Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
140107.04.007
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau KecilSTATISTIKKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANKawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil meliputi kawasan konservasi perairan dan taman nasional laut. Kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi...juta hektareIndikator SIPD: 000279 - Jumlah luas kawasan konservasi perairan Laut 001060 - Luasan Kawasan KonservasiTidakYaYaYaYa
140207.04.008
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil yang Efektif Dikelola;
Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil yang Efektif DikelolaSTATISTIKKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANIndikator untuk mengukur total luas kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan untuk mencapai tujuan tujuan pengelolaan kawasan konservasijuta hektareData diperoleh dari ProvinsiTidakYaYaYaYa
140307.04.0013
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil;
luas kawasan konservasi perairanSTATISTIKKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANTotal luas area perairan yang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi berdasarkan keputusan resmi pemerintah. Total luas area yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisi...hektardata diperoleh dari ProvinsiTidakYaYaYaYa
140403.01.050
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Luas kawasan yang terlindungi dari risiko daya rusak air;
Luas kawasan yang terlindungi dari risiko daya rusak airSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMarea atau wilayah yang telah dilindungi atau dikelola dengan cara tertentu untuk mengurangi atau menghindari kerusakan yang disebabkan oleh daya rusak air, seperti erosi, banjir, atau sedimentasi dala...hektarYaYaYaYaYa
140509.03.0049
    • Renstra DPR RI 2025-2029;
  1. -
Luas lahan perkebunan komoditas strategis (kelapa sawit, tembakau, karet, kopi, teh, dan tebu)STATISTIKKEMENTERIAN PERTANIANData yang mencatat luas areal yang dibudidayakan tiap komoditas di Indonesia, diukur dalam hektar, dan di-breakdown berdasarkan wilayah administratifhektarYaYaYaYaYa
140602.03.0031
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
Luas Lahan Sawah yang Ditetapkan sebagai LP2B (LL_LP2B)STATISTIKKEMENTERIAN PERTANIANLuas lahan pertanian pangan (utama tanaman pangan) yang telah ditetapkan secara resmi sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rencana tata ruang atau dokumen kebijakan daerahhektarYaYaYaYaYa
140707.04.0014
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Produktivitas Lahan Garam Rakyat;
Luas Lahan Tambak GaramSTATISTIKKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANTotal luas lahan yang digunakan untuk produksi garam oleh petani garam rakyat.​hektar"Program: 02.22-Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru. Kegiatan: 02.22.04-Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut Lokasi Prioritas: Provinsi Nusa Tenggara Barat; Provinsi NTT; Jawa Barat; Jawa Tengah; Jawa Timur (termasuk Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Pasuruan, Kab. Tuban, Kab. Lamongan); Sulawesi Selatan (termasuk Kab. Takalar, Kab. Jeneponto, Kab. Pangkajene Kepulauan); Gorontalo; Bali; D.I. Yogyakarta; Sulawesi Tengah; Aceh; dan Kalimantan Timur. Deskripsi: Konsumsi garam nasional terus meningkat (mencapai 4,5 juta ton pada 2022), namun tidak diimbangi dengan produksi nasional (2,9 juta ton pada 2022). Hal ini menyebabkan pemenuhan konsumsi garam nasional masih dilakukan melalui impor, meskipun Indonesia memiliki garis pantai 108.000 km. Padahal, Perpres Nomor 126 Tahun 2022 mengamanatkan agar kebutuhan garam nasional dipenuhi oleh produksi dalam negeri paling lambat tahun 2024 (dengan pengecualian). Oleh karena itu, program ini bertujuan mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri garam dan produk olahan hasil laut. Hal ini memerlukan investasi pada industri hilirisasi garam, terutama (i) soda kaustik, (ii) sodium karbonat (soda ash), (iii) sodium sulfat, serta vacuum salt untuk sektor kesehatan."TidakYaYaYaYa
140802.03.0032
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah luas layanan irigasi yang dibangun untuk pertanian multikomoditas;
Luas Layanan Irigasi di WilayahSTATISTIKKEMENTERIAN PERTANIANLuas tambahan area pertanian (baik padi maupun non-padi) yang mendapatkan layanan irigasi setelah pembangunan atau rehabilitasi jaringan irigasi di wilayah tersebuthektarIndikator SIPD: 000930 - Persentase Luas Layanan Irigasi MultikomoditasYaYaYaYaYa
140907.03.016
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Luas pemulihan ekosistem di KSA, KPA dan TB;
Luas pemulihan ekosistem di KSA, KPA dan TBSTATISTIKKEMENTERIAN KEHUTANANtotal luas lahan dalam KSA, KPA, dan TB yang telah mengalami kegiatan pemulihan ekosistem. Pemulihan ekosistem mencakup upaya mengembalikan fungsi dan struktur ekosistem yang terganggu atau terdegrada...hektarYaYaYaYaYa
141009.03.0050
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband;
Luas Permukiman yang Dijangkau Mobile Broadband (LPMB)STATISTIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALLuas wilayah permukiman yang telah memiliki cakupan sinyal mobile broadband (minimal 4G)kilometer persegi (km²)Indikator SIPD: 000221 - Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.YaYaYaYaYa
141107.03.0007
    • SDGs;
  1. Persentase Kawasan Hutan;
Luas Rekalkulasi Penutupan Lahan di IndonesiaSTATISTIKKEMENTERIAN KEHUTANANLuas lahan yang ditutupi oleh vegetasi hutan, baik di dalam kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah maupun di luar kawasan tersebuthektarIndikator SIPD: 000285 - Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahanYaYaYaYaYa
141203.01.0020
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase luas baku sawah fungsional beririgasi;
Luas Sawah Beririgasi FungsionalSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMBagian dari luas potensial yang telah dilayani dengan jaringan irigasi tersier sehingga jaringan irigasi yang sudah ada berfungsi untuk mengairi lahan sawah dalam wilayah pelayanannyahektarYaYaYaYaYa
141302.03.0033
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Produktivitas Ubi Kayu;
Luas tanaman (ubi) menghasilkanSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKLuas lahan perkebunan rakyat yang tanaman ubi kayunya telah mencapai tahap produksi dan menghasilkan panen dalam periode tertentuHaProgram: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.08-Pengembangan Hilirisasi Sagu dan Singkong Lokasi Prioritas: Provinsi Nusa Tenggara Barat Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri pengolahan berbasis rumput laut untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri rumput lautYaYaYaYaYa
141403.06.0013
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
Luas Total Lahan Baku Sawah (LLBS)STATISTIKKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALLahan Baku Sawah yang selanjutnya disingkat LBS adalah lahan sawah yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. (Permenko Nomor 1...hektarYaYaYaYaYa
141510.03.0021
    • UU 43/2008;
  1. -
Luas Wilayah NKRISTATISTIKBADAN INFORMASI GEOSPASIALLuas satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan...kilometer persegi (km²)YaYaYaYaYa
141610.03.0022
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Survei dan Pemetaan Hidro-Oseanografi;
Luas Wilayah PerairanSTATISTIKBADAN INFORMASI GEOSPASIALKeseluruhan area perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial yang berada dalam yurisdiksi Indonesiakilometer persegi (km²)YaYaYaYaYa
141701.01.0032
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Survei dan Pemetaan Hidro-Oseanografi;
Luas wilayah perairan pedalaman, perariran kepulauan dan laut teritorial Indonesia yang terpetakanSTATISTIKKEMENTERIAN PERTAHANANTotal area perairan Indonesia yang telah melalui proses survei dan pemetaan hidro-oseanografikilometer persegi (km²)YaYaYaYaYa
141810.03.0023
    • UU 43/2008;
  1. -
Luas Wilayah YurisdiksiSTATISTIKBADAN INFORMASI GEOSPASIALLuas wilayah di luar Wilayah Negara yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan Zona Tambahan di mana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana d...kilometer persegi (km²)YaYaYaYaYa
141903.04.011
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Luasan Hektar Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu;
Luasan Hektar Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara TerpaduSTATISTIKKEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMANMenurut UU No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, penanganan permukiman kumuh terpadu dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni dilakukan untuk m...hektarYaYaYaYaYa
142007.03.017
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Luasan lahan kritis dalam DAS yang dipulihkan;
Luasan lahan kritis dalam DAS yang dipulihkanSTATISTIKKEMENTERIAN KEHUTANANMengetahui tersedianya kuantitas air berdasarkan dengan bertambahnya luas tutupan hutan di wilayah DAS.hektarProgram: 02.12-Swasembada Air. Kegiatan: 02.12.04-Konservasi Sumber Daya Air Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi/Kab/Kota: Papua Barat*; D.I. Yogyakarta (indikatif); Jawa Timur; Sumatera Barat; Riau (Kab. Bengkalis, Kab. Kepulauan Meranti); Kalimantan Barat (Kab. Sambas, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Kota Pontianak); Kalimantan Selatan; Sulawesi Tengah; Kota Makassar; Aceh (Kab. Aceh Singkil, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Kota Langsa, Aceh Besar, Aceh Utara, Nagan Raya, Aceh Jaya). Deskripsi: Isu strategis ketahanan air mengemuka karena adanya 12,7 juta ha lahan kritis, potensi penurunan PDB hingga 7,3% pada 2045 bila ancaman air tidak tertangani, serta dampak perubahan iklim: hari hujan menurun namun intensitas makin ekstrem sehingga risiko banjir dan kekeringan meningkat. Ribuan mata air hilang dalam 10 tahun terakhir dan sekitar 40% mengalami penurunan debit (contoh: Umbulan turun dari 6.000 menjadi 2.800 L/detik). Respons yang dibutuhkan meliputi rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) vegetatif, pembangunan bangunan konservasi tanah dan air, serta peningkatan tutupan hutan di DAS untuk menjamin kuantitas dan kualitas air secara berkelanjutan.TidakTidakTidakYaTidak
142103.07.015
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Median Usia Kawin Pertama (MUKP) Perempuan;
Median Usia Kawin Pertama (MUKP) PerempuanSTATISTIKBADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONALMedian Usia Kawin Pertama (mUKP) wanita adalah median usia saat pertama kali kawin pada wanita usia 15-49 tahun yang berstatus kawin (menikah) atau pernah kawin. Median usia kawin pertama menunjukkan...tahunYaYaYaYaYa
142204.02.016
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Mobilitas Penduduk Lanjut Usia;
Mobilitas Penduduk Lanjut UsiaSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKUkuran kemudahan lansia untuk melakukan perjalananpersenYaYaYaYaYa
142304.02.017
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas;
Mobilitas Penduduk Penyandang DisabilitasSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKProporsi Penyandang disabilitas yang tidak mengalami kesulitan dalam berjalan/naik tangga dan/atau menggerakkan/menggunakan tangan dan jaripersenYaYaYaYaYa
142410.03.0024
    • Permenko Ekon 3/2024;
  1. -
Model DeformasiGEOSPASIALBADAN INFORMASI GEOSPASIALModel yang menggambarkan pola pergerakan lempeng tektonik yang diperoleh dari vektor kecepatan pergerakan stasiun-stasiun GNSS di permukaan bumi.mm/yearYaYaYaYaYa
142510.03.0025
    • Permenko Ekon 3/2024;
  1. -
Model GeoidGEOSPASIALBADAN INFORMASI GEOSPASIALRepresentasi bidang ekipotensial medan gayaberat bumi yang berimpit dengan muka laut rata-rata global, yang digunakan sebagai bidang acuan untuk penentuan posisi vertikal atau tinggi suatu titik di pe...tinggi undulasi geoid (m)YaTidakYaYaYa
142610.03.0026
    • UU 4/2011;
  1. -
Model Pasang SurutGEOSPASIALBADAN INFORMASI GEOSPASIALModel Pasang Surutkonstanta harmonikYaTidakYaYaYa
142710.03.0027
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Nama Rupabumi BakuGEOSPASIALBADAN INFORMASI GEOSPASIALNama rupabumi yang memenuhi prinsip nama rupabumi dan telah ditetapkan sebagai Nama Rupabumi Baku oleh Kepala BIGNama Rupabumi BakuYaYaYaYaYa
142809.06.021
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Rata-Rata Nasional;
Nilai Akuntabilitas Kinerja Rata-Rata NasionalSTATISTIKKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASINilai akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada h...Nilai/SkorTidakYaYaYaYa
142909.06.0026
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Reformasi Birokrasi Nasional;
Nilai Aspek Inovasi pada Reformasi Birokrasi NasionalSTATISTIKKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIMengukur upaya dan terobosan baru yang dilakukan oleh instansi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publikskor numerik berdasarkan penilaian terhadap inovasi yang diterapkanIndikator SIPD: 001105 - Indeks Reformasi BirokrasiTidakYaYaYaYa
143009.06.0027
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Reformasi Birokrasi Nasional;
Nilai Aspek Kebijakan Pelayanan pada Reformasi Birokrasi NasionalSTATISTIKKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIMengukur keberadaan dan implementasi kebijakan yang mendukung penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan standar yang ditetapkanskor numerik berdasarkan penilaian terhadap kebijakan yang adaIndikator SIPD: 001105 - Indeks Reformasi BirokrasiTidakYaYaYaYa
143109.06.0028
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Reformasi Birokrasi Nasional;
Nilai Aspek Konsultasi dan Pengaduan pada Reformasi Birokrasi NasionalSTATISTIKKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIMenilai mekanisme yang tersedia bagi masyarakat untuk memberikan masukan, konsultasi, atau pengaduan terkait pelayanan publikskor numerik berdasarkan efektivitas mekanisme konsultasi dan pengaduanIndikator SIPD: 001105 - Indeks Reformasi BirokrasiTidakYaYaYaYa
143209.04.0009
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Indeks Kemerdekaan Pers;
Nilai Aspek Lingkungan Ekonomi Kemerdekaan PersSTATISTIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALAspek-aspek ekonomi yang mempengaruhi operasional dan independensi media, termasuk kebebasan pendirian perusahaan pers dan tata kelola perusahaannilai (0-100)Indikator SIPD: 000323 - Indeks Kemerdekaan Pers (IKP)YaTidakYaYaYa
143309.04.0010
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Indeks Kemerdekaan Pers;
Nilai Aspek Lingkungan Fisik dan Politik Kemerdekaan PersSTATISTIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALAspek-aspek yang berkaitan dengan kebebasan pers dalam konteks fisik dan politik, termasuk kebebasan berserikat, kebebasan dari intervensi, dan kebebasan dari kekerasan.​nilai (0-100)Indikator SIPD: 000323 - Indeks Kemerdekaan Pers (IKP)YaTidakYaYaYa
143409.04.0011
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Indeks Kemerdekaan Pers;
Nilai Aspek Lingkungan Hukum Kemerdekaan PersSTATISTIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALAspek-aspek hukum yang mempengaruhi kemerdekaan pers, termasuk independensi lembaga peradilan dan perlindungan hukum bagi wartawan.​nilai (0-100)Indikator SIPD: 000323 - Indeks Kemerdekaan Pers (IKP)YaTidakYaYaYa
143508.01.008
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai Aspek Penerimaan terhadap Perbedaan Sosial (agama dan etnis);
Nilai Aspek Penerimaan terhadap Perbedaan Sosial (agama dan etnis)STATISTIKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALAspek pembentuk IPMas yang menggambarkan tanggapan terhadap pelaksanaan kegiatan keagamaan/etnis lain. Diukur dari 2 indikator, yaitu persentase rumah tangga menurut tanggapan terhadap kegiatan keagam...YaYaYaYaYa
143609.06.0029
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Reformasi Birokrasi Nasional;
Nilai Aspek Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) pada Reformasi Birokrasi NasionalSTATISTIKKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIMenilai kompetensi, integritas, dan kinerja aparatur yang terlibat dalam pelayanan publikskor numerik berdasarkan evaluasi terhadap profesionalisme sdmIndikator SIPD: 001105 - Indeks Reformasi BirokrasiTidakYaYaYaYa
143709.06.0030
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Reformasi Birokrasi Nasional;
Nilai Aspek Sarana dan Prasarana pada Reformasi Birokrasi NasionalSTATISTIKKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIEvaluasi terhadap ketersediaan dan kondisi fasilitas pendukung yang digunakan dalam proses pelayanan publikskor numerik berdasarkan kondisi sarana dan prasaranaIndikator SIPD: 001105 - Indeks Reformasi BirokrasiTidakYaYaYaYa
143809.06.0031
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Reformasi Birokrasi Nasional;
Nilai Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik pada Reformasi Birokrasi NasionalSTATISTIKKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIMengukur efektivitas sistem informasi yang digunakan untuk mendukung transparansi dan aksesibilitas informasi pelayanan kepada masyarakatskor numerik berdasarkan evaluasi sistem informasiIndikator SIPD: 001105 - Indeks Reformasi BirokrasiTidakYaYaYaYa
143907.05.0051
    • SDGs;
  1. Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sektor industri;
Nilai Baseline Emisi Gas Rumah Kaca sektor IndustriSTATISTIKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALJumlah emisi GRK yang dihasilkan oleh sektor industri pada tahun dasar (baseline), biasanya dinyatakan dalam ton CO₂e (ton setara karbon dioksida).​ton co2e/tahunYaYaYaYaYa
144004.01.0150
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Ketahanan Diri Remaja;
Nilai Dimensi Assertiveness (Ketegasan) pada RemajaSTATISTIKBADAN NARKOTIKA NASIONALKemampuan remaja untuk mengungkapkan pendapat, perasaan, dan hak mereka secara tegas tanpa merugikan diri sendiri atau orang laintidak memiliki satuan khusus; diukur melalui skor kuesioner yang menilai tingkat ketegasan individuTidakYaYaYaYa
144104.02.0015
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB);
Nilai Dimensi Kerja sama Kerukunan Umat BeragamaSTATISTIKKEMENTERIAN AGAMANilai untuk Mengukur tingkat kolaborasi dan interaksi positif antar umat beragama dalam berbagai aspek kehidupan.​skor rata-rata dari skala likert (1-5) untuk setiap indikator.​Indikator Utama Pembangunan - 38.Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Indikator SIPD: 000059 - Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)TidakYaYaYaYa
144204.02.0016
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB);
Nilai Dimensi Kesetaraan Kerukunan Umat BeragamaSTATISTIKKEMENTERIAN AGAMANilai untuk Menilai sejauh mana masyarakat memandang kesetaraan hak dan kewajiban antar pemeluk agama berbeda.​skor rata-rata dari skala likert (1-5) untuk setiap indikator.​Indikator Utama Pembangunan - 38.Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Indikator SIPD: 000059 - Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)TidakYaYaYaYa
144303.01.0021
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Ketahanan Air Nasional;
Nilai Dimensi Konservasi Sumber Daya Air (SDA) Ketahanan Air NasionalSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDimensi untuk Mengevaluasi upaya pelestarian dan perlindungan sumber daya air.YaYaYaYaYa
144403.01.0022
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Ketahanan Air Nasional;
Nilai Dimensi Pendayagunaan SDA Ketahanan Air NasionalSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDimensi untuk Menilai efektivitas pemanfaatan sumber daya air untuk berbagai kebutuhan.YaYaYaYaYa
144503.01.0023
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Ketahanan Air Nasional;
Nilai Dimensi Pengendalian Daya Rusak Air dan Pengurangan Risiko Ketahanan Air NasionalSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDimensi untuk Mengukur kemampuan dalam mengelola risiko terkait bencana air.YaYaYaYaYa
144603.01.0024
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Ketahanan Air Nasional;
Nilai Dimensi Peran Serta Masyarakat Ketahanan Air NasionalSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDimensi untuk Melihat tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air.YaYaYaYaYa
144704.01.0151
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Ketahanan Diri Remaja;
Nilai Dimensi Reaching Out (Kemampuan Mencari Dukungan) pada RemajaSTATISTIKBADAN NARKOTIKA NASIONALKemampuan remaja untuk mencari bantuan atau dukungan dari lingkungan sosial mereka saat menghadapi masalah atau tekanan terkait narkobatidak memiliki satuan khusus; diukur melalui skor kuesioner yang mengevaluasi kecenderungan individu dalam mencari dukungan sosialTidakYaYaYaYa
144804.01.0152
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Ketahanan Diri Remaja;
Nilai Dimensi Self-Regulation (Pengendalian Diri) pada RemajaSTATISTIKBADAN NARKOTIKA NASIONALKemampuan remaja dalam mengontrol impuls dan emosi, serta mengendalikan pengaruh lingkungan terhadap diri merekatidak memiliki satuan khusus; diukur melalui skor kuesioner yang mengidentifikasi tingkat pengendalian diriTidakYaYaYaYa
144903.01.0025
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Ketahanan Air Nasional;
Nilai Dimensi Sistem Informasi SDA dan Manajemen SISDA Ketahanan Air NasionalSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDimensi untuk Menilai kualitas data dan informasi serta manajemen sumber daya air.YaYaYaYaYa
145004.02.0017
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB);
Nilai Dimensi Toleransi Kerukunan Umat BeragamaSTATISTIKKEMENTERIAN AGAMANilai untuk Mengukur sejauh mana masyarakat menerima dan menghormati perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan.​skor rata-rata dari skala likert (1-5) untuk setiap indikator.​Indikator Utama Pembangunan - 38.Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Indikator SIPD: 000059 - Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)TidakYaYaYaYa
Showing 1,401-1,450 of 2,950 items.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
04.01.0109
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase kabupaten/kota kualitas air minum pada sarana air minum memenuhi syarat kabupaten/kota dengan kualitas air minum yang memenuhi syarat
Jumlah Sarana Air Minum yang Diperiksa Kualitas Air MinumnyaJumlah sarana air minum yang telah diperiksa kualitas airnya oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan dinyatakan memenuhi standar kualitas air minum yang aman bagi kesehatan.​saranaKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
03.03.0026
    • RPJMN 2025-2029
  1. Ketersediaan angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan
Jumlah Sarana Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis JalanSuatu sistem angkutan umum yang menggunakan mobil bus menggunakan skema BTS yang dibiayai oleh APBN dengan lajur khusus yang terproteksi, yang dioperasikan di kawasan perkotaan.UnitKEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasSTATISTIKK00127TerbukaNasionalTAHUNANTransportasi
03.03.0027
    • RPJMN 2025-2029
  1. Ketersediaan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel
Jumlah Sarana Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis RelTotal unit sarana angkutan umum berbasis rel yang beroperasi di wilayah metropolitan.​UnitKEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANTransportasi
07.05.0044
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)
Jumlah Sarana dan Prasarana untuk mendukung pengelolaan sampahKetersediaan dan kondisi fasilitas pengelolaan sampah, seperti Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dan alat transportasi sampahjumlah dan kondisi fasilitas atau peralatanKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-WILAYAH ADMINISTRASI NASIONAL, PROVINSITAHUNANIndikator SIPD: 000676 - Indeks Kinerja Pengelolaan SampahLingkungan Hidup
03.03.0028
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN)
Jumlah sarana pencarian dan pertolongan laut yang dimiliki untuk pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan pada kecelakaan kapalTotal sarana pencarian dan pertolongan laut yang dimiliki untuk pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan pada kecelakaan kapal. Note: data ini akan digunakan sebagai bahan penyusunan IKLN...UnitBADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANTransportasi
03.03.0029
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Jumlah Sarana Transportasi UmumData ini mencerminkan jumlah sarana transportasi umum yang tersedia atau beroperasi dari waktu ke waktu.UnitKEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANTransportasi
06.02.0120
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI)Definisi : Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) adalah SPPI yang telah selesai menjalankan pendidikan dan sudah ditempatkan Rumus : Dihitung jumlah SPPI di suatu wilayah administrasi...Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI)BADAN GIZI NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/KotaBULANANKetenagakerjaan
04.01.0110
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai Standar
Jumlah sasaran ibu hamilTotal ibu hamil yang menjadi target pelayanan antenatal dalam periode tersebutpersenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNAN"Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.01-Penurunan kematian ibu dan anak Lokasi Prioritas: 514 kabupaten/kota secara nasional dengan prioritas pada provinsi dengan jumlah dan angka kematian ibu dan bayi tertinggi: Sumatera Utara, Kalbar/Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Selain itu: Provinsi Maluku Utara; Provinsi Papua; Provinsi Papua Barat; Provinsi Papua Barat Daya*; Provinsi Papua Selatan*; Provinsi Papua Tengah*; Sulawesi Tenggara; Sumatera Selatan; Jawa Barat; serta cakupan “Seluruh Provinsi” dan “Nasional/Seluruh Kab/Kota”. Deskripsi: Fokus peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan AKI/AKB, khususnya di daerah prioritas dengan beban tertinggi (termasuk beberapa provinsi di Tanah Papua, yang dilaporkan mencapai sekitar 189 per 100.000 kelahiran hidup dalam lima tahun terakhir). Intervensi diarahkan pada penguatan layanan sesuai standar di fasilitas kesehatan—persalinan di fasyankes, deteksi dini, ANC, layanan persalinan, KF, KN, layanan kegawatdaruratan, ketersediaan/pelayanan darah, tatalaksana balita sakit, dan imunisasi—serta penguatan aspek promotif-preventif dan tata kelola agar layanan terintegrasi, bermutu, dan berdampak nyata pada penurunan kematian ibu dan bayi. Indikator SIPD: 000463 - Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil"Kesehatan
04.01.0111
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase remaja putri yang mengkonsumsi TTD
jumlah sasaran remaja putri SMP & SMA sederajat diwaktu yang samaTotal remaja putri tingkat SMP dan SMA atau sederajat yang menjadi target program suplementasi TTD (Tablet Tambah Darah) di wilayah dan periode yang sama.individu (jumlah remaja putri).​KEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
06.01.0307
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rata-rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan di 204 kecamatan perbatasan prioritas
Jumlah Satuan PAUD/TK/SederajatJumlah sarana pembinaan anak usia pasca lahir hingga 6 tahun berupa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan standar di level kecamatanUnitKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK10310067TerbukaWilayah Administrasi : Nasional, KecamatanTAHUNANPendidikan
02.03.025
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi yang sesuai standar
Jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi yang sesuai standarsatuan pelayanan pemenuhan gizi yang memenuhi standar berdasarkan regulasi dan pedoman yang berlakuunitBADAN GIZI NASIONALPrioritasSTATISTIK-Nasional, Provinsi, & Kabupaten/KotaTAHUNANKesehatan
06.01.0097
    • SDGs
    • SDGs
    • SDGs
    • SDGs
    • SDGs
  1. Persentase Sekolah dengan Akses Internet untuk Pengajaran
  2. Persentase Sekolah dengan Akses Komputer untuk Pengajaran
  3. Persentase Sekolah dengan Akses terhadap Air Minum Layak
  4. Persentase Sekolah dengan Akses terhadap Fasilitas Cuci Tangan
  5. Proporsi Sekolah dengan Akses Terhadap Listrik
Jumlah Satuan PendidikanBanyaknya unit kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.UnitKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK10310067Terbuka[32010026] Wilayah; [10320055] Tingkat Pendidikan; [10320051] Status Satuan Pendidikan;TAHUNANPendidikan
06.01.0098
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase satuan pendidikan dengan akreditasi minimal B
Jumlah Satuan Pendidikan dengan Akreditasi Minimal BJumlah satuan pendidikan yang telah mendapatkan akreditasi dengan peringkat minimal BSatuan PendidikanKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK10310067TerbukaWilayah Administrasi: Nasional dan ProvinsiTAHUNANPendidikan
07.05.044
    • SDGs
  1. Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup
Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidupSatuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan. Pendidikan formal adalah...UnitKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 000263 - Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidupLingkungan Hidup
06.01.0139
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar
Jumlah satuan pendidikan formal dan nonformalKeseluruhan jumlah satuan pendidikan formal dan nonformal yang terdaftar dan aktif dalam sistem pendidikan nasional.UnitKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK10310067TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPendidikan
06.01.0099
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang diakreditasi sesuai SNP
Jumlah satuan pendidikan formal dan nonformal yang diakreditasi sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)Jumlah total satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang telah mendapatkan akreditasi berdasarkan Standar Nasional PendidikanUnitKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK10310067TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPendidikan
06.01.0100
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar
Jumlah satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program peningkatan kualitas lingkungan belajarJumlah satuan pendidikan, baik formal (seperti SD, SMP, SMA) maupun nonformal (seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/PKBM, Lembaga Kursus dan Pelatihan/LKP), yang telah mengimplementasikan...UnitKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK10310067TerbukaWilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPendidikan
06.01.0101
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensial
Jumlah satuan pendidikan formal dan nonformal yang telah menerapkan kurikulum terkiniJumlah satuan pendidikan formal dan nonformal yang telah mengadopsi dan menerapkan kurikulum terbaru yang berfokus pada konteks peserta didik, pengembangan karakter, dan kompetensi esensial.​UnitKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK10310067TerbukaWilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPendidikan
07.05.0045
    • SDGs
  1. Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup
Jumlah satuan Pendidikan formal peduli dan berbudaya lingkungan hidupKelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, yang terdiri atas pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.UnitKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000263 - Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidupLingkungan Hidup
08.01.0013
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase satuan pendidikan formal pesantren yang memperoleh hasil asesmen minimal jayyid
Jumlah Satuan Pendidikan Formal PesantrenJumlah keseluruhan lembaga pesantren formal yang terdaftar dan diakui oleh Kemenag RIUnitKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANAgama
06.01.0102
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase satuan pendidikan formal pesantren yang memperoleh hasil asesmen minimal jayyid
Jumlah Satuan Pendidikan Formal Pesantren yang mendapatkan nilai JayyidJumlah lembaga pesantren formal yang telah mengikuti asesmen mutu dan memperoleh nilai minimal "jayyid" (baik)UnitKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPendidikan
06.01.0103
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase satuan pendidikan nonformal yang meningkat mutu pembelajarannya
Jumlah satuan pendidikan nonformal yang meningkat mutu pembelajarannyaJumlah satuan pendidikan nonformal yang menunjukkan peningkatan mutu pembelajaran dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini diukur berdasarkan hasil Rapor Pendidikan dan/atau Survei Lingkungan...UnitKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPendidikan
06.01.0104
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang dinilai dan dievaluasi mutunya
Jumlah satuan pendidikan pesantrenTotal jumlah satuan pendidikan pesantren yang terdaftar secara resmi pada periode tertentu.​unit (jumlah satuan pendidikan).​KEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPendidikan
06.01.0105
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapatkan pendampingan
Jumlah Satuan Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Mendapatkan PendampinganJumlah lembaga pendidikan pesantren dan keagamaan yang telah menerima program pendampingan dari Kementerian Agama dalam periode tertentu.​unit (jumlah lembaga).​KEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPendidikan
06.01.0106
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang dinilai dan dievaluasi mutunya
Jumlah satuan pendidikan pesantren yang diasesmenJumlah satuan pendidikan pesantren yang telah menjalani proses penilaian atau evaluasi mutu oleh Majelis Masyayikh atau lembaga terkait lainnya.​unit (jumlah satuan pendidikan).​KEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPendidikan
06.01.0107
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran
Jumlah satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaranJumlah satuan pendidikan yang menggunakan hasil Asesmen Nasional untuk perencanaan dan peningkatan kualitas pembelajaran.UnitKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK10310067TerbukaWilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPendidikan
06.01.0108
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif
Jumlah satuan pendidikan yang memenuhi SNP sarprasJumlah satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan terkait sarana dan prasarana sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Permendikbudristek No. 22 Tahun 2023.​UnitKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK10310067TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.01-Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). Kegiatan: 04.01.02-Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas (PHTC) Lokasi Prioritas: Nasional (38 provinsi, 512 kabupaten/kota; seluruh kab/kota di Jawa Tengah); Provinsi/Kab/Kota: 38 kab/kota di Jawa Timur; Sulawesi Utara; Sumatera Selatan; Sumatera Barat (Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kab. Sijunjung); serta seluruh provinsi (penugasan lintas daerah). Deskripsi: Mutu pembelajaran perlu didorong lewat revitalisasi sarana–prasarana sekolah dan madrasah serta pembangunan satuan pendidikan baru di daerah padat murid. Data Pokok Pendidikan 2023 menunjukkan 25,67% ruang kelas dalam kondisi rusak sedang/berat—setara 501.641 ruang kelas sekolah dan 44.038 ruang kelas madrasah dari total 1.831.172—disertai mismatch kapasitas karena jumlah siswa melampaui daya tampung. Program menargetkan pemerataan akses pendidikan berkualitas melalui perbaikan/rehabilitasi ruang belajar, penambahan kapasitas, dan pemenuhan pembiayaan operasional agar proses belajar tidak terganggu dan standar layanan pendidikan meningkat merata.Pendidikan
06.01.0109
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca atau numerasiJumlah satuan pendidikan di suatu provinsi yang memiliki paling sedikit 70% peserta didik dengan level hasil belajar minimal "cakap" dalam literasi membaca atau numerasi berdasarkan hasil Asesmen...UnitKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK10310067TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 5b.Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: Indikator SIPD: 000017 - Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca dan NumerasiPendidikan
06.01.0110
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase satuan pendidikan menerapkan pendidikan inklusif yang meningkat mutu pembelajarannya
Jumlah satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan inklusifTotal jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, yaitu memberikan kesempatan kepada semua peserta didik, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, untuk belajar bersama dalam...UnitKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPendidikan
06.01.0111
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase satuan pendidikan menerapkan pendidikan inklusif yang meningkat mutu pembelajarannya
Jumlah satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan inklusif dengan peningkatan mutu pembelajarJumlah satuan pendidikan umum (formal dan nonformal) yang tidak hanya menyelenggarakan pendidikan inklusif tetapi juga menunjukkan peningkatan dalam mutu pembelajaran.UnitKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPendidikan
06.01.0112
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase satuan pendidikan yang memiliki indeks karakter, indeks iklim keamanan sekolah, dan indeks inklusivitas dan kebinekaan pada kategori baik
Jumlah satuan pendidikan yang mengikuti Asesmen NasionalTotal jumlah satuan pendidikan yang berpartisipasi dalam Asesmen Nasional pada tahun tertentuUnitKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPendidikan
06.03.014
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Science Techno Park (STP) baru yang dikembangkan
Jumlah Science Techno Park (STP) baru yang dikembangkan di luar JawaJumlah Science Techno Park (STP) baru yang dikembangkan di luar JawalembagaKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANProgram: 04.08-Peningkatan Kontribusi Iptek dan Inovasi dalam Pembangunan Nasional. Kegiatan: 04.08.02-Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi, Kota Surabaya (Provinsi Jawa Timur) dan Provinsi Jawa Barat. Deskripsi: Indonesia memiliki potensi suplai dan pemanfaatan iptek yang sangat besar, dengan sekitar 320 ribu dosen, 8 ribu peneliti/perekayasa, dan 9 juta mahasiswa yang menghasilkan 4–5 juta penelitian per tahun. Di sisi pemanfaat, terdapat sekitar 275 juta penduduk, 38 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, dan 65 juta pelaku usaha yang menjadi pengguna potensial iptek. Besarnya potensi supply dan demand ini memerlukan orkestrasi nasional agar penghasil dan pemanfaat iptek dapat dipertemukan secara optimal untuk menjawab kebutuhan masyarakat, pemerintah, dan industri. Penguatan fungsi intermediasi dalam pemanfaatan iptek dan inovasi (iptekin) menjadi kunci, mulai dari pengelolaan hasil riset, pemetaan kebutuhan, mempertemukan inovasi dengan pengguna, hingga komersialisasi oleh industri. Peningkatan peran intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi diharapkan mendorong akselerasi hilirisasi riset dan peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi.Pendidikan
06.03.015
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Science Techno Park (STP) yang ditingkatkan kapasitasnya
Jumlah Science Techno Park (STP) yang ditingkatkan kapasitasnyaIndikator ini menyatakan Jumlah Science Techno Park (STP) yang ditingkatkan kapasitasnyalembagaKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANProgram: 04.08-Peningkatan Kontribusi Iptek dan Inovasi dalam Pembangunan Nasional. Kegiatan: 04.08.02-Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi, Kota Surabaya (Provinsi Jawa Timur) dan Provinsi Jawa Barat. Deskripsi: Indonesia memiliki potensi suplai dan pemanfaatan iptek yang sangat besar, dengan sekitar 320 ribu dosen, 8 ribu peneliti/perekayasa, dan 9 juta mahasiswa yang menghasilkan 4–5 juta penelitian per tahun. Di sisi pemanfaat, terdapat sekitar 275 juta penduduk, 38 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, dan 65 juta pelaku usaha yang menjadi pengguna potensial iptek. Besarnya potensi supply dan demand ini memerlukan orkestrasi nasional agar penghasil dan pemanfaat iptek dapat dipertemukan secara optimal untuk menjawab kebutuhan masyarakat, pemerintah, dan industri. Penguatan fungsi intermediasi dalam pemanfaatan iptek dan inovasi (iptekin) menjadi kunci, mulai dari pengelolaan hasil riset, pemetaan kebutuhan, mempertemukan inovasi dengan pengguna, hingga komersialisasi oleh industri. Peningkatan peran intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi diharapkan mendorong akselerasi hilirisasi riset dan peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi.Pendidikan
06.01.0113
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi Jumlah SDM Iptek dengan H Index ≥ 10
Jumlah SDM Iptek dengan H Index ≥ 10Jumlah dosen, peneliti, atau perekayasa yang memiliki H Index ≥ 10 dalam basis data publikasi ilmiah, seperti Scopus, Google Scholar, atau SINTA.OrangKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPendidikan
06.03.017
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah SDM Iptek masuk ke dalam pemeringkatan World's Top 2% Scientists
Jumlah SDM Iptek masuk ke dalam pemeringkatan World's Top 2% ScientistsDefinisi Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Iptek: Banyaknya SDM iptek nasional yang terlibat di dalam kegiatan riset. Pemeringkatan World's Top 2% Scientists adalah Pemeringkatan yang didasarkan pada...OrangBADAN RISET DAN INOVASI NASIONALPrioritasSTATISTIK10210049TerbukaWilayah: NasionalTAHUNANLokasi Prioritas: Cakupan nasional (seluruh provinsi) dengan pembatasan pada kriteria dan ketersediaan anggaran K/L serta mekanisme proposal-based dari seluruh daerah. Penekanan wilayah mencakup: Kab. Kepulauan Sangihe; Provinsi Kalimantan Utara (Kab. Nunukan); Provinsi Maluku Utara; Provinsi Papua Barat; Provinsi Jawa Timur; dan Provinsi Maluku. Deskripsi: Program menanggapi penurunan daya saing talenta global Indonesia (GTCI skor 37,0; peringkat 86/133 pada 2022), rendahnya densitas SDM Iptek (±1.158 per sejuta penduduk; di bawah Tiongkok 1.585 dan AS 4.827), minimnya pendanaan litbang (≈0,2% PDB), keterbatasan fasilitas laboratorium, serta belum terintegrasinya sistem pembinaan talenta. Arah intervensi mencakup peningkatan pembinaan SDM Iptek profesional berkualifikasi tinggi, perluasan fasilitasi akuisisi riset dan inovasi, sinergi pendanaan, peningkatan akses/kapasitas laboratorium, dan penguatan apresiasi talenta—termasuk MTN untuk menyiapkan SDM bertalenta dan diakui global (termasuk bidang seni budaya). Sasaran akhirnya adalah terciptanya SDM Iptek berkompetensi tingkat internasional untuk mendorong daya saing dan ekosistem riset-inovasi yang lebih kompetitif.Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
06.03.018
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah SDM Iptek yang mendapatkan rekognisi internasional
Jumlah SDM Iptek pendidikan tinggi yang mendapatkan rekognisi internasionalJumlah sumber daya manusia di bidang Iptek pendidikan tinggi yang berhasil mendapatkan rekognisi di tingkat internasionalOrangKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPendidikan
06.01.0114
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi SDM Iptek kualifikasi S3 dengan reputasi top 100 dunia di bidangnya
Jumlah SDM Iptek yang mengikuti program pendidikan S3 di universitas dengan reputasi top 100 dunia di bidangnyaJumlah SDM iptek (termasuk dosen, peneliti, dan perekayasa) yang terdaftar dalam program doktoral (S3) di universitas yang masuk dalam peringkat 100 besar dunia sesuai bidang studi merekaOrangKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPendidikan
09.06.0021
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Budaya Tertib Arsip
Jumlah SDM kearsipan yang lulus sertifikasiJumlah sumber daya manusia di bidang kearsipan yang telah lulus sertifikasi kompetensiOrangARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi : NasionalTAHUNANAparatur Negara
06.01.0306
    • Draft Renstra Kemdiktisaintek 2025-2029
  1. -
Jumlah SDM pendidikan tinggi yang melakukan penelitian dengan bekerja sama dengan institusi lain di tingkat internasionalJumlah SDM pendidikan tinggi yang melakukan penelitian dengan bekerja sama dengan institusi lain di tingkat internasionalOrangKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPendidikan
02.10.0095
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah SDM/Tenaga Kerja UMKM yang memiliki Sertifikat SKKNIStandar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan...Unit usahaKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02.10.0094
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah SDM/Tenaga Kerja Usaha Kecil yang memiliki Sertifikat SKKNIStandar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan...orangKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02.10.0093
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah SDM/Tenaga Kerja Usaha Menengah yang memiliki Sertifikat SKKNIStandar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan...orangKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02.10.0092
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah SDM/Tenaga Kerja Usaha Mikro yang memiliki Sertifikat SKKNIStandar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan...orangKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
04.01.0113
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang mendapatkan pelatihan bidang kesehatan
Jumlah SDMK yang Telah Menyelesaikan PelatihanJumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan (termasuk tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang kesehatan) yang terdaftar dalam Sistem Informasi SDMK dan telah mengikuti serta menyelesaikan...OrangKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.03-Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi/kabupaten/kota), dengan penekanan pada Wilayah Papua; serta provinsi/daerah spesifik: Maluku Utara, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Selatan. Deskripsi: Capaian pemenuhan SDM kesehatan pada RPJMN 2020–2024 belum memenuhi target: Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan baru 60,16% (target 83%) dan RSUD kab/kota dengan 4 spesialis dasar + 3 spesialis lainnya 72,9% (target 90%). Ketimpangan distribusi tenaga antarwilayah masih tinggi, sehingga prioritas diarahkan pada peningkatan jumlah, kualitas, dan pemerataan penempatan SDM kesehatan sesuai kebutuhan fasilitas layanan (terutama Papua), agar ketersediaan SDM berkualitas di Puskesmas dan RSUD mendukung pemerataan dan efektivitas pembangunan kesehatan.Kesehatan
09.03.0082
    • RPJPN 2025-2045
  1. -
Jumlah sebaran aset Infrastruktur diwilayah penerima Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi PascabencanaSim aset adalah aplikasi yag digunakan untuk memetakan penyebaran aset hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diperoleh melalui dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi BNPB lengkap...Jumlah daerah (provinsi, kabupaten, atau kota)BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANAPrioritasSTATISTIK-1. Jumlah Daerah yg memiliki aset kegiatan RR per Tahun Anggaran; 2. Nama aset; 3. Jenis aset; 4. Lokasi aset Kab/Kota/Kec/Kel; 5. Koordinat lokasi aset; 6. Dokumentasi asetTAHUNANInformasi
06.01.0199
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rata-rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan di 204 kecamatan perbatasan prioritas
Jumlah Sekolah Dasar/SederajatJumlah sarana pendidikan dasar untuk anak-anak berusia 7 hingga 12 tahun berupa Sekolah Dasar (SD/Sederajat) sesuai dengan standar di level kecamatanUnitKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK10310067TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, KecamatanTAHUNANPendidikan
06.01.0115
    • SDGs
  1. Persentase Sekolah dengan Akses Internet untuk Pengajaran
Jumlah Sekolah dengan Akses Internet untuk PengajaranJumlah satuan pendidikan yang memiliki akses internet yang digunakan secara aktif untuk kegiatan pembelajaranUnitKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK10310067TerbukaWilayah Administrasi: Nasional dan ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000150 - Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).Pendidikan
06.01.0116
    • SDGs
  1. Persentase Sekolah dengan Akses Komputer untuk Pengajaran
Jumlah Sekolah dengan Akses Komputer untuk PengajaranJumlah sekolah pada jenjang pendidikan tertentu yang memiliki fasilitas komputer yang digunakan untuk tujuan pembelajaranUnitKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK10310067TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000150 - Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).Pendidikan
06.01.0117
    • SDGs
  1. Proporsi Sekolah dengan Akses Terhadap Listrik
Jumlah Sekolah dengan Akses ListrikJumlah sekolah pada jenjang pendidikan tertentu yang memiliki akses ke fasilitas listrikUnitKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK10310067TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000150 - Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).Pendidikan
06.01.0118
    • SDGs
  1. Persentase Sekolah dengan Akses terhadap Air Minum Layak
Jumlah Sekolah dengan Akses terhadap Air Minum LayakJumlah sekolah yang memiliki akses ke sumber air minum yang memenuhi kriteria kelayakan. Air minum layak mencakup sumber-sumber seperti air ledeng (keran), keran umum, hidran umum, terminal air,...JumlahKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK10310067TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000150 - Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).Pendidikan
Showing 1,401-1,450 of 3,346 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
16289209.01.004
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
Indeks Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah PusatPrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN DALAM NEGERIDirektorat Jenderal Bina Administrasi KewilayahanNilai Rata-Rata Nasional Indeks Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP dengan memperhatikan indikator penilaian: a....Poin-ProvinsiTAHUNANDalam NegeriTERSEDIA
16289307.04.0003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Operasi Armada Pengawasan Sumber Daya Kelauatan dan Perikanan
Indeks Kinerja Kapal Pengawas (ikp)PrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANDirektorat Pengendalian Operasi ArmadaMengukur efektivitas operasional kapal pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikananIndeks-NasionalTAHUNANKelautanTERSEDIA
16289409.02.014
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kinerja Kebijakan Penerimaan Negara
Indeks Kinerja Kebijakan Penerimaan NegaraPrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Perencanaan Fiskal, Moneter, dan Sektor KeuanganMAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIADirektorat.....Tingkat efektifitas pemberian insentif perpajakan terhadap perekonomianpersen-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKeuanganTERSEDIA
162895
    • Draft Renstra Kemenpar
  1. -
Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian PariwisataNon PrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN PARIWISATABiro Perencanaan dan KeuanganIKPA adalah Indikator yang ditetapkan oleh kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, yang terdiri dari 8 Indikator : 1....--Klasifikasi Organisasi : Kementerian, Satuan Kerja, Unit KerjaTRIWULANANKeuanganTERSEDIA
16289609.02.030
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Kinerja Pengadaan
Indeks Kinerja PengadaanPrioritasSTATISTIKIndikatorLEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHBIRO PERENCANAAN DAN KEUANGANAngka yang mengukur kinerja pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara nasional.--NasionalTAHUNANPerencanaan Pembangunan NasionalTERSEDIA
16289707.05.005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)PrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPDirektorat Penanganan SampahIndeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) merupakan instrumen standar penilaian kinerja pengelolaan sampah dari pusat hingga daerah sehingga hasil penilaian dapat dengan mudah dibandingkan dan...nilai indeks tanpa satuan-Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANLingkungan HidupTERSEDIA
16289807.04.0004
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Operasi Armada Pengawasan Sumber Daya Kelauatan dan Perikanan
Indeks Kinerja Pesawat Patroli (ips)PrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANDirektorat Pengendalian Operasi ArmadaMengukur efektivitas operasional pesawat patroli dalam melakukan pengawasan udara terhadap sumber daya kelautan dan perikananIndeks-NasionalTAHUNANKelautanTERSEDIA
16289907.04.0005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Operasi Armada Pengawasan Sumber Daya Kelauatan dan Perikanan
Indeks Kinerja Speedboat Pengawas (isb)PrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANDirektorat Pengendalian Operasi ArmadaMenilai efektivitas operasional speedboat dalam kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikananIndeks-NasionalTAHUNANKelautanTERSEDIA
16290009.04.002
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik
Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi PublikPrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALDirektorat Komunikasi PublikAlat ukur yang objektif, kredibel, komprehensif dan terstandar terkait pengelolaan informasi dan komunikasi publik (PIKP) di Indonesia yang bisa menjadi rujukan baik dari para akademisi maupun...Dokumen-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANKomunikasiTERSEDIA
16290109.05.001
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kota Berkelanjutan (IKB)
Indeks Kota Berkelanjutan (IKB)PrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALDirektorat Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, dan Penanggulangan BencanaIndeks Kota Berkelanjutan adalah standar ukuran dalam memetakan kondisi perkotaan eksisting dan pencapaian pembangunan perkotaan. Indeks ini digunakan sebagai alat ukur pemantauan pembangunan...--Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Wilayah: KTI, KBI, Metropolitan, Non-MetropolitanTAHUNANPerencanaan Pembangunan NasionalTERSEDIA
Showing 281-290 of 4,145 items.