Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
130105.01.0058
    • DP 2024;
    • DP 2023;
  1. -
Jumlah Transaksi Fidusia berdasarkan provinsiSTATISTIKKEMENTERIAN HUKUMMerupakan total transaksi fidusia yang terjadi di setiap provinsi dalam suatu wilayah atau negara tertentuSertifikatYaYaYaYaYa
130205.01.0059
    • DP 2023;
  1. -
Jumlah Transaksi Firma berdasarkan jenis transaksi (pendaftaran, perubahan, pembubaran)STATISTIKKEMENTERIAN HUKUMBanyaknya permohonan transaksi layanan Firma yang merupakan persekutuan yang menjalankan usaha secara terus menerus dan setiap sekutunya berhak bertindakatas nama persekutuan.DokumenYaYaYaYaYa
130305.01.0060
    • DP 2023;
  1. -
Jumlah Transaksi Persekutuan Perdata berdasarkan jenis transaksi (pendaftaran, perubahan, pembubaran)STATISTIKKEMENTERIAN HUKUMbanyaknya permohonan transaksi layanan persekutuan perdata persekutuan yang menjalankan profesi secara terus menerus dan setiap sekutunya bertindak atas nama sendiri serta bertanggung jawab sendiri te...DokumenYaYaYaYaYa
130402.08.0002
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Proporsi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang Memiliki Izin Usaha;
Jumlah UMKM yang Memiliki Izin Usaha (NIB)STATISTIKKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALJumlah UMKM yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik (OSS). NIB merupakan bentuk legalitas formal dari pelaku usaha.unit usahaYaYaYaYaYa
130503.04.0001
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Pemindahan dan/atau Penugasan ASN ke Ibu Kota Nusantara;
Jumlah Unit 98 pada Ibu Kota NusantaraSTATISTIKOTORITA IBUKOTA NUSANTARAJumlah unit hunian yang diperuntukkan bagi ASN dengan golongan tertentu (misalnya golongan 98)UnitYaYaYaYaYa
130603.04.0002
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu (milik dan sewa);
Jumlah Unit Hunian Vertikal yang DibangunSTATISTIKKEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMANJumlah unit hunian vertikal yang selesai dibangun dalam satu tahun oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D), swasta, dan swadaya masy...unit per tahunYaYaYaYaYa
130707.03.008
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif;
Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektifSTATISTIKKEMENTERIAN KEHUTANANIndikator Jumlah unit KSA (Kawasan Suaka Alam), KPA (Kawasan Pelestarian Alam), dan TB (Taman Buru) dengan kategori pengelolaan efektif mengukur jumlah kawasan konservasi yang telah memenuhi standar e...UnitYaYaYaYaYa
130803.04.0003
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Pemindahan dan/atau Penugasan ASN ke Ibu Kota Nusantara;
Jumlah Unit Non 98 Terbangun pada Ibu Kota NusantaraSTATISTIKOTORITA IBUKOTA NUSANTARAJumlah unit hunian yang diperuntukkan bagi ASN di luar golongan 98UnitYaYaYaYaYa
130907.05.049
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah unit pengelola taman kehati yang difasilitasi perencanan dan pengelolaanya;
Jumlah unit pengelola taman kehati yang difasilitasi perencanan dan pengelolaanyaSTATISTIKKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPfasilitasi perencanan dan pengelolaann unit pengelola taman kehati pada level daerah (provinsi/kab/kota)UnitYaYaYaYaYa
131003.04.007
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Unit Rumah Baru yang Terbangun;
Jumlah Unit Rumah Baru yang TerbangunSTATISTIKKEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMANKegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya pemerintah/pemerintah daerah/masyarakat baik secara perseorangan dan/atau berkelompok.Unit"Program: 06.06-Percepatan Penyediaan Perumahan dan Permukiman. Kegiatan: 06.06.01-Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi; Seluruh Kabupaten/Kota; Provinsi Jambi; Provinsi Kalimantan Utara; Provinsi Jawa Timur; Provinsi Kalimantan Selatan; Provinsi Kalimantan Barat; Sulawesi Tenggara; Provinsi Aceh; Kab. Brebes, Kab. Pemalang, Kab. Klaten, Kab. Sragen; seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah (Kab. Kapuas, Kab. Barito Utara, Kab. Barito Selatan, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Katingan, Kab. Seruyan, Kab. Sukamara, Kab. Lamandau, Kab. Gunung Mas, Kab. Pulang Pisau, Kab. Murung Raya, Kab. Barito Timur, Kota Palangkaraya); Kota Pekanbaru, Kota Dumai; Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Karo; seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali (Kab. Buleleng, Kab. Jembrana, Kab. Klungkung, Kab. Gianyar, Kab. Karangasem, Kab. Bangli, Kab. Tabanan, Kota Denpasar); Kab. Tangerang; seluruh kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta (Kab. Bantul, Kab. Sleman, Kab. Gunungkidul, Kab. Kulon Progo, Kota Yogyakarta); Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. Deskripsi: Program ini bertujuan untuk fasilitasi penyediaan dan peningkatan kualitas rumah yang terintegrasi dengan sarana dan prasarana perumahan yang memadai. Fokus ini ditujukan untuk mengatasi tingginya jumlah rumah tidak layak huni (RTLH), khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), melalui mekanisme seperti bantuan rumah swadaya. Dengan menyediakan fasilitas yang lengkap dan terhubung, program ini diharapkan dapat mewujudkan lingkungan hunian yang layak, nyaman, dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat."YaYaYaYaYa
131103.04.0004
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan yang Difasilitasi;
Jumlah Unit Rumah Tangga yang DibangunSTATISTIKKEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMANJumlah unit rumah yang telah dibangun atau ditingkatkan kualitasnya agar memenuhi standar hunian layak oleh program Bantuan Stimulan perumahan Kementerian PKPUnitYaYaYaYaYa
131203.04.0005
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan yang Difasilitasi;
Jumlah Unit Rumah Tangga yang Difasilitasi PembiayaannyaSTATISTIKKEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMANJumlah unit rumah yang pembiayaannya difasilitasi oleh pemerintah atau lembaga keuangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak.UnitYaYaYaYaYa
131303.04.0006
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan yang Difasilitasi;
Jumlah Unit Rumah Tangga yang Ditingkatkan KualitasnyaSTATISTIKKEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMANJumlah unit rumah yang telah direnovasi atau ditingkatkan kualitasnya agar memenuhi standar hunian layak oleh program Bantuan Stimulan perumahan Kementerian PKPUnitYaYaYaYaYa
131403.04.008
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Unit Rumah yang Dilengkapi Dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas;
Jumlah Unit Rumah yang Dilengkapi Dengan Prasarana, Sarana dan UtilitasSTATISTIKKEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMANBantuan pembangunan berupa penyediaan komponen prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan untuk meningkatkan perumahan yang layak.Unit"Program: 06.06-Percepatan Penyediaan Perumahan dan Permukiman. Kegiatan: 06.06.01-Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi; Seluruh Kabupaten/Kota; Provinsi Jambi; Provinsi Kalimantan Utara; Provinsi Jawa Timur; Provinsi Kalimantan Selatan; Provinsi Kalimantan Barat; Sulawesi Tenggara; Provinsi Aceh; Kab. Brebes, Kab. Pemalang, Kab. Klaten, Kab. Sragen; seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah (Kab. Kapuas, Kab. Barito Utara, Kab. Barito Selatan, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Katingan, Kab. Seruyan, Kab. Sukamara, Kab. Lamandau, Kab. Gunung Mas, Kab. Pulang Pisau, Kab. Murung Raya, Kab. Barito Timur, Kota Palangkaraya); Kota Pekanbaru, Kota Dumai; Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Karo; seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali (Kab. Buleleng, Kab. Jembrana, Kab. Klungkung, Kab. Gianyar, Kab. Karangasem, Kab. Bangli, Kab. Tabanan, Kota Denpasar); Kab. Tangerang; seluruh kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta (Kab. Bantul, Kab. Sleman, Kab. Gunungkidul, Kab. Kulon Progo, Kota Yogyakarta); Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. Deskripsi: Program ini bertujuan untuk fasilitasi penyediaan dan peningkatan kualitas rumah yang terintegrasi dengan sarana dan prasarana perumahan yang memadai. Fokus ini ditujukan untuk mengatasi tingginya jumlah rumah tidak layak huni (RTLH), khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), melalui mekanisme seperti bantuan rumah swadaya. Dengan menyediakan fasilitas yang lengkap dan terhubung, program ini diharapkan dapat mewujudkan lingkungan hunian yang layak, nyaman, dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat."YaYaYaYaYa
131503.04.009
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Unit Rumah yang Dilengkapi Dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Hunian Vertikal;
Jumlah Unit Rumah yang Dilengkapi Dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Hunian VertikalSTATISTIKKEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMANBantuan pembangunan berupa penyediaan komponen prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan vertikal publik untuk meningkatkan perumahan yang layakUnitYaYaYaYaYa
131603.04.010
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Unit Rumah yang Ditingkatkan Kualitasnya;
Jumlah Unit Rumah yang Ditingkatkan KualitasnyaSTATISTIKKEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMANKegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas upaya pemerintah/pemerintah daerah/masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok, antara lain peningkata...Unit"Program: 06.06-Percepatan Penyediaan Perumahan dan Permukiman. Kegiatan: 06.06.01-Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi; Seluruh Kabupaten/Kota; Provinsi Jambi; Provinsi Kalimantan Utara; Provinsi Jawa Timur; Provinsi Kalimantan Selatan; Provinsi Kalimantan Barat; Sulawesi Tenggara; Provinsi Aceh; Kab. Brebes, Kab. Pemalang, Kab. Klaten, Kab. Sragen; seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah (Kab. Kapuas, Kab. Barito Utara, Kab. Barito Selatan, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Katingan, Kab. Seruyan, Kab. Sukamara, Kab. Lamandau, Kab. Gunung Mas, Kab. Pulang Pisau, Kab. Murung Raya, Kab. Barito Timur, Kota Palangkaraya); Kota Pekanbaru, Kota Dumai; Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Karo; seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali (Kab. Buleleng, Kab. Jembrana, Kab. Klungkung, Kab. Gianyar, Kab. Karangasem, Kab. Bangli, Kab. Tabanan, Kota Denpasar); Kab. Tangerang; seluruh kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta (Kab. Bantul, Kab. Sleman, Kab. Gunungkidul, Kab. Kulon Progo, Kota Yogyakarta); Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. Deskripsi: Program ini bertujuan untuk fasilitasi penyediaan dan peningkatan kualitas rumah yang terintegrasi dengan sarana dan prasarana perumahan yang memadai. Fokus ini ditujukan untuk mengatasi tingginya jumlah rumah tidak layak huni (RTLH), khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), melalui mekanisme seperti bantuan rumah swadaya. Dengan menyediakan fasilitas yang lengkap dan terhubung, program ini diharapkan dapat mewujudkan lingkungan hunian yang layak, nyaman, dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat."YaYaYaYaYa
131706.01.018
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah unit sekolah unggul baru yang beroperasi;
Jumlah unit sekolah unggul baru yang beroperasiSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIJumlah sekolah unggul baru yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan fasilitas, sumber daya, proses pembelajaran, serta tata kelola guna mendorong terciptanya lulusan dengan kualitas unggul dan daya...UnitYaYaYaYaYa
131803.04.0007
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Pemindahan dan/atau Penugasan ASN ke Ibu Kota Nusantara;
Jumlah Unit Terbangun pada Ibu Kota NusantaraSTATISTIKOTORITA IBUKOTA NUSANTARAJumlah unit hunian yang telah dibangun dan siap dihuni oleh ASN di IKNUnitYaYaYaYaYa
131906.03.0013
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase usaha e-commerce yang melakukan ekspor;
Jumlah Usaha E-Commerce yang Melakukan EksporSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKJumlah usaha e-commerce yang menggunakan platform online untuk menjual produk atau layanan ke luar negeriunit usahaYaYaYaYaYa
132007.05.050
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah usaha/kegiatan/izin pengelolaan SDA dan lingkungan yang diawasi ketaatannya;
Jumlah usaha/kegiatan/izin pengelolaan SDA dan lingkungan yang diawasi ketaatannyaSTATISTIKKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPmenunjukkan jumlah izin yang diawasi dari total izin yang diterbitkanusaha/ kegiatan/ izinYaYaYaYaYa
132102.03.027
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas;
Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepasSTATISTIKKEMENTERIAN PERTANIANVarietas unggul adalah varietas yang dikembangkan oleh peneliti dan sudah dilepas ke masyarakat melalui penetepan Keputusan Menteri Pertanian atau pejabat yang diberi kewenangan untuk itu. Varietas un...varietas, galurYaYaYaYaYa
132202.03.0030
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas;
Jumlah Varietas Unggul Tanaman yang DilepasSTATISTIKKEMENTERIAN PERTANIANTotal varietas tanaman pangan yang telah disahkan oleh pemerintah melalui Keputusan Menteri Pertanian atau pejabat berwenang lainnya.varietasYaTidakYaYaYa
132302.09.0005
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi terhadap Total Volume Usaha Koperasi;
Jumlah Volume Usaha KoperasiSTATISTIKKEMENTERIAN KOPERASITotal nilai seluruh usaha koperasi dari semua sektor (konsumsi, jasa, simpan pinjam, dan produksi), mencakup nilai penjualan, penerimaan jasa, serta pembiayaan yang dilakukan koperasi dalam satu tahun...rupiahProgram: 03.03-Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi. Kegiatan: 03.03.01-Pengembangan Koperasi Sektor Produksi Lokasi Prioritas: Provinsi Sulawesi Utara; Provinsi Jawa Timur. Deskripsi: Kontribusi koperasi terhadap perekonomian masih rendah (VUK koperasi ≈1,07% PDB nasional pada 2021), dan didominasi koperasi simpan pinjam (≈69%), sementara sektor produksi—pertanian & perikanan (≈9%) dan industri pengolahan (≈0,6%)—masih kecil. Arah program menekankan penguatan koperasi sektor produksi melalui pengembangan usaha dan hilirisasi untuk menaikkan nilai tambah, akselerasi volume usaha, peningkatan kapasitas SDM dan kualitas tata kelola/regulasi, serta penguatan kelembagaan. Dampak yang dituju: kontribusi ekonomi dan penciptaan kerja meningkat, serta kesejahteraan anggota koperasi membaik. Indikator SIPD: 000872 - Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor ProduksiYaYaYaYaYa
132402.09.0006
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi terhadap Total Volume Usaha Koperasi;
Jumlah Volume Usaha Koperasi Sektor ProduksiSTATISTIKKEMENTERIAN KOPERASINilai kegiatan usaha koperasi produksi yang mencakup total pendapatan dari penjualan barang/jasa produksi, penyaluran hasil produksi, atau layanan usaha produksi lainnya dalam satu tahun buku.rupiahProgram: 03.03-Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi. Kegiatan: 03.03.01-Pengembangan Koperasi Sektor Produksi Lokasi Prioritas: Provinsi Sulawesi Utara; Provinsi Jawa Timur. Deskripsi: Kontribusi koperasi terhadap perekonomian masih rendah (VUK koperasi ≈1,07% PDB nasional pada 2021), dan didominasi koperasi simpan pinjam (≈69%), sementara sektor produksi—pertanian & perikanan (≈9%) dan industri pengolahan (≈0,6%)—masih kecil. Arah program menekankan penguatan koperasi sektor produksi melalui pengembangan usaha dan hilirisasi untuk menaikkan nilai tambah, akselerasi volume usaha, peningkatan kapasitas SDM dan kualitas tata kelola/regulasi, serta penguatan kelembagaan. Dampak yang dituju: kontribusi ekonomi dan penciptaan kerja meningkat, serta kesejahteraan anggota koperasi membaik. Indikator SIPD: 000872 - Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor ProduksiYaYaYaYaYa
132501.01.0031
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Realisasi Rencana Luas Wilayah Perairan Indonesia (Pedalaman, Kepulauan, Teritorial, ZEE, dan Landas Kontinen) yang Diperbarui melalui Surta Hidrografi dan Oseanografi;
Jumlah Wilayah Perairan Indonesia yang Telah DisurveiSTATISTIKKEMENTERIAN PERTAHANANTotal luas wilayah perairan Indonesia—meliputi perairan pedalaman, kepulauan, teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan landas kontinen—yang telah diperbarui datanya melalui survei hidrografi dan...kilometer persegi (km²)YaYaYaYaYa
132603.01.0014
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah wilayah sungai dengan pengembangan sistem informasi sumber daya air;
Jumlah Wilayah Sungai dengan Sistem HidrologiSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMWilayah sungai yang telah mengembangkan sistem untuk memantau parameter hidrologi seperti debit air, curah hujan, dan kualitas air.wilayahYaYaYaYaYa
132703.01.0015
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah wilayah sungai dengan pengembangan sistem informasi sumber daya air;
Jumlah Wilayah Sungai dengan Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA)STATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMWilayah sungai yang telah memiliki sistem informasi untuk mengelola data dan informasi terkait sumber daya air.wilayahYaYaYaYaYa
132803.01.0016
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah wilayah sungai dengan pengembangan sistem informasi sumber daya air;
Jumlah Wilayah Sungai dengan Sistem Peringatan Dini BanjirSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMWilayah sungai yang telah mengembangkan sistem untuk mendeteksi dan memberikan peringatan dini mengenai potensi banjir.wilayahYaYaYaYaYa
132903.01.038
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah wilayah sungai kewenangan pusat dengan neraca air tidak dalam kondisi kritis/defisit;
Jumlah wilayah sungai kewenangan pusat dengan neraca air tidak dalam kondisi kritis/defisitSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMJumlah wilayah sungai dengan neraca air tidak dalam kondisi kritis, dengan memastikan penggunaan dan pasokan air yang berkelanjutanwilayahYaYaYaYaYa
133003.01.0017
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Rasio kapasitas air baku bersumber dari bendungan terhadap potensinya;
Kapasitas air baku yang telah dimanfaatkan dari bendungan potensinyaSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMJumlah air baku yang saat ini diambil dan digunakan dari bendungan untuk berbagai kebutuhan, seperti air minum, irigasi, atau industripersenYaYaYaYaYa
133103.01.039
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang terbangun;
Kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang terbangunSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMJumlah SR yang dapat dilayani oleh seluruh IPAL Skala Perkotaan, Permukiman, dan Kawasan Tertentu secara nasional. Dapat diestimasikan dari kapasitas volumen pengolahan yang dikonversi menggunakan rat...KKProgram: 02.12-Swasembada Air. Kegiatan: 02.12.06-Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi & kabupaten/kota) dengan prioritisasi: wilayah metropolitan & ibu kota provinsi; wilayah DAS dan kawasan pesisir prioritas; serta challenging area (rawan air, pesisir, dll), sambil mempertimbangkan Readiness Criteria (RC) dan kinerja daerah. Contoh fokus yang disebut: Prov. Jawa Timur (38 kab/kota), Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jambi, Riau (Rokan Hulu/Rokan Hilir), klaster Gorontalo (Pohuwato, Gorontalo, Bone Bolango, Boalemo, Gorontalo Utara, Kota Gorontalo), Kab. Tana Tidung, Kab. Luwu & Pangkajene Kepulauan, Kota Pariaman, serta Kab. Klungkung–Gianyar–Karangasem. Deskripsi: Cakupan dan pemanfaatan sanitasi aman masih rendah: hanya ±10,21% rumah tangga yang terlayani; dari 514 kab/kota baru ~60% memiliki fasilitas pengolahan air limbah domestik dengan utilisasi hanya 20–30%. Sekitar 80% konsumsi air rumah tangga menjadi air limbah berpatogen (mis. E. coli) yang berkontribusi pada 73% kasus diare; dampak berulang memicu malnutrisi dan stunting (prevalensi 2023: 21,5%) serta menaikkan beban biaya pengolahan air dan kerugian ekonomi (>2% PDB/tahun). Intervensi diarahkan untuk meningkatkan cakupan, keberfungsian, dan kualitas infrastruktur SPALD/IPLT (termasuk pendekatan CWIS), memperluas akses air minum & sanitasi aman, dan mengurangi pencemaran—guna mendukung SDG 6 serta pemenuhan hak dasar atas air dan sanitasi.YaYaYaYaYa
133207.05.0049
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana Dasar Kawasan Ibu Kota Nusantara;
Kapasitas IPAL TerbangunSTATISTIKOTORITA IBUKOTA NUSANTARAKapasitas dari instalasi pengolahan air limbah yang telah dibangunkubikYaYaYaYaYa
133307.05.0050
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana Dasar Kawasan Ibu Kota Nusantara;
Kapasitas IPAL yang DimanfaatkanSTATISTIKOTORITA IBUKOTA NUSANTARAKapasitas dari instalasi pengolahan air limbah yang saat ini digunakankubikYaTidakYaYaYa
133403.01.040
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Kapasitas prasarana air baku yang dibangun;
Kapasitas prasarana air baku yang dibangunSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMTambahan debit air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain yang bersumber dari mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, atau sumber a...meter kubik per detikIndikator SIPD: 000574 - Kapasitas layanan prasarana air baku yang dibangunYaYaYaYaYa
133503.01.041
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Kapasitas prasarana air baku yang direhabilitasi;
Kapasitas prasarana air baku yang direhabilitasiSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMdebit air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain yang bersumber dari mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, atau sumber air lainny...meter kubik per detikYaYaYaYaYa
133603.01.042
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Kapasitas prasarana pengendali lahar dan sedimen;
Kapasitas prasarana pengendali lahar dan sedimenSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMkemampuan infrastruktur atau sistem yang dirancang untuk mengendalikan atau mengatur aliran lahar (material vulkanik yang panas dan cair) serta sedimen (partikel tanah, batu, atau material lain yang t...meter kubik (m³)YaYaYaYaYa
133702.01.014
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Kapasitas Produksi Industri Kimia Dasar Berbasis Minyak, Gas, dan Batubara;
Kapasitas Produksi Industri Kimia Dasar Berbasis Minyak, Gas, dan BatubaraSTATISTIKKEMENTERIAN PERINDUSTRIANKemampuan Industri Kimia Dasar Berbasis Minyak, Gas, dan Batubara untuk dapat menghasilkan output atau memprodusi produk Kimia Dasar Berbasis Minyak, Gas, dan Batubara dalam periode tertentu. Yang dim...ribu tonYaYaYaYaYa
133802.01.015
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Kapasitas Produksi Industri Olahan Bauksit;
Kapasitas Produksi Industri Olahan BauksitSTATISTIKKEMENTERIAN PERINDUSTRIANHasil produksi maksimum yang dapat dicapai perusahaan untuk memproduksi produk olahan bauksit (Smelter Grade Alumina, Ingot, Aluminium Rod, Aluminium Slab, Aluminium Plate, Aluminium Sheet/Strip, Alum...juta ton per tahunYaYaYaYaYa
133902.01.016
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Kapasitas Produksi Industri Olahan Nikel;
Kapasitas Produksi Industri Olahan NikelSTATISTIKKEMENTERIAN PERINDUSTRIANHasil produksi maksimum yang dapat dicapai perusahaan untuk memproduksi produk olahan nikel (NPI/FENI/Ni Matte/MHP/Ni Sulfat/Ni Cobalt, Stainless Steel Slab, Stainless HRC/CRC, Stainless Steel Billet,...juta ton per tahunProgram: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.01-Pengembangan Hilirisasi Nikel Lokasi Prioritas: Sulawesi Tengah Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambahYaYaYaYaYa
134002.01.017
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Kapasitas Produksi Industri Olahan Tembaga;
Kapasitas Produksi Industri Olahan TembagaSTATISTIKKEMENTERIAN PERINDUSTRIANHasil produksi maksimum yang dapat dicapai perusahaan untuk memproduksi produk olahan tembaga (Cu Concentrade, Cu Cathoda, Cu Slab, Cu billet, Cu Strip, Copper Tube, Cu bar & Rods, Copper Wire).ribu ton per tahunYaYaYaYaYa
134102.01.018
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Kapasitas Produksi Industri Olahan Timah;
Kapasitas Produksi Industri Olahan TimahSTATISTIKKEMENTERIAN PERINDUSTRIANHasil produksi maksimum yang dapat dicapai perusahaan untuk memproduksi produk olahan timah ( Timah Solder, Timah Chemical, dan Timah Powder)ribu ton per tahunYaYaYaYaYa
134202.04.013
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Kapasitas Produksi Pati Sagu;
Kapasitas Produksi Pati SaguSTATISTIKKEMENTERIAN PERINDUSTRIANKemampuan produksi maksimum yang dapat dicapai untuk memproduksi pati sagu. Yang dimaksud dengan industri pati sagu adalah seluruh industri yang berada pada KBLI 10622.ton per tahunProgram: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.08-Pengembangan Hilirisasi Sagu dan Singkong Lokasi Prioritas: Provinsi Nusa Tenggara Barat Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri pengolahan berbasis rumput laut untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri rumput lautYaYaYaYaYa
134309.03.025
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Kapasitas Pusat Data Perkapita;
Kapasitas Pusat Data PerkapitaSTATISTIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALBesaran angka yang diperoleh dengan cara membagi kapasitas data center nasional dengan total jumlah penduduk Indonesiawatt per kapitaProgram: 03.02-Peningkatan Konektivitas Digital dan Transisi Energi Listrik. Kegiatan: 03.02.02-Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi Kalimantan Tengah – Kab. Kapuas, Barito Utara, Barito Selatan, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Katingan, Seruyan, Sukamara, Lamandau, Gunung Mas, Pulang Pisau, Murung Raya, Barito Timur, serta Kota Palangkaraya. Deskripsi: Penguatan ekosistem digital diarahkan untuk mendukung transformasi pemerintahan digital dan masyarakat digital. Fokusnya meliputi perluasan infrastruktur TIK, peningkatan layanan publik berbasis digital, literasi & talenta digital, serta tata kelola data dan keamanan siber—agar pelayanan kian inklusif, efisien, dan andal di seluruh Indonesia, dengan penajaman implementasi pada kabupaten/kota prioritas di Kalimantan Tengah.TidakYaYaYaYa
134403.01.043
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Terbangun;
Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) TerbangunSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMKapasitas SPAM yang terbangun melalui kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan perpipaan dari SPAM Regional, SPAM Kabupaten, SPAM Kota dan SPAM berbasis Masyarakat serta SPAM bukan jaringan perpipaanliter per detikProgram: 02.12-Swasembada Air. Kegiatan: 02.12.05-Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi/Kab/Kota: Papua Barat*; D.I. Yogyakarta (indikatif); Jawa Timur; Sumatera Barat; Riau (Kab. Bengkalis, Kab. Kepulauan Meranti); Kalimantan Barat (Kab. Sambas, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Kota Pontianak); Kalimantan Selatan; Sulawesi Tengah; Kota Makassar; Aceh (Kab. Aceh Singkil, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Kota Langsa, Aceh Besar, Aceh Utara, Nagan Raya, Aceh Jaya). Deskripsi: Isu strategis ketahanan air mengemuka karena adanya 12,7 juta ha lahan kritis, potensi penurunan PDB hingga 7,3% pada 2045 bila ancaman air tidak tertangani, serta dampak perubahan iklim: hari hujan menurun namun intensitas makin ekstrem sehingga risiko banjir dan kekeringan meningkat. Ribuan mata air hilang dalam 10 tahun terakhir dan sekitar 40% mengalami penurunan debit (contoh: Umbulan turun dari 6.000 menjadi 2.800 L/detik). Respons yang dibutuhkan meliputi rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) vegetatif, pembangunan bangunan konservasi tanah dan air, serta peningkatan tutupan hutan di DAS untuk menjamin kuantitas dan kualitas air secara berkelanjutan.YaYaYaYaYa
134503.01.044
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Kapasitas Tampungan Air;
Kapasitas Tampungan AirSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMVolume tampungan air yang dapat dimanfaatkan (m3) seperti waduk, embung, atau tampungan air lainnya dibagi dengan jumlah penduduk (jiwa)meter kubik per kapitaIndikator Utama Pembangunan - 43c-i. Kapasitas Tampungan Air (m3/kapita)YaYaYaYaYa
134603.01.0018
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Kapasitas tidak terpakai (idle capacity) Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);
Kapasitas terpakai Idle Capacity IPLTSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMVolume aktual lumpur tinja yang diolah oleh IPLT dalam periode tertentumeter kubik per hariProgram: 02.12-Swasembada Air. Kegiatan: 02.12.06-Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi & kabupaten/kota) dengan prioritisasi: wilayah metropolitan & ibu kota provinsi; wilayah DAS dan kawasan pesisir prioritas; serta challenging area (rawan air, pesisir, dll), sambil mempertimbangkan Readiness Criteria (RC) dan kinerja daerah. Contoh fokus yang disebut: Prov. Jawa Timur (38 kab/kota), Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jambi, Riau (Rokan Hulu/Rokan Hilir), klaster Gorontalo (Pohuwato, Gorontalo, Bone Bolango, Boalemo, Gorontalo Utara, Kota Gorontalo), Kab. Tana Tidung, Kab. Luwu & Pangkajene Kepulauan, Kota Pariaman, serta Kab. Klungkung–Gianyar–Karangasem. Deskripsi: Cakupan dan pemanfaatan sanitasi aman masih rendah: hanya ±10,21% rumah tangga yang terlayani; dari 514 kab/kota baru ~60% memiliki fasilitas pengolahan air limbah domestik dengan utilisasi hanya 20–30%. Sekitar 80% konsumsi air rumah tangga menjadi air limbah berpatogen (mis. E. coli) yang berkontribusi pada 73% kasus diare; dampak berulang memicu malnutrisi dan stunting (prevalensi 2023: 21,5%) serta menaikkan beban biaya pengolahan air dan kerugian ekonomi (>2% PDB/tahun). Intervensi diarahkan untuk meningkatkan cakupan, keberfungsian, dan kualitas infrastruktur SPALD/IPLT (termasuk pendekatan CWIS), memperluas akses air minum & sanitasi aman, dan mengurangi pencemaran—guna mendukung SDG 6 serta pemenuhan hak dasar atas air dan sanitasi.YaYaYaYaYa
134702.01.0019
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Utilisasi Industri Pengolahan Garam Industri;
Kapasitas Terpasang Industri Pengolahan Garam IndustriSTATISTIKKEMENTERIAN PERINDUSTRIANKapasitas maksimal produksi yang dapat dicapai oleh fasilitas industri dalam periode yang sama.tonProgram: 02.22-Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru. Kegiatan: 02.22.04-Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut Lokasi Prioritas: Provinsi Nusa Tenggara Barat; Provinsi NTT; Jawa Barat; Jawa Tengah; Jawa Timur (termasuk Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Pasuruan, Kab. Tuban, Kab. Lamongan); Sulawesi Selatan (termasuk Kab. Takalar, Kab. Jeneponto, Kab. Pangkajene Kepulauan); Gorontalo; Bali; D.I. Yogyakarta; Sulawesi Tengah; Aceh; dan Kalimantan Timur. Deskripsi: Konsumsi garam nasional yang terus meningkat (mencapai 4,5 juta ton pada 2022), tidak diimbangi dengan produksi nasional (2,9 juta ton pada 2022). Hal ini menyebabkan pemenuhan konsumsi garam nasional masih dilakukan melalui impor, meskipun Indonesia memiliki garis pantai 108.000 km. Padahal, Perpres Nomor 126 Tahun 2022 mengamanatkan agar kebutuhan garam nasional dipenuhi oleh produksi dalam negeri paling lambat tahun 2024 (dengan pengecualian). Oleh karena itu, program ini bertujuan mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri garam dan produk olahan hasil laut. Hal ini memerlukan investasi pada industri hilirisasi garam, terutama (i) soda kaustik, (ii) sodium karbonat (soda ash), (iii) sodium sulfat, serta vacuum salt untuk sektor kesehatan.YaYaYaYaYa
134809.03.026
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Kecepatan internet jaringan pitalebar bergerak (Mobile Broadband);
Kecepatan internet jaringan pitalebar bergerak (Mobile Broadband)STATISTIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALRata-rata waktu, latensi, dan throughput yang dibutuhkan untuk transfer data melalui jaringan mobile broadbandmegabit per detikYaYaYaYaYa
134909.03.027
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Kecepatan internet jaringan pitalebar tetap (Fixed Broadband);
Kecepatan internet jaringan pitalebar tetap (Fixed Broadband)STATISTIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALRata-rata waktu, latensi, dan throughput yang dibutuhkan untuk transfer data melalui fixed mobile broadbandmegabit per detikYaYaYaYaYa
135005.02.024
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana ke publik;
Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana tsunami ke publikSTATISTIKBADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKAIndikator kecepatan penyampaian informasi kejadian bencana tsunami kepada publik adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan seberapa cepat informasi terkait suatu kejadian bencana tsunami disampaika...menitYaYaYaYaYa
Showing 1,301-1,350 of 2,950 items.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
05.02.020
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah provinsi yang memiliki kemampuan intelijen minimal
Jumlah provinsi yang memiliki kemampuan intelijen minimalJumlah provinsi yang memiliki kapasitas intelijen dasar dalam mengumpulkan informasi dan menjalankan operasi untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba.ProvinsiBADAN NARKOTIKA NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
08.01.0011
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase provinsi yang memperoleh nilai kerukunan umat beragama dengan kategori sangat tinggi
jumlah provinsi yang memiliki nilai IKUB sangat tinggiDefinisi: Jumlah provinsi yang memiliki nilai IKUB dalam rentang 80 hingga 100, yang dikategorikan sebagai tingkat kerukunan umat beragama "sangat tinggi".​ProvinsiKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANAgama
07.05.042
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah provinsi yang mengalami peningkatan skor Indeks Respon Lingkungan Hidup (IRLH) sektor air laut
Jumlah provinsi yang mengalami peningkatan skor Indeks Respon Lingkungan Hidup (IRLH) sektor air lautJumlah provinsi yang menunjukkan peningkatan skor pada Indeks Respon Lingkungan Hidup (IRLH) khususnya di sektor air laut dibandingkan dengan periode sebelumnya. IRLH sektor air laut menilai respons...ProvinsiKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-WILAYAH ADMINISTRASI NASIONAL, PROVINSITAHUNANLingkungan Hidup
03.01.030
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah proyek pembiayaan kreatif infrastruktur air limbah domestik yang siap dikerjasamakan
Jumlah proyek pembiayaan kreatif infrastruktur air limbah domestik yang siap dikerjasamakanJumlah proyek SPALD yang siap untuk dikerjasamakan yang dibuktikan melalui kesepakatan melalui Perjanjian Kerja SamaproyekKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANPekerjaan Umum
03.01.031
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah proyek pembiayaan kreatif infrastruktur air minum yang siap dikerjasamakan
Jumlah proyek pembiayaan kreatif infrastruktur air minum yang siap dikerjasamakanJumlah proyek pembiayaan kreatif infrastruktur air minum yang memasuki tahap transaksi dan penetapan kerja samaproyekKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANPekerjaan Umum
09.05.005
    • SDGs
  1. Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)Jumlah proyek yang masuk dalam Daftar Rencana Proyek KPBU dengan status siap ditawarkan ditambah dengan jumlah proyek yang sedang dalam proses Prakualifikasi pada tahun berjalan.proyekKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 000343 - Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).Perencanaan Pembangunan Nasional
02.02.007
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Jumlah PTA/FTA/CEPA yang terselesaikan
Jumlah PTA/FTA/CEPA yang terselesaikanJumlah Preferential Trade Agreement (PTA)/ Free Trade Agreement (FTA)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) yang terselesaikan adalah jumlah Perundingan Perdagangan Internasional yang...kesepakatanKEMENTERIAN PERDAGANGANPrioritasSTATISTIK-Sektor; Jenis Perundingan: PTA, FTA, CEPATAHUNANIndikator SIPD: 000339 - Jumlah PTA/FTA/CEPA yang disepakatiPerdagangan
09.03.0034
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Jumlah PTN, PTS, PTIK yang memberikan kredensial mikroJumlah Perguruan Tinggi Nasional (PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS), dan Perguruan Tinggi Ikatan Dinas (PTIK) yang aktif menyelenggarakan kredensial mikro—program singkat berbasis...Perguruan TinggiKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-TAHUNANInformasi
05.02.021
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Pusat Pendidikan Polwan
Jumlah Pusat Pendidikan PolwanJumlah lembaga pendidikan yang secara khusus didedikasikan untuk mendidik dan melatih Polisi Wanita (Polwan) di Indonesia. Lembaga ini bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan kompetensi Polwan...UnitKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPendidikan
06.01.0308
    • Draft Renstra Kemdiktisaintek 2025-2029
  1. -
Jumlah Pusat Unggulan Iptek Perguruan Tinggi (PUIPT) yang terpetakan berdasarkan keunggulan komoditas penelitiannyaJumlah Pusat Unggulan Iptek Perguruan Tinggi (PUIPT) yang terpetakan berdasarkan keunggulan komoditas penelitiannyaUnitKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPendidikan
04.01.0081
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar
Jumlah Puskesmas dan RS Pemerintah yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai StandarJumlah puskesmas dan RS pemerintah yang memenuhi kriteria standar pelayanan kefarmasian, yaitu memiliki SOP pengelolaan sediaan farmasi (kecuali distribusi) dan melaksanakan pelayanan farmasi klinis...UnitKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
04.01.0082
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Puskesmas memiliki SPA sesuai standar
Jumlah Puskesmas dengan kelengkapan SPA minimal 70%Jumlah Puskesmas yang memiliki kelengkapan sarana, prasarana, dan alat kesehatan mencapai minimal 70% sesuai standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.UnitKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.01-Investasi pelayanan kesehatan primer Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi dan 514 kabupaten/kota); fokus provinsi/daerah: Maluku Utara; Kalimantan Timur; Papua Tengah*; Nusa Tenggara Timur; Provinsi Jawa Timur (Puskesmas di 38 kab/kota hingga desa/kelurahan); Provinsi Jawa Barat (Kab. Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Majalengka, Bandung Barat, Pangandaran, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar); serta Kab. Indragiri Hilir. Deskripsi: Kualitas pelayanan kesehatan primer masih rendah: baru 28% Puskesmas terakreditasi paripurna, 18,5% memenuhi standar sarana–prasarana–alkes, hanya 1,17% kab/kota memiliki unit layanan desa/kelurahan sesuai standar, dan sekitar 18% kab/kota memiliki cakupan Posyandu aktif berbasis siklus hidup ≥75%. Peran kader kesehatan belum optimal, sementara Puskesmas dan jaringannya adalah garda terdepan surveilans, deteksi dini, dan pencegahan. Program memprioritaskan penguatan Puskesmas hingga tingkat desa melalui peningkatan akreditasi dan sarpras, penguatan kader dan partisipasi masyarakat, serta tata kelola layanan primer yang lebih responsif dan inklusif.Kesehatan
04.01.0083
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)
Jumlah Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial dan Vaksin IRL Sesuai StandarJumlah Puskesmas yang memiliki minimal 90% dari 40 jenis obat esensial dan 7 jenis vaksin IRL sesuai kebutuhanJumlahKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000821 - Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)Kesehatan
04.01.0084
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Puskesmas mampu Pelayanan Keluarga Berencana (KB) metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Jumlah Puskesmas di wilayah kerja KB MKJPDefinisi: Puskesmas yang memenuhi kriteria berikut: - Memiliki minimal 2 bidan kompeten dalam pelayanan KB MKJP (bersertifikat pelatihan). - Minimal 50% Puskesmas Pembantu (Pustu) di wilayah kerja...UnitKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANKesehatan
04.01.0085
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Puskesmas mampu Pelayanan Keluarga Berencana (KB) metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Jumlah Puskesmas mampu Pelayanan KB MKJPDefinisi: Puskesmas yang memenuhi kriteria berikut:​ - Memiliki minimal 2 bidan kompeten dalam pelayanan KB MKJP (bersertifikat pelatihan). - Minimal 50% Puskesmas Pembantu (Pustu) di wilayah kerja...UnitKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
04.01.0252
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rata-rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan di 204 kecamatan perbatasan prioritas
Jumlah Puskesmas Rawat InapJumlah sarana pelayanan kesehatan dan pengobatan masyarakat tingkat Puskesmas yang memiliki rawat inap sesuai dengan standar di level kecamatanPuskesmasKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, KecamatanTAHUNANKesehatan
04.01.0086
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase puskesmas terakreditasi paripurna
Jumlah Puskesmas Terakreditasi Paripurna yang Sertifikatnya Masih BerlakuJumlah Puskesmas yang telah memperoleh status akreditasi paripurna dari lembaga akreditasi resmi dan sertifikat akreditasinya masih berlaku dalam kurun waktu 2025-2029JumlahKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000775 - Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna 000823 - Presentasi puskesmas terakreditasi paripurnaKesehatan
04.01.0088
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase puskesmas yang memberikan layanan farmakoterapi untuk UBM
Jumlah puskesmas yang memberikan layanan farmakoterapiJumlah Puskesmas yang memberikan layanan farmakoterapi, Puskesmas yang menyediakan obat-obatan untuk membantu pasien berhenti merokok.​UnitKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-ProvinsiTAHUNANKesehatan
04.01.0089
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase puskesmas santun lanjut usia
Jumlah puskesmas yang memberikan layanan santun lansia sesuai standar di suatu wilayahDefinisi: Jumlah Puskesmas yang telah memenuhi kriteria sebagai Puskesmas Santun Lansia, yaitu menyediakan ruang khusus untuk pelayanan lansia, memiliki akses yang ramah lansia (seperti jalan tidak...UnitKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
04.01.0090
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Puskesmas dengan Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Puskesmas yang memenuhi standar jenis dan jumlah tenaga kesehatan sesuai klasifikasi wilayah dan layananPersentase Puskesmas teregistrasi dan laik operasional yang memenuhi standar minimal jenis dan jumlah SDMK berdasarkan lingkup pelayanan fasyankes (rawat inap dan non-rawat inap) dan klasifikasi...persenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000774 - Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar. 000825 - Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standarKesehatan
04.01.0091
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase puskesmas yang mencapai target INM (Indikator Nasional Mutu)
Jumlah Puskesmas yang Mencapai Seluruh Target INMJumlah Puskesmas yang telah memenuhi semua target yang ditetapkan dalam Indikator Nasional Mutu sesuai regulasiJumlahKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.01-Investasi pelayanan kesehatan primer Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi dan 514 kabupaten/kota); fokus provinsi/daerah: Maluku Utara; Kalimantan Timur; Papua Tengah*; Nusa Tenggara Timur; Provinsi Jawa Timur (Puskesmas di 38 kab/kota hingga desa/kelurahan); Provinsi Jawa Barat (Kab. Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Majalengka, Bandung Barat, Pangandaran, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar); serta Kab. Indragiri Hilir. Deskripsi: Kualitas pelayanan kesehatan primer masih rendah: baru 28% Puskesmas terakreditasi paripurna, 18,5% memenuhi standar sarana–prasarana–alkes, hanya 1,17% kab/kota memiliki unit layanan desa/kelurahan sesuai standar, dan sekitar 18% kab/kota memiliki cakupan Posyandu aktif berbasis siklus hidup ≥75%. Peran kader kesehatan belum optimal, sementara Puskesmas dan jaringannya adalah garda terdepan surveilans, deteksi dini, dan pencegahan. Program memprioritaskan penguatan Puskesmas hingga tingkat desa melalui peningkatan akreditasi dan sarpras, penguatan kader dan partisipasi masyarakat, serta tata kelola layanan primer yang lebih responsif dan inklusif.Kesehatan
04.01.0092
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Puskesmas yang ramah penyandang disabilitas
Jumlah Puskesmas yang ramah penyandang disabilitasJumlah Puskesmas yang telah memenuhi standar aksesibilitas dan pelayanan bagi penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.​JumlahKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.01-Investasi pelayanan kesehatan primer Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi dan 514 kabupaten/kota); fokus provinsi/daerah: Maluku Utara; Kalimantan Timur; Papua Tengah*; Nusa Tenggara Timur; Provinsi Jawa Timur (Puskesmas di 38 kab/kota hingga desa/kelurahan); Provinsi Jawa Barat (Kab. Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Majalengka, Bandung Barat, Pangandaran, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar); serta Kab. Indragiri Hilir. Deskripsi: Kualitas pelayanan kesehatan primer masih rendah: baru 28% Puskesmas terakreditasi paripurna, 18,5% memenuhi standar sarana–prasarana–alkes, hanya 1,17% kab/kota memiliki unit layanan desa/kelurahan sesuai standar, dan sekitar 18% kab/kota memiliki cakupan Posyandu aktif berbasis siklus hidup ≥75%. Peran kader kesehatan belum optimal, sementara Puskesmas dan jaringannya adalah garda terdepan surveilans, deteksi dini, dan pencegahan. Program memprioritaskan penguatan Puskesmas hingga tingkat desa melalui peningkatan akreditasi dan sarpras, penguatan kader dan partisipasi masyarakat, serta tata kelola layanan primer yang lebih responsif dan inklusif.Kesehatan
04.01.0093
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Puskesmas yang mampu melaksanakan tatalaksana kekerasan terhadap perempuan dan anak
Jumlah Puskesmas yang telah mampu melaksanakan tatalaksana kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai standarDefinisi: Puskesmas yang memiliki minimal dua tenaga kesehatan terlatih dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta fasilitas dan prosedur yang sesuai dengan pedoman...UnitKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.01-Investasi pelayanan kesehatan primer Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi dan 514 kabupaten/kota); fokus provinsi/daerah: Maluku Utara; Kalimantan Timur; Papua Tengah*; Nusa Tenggara Timur; Provinsi Jawa Timur (Puskesmas di 38 kab/kota hingga desa/kelurahan); Provinsi Jawa Barat (Kab. Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Majalengka, Bandung Barat, Pangandaran, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar); serta Kab. Indragiri Hilir. Deskripsi: Kualitas pelayanan kesehatan primer masih rendah: baru 28% Puskesmas terakreditasi paripurna, 18,5% memenuhi standar sarana–prasarana–alkes, hanya 1,17% kab/kota memiliki unit layanan desa/kelurahan sesuai standar, dan sekitar 18% kab/kota memiliki cakupan Posyandu aktif berbasis siklus hidup ≥75%. Peran kader kesehatan belum optimal, sementara Puskesmas dan jaringannya adalah garda terdepan surveilans, deteksi dini, dan pencegahan. Program memprioritaskan penguatan Puskesmas hingga tingkat desa melalui peningkatan akreditasi dan sarpras, penguatan kader dan partisipasi masyarakat, serta tata kelola layanan primer yang lebih responsif dan inklusif.Kesehatan
05.01.0048
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Penyelesaian Eksekusi Putusan Perdata
Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusiJumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diajukan ke pengadilan dalam periode tertentu.PerkaraMAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-wilayah administrasi/pengadilanTAHUNANHukum
05.01.0151
    • RKP 2025
  1. -
Jumlah Putusan Perkara KonstitusiBanyaknya putusan suatu perkara konstitusi yang diajukan oleh pemohon dan telah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik, diperiksa dan diputuskan dalam rapat permusyawaratan...DokumenMAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-Jenis Perkara Konstitusi; Jenis Amar PutusanTAHUNANHukum
05.01.0152
    • RKP 2025
  1. -
Jumlah Putusan Perkara Pengujian Undang-UndangBanyaknya putusan untuk menyelesaikan suatu perkara pengujian undang-undang yang diajukan oleh pemohon dan telah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik, diperiksa dan diputuskan...DokumenMAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-Jenis Amar Putusan; Jenis Pengujian Undang-Undang; Undang-Undang yang DiujiTAHUNANHukum
05.01.0153
    • RKP 2025
  1. -
Jumlah Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) BersyaratBanyaknya putusan bersyarat suatu perkara pengujian undang-undang yang diajukan oleh pemohon dan telah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik, diperiksa dan diputuskan dalam...DokumenMAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-Jenis Putusan Pengujian Undang-Undang BersyaratTAHUNANHukum
05.01.0196
    • Renstra Kejaksaan RI
  1. Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara
Jumlah putusan perkara pidana banding yang salinan putusannya telah diterima jaksasalinan putusan Perkara yang diajukan banding oleh terdakwa atau penuntut umumJumlah PerkaraKEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
05.01.0195
    • Renstra Kejaksaan RI
  1. Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara
Jumlah putusan perkara pidana kasasiSalinan putusan Perkara yang salinan putusan diterima oleh jaksaJumlah PerkaraKEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
09.03.0035
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Jumlah Rancangan Undang-undang Berdasarkan Tahapannya (Penyusunan, Harmonisasi, Pembahasan)Data yang mencatat total banyaknya Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sedang berada pada masing-masing tahapan proses legislasi di DPR RI, yaitu Pembahasan, Harmonisasi, Penyusunan.RUUDEWAN PERWAKILAN RAKYATPrioritasSTATISTIK-TAHUNANInformasi
09.03.0036
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Jumlah Rancangan Undang-undang Perubahan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan Berdasarkan Lembaga PengusulData yang menunjukkan total banyaknya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas, dikelompokkan berdasarkan lembaga yang mengusulkan,...RUUDEWAN PERWAKILAN RAKYATPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANInformasi
09.03.0037
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Jumlah Rancangan Undang-undang Perubahan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan Usulan DPR RIData yang mencatat total banyaknya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan yang diusulkan oleh DPR RI untuk masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas dalam periode tertentu.RUUDEWAN PERWAKILAN RAKYATPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANInformasi
09.03.0038
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Jumlah Rancangan Undang-undang Program Legislasi Nasional Berdasarkan Lembaga PengusulData yang menunjukan total banyaknya Rancangan Undang-undang (RUU) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), dikelompokan berdasarkan lembaga yang mengusulkan, seperti DPR, Presiden,...RUUDEWAN PERWAKILAN RAKYATPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANInformasi
09.03.0039
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Jumlah Rancangan Undang-undang Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan Berdasarkan Lembaga PengusulData yang menunjukkan total banyaknya Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas, dikelompokkan berdasarkan lembaga yang mengusulkan, seperti DPR...RUUDEWAN PERWAKILAN RAKYATPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANInformasi
09.03.0040
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Jumlah Rancangan Undang-undang Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan Usulan DPR RIData yang mencatat total banyaknya Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diusulkan oleh DPR RI untuk masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas dalam periode tertentu.RUUDEWAN PERWAKILAN RAKYATPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANInformasi
09.03.0041
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Jumlah Rancangan Undangan-undangan yang Disepakati Bersama Antara DPR RI dan Presiden Menjadi Undang-undangData yang mencatat total banyaknya Rancangan Undang-Undang (RUU) yang telah disetujui oleh DPR RI dalam rapat paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang dalam periode waktu tertentu.RUUDEWAN PERWAKILAN RAKYATPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANInformasi
03.06.0007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase RDTR yang siap terintegrasi dengan OSS
Jumlah RDTR yang Siap Terintegrasi dengan OSS (RDTR_OSS)Jumlah RDTR yang telah disusun, ditetapkan melalui peraturan daerah atau peraturan kepala daerah, dan memenuhi persyaratan teknis untuk diintegrasikan ke dalam sistem OSSJumlah RDTRKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALPrioritasSTATISTIK--TAHUNANYa, Pemda Kota/Kab dan BKPMPertanahan
01.01.0016
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Pemenuhan Pembangunan Kekuatan Pokok TNI
Jumlah realisasi Alutsista siap operasi.Jumlah realisasi Alutsista siap operasi. Alutsista adalah alat utama sistem senjata TNI yang berfungsi dalam mendukung kesiapan tempur dan operasi militer. Reff:...UnitKEMENTERIAN PERTAHANANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPertahanan
09.02.0011
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Kinerja Hibah Daerah
Jumlah Realisasi Hibah untuk Program Prioritas (JRHPP)Total dana hibah yang telah direalisasikan dan digunakan secara efektif untuk mendukung program-program prioritas pemerintah daerah dalam periode tertentu.rupiahKEMENTERIAN KEUANGANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANKeuangan
01.02.0013
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase kesepakatan kerjasama terkait diplomasi ekonomi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dalam negeri
Jumlah Realisasi Kesepakatan Kerja Sama di Bidang Diplomasi Ekonomi yang DitindaklanjutiJumlah kesepakatan kerja sama di bidang diplomasi ekonomi yang telah diimplementasikan oleh pemangku kepentingan dalam negeri.unit kesepakatanKEMENTERIAN LUAR NEGERIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANUrusan Luar Negeri
01.01.0017
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Pemenuhan Pembangunan Kekuatan Pokok TNI
Jumlah realisasi Non Alutsista siap operasiJumlah realisasi Non-Alutsista siap operasi, meliputi dukungan materiil seperti amunisi, BBM, perbekalan, dsb. Reff:...UnitKEMENTERIAN PERTAHANANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPertahanan
01.01.0018
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Perjanjian Imbal Dagang Kandungan Lokal dan Ofset (IDKLO) yang Terlaksana dalam Pengadaan Alpalhankam Luar Negeri
Jumlah Realisasi Perjanjian IDKLO yang Terlaksana dalam Pengadaan Alpalhankam Luar NegeriTotal nilai atau jumlah perjanjian IDKLO yang telah direalisasikan secara konkret dalam proses pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) dari luar negeri, sesuai dengan...perjanjianKEMENTERIAN PERTAHANANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPertahanan
01.01.0019
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Pemenuhan Pembangunan Kekuatan Pokok TNI
Jumlah realisasi personel TNIJumlah realisasi personel TNI (angkatan darat, laut, udara) yang aktif dan siap operasi. Reff: https://www.kemhan.go.id/pothan/wp-content/uploads/2020/03/Salinan-UU-Nomor-23-Tahun-2019.pdf?OrangKEMENTERIAN PERTAHANANPrioritasSTATISTIK-PangkatBULANANPertahanan
01.01.0020
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Pemenuhan Alutsista
Jumlah Realisasi Tahapan Pengadaan Alutsista StrategisIndikator ini mengukur jumlah tahapan pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) strategis yang telah direalisasikan (∑a) dibandingkan dengan jumlah tahapan yang direncanakan (∑b). Pengadaan...unit tahapanKEMENTERIAN PERTAHANANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPertahanan
07.02.0107
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Jumlah recovery fund yang harus dibayarkan pemerintah kepada pelaku usaha migasjumlah biaya operasional hulu migas—seperti eksplorasi, pengembangan, dan produksi—yang awalnya dikeluarkan oleh pelaku usaha (kontraktor PSC) dan harus diganti (reimbursed) oleh pemerintahRpKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANEnergi
10.04.0028
    • DP 2024
  1. -
Jumlah Register Pemohon Informasi Layanan PublikBanyak permohonan informasi publik yang telah diterima atau dicatat oleh MPR RI.buahMAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYATPrioritasSTATISTIK-TAHUNANDukung Lainnya
02.03.0027
    • Renstra Bapanas 2025-2029
  1. Indeks Keamanan Pangan Segar
Jumlah Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Produksi Dalam Negeri untuk Usaha Kecil (PDUK)Banyaknya produk Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) yang telah mendapatkan nomor registrasi PSAT-PDUK dari Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP)...SertifikatBADAN PANGAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANIndikator SIPD : 000598 - Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan panganPertanian
07.05.043
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pengelolaan keamanan hayati (biosafety dan biosecurity)
Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pengelolaan keamanan hayati (biosafety dan biosecurity)jumlah dokumen rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dan disampaikan kepada pemangku kepentingan, khususnya di bidang pengelolaan keamanan hayati (biosafety & biosecurity). Dengan kata lain, ini...rekomendasi kebijakanKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANProgram: 02.16-Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem, Spesies, dan Genetik. Kegiatan: 02.16.05-Peningkatan Bioprospeksi, Bioteknologi, Keamanan Hayati, serta Akses dan Pembagian Keuntungan Sumber Daya Genetik Lokasi Prioritas: Provinsi Jawa Timur. Deskripsi: Indonesia menyimpan kekayaan keanekaragaman hayati darat–laut yang sangat tinggi, namun baru sekitar 3% yang dimanfaatkan. Pemanfaatan berbasis bioprospecting dan bioekonomi berpotensi mendorong ekonomi hijau dan melahirkan pusat pertumbuhan baru. Nilai ekonomi Sumber Daya Genetik diperkirakan ~USD 19,4 miliar (≈1,90% PDB), sementara potensi ekonomi maritim dapat mencapai ~USD 1.338 miliar per tahun. Arah program di Jawa Timur: pengelolaan berkelanjutan dan optimal atas aset hayati, pengembangan riset–inovasi dan hilirisasi, serta tata kelola dan kemitraan yang adil agar manfaat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat meningkat.Lingkungan Hidup
05.03.0003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Tingkat efektivitas penanganan kasus pelanggaran HAM
Jumlah rekomendasi yang diterbitkan oleh Komnas HAMJumlah rekomendasi penanganan kasus yang dikeluarkan oleh Komnas HAM.PerkaraKOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIAPrioritasSTATISTIK-Nama Isu; Tema Hak; Tema PengaduanTAHUNANHak Asasi Manusia
09.03.0042
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
Jumlah remaja (usia 15-24 tahun) yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhirJumlah individu berusia 15-24 tahun yang telah mengakses internet dalam periode tiga bulan terakhirOrangBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNAN Lokasi Prioritas: Provinsi Maluku Kegiatan ini bertujuan mempercepat pengembangan ekonomi digital guna meningkatkan kontribusinya terhadap PDB. Fokus diarahkan pada transformasi digital sektor bisnis, peningkatan keberhasilan startup, serta kesiapan industri menuju Industri 4.0. Indikator SIPD: 000146 - Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) denganketerampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).Informasi
Showing 1,301-1,350 of 3,346 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
16287203.07.006
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kerentanan Keluarga
Indeks Kerentanan KeluargaPrioritasSTATISTIKIndikator10110069BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONALPusat Data dan Teknologi InformasiIndeks kerentanan keluarga adalah indeks komposit yang menggambarkan keluarga memiliki kerentanan dalam aspek pemenuhan kebutuhan dasar, keharmonisan keluarga, dan interaksi keluarga.Tanpa SatuanTerbukaWilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKependudukanTERSEDIA
16287308.01.004
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)
Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)PrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN AGAMADitjen. BMBPSDMIndeks yang menggambarkan sejauh mana tingkat kerukunan umat beragama. IKUB diukur melalui tiga indikator kerukunan umat beragama, yakni toleransi, kesetaraan, dan kerja sama.persen-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANAgamaTERSEDIA
162874
    • Draft Renstra Kemenpar
  1. -
Indeks kesadaran merek pariwisata IndonesiaNon PrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN PARIWISATAAsisten Deputi Strategi dan Komunikasi Pemasaran PariwisataIndeks pengukuran kemampuan konsumen untuk mengenali dan membedakan suatu merek melalui visual atau auditif--TAHUNANPariwisataTERSEDIA
16287507.04.0058
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
    • RKP 2025
    • DP 2024
  1. Luasan pesisir dan laut terkontaminasi dan rusak yang terpulihkan
Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI)PrioritasSTATISTIKVariabelindeksDirektorat Data Pembangunan dan Pemerintah DigitalKEMENTERIAN KOORDINATOR PANGANDeputi Bidang Koordinasi Sumber Daya MaritimIndeks Kesehatan Laut (Ocean Health Index/OHI) Indonesia adalah penilaian kondisi laut berdasarkan seberapa baik laut menyediakan manfaat dan layanan bagi manusia, dengan skor yang bervariasi...numerik /indeksTerbukatabel, grafik dan diagramTAHUNANKelautanTERSEDIA
16287602.03.003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kesejahteraan Petani (IKP)
Indeks Kesejahteraan Petani (IKP)PrioritasSTATISTIKIndikatorBADAN PUSAT STATISTIKDIREKTORAT STATISTIK PETERNAKAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANANUkuran yang menggambarkan kondisi kesejahteraan rumah tangga pertanian secara multidimensi mencakup dimensi ketahanan pangan dan gizi, pendidikan, Kesehatan, standar hidup layak, pendapatan dan...--Nasional, ProvinsiTAHUNANPertanianTERSEDIA
16287704.02.001
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks kesejahteraan sosial untuk penduduk lanjut usia
Indeks kesejahteraan sosial untuk penduduk lanjut usiaPrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan SosialKEMENTERIAN SOSIALBiro PerencanaanPerhitungan keberfungsian sosial untuk penduduk lanjut usia, yang menilai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan...persen-Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANSosialTERSEDIA
16287804.02.002
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas
Indeks kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitasPrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan SosialKEMENTERIAN SOSIALBiro PerencanaanPerhitungan keberfungsian sosial untuk penduduk penyandang disabilitas, yang menilai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu...persen-Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANSosialTERSEDIA
16287907.04.0001
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kesiapan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP
Indeks Kesiapan Prasarana Pengawasan SDKPPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANDirektorat Prasarana dan Sarana PengawasanNilai untuk mengukur Mengukur kesiapan prasarana pengawasan, terutama bangunan utama yang mendukung operasi pengawasan SDKPnilai (0-100)-NasionalTAHUNANKelautanTERSEDIA
16288007.04.0002
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kesiapan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP
Indeks Kesiapan Sarana Pengawasan SDKPPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANDirektorat Prasarana dan Sarana PengawasanNilai untuk Mengukur kesiapan sarana pengawasan, terutama kapal pengawas, dalam melaksanakan tugas pengawasan SDKP.nilai (0-100)-NasionalTAHUNANKelautanTERSEDIA
16288109.03.004
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kesiapsiagaan dan Ketahanan Siber Nasional
Indeks Kesiapsiagaan dan Ketahanan Siber NasionalPrioritasSTATISTIKIndikatorBADAN SIBER DAN SANDI NEGARABiro Perencanaan dan KeuanganIndeks Kesiapsiagaan dan Ketahanan Siber Nasional merupakan indikator yang mengukur seberapa siap dan tangguh suatu negara dalam mengatasi ancaman, serangan, dan gangguan di ruang siber, serta...Indeks-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANInformasiTERSEDIA
Showing 261-270 of 4,145 items.