Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
2951TidakTidakTidakTidakTidak
Showing 2,951-2,951 of 2,951 items.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
02,01,063
    • RPJMN 2025-2029
  1. Utilisasi Industri Pengolahan Hasil Laut
Utilisasi Industri Pengolahan Hasil LautUtilisasi menunjukkan tingkat produksi industri pengolahan hasil laut (KBLI 10219, 10221, 1022, 10296, 10298, 10299) terhadap kapasitas produksinyapersenKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANProgram: 02.22-Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru. Kegiatan: 02.22.04-Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut Lokasi Prioritas: Provinsi Nusa Tenggara Barat; Provinsi NTT; Jawa Barat; Jawa Tengah; Jawa Timur (termasuk Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Pasuruan, Kab. Tuban, Kab. Lamongan); Sulawesi Selatan (termasuk Kab. Takalar, Kab. Jeneponto, Kab. Pangkajene Kepulauan); Gorontalo; Bali; D.I. Yogyakarta; Sulawesi Tengah; Aceh; dan Kalimantan Timur. Deskripsi: Konsumsi garam nasional yang terus meningkat (mencapai 4,5 juta ton pada 2022), tidak diimbangi dengan produksi nasional (2,9 juta ton pada 2022). Hal ini menyebabkan pemenuhan konsumsi garam nasional masih dilakukan melalui impor, meskipun Indonesia memiliki garis pantai 108.000 km. Padahal, Perpres Nomor 126 Tahun 2022 mengamanatkan agar kebutuhan garam nasional dipenuhi oleh produksi dalam negeri paling lambat tahun 2024 (dengan pengecualian). Oleh karena itu, program ini bertujuan mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri garam dan produk olahan hasil laut. Hal ini memerlukan investasi pada industri hilirisasi garam, terutama (i) soda kaustik, (ii) sodium karbonat (soda ash), (iii) sodium sulfat, serta vacuum salt untuk sektor kesehatan.Industri
02,01,064
    • RPJMN 2025-2029
  1. Utilisasi Industri Pengolahan Kelapa
Utilisasi Industri Pengolahan KelapaUtilisasi menunjukkan tingkat produksi industri pengolahan kelapa (KBLI: 10422, 10423, 10773, 32905) terhadap kapasitas produksinyapersenKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNAN"Program: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.06-Pengembangan Hilirisasi Kelapa Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi; 30 Provinsi; Provinsi Sulawesi Utara; Sulawesi Tengah; Provinsi Jawa Timur; Provinsi Kalimantan Selatan; Provinsi Riau (Kab. Indragiri Hilir); Provinsi Aceh (Kab. Simeulue, Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Barat, Kab. Aceh Besar, Kab. Pidie, Kab. Bireuen, Kab. Aceh Utara); klaster kabupaten di Bengkulu (Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Rejang Lebong, Kab. Kaur, Kab. Lebong, Kab. Kepahiang, Kab. Bengkulu Tengah); Kabupaten Kebumen; klaster kabupaten di Maluku Utara (Kab. Halmahera Barat, Kab. Halmahera Utara, Kab. Halmahera Selatan, Kab. Kepulauan Sula); klaster kabupaten di Kalimantan Timur (Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Barat); Kab. Bintan; klaster kabupaten/kota di Sumatera Barat (Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kota Pariaman); Kab. Tabanan; klaster kabupaten di Sulawesi Barat (Kab. Majene, Kab. Mamuju, Kab. Polewali Mandar, Kab. Mamasa); dan Kab. Tasikmalaya. Deskripsi: Program ini bertujuan untuk melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri pengolahan berbasis kelapa, serta mendukung pengembangan kawasan perkebunan. Fokus utamanya adalah untuk meningkatkan produktivitas, produksi, dan utilisasi industri kelapa. Keseluruhan upaya ini diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri kelapa secara nasional."Industri
02,01,065
    • RPJMN 2025-2029
  1. Utilisasi Industri Pengolahan Rumput Laut
Utilisasi Industri Pengolahan Rumput LautUtilisasi menunjukkan tingkat produksi industri pengolahan rumput laut (KBLI: 10298) terhadap kapasitas produksinyapersenKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANProgram: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.07-Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut Lokasi Prioritas: Jawa Tengah; Sulawesi Utara; Kabupaten Nunukan; Papua Barat Daya; Kab. Takalar; Kab. Pangkajene Kepulauan; Sulawesi Tengah; Jawa Timur; Sulawesi Tenggara (Kab. Konawe Selatan); Nusa Tenggara Timur; Kabupaten Gorontalo Utara. Deskripsi: Program menargetkan penguatan rantai nilai rumput laut untuk membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru di pesisir melalui hilirisasi dan industrialisasi (karagenan, biostimulant, pakan ternak, tepung/agar-agar, nutraceutical), penguatan kelembagaan dan pembiayaan, serta peningkatan kualitas bahan baku dan budidaya ramah lingkungan. Latar belakangnya: produksi rumput laut kering turun (11 juta ton pada 2016 menjadi 9,05 juta ton pada 2021; CAGR -3,7%), sementara ekspor naik hingga USD 388,12 juta (2022; CAGR 20,01%). Dengan potensi hilirisasi ~USD 11,8 miliar dan kekuatan pada jenis Eucheuma serta Gracilaria, program diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing industri, penciptaan kerja di wilayah pesisir, dan dukungan pada blue carbon trade.Industri
02,01,066
    • RPJMN 2025-2029
  1. Utilisasi Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya
Utilisasi Industri Pesawat Terbang dan PerlengkapannyaUtilisasi menunjukkan tingkat produksi industri pesawat terbang dan perlengkapannya (KBLI 30) terhadap kapasitas produksinyapersenKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndustri
03,01,0048
    • RPJMN 2025-2029
  1. Efisiensi Pemanfaatan Air Irigasi
Volume Air yang digunakan IrigasiTotal volume air yang digunakan untuk irigasi pertanian, mencakup sumber air permukaan, air tanah, rawa, dan tambak.meter kubik (m³)KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional,TAHUNANPekerjaan Umum
07,02,0019
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Non Revenue Water (NRW) PDAM
Volume Distribusi AirJumlah total air yang berhasil didistribusikan dan tercatat sebagai penjualan kepada pelanggan selama periode tertentumeter kubik (m³)BADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 02.12-Swasembada Air. Kegiatan: 02.12.05-Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi/Kab/Kota: Papua Barat*; D.I. Yogyakarta (indikatif); Jawa Timur; Sumatera Barat; Riau (Kab. Bengkalis, Kab. Kepulauan Meranti); Kalimantan Barat (Kab. Sambas, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Kota Pontianak); Kalimantan Selatan; Sulawesi Tengah; Kota Makassar; Aceh (Kab. Aceh Singkil, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Kota Langsa, Aceh Besar, Aceh Utara, Nagan Raya, Aceh Jaya). Deskripsi: Isu strategis ketahanan air mengemuka karena adanya 12,7 juta ha lahan kritis, potensi penurunan PDB hingga 7,3% pada 2045 bila ancaman air tidak tertangani, serta dampak perubahan iklim: hari hujan menurun namun intensitas makin ekstrem sehingga risiko banjir dan kekeringan meningkat. Ribuan mata air hilang dalam 10 tahun terakhir dan sekitar 40% mengalami penurunan debit (contoh: Umbulan turun dari 6.000 menjadi 2.800 L/detik). Respons yang dibutuhkan meliputi rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) vegetatif, pembangunan bangunan konservasi tanah dan air, serta peningkatan tutupan hutan di DAS untuk menjamin kuantitas dan kualitas air secara berkelanjutan.Energi
07,02,0061
    • UU 22/2001
  1. -
Volume Ekspor Gas Bumi melalui PipaJumlah gas bumi dari pasokan domestik yang dialirkan melalui pipa untuk memenuhi permintaan ekspor ke luar negeri dalam suatu periode tertentu.Ribu MMBTUKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANDiperlukan data per ProvinsiEnergi
02,01,0042
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rasio Ekspor Produk Hilir Kelapa Sawit terhadap Bahan Baku
Volume ekspor produk hilir kelapa sawitJumlah volume produk turunan II dan III kelapa sawit yang diekspor, sesuai dengan klasifikasi dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32 Tahun 2024, kecuali produk dengan kode HS 15132110 (Crude...tonKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndustri
07,02,0060
    • UU 22/2001
  1. -
Volume Gas Bumi untuk IndustriJumlah gas bumi dari pasokan yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sektor industri sebagai bahan bakar atau bahan baku dalam suatu periode tertentu.Ribu MMBTUKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANDiperlukan data per ProvinsiEnergi
07,02,0059
    • UU 22/2001
  1. -
Volume Gas Bumi untuk KelistrikanJumlah gas bumi dari pasokan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar pembangkit tenaga listrik dalam suatu periode tertentu.Ribu MMBTUKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANDiperlukan data per ProvinsiEnergi
03,01,091
    • RPJMN 2025-2029
  1. Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi
Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasijumlah air yang disalurkan atau digunakan melalui sistem irigasi untuk mendukung dan meningkatkan hasil pertanian,miliar meter kubikKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPekerjaan Umum
07,02,0058
    • UU 22/2001
  1. -
Volume Lifting Gas dan ReinjeksiJumlah gas bumi hasil produksi yang diangkat ke permukaan untuk dimanfaatkan serta yang diinjeksi kembali ke dalam reservoir atau formasi tertentu dalam suatu periode tertentuMMSCFKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNAN-Energi
07,02,0057
    • UU 22/2001
  1. -
Volume LNG Plant (feed)Jumlah gas bumi dari pasokan yang digunakan sebagai bahan baku fasilitas pencairan LNG untuk memenuhi kebutuhan produksi LNG dalam suatu periode tertentu.MMSCFKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANDiperlukan data per ProvinsiEnergi
07,02,0056
    • UU 22/2001
  1. -
Volume LPG Plant (feed)Jumlah gas bumi dari pasokan yang dimanfaatkan sebagai bahan baku fasilitas pengolahan LPG untuk memenuhi kebutuhan produksi LPG dalam suatu periode tertentu.MMSCFKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANDiperlukan data per ProvinsiEnergi
07,02,0020
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Non Revenue Water (NRW) PDAM
Volume Produksi Airjumlah total air yang diproduksi oleh Instalasi Pengolahan Air (IPA) selama periode tertentu.meter kubik (m³)BADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 02.12-Swasembada Air. Kegiatan: 02.12.05-Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi/Kab/Kota: Papua Barat*; D.I. Yogyakarta (indikatif); Jawa Timur; Sumatera Barat; Riau (Kab. Bengkalis, Kab. Kepulauan Meranti); Kalimantan Barat (Kab. Sambas, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Kota Pontianak); Kalimantan Selatan; Sulawesi Tengah; Kota Makassar; Aceh (Kab. Aceh Singkil, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Kota Langsa, Aceh Besar, Aceh Utara, Nagan Raya, Aceh Jaya). Deskripsi: Isu strategis ketahanan air mengemuka karena adanya 12,7 juta ha lahan kritis, potensi penurunan PDB hingga 7,3% pada 2045 bila ancaman air tidak tertangani, serta dampak perubahan iklim: hari hujan menurun namun intensitas makin ekstrem sehingga risiko banjir dan kekeringan meningkat. Ribuan mata air hilang dalam 10 tahun terakhir dan sekitar 40% mengalami penurunan debit (contoh: Umbulan turun dari 6.000 menjadi 2.800 L/detik). Respons yang dibutuhkan meliputi rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) vegetatif, pembangunan bangunan konservasi tanah dan air, serta peningkatan tutupan hutan di DAS untuk menjamin kuantitas dan kualitas air secara berkelanjutan.Energi
07,04,005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Volume Produksi Garam
Volume Produksi GaramBanyaknya garam yang dihasilkan oleh petambak garam dan usaha garam.tonKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNAN"Program: 02.22-Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru. Kegiatan: 02.22.04-Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut Lokasi Prioritas: Provinsi Nusa Tenggara Barat; Provinsi NTT; Jawa Barat; Jawa Tengah; Jawa Timur (termasuk Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Pasuruan, Kab. Tuban, Kab. Lamongan); Sulawesi Selatan (termasuk Kab. Takalar, Kab. Jeneponto, Kab. Pangkajene Kepulauan); Gorontalo; Bali; D.I. Yogyakarta; Sulawesi Tengah; Aceh; dan Kalimantan Timur. Deskripsi: Konsumsi garam nasional terus meningkat (mencapai 4,5 juta ton pada 2022), namun tidak diimbangi dengan produksi nasional (2,9 juta ton pada 2022). Hal ini menyebabkan pemenuhan konsumsi garam nasional masih dilakukan melalui impor, meskipun Indonesia memiliki garis pantai 108.000 km. Padahal, Perpres Nomor 126 Tahun 2022 mengamanatkan agar kebutuhan garam nasional dipenuhi oleh produksi dalam negeri paling lambat tahun 2024 (dengan pengecualian). Oleh karena itu, program ini bertujuan mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri garam dan produk olahan hasil laut. Hal ini memerlukan investasi pada industri hilirisasi garam, terutama (i) soda kaustik, (ii) sodium karbonat (soda ash), (iii) sodium sulfat, serta vacuum salt untuk sektor kesehatan. Indikator SIPD: 000548 - Produksi Garam"Kelautan
07,01,0006
    • UU 22/2001
  1. -
Volume Produksi Gas BumiVolume hidrokarbon dan Impurities dalam kondisi standar berupa fasa gas dari Reservoir yang diukur di Kepala Sumur dandikurangi dengan sejumlah volume yang diinjeksikan kembali sebagai gas liftdan...MMSCFKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNAN-Energi
02,06,010
    • RPJMN 2025-2029
  1. Volume Produksi Ikan
Volume Produksi IkanJumlah produksi perikanan tangkap dan ikan budi daya.tonKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 000413 - Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP) 000524 - Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/kota (sumber data : one data KKP)Perikanan
02,01,0043
    • RPJMN 2025-2029
  1. Utilisasi Industri Pengolahan Garam Industri
Volume Produksi Industri Pengolahan Garam IndustriJumlah garam industri yang diproduksi dalam periode tertentu (misalnya per tahun).tonKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANProgram: 02.22-Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru. Kegiatan: 02.22.04-Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut Lokasi Prioritas: Provinsi Nusa Tenggara Barat; Provinsi NTT; Jawa Barat; Jawa Tengah; Jawa Timur (termasuk Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Pasuruan, Kab. Tuban, Kab. Lamongan); Sulawesi Selatan (termasuk Kab. Takalar, Kab. Jeneponto, Kab. Pangkajene Kepulauan); Gorontalo; Bali; D.I. Yogyakarta; Sulawesi Tengah; Aceh; dan Kalimantan Timur. Deskripsi: Konsumsi garam nasional yang terus meningkat (mencapai 4,5 juta ton pada 2022), tidak diimbangi dengan produksi nasional (2,9 juta ton pada 2022). Hal ini menyebabkan pemenuhan konsumsi garam nasional masih dilakukan melalui impor, meskipun Indonesia memiliki garis pantai 108.000 km. Padahal, Perpres Nomor 126 Tahun 2022 mengamanatkan agar kebutuhan garam nasional dipenuhi oleh produksi dalam negeri paling lambat tahun 2024 (dengan pengecualian). Oleh karena itu, program ini bertujuan mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri garam dan produk olahan hasil laut. Hal ini memerlukan investasi pada industri hilirisasi garam, terutama (i) soda kaustik, (ii) sodium karbonat (soda ash), (iii) sodium sulfat, serta vacuum salt untuk sektor kesehatan.Industri
02,06,011
    • RPJMN 2025-2029
  1. Volume Produksi Olahan Perikanan
Volume Produksi Olahan PerikananJumlah produk perikanan yang diolah melalui kegiatan usaha pengolahan hasil perikanan seperti pengalengan, pembekuan, penggaraman/pengeringan, pemindangan, pengasapan/pemanggangan,...juta tonKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasSTATISTIK-Nasional; ProvinsiTAHUNANPerikanan
02,01,067
    • RPJMN 2025-2029
  1. Volume Produksi Pembuatan Kapal
Volume Produksi Pembuatan KapalVolume pembangunan kapal baru mengacu pada total kapasitas atau jumlah kapal yang direncanakan dan diproduksi dalam suatu periode tertentu di galangan kapal. Konsep ini mencakup berbagai aspek, mulai...ribu tonase bobot matiKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndustri
02,03,074
    • SDGs
  1. Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan
Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutananIndikator ini dihitung sebagai rasio dari output per tahun dibagi jumlah hari orang kerja (HOK) dalam tahun yang sama. Varian dari penghitungan di atas adalah per musim tanam (MT). Volume produksi...tonBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Jenis Kegiatan Usaha Tanaman PertanianTAHUNANIndikator SIPD: 000092 - Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/peternakan/ perikanan/kehutananKetenagakerjaan
02,06,012
    • RPJMN 2025-2029
  1. Volume Produksi Perikanan Budidaya
Volume Produksi Perikanan BudidayaProduksi Perikanan Budi Daya adalah semua hasil pembudidayaan yang dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah...tonKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANProgram: 02.10-Swasembada Pangan. Kegiatan: 02.10.09-Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food) Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi: Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Sumatera Selatan; Klaster kab/kota: Kota Tarakan–Kab. Bulungan–Kab. Tana Tidung; Kab. Kotawaringin Timur; Kab. Jayapura*–Kota Jayapura*–Kab. Biak Numfor*–Kab. Kepulauan Yapen*–Kab. Sarmi*; Kab. Manokwari*, Kab. Sorong* (potensial pangan), Kab. Merauke*, Kab. Nabire*–Kab. Mimika*; Kab. Pinrang–Wajo–Bone–Barru–Luwu–Luwu Timur–Takalar; Kab. Bengkalis–Indragiri Hilir–Pelalawan–Rokan Hilir–Siak–Kep. Meranti–Kota Dumai–Kuantan Singingi; Kab. Nias–Nias Barat–Kota Gunungsitoli; Kota Banda Aceh–Kab. Aceh Timur–Aceh Utara; Kota Bengkulu–Kab. Bengkulu Utara–Kepahiang–Mukomuko–Bengkulu Selatan–Rejang Lebong–Kaur–Bengkulu Tengah; Kab. Agam–Solok–Padang Pariaman–Dharmasraya–Sijunjung–Kota Solok–Kota Padang–Kota Pariaman–Lima Puluh Kota; Kab. Sambas–Sanggau–Sintang–Mempawah–Kapuas Hulu–Ketapang–Bengkayang–Landak–Melawi–Sekadau–Kayong Utara–Kubu Raya–Kota Pontianak–Kota Singkawang; Kab. Karimun–Lingga–Kota Batam; Kab. Gorontalo–Boalemo–Pohuwato–Bone Bolango–Gorontalo Utara–Kota Gorontalo; Kab. Pandeglang; Kab. Mamuju; Sulawesi Tenggara: Kota Kendari, Kota Bau-Bau, Kab. Buton, Muna, Bombana, Kolaka, Muna Barat. Deskripsi: Permasalahan perikanan belum mencapai target dikarenakan dominasi praktik tradisional (>95% nelayan tradisional; ±80% budidaya masih tradisional) dan rendahnya produktivitas tambak udang (~0,6 ton/ha/tahun). Hambatan utama meliputi aksesibilitas, jaminan mutu, serta kelemahan logistik–distribusi–rantai dingin, yang berdampak pada rendahnya pendapatan nelayan/pembudidaya skala kecil. Arah intervensi menekankan peningkatan penyediaan ikan untuk konsumsi dan gizi (swasembada pangan), modernisasi dan intensifikasi budidaya (khususnya udang & nila di Jateng; penguatan sentra udang/TCT/lobster–kepiting di Jatim), peningkatan nilai tambah, serta perbaikan infrastruktur rantai pasok dan kelembagaan perikanan agar produktivitas naik, mutu terjamin, dan kesejahteraan pelaku usaha meningkat. Indikator SIPD: 000550 - Produksi Perikanan Budidaya 001059 - Jumlah Produksi Perikanan BudidayaPerikanan
02,06,015
    • RPJMN 2025-2029
  1. Volume Produksi Perikanan Tangkap
Volume Produksi Perikanan TangkapJumlah Produksi yang berasal dari perikanan tangkap pada Laut dan Perairan Umum Daratan di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia.tonKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANProgram: 02.10-Swasembada Pangan. Kegiatan: 02.10.09-Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food) Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi: Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Sumatera Selatan; Klaster kab/kota: Kota Tarakan–Kab. Bulungan–Kab. Tana Tidung; Kab. Kotawaringin Timur; Kab. Jayapura*–Kota Jayapura*–Kab. Biak Numfor*–Kab. Kepulauan Yapen*–Kab. Sarmi*; Kab. Manokwari*, Kab. Sorong* (potensial pangan), Kab. Merauke*, Kab. Nabire*–Kab. Mimika*; Kab. Pinrang–Wajo–Bone–Barru–Luwu–Luwu Timur–Takalar; Kab. Bengkalis–Indragiri Hilir–Pelalawan–Rokan Hilir–Siak–Kep. Meranti–Kota Dumai–Kuantan Singingi; Kab. Nias–Nias Barat–Kota Gunungsitoli; Kota Banda Aceh–Kab. Aceh Timur–Aceh Utara; Kota Bengkulu–Kab. Bengkulu Utara–Kepahiang–Mukomuko–Bengkulu Selatan–Rejang Lebong–Kaur–Bengkulu Tengah; Kab. Agam–Solok–Padang Pariaman–Dharmasraya–Sijunjung–Kota Solok–Kota Padang–Kota Pariaman–Lima Puluh Kota; Kab. Sambas–Sanggau–Sintang–Mempawah–Kapuas Hulu–Ketapang–Bengkayang–Landak–Melawi–Sekadau–Kayong Utara–Kubu Raya–Kota Pontianak–Kota Singkawang; Kab. Karimun–Lingga–Kota Batam; Kab. Gorontalo–Boalemo–Pohuwato–Bone Bolango–Gorontalo Utara–Kota Gorontalo; Kab. Pandeglang; Kab. Mamuju; Sulawesi Tenggara: Kota Kendari, Kota Bau-Bau, Kab. Buton, Muna, Bombana, Kolaka, Muna Barat. Deskripsi: Permasalahan produksi perikanan belum mencapai target dikarenakan dominasi praktik tradisional (>95% nelayan tradisional; ±80% budidaya masih tradisional) dan rendahnya produktivitas tambak udang (~0,6 ton/ha/tahun). Hambatan utama meliputi aksesibilitas, jaminan mutu, serta kelemahan logistik–distribusi–rantai dingin, yang berdampak pada rendahnya pendapatan nelayan/pembudidaya skala kecil. Arah intervensi menekankan peningkatan penyediaan ikan untuk konsumsi dan gizi (swasembada pangan), modernisasi dan intensifikasi budidaya (khususnya udang & nila di Jateng; penguatan sentra udang/TCT/lobster–kepiting di Jatim), peningkatan nilai tambah, serta perbaikan infrastruktur rantai pasok dan kelembagaan perikanan agar produktivitas naik, mutu terjamin, dan kesejahteraan pelaku usaha meningkat. Indikator SIPD: 000549 - Produksi Perikanan Tangkap 001058 - Jumlah Produksi Perikanan TangkapPerikanan
02,06,020
    • RPJMN 2025-2029
  1. Volume Produksi Rumput Laut
Volume Produksi Rumput LautData produksi rumput merupakan penjumlahan data produksi rumput laut yang dibudidayakan maupun yang dipanen secara langsung dari alamtonKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.07-Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut Lokasi Prioritas: Jawa Tengah; Sulawesi Utara; Kabupaten Nunukan; Papua Barat Daya; Kab. Takalar; Kab. Pangkajene Kepulauan; Sulawesi Tengah; Jawa Timur; Sulawesi Tenggara (Kab. Konawe Selatan); Nusa Tenggara Timur; Kabupaten Gorontalo Utara. Deskripsi: Program menargetkan penguatan rantai nilai rumput laut untuk membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru di pesisir melalui hilirisasi dan industrialisasi (karagenan, biostimulant, pakan ternak, tepung/agar-agar, nutraceutical), penguatan kelembagaan dan pembiayaan, serta peningkatan kualitas bahan baku dan budidaya ramah lingkungan. Latar belakangnya: produksi rumput laut kering turun (11 juta ton pada 2016 menjadi 9,05 juta ton pada 2021; CAGR -3,7%), sementara ekspor naik hingga USD 388,12 juta (2022; CAGR 20,01%). Dengan potensi hilirisasi ~USD 11,8 miliar dan kekuatan pada jenis Eucheuma serta Gracilaria, program diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing industri, penciptaan kerja di wilayah pesisir, dan dukungan pada blue carbon trade.Perikanan
02,01,068
    • RPJMN 2025-2029
  1. Volume Reparasi Kapal
Volume Reparasi KapalVolume reparasi kapal mengacu pada jumlah atau kapasitas kapal yang dapat diperbaiki dalam periode tertentu di suatu galangan kapal. Konsep ini mencakup berbagai kegiatan perbaikan, pemeliharaan, dan...ribu tonase bobot matiKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndustri
03,01,0049
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Kapasitas Tampungan Air
  2. -
Volume Tampungan Air yang Dapat DimanfaatkanJumlah total air yang dapat disimpan dalam waduk, embung, atau fasilitas penampungan air lainnya yang tersedia untuk keperluan domestik, pertanian, industri, atau konservasi.meter kubik (m³)KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 43c-i. Kapasitas Tampungan Air (m3/kapita)Pekerjaan Umum
03,03,054
    • RPJMN 2025-2029
  1. Waktu tempuh pada lintas utama jaringan jalan nasional
Waktu tempuh pada lintas utama jaringan jalan nasionalKecepatan rata-rata perjalanan yang dilakukan pada koridor-koridor terpilih dan dikelompokkan untuk masing-masing rute berdasarkan kondisi topografi, lebar, dan perkerasan (standar) jalan, volume...jam perseratus kilometerKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANTransportasi
10,03,0069
    • UU 4/2011
    • KepKa BIG No 6.2 tahun 2024
  1. -
  2. -
Waveform DisplacementPerubahan posisi suatu titik atau objek dalam ruang seiring waktu, yang direpresentasikan dalam bentuk gelombang (waveform).mm/detikBADAN INFORMASI GEOSPASIALPrioritasGEOSPASIAL-titikHARIANKewilayahan
08,01,035
    • RPJMN 2025-2029
  1. Zakat Infaq Sadakah (ZIS)-Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL)/PDB
Zakat Infaq Sadakah (ZIS)-Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL)/PDBZakat Infaq Sadakah (ZIS)-Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL)/ PDB merupakan alat ukur untuk melihat besaran kontribusi peningkatan peran dana sosial keagamaan terhadap PDB.persenKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANAgama
Showing 3,301-3,330 of 3,330 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
207612
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Tenaga Kerja Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik
Jumlah Tenaga Kerja di Subsektor Film, Animasi, dan VideoNon PrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN EKONOMI KREATIFDIREKTORAT FILM, ANIMASI, DAN VIDEOPenduduk yang bekerja dalam produksi, distribusi, dan penayangan film serta pembuatan konten video dan animasi.ribu orang-SubsektorTAHUNANKetenagakerjaanTERSEDIA
207613
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Tenaga Kerja Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik
Jumlah Tenaga Kerja di Subsektor Musik (TK_Musik)Non PrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN EKONOMI KREATIFDIREKTORAT MUSIKPenduduk yang bekerja dalam produksi, distribusi, dan pertunjukan musik.?ribu orang-SubsektorTAHUNANKetenagakerjaanTERSEDIA
20761406,02,0041
    • SDGs
  1. Proporsi tenaga kerja pada sektor industri pengolahan
Jumlah Tenaga Kerja Industri Manufaktur (JTK IM)PrioritasSTATISTIKVariabelBADAN PUSAT STATISTIKDIREKTORAT STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAANJumlah orang yang bekerja di sektor industri pengolahan.Orang-NasionalTAHUNANKetenagakerjaanTERSEDIA
20761502,09,0059
    • Renstra Kemenkop 2025-2029
  1. -
Jumlah Tenaga Kerja KoperasiPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN KOPERASIJumlah Tenaga Kerja adalah total sumber daya manusia yang terlibat dan berkontribusi secara aktif dalam operasional koperasi, yang meliputi pengurus, manajer, dan karyawan pada koperasi berstatus...Orang-Wilayah : Kab/Kota; ProvinsiTAHUNANKoperasiTERSEDIA
20761606,02,0042
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi Tenaga Kerja Hijau
Jumlah tenaga kerja layak yang melakukan pekerjaan yang ramah lingkunganPrioritasSTATISTIKVariabelBADAN PUSAT STATISTIKDIREKTORAT STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAANTenaga kerja yang terlibat dalam pekerjaan yang berkontribusi pada pelestarian atau pemulihan kualitas lingkungan, seperti pekerjaan di sektor energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan limbah,...Orang-NasionalTAHUNANKetenagakerjaanTERSEDIA
20761706,02,0043
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi bidang STEM
jumlah tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi bidang STEM (Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3, Diploma 4, dan S1)PrioritasSTATISTIKVariabelBADAN PUSAT STATISTIKDIREKTORAT STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAANJumlah individu lulusan pendidikan tinggi (D1-S1) yang bekerja dan berasal dari program studi bidang STEM (misalnya: matematika, fisika, kimia, biologi, teknik, informatika, statistik, dll).Orang-NasionalTAHUNANKetenagakerjaanTERSEDIA
20761806,02,001
    • SDGs
  1. Adanya strategi nasional terkait ketenagakerjaan pemuda yang sudah dikembangkan dan operasional sebagai strategi khusus atau sebagai bagian dari strategi ketenagakerjaan nasional
Jumlah Tenaga Kerja Muda Rentan yang Ditempatkan dan/atau DiberdayakanPrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN KETENAGAKERJAANDirektorat Bina Penempatan Tenaga Kerja KhususTenaga Kerja Muda Rentan adalah seseorang yang memasuki rentang usia 15-30 tahun yang memiliki kesenjangan aksebilitas dan sosial ekonomi serta mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat...Orang-Nasional, Provinsi, Jenis KelaminTAHUNANKetenagakerjaanTERSEDIA
20761902,11,007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Pekerja Sektor Pariwisata
Jumlah Tenaga Kerja PariwisataPrioritasSTATISTIKIndikator24510021KEMENTERIAN PARIWISATABiro Data dan Sistem InformasiBanyaknya orang yang bekerja di sektor pariwisata.OrangTerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi;TAHUNANPariwisataTERSEDIA
20762006,02,0044
    • RPJMN 2025-2029
  1. Peningkatan tenaga kerja sektor TIK
Jumlah Tenaga Kerja Sektor TIK pada Tahun Berjalan dan Tahun SebelumnyaPrioritasSTATISTIKVariabelBADAN PUSAT STATISTIKDIREKTORAT STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAANJumlah penduduk yang bekerja di sektor informasi dan komunikasiOrang-NasionalTAHUNANKetenagakerjaanTERSEDIA
20762102,01,010
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Tenaga Kerja Subsektor Aplikasi dan Gim
Jumlah Tenaga Kerja Subsektor Aplikasi dan GimPrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Ekonomi Syariah dan Badan Usaha Milik NegaraKEMENTERIAN EKONOMI KREATIFDIREKTORAT APLIKASI, DIREKTORAT GIMJumlah Tenaga Kerja subsektor aplikasi dan gim adalah jumlah penduduk yang bekerja dalam subsektor aplikasi dan gimribu orang-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKetenagakerjaanTERSEDIA
Showing 2,191-2,200 of 4,134 items.