Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
135110.03.0018
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Kinerja Bongkar Muat Pada Pelabuhan Utama Petikemas;
Kegiatan Jasa Bongkar Muat Peti Kemas di Pelabuhan BP BatamSTATISTIKBADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM)Volume kegiatan memindahkan barang peti kemas dari dan ke kapal, dari dan ke gudang, serta dari dan ke tempat penumpukan, termasuk kegiatan lain yang sejenis di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhanTeusYaYaYaYaYa
135206.05.023
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Kejuaraan dunia cabang olahraga unggulan olimpiade dan paralimpiade yang diikuti/terselenggara;
Kejuaraan dunia cabang olahraga unggulan olimpiade dan paralimpiade yang diikuti/terselenggaraSTATISTIKKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAJumlah kejuaraan dunia cabang olahraga unggulan olimpiade dan paralimpiade yang diikuti/terselenggara dalam setahunkegiatanYaYaYaYaYa
135307.03.009
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Kelompok masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan yang dilibatkan dalam pengelolaan hutan (kelompok);
Kelompok masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan yang dilibatkan dalam pengelolaan hutan (kelompok)STATISTIKKEMENTERIAN KEHUTANANBanyaknya rumah tangga yang anggota rumah tangganya mengikuti program perhutanan sosial dan menggunakan lahan yang diterima dari program perhutanan sosial.kelompok masyarakatYaYaYaYaYa
135404.01.062
    • SDGs;
  1. Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan;
Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatanSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANUntuk mengukur kepadatan tenaga kesehatan disuatu wilayah dapat digunakan rasio tenaga kesehatan per 1.000 penduduk. Tenaga kesehatan terdiri dari tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperaw...OrangIndikator SIPD: 000137 - Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.YaYaYaYaYa
135504.03.010
    • SDGs;
  1. Ketersediaan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol;
Ketersediaan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrolSTATISTIKKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKIndikator ini ingin melihat sejauh mana peraturan yang ada dapat menjamin hak perempuan untuk memiliki atau menguasai lahan. Perhatian pada kepemilikan lahan ini merupakan pengakuan bahwa tanah adalah...DokumenIndikator SIPD: 000164 - Ketersediaan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanahdan/atau hak kontrol.YaYaYaYaYa
135604.03.011
    • SDGs;
  1. Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin;
Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelaminSTATISTIKKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKIndikator ini mengukur upaya pemerintah untuk menetapkan peraturan perundang-undangan yang responsif gender. Indikator ini diukur berdasarkan asesmen yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perem...persenIndikator SIPD: 000154 - Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.YaYaYaYaYa
135702.06.002
    • SDGs;
  1. Ketersediaan kerangka hukum/regulasi/ kebijakan/kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses perikanan skala kecil;
Ketersediaan kerangka hukum/regulasi/ kebijakan/kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses perikanan skala kecilSTATISTIKKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANNelayan Kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan b...DokumenIndikator SIPD: 000282 - Ketersediaan kerangka hukum/regulasi/ kebijakan/kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses perikanan skala kecilYaTidakTidakTidakTidak
135805.02.025
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Ketersediaan SDM pencarian dan pertolongan yang terlatih;
Ketersediaan SDM pencarian dan pertolongan yang terlatihSTATISTIKBADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGANAkumulasi jumlah SDM (potensi) pencarian dan pertolongan yang lulus pelatihan (terlatih)OrangTidakYaYaYaYa
135904.03.012
    • SDGs;
  1. Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuanSTATISTIKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALDukungan anggaran sangat penting dalam pencapaian kesetaraan gender. Dukungan anggaran dapat dilacak dan dipantau serta disampaikan kepada masyarakat melalui suatu sistem. Indikator ini akan mengukur...YaYaYaYaYa
136007.05.052
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Ketersediaan status mutu DAS dan danau;
Ketersediaan status mutu DAS dan danauSTATISTIKKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPIndikator ini mengukur ketersediaan data dan informasi terkait status mutu ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) dan danau, termasuk kualitas air, kesehatan ekosistem akuatik, dan parameter terkait lai...statusProgram: 02.17-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang. Kegiatan: 02.17.01-Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau Lokasi Prioritas: DAS Serayu; DAS Bengawan Solo; Provinsi Banten (DAS Cisadane); Provinsi Jawa Timur; Kabupaten Asahan; klaster Sulawesi Tengah (Kab. Morowali, Morowali Utara, Poso, Sigi, Banggai, Parigi Moutong); Seluruh Provinsi (untuk RO non-infrastruktur pengendalian pencemaran air dan penguatan pengelolaan kualitas air sungai/danau); Nasional (lintas provinsi karena mencakup 15 DAS prioritas). Deskripsi: Dari 15 DAS prioritas lintas kab/kota dan provinsi, terdapat 1.673 titik pantau kualitas air: 13 tercemar berat, 90 tercemar sedang, dan 1.203 tercemar ringan. Sebanyak 12 dari 15 DAS telah melampaui alokasi beban pencemar dan membutuhkan penurunan beban antara 875,46 kg/hari hingga 303.552 kg/hari. Intervensi difokuskan pada pengurangan beban pencemar dari sumber domestik, industri, peternakan, dan pertanian; peningkatan ketersediaan data kualitas air sungai/danau; perbaikan kualitas air permukaan; penguatan sarana–prasarana pengujian; serta pengendalian pencemaran air di sektor industri untuk memulihkan mutu air pada DAS prioritas.YaYaYaYaYa
136102.03.028
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Koefisien variasi (Coefficient of Variation) harga pangan kumulatif komoditas pangan pokok antar waktu dan antar wilayah;
Koefisien variasi (Coefficient of Variation) harga panganSTATISTIKBADAN PANGAN NASIONALsebaran fluktuasi harga pangan antar waktu dan antar wilayah sebagai indikator stabilitas harga panganpersenTidakYaYaYaYa
136205.01.0061
    • RPJPN 2025-2045;
  1. Indeks Pembangunan Hukum;
Kompilasi data Calon Hakim Agung dan Calon Hakim ad hoc di MA yang diusulkan ke DPRSTATISTIKKOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIAJumlah Data Usulan Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim ad hoc di Mahkamah Agung ke DPRDokumenYaTidakTidakTidakTidak
136303.06.0010
    • Permen ATR/Kepala BPN 5/2020;
  1. -
Kompilasi Data Hak Tanggungan Elektronik (ht-el)STATISTIKKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALKompilasi Data Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) Nasional adalah proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data statistik sektoral yang menggambarkan pelaksanaan layanan pendaftaran Hak Tanggungan...jumlah HT; nilai transaksiYaYaYaYaYa
136403.06.0011
    • Permen ATR/Kepala BPN 6/2018;
  1. -
Kompilasi Data Penerbitan Sertifikat Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)STATISTIKKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALKompilasi data penerbitan sertifikat melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data statistik sektoral yang mencerminkan jumlah,...bidangYaYaYaYaYa
136503.02.0005
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Peningkatan Pendapatan Perkapita Masyarakat di 45 Kawasan Transmigrasi;
Kompilasi Data Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat TransmigrasiSTATISTIKKEMENTERIAN TRANSMIGRASIKompilasi Data Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi dari seluruh unit kerjakawasanYaYaYaYaYa
136605.01.0062
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Pembangunan Hukum;
Kompilasi laporan masyarakat atas dugaan pelanggaran KEPPH yang selesai ditanganiSTATISTIKKOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIAJumlah Laporan Penanganan Laporan Masyarakat atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)DokumenYaYaYaYaYa
136702.02.0013
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Inflasi Harga Bergejolak;
Komponen Barang dan Jasa dengan Harga BergejolakSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKInflasi Komponen Bergejolak adalah inflasi dari sekumpulan barang/jasa yang perkembangan harganya cenderung bergejolak diakibatkan oleh shocks (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gan...rupiahYaYaYaYaYa
136803.03.028
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Kondisi jalur Kereta Api Sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2;
Kondisi jalur Kereta Api Sesuai Standar Track Quality Index (TQI)STATISTIKKEMENTERIAN PERHUBUNGANTQI merupakan nilai atau output berupa angka dari hasil pengukuran kereta ukur. Dalam hal ini, kereta ukur digunakan untuk memberikan informasi kondisi kualitas jalan rel yang dilewati pada wilayah Da...persenTidakYaYaYaYa
136903.01.048
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Kondisi Mantap Jalan;
Kondisi Mantap JalanSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMKondisi mantap jalan nasional (%): merupakan proporsi dari panjang jalan nasional yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan nasional. Kategori kondisi baik dan sedang...persenIndikator SIPD: 000364 - Rasio kemantapan jalan 000938 - Tingkat Kemantapan JalanYaYaYaYaYa
137010.03.0019
    • UU 4/2011;
  1. -
Konstanta Harmonik Pasang SurutGEOSPASIALBADAN INFORMASI GEOSPASIALNilai amplitudo dan fase dari elemen harmonik gaya pembangkit pasang surut.amplitudo (meter), fase (derajat)YaYaYaYaYa
137102.06.003
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Konsumsi Ikan Masyarakat;
Konsumsi Ikan MasyarakatSTATISTIKKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANTotal berat ikan setara bahan baku yang dikonsumsi oleh individu atau rumah tangga dalam periode tertentu.kilogram per kapita per tahunTidakYaYaYaYa
137202.04.0002
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Konsumsi Rumah Tangga Komoditas Perkebunan di Level Provinsi dan Kabupaten/KotaSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKBanyaknya Konsumsi Rumah Tangga Untuk Komoditas Perkebunan di Level Provinsi dan Kabupaten/Kotakg/kapita/tahunYaYaYaYaYa
137302.02.011
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Kontribusi Ekspor Barang Indonesia terhadap Ekspor Barang Dunia;
Kontribusi Ekspor Barang Indonesia terhadap Ekspor Barang DuniaSTATISTIKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALKontribusi ekspor barang Indonesia terhadap total ekspor barang dunia mencerminkan proporsi atau persentase dari total ekspor Indonesia terhadap total ekspor barang dunia. Indikator ini memberikan gam...persenYaYaYaYaYa
137402.02.013
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Kontribusi ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi Indonesia terhadap total ekspor produk Indonesia;
Kontribusi ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi Indonesia terhadap total ekspor produk IndonesiaSTATISTIKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALIndustri berteknologi menengah dan tinggi adalah industri- industri dengan klasifikasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBI) 2020 sebagai berikut: Kode Deskripsi 20 Industri bahan kimia dan...persenIndikator SIPD: 000220 - Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi.YaYaYaYaYa
137502.02.046
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Kontribusi Ekspor Produk Industri Berteknologi Tinggi;
Kontribusi Ekspor Produk Industri Berteknologi TinggiSTATISTIKKEMENTERIAN PERINDUSTRIANTotal ekspor suatu negara yang dihasilkan oleh industri yang menggunakan teknologi maju dan inovasi dalam proses produksi, industri berteknologi tinggipersenYaYaYaYaYa
137602.10.0002
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Bagi Hasil BUMDes terhadap PADes;
Jumlah Bagi Hasil BUMDes untuk PADesSTATISTIKKEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALBagian dari laba bersih BUMDes yang dialokasikan untuk Pendapatan Asli Desa.​rupiahYaTidakYaYaYa
137709.02.0013
    • SDGs;
  1. Kontribusi PDB Industri Pengolahan berdasarkan PDB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK);
Kontribusi PDB Industri PengolahanSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKPersentase nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Konstran (ADHK).persenYaYaYaYaYa
137802.08.005
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Kontribusi Realisasi Investasi Luar Jawa;
Kontribusi Realisasi Investasi Luar JawaSTATISTIKKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALNilai kontribusi investasi luar jawa merupakan persentase nilai investasi luar jawa yang terdiri Pulau Sumatera, Kalimantan, Bali, Nusra, Sulawesi, Maluku, dan Papua dibandingkan nilai total realisasi...persenYaYaYaYaYa
137909.03.028
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Kontribusi sektor informasi dan komunikasi terhadap PDB;
Kontribusi sektor informasi dan komunikasi terhadap PDBSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKPersentase nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh lapangan usaha informasi dan komunikasi terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB)persenProgram: 02.14 Ekonomi Digital. Kegiatan: 02.14.00 Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital Lokasi Prioritas: Provinsi Maluku Kegiatan ini bertujuan mempercepat pengembangan ekonomi digital guna meningkatkan kontribusinya terhadap PDB. Fokus diarahkan pada transformasi digital sektor bisnis, peningkatan keberhasilan startup, serta kesiapan industri menuju Industri 4.0. YaYaYaYaYa
138010.03.0020
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • UU 4/2011;
  1. -
Koordinat dan Deskripsi Titik Kontrol GeodesiGEOSPASIALBADAN INFORMASI GEOSPASIALNilai koordinat titik kontrol geodesi meliputi: koordinat kartesian 3 dimensi (X, Y, Z), koordinat geografis (L, B, h), kecepatan pergeseran koordinat (Vx, Vy, Vz), tinggi ortometris (H), dan/atau nil...per titikYaTidakTidakTidakTidak
138109.03.029
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Kualitas Siaran Televisi yang Memenuhi Standar Berlaku;
Kualitas Siaran Televisi yang Memenuhi Standar BerlakuSTATISTIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALPengukuran indikator Kualitas Siaran Televisi yang Memenuhi Standar Berlaku mencakup aspek kualitas siaran sehingga bisa menjadi bahan evaluasi bagi KPI dan lembaga penyiaran untuk memperbaiki mutu da...skala 1-5Program: 01.02-Penguatan Komunikasi Publik dan Media. Kegiatan: 01.02.01-Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S) Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi), Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kepulauan Riau. Deskripsi: Kepercayaan publik terhadap objektivitas media menurun (LSI 2023: 66%), diperparah oleh konglomerasi kepemilikan media yang mengancam keragaman dan independensi, serta maraknya intimidasi terhadap insan pers yang tercermin pada turunnya indeks kemerdekaan pers (2023: 71,57; 2024: 69,36). Disrupsi digital menekan media konvensional: penetrasi TV turun (~86%), radio 13%, koran/majalah 8%, sementara online ~70% dan media sosial 62%; banyak media cetak tutup, pergeseran belanja iklan dominan ke media sosial (~80%) melemahkan pendapatan media arus utama. Kualitas konten juga jadi sorotan dengan 813 pengaduan (97,66% selesai), mencakup pelanggaran P3-SPS dan Kode Etik (minim verifikasi/uji informasi). Sasaran program: memulihkan kepercayaan dan kemerdekaan pers serta membangun ekosistem media yang berintegritas, bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat secara industri.YaYaYaYaYa
138202.07.0001
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Profit Margin Ratio (PMR) BUMN;
Laba Bersih (Net Profit) BUMNSTATISTIKBADAN PENGATURAN BADAN USAHA MILIK NEGARAMerupakan keuntungan yang diperoleh perusahaan setelah dikurangi semua biaya, termasuk biaya operasional, beban bunga, penyusutan, pajak, dan biaya lainnyarupiahYaYaYaYaYa
138303.06.0012
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase luas baku sawah fungsional beririgasi;
Lahan Baku SawahSTATISTIKKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALLahan Baku Sawah yang selanjutnya disingkat LBS adalah lahan sawah yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/ pertanahan dan tata ruang. (Permenko Nomor...hektarYaYaTidakTidakTidak
138403.07.0030
    • SDGs;
  1. Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk;
Laju Pertumbuhan PendudukSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKAngka yang menunjukkan persentase pertambahan jumlah penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentupersenIndikator SIPD: 000239 - Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan pendudukYaYaYaYaYa
138509.02.026
    • SDGs;
  1. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per Kapita;
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per KapitaSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKPDB per kapita menunjukkan peningkatan sejalan dengan perbandingan kenaikan nilai produk domestik bruto (PDB) dan jumlah penduduk. PDB per kapita diperoleh dengan cara membagi PDB atas harga dasar kon...persenIndikator SIPD: 000181 - Laju pertumbuhan PDB per kapitaYaYaYaYaYa
138609.02.028
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKSuatu indikator ekonomi makro yang digunakan untuk melihat perubahan produktivitas berdasarkan pada perkembangan volume produksi barang ataupun jasa. Pengukurannya menggunakan data Produk Domestik Reg...persenYaYaYaYaYa
138707.05.053
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Layanan KLHS dan instrumen lingkungan hidup yang terintegrasi dalam kebijakan, rencana dan program;
Layanan KLHS dan instrumen lingkungan hidup yang terintegrasi dalam kebijakan, rencana dan programSTATISTIKKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPJumlah atau persentase kebijakan, rencana, dan program (KRP) pembangunan yang telah mengintegrasikan KLHS dan instrumen lingkungan hidup lainnya. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyel...layananYaYaYaYaYa
138809.04.0007
    • Renstra Kemkomdigi 2025-2029;
  1. -
Layanan Pengaduan Masyarakat Terhadap Konten Siaran TV dan RadioSTATISTIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALJumlah pengaduan masyarakat terhadap konten siaran TV dan Radio yang ditindaklanjutiJumlah Aduan yang ditindaklanjutiYaYaYaYaYa
138904.01.0149
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Layanan Unggulan Data Rumah SakitSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANKumpulan data layanan unggulan Rumah SakitYaYaYaYaYa
139009.04.0008
    • Renstra Kemkomdigi 2025-2029;
  1. -
Lembaga penyiaran TV dan Radio yang diawasi KPI PusatSTATISTIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALLembaga penyiaran TV dan radio yang diawasi oleh KPI terdiri dari 41 lembaga penyiaran TV digital, 5 Lembaga penyiaran berlangganan, dan 15 Radio BerjaringanlembagaYaYaYaYaYa
139110.03.001
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Luas area Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya yang terbangun;
Luas area Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya yang terbangunSTATISTIKOTORITA IBUKOTA NUSANTARAArea terbangun adalah area yang mulai dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan ruangnya. Pada Kawasan Budi Daya area terbangunan adalah pembangunan bangunan gedung (seperti gedung kantor, gedung pusat pe...hektarYaYaYaYaYa
139203.01.0019
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi;
Luas area layanan irigasiSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMTotal luas lahan pertanian yang menerima layanan irigasi dari jaringan yang dikelolahektarYaYaYaYaYa
139302.04.0003
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Produktivitas Kelapa;
Luas Areal Perkebunan KelapaSTATISTIKKEMENTERIAN PERTANIANTotal luas areal yang digunakan untuk menanam komoditas kelapahektar"Program: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.06-Pengembangan Hilirisasi Kelapa Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi; 30 Provinsi; Provinsi Sulawesi Utara; Sulawesi Tengah; Provinsi Jawa Timur; Provinsi Kalimantan Selatan; Provinsi Riau (Kab. Indragiri Hilir); Provinsi Aceh (Kab. Simeulue, Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Barat, Kab. Aceh Besar, Kab. Pidie, Kab. Bireuen, Kab. Aceh Utara); klaster kabupaten di Bengkulu (Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Rejang Lebong, Kab. Kaur, Kab. Lebong, Kab. Kepahiang, Kab. Bengkulu Tengah); Kabupaten Kebumen; klaster kabupaten di Maluku Utara (Kab. Halmahera Barat, Kab. Halmahera Utara, Kab. Halmahera Selatan, Kab. Kepulauan Sula); klaster kabupaten di Kalimantan Timur (Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Barat); Kab. Bintan; klaster kabupaten/kota di Sumatera Barat (Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kota Pariaman); Kab. Tabanan; klaster kabupaten di Sulawesi Barat (Kab. Majene, Kab. Mamuju, Kab. Polewali Mandar, Kab. Mamasa); dan Kab. Tasikmalaya. Deskripsi: Program ini bertujuan untuk melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri pengolahan berbasis kelapa, serta mendukung pengembangan kawasan perkebunan. Fokus utamanya adalah untuk meningkatkan produktivitas, produksi, dan utilisasi industri kelapa. Keseluruhan upaya ini diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri kelapa secara nasional."YaYaYaYaYa
139407.03.012
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Luas Areal Preservasi yang dikembangkan;
Luas Areal Preservasi yang dikembangkanSTATISTIKKEMENTERIAN KEHUTANANIndikator ini merujuk pada luas wilayah yang ditetapkan dan dikelola sebagai areal preservasi, yaitu area di luar kawasan konservasi resmi seperti Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam...hektarYaYaYaYaYa
139502.04.0004
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Produktivitas Sagu;
Luas areal tanaman saguSTATISTIKKEMENTERIAN PERTANIANTotal luas areal yang digunakan untuk menanam komoditas saguhektarProgram: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.08-Pengembangan Hilirisasi Sagu dan Singkong Lokasi Prioritas: Provinsi Nusa Tenggara Barat Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri pengolahan berbasis rumput laut untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri rumput lautYaYaYaYaYa
139603.01.049
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Luas Daerah Irigasi;
Luas Daerah IrigasiSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMArea sawah atau lahan pertanian yang menerima pasokan air melalui sistem irigasi yang dikelolahektarYaYaYaYaYa
139707.03.0005
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Penurunan Laju Deforestasi;
Luas Kawasan HutanGEOSPASIALKEMENTERIAN KEHUTANANTingkat atau kecepatan berkurangnya luas hutan dalam suatu periode waktu tertentuYaYaYaYaYa
139807.03.0006
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Luas kawasan hutan konservasi yang dipersiapkan untuk implementasi nilai ekonomi karbon;
Luas Kawasan Hutan KonservasiSTATISTIKKEMENTERIAN KEHUTANANArea hutan yang ditetapkan untuk tujuan konservasi, termasuk taman nasional, suaka margasatwa, dan kawasan lindung lainnyahektarYaYaYaYaYa
139907.03.013
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Luas kawasan hutan konservasi yang dipersiapkan untuk implementasi nilai ekonomi karbon;
Luas kawasan hutan konservasi yang dipersiapkan untuk implementasi nilai ekonomi karbonSTATISTIKKEMENTERIAN KEHUTANANJumlah luas kawasan yang dipersiapkan untuk implementasi nilai ekonomi karbonhektarYaYaYaYaYa
140007.03.014
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Luas kawasan hutan yang diamankan;
Luas kawasan hutan yang diamankanSTATISTIKKEMENTERIAN KEHUTANANMengetahui luas kawasan hutan yang diamankan melalui jumlah kasus pengamanan kawasan hutan dan penanganan hasil hutan illegal yang ditindaklanjutihektarYaYaYaYaYa
Showing 1,351-1,400 of 2,950 items.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
04.01.0094
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase remaja putri yang mengkonsumsi TTD
Jumlah remaja putri SMP & SMA sederajat yang mengonsumsi TTD sebanyak 1 tablet setiap mingguJumlah remaja putri tingkat SMP dan SMA atau sederajat yang mengonsumsi TTD (Tablet Tambah Darah) sebanyak 1 tablet setiap minggu (minimal 26 tablet dalam satu tahun) di suatu wilayah pada kurun...individu (jumlah remaja putri).​KEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
03.06.0051
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase RDTR yang siap terintegrasi dengan OSS
Jumlah Rencana Detail Tata Ruan (RDTR) yang Siap Terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS)Jumlah RDTR yang telah disusun, ditetapkan melalui peraturan daerah atau peraturan kepala daerah, dan memenuhi persyaratan teknis untuk diintegrasikan ke dalam sistem OSS Data bersifat terbatas...jumlah RDTRKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPertanahan
03.02.0004
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Dukungan Kegiatan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Masyarakat/Badan Usaha yang Dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi
Jumlah rencana kegiatan kolaboratif lintas sektor dan lintas pelaku di 45 kawasan transmigrasi sesuai dokumen perencanaanJumlah kegiatan yang direncanakan dalam dokumen resmi perencanaan kawasan transmigrasi dan diharapkan dapat direalisasikan dalam periode tertentu.kegiatanKEMENTERIAN TRANSMIGRASIPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANRencana Kegiatan di Kawasan TransmigrasiTransmigrasi
01.01.0021
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Perjanjian Imbal Dagang Kandungan Lokal dan Ofset (IDKLO) yang Terlaksana dalam Pengadaan Alpalhankam Luar Negeri
Jumlah Rencana Perjanjian IDKLO dalam Pengadaan Alpalhankam Luar NegeriTotal nilai atau jumlah rencana perjanjian IDKLO yang ditargetkan akan dilaksanakan dalam pengadaan Alpalhankam dari luar negeri dalam satu periode tertentu. Reff:...perjanjianKEMENTERIAN PERTAHANANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPertahanan
05.01.0049
    • RPJMN 2025-2029
  1. Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Hukum
Jumlah responden keseluruhanTotal jumlah individu yang berpartisipasi dalam survei, tanpa memandang tingkat kepercayaan mereka terhadap lembaga hukumJumlahKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
04.03.0062
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase RO/Sub kegiatan Responsif Gender
Jumlah Rincian Output Responsif GenderJumlah Rincian Output Responsif Gender adalah jumlah rincian output yang memuat analisis gender dan intervensi untuk mengatasi ketimpangan gender, serta memiliki alokasi anggaran tertentu yang...-KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Kementerian/LembagaTAHUNANPemberdayaan Perempuan
09.03.0043
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Jumlah Riset berdasarkan Disiplin Ilmu (Kelompok Riset) dan Sumber PembiayaannyaBanyaknya kegiatan penelitian yang dilakukan dalam berbagai bidang atau disiplin ilmu tertentu, seperti sains, teknologi, sosial, humaniora, dan lain-lain, yang dikelompokkan berdasarkan sumber...RisetBADAN RISET DAN INOVASI NASIONALPrioritasSTATISTIK-InstansiTAHUNANInformasi
06.03.013
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah riset dan inovasi yang dimanfaatkan DUDI/masyarakat
Jumlah riset dan inovasi yang dimanfaatkan DUDI/masyarakatIndikator ini menghitung jumlah hasil riset dan inovasi pergruan tinggi yang dimanfaatkan oleh Dunia Usaha, Dunia Industri, dan atau masyarakat. Indikator ini dimaksudkan untuk mengevaluasi dampak...DokumenKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPendidikan
06.01.0095
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah riset dan inovasi yang dimanfaatkan DUDI/masyarakat
Jumlah Riset dan Inovasi yang Dimanfaatkan oleh Dunia Usaha dan Dunia Industri (JRIDUDI)Jumlah produk riset dan inovasi dari perguruan tinggi yang diadopsi atau digunakan oleh dunia usaha dan industri.DokumenKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPendidikan
06.01.0096
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah riset dan inovasi yang dimanfaatkan DUDI/masyarakat
Jumlah Riset dan Inovasi yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat (JRIM)Jumlah produk riset dan inovasi dari perguruan tinggi yang digunakan atau diterapkan oleh masyarakat umum.DokumenKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPendidikan
04.03.0027
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase RO/Sub kegiatan Responsif Gender
Jumlah RO/Subkegiatan Responsif GenderJumlah Rincian Output atau Subkegiatan yang telah mengintegrasikan analisis gender, intervensi untuk mengatasi ketimpangan gender, serta alokasi anggaran yang berkontribusi terhadap pencapaian...persenKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPemberdayaan Perempuan
04.01.0095
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Rumah Sakit Pemerintah yang patuh memberikan antibiotik sistemik empirik sesuai standar
Jumlah RS Pemerintah yang memberikan antibiotik sistemik empirik sesuai standarJumlah RS Pemerintah yang memberikan antibiotik sistemik empiris sesuai standar pada ≥80% kasus.​unit (jumlah rs)KEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
08.02.007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah rumah budaya Indonesia yang dikembangkan dan dimanfaatkan
Jumlah rumah budaya Indonesia yang dikembangkan dan dimanfaatkanRBI adalah yaitu pusat-pusat kebudayaan Indonesia di luar negeri – yang telah didirikan dan beroperasi untuk mempromosikan budaya Indonesia. Dengan kata lain, indikator ini menghitung jumlah...rumah budayaKEMENTERIAN KEBUDAYAANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANKebudayaan
07.05.0236
    • DP 2024
  1. -
Jumlah rumah rusak akibat bencanaJumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDBUnitBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/Kota; Jenis Bencana, Tanggal Kejadian, Jumlah Kerusakan, Tipe KerusakanTAHUNANLingkungan Hidup
04.01.0096
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Rumah Sakit Pemerintah Daerah yang memenuhi Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar
Jumlah Rumah Sakit Pemerintah Daerah yang Memenuhi Standar SPAJumlah rumah sakit milik pemerintah daerah yang telah memenuhi setidaknya 80% dari standar ketersediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan sesuai ketentuan yang berlakuUnitKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.02-Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi dan kabupaten/kota); klaster Papua & Papua Barat: Kab. Keerom, Waropen, Supiori, Mamberamo Raya, Sarmi, Boven Digoel, Mappi, Asmat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Tambrauw, Maybrat, Nduga*, Jayawijaya*, Puncak Jaya, Dogiyai, Puncak, Intan Jaya, Deiyai; Kalimantan: Prov. Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Selatan, Kab. Nunukan, Kab. Malinau, Kab. Tana Tidung, Kota Pontianak; Sumatera: Kota Pekanbaru, Kab. Nias Selatan, Kota Medan, Kab. Kepulauan Mentawai, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kota Solok, Kota Banda Aceh, Kab. Aceh Selatan, Prov. Bengkulu (Kab. Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, Kota Bengkulu); Jawa–Bali–DIY: Prov. Jawa Timur, Prov. Bali, Prov. D.I. Yogyakarta, Kab. Sukabumi, Kab. Bandung, Kab. Garut, Kab. Cirebon; Sulawesi & Maluku–NTT: Kab. Kepulauan Selayar, Kab. Pangkajene Kepulauan, Prov. Sulawesi Tenggara (Kab. Buton Selatan, Wakatobi, Konawe), Kab. Gorontalo, Kab. Buru, Kab. Buru Selatan, Kab. Kepulauan Aru, Kab. Kep. Tanimbar, Kab. Maluku Barat Daya, Kota Tual, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Manggarai Timur, Kab. Sabu Raijua. Deskripsi: Program Pembangunan Rumah Sakit menargetkan pemerataan “RS Lengkap Berkualitas” di seluruh daerah dengan pemenuhan akreditasi paripurna, standar sarana–prasarana–alkes, serta ketersediaan tenaga spesialis (dasar, penunjang, dan pengembangan layanan unggulan). Intervensi mencakup peningkatan kualitas dan kapasitas layanan, upgrade RS tipe D ke tipe C di lokasi prioritas, pengembangan layanan kesehatan bergerak untuk wilayah sulit akses, serta pemberdayaan masyarakat–swasta dan perbaikan kualitas pendanaan kesehatan. Tujuannya memastikan akses layanan yang merata, inklusif, dan bermutu bagi seluruh penduduk.Kesehatan
04.01.0097
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna
Jumlah Rumah Sakit Pemerintah dengan Sertifikat Akreditasi Paripurna yang Masih Berlaku (2025-2029)Jumlah rumah sakit milik pemerintah yang telah mendapatkan sertifikat akreditasi dengan status paripurna dari lembaga akreditasi resmi dan sertifikat tersebut masih berlaku dalam rentang waktu 2025...UnitKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000824 - Presentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurnaKesehatan
04.01.0098
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Rumah Sakit Pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar
Jumlah Rumah Sakit Pemerintah yang Memenuhi Standar Dokter SpesialisJumlah rumah sakit milik pemerintah pusat dan daerah yang telah memenuhi standar minimal ketersediaan tujuh jenis dokter spesialis dasar berikut:​ Spesialis Anak (Sp.A) Spesialis Bedah (Sp.B)...UnitKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000826 - Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standarKesehatan
04.01.056
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Rumah Sakit Pemerintah yang memenuhi tingkat maturitas kemandirian
Jumlah Rumah Sakit Pemerintah yang memenuhi tingkat maturitas kemandirianRS BLU milik Pemerintah yang mencapai rata-rata setiap aspek level 4 dalam penilaian maturitas BLU untuk semua aspek maturity ratingrumah sakitKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.02-Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi dan kabupaten/kota); klaster Papua & Papua Barat: Kab. Keerom, Waropen, Supiori, Mamberamo Raya, Sarmi, Boven Digoel, Mappi, Asmat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Tambrauw, Maybrat, Nduga*, Jayawijaya*, Puncak Jaya, Dogiyai, Puncak, Intan Jaya, Deiyai; Kalimantan: Prov. Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Selatan, Kab. Nunukan, Kab. Malinau, Kab. Tana Tidung, Kota Pontianak; Sumatera: Kota Pekanbaru, Kab. Nias Selatan, Kota Medan, Kab. Kepulauan Mentawai, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kota Solok, Kota Banda Aceh, Kab. Aceh Selatan, Prov. Bengkulu (Kab. Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, Kota Bengkulu); Jawa–Bali–DIY: Prov. Jawa Timur, Prov. Bali, Prov. D.I. Yogyakarta, Kab. Sukabumi, Kab. Bandung, Kab. Garut, Kab. Cirebon; Sulawesi & Maluku–NTT: Kab. Kepulauan Selayar, Kab. Pangkajene Kepulauan, Prov. Sulawesi Tenggara (Kab. Buton Selatan, Wakatobi, Konawe), Kab. Gorontalo, Kab. Buru, Kab. Buru Selatan, Kab. Kepulauan Aru, Kab. Kep. Tanimbar, Kab. Maluku Barat Daya, Kota Tual, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Manggarai Timur, Kab. Sabu Raijua. Deskripsi: Program Pembangunan Rumah Sakit menargetkan pemerataan “RS Lengkap Berkualitas” di seluruh daerah dengan pemenuhan akreditasi paripurna, standar sarana–prasarana–alkes, serta ketersediaan tenaga spesialis (dasar, penunjang, dan pengembangan layanan unggulan). Intervensi mencakup peningkatan kualitas dan kapasitas layanan, upgrade RS tipe D ke tipe C di lokasi prioritas, pengembangan layanan kesehatan bergerak untuk wilayah sulit akses, serta pemberdayaan masyarakat–swasta dan perbaikan kualitas pendanaan kesehatan. Tujuannya memastikan akses layanan yang merata, inklusif, dan bermutu bagi seluruh penduduk.Kesehatan
04.01.0099
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Rumah Sakit yang mencapai target INM (Indikator Nasional Mutu)
Jumlah Rumah Sakit Pemerintah yang telah mencapai seluruh target Indikator Nasional MutuRumah sakit yang dimiliki dan dikelola oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian/Lembaga lain, atau Pemerintah DaerahpersenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.02-Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi dan kabupaten/kota); klaster Papua & Papua Barat: Kab. Keerom, Waropen, Supiori, Mamberamo Raya, Sarmi, Boven Digoel, Mappi, Asmat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Tambrauw, Maybrat, Nduga*, Jayawijaya*, Puncak Jaya, Dogiyai, Puncak, Intan Jaya, Deiyai; Kalimantan: Prov. Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Selatan, Kab. Nunukan, Kab. Malinau, Kab. Tana Tidung, Kota Pontianak; Sumatera: Kota Pekanbaru, Kab. Nias Selatan, Kota Medan, Kab. Kepulauan Mentawai, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kota Solok, Kota Banda Aceh, Kab. Aceh Selatan, Prov. Bengkulu (Kab. Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, Kota Bengkulu); Jawa–Bali–DIY: Prov. Jawa Timur, Prov. Bali, Prov. D.I. Yogyakarta, Kab. Sukabumi, Kab. Bandung, Kab. Garut, Kab. Cirebon; Sulawesi & Maluku–NTT: Kab. Kepulauan Selayar, Kab. Pangkajene Kepulauan, Prov. Sulawesi Tenggara (Kab. Buton Selatan, Wakatobi, Konawe), Kab. Gorontalo, Kab. Buru, Kab. Buru Selatan, Kab. Kepulauan Aru, Kab. Kep. Tanimbar, Kab. Maluku Barat Daya, Kota Tual, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Manggarai Timur, Kab. Sabu Raijua. Deskripsi: Program Pembangunan Rumah Sakit menargetkan pemerataan “RS Lengkap Berkualitas” di seluruh daerah dengan pemenuhan akreditasi paripurna, standar sarana–prasarana–alkes, serta ketersediaan tenaga spesialis (dasar, penunjang, dan pengembangan layanan unggulan). Intervensi mencakup peningkatan kualitas dan kapasitas layanan, upgrade RS tipe D ke tipe C di lokasi prioritas, pengembangan layanan kesehatan bergerak untuk wilayah sulit akses, serta pemberdayaan masyarakat–swasta dan perbaikan kualitas pendanaan kesehatan. Tujuannya memastikan akses layanan yang merata, inklusif, dan bermutu bagi seluruh penduduk.Kesehatan
04.01.0100
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Rumah Sakit yang mengimplementasikan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA)
Jumlah Rumah Sakit yang Mengimplementasikan PPRAJumlah rumah sakit yang memenuhi ketiga kriteria berikut:​ Memiliki Tim Pengendalian Resistensi Antimikroba: Tim khusus yang bertugas merumuskan kebijakan penggunaan antibiotik, melakukan...UnitKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
03.04.005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan yang Difasilitasi
Jumlah Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan yang DifasilitasiPenjumlahan seluruh unit rumah yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya baik tapak dan vertikalunit per tahunKEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANPerumahan
03.01.0113
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rata-rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan di 204 kecamatan perbatasan prioritas
Jumlah Rumah Tangga dengan Sanitasi LayakKetersediaan sistem jaringan air limbah baik setempat maupun terpusat dan memiliki septik tank di level kecamatanRumah TanggaKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, KecamatanTAHUNANPekerjaan Umum
03.01.0112
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rata-rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan di 204 kecamatan perbatasan prioritas
Jumlah Rumah Tangga Mendapat Akses Air Minum LayakSetiap penduduk/rumah tangga memiliki akses terhadap sumber air minum yang aman, mudah diakses, serta tersedia dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan minum, masak, dan bersih pribadi yang...Rumah TanggaKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, KecamatanTAHUNANPekerjaan Umum
04.02.0011
    • SDGs
  1. Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan
Jumlah Rumah Tangga Miskin dan Rentan (40% Terbawah) (JRT40)jumlah rumah tangga yang berada dalam 40% lapisan terbawah berdasarkan tingkat kesejahteraan, mencakup rumah tangga miskin dan rentan miskinrumah tanggaBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000076 - Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.Sosial
04.02.0012
    • SDGs
  1. Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan
Jumlah rumah tangga miskin dan rentan (JRT)Total jumlah rumah tangga yang dikategorikan sebagai miskin dan rentan miskin berdasarkan kriteria tertentu, seperti pendapatan di bawah garis kemiskinan atau kondisi sosial ekonomi lainnyarumah tanggaBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000076 - Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.Sosial
04.02.0013
    • SDGs
  1. Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan
Jumlah Rumah Tangga Miskin dan Rentan Penerima Subsidi Listrik (JRT40-Listrik)Jumlah rumah tangga miskin dan rentan yang menerima subsidi listrik, biasanya untuk pelanggan dengan daya 450 VA dan 900 VA yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)rumah tanggaBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000076 - Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.Sosial
03.06.0009
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase petani/nelayan penerima Reforma Agraria
Jumlah Rumah Tangga Petani/Nelayan Penerima Redistribusi Tanah dan Akses Reforma AgrariaJumlah kepala keluarga petani/nelayan yang menerima manfaat dari program redistribusi tanah dan akses reforma agrariaKKKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPertanahan
03.03.0156
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rata-rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan di 204 kecamatan perbatasan prioritas
Jumlah Rumah Tangga Teraliri ListrikSetiap penduduk/rumah tangga terhubung dengan jaringan listrik dan telekomunikasi yang memadahi untuk memenuhi kebutuhan dasar dan pengembangan ekonomi di level kecamatanrumah tanggaKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANEnergi
03.01.0009
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-TRumah tangga yang fasilitas sanitasinya terhubung langsung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusatJumlahKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 42b.Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)Pekerjaan Umum
07.05.0038
    • RPJMN 2025-2029
  1. Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana Dasar Kawasan Ibu Kota Nusantara
Jumlah Rumah Tangga yang Mendapat LayananJumlah rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampahunit rumah tanggaOTORITA IBUKOTA NUSANTARAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Ibu Kota NusantaraTAHUNANLingkungan Hidup
08.01.0012
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Bimbingan Keagamaan Keluarga
Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan BimbinganJumlah rumah tangga yang telah menerima bimbingan keagamaan keluarga dalam kurun waktu tertentu.​unit (jumlah rumah tangga)KEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANAgama
03.01.0010
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan
Jumlah rumah tangga yang menempati hunian dengan PBG dan SLFJumlah rumah tangga yang menempati hunian dengan PBG dan SLFUnitKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 23b.Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%) Indikator SIPD: 000706 - Persentase rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan 000041 - Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan 000236 - Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau 000941 - Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian LayakPekerjaan Umum
03.04.006
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan atau bantuan subsidi/kemudahan perumahan
Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan atau bantuan subsidi/kemudahan perumahanPemerintah dan pemerintah daerah memberikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan untuk pembangunan dan perolehan rumah umum dan rumah swadaya bagi MBR. Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan...rumah tanggaKEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANPerumahan
02.03.0028
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas
Jumlah Rumpun atau Galur Hewan yang DilepasTotal rumpun atau galur hewan untuk pangan dan non pangan yang telah disahkan oleh pemerintah melalui Keputusan Menteri Pertanian atau pejabat berwenang lainnyarumpun, galurKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPertanian
02.05.0003
    • SDGs
  1. Proporsi rumpun atau galur ternak lokal diklasifikasi menurut tingkat risiko kepunahan
Jumlah rumpun atau galur ternak lokal pada setiap kategori: aman/ kritis/terancam punahJumlah rumpun atau galur ternak lokal yang termasuk dalam kategori risiko kepunahan tertentu (misalnya: aman, kritis, terancam punah) sesuai klasifikasi FAOrumpun, galurKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000098 - Proporsi rumpun atau galur ternak lokal diklasifikasi menurut tingkat risiko kepunahanPeternakan
03.03.013
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Layanan Nonkomersil Angkutan Udara Penumpang dan Kargo
Jumlah Rute Penerbangan pada Angkutan Udara PerintisBanyaknya lintasan pesawat Udara yang melayani jaringan dan rute penerbangan untuk menghubungkan daerah terpencil dan tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan...ruteKEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasSTATISTIK24410037TerbukaBandar Udara; NasionalTAHUNANTransportasi
07.02.006
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga
Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tanggaJumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga (Sambungan Rumah (SR)) adalah Banyaknya jaringan distribusi gas bumi (penyaluran gas melalui jaringan pipa) untuk rumah tangga. Jaringan distribusi...sambunganKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK10710020TerbatasWilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANProgram: 02.11-Swasembada Energi. Kegiatan: 02.11.02-Perluasan Akses dan Jangkauan Pelayanan Energi Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi Jawa Timur; Provinsi Kalimantan Barat. Deskripsi: Indeks ketahanan energi masih 6,64, menandakan perlunya perbaikan sisi penyediaan dan permintaan. Akses masyarakat ke gas bumi masih terbatas: untuk memasak, 86,91% rumah tangga memakai gas/Elpiji, namun penetrasi jaringan gas (jargas) <5% dari total rumah tangga. Harga energi tinggi di wilayah 3T turut menahan pertumbuhan ekonomi. Arah intervensi menekankan peningkatan akses ke gas bumi, BBM, dan listrik, serta keterjangkauan layanan energi; sekaligus mendukung swasembada energi melalui implementasi pembangkit listrik energi terbarukan (khususnya di Kalimantan Barat) dan perluasan infrastruktur jargas di Jawa Timur dan wilayah lain. Indikator SIPD: 000176 - Jumlah Sambungan Jaringan Gas untuk Rumah TanggaEnergi
07.02.034
    • RKP 2026
  1. Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota yang Dibangun Melalui Skema APBN, KPBU, dan BUMN
Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota yang Dibangun Melalui Skema APBN, KPBU, dan BUMNPembangunan Jaringan Gas Kota untuk Rumah Tangga (Jargas) untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil seperti minyak tanah dan LPG, serta mengurangi subsidi energi. Pembangunan Jargas...Sambungan Rumah (SR)KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK10710020TerbukaNasional & ProvinsiTAHUNANLokasi Prioritas: Provinsi Kalimantan Barat Mendukung pelaksanaan swasembada energi dengan mengimplementasi pembangkit listrik energi terbarukanEnergi
07.05.0039
    • SDGs
  1. Persentase Penurunan Sampah Terbuang ke Laut
Jumlah sampah Laut di PantaiSampah yang ditemukan di sepanjang pantai, baik sampah yang dibawa oleh arus laut atau sampah yang langsung dibuang di pantai. Jenis sampah ini terutama terdiri dari plastik, botol, kantong plastik,...berat (kilogram atau ton) atau volume (liter)KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000275 - Presentase penurunan sampah terbuang ke lautLingkungan Hidup
07.05.0040
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Persentase penurunan susut pangan
Jumlah Sampah Total (JSJS)Jumlah total sampah yang dihasilkan dari semua jenis kegiatan, baik yang berasal dari sektor pangan maupun sektor non-pangan. Ini mencakup sampah organik (seperti sisa makanan) dan non-organik...berat (kilogram atau ton) atau volume (liter)KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-WILAYAH ADMINISTRASI NASIONALTAHUNANProgram: 02.15-Ekosistem Ekonomi Sirkular. Kegiatan: 02.15.02-Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi). Provinsi/Kab/Kota: Sulawesi Utara; Kalimantan Utara (Kab. Nunukan, Kota Tarakan); Papua*; Papua Barat Daya*; Papua Pegunungan (Kab. Jayawijaya*); Sulawesi Tengah (Kab. Poso, Kab. Sigi); Jawa Barat. Kategori lokasi: sentra pertanian, sentra perikanan, daerah prioritas pariwisata (Horeka), serta SPPG & sekolah/fasilitas penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Deskripsi: Timbulan susut & sisa pangan (SSP) 2000–2019 berkisar 115–184 kg/kapita/tahun dan tanpa intervensi diproyeksi 344 kg/kapita/tahun pada 2045 (tertinggi dari hortikultura; loss sayuran hingga 62,8%). Dampaknya: kerugian ekonomi Rp213–551 triliun/tahun (~4–5% PDB), kontribusi emisi GRK rata-rata ~7,29% nasional, sementara pemulihan edible SSP berpotensi memenuhi kebutuhan energi 62–100% penduduk yang kekurangan energi. Program menargetkan pengurangan SSP dari hulu-hilir melalui peningkatan infrastruktur dan sarana di pertanian, perikanan, peternakan; digitalisasi & manajemen rantai dingin; kemitraan penyelamatan pangan; serta dukungan ke MBG—untuk memperkuat ketahanan pangan dan menurunkan emisi.Lingkungan Hidup
07.05.0042
    • RPJMN 2025-2029
  1. Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana Dasar Kawasan Ibu Kota Nusantara
Jumlah Sampah yang DikumpulkanVolume sampah yang berhasil dikumpulkan dari sumbernyakubikOTORITA IBUKOTA NUSANTARAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Ibu Kota NusantaraTAHUNANLingkungan Hidup
07.05.0043
    • RPJMN 2025-2029
  1. Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana Dasar Kawasan Ibu Kota Nusantara
Jumlah Sampah yang TerolahVolume sampah yang telah diproses melalui fasilitas pengolahan sampahkubikOTORITA IBUKOTA NUSANTARAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Ibu Kota NusantaraTAHUNANLingkungan Hidup
04.01.0101
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu
Jumlah Sampel Kosmetik yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan (JSKM)Jumlah produk kosmetik yang setelah melalui proses sampling dan pengujian berdasarkan analisis risiko, terbukti memenuhi standar mutu dan keamanan yang ditetapkan oleh otoritas pengawassampelBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKesehatan
04.01.0102
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Obat Bahan Alam yang aman dan bermutu
Jumlah Sampel Obat Bahan Alam yang Disampling Berdasarkan Risiko dan Memenuhi Persyaratan Mutu serta KeamananJumlah sampel obat bahan alam yang dipilih berdasarkan analisis risiko dan telah lulus uji sesuai dengan standar mutu dan keamanan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)sampelBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKesehatan
04.01.0103
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Obat yang aman dan bermutu
Jumlah sampel obat yang disampling berdasarkan risiko yang memenuhi persyaratan mutu dan keamananJumlah sampel obat yang memenuhi standar keamanan serta mutu yang berlaku.sampelBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKesehatan
04.01.0104
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu
Jumlah sampel pangan industri rumah tangga yang disampling berdasarkan risiko yang memenuhi persyaratan mutu dan keamananJumlah sampel pangan Industri Rumah Tangga Pangan (PIRT) yang aman dan bermutusampelBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKesehatan
04.01.0105
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu
Jumlah sampel pangan olahan yang disampling berdasarkan risiko yang memenuhi persyaratan mutu dan keamananJumlah sampel pangan olahan yang aman dan bermutusampelBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKesehatan
04.01.0106
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Sediaan farmasi aman dan bermutu
Jumlah sampel sediaan farmasi yang disampling berdasarkan risiko yang memenuhi persyaratan mutu dan keamananJumlah sampel sediaan farmasi yang, setelah diuji, terbukti memenuhi standar mutu dan keamanan yang ditetapkan.​sampelBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKesehatan
04.01.0107
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu
Jumlah Sampel Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan KeamananJumlah suplemen kesehatan yang diambil sampelnya berdasarkan penilaian risiko dan terbukti memenuhi standar mutu serta keamanan yang ditetapkan.sampelBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKesehatan
04.01.0108
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase santri yang mendapatkan bantuan makanan bergizi
Jumlah santri yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai standarJumlah santri yang menerima bantuan makanan bergizi gratis sesuai standar dalam kurun waktu tertentu.​individu (jumlah santri)KEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Tingkat PendidikanTAHUNANProgram: 04.12-Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi. Kegiatan: 04.12.01-Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Lokasi Prioritas: Jawa Barat Deskripsi: Program pemberian Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan selama 16 tahun pertama perkembangan anak, mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengembangan SDM berkualitas dengan sasaran peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (target 100%, 2029) Kesehatan
Showing 1,351-1,400 of 3,346 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
16288203.01.006
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Ketahanan Air Nasional
Indeks Ketahanan Air NasionalPrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDirektorat Bina Teknik Sumber Daya Air, Dewan Sumber Daya AirKeterpenuhan kebutuhan air yang layak dan berkelanjutan untuk kehidupan dan pembangunan serta terkelolanya risiko yang berkaitan dengan air melalui 5 dimensi pengelolaan sumber daya air (1. Dimensi...Indeks-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPekerjaan UmumTERSEDIA
16288306.04.002
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Ketahanan Diri Remaja
Indeks Ketahanan Diri RemajaPrioritasSTATISTIKIndikatorBADAN NARKOTIKA NASIONALDirektorat Informasi dan EdukasiPengukuran terhadap kemampuan individu dalam menghadapi dorongan, keinginan atau pengaruh untuk menyalahgunakan narkoba.skor indeks-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatanTERSEDIA
16288407.02.002
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Ketahanan Energi
Indeks Ketahanan EnergiPrioritasSTATISTIKIndikator-Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral, dan PertambanganKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALSetjen DENKetahanan energi nasional adalah suatu kondisi ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap...IndeksTerbukaNasionalTAHUNANEnergiTERSEDIA
16288504.01.025
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Ketahanan Masyarakat terhadap Penyalahgunaan Narkotika
Indeks Ketahanan Masyarakat terhadap Penyalahgunaan NarkotikaPrioritasSTATISTIKIndikatorBADAN NARKOTIKA NASIONALDeputi Bidang PencegahanIndeks Ketahanan masyarakat (Dektamas) adalah komposit dari hasil indeks ketahanan diri remaja dan indeks ketahanan keluarga sebagai upaya meningkatkan daya tangkal menolak segala bentuk...skor indeks-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatanTERSEDIA
16288601.01.0042
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Indeks Ketahanan NasionalPrioritasSTATISTIKVariabelKetahanan NasionalLEMBAGA KETAHANAN NASIONALPusat LaboratoriumIndeks Ketahanan Nasional (IKN) adalah suatu ukuran komposit yang digunakan untuk menilai tingkat ketahanan suatu negara terhadap berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Indeks ini...-TerbatasWilayah adminstrasiTRIWULANANPertahananTERSEDIA
16288702.03.004
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Ketahanan Pangan
Indeks Ketahanan PanganPrioritasSTATISTIKIndikator24110249BADAN PANGAN NASIONALDirektorat Pengendalian Kerawanan PanganIndeks komposit yang mengukur ketahanan dan kerentanan pangan wilayah dari 3 aspek yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.Tanpa SatuanTerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANPertanianTERSEDIA
16288806.02.0131
    • Renstra Mendukbangga
  1. -
Indeks Ketahanan RemajaPrioritasSTATISTIKVariabel=Direktorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan AnakBADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONALDITHANREMndeks komposit yang menggambarkan resilience remaja yang terdiri dari 5 (lima) dimensi yaitu 1) Pemenuhan Hak, 2) Pendidikan, 3) Kesehatan Fisik dan Mental, 4) Partisipasi dan Perencanaan Masa Depan;...-TerbukaNasional ProvinsiTAHUNANKetenagakerjaanTERSEDIA
16288909.03.005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Keterbukaan Informasi Publik
Indeks Keterbukaan Informasi PublikPrioritasSTATISTIKIndikator25010046KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALSekretariat Komisi Informasi PusatIndeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) disusun untuk mengukur sejauh mana implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di 34 provinsi se-Indonesia. IKIP...nilai (0-100)TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANInformasiTERSEDIA
162890
    • Renstra Mendukbangga
  1. -
Indeks Keterpaparan Program Keluarga Berencana dan Kesehatan ReproduksiNon PrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Kependudukan dan Jaminan SosialBADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONALPUSDATINPUS yang pernah mendengar/melihat informasi tentang program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi--Nasional ProvinsiTAHUNANKependudukanTERSEDIA
16289104.03.001
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)PrioritasSTATISTIKIndikator33210018BADAN PUSAT STATISTIKDIREKTORAT ANALISIS DAN PENGEMBANGAN STATISTIKIndeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan...IndeksTerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANPemberdayaan PerempuanTERSEDIA
Showing 271-280 of 4,145 items.