Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

Renduk DP Jangka Menengah
Hasil Penajaman Data Prioritas Tahunan

#	ID DDP	Sumber Referensi	Indikator	Nama Data	Jenis Data	Instansi Produsen Data	Definisi	Satuan	Catatan kebutuhan dukungan Data Daerah	2025	2026	2027	2028	2029
#
1001	06.01.0086	RPJMN 2025-2029;	Proporsi program studi terakreditasi unggul a. Total b. STEM c. Non STEM;	Jumlah Program Studi Aktif	STATISTIK	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	Total program studi yang berstatus aktif dan diizinkan beroperasi oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	Program studi		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1002	06.01.0087	RPJMN 2025-2029;	Proporsi program studi terakreditasi unggul a. Total b. STEM c. Non STEM;	Jumlah Program Studi Bidang Non-STEM	STATISTIK	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	Program studi di luar bidang STEM yang berstatus aktif di seluruh perguruan tinggi di Indonesia	Program studi		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1003	06.01.0088	RPJMN 2025-2029;	Proporsi program studi terakreditasi unggul a. Total b. STEM c. Non STEM;	Jumlah Program Studi Bidang Non-STEM yang Terakreditasi Unggul	STATISTIK	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	Jumlah program studi di luar bidang STEM yang mendapatkan peringkat akreditasi "Unggul" atau yang setara dari BAN-PT atau LAM terkait	Program studi		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1004	06.01.0089	RPJMN 2025-2029;	Proporsi program studi terakreditasi unggul a. Total b. STEM c. Non STEM;	Jumlah Program Studi Bidang STEM	STATISTIK	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	Jumlah program studi bidang STEM yang berstatus aktif di semua perguruan tinggi di Indonesia	Program studi		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1005	06.01.0090	RPJMN 2025-2029;	Proporsi program studi terakreditasi unggul a. Total b. STEM c. Non STEM;	Jumlah Program Studi Bidang STEM yang Terakreditasi Unggul	STATISTIK	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	Jumlah program studi bidang STEM yang telah mendapatkan peringkat akreditasi "Unggul" atau yang setara dari BAN-PT atau LAM terkait	Program studi		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1006	06.01.0091	RPJMN 2025-2029;	Proporsi program studi PPG yang terakreditasi unggul;	Jumlah Program Studi PPG Terdaftar	STATISTIK	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	Total program studi PPG yang terdaftar dan diizinkan beroperasi oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi	Unit		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1007	06.01.0092	RPJMN 2025-2029;	Proporsi program studi PPG yang terakreditasi unggul;	Jumlah Program Studi PPG Terdaftar yang Terakreditasi Unggul	STATISTIK	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	Jumlah program studi PPG yang telah mendapatkan peringkat akreditasi "Unggul" dari Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK)	Unit		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1008	06.01.0093	RPJMN 2025-2029;	Proporsi program studi terakreditasi unggul a. Total b. STEM c. Non STEM;	Jumlah Program Studi Terdaftar yang Terakreditasi Unggul	STATISTIK	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	Jumlah program studi yang telah mendapatkan peringkat akreditasi "Unggul" atau setara dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) terkait.	Unit		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1009	09.05.004	SDGs;	Jumlah Program/ Kegiatan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular;	Jumlah Program/ Kegiatan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular	STATISTIK	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	Konsep dan Definisi:Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) terdiri dari Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) dan Kerja Sama Triangular (KST).Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) adalah kerja sama an...	program/kegiatan	Indikator SIPD: 000338 - Jumlah program/kegiatan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
1010	07.05.0037	RPJMN 2025-2029;	Persentase rekomendasi kebijakan terkait dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayah dengan ekosistem rentan;	Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Ekosistem Rentan	STATISTIK	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	Merupakan jumlah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memiliki ekosistem rentan terhadap perubahan lingkungan, seperti deforestasi, degradasi lahan, atau bencana alam. Data ini digunakan untuk pe...	Jumlah		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1011	03.01.024	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki dokumen perencanaan sanitasi (RSP/SSK) yang termutakhirkan;	Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki dokumen perencanaan sanitasi (RSP/SSK) yang termutakhirkan	STATISTIK	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki dokumen perencanaan sanitasi (RSP/SSK) yang masih berlaku dan termutakhirkan	provinsi/ kabupaten/ kota		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1012	03.01.025	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki Jakstra Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);	Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki Jakstra Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	STATISTIK	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	Kebijakan dan strategi provinsi penyelenggaraan SPAM (yang selanjutnya disebut Jakstra SPAM provinsi) adalah dokumen kebijakan penyelenggaraan SPAM provinsi yang menjadi acuan bagi penyelenggaraan SPA...	provinsi/ kabupaten/ kota		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1013	03.01.027	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki RISPAM termutakhirkan;	Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki RISPAM termutakhirkan	STATISTIK	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat RISPAM adalah suatu rencana jangka panjang (15-20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan...	provinsi/ kabupaten/ kota		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1014	09.01.013	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Provinsi dengan Indeks Kinerja Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat berkategori Sangat Baik;	Jumlah Provinsi dengan Indeks Kinerja Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat berkategori Sangat Baik	STATISTIK	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Indeks kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat adalah untuk mengukur tingkat atau standar tentang kinerja gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Dalam indeks kinerja GWPP yang menjadi objek...	Poin		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1015	09.06.019	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Provinsi dengan Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berkategori Tuntas Paripurna;	Jumlah Provinsi dengan Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berkategori Tuntas Paripurna	STATISTIK	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Pemenuhan Indikator Daerah dengan Mutu Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah berkategori tinggi, sebagai berikut dipenuhi melalui: 1. sudah melakukan pengisian form 4 tahapan permendagri 5...	Total		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1016	10.03.0014	RPJMN 2025-2029;	Persentase daerah yang memiliki tingkat kapasitas penanggulangan bencana minimal pada kategori sedang;	Jumlah Provinsi dengan Kapasitas Sedang	STATISTIK	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah provinsi yang memiliki tingkat kapasitas penanggulangan bencana yang dikategorikan sebagai sedang	jumlah daerah (provinsi, kabupaten, atau kota).		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1017	10.03.0015	RPJMN 2025-2029;	Persentase daerah yang memiliki tingkat kapasitas penanggulangan bencana minimal pada kategori sedang;	Jumlah Provinsi dengan Kapasitas Tinggi	STATISTIK	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah provinsi yang memiliki tingkat kapasitas penanggulangan bencana yang dikategorikan sebagai tinggi.	jumlah daerah (provinsi, kabupaten, atau kota).		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1018	06.05.021	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Provinsi dengan Sekolah Khusus Olahraga yang Terstandardisasi;	Jumlah Provinsi dengan Sekolah Khusus Olahraga yang Terstandardisasi	STATISTIK	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	Jumlah Provinsi dengan Sekolah Khusus Olahraga yang Terstandardisasi	Provinsi	"Program: 04.09-Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN). Kegiatan: 04.09.03-Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga Lokasi Prioritas: Provinsi Jawa Tengah; Provinsi Jawa Timur (SPOBNas); Provinsi Kalimantan Selatan; Kota Batam; Kota Padang; serta cakupan nasional di seluruh provinsi. Deskripsi: Capaian Indonesia di Olimpiade dan Paralimpiade masih fluktuatif dan cenderung menurun, sehingga diperlukan manajemen dan sistem pembinaan talenta olahraga yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Melalui kebijakan terobosan MTN di bidang olahraga, program ini menargetkan pembinaan olahragawan muda secara lebih terstruktur agar siap bersaing di level global, dengan orientasi pada pencapaian visi Indonesia Emas 2045."	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
1019	09.01.0018	RPJMN 2025-2029;	Persentase daerah yang memiliki tingkat kapasitas penanggulangan bencana minimal pada kategori sedang;	Jumlah Provinsi di Seluruh Indonesia	STATISTIK	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Jumlah keseluruhan provinsi di Indonesia.	Total		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1020	06.05.0003	RPJMN 2025-2029;	Persentase provinsi yang menyelenggarakan kampanye olahraga;	Jumlah provinsi yang melakukan kampanye budaya berolahraga	STATISTIK	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	Definisi: Jumlah provinsi yang mengadakan kegiatan kampanye budaya berolahraga dalam lingkup olahraga masyarakat, pendidikan, dan layanan khusus, termasuk untuk disabilitas, selama periode tertentu.	Provinsi		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1021	03.01.028	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Provinsi yang melakukan pelaporan kinerja Air Minum di tingkat Kab/Kota;	Jumlah Provinsi yang melakukan pelaporan kinerja Air Minum di tingkat Kab/Kota	STATISTIK	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Jumlah provinsi yang menyampaikan laporan capaian akses dan kinerja air minum di Provinsi dan Kabupaten/Kota nya. Laporan disampaikan melalui surat gubernur kepada menteri dalam negeri atau melalui Si...	Total		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1022	03.01.029	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Provinsi yang melakukan pelaporan kinerja Sanitasi (Air Limbah Domestik) di tingkat Kab/Kota;	Jumlah Provinsi yang melakukan pelaporan kinerja Sanitasi (Air Limbah Domestik) di tingkat Kab/Kota	STATISTIK	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Jumlah provinsi yang menyampaikan laporan capaian akses dan kinerja sanitasi di Provinsi dan Kabupaten/Kota nya. Laporan disampaikan melalui surat gubernur kepada menteri dalam negeri atau melalui Sis...	Total		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1023	04.02.0009	RPJMN 2025-2029;	Persentase Pemprov yang melibatkan Penyandang Disabilitas dalam penyusunan kebijakan;	Jumlah Provinsi yang Melibatkan Penyandang Disabilitas dalam Penyusunan Kebijakan	STATISTIK	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	Jumlah provinsi yang secara aktif melibatkan penyandang disabilitas dalam proses penyusunan kebijakan publik.	Provinsi	Indikator ini didapatkan dengan mengumpulkan data keterlibatan penyandang disabilitas dalam penyusunan kebijakan di provinsi.	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1024	04.02.0010	RPJMN 2025-2029;	Persentase Pemprov yang melibatkan lanjut usia dalam penyusunan kebijakan;	Jumlah Provinsi yang Melibatkan Perwakilan Lansia dalam Penyusunan Kebijakan	STATISTIK	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	Jumlah provinsi yang secara aktif melibatkan perwakilan lansia dalam proses penyusunan kebijakan publik, termasuk perencanaan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan yang berdampak pada lans...	Provinsi	Indikator ini didapatkan dengan mengumpulkan data keterlibatan lansia dalam penyusunan kebijakan di provinsi.	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1025	09.02.022	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Provinsi Yang Memenuhi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik;	Jumlah Provinsi Yang Memenuhi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	STATISTIK	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Pemenuhan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik merupakan salah satu pemenuhan belanja wajib sesuai Pasal 147 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, yaitu: Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruk...	Total		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1026	06.01.0094	RPJMN 2025-2029;	Persentase provinsi yang memiliki indeks pemerataan guru madrasah dengan kategori baik;	Jumlah provinsi yang memiliki IPG madrasah kategori baik	STATISTIK	KEMENTERIAN AGAMA	Jumlah provinsi yang memiliki nilai IPG di atas ambang batas tertentu yang dikategorikan sebagai "baik"	jumlah provinsi	"Program: 04.04-Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas. Kegiatan: 04.04.02-Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, in-service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia; Provinsi Kalimantan Utara; Provinsi Papua; Provinsi Kalimantan Timur; 96 Desa di Sulawesi Tenggara; dan Provinsi Jawa Barat. Deskripsi: Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan menjadi prasyarat utama untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Saat ini, Indonesia masih menghadapi masalah kekurangan guru berkualitas (angka kecukupan guru SD-SMK rendah, 0,6-0,7), distribusi guru yang belum merata (terutama SMP-SMK) yang menyebabkan disparitas mutu, dan 60 ribu guru pensiun setiap tahunnya. Upaya pemenuhan kebutuhan guru dalam 3 tahun terakhir dinilai kurang optimal karena formasi yang diusulkan Pemda tidak sepenuhnya sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, dibutuhkan restrukturisasi kewenangan atau reformasi menyeluruh dalam pengelolaan guru (meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan, penempatan, mobilitas, pembinaan karier, perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja). Hal ini bertujuan untuk memastikan kemudahan mobilitas guru antardaerah, memenuhi kebutuhan guru (termasuk penggantian guru pensiun), dan mengatasi persoalan ketidakmerataan distribusi serta disparitas mutu, sekaligus memperbaiki koordinasi pemerintah pusat dan daerah."	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
1027	05.02.020	RPJMN 2025-2029;	Jumlah provinsi yang memiliki kemampuan intelijen minimal;	Jumlah provinsi yang memiliki kemampuan intelijen minimal	STATISTIK	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	Jumlah provinsi yang memiliki kapasitas intelijen dasar dalam mengumpulkan informasi dan menjalankan operasi untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba.	Provinsi		Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
1028	08.01.0011	RPJMN 2025-2029;	Persentase provinsi yang memperoleh nilai kerukunan umat beragama dengan kategori sangat tinggi;	jumlah provinsi yang memiliki nilai IKUB sangat tinggi	STATISTIK	KEMENTERIAN AGAMA	Definisi: Jumlah provinsi yang memiliki nilai IKUB dalam rentang 80 hingga 100, yang dikategorikan sebagai tingkat kerukunan umat beragama "sangat tinggi".	Provinsi		Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
1029	07.05.042	RPJMN 2025-2029;	Jumlah provinsi yang mengalami peningkatan skor Indeks Respon Lingkungan Hidup (IRLH) sektor air laut;	Jumlah provinsi yang mengalami peningkatan skor Indeks Respon Lingkungan Hidup (IRLH) sektor air laut	STATISTIK	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah provinsi yang menunjukkan peningkatan skor pada Indeks Respon Lingkungan Hidup (IRLH) khususnya di sektor air laut dibandingkan dengan periode sebelumnya. IRLH sektor air laut menilai respons d...	Provinsi		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1030	03.01.030	RPJMN 2025-2029;	Jumlah proyek pembiayaan kreatif infrastruktur air limbah domestik yang siap dikerjasamakan;	Jumlah proyek pembiayaan kreatif infrastruktur air limbah domestik yang siap dikerjasamakan	STATISTIK	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	Jumlah proyek SPALD yang siap untuk dikerjasamakan yang dibuktikan melalui kesepakatan melalui Perjanjian Kerja Sama	proyek		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1031	03.01.031	RPJMN 2025-2029;	Jumlah proyek pembiayaan kreatif infrastruktur air minum yang siap dikerjasamakan;	Jumlah proyek pembiayaan kreatif infrastruktur air minum yang siap dikerjasamakan	STATISTIK	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	Jumlah proyek pembiayaan kreatif infrastruktur air minum yang memasuki tahap transaksi dan penetapan kerja sama	proyek		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1032	02.02.007	RPJMN 2025-2029; SDGs;	Jumlah PTA/FTA/CEPA yang terselesaikan;	Jumlah PTA/FTA/CEPA yang terselesaikan	STATISTIK	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Jumlah Preferential Trade Agreement (PTA)/ Free Trade Agreement (FTA)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) yang terselesaikan adalah jumlah Perundingan Perdagangan Internasional yang d...	kesepakatan	Indikator SIPD: 000339 - Jumlah PTA/FTA/CEPA yang disepakati	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
1033	09.03.0034	Renstra DPR RI 2025-2029;	-	Jumlah PTN, PTS, PTIK yang memberikan kredensial mikro	STATISTIK	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	Jumlah Perguruan Tinggi Nasional (PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS), dan Perguruan Tinggi Ikatan Dinas (PTIK) yang aktif menyelenggarakan kredensial mikro—program singkat berbasis kompetensi/keahlia...	Perguruan Tinggi		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1034	05.02.021	RPJMN 2025-2029;	Jumlah Pusat Pendidikan Polwan;	Jumlah Pusat Pendidikan Polwan	STATISTIK	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	Jumlah lembaga pendidikan yang secara khusus didedikasikan untuk mendidik dan melatih Polisi Wanita (Polwan) di Indonesia. Lembaga ini bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan kompetensi Polwan ses...	Unit		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1035	04.01.0081	RPJMN 2025-2029;	Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar;	Jumlah Puskesmas dan RS Pemerintah yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar	STATISTIK	KEMENTERIAN KESEHATAN	Jumlah puskesmas dan RS pemerintah yang memenuhi kriteria standar pelayanan kefarmasian, yaitu memiliki SOP pengelolaan sediaan farmasi (kecuali distribusi) dan melaksanakan pelayanan farmasi klinis s...	Unit		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1036	04.01.0082	RPJMN 2025-2029;	Persentase Puskesmas memiliki SPA sesuai standar;	Jumlah Puskesmas dengan kelengkapan SPA minimal 70%	STATISTIK	KEMENTERIAN KESEHATAN	Jumlah Puskesmas yang memiliki kelengkapan sarana, prasarana, dan alat kesehatan mencapai minimal 70% sesuai standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.	Unit	Program: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.01-Investasi pelayanan kesehatan primer Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi dan 514 kabupaten/kota); fokus provinsi/daerah: Maluku Utara; Kalimantan Timur; Papua Tengah*; Nusa Tenggara Timur; Provinsi Jawa Timur (Puskesmas di 38 kab/kota hingga desa/kelurahan); Provinsi Jawa Barat (Kab. Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Majalengka, Bandung Barat, Pangandaran, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar); serta Kab. Indragiri Hilir. Deskripsi: Kualitas pelayanan kesehatan primer masih rendah: baru 28% Puskesmas terakreditasi paripurna, 18,5% memenuhi standar sarana–prasarana–alkes, hanya 1,17% kab/kota memiliki unit layanan desa/kelurahan sesuai standar, dan sekitar 18% kab/kota memiliki cakupan Posyandu aktif berbasis siklus hidup ≥75%. Peran kader kesehatan belum optimal, sementara Puskesmas dan jaringannya adalah garda terdepan surveilans, deteksi dini, dan pencegahan. Program memprioritaskan penguatan Puskesmas hingga tingkat desa melalui peningkatan akreditasi dan sarpras, penguatan kader dan partisipasi masyarakat, serta tata kelola layanan primer yang lebih responsif dan inklusif.	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1037	04.01.0083	RPJMN 2025-2029;	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap);	Jumlah Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial dan Vaksin IRL Sesuai Standar	STATISTIK	KEMENTERIAN KESEHATAN	Jumlah Puskesmas yang memiliki minimal 90% dari 40 jenis obat esensial dan 7 jenis vaksin IRL sesuai kebutuhan	Jumlah	Indikator SIPD: 000821 - Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1038	04.01.0084	RPJMN 2025-2029;	Persentase Puskesmas mampu Pelayanan Keluarga Berencana (KB) metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);	Jumlah Puskesmas di wilayah kerja KB MKJP	STATISTIK	KEMENTERIAN KESEHATAN	Definisi: Puskesmas yang memenuhi kriteria berikut: - Memiliki minimal 2 bidan kompeten dalam pelayanan KB MKJP (bersertifikat pelatihan). - Minimal 50% Puskesmas Pembantu (Pustu) di wilayah kerja mem...	Unit		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1039	04.01.0085	RPJMN 2025-2029;	Persentase Puskesmas mampu Pelayanan Keluarga Berencana (KB) metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);	Jumlah Puskesmas mampu Pelayanan KB MKJP	STATISTIK	KEMENTERIAN KESEHATAN	Definisi: Puskesmas yang memenuhi kriteria berikut: - Memiliki minimal 2 bidan kompeten dalam pelayanan KB MKJP (bersertifikat pelatihan). - Minimal 50% Puskesmas Pembantu (Pustu) di wilayah kerja me...	Unit		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1040	04.01.0086	RPJMN 2025-2029;	Persentase puskesmas terakreditasi paripurna;	Jumlah Puskesmas Terakreditasi Paripurna yang Sertifikatnya Masih Berlaku	STATISTIK	KEMENTERIAN KESEHATAN	Jumlah Puskesmas yang telah memperoleh status akreditasi paripurna dari lembaga akreditasi resmi dan sertifikat akreditasinya masih berlaku dalam kurun waktu 2025-2029	Jumlah	Indikator SIPD: 000775 - Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna 000823 - Presentasi puskesmas terakreditasi paripurna	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1041	04.01.0087	RPJMN 2025-2029;	Persentase puskesmas santun lanjut usia;	jumlah puskesmas yang ada diwilayah layanan santun lansia	STATISTIK	KEMENTERIAN KESEHATAN	Definisi: Total keseluruhan Puskesmas yang teregistrasi dan beroperasi di wilayah tertentu.	Unit		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1042	04.01.0088	RPJMN 2025-2029;	Persentase puskesmas yang memberikan layanan farmakoterapi untuk UBM;	Jumlah puskesmas yang memberikan layanan farmakoterapi	STATISTIK	KEMENTERIAN KESEHATAN	Jumlah Puskesmas yang memberikan layanan farmakoterapi, Puskesmas yang menyediakan obat-obatan untuk membantu pasien berhenti merokok.	Unit		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1043	04.01.0089	RPJMN 2025-2029;	Persentase puskesmas santun lanjut usia;	Jumlah puskesmas yang memberikan layanan santun lansia sesuai standar di suatu wilayah	STATISTIK	KEMENTERIAN KESEHATAN	Definisi: Jumlah Puskesmas yang telah memenuhi kriteria sebagai Puskesmas Santun Lansia, yaitu menyediakan ruang khusus untuk pelayanan lansia, memiliki akses yang ramah lansia (seperti jalan tidak li...	Unit		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1044	04.01.0090	RPJMN 2025-2029;	Persentase Puskesmas dengan Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar;	Jumlah Puskesmas yang memenuhi standar jenis dan jumlah tenaga kesehatan sesuai klasifikasi wilayah dan layanan	STATISTIK	KEMENTERIAN KESEHATAN	Persentase Puskesmas teregistrasi dan laik operasional yang memenuhi standar minimal jenis dan jumlah SDMK berdasarkan lingkup pelayanan fasyankes (rawat inap dan non-rawat inap) dan klasifikasi wilay...	persen	Indikator SIPD: 000774 - Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar. 000825 - Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1045	04.01.0091	RPJMN 2025-2029;	Persentase puskesmas yang mencapai target INM (Indikator Nasional Mutu);	Jumlah Puskesmas yang Mencapai Seluruh Target INM	STATISTIK	KEMENTERIAN KESEHATAN	Jumlah Puskesmas yang telah memenuhi semua target yang ditetapkan dalam Indikator Nasional Mutu sesuai regulasi	Jumlah	Program: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.01-Investasi pelayanan kesehatan primer Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi dan 514 kabupaten/kota); fokus provinsi/daerah: Maluku Utara; Kalimantan Timur; Papua Tengah*; Nusa Tenggara Timur; Provinsi Jawa Timur (Puskesmas di 38 kab/kota hingga desa/kelurahan); Provinsi Jawa Barat (Kab. Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Majalengka, Bandung Barat, Pangandaran, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar); serta Kab. Indragiri Hilir. Deskripsi: Kualitas pelayanan kesehatan primer masih rendah: baru 28% Puskesmas terakreditasi paripurna, 18,5% memenuhi standar sarana–prasarana–alkes, hanya 1,17% kab/kota memiliki unit layanan desa/kelurahan sesuai standar, dan sekitar 18% kab/kota memiliki cakupan Posyandu aktif berbasis siklus hidup ≥75%. Peran kader kesehatan belum optimal, sementara Puskesmas dan jaringannya adalah garda terdepan surveilans, deteksi dini, dan pencegahan. Program memprioritaskan penguatan Puskesmas hingga tingkat desa melalui peningkatan akreditasi dan sarpras, penguatan kader dan partisipasi masyarakat, serta tata kelola layanan primer yang lebih responsif dan inklusif.	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1046	04.01.0092	RPJMN 2025-2029;	Persentase Puskesmas yang ramah penyandang disabilitas;	Jumlah Puskesmas yang ramah penyandang disabilitas	STATISTIK	KEMENTERIAN KESEHATAN	Jumlah Puskesmas yang telah memenuhi standar aksesibilitas dan pelayanan bagi penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Jumlah	Program: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.01-Investasi pelayanan kesehatan primer Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi dan 514 kabupaten/kota); fokus provinsi/daerah: Maluku Utara; Kalimantan Timur; Papua Tengah*; Nusa Tenggara Timur; Provinsi Jawa Timur (Puskesmas di 38 kab/kota hingga desa/kelurahan); Provinsi Jawa Barat (Kab. Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Majalengka, Bandung Barat, Pangandaran, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar); serta Kab. Indragiri Hilir. Deskripsi: Kualitas pelayanan kesehatan primer masih rendah: baru 28% Puskesmas terakreditasi paripurna, 18,5% memenuhi standar sarana–prasarana–alkes, hanya 1,17% kab/kota memiliki unit layanan desa/kelurahan sesuai standar, dan sekitar 18% kab/kota memiliki cakupan Posyandu aktif berbasis siklus hidup ≥75%. Peran kader kesehatan belum optimal, sementara Puskesmas dan jaringannya adalah garda terdepan surveilans, deteksi dini, dan pencegahan. Program memprioritaskan penguatan Puskesmas hingga tingkat desa melalui peningkatan akreditasi dan sarpras, penguatan kader dan partisipasi masyarakat, serta tata kelola layanan primer yang lebih responsif dan inklusif.	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1047	04.01.0093	RPJMN 2025-2029;	Persentase Puskesmas yang mampu melaksanakan tatalaksana kekerasan terhadap perempuan dan anak;	Jumlah Puskesmas yang telah mampu melaksanakan tatalaksana kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai standar	STATISTIK	KEMENTERIAN KESEHATAN	Definisi: Puskesmas yang memiliki minimal dua tenaga kesehatan terlatih dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta fasilitas dan prosedur yang sesuai dengan pedoman Kementeria...	Unit	Program: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.01-Investasi pelayanan kesehatan primer Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi dan 514 kabupaten/kota); fokus provinsi/daerah: Maluku Utara; Kalimantan Timur; Papua Tengah*; Nusa Tenggara Timur; Provinsi Jawa Timur (Puskesmas di 38 kab/kota hingga desa/kelurahan); Provinsi Jawa Barat (Kab. Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Majalengka, Bandung Barat, Pangandaran, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar); serta Kab. Indragiri Hilir. Deskripsi: Kualitas pelayanan kesehatan primer masih rendah: baru 28% Puskesmas terakreditasi paripurna, 18,5% memenuhi standar sarana–prasarana–alkes, hanya 1,17% kab/kota memiliki unit layanan desa/kelurahan sesuai standar, dan sekitar 18% kab/kota memiliki cakupan Posyandu aktif berbasis siklus hidup ≥75%. Peran kader kesehatan belum optimal, sementara Puskesmas dan jaringannya adalah garda terdepan surveilans, deteksi dini, dan pencegahan. Program memprioritaskan penguatan Puskesmas hingga tingkat desa melalui peningkatan akreditasi dan sarpras, penguatan kader dan partisipasi masyarakat, serta tata kelola layanan primer yang lebih responsif dan inklusif.	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1048	05.01.0048	RPJMN 2025-2029;	Persentase Penyelesaian Eksekusi Putusan Perdata;	Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi	STATISTIK	MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA	Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diajukan ke pengadilan dalam periode tertentu.	Perkara		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1049	09.03.0035	Renstra DPR RI 2025-2029;	-	Jumlah Rancangan Undang-undang Berdasarkan Tahapannya (Penyusunan, Harmonisasi, Pembahasan)	STATISTIK	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	Data yang mencatat total banyaknya Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sedang berada pada masing-masing tahapan proses legislasi di DPR RI, yaitu Pembahasan, Harmonisasi, Penyusunan.	RUU		Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
1050	09.03.0036	Renstra DPR RI 2025-2029;	-	Jumlah Rancangan Undang-undang Perubahan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan Berdasarkan Lembaga Pengusul	STATISTIK	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	Data yang menunjukkan total banyaknya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas, dikelompokkan berdasarkan lembaga yang mengusulkan, sep...	RUU		Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya

Showing 1,001-1,050 of 2,950 items.

Id Ddp	Sumber Referensi	Indikator	Nama Data	Definisi	Satuan	Instansi Produsen Data	Jenis Pengajuan	Jenis Data	Standar Data	Klasifikasi Data Sesuai Resiko	Klasifikasi Penyajian	Jadwal Pemutakhiran	Catatan kebutuhan dukungan data daerah	Tag Rad

07.02.0088	PermenESDM 4/2025	-	Jumlah Pemanfaatan Domestik Biodiesel	Banyaknya BBN berupa ester metil asam lemak yang diproses secara esterifikasi atau proses lainnya untuk bahan bakar motor diesel yang dijual ke Badan Usaha didalam negeri	Ribu KL	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Prioritas	STATISTIK		-	Nasional	TAHUNAN	Badan Usaha melaporkan penjualan domestik biodiesel	Energi
03.03.016	RPJMN 2025-2029	Jumlah pelabuhan yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut	Jumlah pelabuhan kumulatif 2020-2029 yang ditangani untuk pembangunan dan pengembangan dengan anggaran dari Kementerian Perhubungan	pelabuhan	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Prioritas	STATISTIK		-	Nasional	TAHUNAN		Transportasi
09.02.0008	SDGs	Proporsi Pembayaran Utang/Debt Service terhadap Ekspor Barang dan Jasa	Jumlah Pembayaran Pokok dan Bunga Utang Luar Negeri (JPUB)	Total pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah atau entitas terkait untuk memenuhi kewajiban pokok dan bunga atas utang luar negeri yang dimiliki	dolar as atau mata uang lainnya sesuai dengan denominasi utang	KEMENTERIAN KEUANGAN	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional	TAHUNAN	Indikator SIPD: 000333 - Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa.	Keuangan
09.02.0110	SDGs	Proporsi Pembayaran Utang/Debt Service terhadap Ekspor Barang dan Jasa	Jumlah Pembayaran Pokok dan Bunga Utang Luar Negeri (JPUB) Pemerintah dan Swasta	Jumlah Pembayaran Pokok dan Bunga Utang Luar Negeri (JPUB) adalah total kewajiban tunai yang harus dibayar oleh suatu negara (baik pemerintah maupun swasta) kepada pemberi pinjaman luar negeri...	US Dollar (USD)	KEMENTERIAN KEUANGAN	Prioritas	STATISTIK		-		TAHUNAN		Keuangan
05.01.0020	DP 2023	-	Jumlah Pemberian Merek Berdasarkan Kelas (Domestik)	Banyaknya permohonan pendaftaran Merek UMKM dan Non UMKM untuk warga negara indonesia (WNI) berdasarkan klasifikasi sistem kelas barang/jasa (NICE Clasification) yang telah diberikan sertikasi Merek...	Permohonan	KEMENTERIAN HUKUM	Prioritas	STATISTIK		-	Kelas Merek	BULANAN		Hukum
05.01.0022	DP 2023	-	Jumlah Pemberian Paten (Perjanjian Kerjasama Paten/PCT)	Banyaknya jumlah Paten yang diberi berdasarkan dokumen PCT	Permohonan	KEMENTERIAN HUKUM	Prioritas	STATISTIK		-	Dokumen	BULANAN		Hukum
03.07.0067	RPJPN 2025-2045	-	Jumlah pemeluk agama dan kepercayaan berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin	jumlah penduduk penganut agama/kepercayaan berdasarkan usia yang memiliki jenis kelamin pria dan wanita	orang	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Prioritas	STATISTIK		-	nasional, provinsi, ko/kab	SEMESTERAN		Kependudukan
05.01.0134	DP 2024	-	Jumlah Pemenuhan Keterangan Ahli terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) dari PPATK	Banyaknya permintaan pemberian keterangan ahli pada tahap Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipenuhi PPATK terkait Tindak Pidana Pencucian Uang...	Pemenuhan keterangan ahli	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	Prioritas	STATISTIK		-	Instansi pemohon; Jenis tindak pidana asal	BULANAN		Hukum
04.02.0006	RPJMN 2025-2029	Persentase K/L yang sistem datanya terhubung dengan sistem Regsosek	Jumlah Pemerintah Daerah yang mendapatkan peningkatan kapasitas perencanaan berbasis bukti melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu)	Jumlah Pemerintah Daerah yang mendapatkan peningkatan kapasitas perencanaan berbasis bukti melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu)	Instansi	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional	TAHUNAN		Sosial
10.01.0002	SDGs	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional	Jumlah Pemerintah Daerah yang Menerapkan Strategi Pengurangan Risiko Bencana Nasional (JPDBN)	Jumlah pemerintah provinsi atau kabupaten/kota yang memiliki dokumen strategi PRB tingkat daerah (seperti Rencana Penanggulangan Bencana Daerah/RPBD, Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko...	unit pemerintah daerah	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota	TAHUNAN	Indikator SIPD: 000084 - Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional.	Kebijakan Pemerintah
06.01.0076	RPJMN 2025-2029	Jumlah pemilih pemula, kelompok rentan, dan marginal yang diberikan pendidikan pemilih	Jumlah Pemilih Kelompok Rentan yang Diberikan Pendidikan Pemilih	Jumlah pemilih dari kelompok rentan (pemilih perempuan dan pemilih disabilitas) yang menerima pendidikan pemilih	Orang	KOMISI PEMILIHAN UMUM	Prioritas	STATISTIK		-	Nasional	TAHUNAN		Pendidikan
06.01.0077	RPJMN 2025-2029	Jumlah pemilih pemula, kelompok rentan, dan marginal yang diberikan pendidikan pemilih	Jumlah Pemilih Marginal yang Diberikan Pendidikan Pemilih	Jumlah pemilih dari kelompok marginal yang menerima pendidikan pemilih	Orang	KOMISI PEMILIHAN UMUM	Prioritas	STATISTIK		-	Nasional	TAHUNAN		Pendidikan
06.01.0078	RPJMN 2025-2029	Jumlah pemilih pemula, kelompok rentan, dan marginal yang diberikan pendidikan pemilih	Jumlah Pemilih Pemula yang Diberikan Pendidikan Pemilih	Jumlah pemilih pemula yang menerima pendidikan pemilih	Orang	KOMISI PEMILIHAN UMUM	Prioritas	STATISTIK		-	Nasional	TAHUNAN		Pendidikan
09.06.018	RPJMN 2025-2029	Jumlah Pemindahan dan/atau Penugasan ASN ke Ibu Kota Nusantara	Jumlah Pemindahan dan/atau Penugasan ASN ke Ibu Kota Nusantara	Jumlah pemindahan dan/atau penugasan ASN mengacu pada kebijakan setiap tahunnya. Pemindahan dan/atau penugasan ASN dapat dilakukan sejalan dengan kesiapan hunian ASN serta ekosistem pendukung...	Orang	OTORITA IBUKOTA NUSANTARA	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Ibu Kota Nusantara	TAHUNAN		Aparatur Negara
10.04.0011	Persesjen 15/2023 SK Sekjen 59/2025	-	Jumlah Pemohon Informasi Publik Ke PPID Setjen DPD RI	Banyaknya orang yang meminta informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Orang	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	Prioritas	STATISTIK		-	Jenis Pekerjaan	TAHUNAN		Dukung Lainnya
09.03.0080	RPJPN 2025-2045	-	Jumlah PemProv/Pemda yang melaksanakan kegiatan Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	Sistem aplikasi monitoring dan evaluasi (e-pelaporan) dibangun untuk mempermudah penyusunan dan peyampaian pelaporan bagi daerah penerima hibah rehabilitasi dan rekonstruksi serta mempermudah...	Jumlah daerah (provinsi, kabupaten, atau kota)	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	Prioritas	STATISTIK		-	1. Jumlah Daerah penerima hibah per tahun anggaran; 2. nilai Alokasi Anggaran kegiatan; 3. jenis kegiatan infrastruktur yang dilaksanakan; 4. Progres kegiatan Pertriwulan/Daerah/Tahun Anggaran	TAHUNAN		Informasi
06.04.0001	RPJMN 2025-2029	Persentase pemuda penyandang disabilitas yang bekerja	Jumlah Pemuda Penyandang Disabilitas yang Bekerja	Jumlah individu berusia 16–30 tahun yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik, serta sedang bekerja pada periode waktu tertentu.?	Orang	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK		-	Nasional	TAHUNAN		Pemuda
06.04.0002	RPJMN 2025-2029	Persentase pemuda pekerja tidak penuh	Jumlah Pemuda Usia 16–30 Tahun yang Bekerja Kurang dari 35 Jam per Minggu	Individu berusia 16–30 tahun yang bekerja dengan total jam kerja kurang dari 35 jam dalam seminggu	Orang	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK		-	Nasional	TAHUNAN		Pemuda
06.04.0003	RPJMN 2025-2029	Persentase pemuda yang menduduki posisi manajerial	Jumlah Pemuda Usia 16–30 Tahun yang Bekerja pada Posisi Manajerial	Individu berusia 16–30 tahun yang dalam pekerjaannya memegang peran manajerial, seperti manajer, supervisor, atau posisi kepemimpinan lainnya yang bertanggung jawab atas perencanaan,...	Orang	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK		-	Nasional	TAHUNAN		Pemuda
06.04.0004	RPJMN 2025-2029	Persentase Pemuda Mendapatkan Pelatihan Bersertifikat	Jumlah Pemuda Usia 16–30 Tahun yang Mengikuti Pelatihan dan Memperoleh Sertifikat	Individu berusia 16–30 tahun yang telah mengikuti pelatihan, kursus, atau training dan memperoleh sertifikat resmi sebagai bukti partisipasi dan kompetensi.	Orang	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK		-	Nasional	TAHUNAN		Pemuda
06.02.0026	RPJMN 2025-2029	Rasio Kewirausahaan Pemuda	Jumlah Pemuda Wirausaha Dibantu Buruh Tetap/Dibayar	Pemuda berusia 16–30 tahun yang bekerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap atau dibayar	Orang	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK		-	Nasional	TAHUNAN	Indikator SIPD: 001037 - Rasio Wirausaha Pemuda	Ketenagakerjaan
05.01.0132	DP 2024	-	Jumlah Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara PPATK dengan Instansi/Lembaga	Banyaknya penandatanganan dokumen kerja sama resmi yang dilakukan penandatanganan oleh PPATK dengan pihak lain dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak...	Dokumen	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	Prioritas	STATISTIK		-	Jenis Instansi	BULANAN		Hukum
05.03.002	SDGs	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia...	dokumen/keluhan	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	Prioritas	STATISTIK	10810029	Terbuka	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Cara Penyampaian Berkas; Klasifikasi/Tema Hak; Klasifikasi Korban; Klasifikasi Pihak yang Diadukan; Jenis Berkas	TAHUNAN	Indikator SIPD: 000228 - Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). 000324 - Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	Hak Asasi Manusia
05.03.003	SDGs	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	Hak Asasi Perempuan adalah hak untuk bebas dari kekerasan dan diskriminasi atas dasar ras, etnis, jenis kelamin, agama/keyakinan, orientasi politik, kelas dan pekerjaan, dll terutama berbasis gender....	kasus	KOMNAS PEREMPUAN	Prioritas	STATISTIK		-	Umur/Usia; Jenis Kekerasan	TAHUNAN	Indikator SIPD: 000229 - Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	Hak Asasi Manusia
05.01.0206	UU 20/2025	-	Jumlah Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang diselesaikan dengan metode denda damai	Denda damai merupakan mekanisme penghentian perkara di luar pengadilan dengan membayar denda yang disetujui oleh Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Perkara	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	Prioritas	STATISTIK		-	Nasional	TAHUNAN		Hukum
05.01.0205	UU 20/2001	-	Jumlah Penanganan Perkara Tindak Pidana Yang Merugikan Perekonomian Negara pada Tahap Penyidikan	Tindak pidana korupsi yang merugikan perekonomian negara adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang tidak hanya menimbulkan...	Perkara	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	Prioritas	STATISTIK		-	Nasional	TAHUNAN		Hukum
06.03.0009	Perpres 78/2021	Indeks Risiko Terorisme	Jumlah penangkapan terduga teroris	Penangkapan terduga teroris adalah jumlah orang yang ditangkap karena dugaan terlibat terorisme.	skor	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	Prioritas	STATISTIK		-	Provinsi, Kabupaten, Kota	TAHUNAN		Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
01.02.0009	RPJMN 2025-2029	Persentase Keberhasilan Pencalonan Indonesia/Wakil Indonesia pada posisi strategis di organisasi internasional	Jumlah pencalonan Indonesia/Wakil Indonesia pada posisi strategis di organisasi internasional yang berhasil	Jumlah pencalonan Indonesia atau WNI yang dinyatakan berhasil menduduki jabatan strategis di OI tertentu pada periode pelaporan.	Pencalonan	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	Prioritas	STATISTIK		-	Internasional	TAHUNAN		Urusan Luar Negeri
01.02.0010	RPJMN 2025-2029	Persentase Keberhasilan Pencalonan Indonesia/Wakil Indonesia pada posisi strategis di organisasi internasional	Jumlah pencalonan Indonesia/Wakil Indonesia pada posisi strategis di organisasi internasional yang diusulkan	Jumlah total pencalonan resmi yang diajukan oleh Pemerintah Indonesia atau lembaga terkait untuk posisi strategis di OI, baik yang berhasil maupun tidak berhasil.	Pencalonan	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	Prioritas	STATISTIK		-	Internasional	TAHUNAN		Urusan Luar Negeri
04.01.0065	RPJMN 2025-2029	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yaitu Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi: 1) Pemeriksaan dan monitoring tekanan darah 2) Edukasi untuk perubahan gaya hidup...	persen	KEMENTERIAN KESEHATAN	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota	TAHUNAN	Indikator SIPD: 000470 - Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kesehatan
04.01.0066	RPJMN 2025-2029	Persentase Penderita kusta menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu	Jumlah Penderita Kusta Baru yang Menyelesaikan Pengobatan Tepat Waktu	Jumlah penderita kusta baru (baik tipe Pausibasiler [PB] maupun Multibasiler [MB]) yang berhasil menyelesaikan jumlah dosis yang ditentukan dalam rentang waktu yang sesuai	Orang	KEMENTERIAN KESEHATAN	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN	Program: 04.13-Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat. Kegiatan: 04.13.02-Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis Lokasi Prioritas: Provinsi Sulawesi Utara; Lokus kusta: Provinsi Papua Tengah, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Jawa Barat. Deskripsi: Arah kebijakan menargetkan percepatan eliminasi penyakit tropis terabaikan (NTDs)—terutama kusta dan schistosomiasis—sebagai prasyarat menuju status negara maju. Indonesia masih berada di peringkat ke-3 dunia untuk kasus kusta baru, sementara prevalensi schistosomiasis dan kasus berintensitas berat masih tinggi di beberapa lokus. Intervensi difokuskan pada pengendalian dan eliminasi melalui penemuan kasus aktif, tatalaksana komprehensif, pemutusan rantai penularan, penguatan surveilans dan kapasitas layanan primer, serta dukungan sosial untuk menurunkan stigma—demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan kesehatan nasional.	Kesehatan
03.07.0018	SDGs SDGs SDGs RPJMN 2025-2029 SDGs RPJMN 2025-2029 RPJPN 2025-2045 RPJMN 2025-2029 SDGs SDGs SDGs SDGs RPJMN 2025-2029 RPJMN 2025-2029 RPJMN 2025-2029 RPJPN 2025-2045 RPJMN 2025-2029 SDGs SDGs RPJMN 2025-2029 SDGs RPJMN 2025-2029 SDGs SDGs RPJMN 2025-2029 SDGs RPJMN 2025-2029 RPJMN 2025-2029 SDGs RPJPN 2025-2045 RPJMN 2025-2029 SDGs RPJPN 2025-2045 RPJMN 2025-2029 SDGs RPJMN 2025-2029 SDGs RPJMN 2025-2029	Angka Kematian akibat air yang tidak aman, sanitasi yang tidak aman dan kurangnya kebersihan (Water, Sanitation and Hygiene for All (WASH) services) Angka kematian akibat keracunan yang tidak disengaja Angka korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) per 100.000 penduduk Cakupan penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis Jumlah SDM Iptek (peneliti, perekayasa, dan dosen) pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi per satu juta penduduk Kapasitas Pusat Data Perkapita Kapasitas Tampungan Air Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik dari Energi Terbarukan Kematian akibat bunuh diri (incidence rate) Kematian akibat kecelakaan lalu lintas Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan Konsumsi Energi Final per Kapita Konsumsi Ikan Masyarakat Pengeluaran Kesehatan Total per kapita Persentase Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Persentase Kebutuhan Pelayanan Kesehatan yang Tidak Terpenuhi/ Unmet Need Pelayanan Kesehatan Persentase Masyarakat Sejahtera Persentase Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Persentase Penduduk yang Menggunakan Internet Persentase Penduduk yang Menguasai Telepon Genggam Proporsi penduduk kelas menengah Proporsi Penduduk yang Mengalami Kejahatan Kekerasan Rasio dokter spesialis Rata-rata Konsumsi Listrik per Kapita Tingkat Inklusi Keuangan Tingkat Insiden Tuberkulosis (TB) Tingkat Kemiskinan Ekstrem Tingkat Risiko Penduduk Terkena Kejahatan/Crime Rate	Jumlah penduduk	Total populasi yang tercatat dalam wilayah tertentu pada periode yang sama	Orang	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK	10110023	Terbuka	Nasional	TAHUNAN		Kependudukan
06.02.0027	RPJPN 2025-2045 RPJMN 2025-2029 SDGs	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Jumlah Penduduk Bekerja Usia 15–65 Tahun	Jumlah penduduk berusia 15 hingga 65 tahun yang melakukan pekerjaan dengan tujuan memperoleh penghasilan atau keuntungan, baik bekerja selama minimal satu jam dalam seminggu terakhir maupun memiliki...	Orang	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK		-	Nasional	TAHUNAN	Indikator Utama Pembangunan - 9.Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%) Indikator SIPD: 000022 - Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 000078 - Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 000896 - Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Ketenagakerjaan
03.07.0019	SDGs RPJMN 2025-2029	Jumlah rekening dana pihak ketiga (DPK) perbankan per 1000 penduduk dewasa Performa pimpinan tingkat pusat dan daerah dalam membina ketahanan nasional	Jumlah Penduduk Dewasa	Total jumlah penduduk berusia 18 tahun ke atas dalam wilayah tertentu.?	Orang	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK		-	Nasional	TAHUNAN		Kependudukan
03.07.0020	SDGs	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan	Jumlah Penduduk Dewasa Berdasarkan Jenis Kelamin	Jumlah individu berusia 18 tahun ke atas atau yang sudah menikah (meskipun di bawah 18 tahun).	Jiwa	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK		-	Nasional	TAHUNAN	Indikator SIPD: 000080 - Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.	Kependudukan
03.07.0021	RPJMN 2025-2029	Persentase Peningkatan Pendapatan Perkapita Masyarakat di 45 Kawasan Transmigrasi	Jumlah Penduduk di 45 Kawasan Transmigrasi Tahun berlangsung dan Tahun sebelumnya	Definisi: Jumlah individu yang tinggal di kawasan transmigrasi pada tahun tersebut	Orang	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK		-	Nasional	TAHUNAN		Kependudukan
09.03.0029	Renstra DPR RI 2025-2029	-	Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan jenis pekerjaan	Banyaknya individu usia kerja (umumnya 15 tahun ke atas) yang terlibat dalam berbagai jenis pekerjaan, diklasifikasikan menurut jenis atau sifat pekerjaan utama yang mereka lakukan selama periode...	Orang	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN		Informasi
03.07.0022	RPJMN 2025-2029	Persentase ayah yang memiliki pengetahuan tentang pengasuhan anak dan pendampingan remaja	Jumlah penduduk laki-laki usia 20-39 tahun	Jumlah keseluruhan laki-laki dalam rentang usia 20-39 tahun di wilayah tertentu.?	Orang	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK		-	Nasional, Provinsi	TAHUNAN		Kependudukan
03.07.0023	RPJPN 2025-2045 RPJMN 2025-2029	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Jumlah Penduduk Perempuan Usia 15 Tahun ke Atas	Total penduduk perempuan yang berusia 15 tahun ke atas, mencakup angkatan kerja dan bukan angkatan kerja	Orang	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK		-	Nasional, Provinsi	TAHUNAN	Indikator Utama Pembangunan - 16.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) Indikator SIPD: 000033 - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Kependudukan
03.06.0005	RPJMN 2025-2029	Persentase penerima reforma agraria yang meningkat kesejahteraannya	Jumlah penduduk subjek penerima reforma agraria	Jumlah subjek/kepala keluarga yang mendapatkan intervensi kegiatan akses reforma agraria yang bersumber dari redistribusi tanah	KK	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	Prioritas	STATISTIK		-	-	TAHUNAN		Pertanahan
06.02.0028	SDGs	Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan pembagian kelompok umur berdasarkan International Conference of Labour Statisticians	Jumlah penduduk usia 15-17 tahun yang bekerja lebih dari 43 jam per minggu	Jumlah penduduk berusia 15–17 tahun yang bekerja lebih dari 43 jam per minggu, termasuk dalam kategori pekerja anak.	Orang	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK		-	Nasional, Provinsi	TAHUNAN	Indikator SIPD: 000191 - Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan pembagian kelompok umur berdasarkan International Conference of Labour Statisticians	Ketenagakerjaan
06.02.0029	SDGs	Persentase Penduduk Berumur 15—24 Tahun yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja, atau Mengikuti Pelatihan (NEET)	Jumlah Penduduk Usia 15–24 Tahun yang Tidak Bekerja (PTB15-24)	Jumlah individu berusia 15 hingga 24 tahun yang tidak terlibat dalam kegiatan kerja, baik penuh waktu maupun paruh waktu	Orang	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK		-	Nasional, Provinsi	TAHUNAN	Indikator SIPD: 000190 - Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	Ketenagakerjaan
06.02.0030	SDGs	Persentase Penduduk Berumur 15—24 Tahun yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja, atau Mengikuti Pelatihan (NEET)	Jumlah Penduduk Usia 15–24 Tahun yang Tidak Mengikuti Pelatihan (PTP15-24)	Jumlah individu berusia 15 hingga 24 tahun yang tidak berpartisipasi dalam program pelatihan atau kursus untuk pengembangan keterampilan	Orang	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK		-	Nasional, Provinsi	TAHUNAN	Indikator SIPD: 000190 - Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	Ketenagakerjaan
06.02.0031	SDGs	Persentase Penduduk Berumur 15—24 Tahun yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja, atau Mengikuti Pelatihan (NEET)	Jumlah Penduduk Usia 15–24 Tahun yang Tidak Sekolah (PTS15-24)	Jumlah individu berusia 15 hingga 24 tahun yang tidak sedang mengikuti pendidikan formal.	Orang	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK		-	Nasional, Provinsi	TAHUNAN	Indikator SIPD: 000190 - Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	Ketenagakerjaan
06.02.0032	SDGs SDGs	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin Tingkat Setengah Penganggur	Jumlah penduduk yang bekerja	Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja	Orang	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK		-	Nasional, Provinsi	TAHUNAN		Ketenagakerjaan
06.02.0033	SDGs	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin	Jumlah penduduk yang bekerja dengan status informal non-pertanian	Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor non-pertanian dengan status pekerjaan sebagai berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar, pekerja bebas, atau...	Orang	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK		-	Nasional, Provinsi	TAHUNAN	Indikator SIPD: 000184 - Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin	Ketenagakerjaan
04.02.0007	RPJPN 2025-2045 RPJMN 2025-2029 SDGs	Persentase Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk yang Berada di Bawah Garis Kemiskinan Nasional (JPM)	Jumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan	Orang	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK		-	Nasional (Perkotaan, Perdesaan, Perkotaan+Perdesaan), Provinsi (Perkotaan, Perdesaan, Perkotaan+Perdesaan), Kabupaten/Kota	SEMESTERAN	Indikator Utama Pembangunan - 8.Tingkat Kemiskinan (%) Indikator SIPD: 000004 - Tingkat Kemiskinan 000074 - Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur 000540 - Angka Kemisikinan	Sosial
09.06.0100	RPJPN 2025-2045 RPJMN 2025-2029	-	Jumlah Penelaahan Laporan dan Pengaduan Masyarakat	Mengacu pada KUHAP Pasal 1 butir nomor 24 : Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah...	Laporan	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah	BULANAN		Aparatur Negara
07.05.0030	RPJMN 2025-2029	Persentase Produk ber-SNI	Jumlah penerap ekolabel Indonesia berdasarkan SNI	Jumlah produk, jasa, atau unit usaha yang telah memperoleh ekolabel Indonesia, baik Ekolabel Tipe I maupun Tipe II.	Unit	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	Prioritas	STATISTIK		-	Jenis Produk; Organisasi	TAHUNAN		Lingkungan Hidup
02.02.0008	RPJMN 2025-2029	Persentase Produk ber-SNI	Jumlah penerap SNI wajib lingkup Badan Siber dan Sandi Negara (BSN)	Banyaknya pelaku usaha atau entitas yang telah menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diberlakukan secara wajib melalui regulasi teknis oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSN).	produk; unit organisasi	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA	Prioritas	STATISTIK		-	Produk; Organisasi; Wilayah	TAHUNAN		Perdagangan

Showing 1,001-1,050 of 3,346 items.

ID	Id Ddp	Sumber Referensi	Indikator	Nama Data	Jenis Pengajuan	Jenis Data	Indikator Variabel	Instansi Produsen Data	Unit Kerja Produsen Data	Definisi	Satuan	Klasifikasi Data Sesuai Resiko	Klasifikasi Penyajian	Jadwal Pemutakhiran	Tag Rad	Status Persetujuan

162812	10.04.001	RPJMN 2025-2029	Indeks Aktualisasi Pancasila	Indeks Aktualisasi Pancasila	Prioritas	STATISTIK	Indikator	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	Direktorat Pengukuran Pelembagaan Pancasila...	Indeks Aktualisasi Pancasila merupakan salah satu indeks nasional yang penting dalam perumusan kebijakan sektoral dan menjadi tolok ukur bagi bangsa Indonesia untuk melihat sejauh mana nilai-nilai...	persen	-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN	Perencanaan Pembangunan Nasional	TERSEDIA
162813	09.05.0001	RPJMN 2025-2029	Indeks Aktualisasi Pancasila	Indeks Aktualisasi Pancasila Pengamalan Sila 1 Ketuhanan yang Maha Esa	Prioritas	STATISTIK	Variabel	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	Direktorat.....	Skor/Nilai untuk Mengukur sejauh mana nilai-nilai agama dan keyakinan diterima dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat dan negara. Persentase populasi yang mengikuti kegiatan keagamaan....	persen	-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN	Perencanaan Pembangunan Nasional	TERSEDIA
162814	09.05.0002	RPJMN 2025-2029	Indeks Aktualisasi Pancasila	Indeks Aktualisasi Pancasila Pengamalan Sila 2 Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	Prioritas	STATISTIK	Variabel	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	Direktorat.....	Skor/Nilai untuk Menilai bagaimana prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, dan perlakuan yang beradab diterapkan dalam kebijakan publik dan praktik sosial. Jumlah dan kualitas pelayanan sosial untuk...	persen	-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN	Perencanaan Pembangunan Nasional	TERSEDIA
162815	09.05.0003	RPJMN 2025-2029	Indeks Aktualisasi Pancasila	Indeks Aktualisasi Pancasila Pengamalan Sila 3 Persatuan Indonesia	Prioritas	STATISTIK	Variabel	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	Direktorat.....	Skor/Nilai untuk Menilai penerapan kebijakan yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keragaman etnis, agama, dan budaya. Program-program yang mendorong kerukunan antar kelompok etnis...	persen	-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN	Perencanaan Pembangunan Nasional	TERSEDIA
162816	09.05.0004	RPJMN 2025-2029	Indeks Aktualisasi Pancasila	Indeks Aktualisasi Pancasila Pengamalan Sila 4 Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan	Prioritas	STATISTIK	Variabel	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	Direktorat Pengukuran Pelembagaan Pancasila	Skor/Nilai untuk Mengukur sejauh mana prinsip demokrasi dan musyawarah mufakat diterapkan dalam kehidupan bernegara, serta representasi yang adil dalam pembuatan kebijakan. Partisipasi masyarakat...	persen	-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN	Perencanaan Pembangunan Nasional	TERSEDIA
162817	09.05.0005	RPJMN 2025-2029	Indeks Aktualisasi Pancasila	Indeks Aktualisasi Pancasila Pengamalan Sila 5 Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia	Prioritas	STATISTIK	Variabel	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	Direktorat.....	Skor/Nilai untuk Menilai apakah kebijakan dan program pemerintah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta mendukung pemerataan kesejahteraan. Indikator kesejahteraan sosial, kemiskinan, dan...	persen	-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN	Perencanaan Pembangunan Nasional	TERSEDIA
162818	09.06.001	RPJMN 2025-2029	Indeks BerAkhlak	Indeks BerAkhlak	Prioritas	STATISTIK	Indikator	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur	Indeks BerAKHLAK adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana Aparatur Sipil Negara (ASN) mengimplementasikan nilai-nilai inti (core values) BerAKHLAK dalam budaya kerja sehari-hari di...	Nilai/Skor	-	Instansi Pemerintah: K/L, Provinsi, Kabupaten/Kota	TAHUNAN	Aparatur Negara	TERSEDIA
162819	05.01.002	RPJMN 2025-2029	Indeks Budaya Hukum	Indeks Budaya Hukum	Prioritas	STATISTIK	Indikator	KEMENTERIAN HUKUM	Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional dan Pusat Budaya dan Bantuan Hukum - Badan Pembinaan Hukum Nasional	Indeks Budaya Hukum adalah salah satu pilar dalam Indeks Pembangunan Hukum (IPH) yang bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman, kesadaran, hingga kepatutan hukum masyarakat; serta mengukur tingkat...	Indeks	-	Nasional	TAHUNAN	Hukum	TERSEDIA
162820	09.06.002	RPJMN 2025-2029	Indeks Budaya Tertib Arsip	Indeks Budaya Tertib Arsip	Prioritas	STATISTIK	Indikator	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	Direktorat Kearsipan Pusat, Direktorat Kearsipan Daerah I, Direktorat Kearsipan Daerah II, Direktorat SDM Kearsipan dan Sertifikasi, Pusat Pelatihan SDM, Pusat Data, Informasi, dan Jasa Teknis Kearsipan, Pusat Pengawasan dan Akreditasi Kearsipan, Direktorat Sistem Kearsipan, Direktorat Teknologi Informasi Kearsipan,	Indeks Budaya Tertib Arsip Indikator: 1. Nilai hasil pengawasan kearsipan pada seluruh K/L/D Rumus = rata-rata nilai hasil pengawasan per klaster pada tiap tingkat pemerintahan (pusat, provinsi, dan...	Nilai Indeks	-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN	Aparatur Negara	TERSEDIA
162821	01.02.003	RPJMN 2025-2029	Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional	Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional	Prioritas	STATISTIK	Indikator	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	Sekretariat Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik	Citra merupakan salah satu dampak akhir yang terbentuk dari suatu usaha diplomasi ataupun kebijakan luar negeri yang diambil. Citra positif adalah hal yang perlu dibangun oleh Indonesia di mata dunia...	indeks (0–5)	-	Wilayah Administrasi: Nasional	TAHUNAN	Urusan Luar Negeri	TERSEDIA

Showing 201-210 of 4,145 items.