(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)
| Id Ddp | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Definisi | Satuan | Instansi Produsen Data | Jenis Pengajuan | Jenis Data | Standar Data | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Klasifikasi Penyajian | Jadwal Pemutakhiran | Catatan kebutuhan dukungan data daerah | Tag Rad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02,01,063 |
|
| Utilisasi Industri Pengolahan Hasil Laut | Utilisasi menunjukkan tingkat produksi industri pengolahan hasil laut (KBLI 10219, 10221, 1022, 10296, 10298, 10299) terhadap kapasitas produksinya | persen | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Program: 02.22-Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru. Kegiatan: 02.22.04-Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut Lokasi Prioritas: Provinsi Nusa Tenggara Barat; Provinsi NTT; Jawa Barat; Jawa Tengah; Jawa Timur (termasuk Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Pasuruan, Kab. Tuban, Kab. Lamongan); Sulawesi Selatan (termasuk Kab. Takalar, Kab. Jeneponto, Kab. Pangkajene Kepulauan); Gorontalo; Bali; D.I. Yogyakarta; Sulawesi Tengah; Aceh; dan Kalimantan Timur. Deskripsi: Konsumsi garam nasional yang terus meningkat (mencapai 4,5 juta ton pada 2022), tidak diimbangi dengan produksi nasional (2,9 juta ton pada 2022). Hal ini menyebabkan pemenuhan konsumsi garam nasional masih dilakukan melalui impor, meskipun Indonesia memiliki garis pantai 108.000 km. Padahal, Perpres Nomor 126 Tahun 2022 mengamanatkan agar kebutuhan garam nasional dipenuhi oleh produksi dalam negeri paling lambat tahun 2024 (dengan pengecualian). Oleh karena itu, program ini bertujuan mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri garam dan produk olahan hasil laut. Hal ini memerlukan investasi pada industri hilirisasi garam, terutama (i) soda kaustik, (ii) sodium karbonat (soda ash), (iii) sodium sulfat, serta vacuum salt untuk sektor kesehatan. | Industri | |
| 02,01,064 |
|
| Utilisasi Industri Pengolahan Kelapa | Utilisasi menunjukkan tingkat produksi industri pengolahan kelapa (KBLI: 10422, 10423, 10773, 32905) terhadap kapasitas produksinya | persen | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | "Program: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.06-Pengembangan Hilirisasi Kelapa Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi; 30 Provinsi; Provinsi Sulawesi Utara; Sulawesi Tengah; Provinsi Jawa Timur; Provinsi Kalimantan Selatan; Provinsi Riau (Kab. Indragiri Hilir); Provinsi Aceh (Kab. Simeulue, Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Barat, Kab. Aceh Besar, Kab. Pidie, Kab. Bireuen, Kab. Aceh Utara); klaster kabupaten di Bengkulu (Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Rejang Lebong, Kab. Kaur, Kab. Lebong, Kab. Kepahiang, Kab. Bengkulu Tengah); Kabupaten Kebumen; klaster kabupaten di Maluku Utara (Kab. Halmahera Barat, Kab. Halmahera Utara, Kab. Halmahera Selatan, Kab. Kepulauan Sula); klaster kabupaten di Kalimantan Timur (Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Barat); Kab. Bintan; klaster kabupaten/kota di Sumatera Barat (Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kota Pariaman); Kab. Tabanan; klaster kabupaten di Sulawesi Barat (Kab. Majene, Kab. Mamuju, Kab. Polewali Mandar, Kab. Mamasa); dan Kab. Tasikmalaya. Deskripsi: Program ini bertujuan untuk melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri pengolahan berbasis kelapa, serta mendukung pengembangan kawasan perkebunan. Fokus utamanya adalah untuk meningkatkan produktivitas, produksi, dan utilisasi industri kelapa. Keseluruhan upaya ini diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri kelapa secara nasional." | Industri | |
| 02,01,065 |
|
| Utilisasi Industri Pengolahan Rumput Laut | Utilisasi menunjukkan tingkat produksi industri pengolahan rumput laut (KBLI: 10298) terhadap kapasitas produksinya | persen | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Program: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.07-Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut Lokasi Prioritas: Jawa Tengah; Sulawesi Utara; Kabupaten Nunukan; Papua Barat Daya; Kab. Takalar; Kab. Pangkajene Kepulauan; Sulawesi Tengah; Jawa Timur; Sulawesi Tenggara (Kab. Konawe Selatan); Nusa Tenggara Timur; Kabupaten Gorontalo Utara. Deskripsi: Program menargetkan penguatan rantai nilai rumput laut untuk membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru di pesisir melalui hilirisasi dan industrialisasi (karagenan, biostimulant, pakan ternak, tepung/agar-agar, nutraceutical), penguatan kelembagaan dan pembiayaan, serta peningkatan kualitas bahan baku dan budidaya ramah lingkungan. Latar belakangnya: produksi rumput laut kering turun (11 juta ton pada 2016 menjadi 9,05 juta ton pada 2021; CAGR -3,7%), sementara ekspor naik hingga USD 388,12 juta (2022; CAGR 20,01%). Dengan potensi hilirisasi ~USD 11,8 miliar dan kekuatan pada jenis Eucheuma serta Gracilaria, program diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing industri, penciptaan kerja di wilayah pesisir, dan dukungan pada blue carbon trade. | Industri | |
| 02,01,066 |
|
| Utilisasi Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya | Utilisasi menunjukkan tingkat produksi industri pesawat terbang dan perlengkapannya (KBLI 30) terhadap kapasitas produksinya | persen | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Industri | ||
| 03,01,0048 |
|
| Volume Air yang digunakan Irigasi | Total volume air yang digunakan untuk irigasi pertanian, mencakup sumber air permukaan, air tanah, rawa, dan tambak. | meter kubik (m³) | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, | TAHUNAN | Pekerjaan Umum | ||
| 07,02,0019 |
|
| Volume Distribusi Air | Jumlah total air yang berhasil didistribusikan dan tercatat sebagai penjualan kepada pelanggan selama periode tertentu | meter kubik (m³) | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Program: 02.12-Swasembada Air. Kegiatan: 02.12.05-Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi/Kab/Kota: Papua Barat*; D.I. Yogyakarta (indikatif); Jawa Timur; Sumatera Barat; Riau (Kab. Bengkalis, Kab. Kepulauan Meranti); Kalimantan Barat (Kab. Sambas, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Kota Pontianak); Kalimantan Selatan; Sulawesi Tengah; Kota Makassar; Aceh (Kab. Aceh Singkil, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Kota Langsa, Aceh Besar, Aceh Utara, Nagan Raya, Aceh Jaya). Deskripsi: Isu strategis ketahanan air mengemuka karena adanya 12,7 juta ha lahan kritis, potensi penurunan PDB hingga 7,3% pada 2045 bila ancaman air tidak tertangani, serta dampak perubahan iklim: hari hujan menurun namun intensitas makin ekstrem sehingga risiko banjir dan kekeringan meningkat. Ribuan mata air hilang dalam 10 tahun terakhir dan sekitar 40% mengalami penurunan debit (contoh: Umbulan turun dari 6.000 menjadi 2.800 L/detik). Respons yang dibutuhkan meliputi rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) vegetatif, pembangunan bangunan konservasi tanah dan air, serta peningkatan tutupan hutan di DAS untuk menjamin kuantitas dan kualitas air secara berkelanjutan. | Energi | |
| 07,02,0061 |
|
| Volume Ekspor Gas Bumi melalui Pipa | Jumlah gas bumi dari pasokan domestik yang dialirkan melalui pipa untuk memenuhi permintaan ekspor ke luar negeri dalam suatu periode tertentu. | Ribu MMBTU | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Diperlukan data per Provinsi | Energi | |
| 02,01,0042 |
|
| Volume ekspor produk hilir kelapa sawit | Jumlah volume produk turunan II dan III kelapa sawit yang diekspor, sesuai dengan klasifikasi dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32 Tahun 2024, kecuali produk dengan kode HS 15132110 (Crude... | ton | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Industri | ||
| 07,02,0060 |
|
| Volume Gas Bumi untuk Industri | Jumlah gas bumi dari pasokan yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sektor industri sebagai bahan bakar atau bahan baku dalam suatu periode tertentu. | Ribu MMBTU | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Diperlukan data per Provinsi | Energi | |
| 07,02,0059 |
|
| Volume Gas Bumi untuk Kelistrikan | Jumlah gas bumi dari pasokan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar pembangkit tenaga listrik dalam suatu periode tertentu. | Ribu MMBTU | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Diperlukan data per Provinsi | Energi | |
| 03,01,091 |
|
| Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi | jumlah air yang disalurkan atau digunakan melalui sistem irigasi untuk mendukung dan meningkatkan hasil pertanian, | miliar meter kubik | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Pekerjaan Umum | ||
| 07,02,0058 |
|
| Volume Lifting Gas dan Reinjeksi | Jumlah gas bumi hasil produksi yang diangkat ke permukaan untuk dimanfaatkan serta yang diinjeksi kembali ke dalam reservoir atau formasi tertentu dalam suatu periode tertentu | MMSCF | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | - | Energi | |
| 07,02,0057 |
|
| Volume LNG Plant (feed) | Jumlah gas bumi dari pasokan yang digunakan sebagai bahan baku fasilitas pencairan LNG untuk memenuhi kebutuhan produksi LNG dalam suatu periode tertentu. | MMSCF | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Diperlukan data per Provinsi | Energi | |
| 07,02,0056 |
|
| Volume LPG Plant (feed) | Jumlah gas bumi dari pasokan yang dimanfaatkan sebagai bahan baku fasilitas pengolahan LPG untuk memenuhi kebutuhan produksi LPG dalam suatu periode tertentu. | MMSCF | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Diperlukan data per Provinsi | Energi | |
| 07,02,0020 |
|
| Volume Produksi Air | jumlah total air yang diproduksi oleh Instalasi Pengolahan Air (IPA) selama periode tertentu. | meter kubik (m³) | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Program: 02.12-Swasembada Air. Kegiatan: 02.12.05-Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi/Kab/Kota: Papua Barat*; D.I. Yogyakarta (indikatif); Jawa Timur; Sumatera Barat; Riau (Kab. Bengkalis, Kab. Kepulauan Meranti); Kalimantan Barat (Kab. Sambas, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Kota Pontianak); Kalimantan Selatan; Sulawesi Tengah; Kota Makassar; Aceh (Kab. Aceh Singkil, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Kota Langsa, Aceh Besar, Aceh Utara, Nagan Raya, Aceh Jaya). Deskripsi: Isu strategis ketahanan air mengemuka karena adanya 12,7 juta ha lahan kritis, potensi penurunan PDB hingga 7,3% pada 2045 bila ancaman air tidak tertangani, serta dampak perubahan iklim: hari hujan menurun namun intensitas makin ekstrem sehingga risiko banjir dan kekeringan meningkat. Ribuan mata air hilang dalam 10 tahun terakhir dan sekitar 40% mengalami penurunan debit (contoh: Umbulan turun dari 6.000 menjadi 2.800 L/detik). Respons yang dibutuhkan meliputi rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) vegetatif, pembangunan bangunan konservasi tanah dan air, serta peningkatan tutupan hutan di DAS untuk menjamin kuantitas dan kualitas air secara berkelanjutan. | Energi | |
| 07,04,005 |
|
| Volume Produksi Garam | Banyaknya garam yang dihasilkan oleh petambak garam dan usaha garam. | ton | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | "Program: 02.22-Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru. Kegiatan: 02.22.04-Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut Lokasi Prioritas: Provinsi Nusa Tenggara Barat; Provinsi NTT; Jawa Barat; Jawa Tengah; Jawa Timur (termasuk Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Pasuruan, Kab. Tuban, Kab. Lamongan); Sulawesi Selatan (termasuk Kab. Takalar, Kab. Jeneponto, Kab. Pangkajene Kepulauan); Gorontalo; Bali; D.I. Yogyakarta; Sulawesi Tengah; Aceh; dan Kalimantan Timur. Deskripsi: Konsumsi garam nasional terus meningkat (mencapai 4,5 juta ton pada 2022), namun tidak diimbangi dengan produksi nasional (2,9 juta ton pada 2022). Hal ini menyebabkan pemenuhan konsumsi garam nasional masih dilakukan melalui impor, meskipun Indonesia memiliki garis pantai 108.000 km. Padahal, Perpres Nomor 126 Tahun 2022 mengamanatkan agar kebutuhan garam nasional dipenuhi oleh produksi dalam negeri paling lambat tahun 2024 (dengan pengecualian). Oleh karena itu, program ini bertujuan mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri garam dan produk olahan hasil laut. Hal ini memerlukan investasi pada industri hilirisasi garam, terutama (i) soda kaustik, (ii) sodium karbonat (soda ash), (iii) sodium sulfat, serta vacuum salt untuk sektor kesehatan. Indikator SIPD: 000548 - Produksi Garam" | Kelautan | |
| 07,01,0006 |
|
| Volume Produksi Gas Bumi | Volume hidrokarbon dan Impurities dalam kondisi standar berupa fasa gas dari Reservoir yang diukur di Kepala Sumur dandikurangi dengan sejumlah volume yang diinjeksikan kembali sebagai gas liftdan... | MMSCF | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | - | Energi | |
| 02,06,010 |
|
| Volume Produksi Ikan | Jumlah produksi perikanan tangkap dan ikan budi daya. | ton | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000413 - Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP) 000524 - Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/kota (sumber data : one data KKP) | Perikanan | |
| 02,01,0043 |
|
| Volume Produksi Industri Pengolahan Garam Industri | Jumlah garam industri yang diproduksi dalam periode tertentu (misalnya per tahun). | ton | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Program: 02.22-Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru. Kegiatan: 02.22.04-Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut Lokasi Prioritas: Provinsi Nusa Tenggara Barat; Provinsi NTT; Jawa Barat; Jawa Tengah; Jawa Timur (termasuk Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Pasuruan, Kab. Tuban, Kab. Lamongan); Sulawesi Selatan (termasuk Kab. Takalar, Kab. Jeneponto, Kab. Pangkajene Kepulauan); Gorontalo; Bali; D.I. Yogyakarta; Sulawesi Tengah; Aceh; dan Kalimantan Timur. Deskripsi: Konsumsi garam nasional yang terus meningkat (mencapai 4,5 juta ton pada 2022), tidak diimbangi dengan produksi nasional (2,9 juta ton pada 2022). Hal ini menyebabkan pemenuhan konsumsi garam nasional masih dilakukan melalui impor, meskipun Indonesia memiliki garis pantai 108.000 km. Padahal, Perpres Nomor 126 Tahun 2022 mengamanatkan agar kebutuhan garam nasional dipenuhi oleh produksi dalam negeri paling lambat tahun 2024 (dengan pengecualian). Oleh karena itu, program ini bertujuan mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri garam dan produk olahan hasil laut. Hal ini memerlukan investasi pada industri hilirisasi garam, terutama (i) soda kaustik, (ii) sodium karbonat (soda ash), (iii) sodium sulfat, serta vacuum salt untuk sektor kesehatan. | Industri | |
| 02,06,011 |
|
| Volume Produksi Olahan Perikanan | Jumlah produk perikanan yang diolah melalui kegiatan usaha pengolahan hasil perikanan seperti pengalengan, pembekuan, penggaraman/pengeringan, pemindangan, pengasapan/pemanggangan,... | juta ton | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional; Provinsi | TAHUNAN | Perikanan | ||
| 02,01,067 |
|
| Volume Produksi Pembuatan Kapal | Volume pembangunan kapal baru mengacu pada total kapasitas atau jumlah kapal yang direncanakan dan diproduksi dalam suatu periode tertentu di galangan kapal. Konsep ini mencakup berbagai aspek, mulai... | ribu tonase bobot mati | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Industri | ||
| 02,03,074 |
|
| Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan | Indikator ini dihitung sebagai rasio dari output per tahun dibagi jumlah hari orang kerja (HOK) dalam tahun yang sama. Varian dari penghitungan di atas adalah per musim tanam (MT). Volume produksi... | ton | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Jenis Kegiatan Usaha Tanaman Pertanian | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000092 - Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/peternakan/ perikanan/kehutanan | Ketenagakerjaan | |
| 02,06,012 |
|
| Volume Produksi Perikanan Budidaya | Produksi Perikanan Budi Daya adalah semua hasil pembudidayaan yang dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah... | ton | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Program: 02.10-Swasembada Pangan. Kegiatan: 02.10.09-Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food) Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi: Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Sumatera Selatan; Klaster kab/kota: Kota Tarakan–Kab. Bulungan–Kab. Tana Tidung; Kab. Kotawaringin Timur; Kab. Jayapura*–Kota Jayapura*–Kab. Biak Numfor*–Kab. Kepulauan Yapen*–Kab. Sarmi*; Kab. Manokwari*, Kab. Sorong* (potensial pangan), Kab. Merauke*, Kab. Nabire*–Kab. Mimika*; Kab. Pinrang–Wajo–Bone–Barru–Luwu–Luwu Timur–Takalar; Kab. Bengkalis–Indragiri Hilir–Pelalawan–Rokan Hilir–Siak–Kep. Meranti–Kota Dumai–Kuantan Singingi; Kab. Nias–Nias Barat–Kota Gunungsitoli; Kota Banda Aceh–Kab. Aceh Timur–Aceh Utara; Kota Bengkulu–Kab. Bengkulu Utara–Kepahiang–Mukomuko–Bengkulu Selatan–Rejang Lebong–Kaur–Bengkulu Tengah; Kab. Agam–Solok–Padang Pariaman–Dharmasraya–Sijunjung–Kota Solok–Kota Padang–Kota Pariaman–Lima Puluh Kota; Kab. Sambas–Sanggau–Sintang–Mempawah–Kapuas Hulu–Ketapang–Bengkayang–Landak–Melawi–Sekadau–Kayong Utara–Kubu Raya–Kota Pontianak–Kota Singkawang; Kab. Karimun–Lingga–Kota Batam; Kab. Gorontalo–Boalemo–Pohuwato–Bone Bolango–Gorontalo Utara–Kota Gorontalo; Kab. Pandeglang; Kab. Mamuju; Sulawesi Tenggara: Kota Kendari, Kota Bau-Bau, Kab. Buton, Muna, Bombana, Kolaka, Muna Barat. Deskripsi: Permasalahan perikanan belum mencapai target dikarenakan dominasi praktik tradisional (>95% nelayan tradisional; ±80% budidaya masih tradisional) dan rendahnya produktivitas tambak udang (~0,6 ton/ha/tahun). Hambatan utama meliputi aksesibilitas, jaminan mutu, serta kelemahan logistik–distribusi–rantai dingin, yang berdampak pada rendahnya pendapatan nelayan/pembudidaya skala kecil. Arah intervensi menekankan peningkatan penyediaan ikan untuk konsumsi dan gizi (swasembada pangan), modernisasi dan intensifikasi budidaya (khususnya udang & nila di Jateng; penguatan sentra udang/TCT/lobster–kepiting di Jatim), peningkatan nilai tambah, serta perbaikan infrastruktur rantai pasok dan kelembagaan perikanan agar produktivitas naik, mutu terjamin, dan kesejahteraan pelaku usaha meningkat. Indikator SIPD: 000550 - Produksi Perikanan Budidaya 001059 - Jumlah Produksi Perikanan Budidaya | Perikanan | |
| 02,06,015 |
|
| Volume Produksi Perikanan Tangkap | Jumlah Produksi yang berasal dari perikanan tangkap pada Laut dan Perairan Umum Daratan di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. | ton | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Program: 02.10-Swasembada Pangan. Kegiatan: 02.10.09-Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food) Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi: Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Sumatera Selatan; Klaster kab/kota: Kota Tarakan–Kab. Bulungan–Kab. Tana Tidung; Kab. Kotawaringin Timur; Kab. Jayapura*–Kota Jayapura*–Kab. Biak Numfor*–Kab. Kepulauan Yapen*–Kab. Sarmi*; Kab. Manokwari*, Kab. Sorong* (potensial pangan), Kab. Merauke*, Kab. Nabire*–Kab. Mimika*; Kab. Pinrang–Wajo–Bone–Barru–Luwu–Luwu Timur–Takalar; Kab. Bengkalis–Indragiri Hilir–Pelalawan–Rokan Hilir–Siak–Kep. Meranti–Kota Dumai–Kuantan Singingi; Kab. Nias–Nias Barat–Kota Gunungsitoli; Kota Banda Aceh–Kab. Aceh Timur–Aceh Utara; Kota Bengkulu–Kab. Bengkulu Utara–Kepahiang–Mukomuko–Bengkulu Selatan–Rejang Lebong–Kaur–Bengkulu Tengah; Kab. Agam–Solok–Padang Pariaman–Dharmasraya–Sijunjung–Kota Solok–Kota Padang–Kota Pariaman–Lima Puluh Kota; Kab. Sambas–Sanggau–Sintang–Mempawah–Kapuas Hulu–Ketapang–Bengkayang–Landak–Melawi–Sekadau–Kayong Utara–Kubu Raya–Kota Pontianak–Kota Singkawang; Kab. Karimun–Lingga–Kota Batam; Kab. Gorontalo–Boalemo–Pohuwato–Bone Bolango–Gorontalo Utara–Kota Gorontalo; Kab. Pandeglang; Kab. Mamuju; Sulawesi Tenggara: Kota Kendari, Kota Bau-Bau, Kab. Buton, Muna, Bombana, Kolaka, Muna Barat. Deskripsi: Permasalahan produksi perikanan belum mencapai target dikarenakan dominasi praktik tradisional (>95% nelayan tradisional; ±80% budidaya masih tradisional) dan rendahnya produktivitas tambak udang (~0,6 ton/ha/tahun). Hambatan utama meliputi aksesibilitas, jaminan mutu, serta kelemahan logistik–distribusi–rantai dingin, yang berdampak pada rendahnya pendapatan nelayan/pembudidaya skala kecil. Arah intervensi menekankan peningkatan penyediaan ikan untuk konsumsi dan gizi (swasembada pangan), modernisasi dan intensifikasi budidaya (khususnya udang & nila di Jateng; penguatan sentra udang/TCT/lobster–kepiting di Jatim), peningkatan nilai tambah, serta perbaikan infrastruktur rantai pasok dan kelembagaan perikanan agar produktivitas naik, mutu terjamin, dan kesejahteraan pelaku usaha meningkat. Indikator SIPD: 000549 - Produksi Perikanan Tangkap 001058 - Jumlah Produksi Perikanan Tangkap | Perikanan | |
| 02,06,020 |
|
| Volume Produksi Rumput Laut | Data produksi rumput merupakan penjumlahan data produksi rumput laut yang dibudidayakan maupun yang dipanen secara langsung dari alam | ton | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Program: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.07-Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut Lokasi Prioritas: Jawa Tengah; Sulawesi Utara; Kabupaten Nunukan; Papua Barat Daya; Kab. Takalar; Kab. Pangkajene Kepulauan; Sulawesi Tengah; Jawa Timur; Sulawesi Tenggara (Kab. Konawe Selatan); Nusa Tenggara Timur; Kabupaten Gorontalo Utara. Deskripsi: Program menargetkan penguatan rantai nilai rumput laut untuk membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru di pesisir melalui hilirisasi dan industrialisasi (karagenan, biostimulant, pakan ternak, tepung/agar-agar, nutraceutical), penguatan kelembagaan dan pembiayaan, serta peningkatan kualitas bahan baku dan budidaya ramah lingkungan. Latar belakangnya: produksi rumput laut kering turun (11 juta ton pada 2016 menjadi 9,05 juta ton pada 2021; CAGR -3,7%), sementara ekspor naik hingga USD 388,12 juta (2022; CAGR 20,01%). Dengan potensi hilirisasi ~USD 11,8 miliar dan kekuatan pada jenis Eucheuma serta Gracilaria, program diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing industri, penciptaan kerja di wilayah pesisir, dan dukungan pada blue carbon trade. | Perikanan | |
| 02,01,068 |
|
| Volume Reparasi Kapal | Volume reparasi kapal mengacu pada jumlah atau kapasitas kapal yang dapat diperbaiki dalam periode tertentu di suatu galangan kapal. Konsep ini mencakup berbagai kegiatan perbaikan, pemeliharaan, dan... | ribu tonase bobot mati | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Industri | ||
| 03,01,0049 |
|
| Volume Tampungan Air yang Dapat Dimanfaatkan | Jumlah total air yang dapat disimpan dalam waduk, embung, atau fasilitas penampungan air lainnya yang tersedia untuk keperluan domestik, pertanian, industri, atau konservasi. | meter kubik (m³) | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Indikator Utama Pembangunan - 43c-i. Kapasitas Tampungan Air (m3/kapita) | Pekerjaan Umum | |
| 03,03,054 |
|
| Waktu tempuh pada lintas utama jaringan jalan nasional | Kecepatan rata-rata perjalanan yang dilakukan pada koridor-koridor terpilih dan dikelompokkan untuk masing-masing rute berdasarkan kondisi topografi, lebar, dan perkerasan (standar) jalan, volume... | jam perseratus kilometer | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Transportasi | ||
| 10,03,0069 |
|
| Waveform Displacement | Perubahan posisi suatu titik atau objek dalam ruang seiring waktu, yang direpresentasikan dalam bentuk gelombang (waveform). | mm/detik | BADAN INFORMASI GEOSPASIAL | Prioritas | GEOSPASIAL | - | titik | HARIAN | Kewilayahan | ||
| 08,01,035 |
|
| Zakat Infaq Sadakah (ZIS)-Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL)/PDB | Zakat Infaq Sadakah (ZIS)-Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL)/ PDB merupakan alat ukur untuk melihat besaran kontribusi peningkatan peran dana sosial keagamaan terhadap PDB. | persen | KEMENTERIAN AGAMA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Agama |
Showing 3,301-3,330 of 3,330 items.
| ID | Id Ddp | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Jenis Pengajuan | Jenis Data | Indikator Variabel | Standar Data | Mitra Sektor Bappenas | Instansi Produsen Data | Unit Kerja Produsen Data | Definisi | Satuan | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Klasifikasi Penyajian | Jadwal Pemutakhiran | Tag Rad | Status Persetujuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208342 | 05,02,028 |
|
| Persentase instansi yang berpartisipasi dalam sinergisitas penanggulangan terorisme | Prioritas | STATISTIK | Indikator | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME | Tim Kerja Penyerasian Rencana Terpadu Lintas K/L dan Pemda | Indikator ini menunjukkan proporsi instansi pemerintah yang aktif berpartisipasi dalam program sinergisitas penanggulangan terorisme, yaitu kolaborasi antar kementerian/lembaga dalam melaksanakan... | persen | - | Nasional | TAHUNAN | Keamanan | TERSEDIA | ||
| 208343 | 09,03,044 |
|
| Persentase instansi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah | Prioritas | STATISTIK | Indikator | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL | Direktorat Infrastruktur Pemerintah Digital | Indikator ini mengukur proporsi instansi pemerintah yang telah terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah (JIP). JIP adalah jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar jaringan intra... | unit (jumlah instansi) | - | Instansi Pemerintah: K/L/Prov | TAHUNAN | Informasi | TERSEDIA | ||
| 208344 |
|
| Persentase Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan yang memiliki klasifikasi mandiri | Non Prioritas | STATISTIK | Indikator | Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL | Direktorat Bina Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan | Proporsi dari jumlah total IMP yang memenuhi kriteria kemandirian, dibandingkan dengan jumlah keseluruhan IMP yang teregistrasi di SIGA di tingkat provinsi IMP Klasifikasi Mandiri adalah IMP yang... | Persen (%) | - | Provinsi | TAHUNAN | Kependudukan | TERSEDIA | ||
| 208345 | 04,03,0061 |
|
| Persentase Jabatan Pratama Tinggi menurut Jenis Kelamin, Wilayah dan K/L | Prioritas | STATISTIK | Variabel | BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA | Direktorat Pengadaan dan Mutasi Aparatur Sipil Negara | Proporsi perempuan dan laki-laki dalam posisi kepemimpinan tingkat menengah-tinggi di pemerintahan. | persen | - | Nasional, Provinsi, Kab/Kota dan K/L | TAHUNAN | Pemberdayaan Perempuan | TERSEDIA | ||
| 208346 | 03,03,009 |
|
| Persentase Jalur Kereta Api yang Menggunakan Persinyalan Elektrik | Prioritas | STATISTIK | Indikator | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | Direktorat Prasarana Perkeretaapian | Jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya... | persen | - | Nasional | TAHUNAN | Transportasi | TERSEDIA | ||
| 208347 | 09,03,0088 |
|
| Persentase Jangkauan Area di Wilayah Layanan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Free to Air (FTA) | Prioritas | STATISTIK | Indikator | LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA | Direktorat Teknik | Persentase Jangkauan Area di Wilayah Layanan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Free to Air (FTA) adalah ukuran yang menggambarkan tingkat luasnya area geografis di suatu wilayah yang telah... | Persen | - | K/L | TAHUNAN | Informasi | TERSEDIA | ||
| 208348 | 09,04,0028 |
|
| Persentase Jangkauan Populasi di Wilayah Layanan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Free to Air (FTA) | Prioritas | STATISTIK | Indikator | LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA | Direktorat Teknik | Persentase Jangkauan Populasi di Wilayah Layanan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Free to Air (FTA) adalah ukuran yang menunjukkan jumlah penduduk yang dapat menerima siaran televisi digital... | Persen | - | K/L | TAHUNAN | Informasi | TERSEDIA | ||
| 208349 | 05,03,005 |
|
| Persentase K/L/D dan Masyarakat yang mendapatkan penguatan HAM | Prioritas | STATISTIK | Indikator | Direktorat Pembangunan Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan | KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA | Direktorat Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia Aparatur Negara | Data rasio K/L/D yang mendapat penguatan HAM baik melalui: 1.Mainstreaming HAM ke dalam Diklat pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. 2. Penyusunan panduan berbasis Hak Asasi Manusia di... | persen | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Hak Asasi Manusia | TERSEDIA | |
| 208350 | 09,06,042 |
|
| Persentase K/L/D dengan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan Karakteristik berbasis Terdefinisi | Prioritas | STATISTIK | Indikator | BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN | Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan karakterisitik berbasis terdefinisi mencerminkan suatu entitas (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah) telah mampu mengelola... | persen | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Instansi Pemerintah: K/L, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Aparatur Negara | TERSEDIA | ||
| 208351 | 09,06,043 |
|
| Persentase K/L/D yang mendapatkan Opini pengawasan pelayanan publik kualitas tertinggi | Prioritas | STATISTIK | Indikator | OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA | Direktorat..... | Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik merupakan salah satu upaya pencegahan maladministrasi dengan menilai kondisi penyelenggaraan pelayanan publik secara komprehensif dimana menghasilkan... | persen | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Aparatur Negara | TERSEDIA |
Showing 2,921-2,930 of 4,134 items.