Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
120101.01.0027
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Pemenuhan Alutsista;
Jumlah Target Tahapan Pengadaan Alutsista StrategisSTATISTIKKEMENTERIAN PERTAHANANIndikator ini mengukur jumlah tahapan pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) strategis yang telah direalisasikan (∑a) dibandingkan dengan jumlah tahapan yang direncanakan (∑b). Pengadaan Alut...unit tahapanYaYaYaYaYa
120204.01.0126
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase penurunan kekosongan (stock out) obat dan vaksin di fasyankes;
Jumlah temuan kasus kekosongan obat dan vaksin tahun berjalanSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANDefinisi: Total kejadian kekosongan obat dan vaksin yang tercatat di fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun berjalan.​kasusYaYaYaYaYa
120306.05.022
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah tenaga keolahragaan cabang olahraga olimpiade dan paralimpiade bersertifikasi internasional;
Jumlah tenaga keolahragaan cabang olahraga olimpiade dan paralimpiade bersertifikasi internasionalSTATISTIKKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAJumlah tenaga keolahragaan cabang olahraga olimpiade dan paralimpiade bersertifikat internasionalOrangYaYaYaYaYa
120406.02.0038
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Produktivitas Tenaga Kerja Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT);
Jumlah Tenaga Kerja (TK) di Industri TPTSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKTotal jumlah individu yang bekerja di sektor industri TPT, baik di industri besar, sedang, maupun kecilOrangProgram: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.16-Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil Lokasi Prioritas: Kota Semarang dan Seluruh Provinsi. Deskripsi: -YaYaYaYaYa
120503.05.0009
    • Renstra DPR RI 2025-2029;
  1. -
Jumlah tenaga kerja di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)STATISTIKKEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALJumlah individu yang secara aktif dipekerjakan oleh unit usaha milik desa (BUMDes), yang dapat diklasifikasikan berdasarkan status kepegawaian, dalam satu periode pelaporan.OrangYaYaYaYaYa
120606.02.0039
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Penyerapan Tenaga Kerja Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT);
Jumlah Tenaga Kerja di Industri Pakaian JadiSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKTotal tenaga kerja yang bekerja di industri yang termasuk dalam KBLI kode 14, yang mencakup industri pakaian jadi.OrangProgram: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.16-Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil Lokasi Prioritas: Kota Semarang dan Seluruh Provinsi. Deskripsi: -YaYaYaYaYa
120706.02.0040
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan;
Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Pertanian (JTKP)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKTotal jumlah individu yang bekerja di sektor pertanian, termasuk sub-sektor tanaman, peternakan, perikanan, dan kehutananOrangIndikator SIPD: 000093 - Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/kehutananYaYaYaYaYa
120806.02.0041
    • SDGs;
  1. Proporsi tenaga kerja pada sektor industri pengolahan;
Jumlah Tenaga Kerja Industri Manufaktur (JTK IM)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKJumlah orang yang bekerja di sektor industri pengolahan.OrangIndikator SIPD: 000211 - Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufakturYaYaYaYaYa
120906.02.0042
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Proporsi Tenaga Kerja Hijau;
Jumlah tenaga kerja layak yang melakukan pekerjaan yang ramah lingkunganSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKTenaga kerja yang terlibat dalam pekerjaan yang berkontribusi pada pelestarian atau pemulihan kualitas lingkungan, seperti pekerjaan di sektor energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan limbah,...OrangYaYaYaYaYa
121006.02.0043
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Proporsi tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi bidang STEM;
jumlah tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi bidang STEM (Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3, Diploma 4, dan S1)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKJumlah individu lulusan pendidikan tinggi (D1-S1) yang bekerja dan berasal dari program studi bidang STEM (misalnya: matematika, fisika, kimia, biologi, teknik, informatika, statistik, dll).OrangYaYaYaYaYa
121106.02.001
    • SDGs;
  1. Adanya strategi nasional terkait ketenagakerjaan pemuda yang sudah dikembangkan dan operasional sebagai strategi khusus atau sebagai bagian dari strategi ketenagakerjaan nasional;
Jumlah Tenaga Kerja Muda Rentan yang Ditempatkan dan/atau DiberdayakanSTATISTIKKEMENTERIAN KETENAGAKERJAANTenaga Kerja Muda Rentan adalah seseorang yang memasuki rentang usia 15-30 tahun yang memiliki kesenjangan aksebilitas dan sosial ekonomi serta mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat m...OrangIndikator SIPD: 000202 - Adanya strategi nasional terkait ketenagakerjaan pemuda yang sudah dikembangkan dan operasional sebagai strategi khusus atau sebagai bagian dari strategi ketenagakerjaan nasional.TidakYaYaYaYa
121202.11.007
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Pekerja Sektor Pariwisata;
Jumlah Tenaga Kerja PariwisataSTATISTIKKEMENTERIAN PARIWISATABanyaknya orang yang bekerja di sektor pariwisata.OrangIndikator SIPD: 000812 - Jumlah Tenaga Kerja PariwisataYaYaYaYaYa
121306.02.0044
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Peningkatan tenaga kerja sektor TIK;
Jumlah Tenaga Kerja Sektor TIK pada Tahun Berjalan dan Tahun SebelumnyaSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKJumlah penduduk yang bekerja di sektor informasi dan komunikasiOrangProgram: 02.14 Ekonomi Digital. Kegiatan: 02.14.00 Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital Lokasi Prioritas: Provinsi Maluku Kegiatan ini bertujuan mempercepat pengembangan ekonomi digital guna meningkatkan kontribusinya terhadap PDB. Fokus diarahkan pada transformasi digital sektor bisnis, peningkatan keberhasilan startup, serta kesiapan industri menuju Industri 4.0. YaYaYaYaYa
121406.02.0045
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal;
Jumlah Tenaga Kerja yang memenuhi kriteria tenaga kerja formalSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKTenaga kerja yang memenuhi kriteria formal berdasarkan status pekerjaannya:? Berusaha Sendiri, Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap, atau Berusaha Dibantu Buruh Tetap yang Dibayar: Memiliki pembukuan...OrangIndikator Utama Pembangunan - 15b.Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja FormalYaYaYaYaYa
121504.01.0127
    • Renstra DPR RI 2025-2029;
  1. -
Jumlah tenaga kesehatan berdasarkan kategori dan sarana pelayanan kesehatanSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANdata yang mencatat total tenaga kesehatan—seperti dokter, perawat, bidan, apoteker, tenaga teknis medis, dan lainnya—yang bekerja di berbagai sarana pelayanan kesehatanOrangYaYaYaYaYa
121604.01.0128
    • SDGs;
  1. Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan;
Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut JenisSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANJumlah individu yang bekerja di bidang kesehatan, termasuk tenaga medis (dokter, dokter gigi, spesialis), tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga...OrangIndikator SIPD: 000137 - Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.YaYaYaYaYa
121703.03.024
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Terminal Penumpang yang Beroperasi;
Jumlah Terminal Penumpang yang BeroperasiSTATISTIKKEMENTERIAN PERHUBUNGANBanyaknya terminal bus penumpang tipe A yang digunakan sebagai tempat kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda angkutan.lokasiTidakYaYaYaYa
121807.05.0047
    • SDGs;
  1. Persentase Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang Ditangani/Diolah;
Jumlah timbulan limbah B3STATISTIKKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPTotal limbah B3 yang dihasilkan dari berbagai aktivitas industri dan domestik dalam periode tertentutonIndikator SIPD: 000256 - (a) Limbah B3 yang dihasilkan per dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya. 000989 - Persentase Limbah B3 yang TerkelolaYaYaYaYaYa
121905.03.0004
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Tingkat efektivitas penanganan kasus pelanggaran HAM;
Jumlah tindak lanjut rekomendasi Komnas HAMSTATISTIKKOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIAJumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh pihak terkait dalam periode tertentu.PerkaraYaYaYaYaYa
122007.05.047
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah tindak pidana dan perdata, dan sengketa lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani;
Jumlah tindak pidana dan perdata, dan sengketa lingkungan hidup dan kehutanan yang ditanganiSTATISTIKKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPMenunjukkan jumlah tindak pidana dan perdata serta sengketa lingkungan hidup, kehutanan dan tata ruang yang ditanganiPerkaraYaYaYaYaYa
122101.01.0028
    • Renstra DPR RI 2025-2029;
  1. -
Jumlah TNI berdasarkan pangkatSTATISTIKKEMENTERIAN PERTAHANANdata yang menunjukkan total personel Tentara Nasional Indonesia (TNI)—terdiri dari prajurit TNI AD (Angkatan Darat), TNI AL (Angkatan Laut), dan TNI AU (Angkatan Udara)—yang diklasifikasikan menurut t...OrangYaYaYaYaYa
122201.01.0029
    • Renstra DPR RI 2025-2029;
  1. -
Jumlah TNI yang ditugaskan di kementerian/lembaga/badan pemerintahan pusat/daerahSTATISTIKKEMENTERIAN PERTAHANANtotal prajurit aktif Tentara Nasional Indonesia (TNI)—dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara—yang ditempatkan dalam penugasan di instansi pemerintahan non-TNI, baik tingkat pusat (kementerian, lembaga t...OrangYaYaYaYaYa
122304.01.0129
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Alat kesehatan yang memenuhi syarat pengujian dan penandaan;
Jumlah Total Alat Kesehatan yang DiujiSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANTotal alat kesehatan yang diambil sampelnya untuk dilakukan pengujian dan penandaan dalam periode tertentu.​UnitYaYaYaYaYa
122404.01.0130
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Prevalensi Tengkes/ Stunting pada Balita;
Jumlah total anak balita (JAB(5))STATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANTotal keseluruhan anak berusia di bawah lima tahun yang diukur tinggi badannya dalam survei atau sensusOrangIndikator Utama Pembangunan - 2b.Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) Indikator SIPD: 000011 - Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita 000817 - Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)YaYaYaYaYa
122509.02.0012
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran;
Jumlah Total Anak Usia 0-4 TahunSTATISTIKKEMENTERIAN DALAM NEGERITotal jumlah anak berusia 0-4 tahun berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang dikelola oleh Ditjen DukcapilTotalIndikator SIPD: 000852 - Persentase anak berusia 0 - 4 tahun yang memiliki akta kelahiranYaYaYaYaYa
122603.07.0026
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur berdasarkan UU Ketenagakerjaan;
Jumlah total anak usia 5-17 tahun (P5-17):STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKJumlah seluruh anak berusia 5 hingga 17 tahun, digunakan sebagai populasi dasar untuk menghitung indikator pekerja anak.OrangIndikator SIPD: 000192 - Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur berdasarkan UU KetenagakerjaanYaYaYaYaYa
122705.01.0051
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Proporsi Anggota Legislatif;
Jumlah Total Anggota DPR RISTATISTIKDEWAN PERWAKILAN RAKYATJumlah keseluruhan anggota DPR RI yang pada periode tertentu.OrangYaYaYaYaYa
122801.01.0030
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Kelulusan Komponen Cadangan dengan Nilai Baik;
Jumlah Total Anggota Komcad yang LulusSTATISTIKKEMENTERIAN PERTAHANANJumlah keseluruhan anggota Komcad yang telah menyelesaikan pelatihan dan dinyatakan lulus. Reff: https://www.kemhan.go.id/pothan/wp-content/uploads/2024/01/LAPORAN-KERJA-POTHAN-2022_opt.pdfOrangYaYaYaYaYa
122908.01.0014
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Zakat Infaq Sadakah (ZIS)-Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL)/PDB;
Jumlah Total Aset Zakat Infaq Shodaqoh - Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL)STATISTIKKEMENTERIAN AGAMAJumlah keseluruhan dana yang dihimpun dari Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya dalam periode tertentu.rupiahTidakYaYaYaYa
123003.01.0013
    • RPJMN 2025-2029;
  1. BUMD Air Minum Berkinerja Sehat;
Jumlah Total BUMD Air Minum (JBT)STATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMMenilai kualitas layanan kepada pelanggan, seperti cakupan layanan, kontinuitas pasokan, dan kepuasan pelangganUnitYaYaYaYaYa
123103.07.0027
    • RPJMN 2025-2029;
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Calon Pengantin yang Mendapatkan Bimbingan Perkawinan;
  2. Persentase calon pengantin yg mendapat skrining kesehatan;
Jumlah Total Calon PengantinSTATISTIKKEMENTERIAN AGAMATotal jumlah pasangan yang mendaftarkan pernikahan mereka pada periode tertentu.OrangTidakYaYaYaYa
123203.07.0028
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase daerah yang memiliki dan melaksanakan Rencana Aksi Kesetaraan Gender;
Jumlah Total DaerahSTATISTIKKEMENTERIAN DALAM NEGERITotal jumlah wilayah administratif, seperti provinsi, kabupaten, dan kota, dalam suatu negara atau wilayah tertentu.TotalYaYaYaYaYa
123303.05.0010
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Desa tertinggal dan sangat tertinggal di 204 kecamatan perbatasan prioritas;
Jumlah total desa di 204 kecamatan perbatasan prioritasSTATISTIKKEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALMerupakan total jumlah desa yang berada dalam 204 kecamatan perbatasan prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai fokus pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan di wilaya...jumlah desaYaYaYaYaYa
123403.05.0011
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Desa Maju dan Mandiri di 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan;
Jumlah Total Desa di Pusat Pertumbuhan Kawasan PerbatasanSTATISTIKKEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALTotal jumlah desa yang berada dalam delineasi 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan.​jumlah desaYaYaYaYaYa
123501.02.0016
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase pemenuhan pelaksanaan penilaian mandiri, penyusunan dan penyampaian dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD (2024-2025);
Jumlah Total Dokumen Initial Memorandum (IM) yang Perlu DisiapkanSTATISTIKKEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANJumlah total dokumen Initial Memorandum yang harus disiapkan oleh Pemerintah Indonesia sesuai dengan Peta Jalan Aksesi OECD.DokumenYaYaYaYaYa
123607.05.0048
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase ketaatan terhadap hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
Jumlah Total Entitas yang Diawasi (JTE)STATISTIKKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPTotal jumlah entitas yang berada di bawah pengawasan dan evaluasi terkait kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup dan kehutanan dalam periode tertentu.entitasYaYaYaYaYa
123704.01.0131
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase fasilihat kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang mengimplementasikan penggunaan antibiotik rasional;
Jumlah total FKTPSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANJumlah total PuskesmaspuskesmasYaYaYaYaYa
123804.01.0132
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase antenatal care (ANC) 6 kali (K6);
Jumlah total ibu bersalin dalam kurun waktu yang samaSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANJumlah keseluruhan ibu yang melahirkan dalam periode satu tahun.​Orang"Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.01-Penurunan kematian ibu dan anak Lokasi Prioritas: 514 kabupaten/kota secara nasional dengan prioritas pada provinsi dengan jumlah dan angka kematian ibu dan bayi tertinggi: Sumatera Utara, Kalbar/Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Selain itu: Provinsi Maluku Utara; Provinsi Papua; Provinsi Papua Barat; Provinsi Papua Barat Daya*; Provinsi Papua Selatan*; Provinsi Papua Tengah*; Sulawesi Tenggara; Sumatera Selatan; Jawa Barat; serta cakupan “Seluruh Provinsi” dan “Nasional/Seluruh Kab/Kota”. Deskripsi: Fokus peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan AKI/AKB, khususnya di daerah prioritas dengan beban tertinggi (termasuk beberapa provinsi di Tanah Papua, yang dilaporkan mencapai sekitar 189 per 100.000 kelahiran hidup dalam lima tahun terakhir). Intervensi diarahkan pada penguatan layanan sesuai standar di fasilitas kesehatan—persalinan di fasyankes, deteksi dini, ANC, layanan persalinan, KF, KN, layanan kegawatdaruratan, ketersediaan/pelayanan darah, tatalaksana balita sakit, dan imunisasi—serta penguatan aspek promotif-preventif dan tata kelola agar layanan terintegrasi, bermutu, dan berdampak nyata pada penurunan kematian ibu dan bayi."YaYaYaYaYa
123904.01.0133
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase ibu hamil kurang energi kronis (KEK);
Jumlah total ibu hamil yang diperiksaSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANJumlah total ibu hamil yang diperiksa adalah jumlah keseluruhan ibu hamil yang telah menerima pemeriksaan kesehatan selama kehamilan, termasuk pemeriksaan antenatal sesuai standar yang ditetapkan oleh...individuProgram: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.02-Pencegahan dan penurunan stunting Lokasi Prioritas: Seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi (cakupan nasional); serta penegasan pada: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Jawa Barat, dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, fokus spesifik di Provinsi Bengkulu pada Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Kota Bengkulu. Deskripsi: Program menitikberatkan pemenuhan intervensi gizi-kesehatan berbasis siklus hidup sesuai kebutuhan kelompok sasaran (ibu hamil, baduta, balita, remaja, calon pengantin, keluarga, dan masyarakat). Arah kebijakan meliputi penguatan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting (mis. ibu hamil KEK; balita dengan BB tidak naik/kurang; gizi kurang/buruk) disertai tata laksana dan pendampingan; peningkatan kualitas layanan dan edukasi; serta konvergensi melalui perbaikan tata kelola: analisis situasi berbasis kewilayahan, perencanaan–penganggaran kontekstual, integrasi sistem/kebijakan/sumber daya, dan penguatan Monev sebagai umpan balik. Sasaran akhirnya menurunkan prevalensi stunting (indikatif 18,8% pada 2025 menjadi 14,2% pada 2029), mencegah kematian dini, dan meningkatkan harapan hidup sehat.YaYaYaYaYa
124006.02.0046
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Persentase Perempuan yang Berada di Posisi Manajerial;
Jumlah Total Individu di Posisi Manajerial (JTMP)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKJumlah keseluruhan individu, baik laki-laki maupun perempuan, yang menduduki posisi manajerial sesuai dengan kategori KBJI 2014 dalam suatu periode dan wilayah tertentuOrangIndikator SIPD: 000160 - Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.YaYaYaYaYa
124102.10.0001
    • SDGs;
  1. Persentase Industri Kecil yang Menerima Pinjaman atau Kredit;
Jumlah total industri kecil (IK)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKJumlah unit usaha industri dengan tenaga kerja 1-19 yang telah memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan, seperti bank atau lembaga pembiayaan lainnyaUsahaIndikator SIPD: 000213 - Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kreditYaYaYaYaYa
124209.06.0023
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Instansi Pemerintah yang Menerapkan Tata Kelola Kualitas Kebijakan yang baik;
Jumlah Total Instansi PemerintahSTATISTIKKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIJumlah keseluruhan instansi pemerintah yang menjadi objek pengukuran, mencakup kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.​InstansiTidakYaYaYaYa
124304.01.0134
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Proporsi jenis alkes yang dapat diproduksi dalam negeri;
Jumlah total jenis alat kesehatan yang diproduksi secara dalam negeriSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANJumlah kategori atau jenis alat kesehatan yang telah berhasil diproduksi oleh industri dalam negeri pada periode tertentuJumlahYaYaYaYaYa
124404.01.0135
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Proporsi jenis obat (termasuk vaksin dan produk biologi) yang dapat diproduksi dalam negeri;
Jumlah total jenis obat (termasuk produk biologi dan vaksin) yang diproduksi dalam negeriSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANJumlah kategori atau jenis obat, termasuk produk biologi dan vaksin, yang telah berhasil diproduksi oleh industri farmasi dalam negeri pada periode tertentuJumlahYaYaYaYaYa
124510.04.0012
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase K/L/D yang mendapatkan Opini pengawasan pelayanan publik kualitas tertinggi;
Jumlah total K/L/D yang dinilaiSTATISTIKOMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIAOpini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik merupakan salah satu upaya pencegahan maladministrasi dengan menilai kondisi penyelenggaraan pelayanan publik secara komprehensif dimana menghasilkan...Instansi PemerintahYaYaYaYaYa
124603.05.0012
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Meningkat Statusnya Menjadi Daerah Berkembang dan/atau Maju;
Jumlah total kabupaten dengan status tertinggal dan sangat tertinggalSTATISTIKKEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALTotal jumlah kabupaten yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal dan sangat tertinggal berdasarkan kriteria tertentu.jumlah kab/kotaYaYaTidakTidakTidak
124705.02.0015
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Clearance Rate Tindak Pidana Narkotika;
Jumlah Total Kasus Narkotika yang DilaporkanSTATISTIKKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAJumlah keseluruhan kasus tindak pidana narkotika yang dilaporkan atau terdaftar dalam periode waktu tertentu.​jumlah kasusYaYaYaYaYa
124809.06.0024
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase K/L/D yang Memanfaatkan Data Regsosek melalui SEPAKAT;
Jumlah Total Kementerian/LembagaSTATISTIKKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIJumlah seluruh K/L tingkat pusat sesuai dengan daftar resmi dari pemerintahUnitTidakYaYaYaYa
124909.01.0023
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Perempuan Kepala Desa;
Jumlah Total Kepala Desa (JPDTotal)STATISTIKKEMENTERIAN DALAM NEGERIJumlah keseluruhan individu yang menjabat sebagai kepala desa, tanpa memandang jenis kelamin, dalam suatu wilayah dan periode tertentuTotalYaYaYaYaYa
125009.04.0006
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase konten komunikasi publik yang dapat memperkuat kohesivitas sosial berlandaskan nilai-nilai Pancasila;
Jumlah total konten komunikasi publik yang diproduksi dalam 1 tahunSTATISTIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALTotal konten komunikasi publik yang diproduksi dalam satu tahun oleh instansi atau organisasi terkait. unitkontenTidakYaYaYaYa
Showing 1,201-1,250 of 2,950 items.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
06.01.0083
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah peserta didik madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang mengikuti Asesmen tingkat NasionalDefinisi: Total peserta didik madrasah yang berpartisipasi dalam Asesmen Nasional pada tingkat pendidikan tertentu.​OrangKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPendidikan
06.01.0084
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah peserta didik madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang telah mencapai standar kompetensi minimum AKM (minimal level cakap) pada aspek numerasiDefinisi: Jumlah peserta didik yang mencapai kategori 'Cakap' atau lebih tinggi dalam literasi membaca dan numerasi.​OrangKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional dan ProvinsiTAHUNANPendidikan
04.01.0079
    • RPJMN 2025-2029
  1. Cakupan imunisasi HPV
Jumlah peserta didik perempuan usia kelas 5 SD atau sederajatTotal jumlah anak perempuan yang terdaftar di kelas 5 SD atau tingkat pendidikan sederajat dalam periode yang samaOrangKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK10310063TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
06.01.0085
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyelesaikan pendidikan setara formal
Jumlah Peserta Didik yang Menyelesaikan Pendidikan Setara FormalJumlah peserta didik yang telah menyelesaikan program pendidikan kesetaraan di pesantren atau lembaga pendidikan keagamaan lainnya, setara dengan jenjang pendidikan formal tertentu (misalnya, Paket A...OrangKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANPendidikan
09.04.005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Jurnalistik dan Pers
Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Jurnalistik dan PersPengukuran indikator dilakukan untuk mengetahui jumlah peserta yang mengikuti dan menyelesaikan pelatihan peningkatan kapasitas SDM bidang jurnalistik dan pers. Hal ini sebagai upaya untuk...OrangKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANProgram: 01.02-Penguatan Komunikasi Publik dan Media. Kegiatan: 01.02.01-Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S) Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi), Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kepulauan Riau. Deskripsi: Kepercayaan publik terhadap objektivitas media menurun (LSI 2023: 66%), diperparah oleh konglomerasi kepemilikan media yang mengancam keragaman dan independensi, serta maraknya intimidasi terhadap insan pers yang tercermin pada turunnya indeks kemerdekaan pers (2023: 71,57; 2024: 69,36). Disrupsi digital menekan media konvensional: penetrasi TV turun (~86%), radio 13%, koran/majalah 8%, sementara online ~70% dan media sosial 62%; banyak media cetak tutup, pergeseran belanja iklan dominan ke media sosial (~80%) melemahkan pendapatan media arus utama. Kualitas konten juga jadi sorotan dengan 813 pengaduan (97,66% selesai), mencakup pelanggaran P3-SPS dan Kode Etik (minim verifikasi/uji informasi). Sasaran program: memulihkan kepercayaan dan kemerdekaan pers serta membangun ekosistem media yang berintegritas, bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat secara industri.Komunikasi
09.04.006
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Kominfo yang Bertalenta Digital
Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Kominfo yang Bertalenta DigitalPengukuran indikator dilakukan untuk mengetahui jumlah peserta yang mengikuti dan menyelesaikan pelatihan peningkatan kapasitas SDM bidang Komdigi yang bertalenta digital dalam program Digital talent...OrangKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANKomunikasi
05.01.0047
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kelembagaan Hukum
Jumlah Peserta Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah KonstitusiBanyaknya orang yang terdaftar dalam kegiatan Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah KonstitusiOrangMAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-Kegiatan PendidikanTAHUNANHukum
06.02.018
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Tenaga Kerja yang Dikembangkan Kompetensi Hijaunya
Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Vokasi yang Mendukung Pekerjaan Hijau (Green Jobs)Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja Hijau adalah Proses Mengembangkan Kemampuan yang Dibutuhkan untuk Melakukan Pekerjaan Hijau melalui Upskilling dan Reskilling Tenaga Kerja.OrangKEMENTERIAN KETENAGAKERJAANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKetenagakerjaan
05.01.0198
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan
Jumlah Petugas Pemasyarakatan di setiap Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (Rutan, Lapas, LPKA, Bapas, LPAS)Jumlah keseluruhan pegawai pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, baik sebagai pejabat struktural maupun pelaksana teknis, yang menjalankan fungsi pembinaan, pengamanan, pelayanan,...OrangKEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATANPrioritasSTATISTIK-Nasional, Provinsi (Kanwil), UPT, SemesteranSEMESTERANHukum
04.01.0080
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase petugas penjamah makanan yang mendapatkan pelatihan
Jumlah petugas penjamah makanan yang mendapatkan pelatihan sesuai standarDefinisi: Jumlah individu yang terlibat langsung dalam penanganan makanan dan telah mengikuti pelatihan yang memenuhi standar higiene dan sanitasi pangan.​ Satuan: Orang​ Instansi Penghasil:...OrangBADAN GIZI NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/KotaTAHUNANKetenagakerjaan
05.01.0147
    • DP 2024
  1. -
Jumlah pihak pelapor Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) yang mendapatkan sanksi atas keterlambatan pelaporan kepada PPATKBanyaknya pihak pelapor Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) yang mendapat pengenaan sanksi atas keterlambatan pelaporan PPATKPihak PelaporPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANPrioritasSTATISTIK-Kelompok IndustriTAHUNANHukum
05.01.0148
    • DP 2024
  1. -
Jumlah Pihak Pelapor yang mengikuti Bimbingan Teknis PPATKBanyaknya pihak pelapor yang mengikuti Bimbingan Teknis PPATK dalam rangka melakukan pemerataan dan peningkatan pemahaman Pihak Pelapor terkait pengawasan kepatuhan, Prinsip Mengenali Pengguna Jasa...Pihak PelaporPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANPrioritasSTATISTIK-Kelompok IndustriTAHUNANHukum
05.01.0150
    • DP 2024
  1. -
Jumlah Pihak Pelapor yang terdaftar pada aplikasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme PPATK (GoAML)Pihak Pelapor adalah Setiap Orang yang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. Pihak Pelapor wajib melakukan pendaftaran pada Aplikasi goAML sebagaimana...Pihak PelaporPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANPrioritasSTATISTIK-Kelompok IndustriBULANANJumlah pihak pelapor penyedia barang dan/atau jasa lain: 1. jumlah perusahaan properti/agen properti; 2. jumlah pedagang kendaraan bermotor; 3. jumlah pedagang permata dan perhiasan/logam mulia; 4. jumlah pedagang barang seni dan antik; atau 5. jumlah balai lelang, yang berbadan hukum/ memiliki izin usaha dan beroperasi di lingkup provinsi/kabupaten/kota,Hukum
09.06.0112
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Jumlah polisi berdasarkan kategori pangkat dan jenis kelaminData ini mencatat jumlah personel Polri, dipecah menurut kategori pangkat (Perwira, Bintara, Tamtama) dan jenis kelamin (pria, wanita), dalam periode tertentu (biasanya per triwulan atau tahunan).OrangKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-Jumlah anggota Polri per pangkat dan Jenis KelaminTAHUNANAparatur Negara
05.02.0064
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Jumlah Polisi yang ditugaskan di kementerian/lembaga/badan pemerintahan pusat/daerahtotal personel aktif Polri—terutama perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen)—yang ditempatkan dalam jabatan struktural atau fungsional di instansi non-Polri, baik di tingkat pusat...OrangKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-Pendataan personel Polri yang melaksanakan tugas di luar struktur (Kementerian/Lembaga)TAHUNANKeamanan
05.01.0197
    • RPJPN 2025-2045
  1. Indeks Efektivitas Kinerja Rezim Anti Pencucian Uang
Jumlah Populasi Pihak Pelapor Profesi dibawah pengawasan Kementerian HukumBanyaknya Profesi dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum, yang ditetapkan sebagai Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian...ProfesiKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK-Kelompok Industri/ Bidang Usaha (Notaris); Penilaian Risiko TPPU (Rendah, Menengah, Tinggi) dan Pelaksanaan Audit Kepatuhan APUPPT (Sudah Diaudit, Belum Diaudit); Status Terdaftar/ Izin Dirjen AHU (Terdaftar, Tidak Terdaftar)TAHUNANHukum
04.01.055
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang terbentuk di tempat kerja informal
Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang terbentuk di tempat kerja informalJumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) yang terbentuk di tempat kerja informalposKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
07.02.0109
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Jumlah potensi minyak dan gas bumitotal sumber daya hidrokarbon (minyak dan gas) yang diperkirakan masih tersedia di wilayah kerja migas suatu negara/wilayah, baik yang sudah teridentifikasi maupun yang masih dalam tahap eksplorasi...Ribu BarelKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANEnergi
02.02.0010
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Jumlah PTA/FTA/CEPA yang terselesaikan
Jumlah Preferential Trade Agreement (PTA) yang DisepakatiPTA adalah perjanjian antara dua atau lebih negara yang memberikan hak istimewa masuk untuk produk tertentu dengan mengurangi tarif pada sejumlah garis tarif yang disepakati.kesepakatanKEMENTERIAN PERDAGANGANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANIndikator SIPD: 000339 - Jumlah PTA/FTA/CEPA yang disepakatiPerdagangan
02.02.0011
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Produk ber-SNI
Jumlah Produk ber-SNIJumlah jenis produk yang telah memenuhi dan memperoleh sertifikat produk penggunaan tanda SNI dan/atau sertifikat SNI.unit produkBADAN STANDARDISASI NASIONALPrioritasSTATISTIK-Jenis ProdukTAHUNANPerdagangan
06.03.012
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah produk hasil iptek dan inovasi strategis yang dimanfaatkan oleh oleh Pemerintah dan Masyarakat pada bidang-bidang prioritas
Jumlah produk hasil iptek dan inovasi yang dimanfaatkan oleh Pemerintah dan MasyarakatHasil riset dan inovasi pada bidang- bidang prioritas yang dimanfaatkan masyarakat, UMKM, pemerintah, produk hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan yang mengandung...produkBADAN RISET DAN INOVASI NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah: NasionalTAHUNANIlmu Pengetahuan Dan Teknologi
02.01.008
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah produk industri berbasis SDA yang diolah yang berdaya saing
Jumlah produk industri berbasis SDA yang diolah yang berdaya saingMerupakan jumlah produk industri berbasis SDA yang diolah yang memiliki keunggulan komparatif. Produk industry yang berbasis SDA diklasifikasikan berdasarkan level HS 6 Digit dan kalasifikasi Lall).produk (kumulaitif)KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANIndustri
06.03.0058
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah Produk Inovasi yang Dimanfaatkan oleh Pemerintah dan MasyarakatBanyaknya produk inovasi yang dihasilkan oleh BRIN yang telah dimanfaatkan oleh pemerintah atau institusi selain industri seperti kelompok masyarakat, asosiasi, pemerintah daerah, atau...produkBADAN RISET DAN INOVASI NASIONALPrioritasSTATISTIK-Jenis Produk InovasiTAHUNANIlmu Pengetahuan Dan Teknologi
02.03.0024
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase komoditas produk peternakan siap edar yang memenuhi persyaratan mutu
Jumlah Produk Peternakan Memenuhi Persyaratan MutuJumlah produk peternakan siap edar yang telah diuji dan memenuhi standar mutu. Reff: https://ditjenpkh.pertanian.go.id/storage/photos/shares/konten/File/LapKinerjaPKH_2024.pdf?UnitKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPertanian
07.05.039
    • SDGs
  1. Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah
Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahJumlah produk ramah lingkungan yang teregister adalah jumlah produk barang/jasa publik yang melalui pengadaan barang/jasa publik ramah lingkungan yang teregister (green public procurement, GPP) untuk...UnitKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional; Jenis Produk Ramah LingkunganTAHUNANIndikator SIPD: 000261 - Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahLingkungan Hidup
09.02.0098
    • DP 2024
  1. -
Jumlah Produk Tayang pada Katalog ElektronikBanyaknya produk yang telah tayang di Katalog Elektronik pada periode tertentu.produkLEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKeuangan
08.01.007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Produk Tersertifikasi Halal
Jumlah Produk Tersertifikasi HalalJumlah Sertifikasi Halal menunjukkan capaian jumlah produk yang berhasil mendapatkan sertifikat halal pada suatu tahun tertentu. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan,...produkBADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANAgama
07.05.040
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah produk yang bersertifikasi ramah lingkungan
Jumlah produk yang bersertifikasi ramah lingkungan(1) Indikator ini merupakan jumlah dari produk yang telah disertifikasi ramah lingkungan. (2) Produk/Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup adalah barang dan jasa, termasuk teknologi yang telah...produkKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-WILAYAH ADMINISTRASI NASIONALTAHUNANLingkungan Hidup
07.05.041
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah produk yang dikembangkan melalui bioprospeksi
Jumlah produk yang dikembangkan melalui bioprospeksiindikator ini merujuk pada jumlah produk yang berhasil dikembangkan melalui proses bioprospeksi, seperti obat-obatan, agrokimia, atau material sains. Bioprospeksi adalah kegiatan eksplorasi,...produkKEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasSTATISTIK-Administrasi Wilayah: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 02.16-Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem, Spesies, dan Genetik. Kegiatan: 02.16.05-Peningkatan Bioprospeksi, Bioteknologi, Keamanan Hayati, serta Akses dan Pembagian Keuntungan Sumber Daya Genetik Lokasi Prioritas: Provinsi Jawa Timur. Deskripsi: Indonesia menyimpan kekayaan keanekaragaman hayati darat–laut yang sangat tinggi, namun baru sekitar 3% yang dimanfaatkan. Pemanfaatan berbasis bioprospecting dan bioekonomi berpotensi mendorong ekonomi hijau dan melahirkan pusat pertumbuhan baru. Nilai ekonomi Sumber Daya Genetik diperkirakan ~USD 19,4 miliar (≈1,90% PDB), sementara potensi ekonomi maritim dapat mencapai ~USD 1.338 miliar per tahun. Arah program di Jawa Timur: pengelolaan berkelanjutan dan optimal atas aset hayati, pengembangan riset–inovasi dan hilirisasi, serta tata kelola dan kemitraan yang adil agar manfaat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat meningkat.Lingkungan Hidup
02.01.0015
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah Produksi Alat dan Mesin PertanianJumlah produksi alat dan mesin pertanian per jenisUnitKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndustri
02.03.011
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Produksi Aneka Kacang
Jumlah Produksi Aneka KacangTotal volume produksi berbagai jenis kacang-kacangan, seperti kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau, yang dihasilkan dalam periode tertentu. Produksi aneka kacang mencakup seluruh hasil panen dari...ribu tonKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANProgram: 02.10-Swasembada Pangan. Kegiatan: 02.10.11-Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota), dengan penajaman di: Prov. Kalimantan Timur; Prov. Jawa Timur; Prov. Kalimantan Selatan; Prov. Sumatera Selatan; Prov. Sumatera Utara; Prov. Aceh (Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Tamiang); Prov. Bengkulu (Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Bengkulu Tengah); Prov. Sumatera Barat; Sulawesi Tengah; Sulawesi Tenggara (Bombana, Kolaka Timur, Konawe Selatan, Konawe); Sulawesi Selatan (Luwu Timur, Luwu, Luwu Utara, Wajo, Bone, Sinjai, Bulukumba, Sidenreng Rappang, Pinrang); Riau (Indragiri Hilir, Pelalawan, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti). Deskripsi: Ketersediaan pangan masih didominasi padi-padian; beras fluktuatif dan saat defisit dilakukan impor (429 ribu ton, 2023). Potensi pangan lokal besar namun belum optimal: produksi aneka umbi naik 0,63% (2019–2023) dengan kenaikan produktivitas rata-rata 1,33% (Kementan, 2024). Konsumsi sayur-buah masih rendah (PPH 2023: 5,5% dari ideal 6,0%) dan biaya pola makan sehat tinggi (>25% UMP DKI, 2017). Arah intervensi: pengembangan komoditas non-beras (aneka umbi, sayur, buah, jagung, sorgum) melalui on-farm/off-farm dan perhutanan berbasis masyarakat; penguatan lumbung pangan lokal sesuai agroekologi; serta bauran kebijakan untuk menurunkan harga/biaya pangan bergizi agar akses, diversifikasi konsumsi, dan ketahanan pangan meningkat.Pertanian
02.03.012
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Produksi Bahan Baku (CPO dan CPKO)
Jumlah Produksi Bahan Baku (CPO dan CPKO)Proses industri yang mengubah hasil panen tanaman kelapa sawit menjadi dua jenis minyak utama yang digunakan sebagai bahan baku berbagai produk konsumsi dan industritonKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPertanian
07.01.004
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Produksi Batu Bara
Jumlah Produksi Batu BaraVolume batubara yang diproduksijuta tonKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-TerbatasNasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 02.11-Swasembada Energi. Kegiatan: 02.11.01-Peningkatan Penyediaan Energi Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi Jawa Timur. Deskripsi: Indeks ketahanan energi masih 6,64, menandakan perlunya perbaikan sisi penyediaan dan permintaan. Produksi migas menurun sehingga impor migas meningkat rata-rata ~8% per tahun dalam 5 tahun terakhir. Serapan energi didominasi sektor industri (43%), transportasi (38%), rumah tangga & komersial (17%), dan lainnya (1%). Arah sasaran: (01) meningkatnya pasokan minyak bumi, (02) meningkatnya pasokan gas bumi, dan (03) meningkatnya pasokan batubara untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.Pertambangan
07.02.0085
    • UU 30/2007
  1. -
Jumlah Produksi BiogasBanyaknya BBN berupa biogas yang dihasilkan dari kegiatan produksiribu meter kubikKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANBadan Usaha di daerah melaporkan jumlah produksi biogasEnergi
02.03.014
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Produksi Buah dan Sayur
Jumlah Produksi Buah dan SayurJumlah hasil tanaman buah dan sayur yang diambil hasilnya dalam setahuntonKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: ProvinsiTAHUNANProgram: 02.10-Swasembada Pangan. Kegiatan: 02.10.11-Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota), dengan penajaman di: Prov. Kalimantan Timur; Prov. Jawa Timur; Prov. Kalimantan Selatan; Prov. Sumatera Selatan; Prov. Sumatera Utara; Prov. Aceh (Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Tamiang); Prov. Bengkulu (Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Bengkulu Tengah); Prov. Sumatera Barat; Sulawesi Tengah; Sulawesi Tenggara (Bombana, Kolaka Timur, Konawe Selatan, Konawe); Sulawesi Selatan (Luwu Timur, Luwu, Luwu Utara, Wajo, Bone, Sinjai, Bulukumba, Sidenreng Rappang, Pinrang); Riau (Indragiri Hilir, Pelalawan, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti). Deskripsi: Ketersediaan pangan masih didominasi padi-padian; beras fluktuatif dan saat defisit dilakukan impor (429 ribu ton, 2023). Potensi pangan lokal besar namun belum optimal: produksi aneka umbi naik 0,63% (2019–2023) dengan kenaikan produktivitas rata-rata 1,33% (Kementan, 2024). Konsumsi sayur-buah masih rendah (PPH 2023: 5,5% dari ideal 6,0%) dan biaya pola makan sehat tinggi (>25% UMP DKI, 2017). Arah intervensi: pengembangan komoditas non-beras (aneka umbi, sayur, buah, jagung, sorgum) melalui on-farm/off-farm dan perhutanan berbasis masyarakat; penguatan lumbung pangan lokal sesuai agroekologi; serta bauran kebijakan untuk menurunkan harga/biaya pangan bergizi agar akses, diversifikasi konsumsi, dan ketahanan pangan meningkat.Pertanian
02.04.001
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Produksi Cengkeh
Jumlah Produksi CengkehBanyaknya hasil dari setiap tanaman cengkeh menurut wujud produksi (hasil) yaitu bunga kering yang diambil hasilnya dari luas tanaman menghasilkan pada tahun laporantonKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota (Untuk perkebunan rakyat)TAHUNANIndikator SIPD: 000651 - Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis CengkehPerkebunan
02.05.002
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Produksi Daging
Jumlah Produksi DagingBanyaknya daging hasil pemotongan ternak di suatu wilayah, termasuk bagian yang dapat dimakan (edible portion), misalnya jeroan dan daging variasi, selama waktu tertentu.TonKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK24110101TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 02.10-Swasembada Pangan. Kegiatan: 02.10.10-Pengembangan Pangan Hewani Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi; 37 provinsi termasuk usulan PSN, salah satunya Kalimantan Tengah); Provinsi/Kab/Kota: Kabupaten Blora (Jawa Tengah, usulan PSN); Aceh (Provinsi Aceh; Kab. Aceh Besar); Bali; Bengkulu (Provinsi & seluruh kab/kota: Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu); D.I. Yogyakarta; Jambi; Jawa Barat; Kalimantan Selatan; Kalimantan Utara; Nusa Tenggara Barat (termasuk Kab. Sumba); Riau (termasuk Kab. Bintan); Sulawesi Tengah (termasuk Kab. Poso); Sulawesi Tenggara (Kota Kendari, Kota Bau-Bau, Kab. Buton, Muna, Bombana, Kolaka, Muna Barat); Sulawesi Utara; Sumatera Selatan; Sumatera Utara; Kalimantan Barat (Kab. Sambas, Sanggau, Sintang, Mempawah, Kapuas Hulu, Ketapang, Bengkayang, Landak, Melawi, Sekadau, Kayong Utara, Kubu Raya, Kota Pontianak, Kota Singkawang); Sulawesi Selatan (Kab. Maros, Gowa, Luwu Utara/Seko, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Bone, Pangkajene Kepulauan, Pinrang); Sumatera Barat (Kab. Lima Puluh Kota, Kota Padang Panjang). Deskripsi: Kebutuhan pangan hewani meningkat sementara Indonesia masih bergantung impor untuk daging ruminansia dan susu (produksi domestik baru ~48% daging sapi dan ~21% susu dari kebutuhan), meski ayam dan telur surplus. Arah kebijakan menekankan swasembada pangan hewani berkualitas untuk memperkuat gizi (PPH: pangan hewani berkontribusi 12%) dan menu Makan Bergizi Sehat (PHTC 1), melalui peningkatan populasi dan produksi sapi potong serta sapi perah—antara lain lewat pengadaan minimal 1 juta ekor indukan & bakalan pada 2025–2029—dengan target pada 2029 produksi dalam negeri mencapai 57% (daging sapi) dan 93% (susu). Pendekatan mencakup pengembangan berbasis Lumbung Pangan dan Nexus Pangan–Energi–Air (FEW Nexus), penguatan rantai pasok (pakan, reproduksi, kesehatan hewan, logistik–rantai dingin), serta peningkatan nilai tambah agar pasokan protein hewani terjangkau, berkualitas, dan ketergantungan impor menurun. Indikator SIPD: 000652 - Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi)Peternakan
02.03.016
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Produksi Florikultura
Jumlah Produksi FlorikulturaJumlah hasil komoditas florikultura menurut wujud produksi dalam setahuntangkai, pohon, rumpun, kgKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: ProvinsiTAHUNANPertanian
02.01.0016
    • RPJMN 2025-2029
  1. Volume Produksi Garam
Jumlah Produksi Garam dari Perusahaan GaramJumlah garam industri yang dihasilkan oleh perusahaan garam industri, baik milik pemerintah maupun swasta, yang mengelola produksi garam dalam skala industritonKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNAN"Program: 02.22-Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru. Kegiatan: 02.22.04-Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut Lokasi Prioritas: Provinsi Nusa Tenggara Barat; Provinsi NTT; Jawa Barat; Jawa Tengah; Jawa Timur (termasuk Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Pasuruan, Kab. Tuban, Kab. Lamongan); Sulawesi Selatan (termasuk Kab. Takalar, Kab. Jeneponto, Kab. Pangkajene Kepulauan); Gorontalo; Bali; D.I. Yogyakarta; Sulawesi Tengah; Aceh; dan Kalimantan Timur. Deskripsi: Konsumsi garam nasional terus meningkat (mencapai 4,5 juta ton pada 2022), namun tidak diimbangi dengan produksi nasional (2,9 juta ton pada 2022). Hal ini menyebabkan pemenuhan konsumsi garam nasional masih dilakukan melalui impor, meskipun Indonesia memiliki garis pantai 108.000 km. Padahal, Perpres Nomor 126 Tahun 2022 mengamanatkan agar kebutuhan garam nasional dipenuhi oleh produksi dalam negeri paling lambat tahun 2024 (dengan pengecualian). Oleh karena itu, program ini bertujuan mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri garam dan produk olahan hasil laut. Hal ini memerlukan investasi pada industri hilirisasi garam, terutama (i) soda kaustik, (ii) sodium karbonat (soda ash), (iii) sodium sulfat, serta vacuum salt untuk sektor kesehatan. Indikator SIPD: 000548 - Produksi Garam"Industri
07.04.0010
    • RPJMN 2025-2029
  1. Volume Produksi Garam
Jumlah Produksi Garam RakyatJumlah garam yang dihasilkan oleh petambak garam tradisional atau masyarakat yang mengelola tambak garam secara mandiritonKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNAN"Program: 02.22-Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru. Kegiatan: 02.22.04-Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut Lokasi Prioritas: Provinsi Nusa Tenggara Barat; Provinsi NTT; Jawa Barat; Jawa Tengah; Jawa Timur (termasuk Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Pasuruan, Kab. Tuban, Kab. Lamongan); Sulawesi Selatan (termasuk Kab. Takalar, Kab. Jeneponto, Kab. Pangkajene Kepulauan); Gorontalo; Bali; D.I. Yogyakarta; Sulawesi Tengah; Aceh; dan Kalimantan Timur. Deskripsi: Konsumsi garam nasional terus meningkat (mencapai 4,5 juta ton pada 2022), namun tidak diimbangi dengan produksi nasional (2,9 juta ton pada 2022). Hal ini menyebabkan pemenuhan konsumsi garam nasional masih dilakukan melalui impor, meskipun Indonesia memiliki garis pantai 108.000 km. Padahal, Perpres Nomor 126 Tahun 2022 mengamanatkan agar kebutuhan garam nasional dipenuhi oleh produksi dalam negeri paling lambat tahun 2024 (dengan pengecualian). Oleh karena itu, program ini bertujuan mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri garam dan produk olahan hasil laut. Hal ini memerlukan investasi pada industri hilirisasi garam, terutama (i) soda kaustik, (ii) sodium karbonat (soda ash), (iii) sodium sulfat, serta vacuum salt untuk sektor kesehatan. Indikator SIPD: 000548 - Produksi Garam"Kelautan
07.04.0011
    • RPJMN 2025-2029
  1. Produktivitas Lahan Garam Rakyat
Jumlah Produksi Garam Tambak GaramJumlah total garam yang dihasilkan oleh petani garam rakyat dalam periode tertentu.​tonKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasSTATISTIK24110262TerbukaNasionalTAHUNAN"Program: 02.22-Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru. Kegiatan: 02.22.04-Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut Lokasi Prioritas: Provinsi Nusa Tenggara Barat; Provinsi NTT; Jawa Barat; Jawa Tengah; Jawa Timur (termasuk Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Pasuruan, Kab. Tuban, Kab. Lamongan); Sulawesi Selatan (termasuk Kab. Takalar, Kab. Jeneponto, Kab. Pangkajene Kepulauan); Gorontalo; Bali; D.I. Yogyakarta; Sulawesi Tengah; Aceh; dan Kalimantan Timur. Deskripsi: Konsumsi garam nasional terus meningkat (mencapai 4,5 juta ton pada 2022), namun tidak diimbangi dengan produksi nasional (2,9 juta ton pada 2022). Hal ini menyebabkan pemenuhan konsumsi garam nasional masih dilakukan melalui impor, meskipun Indonesia memiliki garis pantai 108.000 km. Padahal, Perpres Nomor 126 Tahun 2022 mengamanatkan agar kebutuhan garam nasional dipenuhi oleh produksi dalam negeri paling lambat tahun 2024 (dengan pengecualian). Oleh karena itu, program ini bertujuan mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri garam dan produk olahan hasil laut. Hal ini memerlukan investasi pada industri hilirisasi garam, terutama (i) soda kaustik, (ii) sodium karbonat (soda ash), (iii) sodium sulfat, serta vacuum salt untuk sektor kesehatan."Kelautan
07.03.006
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (Buah-buahan, Umbi-umbian, Jagung, Sagu, Tebu, Singkong)
Jumlah Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (Buah-buahan, Umbi-umbian, Jagung, Sagu, Tebu, Singkong)Total volume produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang mencakup komoditas seperti buah-buahan, umbi-umbian, jagung, sagu, tebu, dan singkong yang diperoleh dari kawasan hutan dalam periode...tonKEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Provinsi/NasionalTAHUNANProgram: 02.10-Swasembada Pangan. Kegiatan: 02.10.11-Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota), dengan penajaman di: Prov. Kalimantan Timur; Prov. Jawa Timur; Prov. Kalimantan Selatan; Prov. Sumatera Selatan; Prov. Sumatera Utara; Prov. Aceh (Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Tamiang); Prov. Bengkulu (Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Bengkulu Tengah); Prov. Sumatera Barat; Sulawesi Tengah; Sulawesi Tenggara (Bombana, Kolaka Timur, Konawe Selatan, Konawe); Sulawesi Selatan (Luwu Timur, Luwu, Luwu Utara, Wajo, Bone, Sinjai, Bulukumba, Sidenreng Rappang, Pinrang); Riau (Indragiri Hilir, Pelalawan, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti). Deskripsi: Ketersediaan pangan masih didominasi padi-padian; beras fluktuatif dan saat defisit dilakukan impor (429 ribu ton, 2023). Potensi pangan lokal besar namun belum optimal: produksi aneka umbi naik 0,63% (2019–2023) dengan kenaikan produktivitas rata-rata 1,33% (Kementan, 2024). Konsumsi sayur-buah masih rendah (PPH 2023: 5,5% dari ideal 6,0%) dan biaya pola makan sehat tinggi (>25% UMP DKI, 2017). Arah intervensi: pengembangan komoditas non-beras (aneka umbi, sayur, buah, jagung, sorgum) melalui on-farm/off-farm dan perhutanan berbasis masyarakat; penguatan lumbung pangan lokal sesuai agroekologi; serta bauran kebijakan untuk menurunkan harga/biaya pangan bergizi agar akses, diversifikasi konsumsi, dan ketahanan pangan meningkat.Kehutanan
02.03.017
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Produksi Jagung
Jumlah Produksi JagungJumlah Produksi Jagung mengacu pada total volume jagung yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu di wilayah tertentu. Produksi jagung ini biasanya diukur dalam bentuk jagung pipilan kering dengan...juta tonBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalBULANANProgram: 02.10-Swasembada Pangan. Kegiatan: 02.10.11-Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota), dengan penajaman di: Prov. Kalimantan Timur; Prov. Jawa Timur; Prov. Kalimantan Selatan; Prov. Sumatera Selatan; Prov. Sumatera Utara; Prov. Aceh (Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Tamiang); Prov. Bengkulu (Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Bengkulu Tengah); Prov. Sumatera Barat; Sulawesi Tengah; Sulawesi Tenggara (Bombana, Kolaka Timur, Konawe Selatan, Konawe); Sulawesi Selatan (Luwu Timur, Luwu, Luwu Utara, Wajo, Bone, Sinjai, Bulukumba, Sidenreng Rappang, Pinrang); Riau (Indragiri Hilir, Pelalawan, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti). Deskripsi: Ketersediaan pangan masih didominasi padi-padian; beras fluktuatif dan saat defisit dilakukan impor (429 ribu ton, 2023). Potensi pangan lokal besar namun belum optimal: produksi aneka umbi naik 0,63% (2019–2023) dengan kenaikan produktivitas rata-rata 1,33% (Kementan, 2024). Konsumsi sayur-buah masih rendah (PPH 2023: 5,5% dari ideal 6,0%) dan biaya pola makan sehat tinggi (>25% UMP DKI, 2017). Arah intervensi: pengembangan komoditas non-beras (aneka umbi, sayur, buah, jagung, sorgum) melalui on-farm/off-farm dan perhutanan berbasis masyarakat; penguatan lumbung pangan lokal sesuai agroekologi; serta bauran kebijakan untuk menurunkan harga/biaya pangan bergizi agar akses, diversifikasi konsumsi, dan ketahanan pangan meningkat. Indikator SIPD: 000639 - Jumlah Produksi JagungPertanian
02.04.002
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Produksi Kakao
Jumlah Produksi KakaoBanyaknya hasil dari setiap tanaman kakao menurut wujud produksi (hasil) yaitu biji kakao kering yang diambil hasilnya dari luas tanaman menghasilkan pada tahun laporantonKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota (Untuk perkebunan rakyat)TAHUNANIndikator SIPD: 000647 - Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis KakaoPerkebunan
02.04.003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Produksi Karet
Jumlah Produksi KaretBanyaknya hasil dari setiap tanaman Karet menurut wujud produksi (hasil) yaitu karet kering yang diambil hasilnya dari luas tanaman menghasilkan pada tahun laporantonKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota (Untuk perkebunan rakyat)TAHUNANIndikator SIPD: 000648 - Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis KaretPerkebunan
02.03.018
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Produksi Kedelai
Jumlah Produksi KedelaiBanyaknya hasil tanaman kedelai menurut wujud biji kering yang dihasilkan oleh petani atau kelompok tani dalam periode tahunantonKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: ProvinsiTAHUNANProgram: 02.10-Swasembada Pangan. Kegiatan: 02.10.11-Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota), dengan penajaman di: Prov. Kalimantan Timur; Prov. Jawa Timur; Prov. Kalimantan Selatan; Prov. Sumatera Selatan; Prov. Sumatera Utara; Prov. Aceh (Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Tamiang); Prov. Bengkulu (Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Bengkulu Tengah); Prov. Sumatera Barat; Sulawesi Tengah; Sulawesi Tenggara (Bombana, Kolaka Timur, Konawe Selatan, Konawe); Sulawesi Selatan (Luwu Timur, Luwu, Luwu Utara, Wajo, Bone, Sinjai, Bulukumba, Sidenreng Rappang, Pinrang); Riau (Indragiri Hilir, Pelalawan, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti). Deskripsi: Ketersediaan pangan masih didominasi padi-padian; beras fluktuatif dan saat defisit dilakukan impor (429 ribu ton, 2023). Potensi pangan lokal besar namun belum optimal: produksi aneka umbi naik 0,63% (2019–2023) dengan kenaikan produktivitas rata-rata 1,33% (Kementan, 2024). Konsumsi sayur-buah masih rendah (PPH 2023: 5,5% dari ideal 6,0%) dan biaya pola makan sehat tinggi (>25% UMP DKI, 2017). Arah intervensi: pengembangan komoditas non-beras (aneka umbi, sayur, buah, jagung, sorgum) melalui on-farm/off-farm dan perhutanan berbasis masyarakat; penguatan lumbung pangan lokal sesuai agroekologi; serta bauran kebijakan untuk menurunkan harga/biaya pangan bergizi agar akses, diversifikasi konsumsi, dan ketahanan pangan meningkat. Indikator SIPD: 000641 - Jumlah Produksi KedelaiPertanian
02.04.004
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Produksi Kelapa
Jumlah Produksi KelapaBanyaknya hasil dari setiap tanaman kelapa menurut wujud produksi (hasil) yaitu kopra yang diambil hasilnya dari luas tanaman menghasilkan pada tahun laporantonKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota (Untuk perkebunan rakyat)TAHUNAN"Program: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.06-Pengembangan Hilirisasi Kelapa Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi; 30 Provinsi; Provinsi Sulawesi Utara; Sulawesi Tengah; Provinsi Jawa Timur; Provinsi Kalimantan Selatan; Provinsi Riau (Kab. Indragiri Hilir); Provinsi Aceh (Kab. Simeulue, Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Barat, Kab. Aceh Besar, Kab. Pidie, Kab. Bireuen, Kab. Aceh Utara); klaster kabupaten di Bengkulu (Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Rejang Lebong, Kab. Kaur, Kab. Lebong, Kab. Kepahiang, Kab. Bengkulu Tengah); Kabupaten Kebumen; klaster kabupaten di Maluku Utara (Kab. Halmahera Barat, Kab. Halmahera Utara, Kab. Halmahera Selatan, Kab. Kepulauan Sula); klaster kabupaten di Kalimantan Timur (Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Barat); Kab. Bintan; klaster kabupaten/kota di Sumatera Barat (Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kota Pariaman); Kab. Tabanan; klaster kabupaten di Sulawesi Barat (Kab. Majene, Kab. Mamuju, Kab. Polewali Mandar, Kab. Mamasa); dan Kab. Tasikmalaya. Deskripsi: Program ini bertujuan untuk melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri pengolahan berbasis kelapa, serta mendukung pengembangan kawasan perkebunan. Fokus utamanya adalah untuk meningkatkan produktivitas, produksi, dan utilisasi industri kelapa. Keseluruhan upaya ini diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri kelapa secara nasional. Indikator SIPD: 000646 - Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa"Perkebunan
02.04.005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Produksi Kelapa Sawit
Jumlah Produksi Kelapa SawitBanyaknya hasil dari setiap tanaman kelapa sawit menurut wujud produksi (hasil) yaitu CPO dan PKO yang diambil hasilnya dari luas tanaman menghasilkan pada tahun laporantonKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota (Untuk perkebunan rakyat), untuk PKO hanya data level nasionalTAHUNANPerkebunan
07.02.0084
    • UU 22/2001
  1. -
Jumlah Produksi Kilang MinyakJumlah produk yang dihasilkan dari proses pengolahan minyak mentah di kilang oleh badan usaha Pemegang izin usaha Pengolahan Minyak dan gas BumiTonKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANEnergi
02.04.006
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Produksi Kopi
Jumlah Produksi KopiBanyaknya hasil dari setiap tanaman kopi menurut wujud produksi (hasil) yaitu biji kopi kering yang diambil hasilnya dari luas tanaman menghasilkan pada tahun laporantonKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota (Untuk perkebunan rakyat)TAHUNANIndikator SIPD: 000645 - Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis KopiPerkebunan
Showing 1,201-1,250 of 3,346 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
16285201.02.009
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kemajuan Perundingan Batas Maritim Indonesia dengan Negara Tetangga
Indeks Kemajuan Perundingan Batas Maritim Indonesia dengan Negara TetanggaPrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN LUAR NEGERIDirektorat Hukum Perjanjian KewilayahanIndeks adalah satuan hasil dari penghitungan proses perundingan penyelesaian perbatasan maritim berdasarkan titik awal/titik realisasi/titik target mistar Perjanjian Internasional dan angka bobot...nilai-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANKewilayahanTERSEDIA
16285307.05.0010
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup
Indeks Kemampuan Pemanfaatan Lingkungan HidupPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPDirektorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan SektorIKPLH adalah indeks yang mengukur kemampuan lingkungan dalam menyediakan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia tanpa mengurangi kapasitas lingkungan untuk masa depan.nilai indeks tanpa satuan-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANLingkungan HidupTERSEDIA
16285403.07.005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kemandirian Ekonomi Keluarga
Indeks Kemandirian Ekonomi KeluargaPrioritasSTATISTIKIndikatorBADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONALPusat Data dan Teknologi InformasiIndeks Kemandirian Ekonomi Keluarga (IKEK) adalah indeks komposit yang menggambarkan tentang keluarga memenuhi dimensi penghasilan dan dimensi tabungan.Tanpa Satuan-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKependudukanTERSEDIA
16285509.01.002
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu
Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara PemiluPrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan DemokrasiKEMENTERIAN DALAM NEGERIDirektorat.....Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu adalah angka-angka yang menunjukkan tingkat kepatuhan (ketaatan dan penyimpangan) etik penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) di seluruh provinsi dan...--Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANDalam NegeriTERSEDIA
16285605.01.0002
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Budaya Hukum
Indeks Kepatuhan Hukum Lembaga HukumPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN HUKUMPusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional - Badan Pembinaan Hukum NasionalSkor/Nilai skala yang diukur melalui survey terkait untuk Menilai sejauh mana lembaga hukum dan pemerintah mematuhi norma dan prosedur hukum yang berlaku.​ Mengukur sejauh mana lembaga hukum,...Indeks-NasionalTAHUNANHukumTERSEDIA
16285705.01.0003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Budaya Hukum
Indeks Kepatuhan Hukum MasyarakatPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN HUKUMPusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional - Badan Pembinaan Hukum NasionalSkor/Nilai skala yang diukur melalui survey untuk Mengukur sejauh mana masyarakat memahami dan menyadari hak dan kewajiban hukum mereka, Mengukur sejauh mana masyarakat mematuhi norma dan peraturan...Indeks-NasionalTAHUNANHukumTERSEDIA
16285802.03.002
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks kepatuhan terhadap standar dan regulasi budi daya pertanian berkelanjutan
Indeks kepatuhan terhadap standar dan regulasi budi daya pertanian berkelanjutanPrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Pangan dan PertanianKEMENTERIAN PERTANIANDirektorat.....Indeks ini mengukur tingkat kepatuhan pelaku usaha pertanian terhadap standar dan regulasi yang ditetapkan untuk praktik budi daya pertanian berkelanjutan. Kepatuhan ini mencakup penerapan teknik...--TAHUNANPertanianTERSEDIA
162859
    • Renstra Mendukbangga
  1. -
Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK)Non PrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Kependudukan dan Jaminan SosialBADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONALDITPENDUKyang merepresentasikan perkembangan tingkat kepedulian pemerintah dalam pembangunan kependudukan dengan memperhatikan isu-isu kependudukan yang mencakup kuantitas, kualitas, mobilitas dan...--Wilayah (nasional, provinsi, kabupaten/kota)TAHUNANKependudukanTERSEDIA
16286005.02.009
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian
Indeks Kepuasan Layanan KepolisianPrioritasSTATISTIKIndikatorKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIASTAMARENAIndeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKLK) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat...--1.Polda 2.PolresTAHUNANKeamananTERSEDIA
16286108.01.002
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kepuasan Layanan KUA
Indeks Kepuasan Layanan KUAPrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN AGAMADitjen. BMBPSDMIndeks Kepuasan Layanan KUA (Kantor Urusan Agama) mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh KUA. Layanan ini dapat melibatkan berbagai aspek, seperti pelayanan...Indeks-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANAgamaTERSEDIA
Showing 241-250 of 4,145 items.