & Rods, Copper Wire).ribu ton per tahunKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndustri
02.01.018
    • RPJMN 2025-2029
  1. Kapasitas Produksi Industri Olahan Timah
Kapasitas Produksi Industri Olahan TimahHasil produksi maksimum yang dapat dicapai perusahaan untuk memproduksi produk olahan timah ( Timah Solder, Timah Chemical, dan Timah Powder)ribu ton per tahunKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndustri
02.04.013
    • RPJMN 2025-2029
  1. Kapasitas Produksi Pati Sagu
Kapasitas Produksi Pati SaguKemampuan produksi maksimum yang dapat dicapai untuk memproduksi pati sagu. Yang dimaksud dengan industri pati sagu adalah seluruh industri yang berada pada KBLI 10622.ton per tahunKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANProgram: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.08-Pengembangan Hilirisasi Sagu dan Singkong Lokasi Prioritas: Provinsi Nusa Tenggara Barat Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri pengolahan berbasis rumput laut untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri rumput lautIndustri
09.03.025
    • RPJMN 2025-2029
  1. Kapasitas Pusat Data Perkapita
Kapasitas Pusat Data PerkapitaBesaran angka yang diperoleh dengan cara membagi kapasitas data center nasional dengan total jumlah penduduk Indonesiawatt per kapitaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALPrioritasSTATISTIK-Instansi Pemerintah: Kabupaten/Kota, Perangkat DaerahTAHUNANProgram: 03.02-Peningkatan Konektivitas Digital dan Transisi Energi Listrik. Kegiatan: 03.02.02-Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi Kalimantan Tengah – Kab. Kapuas, Barito Utara, Barito Selatan, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Katingan, Seruyan, Sukamara, Lamandau, Gunung Mas, Pulang Pisau, Murung Raya, Barito Timur, serta Kota Palangkaraya. Deskripsi: Penguatan ekosistem digital diarahkan untuk mendukung transformasi pemerintahan digital dan masyarakat digital. Fokusnya meliputi perluasan infrastruktur TIK, peningkatan layanan publik berbasis digital, literasi & talenta digital, serta tata kelola data dan keamanan siber—agar pelayanan kian inklusif, efisien, dan andal di seluruh Indonesia, dengan penajaman implementasi pada kabupaten/kota prioritas di Kalimantan Tengah.Informasi
03.01.043
    • RPJMN 2025-2029
  1. Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Terbangun
Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) TerbangunKapasitas SPAM yang terbangun melalui kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan perpipaan dari SPAM Regional, SPAM Kabupaten, SPAM Kota dan SPAM berbasis Masyarakat serta SPAM bukan jaringan perpipaanliter per detikKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANProgram: 02.12-Swasembada Air. Kegiatan: 02.12.05-Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi/Kab/Kota: Papua Barat*; D.I. Yogyakarta (indikatif); Jawa Timur; Sumatera Barat; Riau (Kab. Bengkalis, Kab. Kepulauan Meranti); Kalimantan Barat (Kab. Sambas, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Kota Pontianak); Kalimantan Selatan; Sulawesi Tengah; Kota Makassar; Aceh (Kab. Aceh Singkil, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Kota Langsa, Aceh Besar, Aceh Utara, Nagan Raya, Aceh Jaya). Deskripsi: Isu strategis ketahanan air mengemuka karena adanya 12,7 juta ha lahan kritis, potensi penurunan PDB hingga 7,3% pada 2045 bila ancaman air tidak tertangani, serta dampak perubahan iklim: hari hujan menurun namun intensitas makin ekstrem sehingga risiko banjir dan kekeringan meningkat. Ribuan mata air hilang dalam 10 tahun terakhir dan sekitar 40% mengalami penurunan debit (contoh: Umbulan turun dari 6.000 menjadi 2.800 L/detik). Respons yang dibutuhkan meliputi rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) vegetatif, pembangunan bangunan konservasi tanah dan air, serta peningkatan tutupan hutan di DAS untuk menjamin kuantitas dan kualitas air secara berkelanjutan.Pekerjaan Umum
03.01.044
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Kapasitas Tampungan Air
Kapasitas Tampungan AirVolume tampungan air yang dapat dimanfaatkan (m3) seperti waduk, embung, atau tampungan air lainnya dibagi dengan jumlah penduduk (jiwa)meter kubik per kapitaKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Wilayah Sungai PusatTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 43c-i. Kapasitas Tampungan Air (m3/kapita)Pekerjaan Umum
03.01.0018
    • RPJMN 2025-2029
  1. Kapasitas tidak terpakai (idle capacity) Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
Kapasitas terpakai Idle Capacity IPLTVolume aktual lumpur tinja yang diolah oleh IPLT dalam periode tertentumeter kubik per hariKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANProgram: 02.12-Swasembada Air. Kegiatan: 02.12.06-Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi & kabupaten/kota) dengan prioritisasi: wilayah metropolitan & ibu kota provinsi; wilayah DAS dan kawasan pesisir prioritas; serta challenging area (rawan air, pesisir, dll), sambil mempertimbangkan Readiness Criteria (RC) dan kinerja daerah. Contoh fokus yang disebut: Prov. Jawa Timur (38 kab/kota), Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jambi, Riau (Rokan Hulu/Rokan Hilir), klaster Gorontalo (Pohuwato, Gorontalo, Bone Bolango, Boalemo, Gorontalo Utara, Kota Gorontalo), Kab. Tana Tidung, Kab. Luwu & Pangkajene Kepulauan, Kota Pariaman, serta Kab. Klungkung–Gianyar–Karangasem. Deskripsi: Cakupan dan pemanfaatan sanitasi aman masih rendah: hanya ±10,21% rumah tangga yang terlayani; dari 514 kab/kota baru ~60% memiliki fasilitas pengolahan air limbah domestik dengan utilisasi hanya 20–30%. Sekitar 80% konsumsi air rumah tangga menjadi air limbah berpatogen (mis. E. coli) yang berkontribusi pada 73% kasus diare; dampak berulang memicu malnutrisi dan stunting (prevalensi 2023: 21,5%) serta menaikkan beban biaya pengolahan air dan kerugian ekonomi (>2% PDB/tahun). Intervensi diarahkan untuk meningkatkan cakupan, keberfungsian, dan kualitas infrastruktur SPALD/IPLT (termasuk pendekatan CWIS), memperluas akses air minum & sanitasi aman, dan mengurangi pencemaran—guna mendukung SDG 6 serta pemenuhan hak dasar atas air dan sanitasi.Pekerjaan Umum
02.01.0019
    • RPJMN 2025-2029
  1. Utilisasi Industri Pengolahan Garam Industri
Kapasitas Terpasang Industri Pengolahan Garam IndustriKapasitas maksimal produksi yang dapat dicapai oleh fasilitas industri dalam periode yang sama.tonKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANProgram: 02.22-Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru. Kegiatan: 02.22.04-Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut Lokasi Prioritas: Provinsi Nusa Tenggara Barat; Provinsi NTT; Jawa Barat; Jawa Tengah; Jawa Timur (termasuk Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Pasuruan, Kab. Tuban, Kab. Lamongan); Sulawesi Selatan (termasuk Kab. Takalar, Kab. Jeneponto, Kab. Pangkajene Kepulauan); Gorontalo; Bali; D.I. Yogyakarta; Sulawesi Tengah; Aceh; dan Kalimantan Timur. Deskripsi: Konsumsi garam nasional yang terus meningkat (mencapai 4,5 juta ton pada 2022), tidak diimbangi dengan produksi nasional (2,9 juta ton pada 2022). Hal ini menyebabkan pemenuhan konsumsi garam nasional masih dilakukan melalui impor, meskipun Indonesia memiliki garis pantai 108.000 km. Padahal, Perpres Nomor 126 Tahun 2022 mengamanatkan agar kebutuhan garam nasional dipenuhi oleh produksi dalam negeri paling lambat tahun 2024 (dengan pengecualian). Oleh karena itu, program ini bertujuan mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri garam dan produk olahan hasil laut. Hal ini memerlukan investasi pada industri hilirisasi garam, terutama (i) soda kaustik, (ii) sodium karbonat (soda ash), (iii) sodium sulfat, serta vacuum salt untuk sektor kesehatan.Industri
07.02.0075
    • UU 30/2009
  1. -
Kapasitas Terpasang Pembangkitkapasitas suatu pembangkit sesuai dengan nameplate pembangkit. MWKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPemilik Izin memberikan laporan kapasitas pembangkitEnergi
07.02.014
    • SDGs
  1. Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik dari Energi Terbarukan
Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik dari Energi TerbarukanKapasitas terpasang listrik adalah daya listrik maksimum yang mampu diproduksi sesuai nameplate capacity pembangkit listrik. Nameplate capacity adalah output maksimum generator / pembangkit atau...gigawattKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000180 - Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik dari Energi Terbarukan di Negara Berkembang (dalam watt perkapita) 000264 - Kapasitas pembangkit energi terbarukan yang terpasang (dalam watt per kapita)Energi
09.02.025
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Kapitalisasi Pasar Modal/PDB
Kapitalisasi Pasar Modal/PDBNilai total saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), dihitung dengan mengalikan harga saham saat ini dengan jumlah saham yang beredar dibagi dengan PDB Nominal.persenKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKeuangan
05.01.0163
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Kebutuhan data peraturan perundang-undangan di instansi pusat dan daerah, baik dalam proses pembentukan maupun sudah disahkan yang mencakup data di sekretariat negaraJumlah peraturan perundang-undangan di instansi pusat dan daerah, baik dalam proses pembentukan maupun sudah disahkan yang mencakup data di sekretariat negaraJumlahKEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARAPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
09.03.026
    • RPJMN 2025-2029
  1. Kecepatan internet jaringan pitalebar bergerak (Mobile Broadband)
Kecepatan internet jaringan pitalebar bergerak (Mobile Broadband)Rata-rata waktu, latensi, dan throughput yang dibutuhkan untuk transfer data melalui jaringan mobile broadbandmegabit per detikKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANInformasi
09.03.027
    • RPJMN 2025-2029
  1. Kecepatan internet jaringan pitalebar tetap (Fixed Broadband)
Kecepatan internet jaringan pitalebar tetap (Fixed Broadband)Rata-rata waktu, latensi, dan throughput yang dibutuhkan untuk transfer data melalui fixed mobile broadbandmegabit per detikKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANInformasi
05.02.024
    • RPJMN 2025-2029
  1. Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana ke publik
Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana tsunami ke publikIndikator kecepatan penyampaian informasi kejadian bencana tsunami kepada publik adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan seberapa cepat informasi terkait suatu kejadian bencana tsunami...menitBADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANLingkungan Hidup
10.03.0018
    • RPJMN 2025-2029
  1. Kinerja Bongkar Muat Pada Pelabuhan Utama Petikemas
Kegiatan Jasa Bongkar Muat Peti Kemas di Pelabuhan BP BatamVolume kegiatan memindahkan barang peti kemas dari dan ke kapal, dari dan ke gudang, serta dari dan ke tempat penumpukan, termasuk kegiatan lain yang sejenis di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhanTeusBADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM)PrioritasSTATISTIK-Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BatamBULANANKewilayahan
06.05.023
    • RPJMN 2025-2029
  1. Kejuaraan dunia cabang olahraga unggulan olimpiade dan paralimpiade yang diikuti/terselenggara
Kejuaraan dunia cabang olahraga unggulan olimpiade dan paralimpiade yang diikuti/terselenggaraJumlah kejuaraan dunia cabang olahraga unggulan olimpiade dan paralimpiade yang diikuti/terselenggara dalam setahunkegiatanKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANOlahraga
07.03.009
    • RPJMN 2025-2029
  1. Kelompok masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan yang dilibatkan dalam pengelolaan hutan (kelompok)
Kelompok masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan yang dilibatkan dalam pengelolaan hutan (kelompok)Banyaknya rumah tangga yang anggota rumah tangganya mengikuti program perhutanan sosial dan menggunakan lahan yang diterima dari program perhutanan sosial.kelompok masyarakatKEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKehutanan
07.03.010
    • SDGs
  1. Kemajuan pengelolaan hutan lestari
Kemajuan pengelolaan hutan lestariKemajuan menuju pengelolaan hutan lestari merujuk pada hasil inventarisai dan verifikasi penilaian terhadap Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang dinyatakan efektif. Penetapan KPH efektif sesuai...Kelompok Petani Hutan (KPH)KEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000287 - Kemajuan menuju pengelolaan hutan lestariKehutanan
04.01.059
    • SDGs
  1. Kematian akibat bunuh diri (incidence rate)
Kematian akibat bunuh diri (incidence rate)Gangguan jiwa terjadi di semua wilayah dan budaya di dunia. Yang paling umum dari gangguan ini adalah depresi dan kecemasan, yang diperkirakan mempengaruhi hampir 1 dari 10 orang. Paling buruk,...KasusKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000118 - Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.Kependudukan
04.01.060
    • SDGs
  1. Kematian akibat kecelakaan lalu lintas
Kematian akibat kecelakaan lalu lintasAngka kematian karena kecelakaanKematianKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000122 - Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintasKependudukan
04.01.062
    • SDGs
  1. Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan
Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatanUntuk mengukur kepadatan tenaga kesehatan disuatu wilayah dapat digunakan rasio tenaga kesehatan per 1.000 penduduk. Tenaga kesehatan terdiri dari tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga...OrangKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Jenis Tenaga KesehatanTAHUNANIndikator SIPD: 000137 - Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.Kesehatan
07.02.0074
    • UU 30/2009
  1. -
Kerugian Transmisi & DistribusiSelisih antara energi listrik yang disalurkan dari pembangkit dengan energi listrik yang diterima oleh pelanggan akhir akibat kehilangan teknis dan nonteknis pada jaringan transmisi dan distribusi...%KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANEnergi
03.01.0014
    • RPJMN 2025-2029
  1. Kerusakan pada infrastruktur vital akibat bencana
Kerusakan pada infrastruktur akibat bencanaKerusakan pada infrastruktur dan jumlah gangguan pada layanan dasar akibat bencana mengacu pada dampak yang ditimbulkan oleh peristiwa bencana terhadap infrastruktur kunci dan layanan masyarakat yang...persenBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANAPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPekerjaan Umum
03.03.026
    • RPJMN 2025-2029
  1. Ketersediaan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel
Ketersediaan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis RelIndikator ini menjelaskan kapasitas layanan angkutan umum massal perkotaan berbasis rel dalam satuan juta penumpang per hari di Wilayah Metropolitan.juta orang per hariKEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANTransportasi
04.03.010
    • SDGs
  1. Ketersediaan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol
Ketersediaan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrolIndikator ini ingin melihat sejauh mana peraturan yang ada dapat menjamin hak perempuan untuk memiliki atau menguasai lahan. Perhatian pada kepemilikan lahan ini merupakan pengakuan bahwa tanah...DokumenKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000164 - Ketersediaan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanahdan/atau hak kontrol.Pemberdayaan Perempuan
04.03.011
    • SDGs
  1. Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin
Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelaminIndikator ini mengukur upaya pemerintah untuk menetapkan peraturan perundang-undangan yang responsif gender. Indikator ini diukur berdasarkan asesmen yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan...persenKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional; Bidang Kebijakan Responsif GenderTAHUNANIndikator SIPD: 000154 - Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.Pemberdayaan Perempuan
05.02.025
    • RPJMN 2025-2029
  1. Ketersediaan SDM pencarian dan pertolongan yang terlatih
Ketersediaan SDM pencarian dan pertolongan yang terlatihAkumulasi jumlah SDM (potensi) pencarian dan pertolongan yang lulus pelatihan (terlatih)OrangBADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGANPrioritasSTATISTIK-Satuan KerjaTAHUNANTransportasi
04.03.012
    • SDGs
  1. Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuanDukungan anggaran sangat penting dalam pencapaian kesetaraan gender. Dukungan anggaran dapat dilacak dan dipantau serta disampaikan kepada masyarakat melalui suatu sistem. Indikator ini akan mengukur...-KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPemberdayaan Perempuan
07.05.052
    • RPJMN 2025-2029
  1. Ketersediaan status mutu DAS dan danau
Ketersediaan status mutu DAS dan danauIndikator ini mengukur ketersediaan data dan informasi terkait status mutu ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) dan danau, termasuk kualitas air, kesehatan ekosistem akuatik, dan parameter terkait...statusKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Nasional, Titik Pantau DASTAHUNANProgram: 02.17-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang. Kegiatan: 02.17.01-Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau Lokasi Prioritas: DAS Serayu; DAS Bengawan Solo; Provinsi Banten (DAS Cisadane); Provinsi Jawa Timur; Kabupaten Asahan; klaster Sulawesi Tengah (Kab. Morowali, Morowali Utara, Poso, Sigi, Banggai, Parigi Moutong); Seluruh Provinsi (untuk RO non-infrastruktur pengendalian pencemaran air dan penguatan pengelolaan kualitas air sungai/danau); Nasional (lintas provinsi karena mencakup 15 DAS prioritas). Deskripsi: Dari 15 DAS prioritas lintas kab/kota dan provinsi, terdapat 1.673 titik pantau kualitas air: 13 tercemar berat, 90 tercemar sedang, dan 1.203 tercemar ringan. Sebanyak 12 dari 15 DAS telah melampaui alokasi beban pencemar dan membutuhkan penurunan beban antara 875,46 kg/hari hingga 303.552 kg/hari. Intervensi difokuskan pada pengurangan beban pencemar dari sumber domestik, industri, peternakan, dan pertanian; peningkatan ketersediaan data kualitas air sungai/danau; perbaikan kualitas air permukaan; penguatan sarana–prasarana pengujian; serta pengendalian pencemaran air di sektor industri untuk memulihkan mutu air pada DAS prioritas.Lingkungan Hidup
09.06.0111
    • Perpres 78/2021
  1. Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B
Kinerja instansi pemerintahKinerja instansi pemerintah merupakan kemampuan suatu instansi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan publik.KategoriKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIPrioritasSTATISTIK-Instansi Pemerintah: K/L, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 000314 - Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? BAparatur Negara
09.01.014
    • RPJMN 2025-2029
  1. Kinerja lembaga legislatif dalam pelaksanaan fungsi legislasi
Kinerja lembaga legislatif dalam pelaksanaan fungsi legislasiIndikator ini mengukur kinerja lembaga legislatif dalam mengesahkan peraturan perundangan yang telah menjadi prioritas baik di pusat maupun provinsi.-KEMENTERIAN KOORDINATOR POLITIK DAN KEAMANANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANDalam Negeri
09.06.0106
    • Perpres 78/2021
  1. Indeks Pelayanan Publik
Kinerja pelayanan publikPelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas...IndeksKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIPrioritasSTATISTIK-Indeks Nasional, Indeks K/L, Indeks Provinsi, Indeks Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 26.Indeks Pelayanan Publik Indikator SIPD: 000045 - Indeks Pelayanan Publik.Aparatur Negara
07.02.0073
    • UU 30/2009
  1. -
Kinerja Sistem Beban PuncakKemampuan sistem ketenagalistrikan dalam memenuhi kebutuhan beban listrik tertinggi yang terjadi pada periode tertentu secara andal dan berkelanjutan.MWKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANEnergi
02.03.028
    • RPJMN 2025-2029
  1. Koefisien variasi (Coefficient of Variation) harga pangan kumulatif komoditas pangan pokok antar waktu dan antar wilayah
Koefisien variasi (Coefficient of Variation) harga pangansebaran fluktuasi harga pangan antar waktu dan antar wilayah sebagai indikator stabilitas harga panganpersenBADAN PANGAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi ; Komoditas PanganTAHUNANPertanian
03.06.0010
    • Permen ATR/Kepala BPN 5/2020
  1. -
Kompilasi Data Hak Tanggungan Elektronik (ht-el)Kompilasi Data Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) Nasional adalah proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data statistik sektoral yang menggambarkan pelaksanaan layanan pendaftaran Hak...jumlah HT; nilai transaksiKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTRIWULANANPertanahan
03.06.0011
    • Permen ATR/Kepala BPN 6/2018
  1. -
Kompilasi Data Penerbitan Sertifikat Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)Kompilasi data penerbitan sertifikat melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data statistik sektoral yang mencerminkan jumlah,...bidangKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTRIWULANANPertanahan
03.02.0005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Peningkatan Pendapatan Perkapita Masyarakat di 45 Kawasan Transmigrasi
Kompilasi Data Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat TransmigrasiKompilasi Data Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi dari seluruh unit kerjakawasanKEMENTERIAN TRANSMIGRASIPrioritasSTATISTIK-seluruh indonesiaTAHUNANTransmigrasi
05.01.0062
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pembangunan Hukum
Kompilasi laporan masyarakat atas dugaan pelanggaran KEPPH yang selesai ditanganiJumlah Laporan Penanganan Laporan Masyarakat atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)DokumenKOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-Provinsi, WIlayah, Nasional,SEMESTERANHukum
02.02.0013
    • RPJMN 2025-2029
  1. Inflasi Harga Bergejolak
Komponen Barang dan Jasa dengan Harga BergejolakInflasi Komponen Bergejolak adalah inflasi dari sekumpulan barang/jasa yang perkembangan harganya cenderung bergejolak diakibatkan oleh shocks (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen,...rupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalBULANANPerdagangan
03.03.028
    • RPJMN 2025-2029
  1. Kondisi jalur Kereta Api Sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2
Kondisi jalur Kereta Api Sesuai Standar Track Quality Index (TQI)TQI merupakan nilai atau output berupa angka dari hasil pengukuran kereta ukur. Dalam hal ini, kereta ukur digunakan untuk memberikan informasi kondisi kualitas jalan rel yang dilewati pada wilayah...persenKEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANTransportasi
03.01.048
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Kondisi Mantap Jalan
Kondisi Mantap JalanKondisi mantap jalan nasional (%): merupakan proporsi dari panjang jalan nasional yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan nasional. Kategori kondisi baik dan...persenKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 000364 - Rasio kemantapan jalan 000938 - Tingkat Kemantapan JalanPekerjaan Umum
07.02.015
    • RPJMN 2025-2029
  1. Koneksi Tenaga Listrik Tambahan yang Berkualitas
Koneksi Tenaga Listrik Tambahan yang BerkualitasJumlah sambungan listrik baru yang ditambahkan ke jaringan listrik dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, seperti kestabilan tegangan, kontinuitas layanan, dan keselamatan instalasi. Kualitas...unitKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANEnergi
10.03.0019
    • UU 4/2011
  1. -
Konstanta Harmonik Pasang SurutNilai amplitudo dan fase dari elemen harmonik gaya pembangkit pasang surut.amplitudo (meter), fase (derajat)BADAN INFORMASI GEOSPASIALPrioritasGEOSPASIAL-titikTAHUNANKewilayahan
07.02.016
    • RPJMN 2025-2029
  1. Konsumsi Biofuel
Konsumsi BiofuelBesarnya volume biofuel yang di konsumsi di dalam negerijuta kiloliterKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANProgram: 02.11-Swasembada Energi. Kegiatan: 02.11.03-Penguatan Implementasi Transisi Energi Berkeadilan Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Kabupaten Nunukan; Provinsi Maluku (Kota Ambon*, Kab. Seram Bagian Barat*, Kab. Seram Bagian Timur*, Kab. Kepulauan Aru*); Klaster Kalimantan Barat: Kab. Sambas, Kab. Sanggau, Kab. Sintang, Kab. Kapuas Hulu, Kab. Bengkayang, Kota Pontianak. Deskripsi: Emisi GRK Indonesia meningkat tajam (1990–2015: ~320 → 937 juta ton) dan diperkirakan mencapai 1.600–1.700 juta ton CO₂ pada 2030, sementara indeks ketahanan energi masih 6,64. Penurunan produksi migas mendorong impor migas naik ~8% per tahun (5 tahun terakhir), dengan serapan energi didominasi industri (43%), transportasi (38%), rumah tangga & komersial (17%). Arah intervensi: percepatan transisi/ diversifikasi menuju energi bersih dan swasembada energi melalui peningkatan pemanfaatan EBT (listrik terbarukan, biofuel), efisiensi energi (penurunan intensitas energi final), elektrifikasi sisi permintaan, serta penerapan CCUS di industri—berorientasi pada konsolidasi emisi sektor energi hingga ~129 juta ton CO₂ pada 2060.Energi
07.02.017
    • RPJMN 2025-2029
  1. Konsumsi Energi Final per Kapita
Konsumsi Energi Final per KapitaKonsumsi energi final per kapita adalah jumlah energi yang digunakan atau dimanfaatkan baik secara langsung ataupun tidak langsung dari sumber energi dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam...tonnes of oil equivalent per kapitaKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANEnergi
02.06.003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Konsumsi Ikan Masyarakat
Konsumsi Ikan MasyarakatTotal berat ikan setara bahan baku yang dikonsumsi oleh individu atau rumah tangga dalam periode tertentu.kilogram per kapita per tahunKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPerikanan
02.04.0002
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Konsumsi Rumah Tangga Komoditas Perkebunan di Level Provinsi dan Kabupaten/KotaBanyaknya Konsumsi Rumah Tangga Untuk Komoditas Perkebunan di Level Provinsi dan Kabupaten/Kotakg/kapita/tahunBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Kabupaten/KotaTAHUNANPerkebunan
02.02.010
    • RPJMN 2025-2029
  1. Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB
Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDBBesaran nilai sektor informasi dan komunikasi terhadap kontribusi PDBpersenKEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPerdagangan
02.02.011
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Kontribusi Ekspor Barang Indonesia terhadap Ekspor Barang Dunia
Kontribusi Ekspor Barang Indonesia terhadap Ekspor Barang DuniaKontribusi ekspor barang Indonesia terhadap total ekspor barang dunia mencerminkan proporsi atau persentase dari total ekspor Indonesia terhadap total ekspor barang dunia. Indikator ini memberikan...persenKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPerdagangan
Showing 1,751-1,800 of 3,346 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
16296201.02.012
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pengaruh dan Peran di Dunia Internasional
Indeks Pengaruh dan Peran di Dunia InternasionalPrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN LUAR NEGERIBiro Perencanaan dan OrganisasiIndeks Pengaruh dan Peran di Dunia Internasional adalah indeks yang mengukur pengaruh dan kepemimpinan Indonesia terhadap pengambilan kebijakan isu-isu bilateral, regional dan global serta...indeks (0–5)-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANUrusan Luar NegeriTERSEDIA
16296303.07.013
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pengasuhan Anak Usia Dini
Indeks Pengasuhan Anak Usia DiniPrioritasSTATISTIKIndikatorBADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONALDirektorat Bina Keluarga Balita dan AnakKomposit dari lima dimensi yang menggambarkan pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak usia dini, yaitu dimensi kesehatan, kecukupan gizi, pengasuhan yang responsif, stimulasi dini serta...Tanpa Satuan-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKependudukanTERSEDIA
16296403.07.014
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja
Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remajaPrioritasSTATISTIKIndikatorBADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONALDirektorat Bina Ketahanan RemajaIndeks pengasuhan remaja adalah indeks komposit yang menggambarkan pengasuhan orangtua/keluarga kepada anaknya/anggota keluarga yang berusia remaja.Tanpa Satuan-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKependudukanTERSEDIA
16296507.05.013
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
Indeks Pengelolaan Keanekaragaman HayatiPrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Lingkungan HidupKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPDirektorat Konservasi Keanekaragaman HayatiIndeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati adalah ukuran atas keseluruhan capaian aksi pengelolaan keanekaragaman hayati di Indonesia. Pengelolaan keanekaragaman hayati adalah tindakan yang dilakukan...unit-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANLingkungan HidupTERSEDIA
16296607.05.0012
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Komponen Pengurangan AncamanPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPDirektorat Konservasi Keanekaragaman HayatiIndeks Pengurangan ancaman kehilangan kehati adalah salah satu dari dua komponen penyusun Indeks Pengelolaan Kehati. Indeks ini merupakan penilaian dari upaya pengayaan keanekaragaman hayati melalui...Unit-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANLingkungan HidupTERSEDIA
16296709.02.0097
    • RPJMN 2025-2029
    • UU 23/2014
  1. -
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)PrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN DALAM NEGERIBadan Strategi Kebijakan Dalam NegeriNilai Rata-Rata Nasional Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dengan memperhatikan dimensi penilaian: a. kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran; b. pengalokasian anggaran belanja dalam...Poin-Nasional, provinsi, kabupaten/kotaTAHUNANKeuanganTERSEDIA
162968
    • PermenKP 26/2022
  1. -
Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan PerikananNon PrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANDirektorat Penanganan PelanggaranIndeks yang menunjukkan penyelesaian kewajiban pelaku atas pengenaan sanksi administratifindeks-NasionalTAHUNANKelautanTERSEDIA
16296901.02.013
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Penguatan Sistem Kelembagaan Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri
Indeks Penguatan Sistem Kelembagaan Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar NegeriPrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN LUAR NEGERIDirektorat Pelindungan Warga Negara IndonesiaIndeks Penguatan Sistem Kelembagaan Pelindungan WNI dan BHI adalah indeks yang mengukur tingkat capaian kriteria dasar kelembagaan Pelindungan WNI di luar negeri. Elemen yang diukur pada indeks ini...persen-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANUrusan Luar NegeriTERSEDIA
162970
    • Renstra Mendukbangga
  1. -
Indeks Penguatan Teknologi Informasi dan KomunikasiNon PrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Kependudukan dan Jaminan SosialBADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONALPUSDATINnilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE pada aspek Teknologi Informasi dan KomunikasiIndeks--TAHUNANKependudukanTERSEDIA
162971
    • RKP 2025
  1. -
Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hukum Acara Perkara KonstitusiNon PrioritasSTATISTIKIndikatorMAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIAPusat Pendidikan Pancasila dan KonstitusiIndeks yang menggambarkan reaksi peserta kegiatan berdasarkan tingkat kepuasan peserta terhadap kegiatan yang diikuti dan pembelajaran peserta kegiatan berdasarkan tingkat pemahaman pembelajaran...--Kegiatan BimtekTAHUNANHukumTERSEDIA
Showing 351-360 of 4,145 items.