Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
145102.01.001
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Diversifikasi produk industri berbasis SDA yang diolah;
Nilai Diversifikasi produk industri berbasis SDA yang diolahSTATISTIKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALMerupakan nilai yang digunakan untuk menunjukkan seberapa terdiversifikasi ekspor untuk produk berbasis SDA Indonesia. Dihitung dengan produk pada level HS 6 digit, serta didasarkan pada klasifikasi p...YaYaYaYaYa
145207.04.011
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai efektivitas pengelolaan biota perairan langka, terancam punah, dilindungi, dan/atau Appendix CITES;
Nilai efektivitas pengelolaan biota perairan langka, terancam punah, dilindungi, dan/atau Appendix CITESSTATISTIKKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANAspek penilaian efektivitas pengelolaan jenis ikan dilindungi dan terancam punah meliputi 4 kriteria/tahapan yaitu input/perencanaan, proses/implementasi, output/luaran dan outcome/dampak. Keseluruhan...skorTidakYaYaYaYa
145307.04.012
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil;
Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-pulau KecilSTATISTIKKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPenilaian evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan (EVIKA) dihitung berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/KEP-DJPKRL/2020 tentang Pedoman Teknis E...nilaidata diperoleh dari ProvinsiTidakYaYaYaYa
145402.02.021
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai ekspor barang ke Australia dalam Rangka Utilisasi IA-CEPA;
Nilai ekspor barang ke Australia dalam Rangka Utilisasi IA-CEPASTATISTIKKEMENTERIAN PERDAGANGANData nilai ekspor Indonesia ke Australia digunakan sebagai pendekatan dalam menganalisis utilisasi IA-CEPA. Adapun data ekspor berdasarkan preferensi tarif dan ketentuan lain yang diatur dalam perjanj...miliar dolar amerika serikatTidakYaYaYaYa
145502.02.022
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai ekspor barang ke Chile dalam Rangka Utilisasi Indonesia-Chile CEPA;
Nilai ekspor barang ke Chile dalam Rangka Utilisasi Indonesia-Chile CEPASTATISTIKKEMENTERIAN PERDAGANGANData nilai ekspor Indonesia ke Chile digunakan sebagai pendekatan dalam menganalisis utilisasi Indonesia-Chile CEPA. Adapun data ekspor berdasarkan preferensi tarif dan ketentuan lain yang diatur dala...miliar dolar amerika serikatTidakYaYaYaYa
145602.02.023
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai ekspor barang ke Jepang dalam Rangka Utilisasi IJEPA;
Nilai ekspor barang ke Jepang dalam Rangka Utilisasi IJEPASTATISTIKKEMENTERIAN PERDAGANGANData nilai ekspor Indonesia ke Jepang digunakan sebagai pendekatan dalam menganalisis utilisasi IJEPA. Adapun data ekspor berdasarkan preferensi tarif dan ketentuan lain yang diatur dalam perjanjian t...miliar dolar amerika serikatTidakYaYaYaYa
145702.02.024
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai ekspor barang ke Korea dalam Rangka Utilisasi IK-CEPA;
Nilai ekspor barang ke Korea dalam Rangka Utilisasi IK-CEPASTATISTIKKEMENTERIAN PERDAGANGANData nilai ekspor Indonesia ke Korea digunakan sebagai pendekatan dalam menganalisis utilisasi IK-CEPA. Adapun data ekspor berdasarkan preferensi tarif dan ketentuan lain yang diatur dalam perjanjian...miliar dolar amerika serikatTidakYaYaYaYa
145802.02.025
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai ekspor barang ke negara-negara EFTA dalam Rangka Utilisasi Indonesia-EFTA CEPA;
Nilai ekspor barang ke negara-negara EFTA dalam Rangka Utilisasi Indonesia-EFTA CEPASTATISTIKKEMENTERIAN PERDAGANGANTotal nilai ekspor barang Indonesia ke negara-negara yang tergabung dalam EFTA yaitu Switzerland, Iceland, Norway, dan Liechtenstein.miliar dolar amerika serikatYaYaYaYaYa
145902.02.026
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai ekspor barang ke negara-negara yang tergabung dalam ASEAN;
Nilai ekspor barang ke negara-negara yang tergabung dalam ASEANSTATISTIKKEMENTERIAN PERDAGANGANTotal nilai ekspor barang Indonesia ke negara-negara yang tergabung dalam ASEAN yaitu Brunei Darussalam, Cambodia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam, dan Timor Leste.miliar dolar amerika serikatYaYaYaYaYa
146002.02.027
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai Ekspor barang ke negara-negara yang tergabung dalam RCEP;
Nilai Ekspor barang ke negara-negara yang tergabung dalam RCEPSTATISTIKKEMENTERIAN PERDAGANGANTotal nilai ekspor barang Indonesia ke negara-negara yang tergabung dalam RCEP yaitu Brunei Darussalam, Cambodia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam, China, Japan, K...miliar dolar amerika serikatYaYaYaYaYa
146102.02.028
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai ekspor barang ke UAE dalam Rangka Utilisasi IUAE-CEPA;
Nilai ekspor barang ke UAE dalam Rangka Utilisasi IUAE-CEPASTATISTIKKEMENTERIAN PERDAGANGANData nilai ekspor Indonesia ke UAE digunakan sebagai pendekatan dalam menganalisis utilisasi IUAE-CEPA. Adapun data ekspor berdasarkan preferensi tarif dan ketentuan lain yang diatur dalam perjanjian...miliar dolar amerika serikatTidakYaYaYaYa
146202.02.0014
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai ekspor barang ke negara-negara yang tergabung dalam ASEAN;
Nilai Ekspor Barang per Negara ASEANSTATISTIKKEMENTERIAN PERDAGANGANJumlah nilai barang yang diekspor dari Indonesia ke masing-masing negara anggota ASEANdollar usdYaYaYaYaYa
146302.02.0015
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai ekspor barang ke negara-negara EFTA dalam Rangka Utilisasi Indonesia-EFTA CEPA;
Nilai Ekspor Barang per Negara EFTASTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKJumlah nilai barang yang diekspor dari Indonesia ke masing-masing negara anggota EFTAUSDYaYaYaYaYa
146402.02.0016
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai Ekspor barang ke negara-negara yang tergabung dalam RCEP;
Nilai Ekspor Barang per Negara RCEPSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKJumlah nilai barang yang diekspor dari Indonesia ke masing-masing negara anggota RCEPUSDYaYaYaYaYa
146502.02.0017
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai ekspor barang;
Nilai Ekspor Barang per ProvinsiSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKJumlah nilai barang yang diekspor dari suatu provinsi, dihitung berdasarkan nilai FOBUSDIndikator SIPD: 001164 - Nilai Ekspor Barang di ProviinsiYaYaYaYaYa
146602.02.0018
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai ekspor barang;
Nilai ekspor barang per pulauSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKTransaksi perpindahan kepemilikan ekonomi (baik berupa penjualan, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dari residen suatu wilayah Provinsi terhadap pelaku ekonomi luar negeri (non-resident). Suat...miliar rupiahIndikator SIPD: 001164 - Nilai Ekspor Barang di ProviinsiYaYaYaYaYa
146707.05.054
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai ekspor barang-barang berkategori hijau (Environmental Goods);
Nilai ekspor barang-barang berkategori hijau (Environmental Goods)STATISTIKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL(1) Produk yang disepakati sebagai environmental Good oleh APEC dan terdiri atas 54 produk (berdasarkan kode HS). (2) IMF à Produk yang memiliki karakteristik environmental Good (berkaitan dengan prot...miliar dolar amerika serikatYaYaYaYaYa
146802.02.005
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai Ekspor Ekonomi Kreatif;
Nilai Ekspor Ekonomi KreatifSTATISTIKKEMENTERIAN EKONOMI KREATIFEkspor Ekonomi Kreatif adalah pendapatan dikarenakan kegiatan jual beli produk ekonomi kreatif ke luar negeri dalam kurun waktu satu tahun, dihitung menggunakan Referensi HS Ekraf KBLI BPS 2015 yang m...miliar dolar amerika serikatYaYaYaYaYa
146902.01.0020
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Pertumbuhan ekspor Subsektor Fesyen dan Kriya;
Nilai Ekspor Fesyen per tahunSTATISTIKKEMENTERIAN EKONOMI KREATIFTotal nilai ekspor produk-produk fesyen pada tahun tertentu (t).rupiahYaYaYaYaYa
147002.02.031
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai Ekspor Industri Perkapalan;
Nilai Ekspor Industri PerkapalanSTATISTIKKEMENTERIAN PERINDUSTRIANNilai ekspor ini mencakup pembuatan kapal, perahu, dan struktur bangunan terapung. HS: 89ribu dolar amerika serikatYaYaYaYaYa
147102.01.0021
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Pertumbuhan ekspor Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik;
Nilai Ekspor Jasa Animasi per tahunSTATISTIKKEMENTERIAN EKONOMI KREATIFTotal pendapatan dari ekspor jasa animasi pada tahun berjalan (t), diukur dalam satuan mata uang (misalnya, dolar AS).​rupiahYaTidakYaYaYa
147202.02.032
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai ekspor jasa bisnis lainnya;
Nilai ekspor jasa bisnis lainnyaSTATISTIKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALBank Indonesia mengklasifikasikan Jasa Bisnis Lainnya sebagai sektor jasa yang meliputi berbagai kegiatan yang terkait dengan layanan yang mendukung operasi bisnis, seperti jasa konsultasi, administra...miliar dolar amerika serikatYaTidakYaYaYa
147302.02.033
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Nilai ekspor jasa Indonesia;
Nilai ekspor jasa IndonesiaSTATISTIKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALMerupakan total nilai ekspor jasa-jasa yang dilakukan oleh Indonesia. Klasifikasi ekspor jasa berdasarkan sektornya mengacu pada Bank Indonesia yang terdiri dari sektor jasa manufaktur, jasa pemelihar...miliar dolar amerika serikatYaTidakYaYaYa
147402.02.034
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai ekspor jasa telekomunikasi, komputer, dan informasi;
Nilai ekspor jasa telekomunikasi, komputer, dan informasiSTATISTIKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALJasa Telekomunikasi, Komputer dan Informasi dapat didefinisikan sebagai jasa yang meliputi jasa penyiaran atau transmisi informasi (dalam bentuk suara, gambar, data, atau informasi lainnya) melalui me...miliar dolar amerika serikatYaTidakYaYaYa
147502.01.0022
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Pertumbuhan ekspor Subsektor Fesyen dan Kriya;
Nilai Ekspor Kriya per tahunSTATISTIKKEMENTERIAN EKONOMI KREATIFTotal nilai ekspor produk-produk kriya pada tahun tertentu (t).rupiahYaYaYaYaYa
147602.01.0023
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Pertumbuhan ekspor Subsektor Kuliner;
Nilai Ekspor Kuliner per tahunSTATISTIKKEMENTERIAN EKONOMI KREATIFTotal nilai ekspor produk kuliner Indonesia ke luar negeri pada tahun tertentu (tahun t), diukur dalam satuan mata uangrupiahYaYaYaYaYa
147702.02.0019
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks diversifikasi ekspor;
Nilai Ekspor per Produk dengan Kode HS 2 DigitSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKJumlah nilai ekspor untuk setiap kategori produk dengan kode HS 2 Digit di setiap provinsi. Klasifikasi produk berdasarkan Harmonized System (HS) dengan level 2 digit, yang mengelompokkan barang ke da...rupiahYaYaYaYaYa
147802.02.0020
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Kontribusi ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi Indonesia terhadap total ekspor produk Indonesia;
Nilai ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi IndonesiaSTATISTIKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALNilai ekspor produk dari industri berteknologi menengah dan tinggi, berdasarkan kode KBLI 2020: 20, 21, 252, 26, 27, 28, 29, 30 (kecuali 301), dan 325.rupiahIndikator SIPD: 000220 - Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi.YaYaYaYaYa
147902.02.0021
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Kontribusi pangsa pasar ekspor produk industri berbasis sumber daya alam terhadap dunia;
Nilai ekspor produk industri berbasis SDA IndonesiaSTATISTIKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALTotal nilai ekspor produk Indonesia yang tergolong dalam industri berbasis sumber daya alam pada tahun tertentu.dollar usdYaYaYaYaYa
148002.02.0022
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Kontribusi Ekspor Produk Industri Berteknologi Tinggi;
Nilai Ekspor Produk Industri Berteknologi Tinggi (NEPIT)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKTotal nilai ekspor produk yang dihasilkan oleh industri dengan intensitas teknologi tinggi. Klasifikasi industri berteknologi tinggi biasanya mencakup sektor-sektor seperti elektronik, farmasi, dan pe...USDYaYaYaYaYa
148102.02.036
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai ekspor produk kehutanan;
Nilai ekspor produk kehutananSTATISTIKKEMENTERIAN KEHUTANANMenghitung nilai ekspor produk sektor kehutanan seperti hasil hutan kayu dan Tumbuhan Satwa Liar (TSL)Rupiah dan USDYaYaYaYaYa
148202.02.0023
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Kontribusi pangsa pasar ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi terhadap dunia;
Nilai ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi (berteknologi rendah) IndonesiaSTATISTIKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALTotal nilai ekspor produk Indonesia yang dihasilkan oleh industri dengan intensitas tenaga kerja tinggi dan menggunakan teknologi rendah pada tahun tertentudollar usdYaYaYaYaYa
148302.06.016
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai Ekspor Hasil Perikanan;
Nilai Ekspor Produk PerikananSTATISTIKKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANnilai komoditas produk perikanan yang dikeluarkan dari wilayah pabean (the custom frontier) Republik Indonesia, baik bersifat komersial maupun bukan komersial (barang hibah, sumbangan, hadiah), serta...USD MiliarYaYaYaYaYa
148402.02.0024
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Kontribusi pangsa pasar ekspor produk pertanian terhadap dunia;
Nilai ekspor produk pertanian IndonesiaSTATISTIKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALTotal nilai ekspor produk pertanian Indonesia pada tahun tertentu. Produk pertanian mencakup pertanian dasar (seperti gandum, susu, dan hewan hidup) dan produk turunan (seperti roti, mentega, minyak,...dollar usdYaYaYaYaYa
148502.06.0005
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Proporsi Ekspor Produk Olahan Rumput Laut;
Nilai Ekspor Produk Rumput Laut OlahanSTATISTIKKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANTotal nilai ekspor produk rumput laut yang telah diolah, termasuk karaginan dan agar-agarUSD MiliarTidakYaYaYaYa
148602.06.017
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai Ekspor Rumput Laut;
Nilai Ekspor Rumput LautSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKTotal nilai ekspor komoditas rumput laut baik yang layak untuk dikonsumsi manusia maupun tidak. Termasuk agar-agar dan karagenanUSDYaYaYaYaYa
148709.06.0032
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Budaya Tertib Arsip;
Nilai hasil pengawasan kearsipan pada seluruh K/L/DSTATISTIKARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIARata-rata nilai hasil pengawasan kearsipan per klaster pada tiap tingkat pemerintahan (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) yang memiliki nilai hasil pengawasanskorTidakYaYaYaYa
148809.04.0012
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Penurunan Kejadian Intervensi dan Kekerasan Pers;
Nilai Indeks Kebebasan dari IntervensiSTATISTIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALTindakan campur tangan dari pihak luar baik itu pemerintah, aparat keamanan, kelompok politik, korporasi, atau individu yang memengaruhi independensi, kebebasan, atau integritas media dan jurnalis dal...jumlah kasusProgram: 01.02-Penguatan Komunikasi Publik dan Media. Kegiatan: 01.02.01-Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S) Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi), Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kepulauan Riau. Deskripsi: Kepercayaan publik terhadap objektivitas media menurun (LSI 2023: 66%), diperparah oleh konglomerasi kepemilikan media yang mengancam keragaman dan independensi, serta maraknya intimidasi terhadap insan pers yang tercermin pada turunnya indeks kemerdekaan pers (2023: 71,57; 2024: 69,36). Disrupsi digital menekan media konvensional: penetrasi TV turun (~86%), radio 13%, koran/majalah 8%, sementara online ~70% dan media sosial 62%; banyak media cetak tutup, pergeseran belanja iklan dominan ke media sosial (~80%) melemahkan pendapatan media arus utama. Kualitas konten juga jadi sorotan dengan 813 pengaduan (97,66% selesai), mencakup pelanggaran P3-SPS dan Kode Etik (minim verifikasi/uji informasi). Sasaran program: memulihkan kepercayaan dan kemerdekaan pers serta membangun ekosistem media yang berintegritas, bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat secara industri.YaTidakYaYaYa
148909.04.0013
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Kemerdekaan Pers;
Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan Yang KuatSTATISTIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALPengukuran Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan Yang Kuat dimaksudkan untuk memantau kondisi pers atas tidak ketergantungan pers terhadap kelompok kepentingan yang berpotensi memengaruhi prose...nilaiIndikator SIPD: 000323 - Indeks Kemerdekaan Pers (IKP)YaTidakYaYaYa
149009.04.013
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Perusahaan Pers dan Media Massa yang Memiliki Tata Kelola Baik;
Nilai Index Tata Kelola Perusahaan yang BaikSTATISTIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALPengukuran indikatori Nilai Index tata Kelola Perusahaan yang baik dimaksudkan untuk memastikan kondisi perusahaan pers dalam tata kelola yang baik (good corporate governance). Indikator ini termasuk...nilaiProgram: 01.02-Penguatan Komunikasi Publik dan Media. Kegiatan: 01.02.01-Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S) Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi), Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kepulauan Riau. Deskripsi: Kepercayaan publik terhadap objektivitas media menurun (LSI 2023: 66%), diperparah oleh konglomerasi kepemilikan media yang mengancam keragaman dan independensi, serta maraknya intimidasi terhadap insan pers yang tercermin pada turunnya indeks kemerdekaan pers (2023: 71,57; 2024: 69,36). Disrupsi digital menekan media konvensional: penetrasi TV turun (~86%), radio 13%, koran/majalah 8%, sementara online ~70% dan media sosial 62%; banyak media cetak tutup, pergeseran belanja iklan dominan ke media sosial (~80%) melemahkan pendapatan media arus utama. Kualitas konten juga jadi sorotan dengan 813 pengaduan (97,66% selesai), mencakup pelanggaran P3-SPS dan Kode Etik (minim verifikasi/uji informasi). Sasaran program: memulihkan kepercayaan dan kemerdekaan pers serta membangun ekosistem media yang berintegritas, bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat secara industri.YaTidakYaYaYa
149107.04.0015
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai efektivitas pengelolaan biota perairan langka, terancam punah, dilindungi, dan/atau Appendix CITES;
Nilai Input/Perencanaan Efektivitas Pengelolaan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi, dan/atau Appendix CITESSTATISTIKKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANAspek yang berkaitan dengan perencanaan pengelolaan, termasuk penyusunan rencana aksi, alokasi sumber daya, dan penetapan kebijakanskorTidakYaYaYaYa
149202.08.0003
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Kontribusi Realisasi Investasi Luar Jawa;
Nilai Investasi di Luar Pulau JawaSTATISTIKKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALTotal capaian nilai realisasi investasi di wilayah luar Pulau Jawa, mencakup Pulau Sumatera, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papuajuta rupiahYaYaYaYaYa
149302.08.0004
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Pertumbuhan Investasi Ekonomi Kreatif;
Nilai Investasi Ekraf per tahunSTATISTIKKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALNilai realisasi investasi pelaku usaha di sektor ekonomi kreatif untuk PMA dan PMDN pada tahun berjalanrupiahYaYaYaYaYa
149402.08.006
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri;
Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan IndustriSTATISTIKKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALNilai investasi baik PMA dan PMDN yang mencakup nilai realisasi investasi Perusahaan Kawasan Industri (170) dan Tenanttriliun rupiahProgram: 05.02-Pengembangan Aglomerasi Industri di KI/KEK Prioritas sebagai Pusat Pertumbuhan Baru. Kegiatan: 05.02.22-Pengembangan KI Weda Bay Lokasi Prioritas: Kab. Halmahera Tengah Pengembangan KI Weda Bay difokuskan untuk memperkuat hilirisasi sumber daya mineral, khususnya nikel. Kegiatan ini mendorong penciptaan nilai tambah dalam negeri, penyerapan tenaga kerja, serta penguatan infrastruktur dan konektivitas kawasan.YaYaYaYaYa
149502.08.0005
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai investasi sektor pariwisata;
Nilai Investasi PMA sektor pariwisataSTATISTIKKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALNilai realisasi investasi pelaku usaha di sektor pariwisata untuk PMAjuta rupiahProgram: 03.05-Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan. Kegiatan: 03.05.10-Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo Lokasi Prioritas: Kab. Manggarai Barat, termasuk area darat dan perairan Taman Nasional Komodo KP ini bertujuan untuk meningkatkan kesesuaian kualitas daya dukung dan daya tampung pariwisata, serta kualitas destinasi pariwisata Labuan Bajo.YaYaYaYaYa
149602.08.0006
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai investasi sektor pariwisata;
Nilai Investasi PMDN sektor pariwisataSTATISTIKKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALNilai realisasi investasi pelaku usaha di sektor pariwisata untuk PMDNjuta rupiahProgram: 03.05-Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan. Kegiatan: 03.05.10-Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo Lokasi Prioritas: Kab. Manggarai Barat, termasuk area darat dan perairan Taman Nasional Komodo KP ini bertujuan untuk meningkatkan kesesuaian kualitas daya dukung dan daya tampung pariwisata, serta kualitas destinasi pariwisata Labuan Bajo.YaYaYaYaYa
149702.08.008
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai Investasi Sektor Kehutanan;
Nilai Investasi Sektor KehutananSTATISTIKKEMENTERIAN KEHUTANANNilai investasi badan usaha yang menjadi percontohan untuk pengembangan produk bioekonomirupiahYaYaYaYaYa
149802.08.009
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai investasi sektor pariwisata;
Nilai investasi sektor pariwisataSTATISTIKKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALNilai realisasi investasi pelaku usaha di sektor pariwisata untuk PMA dan PMDNjuta rupiahProgram: 03.05-Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan. Kegiatan: 03.05.10-Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo Lokasi Prioritas: Kab. Manggarai Barat, termasuk area darat dan perairan Taman Nasional Komodo KP ini bertujuan untuk meningkatkan kesesuaian kualitas daya dukung dan daya tampung pariwisata, serta kualitas destinasi pariwisata Labuan Bajo.YaYaYaYaYa
149905.02.0017
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Peningkatan Kemampuan Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis;
Nilai Kemampuan Saat Ini pada Kemampuan Pusat Analisis dan Pengendalian KrisisSTATISTIKBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISMEMerupakan hasil pengukuran terkini terhadap kemampuan pusat analisis dan pengendalian krisis, yang dapat mencakup aspek-aspek seperti kecepatan respons, akurasi analisis, dan efektivitas koordinasi.persenTidakYaYaYaYa
150005.02.0018
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Peningkatan Kemampuan Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis;
Nilai Kemampuan Sebelumnya pada Kemampuan Pusat Analisis dan Pengendalian KrisisSTATISTIKBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISMEMerupakan hasil pengukuran sebelumnya terhadap kemampuan pusat analisis dan pengendalian krisis pada periode yang dibandingkanpersenTidakYaYaYaYa
Showing 1,451-1,500 of 2,950 items.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
06.01.0119
    • SDGs
  1. Persentase Sekolah dengan Akses terhadap Fasilitas Cuci Tangan
Jumlah Sekolah dengan Fasilitas Cuci TanganJumlah satuan pendidikan pada tingkat tertentu (misalnya SD, SMP, SMA) yang memiliki fasilitas cuci tangan yang memenuhi standar WASH, yaitu tersedia air mengalir, sabun, dan kondisi higienisUnitKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK10310067TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000150 - Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).Pendidikan
06.01.0300
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah sekolah dengan kasus indikasi keracunan makananDefinisi : Jumlah sekolah dengan indikasi keracunan pangan Rumus : Jumlah sekolah yang menjawab "Ada" pada pertanyaan "Apakah terdapat Indikasi keracunan selama pelaksanaan MBG" di Kuesioner Survei...SekolahBADAN GIZI NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/Kota; Jenis sekolah (Swasta/Negeri); Status sekolah (Sekolah/Pesantren)TAHUNANPendidikan
06.01.0313
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Jumlah sekolah luar biasa (SLB) berdasarkan jenjang pendidikanData ini mencakup jumlah SLB, baik negeri maupun swasta, dalam suatu periodeSekolahKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK10310067TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPendidikan
06.01.0201
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rata-rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan di 204 kecamatan perbatasan prioritas
Jumlah Sekolah Menengah Atas/SederajatJumlah sarana pendidikan menengah sebagai lanjutan dari pendidikan menengah pertama sebelum menempuh perguruan tinggi berupa Sekolah Menengah Atas (SMA/Sederajat) sesuai dengan standar di level...UnitKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK10310067TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, KecamatanTAHUNANPendidikan
06.01.0203
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rata-rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan di 204 kecamatan perbatasan prioritas
Jumlah Sekolah Menengah Pertama/SederajatJumlah sarana pendidikan menengah sebagai lanjutan dari pendidikan dasar berupa Sekolah Menengah Pertama (SMP/Sederajat) sesuai dengan standar di level kecamatanUnitKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK10310067TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, KecamatanTAHUNANPendidikan
06.01.017
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah sekolah unggul transformasi yang terbina
Jumlah sekolah unggul transformasi yang terbinaSekolah unggul tranformasi adalah sekolah unggul yang diselenggarakan dari sekolah pada jenjang pendidikan menengah existing yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan fasilitas, sumber daya, proses...SekolahKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPendidikan
06.01.0120
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase satuan pendidikan formal yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran
Jumlah sekolah yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaranJumlah sekolah yang memiliki minimal 5 komputer dan akses internet yang digunakan untuk tujuan pembelajaran.​UnitKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK10310067TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPendidikan
04.01.0114
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Prevalensi Wasting pada Balita
Jumlah seluruh anak balitaTotal populasi anak usia 0-59 bulan yang diukur pada periode waktu tertentuOrangKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.02-Pencegahan dan penurunan stunting Lokasi Prioritas: Seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi (cakupan nasional); serta penegasan pada: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Jawa Barat, dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, fokus spesifik di Provinsi Bengkulu pada Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Kota Bengkulu. Deskripsi: Program menitikberatkan pemenuhan intervensi gizi-kesehatan berbasis siklus hidup sesuai kebutuhan kelompok sasaran (ibu hamil, baduta, balita, remaja, calon pengantin, keluarga, dan masyarakat). Arah kebijakan meliputi penguatan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting (mis. ibu hamil KEK; balita dengan BB tidak naik/kurang; gizi kurang/buruk) disertai tata laksana dan pendampingan; peningkatan kualitas layanan dan edukasi; serta konvergensi melalui perbaikan tata kelola: analisis situasi berbasis kewilayahan, perencanaan–penganggaran kontekstual, integrasi sistem/kebijakan/sumber daya, dan penguatan Monev sebagai umpan balik. Sasaran akhirnya menurunkan prevalensi stunting (indikatif 18,8% pada 2025 menjadi 14,2% pada 2029), mencegah kematian dini, dan meningkatkan harapan hidup sehat. Indikator SIPD: 000089 - Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.Kesehatan
04.01.0115
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Neonatal
Jumlah seluruh bayi usia 0–28 hariTotal bayi baru lahir dalam wilayah dan periode yang ditentukan.JumlahKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNAN"Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.01-Penurunan kematian ibu dan anak Lokasi Prioritas: 514 kabupaten/kota secara nasional dengan prioritas pada provinsi dengan jumlah dan angka kematian ibu dan bayi tertinggi: Sumatera Utara, Kalbar/Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Selain itu: Provinsi Maluku Utara; Provinsi Papua; Provinsi Papua Barat; Provinsi Papua Barat Daya*; Provinsi Papua Selatan*; Provinsi Papua Tengah*; Sulawesi Tenggara; Sumatera Selatan; Jawa Barat; serta cakupan “Seluruh Provinsi” dan “Nasional/Seluruh Kab/Kota”. Deskripsi: Fokus peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan AKI/AKB, khususnya di daerah prioritas dengan beban tertinggi (termasuk beberapa provinsi di Tanah Papua, yang dilaporkan mencapai sekitar 189 per 100.000 kelahiran hidup dalam lima tahun terakhir). Intervensi diarahkan pada penguatan layanan sesuai standar di fasilitas kesehatan—persalinan di fasyankes, deteksi dini, ANC, layanan persalinan, KF, KN, layanan kegawatdaruratan, ketersediaan/pelayanan darah, tatalaksana balita sakit, dan imunisasi—serta penguatan aspek promotif-preventif dan tata kelola agar layanan terintegrasi, bermutu, dan berdampak nyata pada penurunan kematian ibu dan bayi. Indikator SIPD: 000465 - Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir"Kesehatan
09.01.0021
    • RPJMN 2025-2029
  1. BUMD Air Minum dengan Tarif Full Cost Recovery (FCR)
Jumlah Seluruh BUMD Air MinumTotal jumlah BUMD Air Minum yang ada di Indonesia.​TotalKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-ProvinsiTAHUNANDalam Negeri
01.01.0022
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Daerah Pasca Bencana Masif yang ditangani
Jumlah seluruh Daerah Terdampak bencana masifJumlah keseluruhan wilayah administratif (provinsi, kabupaten, atau kota) yang terdampak oleh bencana masif, terlepas dari apakah telah menerima penanganan atau belum.​jumlah daerah (provinsi, kabupaten, atau kota).​BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Jenis BencanaTAHUNANPertahanan
06.01.0121
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase guru dan tenaga kependidikan yang profesional pada madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan
Jumlah Seluruh GTK (ΣGTK)Jumlah keseluruhan guru dan tenaga kependidikan, baik yang sudah maupun yang belum memenuhi standar profesional.individu (guru dan tenaga kependidikan)KEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPendidikan
04.01.0116
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase ibu hamil yang mendapatkan bantuan makanan bergizi
Jumlah seluruh ibu hamilJumlah seluruh ibu hamil adalah estimasi jumlah ibu hamil di seluruh Indonesia dalam periode tertentu, yang digunakan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi program kesehatan ibu dan anakindividuKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.12-Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi. Kegiatan: 04.12.01-Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Lokasi Prioritas: Jawa Barat Deskripsi: Program pemberian Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan selama 16 tahun pertama perkembangan anak, mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengembangan SDM berkualitas dengan sasaran peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (target 100%, 2029) Kesehatan
09.01.0022
    • SDGs
  1. Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional
Jumlah Seluruh Pemerintah Daerah (JSPD)Total jumlah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.TotalKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 000084 - Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional.Dalam Negeri
09.06.0022
    • SDGs
  1. Persentase Keterwakilan Perempuan Sebagai Pengambilan Keputusan di Lembaga Eksekutif
Jumlah Seluruh Pengambil Keputusan di Lembaga Eksekutif (Eselon I dan II) (JSPLE)Jumlah total pejabat yang menduduki jabatan struktural eselon I dan II di lembaga eksekutifOrangBADAN KEPEGAWAIAN NEGARAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 000318 - Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).Aparatur Negara
04.01.0117
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar
Jumlah seluruh Puskesmas dan RS PemerintahTotal jumlah puskesmas dan RS pemerintah yang terdaftar.​UnitKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
04.01.0118
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Rumah Sakit Pemerintah yang patuh memberikan antibiotik sistemik empirik sesuai standar
Jumlah seluruh RS PemerintahTotal keseluruhan RS Pemerintah yang beroperasi pada periode yang sama.​unit (jumlah rs)KEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
04.01.0119
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Rumah Sakit yang mengimplementasikan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA)
Jumlah Seluruh Rumah Sakit pada Tahun SebelumnyaTotal jumlah rumah sakit yang beroperasi dan terdaftar secara resmi pada tahun sebelumnyaUnitKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
06.01.0122
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase santri yang mendapatkan bantuan makanan bergizi
Jumlah seluruh santriTotal jumlah santri yang terdaftar pada periode yang sama.​individu (jumlah santri)KEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.12-Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi. Kegiatan: 04.12.01-Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Lokasi Prioritas: Jawa Barat Deskripsi: Program pemberian Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan selama 16 tahun pertama perkembangan anak, mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengembangan SDM berkualitas dengan sasaran peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (target 100%, 2029) Pendidikan
04.01.0120
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase satuan pelayanan pemenuhan gizi yang sesuai standar
Jumlah seluruh satuan pelayanan pemenuhan giziTotal unit layanan gizi yang terdaftar pada periode yang sama.​unit (jumlah satuan pelayanan).​BADAN GIZI NASIONALPrioritasSTATISTIK-TabelTAHUNANKesehatan
04.01.0121
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Pasien TBC yang memulai Pengobatan (Enrollment TBC)
Jumlah semua kasus TBC Sensitif Obat (SO) yang memulai pengobatanJumlah semua kasus TBC Sensitif Obat (SO) yang memulai pengobatan diantara jumlah kasus TBC SO ditemukan yang dilaporkanOrangKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNAN"Program: 04.13-Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat. Kegiatan: 04.13.01-Penuntasan TBC Lokasi Prioritas: Cakupan nasional di seluruh provinsi dengan fokus pada 359 kabupaten/kota di 38 provinsi. Penekanan wilayah mencakup: Provinsi Kalimantan Utara (Kab. Bulungan, Kab. Nunukan, Kab. Malinau, Kab. Tana Tidung, Kota Tarakan), Maluku Utara, Papua*, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Aceh, dan Jawa Barat. Deskripsi: Fokus penuntasan TBC di Indonesia bebannya sangat tinggi (disebut tertinggi kedua di dunia)—melalui tiga pilar intervensi: pencegahan TBC, penemuan kasus secara masif/dini, dan pengobatan sampai tuntas. Pendekatan ini menargetkan peningkatan cakupan deteksi, memperkuat sistem layanan dan tata laksana pengobatan berkesinambungan, serta memastikan kepatuhan terapi hingga sembuh, sehingga menurunkan transmisi, angka kesakitan, dan kematian akibat TBC secara nasional maupun di provinsi prioritas."Kesehatan
02.02.0012
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase keluar dan masuknya tumbuhan, satwa, dan biota perairan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
Jumlah sertifikasi karantina yang diterbitkan oleh Badan Karantina IndonesiaTotal sertifikat karantina yang diterbitkan untuk komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan yang keluar atau masuk dari/ke Indonesia atau antar provinsi di Indonesia. Sertifikasi karantina: Dokumen resmi...DokumenBADAN KARANTINA INDONESIAPrioritasSTATISTIK-Wilayah : Nasional, ProvinsiTAHUNANPerdagangan
02.03.0122
    • Renstra Bapanas 2025-2029
  1. Indeks Keamanan Pangan Segar
Jumlah Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik PSAT (SPPB-PSAT)Banyaknya unit penanganan PSAT yang telah memenuhi persyaratan penanganan PSAT yang baik sesuai karakteristik produk yang diterbitkan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) Pusat atau ProvinsiSertifikatBADAN PANGAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPertanian
02.10.0091
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah Setoran Pajak UMKM dan Jumlah Penerimaan Perpajakan NegaraKontribusi UMKM terhadap perpajakan merupakan perhitungan proft (keuntungan pengusaha) memberikan nilai kontribusi setoran pajak pengusaha UMKM dibandingkan total pendapatan negara dari sisi...RupiahKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional dan ProvinsiTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
09.03.0083
    • DP 2024
  1. -
Jumlah Sistem Mitigasi Multiancaman Bencana (MHEWS) terpaduJumlah Sistem Mitigasi Multiancaman Bencana (MHEWS) terpaduAlatBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANAPrioritasSTATISTIK-Lokasi (Prov, Kab/Kota, Kecamatan, Kel/Desa, Dusun/Kampung); Jumlah, Pelaksana, Koordinat, Jenis EWS, TahunTAHUNANInformasi
09.03.0044
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Jumlah siswa layak PIP (Program Indonesia Pintar) yang bersekolah di sekolah swastaData peserta didik layak PIP (Program Indonesia Pintar) di satuan pendidikan swasta pada jenjang tertentu dalam periode waktu tertentu.OrangKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANInformasi
04.01.0122
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase siswa SD/MI/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi
Jumlah siswa SD/MI/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai standarJumlah siswa yang terdaftar di Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau sekolah sederajat yang menerima bantuan makanan bergizi tanpa biaya, sesuai dengan standar gizi yang ditetapkan oleh...OrangBADAN GIZI NASIONALPrioritasSTATISTIK-TabelTAHUNANProgram: 04.12-Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi. Kegiatan: 04.12.01-Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Lokasi Prioritas: Jawa Barat Deskripsi: Program pemberian Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan selama 16 tahun pertama perkembangan anak, mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengembangan SDM berkualitas dengan sasaran peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (target 100%, 2029) Kesehatan
04.01.0123
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase siswa SLB yang mendapatkan bantuan makanan bergizi
Jumlah siswa SLB yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai standarJumlah siswa yang terdaftar di Sekolah Luar Biasa (SLB) yang menerima bantuan makanan bergizi tanpa biaya, sesuai dengan standar gizi yang ditetapkan oleh instansi terkaitOrangBADAN GIZI NASIONALPrioritasSTATISTIK-TabelTAHUNANProgram: 04.12-Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi. Kegiatan: 04.12.01-Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Lokasi Prioritas: Jawa Barat Deskripsi: Program pemberian Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan selama 16 tahun pertama perkembangan anak, mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengembangan SDM berkualitas dengan sasaran peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (target 100%, 2029) Kesehatan
04.01.0124
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase siswa SMA/MA/SMK/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi
Jumlah siswa SMA/MA/SMK/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai standarJumlah siswa pada jenjang SMA, MA, SMK, atau sederajat yang menerima bantuan makanan bergizi tanpa biaya, sesuai dengan standar gizi yang ditetapkan oleh instansi terkaitOrangBADAN GIZI NASIONALPrioritasSTATISTIK-TabelTAHUNANProgram: 04.12-Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi. Kegiatan: 04.12.01-Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Lokasi Prioritas: Jawa Barat Deskripsi: Program pemberian Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan selama 16 tahun pertama perkembangan anak, mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengembangan SDM berkualitas dengan sasaran peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (target 100%, 2029) Kesehatan
04.01.0125
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase siswa SMP/MTs/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi
Jumlah siswa SMP/MTs/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai standarJumlah siswa pada jenjang SMP/MTs atau sederajat yang menerima bantuan makanan bergizi tanpa biaya, sesuai dengan standar gizi yang ditetapkan oleh instansi terkait.OrangBADAN GIZI NASIONALPrioritasSTATISTIK-TabelTAHUNANProgram: 04.12-Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi. Kegiatan: 04.12.01-Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Lokasi Prioritas: Jawa Barat Deskripsi: Program pemberian Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan selama 16 tahun pertama perkembangan anak, mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengembangan SDM berkualitas dengan sasaran peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (target 100%, 2029) Kesehatan
06.01.0123
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase siswa SLB yang mendapatkan bantuan makanan bergizi
Jumlah siswa yang terdaftar di Sekolah Luar Biasa (SLB)Total jumlah siswa yang terdaftar di Sekolah Luar Biasa (SLB).OrangKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK10310063TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.12-Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi. Kegiatan: 04.12.01-Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Lokasi Prioritas: Jawa Barat Deskripsi: Program pemberian Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan selama 16 tahun pertama perkembangan anak, mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengembangan SDM berkualitas dengan sasaran peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (target 100%, 2029) Pendidikan
03.01.0011
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah kumulatif tampungan air yang dikelola
Jumlah Situ yang Telah DibangunTotal jumlah situ (danau kecil) yang telah dibangun dan dikelola dalam suatu wilayah pada periode tertentuUnitKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPekerjaan Umum
05.01.0194
    • Renstra Kejaksaan RI
  1. -
Jumlah SPDP yang berasal dari PPNS sudah diterbitkan P-16Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan yang berasal dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diterima oleh Kejaksaan dan telah diterbitkanya surat perintah penunjukan JaksaJumlah PerkaraKEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
05.01.0193
    • Renstra Kejaksaan RI
  1. -
Jumlah SPDP yang berasal dari PPNS yang di SP3Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan yang berasal dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diterima oleh Kejaksaan dan dihentikan perkara, umumnya karena kurang bukti, peristiwa bukan pidana,...Jumlah PerkaraKEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
05.01.0192
    • Renstra Kejaksaan RI
  1. -
Jumlah SPDP yang berasal dari PPNS yang diterbitkan P-21Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan yang berasal dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diterima oleh Kejaksaan dan dinyatakan lengkapJumlah PerkaraKEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
05.01.0191
    • Renstra Kejaksaan RI
  1. -
Jumlah SPDP yang berasal dari PPNS yang diterbitkan SOP Form-07Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan yang berasal dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diterima oleh Kejaksaan dan dikembalikan karena tidak melakukan penyerahan tersangka dan barang buktiJumlah PerkaraKEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
05.01.0190
    • Renstra Kejaksaan RI
  1. -
Jumlah SPDP yang berasal dari PPNS yang dterbitkan SOP Form-01Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan yang berasal dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diterima oleh Kejaksaan dan telah lewat 7 hari dari diterbitkanya sprindikJumlah PerkaraKEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
05.01.0189
    • Renstra Kejaksaan RI
  1. -
Jumlah SPDP yang berasal dari PPNS yang dterbitkan SOP Form-03Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan yang berasal dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diterima oleh Kejaksaan yang tidak diikuti berkas perkara yang dikembalikan kepada penyidikJumlah PerkaraKEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
05.01.0188
    • Renstra Kejaksaan RI
  1. -
Jumlah SPDP yang berasal dari PPNS yang sudah dilaksanakan Tahap IISurat Pemberitahuan dimulainya penyidikan yang berasal dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diterima oleh Kejaksaan dan telah dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang buktiJumlah PerkaraKEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
05.01.0187
    • Renstra Kejaksaan RI
  1. -
Jumlah SPDP yang diterima yang berasal dari PPNSSurat Pemberitahuan dimulainya penyidikan yang berasal dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diterima oleh KejaksaanJumlah PerkaraKEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
06.02.017
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) Pekerjaan Hijau/Green Jobs yang Ditetapkan
Jumlah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Pekerjaan Hijau (Green Jobs) yang DitetapkanStandar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang Disusun dan Ditetapkan adalah SKKNI yang Mendukung Lapangan Kerja Hijau.DokumenKEMENTERIAN KETENAGAKERJAANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKetenagakerjaan
02.01.0092
    • DP 2024
  1. -
Jumlah Standar Nasional Indonesia (SNI)Banyaknya persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, yang dirancang untuk memastikan kualitas, keselamatan, dan kepatuhan barang, jasa, proses, sistem, dan personel yang ditetapkan oleh badan...DokumenBADAN STANDARDISASI NASIONALPrioritasSTATISTIK34010029Terbuka[34020030] Sektor International Classification for Standards (ICS);TAHUNANIndustri
01.02.0014
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase penyempurnaan standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang mendukung percepatan keanggotaan Indonesia ke OECD (2025- 2029)
Jumlah standar, kebijakan dan peraturan yang selesai disempurnakan oleh PemriDefinisi: Jumlah total standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang telah disempurnakan oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan rekomendasi dari Komite OECD.​DokumenKEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANUrusan Luar Negeri
06.03.020
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah startup binaan yang produktif
Jumlah startup binaan yang produktifDirektorat Bina Talenta Penelitian dan PengembanganstartupKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANProgram: 04.08-Peningkatan Kontribusi Iptek dan Inovasi dalam Pembangunan Nasional. Kegiatan: 04.08.02-Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi, Kota Surabaya (Provinsi Jawa Timur) dan Provinsi Jawa Barat. Deskripsi: Indonesia memiliki potensi suplai dan pemanfaatan iptek yang sangat besar, dengan sekitar 320 ribu dosen, 8 ribu peneliti/perekayasa, dan 9 juta mahasiswa yang menghasilkan 4–5 juta penelitian per tahun. Di sisi pemanfaat, terdapat sekitar 275 juta penduduk, 38 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, dan 65 juta pelaku usaha yang menjadi pengguna potensial iptek. Besarnya potensi supply dan demand ini memerlukan orkestrasi nasional agar penghasil dan pemanfaat iptek dapat dipertemukan secara optimal untuk menjawab kebutuhan masyarakat, pemerintah, dan industri. Penguatan fungsi intermediasi dalam pemanfaatan iptek dan inovasi (iptekin) menjadi kunci, mulai dari pengelolaan hasil riset, pemetaan kebutuhan, mempertemukan inovasi dengan pengguna, hingga komersialisasi oleh industri. Peningkatan peran intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi diharapkan mendorong akselerasi hilirisasi riset dan peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi.Pendidikan
09.03.0045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Tingkat kesuksesan startup digital nasional (success rate startup digital)
Jumlah Startup yang BerhasilJumlah startup yang tetap beroperasi dan/atau mencapai profitabilitas dalam periode tertentuunit (jumlah startup)KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANProgram: 02.14 Ekonomi Digital. Kegiatan: 02.14.00 Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital Lokasi Prioritas: Provinsi Maluku Kegiatan ini bertujuan mempercepat pengembangan ekonomi digital guna meningkatkan kontribusinya terhadap PDB. Fokus diarahkan pada transformasi digital sektor bisnis, peningkatan keberhasilan startup, serta kesiapan industri menuju Industri 4.0. Informasi
07.02.007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Private Charging Station Terpasang
Jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Private Charging Station TerpasangStasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) adalah sarana pengisian energi listrik untuk Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai untuk umum.unitKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANEnergi
07.02.008
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) Terpasang
Jumlah Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) TerpasangStasiun yang Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) adalah sarana penukaran Baterai yang akan diisi ulang dengan Baterai yang telah diisi ulang untuk KBL Berbasis Baterai untuk umum.unitKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-TerbukaNasionalTAHUNANEnergi
02.10.0122
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah Subsidi Penyaluran KUR terhadap Sektor Tertentu (KBLI: A, C, G, I, J) / Sektor ProduksiProporsi Subsidi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap Sektor Tertentu merujuk pada pembagian atau alokasi dana subsidi yang disalurkan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk...RupiahKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02.03.026
    • SDGs
  1. Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang
Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjangKonservasi sumber daya genetik untuk pangan dan pertanian (SDGPP) berupa benih tanaman dan hewan di dalam fasilitas konservasi jangka menengah dan panjang (ex situ, bank gen) mewakili cara yang...aksesiKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000097 - Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang.Pertanian
07.05.0046
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)
Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung pengelolaan sampahKetersediaan dan kompetensi tenaga kerja yang terlibat dalam pengelolaan sampah, termasuk pelatihan dan sertifikasi petugasjumlah personel dan tingkat kompetensi atau sertifikasiKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000676 - Indeks Kinerja Pengelolaan SampahLingkungan Hidup
Showing 1,451-1,500 of 3,346 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
16290207.05.006
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Indeks Kualitas Air
Indeks Kualitas AirPrioritasSTATISTIKIndikator31010018KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPDirektorat Perlindungan dan Pengelolaan Mutu AirIndeks Kualitas Air (IKA) dihitung dari hasil konversi indeks pencemaran. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan...nilai indeks tanpa satuanTerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANLingkungan HidupTERSEDIA
16290307.05.007
    • RPJMN 2025-2029
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)
  2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)PrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPDirektorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah Pesisir dan LautIKAL merupakan suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air laut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas air laut dalam suatu wialayah pada waktu tertentu. Nilai IKAL...nilai indeks tanpa satuan-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANLingkungan HidupTERSEDIA
16290409.02.015
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah
Indeks Kualitas Belanja Pusat dan DaerahPrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Perencanaan Fiskal, Moneter, dan Sektor KeuanganKEMENTERIAN KEUANGANDirektorat.....Persentase keselarasan kebijakan alokasi belanja negara terhadap perencanaan pembangunan. Persentase keselarasan kebijakan alokasi belanja negara terhadap perencanaan pembangunan diarahkan meningkat.persen-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKeuanganTERSEDIA
162905
    • Renstra Mendukbangga
  1. -
Indeks Kualitas Data dan Informasi Program Bangga KencanaNon PrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Kependudukan dan Jaminan SosialBADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONALPusat Data dan Teknologi InformasiKualitas data dan informasi Program Bangga Kencana merupakan data dan informasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang memenuhi kriteria dari aspek...---TAHUNANKependudukanTERSEDIA
16290607.05.008
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kualitas Ekosistem Gambut
Indeks Kualitas Ekosistem GambutPrioritasSTATISTIKIndikator31010101KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPDirektorat Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem GambutNilai yang menggambarkan kualitas ekosistem gambut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas ekosistem gambut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.nilai indeks tanpa satuanTerbukaWilayah Administrasi: NasionalTAHUNANLingkungan HidupTERSEDIA
162907
    • Renstra Mendukbangga
  1. -
Indeks Kualitas KebijakanNon PrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan AnakBADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONALKedeputian Bidang Kebijakan Strategi Pembangunan Keluarga, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanainstrumen untuk mengukur kualitas kebijakan pemerintah terutama terhadap dampak atau hasil bagi pembangunan yang strategis dengan mengedepankan prinsip berbasis bukti (evidence-based)Indeks-Nasional Kementerian/LembagaTAHUNANKependudukanTERSEDIA
16290807.05.009
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Indeks Kualitas Lahan (IKL)
Indeks Kualitas Lahan (IKL)PrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPDirektorat Pengendalian Kerusakan LahanIndeks Kualitas Lahan (IKL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG). IKL menggambarkan...nilai (0-100)-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANLingkungan HidupTERSEDIA
16290907.05.010
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)PrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPDeputi Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan LingkunganNilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas...nilai indeks tanpa satuan-Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota, Ibu Kota NusantaraTAHUNANLingkungan HidupTERSEDIA
16291007.05.0011
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2021-2025 per pemdaPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPDeputi Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan LingkunganIndeks Kualitas Lingkungan Hidup 2021-2025 per pemdaIndeks-Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANLingkungan HidupTERSEDIA
162911
    • Renstra Mendukbangga
  1. -
Indeks Kualitas Pelayanan KBNon PrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Kependudukan dan Jaminan SosialBADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONALPUSDATINmengukur sejauh mana pelayanan KB memenuhi standar kualitas dan memenuhi kebutuhan pengguna. Indeks ini mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem pelayanan KB, sehingga dapat dijadikan...--Nasional ProvinsiTAHUNANKependudukanTERSEDIA
Showing 291-300 of 4,145 items.