(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)
| # | ID DDP | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Jenis Data | Instansi Produsen Data | Definisi | Satuan | Catatan kebutuhan dukungan Data Daerah | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | 09.06.0034 |
|
| Persentase Hasil Akreditasi Kearsipan sekurang-kurangnya bernilai A | STATISTIK | ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA | Proporsi unit kearsipan yang memperoleh nilai akreditasi A terhadap total unit kearsipan yang diakreditasi | persen | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1702 | 02.06.0006 |
|
| Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan | STATISTIK | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Persentase pelaku usaha penghasil produk hasil kelautan dan perikanan sektor pascapanen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan | persen | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1703 | 02.06.0007 |
|
| Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan | STATISTIK | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Persentase pelaku usaha penghasil produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan | persen | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1704 | 02.06.019 |
|
| Persentase hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi standard mutu dan keamanan pangan | STATISTIK | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Persentase hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan (sektor primer,... | persen | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1705 | 04.01.095 |
|
| Persentase ibu hamil kurang energi kronis (KEK) | STATISTIK | KEMENTERIAN KESEHATAN | Persentase ibu hamil dengan indeks massa tubuh (IMT) prahamil atau trimester I di bawah 18,5 kg/m2 dan/atau lingkar lengan atas < 23,5 cm | persen | Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.02-Pencegahan dan penurunan stunting Lokasi Prioritas: Seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi (cakupan nasional); serta penegasan pada: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Jawa Barat, dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, fokus spesifik di Provinsi Bengkulu pada Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Kota Bengkulu. Deskripsi: Program menitikberatkan pemenuhan intervensi gizi-kesehatan berbasis siklus hidup sesuai kebutuhan kelompok sasaran (ibu hamil, baduta, balita, remaja, calon pengantin, keluarga, dan masyarakat). Arah kebijakan meliputi penguatan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting (mis. ibu hamil KEK; balita dengan BB tidak naik/kurang; gizi kurang/buruk) disertai tata laksana dan pendampingan; peningkatan kualitas layanan dan edukasi; serta konvergensi melalui perbaikan tata kelola: analisis situasi berbasis kewilayahan, perencanaan–penganggaran kontekstual, integrasi sistem/kebijakan/sumber daya, dan penguatan Monev sebagai umpan balik. Sasaran akhirnya menurunkan prevalensi stunting (indikatif 18,8% pada 2025 menjadi 14,2% pada 2029), mencegah kematian dini, dan meningkatkan harapan hidup sehat. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 1706 | 10.04.010 |
|
| Persentase ibu hamil yang mendapatkan bantuan makanan bergizi | STATISTIK | BADAN GIZI NASIONAL | Persentase ibu hamil yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai standar | persen | Program: 04.12-Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi. Kegiatan: 04.12.01-Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Lokasi Prioritas: Jawa Barat Deskripsi: Program pemberian Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan selama 16 tahun pertama perkembangan anak, mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengembangan SDM berkualitas dengan sasaran peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (target 100%, 2029) | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 1707 | 04.01.096 |
|
| Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai Standar | STATISTIK | KEMENTERIAN KESEHATAN | Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan antenatal sesuai standar (12T) meliputi: 1.Timbang berat badan dan ukur tinggi badan 2.Ukur tekanan darah 3.Tentukan status gizi (ukur lingkar lengan atas/... | persen | "Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.01-Penurunan kematian ibu dan anak Lokasi Prioritas: 514 kabupaten/kota secara nasional dengan prioritas pada provinsi dengan jumlah dan angka kematian ibu dan bayi tertinggi: Sumatera Utara, Kalbar/Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Selain itu: Provinsi Maluku Utara; Provinsi Papua; Provinsi Papua Barat; Provinsi Papua Barat Daya*; Provinsi Papua Selatan*; Provinsi Papua Tengah*; Sulawesi Tenggara; Sumatera Selatan; Jawa Barat; serta cakupan “Seluruh Provinsi” dan “Nasional/Seluruh Kab/Kota”. Deskripsi: Fokus peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan AKI/AKB, khususnya di daerah prioritas dengan beban tertinggi (termasuk beberapa provinsi di Tanah Papua, yang dilaporkan mencapai sekitar 189 per 100.000 kelahiran hidup dalam lima tahun terakhir). Intervensi diarahkan pada penguatan layanan sesuai standar di fasilitas kesehatan—persalinan di fasyankes, deteksi dini, ANC, layanan persalinan, KF, KN, layanan kegawatdaruratan, ketersediaan/pelayanan darah, tatalaksana balita sakit, dan imunisasi—serta penguatan aspek promotif-preventif dan tata kelola agar layanan terintegrasi, bermutu, dan berdampak nyata pada penurunan kematian ibu dan bayi. Indikator SIPD: 000463 - Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil" | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 1708 | 04.01.097 |
|
| Persentase ibu hamil, ibu menyusui, dan pengasuh balita dengan skor literasi gizi baik | STATISTIK | BADAN GIZI NASIONAL | Persentase ibu hamil, ibu menyusui, dan pengasuh balita dengan skor literasi gizi baik sesuai dengan standar yang berlaku | persen | Program: 04.12-Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi. Kegiatan: 04.12.01-Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Lokasi Prioritas: Jawa Barat Deskripsi: Program pemberian Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan selama 16 tahun pertama perkembangan anak, mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengembangan SDM berkualitas dengan sasaran peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (target 100%, 2029) | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 1709 | 10.04.011 |
|
| Persentase ibu menyusui yang mendapatkan bantuan makanan bergizi | STATISTIK | BADAN GIZI NASIONAL | proporsi ibu menyusui yang menerima bantuan pangan bergizi dari program pemerintah terhadap total jumlah ibu menyusui dalam suatu wilayah atau periode tertentu. Bantuan ini bertujuan untuk memastikan... | persen | Program: 04.12-Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi. Kegiatan: 04.12.01-Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Lokasi Prioritas: Jawa Barat Deskripsi: Program pemberian Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan selama 16 tahun pertama perkembangan anak, mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengembangan SDM berkualitas dengan sasaran peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (target 100%, 2029) | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 1710 | 02.06.0008 |
|
| Persentase implementasi metode dan standar pengendalian serta pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang ditetapkan | STATISTIK | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Persentase implementasi metode dan standar mutu yang dilakukan untuk memastikan bahwa produk perikanan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan | persen | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1711 | 02.01.031 |
|
| Persentase Industri Kecil yang Menerima Pinjaman atau Kredit | STATISTIK | BADAN PUSAT STATISTIK | Konsep dan Definisi:Industri Kecil yang dimaksud pada indikator ini adalah industri mikro dan industri kecil.Industri Mikro adalah industri pengolahan yang mempunyai tenaga kerja antara 1 sampai denga... | persen | Indikator SIPD: 000213 - Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 1712 | 09.03.043 |
|
| Persentase Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang termanfaatkan | STATISTIK | BADAN INFORMASI GEOSPASIAL | Persentase IGT yang termanfaatkan merupakan perbandingan antara jumlah Rekomendasi Kebijakan pemanfaatan IGT dengan jumlah IGT yang sudah tersinkronisasi dan siap berbagi pakai melalui Portal Kebijaka... | persen | Ya | Tidak | Ya | Ya | Ya | |
| 1713 | 09.06.028 |
|
| Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Bernilai Minimal B | STATISTIK | KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI | Persentasi instansi pemerintah yang mendapatkan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B adalah persentasi kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah yang memperoleh nilai minimal "B" dalam evaluasi Inde... | persen | Indikator SIPD: 000315 - Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ? B | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 1714 | 09.06.029 |
|
| Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B | STATISTIK | KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI | Persentasi instansi pemerintah yang mendapatkan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B adalah persentasi kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah yang memperoleh nilai m... | persen | Indikator SIPD: 000314 - Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 1715 | 09.06.040 |
|
| Persentase Instansi Pemerintah yang Mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) | STATISTIK | BADAN PEMERIKSA KEUANGAN | Konsep dan Definisi:Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kri... | persen | Indikator SIPD: 000313 - Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 1716 | 09.06.041 |
|
| Persentase Instansi Pemerintah yang Menerapkan Tata Kelola Kualitas Kebijakan yang baik | STATISTIK | LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA | Proporsi Instansi Pemerintah (K/L/D) yang telah memenuhi standar tata kelola kebijakan berkualitas yang diukur sesuai dengan pedoman yang berlaku, dihitung dengan membandingkan jumlah instansi yang me... | Persen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1717 | 05.02.028 |
|
| Persentase instansi yang berpartisipasi dalam sinergisitas penanggulangan terorisme | STATISTIK | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME | Indikator ini menunjukkan proporsi instansi pemerintah yang aktif berpartisipasi dalam program sinergisitas penanggulangan terorisme, yaitu kolaborasi antar kementerian/lembaga dalam melaksanakan renc... | persen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1718 | 09.03.044 |
|
| Persentase instansi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah | STATISTIK | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL | Indikator ini mengukur proporsi instansi pemerintah yang telah terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah (JIP). JIP adalah jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar jaringan intra insta... | unit (jumlah instansi) | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1719 | 03.03.009 |
|
| Persentase Jalur Kereta Api yang Menggunakan Persinyalan Elektrik | STATISTIK | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | Jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya y... | persen | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1720 | 09.03.045 |
|
| Persentase Jaminan Hukum Atas Akses Informasi Publik | STATISTIK | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL | Pengukuran indikator Persentase Jaminan Hukum Atas Akses Informasi Publik dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana terdapat peraturan atau kebijakan daerah yang menjamin kebebasan mendapatkan informasi... | persen | Ya | Tidak | Ya | Ya | Ya | |
| 1721 | 09.03.015 |
|
| Jangkauan penyiaran televisi siaran digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (free to air) per populasi | STATISTIK | LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA | Coverage Population yang terlayani dengan terresterial free to air adalah populasi penduduk Indonesia yang terlayani atau dapat menjangkau siaran TVRI secara gratis dengan konsep terresterial. Perhitu... | persen | Ya | Tidak | Ya | Ya | Ya | |
| 1722 | 09.03.0056 |
|
| Persentase jangkauan populasi wilayah layanan penyiaran televisi siaran digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (free to air) per populasi | STATISTIK | LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA | Persentase jangkauan populasi wilayah layanan penyiaran televisi siaran digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (free to air) per populasi adalah perbandingan antara jumlah populasi wilayah... | persen | Ya | Tidak | Ya | Ya | Ya | |
| 1723 | 09.06.042 |
|
| Persentase K/L/D dengan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan Karakteristik berbasis Terdefinisi | STATISTIK | BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan karakterisitik berbasis terdefinisi mencerminkan suatu entitas (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah) telah mampu mengelola... | persen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1724 | 04.02.027 |
|
| Persentase K/L/D yang Memanfaatkan Data Regsosek melalui SEPAKAT | STATISTIK | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Persentase Kementerian/Lembaga yang melaksanakan perencanaan berbasis bukti melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu) | persen | Ya | Tidak | Ya | Ya | Ya | |
| 1725 | 09.06.043 |
|
| Persentase K/L/D yang mendapatkan Opini pengawasan pelayanan publik kualitas tertinggi | STATISTIK | OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA | Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik merupakan salah satu upaya pencegahan maladministrasi dengan menilai kondisi penyelenggaraan pelayanan publik secara komprehensif dimana menghasilkan... | persen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1726 | 09.03.046 |
|
| Persentase K/L/D yang mengimplementasikan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) | STATISTIK | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL | Mengukur proporsi Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah yang telah mengadopsi dan menerapkan SPLP. SPLP adalah perangkat integrasi yang memungkinkan pertukaran data, sistem aplikasi, layanan Sis... | persen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1727 | 04.01.0154 |
|
| Persentase kab/kota dengan cakupan pemeriksaan kesehatan gratis >80% | STATISTIK | KEMENTERIAN KESEHATAN | Proporsi kabupaten/kota yang melakukan pemeriksaan kesehatan gratis pada >80% populasi target | persen | Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.04-Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis Lokasi Prioritas: Cakupan nasional di seluruh provinsi, dengan penekanan pada: Provinsi Jawa Tengah; Kalimantan Utara (Kab. Bulungan, Kab. Nunukan, Kab. Malinau, Kab. Tana Tidung, Kota Tarakan); Kalimantan Timur; Sulawesi Selatan; Jawa Timur; Kalimantan Barat; Sumatera Utara; dan Bali. Deskripsi: Program berfokus pada pemeriksaan kesehatan gratis berbasis siklus hidup bagi bayi, balita, remaja, dewasa, dan lansia untuk memperluas deteksi dini serta pencegahan penyakit, meningkatkan kesadaran hidup sehat, dan mengurangi beban anggaran akibat penyakit. Pendekatan ini memperluas akses layanan, memperkuat upaya promotif–preventif, dan diharapkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menekan biaya kesehatan jangka panjang. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 1728 | 04.01.099 |
|
| Persentase kabupaten/kota dengan cakupan pemeriksaan kesehatan gratis >80% | STATISTIK | KEMENTERIAN KESEHATAN | Proporsi kabupaten/kota yang melakukan pemeriksaan kesehatan gratis pada >80% populasi target | persen | Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.04-Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis Lokasi Prioritas: Cakupan nasional di seluruh provinsi, dengan penekanan pada: Provinsi Jawa Tengah; Kalimantan Utara (Kab. Bulungan, Kab. Nunukan, Kab. Malinau, Kab. Tana Tidung, Kota Tarakan); Kalimantan Timur; Sulawesi Selatan; Jawa Timur; Kalimantan Barat; Sumatera Utara; dan Bali. Deskripsi: Program berfokus pada pemeriksaan kesehatan gratis berbasis siklus hidup bagi bayi, balita, remaja, dewasa, dan lansia untuk memperluas deteksi dini serta pencegahan penyakit, meningkatkan kesadaran hidup sehat, dan mengurangi beban anggaran akibat penyakit. Pendekatan ini memperluas akses layanan, memperkuat upaya promotif–preventif, dan diharapkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menekan biaya kesehatan jangka panjang. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 1729 | 04.01.101 |
|
| Persentase kabupaten/kota dengan pemenuhan obat dan vaksin tepat waktu dan tepat jumlah | STATISTIK | KEMENTERIAN KESEHATAN | Proporsi kab/kota yang memiliki jaminan ketersediaan untuk: 1. 90% dari 40 jenis obat esensial; dan 2. 7 jenis vaksin IRL dibandingkan jumlah seluruh kab/kota | persen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1730 | 04.01.102 |
|
| Persentase kabupaten/kota dengan pengendalian kejadian luar biasa (KLB)/wabah | STATISTIK | KEMENTERIAN KESEHATAN | Persentase kabupaten/Kota yang melaksanakan deteksi & respon potensi KLB (Kejadian Luar Biasa)/wabah serta pengendalian faktor risiko kesehatan yang berpotensi KLB/wabah, yang memenuhi 4 dari 5 kriter... | persen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1731 | 04.01.103 |
|
| Persentase kabupaten/kota dengan Puskesmas PONED sesuai standar | STATISTIK | KEMENTERIAN KESEHATAN | Persentase kab/kota yang memiliki minimal 20% Puskesmas mampu PONED dari total Puskesmas di wilayahnya. Puskesmas mampu PONED adalah Puskesmas yang mampu menjalankan sinyal fungsi, sebagai berikut: 1.... | persen | "Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.01-Penurunan kematian ibu dan anak Lokasi Prioritas: 514 kabupaten/kota secara nasional dengan prioritas pada provinsi dengan jumlah dan angka kematian ibu dan bayi tertinggi: Sumatera Utara, Kalbar/Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Selain itu: Provinsi Maluku Utara; Provinsi Papua; Provinsi Papua Barat; Provinsi Papua Barat Daya*; Provinsi Papua Selatan*; Provinsi Papua Tengah*; Sulawesi Tenggara; Sumatera Selatan; Jawa Barat; serta cakupan “Seluruh Provinsi” dan “Nasional/Seluruh Kab/Kota”. Deskripsi: Fokus peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan AKI/AKB, khususnya di daerah prioritas dengan beban tertinggi (termasuk beberapa provinsi di Tanah Papua, yang dilaporkan mencapai sekitar 189 per 100.000 kelahiran hidup dalam lima tahun terakhir). Intervensi diarahkan pada penguatan layanan sesuai standar di fasilitas kesehatan—persalinan di fasyankes, deteksi dini, ANC, layanan persalinan, KF, KN, layanan kegawatdaruratan, ketersediaan/pelayanan darah, tatalaksana balita sakit, dan imunisasi—serta penguatan aspek promotif-preventif dan tata kelola agar layanan terintegrasi, bermutu, dan berdampak nyata pada penurunan kematian ibu dan bayi." | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 1732 | 04.01.106 |
|
| Persentase kabupaten/kota kualitas air minum pada sarana air minum memenuhi syarat kabupaten/kota dengan kualitas air minum yang memenuhi syarat | STATISTIK | KEMENTERIAN KESEHATAN | Sarana air minum diawasi /diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar (aman) : Pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada sarana air minum yang diperiksa kualita... | persen | Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi/Kab/Kota: Papua Barat*; D.I. Yogyakarta (indikatif); Jawa Timur; Sumatera Barat; Riau (Kab. Bengkalis, Kab. Kepulauan Meranti); Kalimantan Barat (Kab. Sambas, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Kota Pontianak); Kalimantan Selatan; Sulawesi Tengah; Kota Makassar; Aceh (Kab. Aceh Singkil, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Kota Langsa, Aceh Besar, Aceh Utara, Nagan Raya, Aceh Jaya). Deskripsi: Isu strategis ketahanan air mengemuka karena adanya 12,7 juta ha lahan kritis, potensi penurunan PDB hingga 7,3% pada 2045 bila ancaman air tidak tertangani, serta dampak perubahan iklim: hari hujan menurun namun intensitas makin ekstrem sehingga risiko banjir dan kekeringan meningkat. Ribuan mata air hilang dalam 10 tahun terakhir dan sekitar 40% mengalami penurunan debit (contoh: Umbulan turun dari 6.000 menjadi 2.800 L/detik). Respons yang dibutuhkan meliputi rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) vegetatif, pembangunan bangunan konservasi tanah dan air, serta peningkatan tutupan hutan di DAS untuk menjamin kuantitas dan kualitas air secara berkelanjutan. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 1733 | 04.01.107 |
|
| Persentase kabupaten/kota Pangan Aman | STATISTIK | BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN | Yang dimaksud Kabupaten/Kota Pangan Aman adalah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan sesuai dengan ketentuan. Kriteria Kabupaten/Kota Pangan Aman antara la... | persen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1734 | 04.01.108 |
|
| Persentase kabupaten/kota yang memilki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar | STATISTIK | KEMENTERIAN KESEHATAN | Persentase Kab/Kota yang telah memiliki 75% Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan di wilayahnya pada periode 2025-2028 yang telah memenuhi standar dari aspek - minimal kondisi sarana prasara... | persen | Indikator SIPD: 000822 - Persentase kab/kota yang memilki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 1735 | 06.01.028 |
|
| Persentase kabupaten/kota yang menerapkan PAUD-HI | STATISTIK | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH | Perbandingan jumlah kabupaten/kota yang menerapkan PAUD-HI dibagi dengan jumlah kabupaten/kota. Penerapan PAUD-HI di daerah diharapkan dapat mengacu ke dokumen RAN PAUD-HI. | persen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1736 | 04.01.109 |
|
| Persentase kabupaten/kotadengan minimal 75% Posyandu siklus hidup yang aktif | STATISTIK | KEMENTERIAN KESEHATAN | Persentase Kab/Kota yang minimal 75% Posyandu siklus hidup di wilayahnya telah memiliki status aktif berdasarkan 2 kriteria yaitu - posyandu yang melakukan kegiatan hari buka minimal 8 kali dalam seta... | persen | Program: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.01-Investasi pelayanan kesehatan primer Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi dan 514 kabupaten/kota); fokus provinsi/daerah: Maluku Utara; Kalimantan Timur; Papua Tengah*; Nusa Tenggara Timur; Provinsi Jawa Timur (Puskesmas di 38 kab/kota hingga desa/kelurahan); Provinsi Jawa Barat (Kab. Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Majalengka, Bandung Barat, Pangandaran, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar); serta Kab. Indragiri Hilir. Deskripsi: Kualitas pelayanan kesehatan primer masih rendah: baru 28% Puskesmas terakreditasi paripurna, 18,5% memenuhi standar sarana–prasarana–alkes, hanya 1,17% kab/kota memiliki unit layanan desa/kelurahan sesuai standar, dan sekitar 18% kab/kota memiliki cakupan Posyandu aktif berbasis siklus hidup ≥75%. Peran kader kesehatan belum optimal, sementara Puskesmas dan jaringannya adalah garda terdepan surveilans, deteksi dini, dan pencegahan. Program memprioritaskan penguatan Puskesmas hingga tingkat desa melalui peningkatan akreditasi dan sarpras, penguatan kader dan partisipasi masyarakat, serta tata kelola layanan primer yang lebih responsif dan inklusif. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 1737 | 01.01.004 |
|
| Persentase Kader Bela Negara yang Telah Terbentuk | STATISTIK | KEMENTERIAN PERTAHANAN | Persentase jumlah Kader Bela Negara yang telah terbentuk dibandingkan dengan target atau kebutuhan yang ditetapkan. Kader Bela Negara adalah Warga Negara Indonesia yang telah mengikuti rangkaian progr... | persen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1738 | 01.02.0017 |
|
| Persentase Kasus Khusus yang Diselesaikan | STATISTIK | KEMENTERIAN LUAR NEGERI | Jumlah kasus khusus yang berhasil diselesaikan oleh Kemlu dalam periode tertentu. #Kasus Khusus adalah kasus WNI di luar negeri yang berdasarkan asesmen Perwakilan dan/atau Pusat dikategorikan sebag... | kasus | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1739 | 01.02.0018 |
|
| Persentase Kasus Umum yang Diselesaikan | STATISTIK | KEMENTERIAN LUAR NEGERI | Jumlah kasus umum yang berhasil diselesaikan oleh Kemlu dalam periode tertentu. #Kasus Umum adalah kasus WNI di luar negeri di luar Kasus Khusus. | kasus | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1740 | 07.03.028 |
|
| Persentase Kawasan Hutan | STATISTIK | KEMENTERIAN KEHUTANAN | Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisa... | persen | Indikator SIPD: 000285 - Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 1741 | 03.03.0030 |
|
| Persentase Keandalan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran | STATISTIK | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | Persentase waktu di mana SBNP berfungsi sesuai standar yang ditetapkan selama periode tertentu. SBNP mencakup peralatan atau sistem yang berada di luar kapal, dirancang dan dioperasikan untuk meningka... | persen | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1742 | 03.03.0031 |
|
| Persentase Keandalan Telekomunikasi Pelayaran | STATISTIK | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | Persentase waktu di mana sistem telekomunikasi pelayaran berfungsi optimal sesuai standar yang ditetapkan selama periode tertentu. Telekomunikasi pelayaran mencakup sistem komunikasi yang mendukung ke... | persen | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1743 | 04.02.028 |
|
| Persentase keberhasilan evakuasi korban pencarian dan pertolongan | STATISTIK | BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN | Perbandingan antara total korban dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan yang berhasil dievakuasi (selamat, meninggal dunia) dengan total korban dalam pelaksanaan operasi pencarian dan per... | persen | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1744 | 01.02.016 |
|
| Persentase Keberhasilan Pencalonan Indonesia/Wakil Indonesia pada posisi strategis di organisasi internasional | STATISTIK | KEMENTERIAN LUAR NEGERI | Kepemimpinan pada forum regional dan multilateral merupakan upaya strategis Pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasional dengan mendorong perwakilan Indonesia/ Warga Negara Indonesia... | persen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1745 | 01.02.017 |
|
| Persentase keberhasilan promosi, pembentukan norma, dan kesepakatan diplomasi ekonomi terutama pada sektor prioritas | STATISTIK | KEMENTERIAN LUAR NEGERI | Diplomasi ekonomi merupakan instrumen strategis dalam hubungan internasional yang digunakan oleh negara untuk mencapai kepentingan ekonomi nasional. Peran diplomasi ekonomi semakin signifikan dalam me... | persen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1746 | 01.02.018 |
|
| Persentase Kebijakan di Bidang Kerja Sama Pembangunan Internasional Indonesia yang telah Sesuai dengan Prioritas Nasional | STATISTIK | KEMENTERIAN LUAR NEGERI | prioritas nasional diartikan sejalan dengan kebijakan pemri, termasuk kebijakan politik luar negeri Indonesia dan posisi dasar, serta peraturan relevan terkait. Sebagai contoh: penetapan prioritas kaw... | persen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1747 | 03.07.019 |
|
| Persentase Kebutuhan Keluarga Berencana (KB) yang Tidak Terpenuhi/ Unmet Need Keluarga Berencana | STATISTIK | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need KB) adalah persentase PUS yang tidak ingin mempunyai anak (lagi) atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya tetapi tidak menggunakan meto... | persen | Indikator SIPD: 000393 - Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 1748 | 04.01.110 |
|
| Persentase Kebutuhan Pelayanan Kesehatan yang Tidak Terpenuhi/ Unmet Need Pelayanan Kesehatan | STATISTIK | BADAN PUSAT STATISTIK | Unmet need pelayanan kesehatan atau persentase penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dan terganggu aktifitasnya namun tidak berobat jalan adalah perbandingan antara banyaknya penduduk yang memiliki... | persen | Indikator SIPD: 000127 - Unmet Need Pelayanan Kesehatan. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 1749 | 09.03.050 |
|
| Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik | STATISTIK | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL | Konsep dan Definisi:Jaringan serat optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis kabel serat optik yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut,... | persen | Indikator SIPD: 000335 - Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif). | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 1750 | 01.02.019 |
|
| Persentase Kehadiran dalam Forum-Forum Internasional terkait Keamanan Laut | STATISTIK | BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA | Persentase keikutsertaan Bakamla dalam forum internasional | persen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Showing 1,701-1,750 of 2,950 items.
| Id Ddp | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Definisi | Satuan | Instansi Produsen Data | Jenis Pengajuan | Jenis Data | Standar Data | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Klasifikasi Penyajian | Jadwal Pemutakhiran | Catatan kebutuhan dukungan data daerah | Tag Rad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.0058 |
|
| Jumlah Usaha Menengah yang memiliki Standardisasi (SNI) dan Jumlah UMKM | Persentase jumlah usaha menengah/Pelaku Usaha merupakan perbandingan jumlah usaha menengah/Pelaku Usaha yang memiliki Standardisasi (SNI) terhadap seluruh unit usaha pada tahun yang sama | Unit usaha | KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 02.10.0057 |
|
| Jumlah Usaha Menengah yang Menerapkan Digitalisasi dan Jumlah UMKM | Persentase usaha menengah yang menerapkan Digitalisasi merupakan perbandingan jumlah usaha menengah yang menggunakan atau memanfaatkan Digitalisasi dalam rantai usaha/bisnis terhadap seluruh unit... | Unit usaha | KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional dan Provinsi | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 02.10.0056 |
|
| Jumlah Usaha Menengah yang Menerapkan Teknologi Produksi dan Jumlah UMKM | Persentase usaha menengah yang menerapkan Teknologi merupakan perbandingan jumlah usaha menengah yang menerapkan dari sisi menggunakan atau memanfaatkan teknologi produksi dalam rantai usaha/bisnis... | Unit usaha | KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 02.10.0055 |
|
| Jumlah Usaha Menengah yang Terjalin Kemitraan dan Jumlah UMKM | Persentase kemitraan usaha menengah adalah indikator penting dalam menilai seberapa sukses usaha menengah dalam menjalin hubungan dengan pihak lain, baik itu perusahaan besar, lembaga keuangan,... | unit usaha | KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 02.10.0054 |
|
| Jumlah Usaha Mikro | Proporsi jumlah usaha mikro merupakan perbandingan jumlah unit usaha mikro terhadap seluruh unit usaha pada tahun yang sama. Skala usaha mikro didasarkan pada PP No. 7 tahun 2021 | Unit Usaha | KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota per Skala Usaha | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 02.10.0053 |
|
| Jumlah usaha mikro berdasarkan lapangan usaha (KBLI dan/atau sektoral) | Jumlah usaha mikro berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan/atau sektoral | Unit Usaha | KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional dan Provinsi | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 02.10.0052 |
|
| Jumlah Usaha Mikro dengan Usaha Berbadan Hukum, Jumlah pelaku usaha yang Memiliki Catatan Pembukuan Lengkap, dan Jumlah Usaha | Proporsi usaha mikro dengan usaha berbadan hukum atau memiliki catatan pembukuan lengkap merupakan nilai yang menunjukkan proporsi pelaku usaha (berusaha sendiri, dibantu buruh tidak tetap/pekerja... | Unit Usaha | KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional dan Provinsi | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 02.10.0051 |
|
| Jumlah Usaha Mikro yang memiliki Sertifikasi (Halal) dan Jumlah UMKM | Persentase jumlah usaha mikro/Pelaku Usaha merupakan perbandingan jumlah usaha mikro/Pelaku Usaha yang memiliki Sertifikasi (Halal) terhadap seluruh unit usaha pada tahun yang sama | Unit usaha | KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 02.10.0050 |
|
| Jumlah Usaha Mikro yang Memiliki Sertifikasi Mutu Produk | Persentase jumlah UMKM/Pelaku Usaha merupakan perbandingan jumlah UMKM/Pelaku Usaha yang memiliki Sertifikasi Mutu Produk terhadap seluruh unit usaha pada tahun yang sama | Unit usaha | KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 02.10.0049 |
|
| Jumlah Usaha Mikro yang memiliki Standardisasi (SNI) dan Jumlah UMKM | Persentase jumlah usaha mikro/Pelaku Usaha merupakan perbandingan jumlah usaha mikro/Pelaku Usaha yang memiliki Standardisasi (SNI) terhadap seluruh unit usaha pada tahun yang sama | Unit usaha | KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | SEMESTERAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 02.10.0048 |
|
| Jumlah Usaha Mikro yang Menerapkan Digitalisasi dan Jumlah UMKM | Persentase usaha mikro yang menerapkan Digitalisasi merupakan perbandingan jumlah usaha mikro yang menggunakan atau memanfaatkan Digitalisasi dalam rantai usaha/bisnis terhadap seluruh unit usaha... | Unit usaha | KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional dan Provinsi | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 02.10.0047 |
|
| Jumlah Usaha Mikro yang Menerapkan Teknologi Produksi dan Jumlah UMKM | Persentase usaha mikro yang menerapkan Teknologi merupakan perbandingan jumlah usaha mikro yang menerapkan dari sisi menggunakan atau memanfaatkan teknologi produksi dalam rantai usaha/bisnis... | Unit usaha | KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 02.10.0046 |
|
| Jumlah Usaha Mikro yang Terjalin Kemitraan dan Jumlah UMKM | Persentase kemitraan usaha mikro adalah indikator penting dalam menilai seberapa sukses usaha mikro dalam menjalin hubungan dengan pihak lain, baik itu perusahaan besar, lembaga keuangan, pemerintah,... | unit usaha | KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 02.10.0024 |
|
| Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah | Proporsi jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan perbandingan jumlah unit usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap seluruh unit usaha pada tahun yang sama. Skala usaha mikro, kecil, dan... | Unit Usaha | KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota per Skala Usaha | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 02.10.0041 |
|
| Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terlibat sebagai vendor dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) | Definisi : Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terlibat secara aktif sebagai supplier/vendor yang melakukan transaksi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rumus : Dihitung dari... | Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) | BADAN GIZI NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/Kota | BULANAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 02.10.0045 |
|
| Jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan lapangan usaha (KBLI dan/atau sektoral) | Jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan/atau sektoral | Unit Usaha | KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional dan Provinsi | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 07.05.050 |
|
| Jumlah usaha/kegiatan/izin pengelolaan SDA dan lingkungan yang diawasi ketaatannya | menunjukkan jumlah izin yang diawasi dari total izin yang diterbitkan | usaha/ kegiatan/ izin | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Lingkungan Hidup | ||
| 02.03.027 |
|
| Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas | Varietas unggul adalah varietas yang dikembangkan oleh peneliti dan sudah dilepas ke masyarakat melalui penetepan Keputusan Menteri Pertanian atau pejabat yang diberi kewenangan untuk itu. Varietas... | varietas, galur | KEMENTERIAN PERTANIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Pertanian | ||
| 09.06.0102 |
|
| Jumlah Verifikasi Laporan dan Pengaduan Masyarakat | Mengacu pada KUHAP Pasal 1 butir nomor 24 : Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah... | Laporan | KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah | BULANAN | Aparatur Negara | ||
| 07.02.009 |
|
| Jumlah Volume Penyaluran BBM Bersubsidi | Jumlah Volume Penyaluran BBM Bersubsidi mengukur total jumlah bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang telah disalurkan kepada masyarakat atau sektor tertentu dalam satu periode tertentu. BBM... | juta kiloliter | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | TAHUNAN | Program: 02.11-Swasembada Energi. Kegiatan: 02.11.02-Perluasan Akses dan Jangkauan Pelayanan Energi Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi Jawa Timur; Provinsi Kalimantan Barat. Deskripsi: Indeks ketahanan energi masih 6,64, menandakan perlunya perbaikan sisi penyediaan dan permintaan. Akses masyarakat ke gas bumi masih terbatas: untuk memasak, 86,91% rumah tangga memakai gas/Elpiji, namun penetrasi jaringan gas (jargas) <5% dari total rumah tangga. Harga energi tinggi di wilayah 3T turut menahan pertumbuhan ekonomi. Arah intervensi menekankan peningkatan akses ke gas bumi, BBM, dan listrik, serta keterjangkauan layanan energi; sekaligus mendukung swasembada energi melalui implementasi pembangkit listrik energi terbarukan (khususnya di Kalimantan Barat) dan perluasan infrastruktur jargas di Jawa Timur dan wilayah lain. | Energi | ||
| 07.02.010 |
|
| Jumlah Volume Penyaluran BBM Non Subsidi | Jumlah volume BBM nonsubsidi yang disediakan | juta kiloliter | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Terbatas | Nasional | TAHUNAN | Program: 02.11-Swasembada Energi. Kegiatan: 02.11.02-Perluasan Akses dan Jangkauan Pelayanan Energi Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi Jawa Timur; Provinsi Kalimantan Barat. Deskripsi: Indeks ketahanan energi masih 6,64, menandakan perlunya perbaikan sisi penyediaan dan permintaan. Akses masyarakat ke gas bumi masih terbatas: untuk memasak, 86,91% rumah tangga memakai gas/Elpiji, namun penetrasi jaringan gas (jargas) <5% dari total rumah tangga. Harga energi tinggi di wilayah 3T turut menahan pertumbuhan ekonomi. Arah intervensi menekankan peningkatan akses ke gas bumi, BBM, dan listrik, serta keterjangkauan layanan energi; sekaligus mendukung swasembada energi melalui implementasi pembangkit listrik energi terbarukan (khususnya di Kalimantan Barat) dan perluasan infrastruktur jargas di Jawa Timur dan wilayah lain. | Energi |
| 02.09.0005 |
|
| Jumlah Volume Usaha Koperasi | Total nilai seluruh usaha koperasi dari semua sektor (konsumsi, jasa, simpan pinjam, dan produksi), mencakup nilai penjualan, penerimaan jasa, serta pembiayaan yang dilakukan koperasi dalam satu... | rupiah | KEMENTERIAN KOPERASI | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Sektor | TAHUNAN | Program: 03.03-Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi. Kegiatan: 03.03.01-Pengembangan Koperasi Sektor Produksi Lokasi Prioritas: Provinsi Sulawesi Utara; Provinsi Jawa Timur. Deskripsi: Kontribusi koperasi terhadap perekonomian masih rendah (VUK koperasi ≈1,07% PDB nasional pada 2021), dan didominasi koperasi simpan pinjam (≈69%), sementara sektor produksi—pertanian & perikanan (≈9%) dan industri pengolahan (≈0,6%)—masih kecil. Arah program menekankan penguatan koperasi sektor produksi melalui pengembangan usaha dan hilirisasi untuk menaikkan nilai tambah, akselerasi volume usaha, peningkatan kapasitas SDM dan kualitas tata kelola/regulasi, serta penguatan kelembagaan. Dampak yang dituju: kontribusi ekonomi dan penciptaan kerja meningkat, serta kesejahteraan anggota koperasi membaik. Indikator SIPD: 000872 - Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi | Koperasi | |
| 02.09.0006 |
|
| Jumlah Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi | Nilai kegiatan usaha koperasi produksi yang mencakup total pendapatan dari penjualan barang/jasa produksi, penyaluran hasil produksi, atau layanan usaha produksi lainnya dalam satu tahun buku. | rupiah | KEMENTERIAN KOPERASI | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Sektor | TAHUNAN | Program: 03.03-Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi. Kegiatan: 03.03.01-Pengembangan Koperasi Sektor Produksi Lokasi Prioritas: Provinsi Sulawesi Utara; Provinsi Jawa Timur. Deskripsi: Kontribusi koperasi terhadap perekonomian masih rendah (VUK koperasi ≈1,07% PDB nasional pada 2021), dan didominasi koperasi simpan pinjam (≈69%), sementara sektor produksi—pertanian & perikanan (≈9%) dan industri pengolahan (≈0,6%)—masih kecil. Arah program menekankan penguatan koperasi sektor produksi melalui pengembangan usaha dan hilirisasi untuk menaikkan nilai tambah, akselerasi volume usaha, peningkatan kapasitas SDM dan kualitas tata kelola/regulasi, serta penguatan kelembagaan. Dampak yang dituju: kontribusi ekonomi dan penciptaan kerja meningkat, serta kesejahteraan anggota koperasi membaik. Indikator SIPD: 000872 - Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi | Koperasi | |
| 08.02.009 |
|
| Jumlah warisan budaya Indonesia yang diusulkan sebagai warisan budaya dunia | Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda nasional yang diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia dan tercantum pada daftar World Heritage dan Intangible Cultural Heritage | unit | KEMENTERIAN KEBUDAYAAN | Prioritas | STATISTIK | - | TAHUNAN | Kebudayaan | |||
| 08.02.010 |
|
| Jumlah wilayah adat yang dikembangkan dalam pemajuan kebudayaan | Merupakan jumlah wilayah adat yang telah dikembangkan dalam pemajuan kebudayaan melalui pemanfaatan ruang kultural (melalui festival budaya spiritual dan festival ritus di masyarakat adat) serta... | wilayah | KEMENTERIAN KEBUDAYAAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kebudayaan | ||
| 05.01.0155 |
|
| Jumlah wilayah kerja instansi penegak hukum yang mengimplementasikan SPPT TI | Banyaknya wilayah kerja yang mengimplementasikan Sistem Pertukaran data perkara pidana secara elektronik antar lembaga penegak hukum. | wilayah | KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN | Prioritas | STATISTIK | 10810037 | Terbuka | Wilayah | TAHUNAN | Hukum | |
| 01.01.0031 |
|
| Jumlah Wilayah Perairan Indonesia yang Telah Disurvei | Total luas wilayah perairan Indonesia—meliputi perairan pedalaman, kepulauan, teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan landas kontinen—yang telah diperbarui datanya melalui survei hidrografi... | kilometer persegi (km²) | KEMENTERIAN PERTAHANAN | Prioritas | STATISTIK | - | TAHUNAN | Pertahanan | |||
| 03.01.037 |
|
| Jumlah wilayah sungai dengan pengembangan sistem informasi sumber daya air | Jumlah wilayah sungai yang memiliki dan mengembangkan sistem yang dirancang untuk mendeteksi, memantau, dan memberikan peringatan dini mengenai potensi banjir, sistem hidrologi, sisda | wilayah | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Prioritas | STATISTIK | - | TAHUNAN | Pekerjaan Umum | |||
| 03.01.0014 |
|
| Jumlah Wilayah Sungai dengan Sistem Hidrologi | Wilayah sungai yang telah mengembangkan sistem untuk memantau parameter hidrologi seperti debit air, curah hujan, dan kualitas air. | wilayah | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Prioritas | STATISTIK | - | wilayah Nasional | TAHUNAN | Pekerjaan Umum | ||
| 03.01.0015 |
|
| Jumlah Wilayah Sungai dengan Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA) | Wilayah sungai yang telah memiliki sistem informasi untuk mengelola data dan informasi terkait sumber daya air. | wilayah | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Sungai | TAHUNAN | Pekerjaan Umum | ||
| 03.01.0016 |
|
| Jumlah Wilayah Sungai dengan Sistem Peringatan Dini Banjir | Wilayah sungai yang telah mengembangkan sistem untuk mendeteksi dan memberikan peringatan dini mengenai potensi banjir. | wilayah | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Sungai | TAHUNAN | Pekerjaan Umum | ||
| 03.01.038 |
|
| Jumlah wilayah sungai kewenangan pusat dengan neraca air tidak dalam kondisi kritis/defisit | Jumlah wilayah sungai dengan neraca air tidak dalam kondisi kritis, dengan memastikan penggunaan dan pasokan air yang berkelanjutan | wilayah | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional, Wilayah Sungai | TAHUNAN | Pekerjaan Umum | ||
| 02.10.0044 |
|
| Jumlah Wirausaha yang Melakukan Inovasi dan Jumlah Wirausaha dengan status pekerjaan 1, 2, dan 3 | Persentase Wirausaha pada UMB ini mengukur jumlah UMB yang melakukan Inovasi Inovasi sendiri didefinisikan sebagai produk atau proses baru atau peningkatan produk/proses yang berbeda secara... | Orang | KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 02.10.0043 |
|
| Jumlah Wirausaha yang Mendapatkan Pembiayaan dan Jumlah Wirausaha dengan status pekerjaan 1, 2, dan 3 | Persentase Wirausaha yang mendapatkan pembiayaan ini upaya mempermudah, memperluas jangkauan, dan kesempatan mendapatkan akses sumber pendanaan yang disebut inklusi keuangan | Orang | KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 02.10.0042 |
|
| Jumlah Wirausaha yang terhubung dalam Ekosistem Kewirausahaan dan Jumlah Wirausaha dengan status pekerjaan 1, 2, dan 3 | Ekosistem bisnis mencakup lingkungan di mana pengusaha/wirausaha/orang yang berusaha dapat bertumbuh, berkembang, dan bersaing secara sehat melalui dukungan kebijakan yang baik, infrastruktur yang... | Orang | KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 03.01.0017 |
|
| Kapasitas air baku yang telah dimanfaatkan dari bendungan potensinya | Jumlah air baku yang saat ini diambil dan digunakan dari bendungan untuk berbagai kebutuhan, seperti air minum, irigasi, atau industri | persen | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Wilayah Sungai Pusat | TAHUNAN | Pekerjaan Umum | ||
| 07.02.011 |
|
| Kapasitas Gardu Distribusi | Gardu distribusi adalah infrastruktur untuk menyalurkan tenaga listrik ke pelanggan dengan mengubah tegangan. | megavolt ampere | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Terbuka | Nasional | TAHUNAN | Program: 03.02-Peningkatan Konektivitas Digital dan Transisi Energi Listrik. Kegiatan: 03.02.04-Pembangunan Infrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan dan Digitalisasinya Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi/Seluruh Wilayah Indonesia), dengan penajaman di Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Kalimantan Barat. Deskripsi: Arah program adalah pemerataan listrik berkualitas melalui pembangunan dan penguatan jaringan transmisi–interkoneksi dalam/antar pulau (super grid), perluasan jaringan distribusi hingga perdesaan dan wilayah terisolasi, serta digitalisasi infrastruktur ketenagalistrikan. Hal ini menjawab ketidakmerataan kualitas/kuantitas pasokan dan sistem yang masih terpisah, sembari mendorong efisiensi penyediaan tenaga listrik dan integrasi energi terbarukan (khususnya di Kalimantan Barat) serta transisi listrik rendah karbon (Kalimantan Selatan). Sasaran utama: meningkatnya kapasitas dan keandalan jaringan untuk mengurangi ketimpangan wilayah dan menopang pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan. | Energi |
| 07.02.012 |
|
| Kapasitas Gardu Induk | Gardu induk merupakan bagian dalam pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik di Indonesia. Gardu induk adalah infrastruktur untuk mengatur aliran listrik dari pembangkit menuju konsumen... | megavolt ampere | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Terbuka | Nasional | TAHUNAN | Program: 03.02-Peningkatan Konektivitas Digital dan Transisi Energi Listrik. Kegiatan: 03.02.04-Pembangunan Infrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan dan Digitalisasinya Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi/Seluruh Wilayah Indonesia), dengan penajaman di Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Kalimantan Barat. Deskripsi: Arah program adalah pemerataan listrik berkualitas melalui pembangunan dan penguatan jaringan transmisi–interkoneksi dalam/antar pulau (super grid), perluasan jaringan distribusi hingga perdesaan dan wilayah terisolasi, serta digitalisasi infrastruktur ketenagalistrikan. Hal ini menjawab ketidakmerataan kualitas/kuantitas pasokan dan sistem yang masih terpisah, sembari mendorong efisiensi penyediaan tenaga listrik dan integrasi energi terbarukan (khususnya di Kalimantan Barat) serta transisi listrik rendah karbon (Kalimantan Selatan). Sasaran utama: meningkatnya kapasitas dan keandalan jaringan untuk mengurangi ketimpangan wilayah dan menopang pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan. | Energi |
| 03.01.039 |
|
| Kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang terbangun | Jumlah SR yang dapat dilayani oleh seluruh IPAL Skala Perkotaan, Permukiman, dan Kawasan Tertentu secara nasional. Dapat diestimasikan dari kapasitas volumen pengolahan yang dikonversi menggunakan... | KK | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Program: 02.12-Swasembada Air. Kegiatan: 02.12.06-Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi & kabupaten/kota) dengan prioritisasi: wilayah metropolitan & ibu kota provinsi; wilayah DAS dan kawasan pesisir prioritas; serta challenging area (rawan air, pesisir, dll), sambil mempertimbangkan Readiness Criteria (RC) dan kinerja daerah. Contoh fokus yang disebut: Prov. Jawa Timur (38 kab/kota), Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jambi, Riau (Rokan Hulu/Rokan Hilir), klaster Gorontalo (Pohuwato, Gorontalo, Bone Bolango, Boalemo, Gorontalo Utara, Kota Gorontalo), Kab. Tana Tidung, Kab. Luwu & Pangkajene Kepulauan, Kota Pariaman, serta Kab. Klungkung–Gianyar–Karangasem. Deskripsi: Cakupan dan pemanfaatan sanitasi aman masih rendah: hanya ±10,21% rumah tangga yang terlayani; dari 514 kab/kota baru ~60% memiliki fasilitas pengolahan air limbah domestik dengan utilisasi hanya 20–30%. Sekitar 80% konsumsi air rumah tangga menjadi air limbah berpatogen (mis. E. coli) yang berkontribusi pada 73% kasus diare; dampak berulang memicu malnutrisi dan stunting (prevalensi 2023: 21,5%) serta menaikkan beban biaya pengolahan air dan kerugian ekonomi (>2% PDB/tahun). Intervensi diarahkan untuk meningkatkan cakupan, keberfungsian, dan kualitas infrastruktur SPALD/IPLT (termasuk pendekatan CWIS), memperluas akses air minum & sanitasi aman, dan mengurangi pencemaran—guna mendukung SDG 6 serta pemenuhan hak dasar atas air dan sanitasi. | Pekerjaan Umum | |
| 07.05.0049 |
|
| Kapasitas IPAL Terbangun | Kapasitas dari instalasi pengolahan air limbah yang telah dibangun | kubik | OTORITA IBUKOTA NUSANTARA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Ibu Kota Nusantara | TAHUNAN | Lingkungan Hidup | ||
| 07.02.0027 |
|
| Kapasitas Kilang Terpasang | jumlah maksimum minyak mentah (dalam barel per hari) yang bisa diolah oleh sebuah kilang minyak dalam satu hari | Juta Barel Uap per Hari | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Membutuhkan data detail tiap provinsi | Energi | |
| 07.02.013 |
|
| Kapasitas Pembangkit Listrik | Kapasitas pembangkit listrik (GW) adalah jumlah total kapasitas terpasang dari pembangkit listrik, yang diukur dalam gigawatt (GW). Kapasitas terpasang ini mencerminkan kemampuan maksimum pembangkit... | gigawatt | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Energi | |
| 07.02.0077 |
|
| Kapasitas Pembangkit Listrik Panas Bumi | Besaran daya maksimum yang dapat dihasilkan oleh pembangkit listrik panas bumi berdasarkan kemampuan terpasang dan kondisi operasi dalam suatu periode tertentu. | MW | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Provinsi | TAHUNAN | Diperlukan data per Provinsi dan PLTP | Energi | |
| 03.01.040 |
|
| Kapasitas prasarana air baku yang dibangun | Tambahan debit air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain yang bersumber dari mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, atau sumber... | meter kubik per detik | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Wilayah Sungai Pusat | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000574 - Kapasitas layanan prasarana air baku yang dibangun | Pekerjaan Umum | |
| 03.01.041 |
|
| Kapasitas prasarana air baku yang direhabilitasi | debit air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain yang bersumber dari mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, atau sumber air... | meter kubik per detik | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Wilayah Sungai Pusat | TAHUNAN | Pekerjaan Umum | ||
| 03.01.042 |
|
| Kapasitas prasarana pengendali lahar dan sedimen | kemampuan infrastruktur atau sistem yang dirancang untuk mengendalikan atau mengatur aliran lahar (material vulkanik yang panas dan cair) serta sedimen (partikel tanah, batu, atau material lain yang... | meter kubik (m³) | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Pekerjaan Umum | ||
| 07.02.0076 |
|
| Kapasitas Produksi Biofuel | Kemampuan maksimum fasilitas produksi biofuel untuk menghasilkan biofuel sesuai spesifikasi teknis dalam suatu periode tertentu. | KL | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Provinsi | TAHUNAN | - | Energi | |
| 02.01.014 |
|
| Kapasitas Produksi Industri Kimia Dasar Berbasis Minyak, Gas, dan Batubara | Kemampuan Industri Kimia Dasar Berbasis Minyak, Gas, dan Batubara untuk dapat menghasilkan output atau memprodusi produk Kimia Dasar Berbasis Minyak, Gas, dan Batubara dalam periode tertentu. Yang... | ribu ton | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Industri | ||
| 02.01.015 |
|
| Kapasitas Produksi Industri Olahan Bauksit | Hasil produksi maksimum yang dapat dicapai perusahaan untuk memproduksi produk olahan bauksit (Smelter Grade Alumina, Ingot, Aluminium Rod, Aluminium Slab, Aluminium Plate, Aluminium Sheet/Strip,... | juta ton per tahun | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Industri | ||
| 02.01.016 |
|
| Kapasitas Produksi Industri Olahan Nikel | Hasil produksi maksimum yang dapat dicapai perusahaan untuk memproduksi produk olahan nikel (NPI/FENI/Ni Matte/MHP/Ni Sulfat/Ni Cobalt, Stainless Steel Slab, Stainless HRC/CRC, Stainless Steel... | juta ton per tahun | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Program: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.01-Pengembangan Hilirisasi Nikel Lokasi Prioritas: Sulawesi Tengah Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah | Industri |
Showing 1,701-1,750 of 3,346 items.
| ID | Id Ddp | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Jenis Pengajuan | Jenis Data | Indikator Variabel | Standar Data | Mitra Sektor Bappenas | Instansi Produsen Data | Unit Kerja Produsen Data | Definisi | Satuan | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Klasifikasi Penyajian | Jadwal Pemutakhiran | Tag Rad | Status Persetujuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162952 | 04.03.003 |
|
| Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) | Prioritas | STATISTIK | Indikator | 33210003 | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | BIRO DATA DAN INFORMASI | Angka yang menggambarkan pencapaian pembangunan pemenuhan hak anak atas hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, serta hak... | - | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Pemberdayaan Perempuan | TERSEDIA | |
| 162953 | 06.01.009 |
|
| Indeks Pemerataan Guru | Prioritas | STATISTIK | Indikator | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH | Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru | Indeks Pemerataan Guru (IPG) adalah indeks yang mengukur pemerataan beban kerja guru antarsekolah negeri pada satu daerah. Beban kerja guru dihitung berdasarkan Permendikbud 15/2018 tentang Pemenuhan... | Tanpa Satuan | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Pendidikan | TERSEDIA | ||
| 162954 | 09.06.050 |
|
| Indeks Pemerintah Digital | Prioritas | STATISTIK | Indikator | Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital | KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI | Deputi Transformasi Digital Pemerintah | Transformasi pemerintahan yang memanfaatkan teknologi digital secara menyeluruh untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan... | Nilai | - | Instansi Pemerintah: K/L, Provinsi, Kabupaten/Kota | DUA TAHUNAN | Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi | TERSEDIA | |
| 162955 | 09.01.0006 |
|
| Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah | Mengukur rata-rata pencapaian mutu minimal layanan dasar dalam bentuk barang, jasa, dan sumber daya manusia sesuai standar teknis | Total | - | Provinsi | TAHUNAN | Dalam Negeri | TERSEDIA | ||
| 162956 | 09.01.0007 |
|
| Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah | Mengukur persentase penerima layanan dasar yang memenuhi indikator dan target yang ditetapkan | Total | - | Provinsi | TAHUNAN | Dalam Negeri | TERSEDIA | ||
| 162957 | 04.01.026 |
|
| Indeks Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) | Prioritas | STATISTIK | Indikator | BADAN NARKOTIKA NASIONAL | Pusat Penelitian, Data, dan Informasi | Indeks P4GN merupakan indikator pengukuran yang berbasis pada data kinerja untuk menggambarkan efektivitas intervensi program pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di... | skor indeks | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Kesehatan | TERSEDIA | ||
| 162958 | 05.01.008 |
|
| Indeks Penegakan Hukum | Prioritas | STATISTIK | Indikator | KEMENTERIAN HUKUM | Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional - Badan Pembinaan Hukum Nasional | Indeks Penegakan Hukum dalam IPH adalah indeks yang mengukur penerapan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan putusan hakim | Indeks | - | Nasional | TAHUNAN | Hukum | TERSEDIA | ||
| 162959 | 09.06.007 |
|
| Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) | Prioritas | STATISTIK | Indikator | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Sekretariat Ditjen Bina Pembangunan Daerah | Indeks pencapaian SPM (IP) SPM adalah nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rata–rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase... | Poin | - | Provinsi | TAHUNAN | Dalam Negeri | TERSEDIA | ||
| 162960 | 09.02.078 |
|
| Indeks Penerapan Tata Kelola Pengadaan | Prioritas | STATISTIK | Indikator | LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH | BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN | Angka yang mengukur penerapan tata kelola pengadaan secara nasional. | - | - | Nasional | TAHUNAN | Perencanaan Pembangunan Nasional | TERSEDIA | ||
| 162961 |
|
| Indeks penerimaan Masyarakat terhadap program Bangga Kencana | Non Prioritas | STATISTIK | Indikator | Direktorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL | DITPERMAS | mengukur sejauh mana masyarakat menerima, memahami, mendukung dan berpartisipasi (berperan serta) dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana) | - | - | Nasional Provinsi | TAHUNAN | Kependudukan | TERSEDIA |
Showing 341-350 of 4,145 items.