(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)
| # | ID DDP | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Jenis Data | Instansi Produsen Data | Definisi | Satuan | Catatan kebutuhan dukungan Data Daerah | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1651 | 04.01.074 |
|
| Persentase Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Neonatal | STATISTIK | KEMENTERIAN KESEHATAN | Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan neonatal sesuai standar sebanyak 3 kali dengan ketentuan minimal 1x pada 6-48 jam, 1x pada hari ke 3-7 dan 1 x pada hari ke 8-28 setelah dilahirka... | persen | "Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.01-Penurunan kematian ibu dan anak Lokasi Prioritas: 514 kabupaten/kota secara nasional dengan prioritas pada provinsi dengan jumlah dan angka kematian ibu dan bayi tertinggi: Sumatera Utara, Kalbar/Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Selain itu: Provinsi Maluku Utara; Provinsi Papua; Provinsi Papua Barat; Provinsi Papua Barat Daya*; Provinsi Papua Selatan*; Provinsi Papua Tengah*; Sulawesi Tenggara; Sumatera Selatan; Jawa Barat; serta cakupan “Seluruh Provinsi” dan “Nasional/Seluruh Kab/Kota”. Deskripsi: Fokus peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan AKI/AKB, khususnya di daerah prioritas dengan beban tertinggi (termasuk beberapa provinsi di Tanah Papua, yang dilaporkan mencapai sekitar 189 per 100.000 kelahiran hidup dalam lima tahun terakhir). Intervensi diarahkan pada penguatan layanan sesuai standar di fasilitas kesehatan—persalinan di fasyankes, deteksi dini, ANC, layanan persalinan, KF, KN, layanan kegawatdaruratan, ketersediaan/pelayanan darah, tatalaksana balita sakit, dan imunisasi—serta penguatan aspek promotif-preventif dan tata kelola agar layanan terintegrasi, bermutu, dan berdampak nyata pada penurunan kematian ibu dan bayi. Indikator SIPD: 000465 - Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir" | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 1652 | 04.01.075 |
|
| Persentase bayi lahir premature (<37 minggu) | STATISTIK | KEMENTERIAN KESEHATAN | Persentase bayi lahir prematur (< 37 minggu) | persen | Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.02-Pencegahan dan penurunan stunting Lokasi Prioritas: Seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi (cakupan nasional); serta penegasan pada: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Jawa Barat, dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, fokus spesifik di Provinsi Bengkulu pada Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Kota Bengkulu. Deskripsi: Program menitikberatkan pemenuhan intervensi gizi-kesehatan berbasis siklus hidup sesuai kebutuhan kelompok sasaran (ibu hamil, baduta, balita, remaja, calon pengantin, keluarga, dan masyarakat). Arah kebijakan meliputi penguatan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting (mis. ibu hamil KEK; balita dengan BB tidak naik/kurang; gizi kurang/buruk) disertai tata laksana dan pendampingan; peningkatan kualitas layanan dan edukasi; serta konvergensi melalui perbaikan tata kelola: analisis situasi berbasis kewilayahan, perencanaan–penganggaran kontekstual, integrasi sistem/kebijakan/sumber daya, dan penguatan Monev sebagai umpan balik. Sasaran akhirnya menurunkan prevalensi stunting (indikatif 18,8% pada 2025 menjadi 14,2% pada 2029), mencegah kematian dini, dan meningkatkan harapan hidup sehat. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 1653 | 04.01.076 |
|
| Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan yang Mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | STATISTIK | KEMENTERIAN KESEHATAN | Persentase bayi usia 0-5 bulan yang diberikan ASI saja tanpa diberikan makanan atau cairan lain kecuali obat, vitamin, dan mineral | persen | Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.02-Pencegahan dan penurunan stunting Lokasi Prioritas: Seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi (cakupan nasional); serta penegasan pada: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Jawa Barat, dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, fokus spesifik di Provinsi Bengkulu pada Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Kota Bengkulu. Deskripsi: Program menitikberatkan pemenuhan intervensi gizi-kesehatan berbasis siklus hidup sesuai kebutuhan kelompok sasaran (ibu hamil, baduta, balita, remaja, calon pengantin, keluarga, dan masyarakat). Arah kebijakan meliputi penguatan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting (mis. ibu hamil KEK; balita dengan BB tidak naik/kurang; gizi kurang/buruk) disertai tata laksana dan pendampingan; peningkatan kualitas layanan dan edukasi; serta konvergensi melalui perbaikan tata kelola: analisis situasi berbasis kewilayahan, perencanaan–penganggaran kontekstual, integrasi sistem/kebijakan/sumber daya, dan penguatan Monev sebagai umpan balik. Sasaran akhirnya menurunkan prevalensi stunting (indikatif 18,8% pada 2025 menjadi 14,2% pada 2029), mencegah kematian dini, dan meningkatkan harapan hidup sehat. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 1654 | 04.01.077 |
|
| Persentase belanja kesehatan out of pocket masyarakat berpengeluaran 40% terbawah | STATISTIK | KEMENTERIAN KESEHATAN | Proporsi belanja out of pocket masyarakat dengan pengeluran 40% terbawah dibandingkan pengeluaran kesehatan total | persen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1655 | 02.03.041 |
|
| Persentase beras fortifikasi dalam program bantuan pangan | STATISTIK | BADAN PANGAN NASIONAL | Persentase dari tonase bantuan beras terfortifikasi terhadap tonase bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan yang diberikan dalam bentuk beras | persen | Program: 02.10-Swasembada Pangan. Kegiatan: 02.10.14-Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Pusat. Deskripsi: Hampir 50% masyarakat belum mampu membeli diet sehat; pola makan didominasi karbohidrat dan rendah pangan kaya mikronutrien. Terdapat defisiensi mikronutrien esensial—asam folat, seng, zat besi, vitamin A, B1, B2—di semua kuintil pendapatan (GAIN, 2024). Untuk itu diperlukan Fortifikasi Pangan Berskala Besar (LSFF) yang terintegrasi dengan bantuan gizi dan bantuan sosial pangan, sekaligus mendukung PHTC melalui program pemberian makan bergizi gratis. Sasaran utama: meningkatnya konsumsi bahan pangan terfortifikasi/biofortifikasi di seluruh wilayah. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 1656 | 03.03.001 |
|
| Persentase Biaya Transportasi Logistik pada Angkutan Darat Selain Angkutan Rel terhadap PDB | STATISTIK | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Biaya Logistik / Persentase pengeluaran dalam rangka menangani arus barang, arus informasi, dan arus uang melalui proses pengadaan (procurement), penyimpanan (warehousing), transportasi (transportatio... | persen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1657 | 03.03.002 |
|
| Persentase Biaya Transportasi Logistik pada Angkutan Laut terhadap PDB | STATISTIK | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Biaya Logistik / Persentase pengeluaran dalam rangka menangani arus barang, arus informasi, dan arus uang melalui proses pengadaan (procurement), penyimpanan (warehousing), transportasi (transportatio... | persen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1658 | 03.03.003 |
|
| Persentase Biaya Transportasi Logistik pada Angkutan Rel terhadap PDB | STATISTIK | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Biaya Logistik / Persentase pengeluaran dalam rangka menangani arus barang, arus informasi, dan arus uang melalui proses pengadaan (procurement), penyimpanan (warehousing), transportasi (transportatio... | persen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1659 | 03.03.004 |
|
| Persentase Biaya Transportasi Logistik pada Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan terhadap PDB | STATISTIK | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Biaya Logistik / Persentase pengeluaran dalam rangka menangani arus barang, arus informasi, dan arus uang melalui proses pengadaan (procurement), penyimpanan (warehousing), transportasi (transportatio... | persen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1660 | 03.03.005 |
|
| Persentase Biaya Transportasi Logistik pada Angkutan Udara terhadap PDB | STATISTIK | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Biaya Logistik / Persentase pengeluaran dalam rangka menangani arus barang, arus informasi, dan arus uang melalui proses pengadaan (procurement), penyimpanan (warehousing), transportasi (transportatio... | persen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1661 | 09.03.041 |
|
| Persentase cakupan Peta Dasar Skala Besar untuk Wilayah Indonesia | STATISTIK | BADAN INFORMASI GEOSPASIAL | Persentase cakupan Peta Dasar Skala Besar untuk Wilayah Indonesia adalah luasan peta dasar skala besar termutakhir yang tersedia dibandingkan dengan total luasan wilayah indonesia yang harus dipetakan... | persen | Ya | Tidak | Ya | Ya | Ya | |
| 1662 | 03.07.017 |
|
| Persentase Calon Pengantin yang Mendapatkan Bimbingan Perkawinan | STATISTIK | KEMENTERIAN AGAMA | Presentase catin yang mendapatkan bimbingan perkawinan merujuk pada persentase dari calon pengantin (catin) yang telah menerima panduan atau bimbingan khusus mengenai perkawinan sebelum melangsungkan... | persen | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1663 | 03.07.018 |
|
| Persentase calon pengantin yang mendapatkan edukasi pra nikah | STATISTIK | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL | Calon pengantin yang teregister di Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil) yang mendapatkan pendampingan edukasi, baik yang dilakukan secara perorangan maupun kelompok oleh Tim Pendamping Keluarga (... | persen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1664 | 04.01.082 |
|
| Persentase calon pengantin yg mendapat skrining kesehatan | STATISTIK | KEMENTERIAN KESEHATAN | Persentase Calon Pengantin yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar | persen | "Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.01-Penurunan kematian ibu dan anak Lokasi Prioritas: 514 kabupaten/kota secara nasional dengan prioritas pada provinsi dengan jumlah dan angka kematian ibu dan bayi tertinggi: Sumatera Utara, Kalbar/Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Selain itu: Provinsi Maluku Utara; Provinsi Papua; Provinsi Papua Barat; Provinsi Papua Barat Daya*; Provinsi Papua Selatan*; Provinsi Papua Tengah*; Sulawesi Tenggara; Sumatera Selatan; Jawa Barat; serta cakupan “Seluruh Provinsi” dan “Nasional/Seluruh Kab/Kota”. Deskripsi: Fokus peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan AKI/AKB, khususnya di daerah prioritas dengan beban tertinggi (termasuk beberapa provinsi di Tanah Papua, yang dilaporkan mencapai sekitar 189 per 100.000 kelahiran hidup dalam lima tahun terakhir). Intervensi diarahkan pada penguatan layanan sesuai standar di fasilitas kesehatan—persalinan di fasyankes, deteksi dini, ANC, layanan persalinan, KF, KN, layanan kegawatdaruratan, ketersediaan/pelayanan darah, tatalaksana balita sakit, dan imunisasi—serta penguatan aspek promotif-preventif dan tata kelola agar layanan terintegrasi, bermutu, dan berdampak nyata pada penurunan kematian ibu dan bayi." | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 1665 | 05.03.004 |
|
| Persentase Capaian Aksi RANHAM | STATISTIK | KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA | RANHAM adalah dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlind... | persen | Indikator SIPD: 000906 - Persentase Capaian Aksi HAM | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 1666 | 05.01.013 |
|
| Persentase Capaian Implementasi Stranas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) | STATISTIK | PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN | Bagian dari rencana aksi upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilaksanakan oleh seluruh Anggota Komite TPPU | persen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1667 | 01.01.0033 |
|
| Persentase Capaian Indeks Bela Negara Nasional | STATISTIK | KEMENTERIAN PERTAHANAN | Proporsi indek untuk Mengukur tingkat kesadaran, pemahaman, dan partisipasi warga negara dalam upaya bela negara. Reff: https://www.kemhan.go.id/pothan/2019/04/18/direktorat-jenderal-potensi-pertahan... | persen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1668 | 06.01.022 |
|
| Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan | STATISTIK | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH | Perbandingan jumlah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang telah memenuhi SPM pendidikan dibagi dengan jumlah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Daerah dikatakan telah memenuhi SPM pendidikan ap... | persen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1669 | 04.02.020 |
|
| Persentase Daerah Pasca Bencana Masif yang ditangani | STATISTIK | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA | Proporsi wilayah yang telah menerima intervensi atau penanganan setelah terjadinya bencana masif, dibandingkan dengan total wilayah yang terdampak oleh bencana tersebut. | persen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1670 | 02.03.043 |
|
| Persentase daerah rentan rawan pangan | STATISTIK | BADAN PANGAN NASIONAL | Persentase jumlah kabupaten/kota yang berada pada kategori prioritas 1 (sangat rentan), 2 (rentan), dan 3 (agak rentan) terhadap total kabupaten/kota yang masuk ke dalam semua kategori prioritas 1 (sa... | persen | Indikator SIPD: 000693 - Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 1671 | 03.05.015 |
|
| Persentase Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Meningkat Statusnya Menjadi Daerah Berkembang dan/atau Maju | STATISTIK | KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL | Persentase dari jumlah kabupaten dengan status daerah tertinggal dan sangat tertinggal yang sudah menjadi daerah berkembang dan/atau maju | persen | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | |
| 1672 | 04.03.020 |
|
| Persentase daerah yang memiliki dan melaksanakan Rencana Aksi Kesetaraan Gender | STATISTIK | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Rencana aksi nasional pembangunan Kesetaraan Gender disusun untuk menjelaskan keterkaitan input, proses, keluaran, hasil, dan dampak pencapaian indikator pembangunan Kesetaraan Gender mengacu pada dok... | persen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1673 | 04.02.022 |
|
| Persentase daerah yang memiliki tingkat kapasitas penanggulangan bencana minimal pada kategori sedang | STATISTIK | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA | Tingkat kapasitas daerah merepresentasikan tingkat ketahanan daerah pada suatu Provinsi, sehingga secara spasial dapat dianggap bahwa semua wilayah dalam 1 Provinsi memiliki kemampuan yang sama terhad... | persen | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | |
| 1674 | 06.02.023 |
|
| Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur berdasarkan UU Ketenagakerjaan | STATISTIK | BADAN PUSAT STATISTIK | Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Bekerja selama satu ja... | persen | Indikator SIPD: 000192 - Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur berdasarkan UU Ketenagakerjaan | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 1675 | 06.02.024 |
|
| Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan pembagian kelompok umur berdasarkan International Conference of Labour Statisticians | STATISTIK | BADAN PUSAT STATISTIK | Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Bekerja selama satu ja... | persen dan orang | Indikator SIPD: 000191 - Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan pembagian kelompok umur berdasarkan International Conference of Labour Statisticians | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 1676 | 03.05.016 |
|
| Persentase Desa Berketahanan Bencana Multipihak | STATISTIK | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA | Proporsi desa yang telah berhasil mengimplementasikan berbagai strategi dan program untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana, dibandingkan dengan total jumlah desa yang terdapat dalam suatu kawas... | persen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1677 | 03.02.004 |
|
| Persentase Desa Maju dan Desa Mandiri di 45 Kawasan Transmigrasi | STATISTIK | KEMENTERIAN TRANSMIGRASI | Indikator persentase desa maju dan desa mandiri di 45 kawasan transmigrasi merupakan indikator untuk mengukur tingkat status kemajuan dan kemandirian desa di 45 kawasan transmigrasi prioritas dalam up... | persen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1678 | 03.05.018 |
|
| Persentase Desa Maju dan Mandiri di 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan | STATISTIK | KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL | Indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan atau pembangunan desa menggunakan Persentase Desa Maju dan Mandiri di dalam delinasi Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan. Basis data pengukuran Indeks Desa... | persen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1679 | 03.05.019 |
|
| Persentase Desa Mandiri | STATISTIK | KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL | Indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan/pembangunan desa di Indonesia. Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa yang dikelola oleh Kementerian Desa P... | persen | Indikator Utama Pembangunan - 23c.Persentase Desa Mandiri (%) Indikator SIPD: 000042 - Persentase Desa Mandiri | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 1680 | 03.05.020 |
|
| Persentase Desa tertinggal dan sangat tertinggal di 204 kecamatan perbatasan prioritas | STATISTIK | KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL | Indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan atau pembangunan desa di Indonesia menggunakan Persentase Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal di dalam denilasi kecamatan perbatasan prioritas. Basis data... | persen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1681 | 03.05.021 |
|
| Persentase Desa yang memiliki 100% rumah layak huni | STATISTIK | KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL | Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratakn keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni | persen | "Program: 06.07-Peningkatan Kemandirian Perdesaan yang Berkelanjutan. Kegiatan: 06.07.01-Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi / Dilaksanakan pada 75.265 desa; Pusat (Tersebar); Provinsi Nusa Tenggara Barat (khususnya KPP berbasis Pariwisata Sembalun); Provinsi Kalimantan Tengah (mencakup Kab. Kapuas, Kab. Barito Utara, Kab. Barito Selatan, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Katingan, Kab. Seruyan, Kab. Sukamara, Kab. Lamandau, Kab. Gunung Mas, Kab. Pulang Pisau, Kab. Murung Raya, Kab. Barito Timur, Kota Palangkaraya); Provinsi Kalimantan Utara; Provinsi Kalimantan Timur; Provinsi Kalimantan Selatan; Provinsi Maluku; Provinsi Jawa Barat; serta prioritas pelaksanaan terhadap: Desa-desa dalam delineasi Ibu Kota Nusantara (IKN) dan daerah mitra IKN, Desa-desa pada 10 Wilayah Metropolitan (WM), Desa-desa di 30 Kawasan Perdesaaan Prioritas (KPP) (termasuk KPP Kab. Raja Ampat dan KPP Kab. Ngada), dan Desa-Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal Prioritas (termasuk Kab. Mamberamo Raya, Kab. Waropen, Kab. Supiori, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, seluruh Kab/Kota di Provinsi Papua Pegunungan, Kab. Boven Digoel, Kab. Mappi, Kab. Asmat, Kab. Paniai, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Intan Jaya, Kab. Deiyai, Kab. Dogiyai, Kab. Sumba Tengah, Kab. Sumba Barat Daya, dan Kab. Sabu Raijua). Deskripsi: Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur perdesaan masih sangat bervariasi baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Terdapat kesenjangan signifikan, misalnya (data 2024): 20,26% desa tidak memiliki akses fasilitas kesehatan, 24,38% desa mengalami sinyal telepon lemah, 42,61% desa tidak memiliki penampungan sampah, dan 5,17% desa belum menggunakan jamban. Oleh karena itu, program ini bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan terhadap layanan dasar serta infrastruktur desa, khususnya agar rumah tangga perdesaan dapat memiliki akses air minum dan sanitasi aman, layanan kesehatan, dan rumah layak huni. Pemenuhan infrastruktur ini dipandang krusial karena akan berdampak signifikan terhadap perekonomian serta kesejahteraan masyarakat desa, sekaligus menjadi strategi pembangunan holistik untuk memberdayakan masyarakat perdesaan, mengurangi kemiskinan, dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif (mendukung PHTC-7)." | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 1682 | 04.01.083 |
|
| Persentase Desa yang Mendapatkan Layanan Kesehatan | STATISTIK | KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL | Fasilitas Kesehatan Skala Perdesaan yang dimaksud meliputi Puskesmas Pembantu, Poskesdes, dan Polindes. Puskesmas Pembantu merupakan jaringan pelayanan puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan se... | persen | "Program: 06.07-Peningkatan Kemandirian Perdesaan yang Berkelanjutan. Kegiatan: 06.07.01-Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi / Dilaksanakan pada 75.265 desa; Pusat (Tersebar); Provinsi Nusa Tenggara Barat (khususnya KPP berbasis Pariwisata Sembalun); Provinsi Kalimantan Tengah (mencakup Kab. Kapuas, Kab. Barito Utara, Kab. Barito Selatan, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Katingan, Kab. Seruyan, Kab. Sukamara, Kab. Lamandau, Kab. Gunung Mas, Kab. Pulang Pisau, Kab. Murung Raya, Kab. Barito Timur, Kota Palangkaraya); Provinsi Kalimantan Utara; Provinsi Kalimantan Timur; Provinsi Kalimantan Selatan; Provinsi Maluku; Provinsi Jawa Barat; serta prioritas pelaksanaan terhadap: Desa-desa dalam delineasi Ibu Kota Nusantara (IKN) dan daerah mitra IKN, Desa-desa pada 10 Wilayah Metropolitan (WM), Desa-desa di 30 Kawasan Perdesaaan Prioritas (KPP) (termasuk KPP Kab. Raja Ampat dan KPP Kab. Ngada), dan Desa-Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal Prioritas (termasuk Kab. Mamberamo Raya, Kab. Waropen, Kab. Supiori, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, seluruh Kab/Kota di Provinsi Papua Pegunungan, Kab. Boven Digoel, Kab. Mappi, Kab. Asmat, Kab. Paniai, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Intan Jaya, Kab. Deiyai, Kab. Dogiyai, Kab. Sumba Tengah, Kab. Sumba Barat Daya, dan Kab. Sabu Raijua). Deskripsi: Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur perdesaan masih sangat bervariasi baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Terdapat kesenjangan signifikan, misalnya (data 2024): 20,26% desa tidak memiliki akses fasilitas kesehatan, 24,38% desa mengalami sinyal telepon lemah, 42,61% desa tidak memiliki penampungan sampah, dan 5,17% desa belum menggunakan jamban. Oleh karena itu, program ini bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan terhadap layanan dasar serta infrastruktur desa, khususnya agar rumah tangga perdesaan dapat memiliki akses air minum dan sanitasi aman, layanan kesehatan, dan rumah layak huni. Pemenuhan infrastruktur ini dipandang krusial karena akan berdampak signifikan terhadap perekonomian serta kesejahteraan masyarakat desa, sekaligus menjadi strategi pembangunan holistik untuk memberdayakan masyarakat perdesaan, mengurangi kemiskinan, dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif (mendukung PHTC-7)." | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 1683 | 09.03.042 |
|
| Persentase Desa yang menerapkan layanan berbasis digital | STATISTIK | KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL | Layanan Desa berbasis digital secara sederhana dalam indikator ini didefinisikan sebagai penggunaan website oleh Pemerintah Desa untuk penyelenggaraan administrasi, publikasi informasi dan layanan, pe... | persen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1684 | 04.01.084 |
|
| Persentase Diabetes dalam Pengendalian | STATISTIK | KEMENTERIAN KESEHATAN | Persentase individu dengan diabetes dengan kontrol glikemik terkendali berdasarkan target global HbA1C < 7% atau gula darah preprandial kapiler 80-130 mg/dl atau gula darah 2 PP kapiler < 180 mg/dl pa... | persen | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | |
| 1685 | 09.02.0028 |
|
| Persentase Digitalisasi Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa | STATISTIK | LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH | Persentase yang menunjukkan tingkat transformasi digital dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa berdasarkan nilai realisasi belanja pengadaan yang tercatat di Sistem Pengadaan Secara Elektronik diban... | persen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1686 | 10.04.008 |
|
| Persentase Dokumen Initial Memorandum yang selesai proses reviu dari Komite OECD (2025-2028) | STATISTIK | KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN | Perbandingan antara dokumen Initial Memorandum (IM) yang telah diselesaikan proses reviu dan menghasilkan rekomendasi bagi Pemri oleh Komite OECD dengan Total Jumlah Dokumen IM yang perlu dilakukan re... | persen | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1687 | 06.01.024 |
|
| Persentase dosen berkualifikasi S3: a. Total b. STEM c. Non STEM | STATISTIK | KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI | Program Doktor merupakan pendidikan akademik yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penelitian ilmiah secara mandiri, sehingga kontribusi do... | persen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1688 | 06.01.025 |
|
| Persentase Dosen yang Menduduki Jabatan Lektor/Lektor Kepala/Guru Besar | STATISTIK | KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI | Jabatan akademik dosen diatur sebagai bagian dari sistem karier dan pengakuan atas kompetensi dosen dalam tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat). Jabatan... | persen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1689 | 03.02.005 |
|
| Persentase Dukungan Kegiatan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Masyarakat/Badan Usaha yang Dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi | STATISTIK | KEMENTERIAN TRANSMIGRASI | Indikator persentase dukungan kegiatan kementerian/lembaga/pemerintah daerah/masyarakat/badan usaha yang dilaksanakan di 45 kawasan transmigrasi merupakan indikator untuk mengukur tingkat dukungan lin... | persen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1690 | 05.01.0063 |
|
| Persentase Efektivitas Penyelesaian Permasalahan Pengadaan | STATISTIK | LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH | Persentase yang menunjukkan seberapa efektif layanan penyelesaian masalah pengadaan secara mandiri oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah melalui clearing house dan dukungan terhadap penegakan huk... | persen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1691 | 09.02.0029 |
|
| Persentase Efisiensi Paket Konsolidasi | STATISTIK | LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH | Persentase selisih antara pagu anggaran awal dan harga setelah dilakukan konsolidasi pengadaan dibandingkan dengan pagu anggaran awal pengadaan barang/jasa. | persen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1692 | 04.01.086 |
|
| Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk negara yang dikendalikan | STATISTIK | KEMENTERIAN KESEHATAN | Persentase faktor resiko yang ditemukan pada orang, alat angkut, dan barang yang dilakukan tindakan pengendalian di pintu masuk negara maupun pelabuhan/bandara domestik | persen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1693 | 04.01.087 |
|
| Persentase fasilihat kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang mengimplementasikan penggunaan antibiotik rasional | STATISTIK | KEMENTERIAN KESEHATAN | Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang meresepkan antimikroba mengacu pada Panduan Praktik Klinis | persen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1694 | 04.01.089 |
|
| Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional | STATISTIK | KEMENTERIAN KESEHATAN | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan (RS, Puskesmas, Klinik, Labkes,TPMD/DG yang terkoneksi dengan aktif mengirimkan data dalam sistem informasi kesehatan nasional. Unit populasi: total seluruh fa... | persen | Indikator SIPD: 000830 - Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 1695 | 04.01.092 |
|
| Persentase fasyankes melaksanakan pelayanan kesehatan penyakit akibat kerja | STATISTIK | KEMENTERIAN KESEHATAN | Fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rujukan dengan dokter atau dokter spesialis yang kompeten dalam tatalaksana Penyakit Akibat Kerja yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pelatihan men... | persen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1696 | 04.01.093 |
|
| Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar | STATISTIK | KEMENTERIAN KESEHATAN | Puskesmas dan RS Pemerintah yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar mencakup: 1. Pengelolaan sediaan farmasi: memiliki SOP kecuali SOP pendistribusian 2. Pelayanan farmasi klinis: pengk... | persen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1697 | 01.02.015 |
|
| Persentase gagasan, prakarsa, atau rekomendasi Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat menteri regional dan/atau multilateral | STATISTIK | KEMENTERIAN LUAR NEGERI | Prakarsa adalah gagasan baru yang diusulkan oleh Indonesia dalam kerangka kerja sama ASEAN dan multilateral. Penyampaian gagasan tersebut harus dapat memberikan bobot kepada kepemimpinan Indonesia dal... | persen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1698 | 08.01.010 |
|
| Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik | STATISTIK | KEMENTERIAN AGAMA | Perbandingan jumlah guru agama yang bersertifikat pendidik dibagi dengan jumlah guru agama (semua agama). Indikator untuk mengukur pemenuhan standar kelayakan dan kemampuan profesional. | persen | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1699 | 08.01.011 |
|
| Persentase guru dan tenaga kependidikan yang profesional pada madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan | STATISTIK | KEMENTERIAN AGAMA | Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional merupakan angka yang menunjukkan perbandingan jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi akademik minimal S-1/D-IV dan sertifikat... | persen | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 1700 | 06.01.026 |
|
| Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional | STATISTIK | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH | Persentase guru pada jenjang (i) TK, (ii) SD, (iii) SMP, (iv) SMA/SMK, dan (v) PLB yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.... | persen | Indikator SIPD: 000153 - Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Showing 1,651-1,700 of 2,951 items.
| Id Ddp | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Definisi | Satuan | Instansi Produsen Data | Jenis Pengajuan | Jenis Data | Standar Data | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Klasifikasi Penyajian | Jadwal Pemutakhiran | Catatan kebutuhan dukungan data daerah | Tag Rad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04,01,0145 |
|
| Jumlah Total Sampel Obat Bahan Alam yang Disampling | Total keseluruhan sampel obat bahan alam yang diambil untuk pengujian mutu dan keamanan dalam periode tertentu | sampel | BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 04,01,0146 |
|
| Jumlah Total Sampel Obat Diperiksa | Total sampel obat yang diambil dan diuji dalam rangka pengawasan mutu obat berdasarkan analisis risiko. | sampel | BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 04,01,0147 |
|
| Jumlah Total Sampel Pangan Industri Rumah Tangga Pangan (PIRT) Diperiksa | Total sampel pangan Industri Rumah Tangga Pangan (PIRT) yang diambil dan diuji dalam periode tertentu berdasarkan analisis risiko. | sampel | BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 04,01,0148 |
|
| Jumlah Total Sampel Pangan Olahan Diperiksa | Jumlah Total sampel pangan olahan yang diambil dan diuji dalam rangka pengawasan mutu dan keamanan pangan berdasarkan analisis risiko | sampel | BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 06,01,0130 |
|
| Jumlah Total Satuan Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan | Total jumlah lembaga pendidikan pesantren dan keagamaan yang terdaftar secara resmi pada periode tertentu. | unit (jumlah lembaga). | KEMENTERIAN AGAMA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 06,01,0131 |
|
| Jumlah Total SDM Iptek Pendidikan Tinggi | Total jumlah individu yang berprofesi sebagai SDM Iptek pendidikan tinggi, mencakup dosen, peneliti, dan perekayasa, baik yang memiliki H Index tinggi maupun rendah. | Orang | KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 06,01,0132 |
|
| Jumlah total SDM pendidikan tinggi yang mengikuti program pendidikan S3 | Jumlah total SDM pendidikan tinggi yang mengikuti program pendidikan S3. | Orang | KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 09,03,0048 |
|
| Jumlah Total Startup yang Memulai | Total jumlah startup yang memulai operasinya dalam periode tertentu | unit (jumlah startup) | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Program: 02.14 Ekonomi Digital. Kegiatan: 02.14.00 Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital Lokasi Prioritas: Provinsi Maluku Kegiatan ini bertujuan mempercepat pengembangan ekonomi digital guna meningkatkan kontribusinya terhadap PDB. Fokus diarahkan pada transformasi digital sektor bisnis, peningkatan keberhasilan startup, serta kesiapan industri menuju Industri 4.0. | Informasi | |
| 05,01,0054 |
|
| Jumlah total tahanan | Total seluruh tahanan yang berada dalam rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan pada periode tertentu | Orang | KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN | Prioritas | STATISTIK | - | kantor wilayah | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000307 - Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan. | Hukum | |
| 06,02,0048 |
|
| Jumlah Total Tenaga Kerja (JTK) | Jumlah semua orang yang bekerja (tenaga kerja aktif) dari berbagai sektor ekonomi (pertanian, industri, jasa, dll). | Orang | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000211 - Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur | Ketenagakerjaan | |
| 07,05,048 |
|
| Jumlah TPA/LUR yang dioperasikan secara sanitary landfill / tingkat pengontrolan penuh | Metode Lahan Urug Saniter adalah metode pengurugan di areal pengurugan sampah yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan serta... | Unit | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Program: 02.18-Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir. Kegiatan: 02.18.02-Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi/kabupaten/kota), dengan penajaman pada: wilayah metropolitan & kota besar (mis. WM Surabaya), Kota Tarakan & Kab. Nunukan, Prov. Sulawesi Utara, Prov. Maluku Utara*, Papua*, Papua Barat*, NTT, Jambi, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Kab. Sintang, serta klaster Kepulauan Riau (Kab. Karimun, Kab. Lingga, Kota Batam, Kab. Natuna, Kota Tanjung Pinang) dan Kab. Deli Serdang (serta Tapanuli Tengah, Nias Selatan, Batu Bara—perlu proposal). Kategori sasaran: kab/kota dengan TPA darurat/kapasitas kritis, delineasi DAS prioritas, memiliki ekosistem pengolahan (ISWM/SWMSUD), dan amanat Perpres 35/2018. Deskripsi: Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu–hilir diarahkan untuk meminimalkan residu ke TPA/LUR (sanitary landfill) melalui optimalisasi TPS/TPS3R/TPST, pembinaan teknis pengumpulan, dan perbaikan tata kelola–pembiayaan. Urgensinya: timbulan 2023 ~68–70 juta ton/tahun; pengumpulan baru ~35%, terolah ~15%; ~65% bocor ke lingkungan; TPA diproyeksi penuh 2028; 35 TPA terbakar (2024); dan masih ada pencemaran lindi serta open dumping ~40%. Kelembagaan lemah (399 kab/kota belum pisah regulator–operator, alokasi APBD ~0,5%, retribusi 40–45%) membuat kinerja hulu–hilir rendah. Sasaran program: menurunkan residu ke TPA/LUR, meningkatkan operasi fasilitas pengolahan, serta memperkuat regulasi, pendanaan, dan monitoring agar kinerja persampahan naik dan dampak lingkungan–kesehatan turun. | Lingkungan Hidup | |
| 02,10,0078 |
|
| Jumlah Transaksi Belanja UMKM | Persentase transaksi belanja barang/jasa UMKM merupakan perbandingan jumlah transaksi belanja barang/jasa UMKM terhadap seluruh total belanja negara | rupiah | KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 02,10,0125 |
|
| Jumlah Transaksi Belanja Usaha Kecil | Persentase transaksi belanja barang/jasa usaha kecil merupakan perbandingan jumlah transaksi belanja barang/jasa usaha kecil terhadap seluruh total belanja negara | Rupiah | LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 02,10,0124 |
|
| Jumlah Transaksi Belanja Usaha Menengah | Persentase transaksi belanja barang/jasa usaha menengah merupakan perbandingan jumlah transaksi belanja barang/jasa usaha menengah terhadap seluruh total belanja negara | Rupiah | LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi : Nasional | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 02,10,0123 |
|
| Jumlah Transaksi Belanja Usaha Mikro | Persentase transaksi belanja barang/jasa usaha mikro merupakan perbandingan jumlah transaksi belanja barang/jasa usaha mikro terhadap seluruh total belanja negara | Rupiah | LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi : Nasional | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 05,01,0055 |
|
| Jumlah Transaksi CV berdasarkan jenis transaksi (pendaftaran,perubahan,pembubaran) | Banyaknya permohonan transaksi layanan CV yang merupakan persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara... | Dokumen | KEMENTERIAN HUKUM | Prioritas | STATISTIK | - | pendaftaran, pencatatan pendaftaran, perubahan, pencatatan perubahan, dan pembubaran | HARIAN | Hukum | ||
| 05,01,0056 |
|
| Jumlah Transaksi Fidusia berdasarkan jenis objek | Merupakan jumlah keseluruhan transaksi fidusia yang dilakukan dengan mengacu pada jenis objek yang menjadi agunan atau jaminan | Sertifikat | KEMENTERIAN HUKUM | Prioritas | STATISTIK | 23020080 | Terbuka | BULANAN | Hukum | ||
| 05,01,0154 |
|
| Jumlah Transaksi Fidusia berdasarkan jenis transaksi (pendaftaran, perubahan, perbaikan, penghapusan dan layanan unduh data) per tahun | Merupakan Jumlah Permohonan Pendaftaran Fidusia yang sudah menjadi Sertifikat | Sertifikat | KEMENTERIAN HUKUM | Prioritas | STATISTIK | 23020080 | Terbuka | pendaftaran, perubahan, perbaikan, penghapusan/roya | BULANAN | Hukum | |
| 05,01,0057 |
|
| Jumlah Transaksi Fidusia berdasarkan kab/kota | Jaminan Fidusia adalah jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud sehubungan dengan hutang-piutang antara debitur dan kreditur. Jaminan fidusia diberikan oleh... | Sertifikat | KEMENTERIAN HUKUM | Prioritas | STATISTIK | 23020080 | Terbuka | Provinsi, kabupaten/kota | TAHUNAN | Hukum | |
| 05,01,0058 |
|
| Jumlah Transaksi Fidusia berdasarkan provinsi | Merupakan total transaksi fidusia yang terjadi di setiap provinsi dalam suatu wilayah atau negara tertentu | Sertifikat | KEMENTERIAN HUKUM | Prioritas | STATISTIK | 23020080 | Terbuka | provinsi | BULANAN | Hukum | |
| 05,01,0059 |
|
| Jumlah Transaksi Firma berdasarkan jenis transaksi (pendaftaran, perubahan, pembubaran) | Banyaknya permohonan transaksi layanan Firma yang merupakan persekutuan yang menjalankan usaha secara terus menerus dan setiap sekutunya berhak bertindakatas nama persekutuan. | Dokumen | KEMENTERIAN HUKUM | Prioritas | STATISTIK | - | pendaftaran, pencatatan pendaftaran, perubahan, pencatatan perubahan, dan pembubaran | HARIAN | Hukum | ||
| 02,09,0057 |
|
| Jumlah transaksi Koperasi menggunakan E-Katalog | Statistik yang menunjukkan total frekuensi transaksi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh koperasi melalui sistem E-Katalog dalam periode waktu tertentu | Transaksi | LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah : Kab/Kota; Provinsi; Nasional | BULANAN | Koperasi | ||
| 05,01,0060 |
|
| Jumlah Transaksi Persekutuan Perdata berdasarkan jenis transaksi (pendaftaran, perubahan, pembubaran) | banyaknya permohonan transaksi layanan persekutuan perdata persekutuan yang menjalankan profesi secara terus menerus dan setiap sekutunya bertindak atas nama sendiri serta bertanggung jawab sendiri... | Dokumen | KEMENTERIAN HUKUM | Prioritas | STATISTIK | - | pendaftaran, pencatatan pendaftaran, perubahan, pencatatan perubahan, dan pembubaran | HARIAN | Hukum | ||
| 02,10,0077 |
|
| Jumlah UMKM pada Infrastruktur Publik di Lokasi Tertentu yang Ditetapkan | Persentase alokasi UMKM pada Infrastruktur Publik merupakan perbandingan jumlah total lokasi/luas area komersil untuk UMKM pada Infastruktur Publik terhadap jumlah total lokasi/luas area komersil... | unit usaha | KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 02,08,0002 |
|
| Jumlah UMKM yang Memiliki Izin Usaha (NIB) | Jumlah UMKM yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik (OSS). NIB merupakan bentuk legalitas formal dari pelaku usaha. | unit usaha | KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Investasi | ||
| 02,10,0076 |
|
| Jumlah UMKM yang memiliki Sertifikasi (Halal) dan Jumlah UMKM | Persentase jumlah UMKM/Pelaku Usaha merupakan perbandingan jumlah UMKM/Pelaku Usaha yang memiliki Sertifikasi (Halal) terhadap seluruh unit usaha pada tahun yang sama | Unit usaha | KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 02,10,0075 |
|
| Jumlah UMKM yang Memiliki Sertifikasi Mutu Produk | Persentase jumlah UMKM/Pelaku Usaha merupakan perbandingan jumlah UMKM/Pelaku Usaha yang memiliki Sertifikasi Mutu Produk terhadap seluruh unit usaha pada tahun yang sama | Unit usaha | KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 02,10,0074 |
|
| Jumlah UMKM yang memiliki Standardisasi (SNI) dan Jumlah UMKM | Persentase jumlah UMKM/Pelaku Usaha merupakan perbandingan jumlah UMKM/Pelaku Usaha yang memiliki Standardisasi (SNI) terhadap seluruh unit usaha pada tahun yang sama | Unit usaha | KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 02,10,0026 |
|
| Jumlah UMKM yang Menerapkan Digitalisasi dan Jumlah UMKM | Persentase UMKM yang menerapkan Digitalisasi merupakan perbandingan jumlah UMKM yang menggunakan atau memanfaatkan Digitalisasi dalam rantai usaha/bisnis terhadap seluruh unit usaha pada tahun yang... | Unit usaha | KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional dan Provinsi | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 02,10,0073 |
|
| Jumlah UMKM yang Menerapkan Teknologi Produksi dan Jumlah UMKM | Persentase UMKM yang menerapkan Teknologi merupakan perbandingan jumlah UMKM yang menerapkan dari sisi menggunakan atau memanfaatkan teknologi produksi dalam rantai usaha/bisnis terhadap seluruh unit... | Unit usaha | KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 02,10,0025 |
|
| Jumlah UMKM yang Terjalin Kemitraan dan Jumlah UMKM | Persentase kemitraan UMKM adalah indikator penting dalam menilai seberapa sukses UMKM dalam menjalin hubungan dengan pihak lain, baik itu perusahaan besar, lembaga keuangan, pemerintah, atau sesama... | unit usaha | KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 03,04,0001 |
|
| Jumlah Unit 98 pada Ibu Kota Nusantara | Jumlah unit hunian yang diperuntukkan bagi ASN dengan golongan tertentu (misalnya golongan 98) | Unit | OTORITA IBUKOTA NUSANTARA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Ibu Kota Nusantara | TAHUNAN | Perumahan | ||
| 03,04,0002 |
|
| Jumlah Unit Hunian Vertikal yang Dibangun | Jumlah unit hunian vertikal yang selesai dibangun dalam satu tahun oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D), swasta, dan swadaya... | unit per tahun | KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Perumahan | ||
| 07,03,008 |
|
| Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif | Indikator Jumlah unit KSA (Kawasan Suaka Alam), KPA (Kawasan Pelestarian Alam), dan TB (Taman Buru) dengan kategori pengelolaan efektif mengukur jumlah kawasan konservasi yang telah memenuhi standar... | Unit | KEMENTERIAN KEHUTANAN | Prioritas | STATISTIK | - | Administrasi Wilayah: Nasional | TAHUNAN | Kehutanan | ||
| 06,02,066 |
|
| Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat kab/kota/provinsi | Banyaknya Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat kab/kota/provinsi | unit | KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; | TAHUNAN | Data Ini Merupakan Indikator Utama Pembangunan | Ketenagakerjaan | |
| 03,04,0003 |
|
| Jumlah Unit Non 98 Terbangun pada Ibu Kota Nusantara | Jumlah unit hunian yang diperuntukkan bagi ASN di luar golongan 98 | Unit | OTORITA IBUKOTA NUSANTARA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Ibu Kota Nusantara | TAHUNAN | Perumahan | ||
| 09,05,0035 |
|
| Jumlah Unit Organisasi di Lingkungan LKPP yang Memperoleh Predikat Menuju WBK/WBBM serta Hasil Evaluasi Zona Integritas Unit Organisasi di Lingkungan LKPP | Jumlah unit organisasi di lingkungan LKPP yang telah diusulkan, dievaluasi, serta memperoleh penetapan predikat menuju WBK/WBBM yang dilakukan oleh Tim Penilai Nasional | unit organisasi | KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI | Prioritas | STATISTIK | - | Tingkat Pemerintahan | TAHUNAN | Perencanaan Pembangunan Nasional | ||
| 07,05,049 |
|
| Jumlah unit pengelola taman kehati yang difasilitasi perencanan dan pengelolaanya | fasilitasi perencanan dan pengelolaann unit pengelola taman kehati pada level daerah (provinsi/kab/kota) | Unit | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Lingkungan Hidup | ||
| 03,04,007 |
|
| Jumlah Unit Rumah Baru yang Terbangun | Kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya pemerintah/pemerintah daerah/masyarakat baik secara perseorangan dan/atau berkelompok. | Unit | KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | "Program: 06.06-Percepatan Penyediaan Perumahan dan Permukiman. Kegiatan: 06.06.01-Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi; Seluruh Kabupaten/Kota; Provinsi Jambi; Provinsi Kalimantan Utara; Provinsi Jawa Timur; Provinsi Kalimantan Selatan; Provinsi Kalimantan Barat; Sulawesi Tenggara; Provinsi Aceh; Kab. Brebes, Kab. Pemalang, Kab. Klaten, Kab. Sragen; seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah (Kab. Kapuas, Kab. Barito Utara, Kab. Barito Selatan, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Katingan, Kab. Seruyan, Kab. Sukamara, Kab. Lamandau, Kab. Gunung Mas, Kab. Pulang Pisau, Kab. Murung Raya, Kab. Barito Timur, Kota Palangkaraya); Kota Pekanbaru, Kota Dumai; Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Karo; seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali (Kab. Buleleng, Kab. Jembrana, Kab. Klungkung, Kab. Gianyar, Kab. Karangasem, Kab. Bangli, Kab. Tabanan, Kota Denpasar); Kab. Tangerang; seluruh kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta (Kab. Bantul, Kab. Sleman, Kab. Gunungkidul, Kab. Kulon Progo, Kota Yogyakarta); Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. Deskripsi: Program ini bertujuan untuk fasilitasi penyediaan dan peningkatan kualitas rumah yang terintegrasi dengan sarana dan prasarana perumahan yang memadai. Fokus ini ditujukan untuk mengatasi tingginya jumlah rumah tidak layak huni (RTLH), khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), melalui mekanisme seperti bantuan rumah swadaya. Dengan menyediakan fasilitas yang lengkap dan terhubung, program ini diharapkan dapat mewujudkan lingkungan hunian yang layak, nyaman, dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat." | Perumahan | |
| 03,04,0004 |
|
| Jumlah Unit Rumah Tangga yang Dibangun | Jumlah unit rumah yang telah dibangun atau ditingkatkan kualitasnya agar memenuhi standar hunian layak oleh program Bantuan Stimulan perumahan Kementerian PKP | Unit | KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Perumahan | ||
| 03,04,0005 |
|
| Jumlah Unit Rumah Tangga yang Difasilitasi Pembiayaannya | Jumlah unit rumah yang pembiayaannya difasilitasi oleh pemerintah atau lembaga keuangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak. | Unit | KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Perumahan | ||
| 03,04,0006 |
|
| Jumlah Unit Rumah Tangga yang Ditingkatkan Kualitasnya | Jumlah unit rumah yang telah direnovasi atau ditingkatkan kualitasnya agar memenuhi standar hunian layak oleh program Bantuan Stimulan perumahan Kementerian PKP | Unit | KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Perumahan | ||
| 03,04,008 |
|
| Jumlah Unit Rumah yang Dilengkapi Dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas | Bantuan pembangunan berupa penyediaan komponen prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan untuk meningkatkan perumahan yang layak. | Unit | KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | "Program: 06.06-Percepatan Penyediaan Perumahan dan Permukiman. Kegiatan: 06.06.01-Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi; Seluruh Kabupaten/Kota; Provinsi Jambi; Provinsi Kalimantan Utara; Provinsi Jawa Timur; Provinsi Kalimantan Selatan; Provinsi Kalimantan Barat; Sulawesi Tenggara; Provinsi Aceh; Kab. Brebes, Kab. Pemalang, Kab. Klaten, Kab. Sragen; seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah (Kab. Kapuas, Kab. Barito Utara, Kab. Barito Selatan, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Katingan, Kab. Seruyan, Kab. Sukamara, Kab. Lamandau, Kab. Gunung Mas, Kab. Pulang Pisau, Kab. Murung Raya, Kab. Barito Timur, Kota Palangkaraya); Kota Pekanbaru, Kota Dumai; Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Karo; seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali (Kab. Buleleng, Kab. Jembrana, Kab. Klungkung, Kab. Gianyar, Kab. Karangasem, Kab. Bangli, Kab. Tabanan, Kota Denpasar); Kab. Tangerang; seluruh kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta (Kab. Bantul, Kab. Sleman, Kab. Gunungkidul, Kab. Kulon Progo, Kota Yogyakarta); Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. Deskripsi: Program ini bertujuan untuk fasilitasi penyediaan dan peningkatan kualitas rumah yang terintegrasi dengan sarana dan prasarana perumahan yang memadai. Fokus ini ditujukan untuk mengatasi tingginya jumlah rumah tidak layak huni (RTLH), khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), melalui mekanisme seperti bantuan rumah swadaya. Dengan menyediakan fasilitas yang lengkap dan terhubung, program ini diharapkan dapat mewujudkan lingkungan hunian yang layak, nyaman, dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat." | Perumahan | |
| 03,04,009 |
|
| Jumlah Unit Rumah yang Dilengkapi Dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Hunian Vertikal | Bantuan pembangunan berupa penyediaan komponen prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan vertikal publik untuk meningkatkan perumahan yang layak | Unit | KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Perumahan | ||
| 03,04,010 |
|
| Jumlah Unit Rumah yang Ditingkatkan Kualitasnya | Kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas upaya pemerintah/pemerintah daerah/masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok, antara lain... | Unit | KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | "Program: 06.06-Percepatan Penyediaan Perumahan dan Permukiman. Kegiatan: 06.06.01-Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi; Seluruh Kabupaten/Kota; Provinsi Jambi; Provinsi Kalimantan Utara; Provinsi Jawa Timur; Provinsi Kalimantan Selatan; Provinsi Kalimantan Barat; Sulawesi Tenggara; Provinsi Aceh; Kab. Brebes, Kab. Pemalang, Kab. Klaten, Kab. Sragen; seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah (Kab. Kapuas, Kab. Barito Utara, Kab. Barito Selatan, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Katingan, Kab. Seruyan, Kab. Sukamara, Kab. Lamandau, Kab. Gunung Mas, Kab. Pulang Pisau, Kab. Murung Raya, Kab. Barito Timur, Kota Palangkaraya); Kota Pekanbaru, Kota Dumai; Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Karo; seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali (Kab. Buleleng, Kab. Jembrana, Kab. Klungkung, Kab. Gianyar, Kab. Karangasem, Kab. Bangli, Kab. Tabanan, Kota Denpasar); Kab. Tangerang; seluruh kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta (Kab. Bantul, Kab. Sleman, Kab. Gunungkidul, Kab. Kulon Progo, Kota Yogyakarta); Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. Deskripsi: Program ini bertujuan untuk fasilitasi penyediaan dan peningkatan kualitas rumah yang terintegrasi dengan sarana dan prasarana perumahan yang memadai. Fokus ini ditujukan untuk mengatasi tingginya jumlah rumah tidak layak huni (RTLH), khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), melalui mekanisme seperti bantuan rumah swadaya. Dengan menyediakan fasilitas yang lengkap dan terhubung, program ini diharapkan dapat mewujudkan lingkungan hunian yang layak, nyaman, dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat." | Perumahan | |
| 06,01,018 |
|
| Jumlah unit sekolah unggul baru yang beroperasi | Jumlah sekolah unggul baru yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan fasilitas, sumber daya, proses pembelajaran, serta tata kelola guna mendorong terciptanya lulusan dengan kualitas unggul dan... | Unit | KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 03,04,0007 |
|
| Jumlah Unit Terbangun pada Ibu Kota Nusantara | Jumlah unit hunian yang telah dibangun dan siap dihuni oleh ASN di IKN | Unit | OTORITA IBUKOTA NUSANTARA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Ibu Kota Nusantara | TAHUNAN | Perumahan | ||
| 02,02,0078 |
|
| Jumlah usaha e-commerce di Pulau Kalimantan | Jumlah usaha e-commerce di Pulau Kalimantan | Unit | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Provinsi | TAHUNAN | Perdagangan | ||
| 02,02,0079 |
|
| Jumlah usaha e-commerce di Pulau Papua-Maluku | Jumlah usaha e-commerce di Pulau Papua-Maluku | Unit | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Provinsi | TAHUNAN | Perdagangan | ||
| 02,02,0080 |
|
| Jumlah usaha e-commerce di Pulau Sulawesi | Jumlah usaha e-commerce di Pulau Sulawesi | Unit | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Provinsi | TAHUNAN | Perdagangan |
Showing 1,651-1,700 of 3,330 items.
| ID | Id Ddp | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Jenis Pengajuan | Jenis Data | Indikator Variabel | Standar Data | Mitra Sektor Bappenas | Instansi Produsen Data | Unit Kerja Produsen Data | Definisi | Satuan | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Klasifikasi Penyajian | Jadwal Pemutakhiran | Tag Rad | Status Persetujuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197484 | 03,07,012 |
|
| Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) | Prioritas | STATISTIK | Indikator | Direktorat Transformasi Birokrasi dan Pemerintahan | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Direktorat Agama, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga | Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) merupakan indikator kuantitatif yang mengukur sosial kemasyarakatan dengan memotret dimensi kohesi sosial, inklusi sosial, dan pengembangan kapasitas masyarakat... | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Ibu Kota Nusantara | TAHUNAN | Kependudukan | TERSEDIA | ||
| 197485 | 02,11,001 |
|
| Indeks Pembangunan Pariwisata (Travel & Tourism Development Index) | Prioritas | STATISTIK | Indikator | KEMENTERIAN PARIWISATA | Biro Data dan Sistem Informasi | Peringkat yang diperoleh Kementerian Pariwisata dalam Travel and Tourism Development Index yang diselenggarakan oleh World Economic Forum (WEF) untuk mengukur daya saing sektor pariwisata suatu... | peringkat | - | Wilayah Administrasi: Nasional | DUA TAHUNAN | Pariwisata | TERSEDIA | ||
| 197486 | 06,04,003 |
|
| Indeks Pembangunan Pemuda | Prioritas | STATISTIK | Indikator | KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA | Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan | Suatu ukuran atau indeks komposit mengenai gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia meliputi tiga lapisan pembangunan pemuda yaitu pembangunan individu, pembangunan penghidupan dan... | nilai | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/Kota | TAHUNAN | Pemuda | TERSEDIA | ||
| 197487 | 07,04,003 |
|
| Indeks Pembangunan Pulau-Pulau Kecil | Prioritas | STATISTIK | Indikator | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Suatu alat ukur atau indikator komposit yang dirancang untuk menilai dan mengevaluasi tingkat pembangunan di pulau-pulau kecil. Indeks ini mencakup berbagai dimensi pembangunan, seperti ekonomi,... | Indeks | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kelautan | TERSEDIA | ||
| 197488 | 09,03,007 |
|
| Indeks Pembangunan Statistik (IPS) | Prioritas | STATISTIK | Indikator | BADAN PUSAT STATISTIK | BIRO PERENCANAAN | Ukuran komposit yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di instansi pemerintah (Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah). | Indeks | - | Instansi Pemerintah: Nasional, Instansi Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Dukung Lainnya | TERSEDIA | ||
| 197489 | 09,03,008 |
|
| Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (IPTIK) | Prioritas | STATISTIK | Indikator | BADAN PUSAT STATISTIK | DIREKTORAT STATISTIK KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PARIWISATA | Indeks pembangunan TIK merupakan Indeks komposit yang mengkombinasikan 11 indikator dan dikelompokan kedalam tiga subindeks (Akses dan infrastruktur TIK, Penggunaan TIK dan Keahlian TIK) menjadi... | Poin | - | Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Pariwisata | TERSEDIA | ||
| 197490 | 04,03,003 |
|
| Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) | Prioritas | STATISTIK | Indikator | 33210003 | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | BIRO DATA DAN INFORMASI | Angka yang menggambarkan pencapaian pembangunan pemenuhan hak anak atas hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, serta hak... | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Pemberdayaan Perempuan | TERSEDIA | ||
| 197491 | 06,01,009 |
|
| Indeks Pemerataan Guru | Prioritas | STATISTIK | Indikator | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH | Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru | Indeks Pemerataan Guru (IPG) adalah indeks yang mengukur pemerataan beban kerja guru antarsekolah negeri pada satu daerah. Beban kerja guru dihitung berdasarkan Permendikbud 15/2018 tentang Pemenuhan... | Tanpa Satuan | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Pendidikan | TERSEDIA | ||
| 197492 | 09,06,050 |
|
| Indeks Pemerintah Digital | Prioritas | STATISTIK | Indikator | Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital | KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI | Deputi Transformasi Digital Pemerintah | Transformasi pemerintahan yang memanfaatkan teknologi digital secara menyeluruh untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan... | Nilai | - | Instansi Pemerintah: K/L, Provinsi, Kabupaten/Kota | DUA TAHUNAN | Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi | TERSEDIA | |
| 197493 | 09,01,0006 |
|
| Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah | Mengukur rata-rata pencapaian mutu minimal layanan dasar dalam bentuk barang, jasa, dan sumber daya manusia sesuai standar teknis | Total | - | Provinsi | TAHUNAN | Dalam Negeri | TERSEDIA |
Showing 331-340 of 4,134 items.