Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
75103.03.032
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Panjang jalur Kereta Api;
Jumlah Panjang Jalur Kereta ApiSTATISTIKKEMENTERIAN PERHUBUNGANJumlah panjang jalur kereta api (termasuk jalur ganda): jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawas...kilometerIndikator SIPD: 000205 - Panjang jalur kereta apiTidakYaYaYaYa
75203.03.0019
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Panjang jalur Kereta Api;
Jumlah Panjang Jalur Kereta Api BeroperasiSTATISTIKKEMENTERIAN PERHUBUNGANJumlah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan baw...kilometerIndikator SIPD: 000205 - Panjang jalur kereta apiTidakYaYaYaYa
75303.03.0020
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Panjang jalur Kereta Api;
Jumlah Panjang Jalur Kereta Api yang DibangunSTATISTIKKEMENTERIAN PERHUBUNGANTotal panjang jalur rel kereta api yang telah dibangun.kilometerIndikator SIPD: 000205 - Panjang jalur kereta apiTidakYaYaYaYa
75409.01.0014
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase parpol penerima bantuan keuangan parpol dari APBN yang memprioritaskan bantuan keuangan parpol untuk pendidikan politik;
Jumlah Partai Politik yang Memprioritaskan Dana untuk Pendidikan PolitikSTATISTIKKEMENTERIAN DALAM NEGERIJumlah partai politik yang mengalokasikan minimal 60% dari bantuan keuangan untuk kegiatan pendidikan politik.TotalYaYaYaYaYa
75509.01.0015
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase parpol yang tepat waktu menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan parpol setelah diaudit oleh BPK kepada Mendagri;
Jumlah Partai Politik yang Tepat Waktu Menyampaikan LaporanSTATISTIKKEMENTERIAN DALAM NEGERIJumlah partai politik yang menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Menteri Dalam Negeri sesuai batas waktu yang ditetapkan setelah diaudit oleh BPK.TotalYaYaYaYaYa
75605.01.0019
    • DP 2024;
  1. Jumlah paten granted dari perguruan tinggi;
Jumlah paten granted (domestik)STATISTIKKEMENTERIAN HUKUMJumlah paten yang sudah tersertifikasi atau granted di dalam negeri.PermohonanYaYaYaYaYa
75705.01.011
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah paten granted dari perguruan tinggi;
Jumlah paten granted dari perguruan tinggiSTATISTIKKEMENTERIAN HUKUMKekayaan intelektual adalah konsep hukum yang mencakup hak atas karya kreatif atau inovasi yang diciptakan oleh individu atau kelompok. Hak ini memberikan perlindungan hukum untuk mencegah pihak lain...patenYaYaYaYaYa
75809.03.0025
    • Renstra DPR RI 2025-2029;
  1. -
Jumlah pegawai ASN di Pemerintah Pusat dan Daerah berdasarkan golonganSTATISTIKBADAN KEPEGAWAIAN NEGARAData ini menunjukkan jumlah dan perubahan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, diklasifikasikan berdasarkan golongan kepangkatan.OrangYaYaYaYaYa
75909.03.0026
    • Renstra DPR RI 2025-2029;
  1. -
jumlah pegawai PNS dan PPPK di Pemerintah Pusat dan Daerah berdasarkan jenis kelamin, jenjang pendidikan, usia dan masa kerjaSTATISTIKBADAN KEPEGAWAIAN NEGARAData ini memetakan jumlah PNS dan PPPK—yang bekerja di instansi Pemerintah Pusat dan DaerahOrangYaYaYaYaYa
76009.03.0027
    • Renstra DPR RI 2025-2029;
  1. -
jumlah pegawai PNS di Pemerintah Pusat dan Daerah berdasarkan jabatan strukturalSTATISTIKBADAN KEPEGAWAIAN NEGARAData ini menguraikan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki jabatan struktural (eselon) dan jabatan fungsional/admistratifOrangYaYaYaYaYa
76109.03.0028
    • Renstra DPR RI 2025-2029;
  1. -
jumlah pegawai PPPK di Pemerintah Pusat dan Daerah berdasarkan golonganSTATISTIKBADAN KEPEGAWAIAN NEGARAData ini mencakup jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)—yang bukan ASN PNS— di lingkungan pemerintahan pusat dan daerah, diklasifikasi berdasarkan golongan kepangkatan (I–XVII) sesu...OrangYaYaYaYaYa
76206.02.0015
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah dan Tinggi;
Jumlah pekerja lulusan pendidikan menengah atau pendidikan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah atau tinggi (Numerator)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKJumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan menengah (SMA/SMK/MAK) atau pendidikan tinggi (Diploma I/II/III, Diploma IV, S1, S2, S3) dan bekerja di bidang yang memerlukan...OrangIndikator Utama Pembangunan - 7.Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%) Indikator SIPD: 000021 - Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah TinggiYaYaYaYaYa
76306.02.0016
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Proporsi Pekerja Migran Indonesia yang Bekerja pada Pemberi Kerja Berbadan Hukum;
Jumlah Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukumSTATISTIKKEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BP2MIPekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia (Pasal 1 ayat (2) Undang-undang...layananYaYaYaYaYa
76406.02.0017
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Proporsi Pekerja Migran Indonesia yang Bekerja pada Pemberi Kerja Berbadan Hukum;
Jumlah Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkanSTATISTIKKEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BP2MIJumlah keseluruhan PMI yang ditempatkan di luar negeri dalam periode tertentulayananYaYaYaYaYa
76506.02.0018
    • Draf Renstra BAPETEN;
    • PP 45/2023;
  1. -
Jumlah Pekerja RadiasiSTATISTIKBADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIRSetiap orang yang bekerja dengan Sumber Radiasi Pengion dan diperkirakan dapat menerima dosis tahunan melebihi Nilai Batas Dosis untuk anggota masyarakat serta menerima upah atau imbalan dalam bentuk...PekerjaYaYaYaYaYa
76606.02.0019
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-hak Pekerja dan Dialog Sosial;
Jumlah Pekerja/Buruh pada Perusahaan yang memiliki PP/ PKB dan Memiliki Lembaga Kerja Sama Bipartit per Tahun AnggaranSTATISTIKKEMENTERIAN KETENAGAKERJAANJumlah pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan memiliki Lembaga Kerja Sama Bipartit (LKB)OrangIndikator SIPD: 000596 - Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosialYaYaYaYaYa
76706.02.0020
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-hak Pekerja dan Dialog Sosial;
Jumlah Pekerja/Buruh pada Perusahaan yang memiliki PP/ PKB dan Menjadi Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan per Tahun AnggaranSTATISTIKKEMENTERIAN KETENAGAKERJAANJumlah pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan (PP)/ Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan menjadi peserta program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JSTK) per tahun anggara...OrangIndikator SIPD: 000596 - Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosialYaYaYaYaYa
76806.02.0021
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-hak Pekerja dan Dialog Sosial;
Jumlah Pekerja/Buruh pada Perusahaan yang memiliki PP/ PKB dan Struktur Skala Upah per Tahun AnggaranSTATISTIKKEMENTERIAN KETENAGAKERJAANJumlah pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan (PP) / Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan menerapkan Struktur dan Skala Upah (SSU)OrangIndikator SIPD: 000596 - Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosialYaYaYaYaYa
76906.02.013
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-hak Pekerja dan Dialog Sosial;
Jumlah Pekerja/Buruh pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-hak Pekerja dan Dialog SosialSTATISTIKKEMENTERIAN KETENAGAKERJAANPenerapan perlindungan hak-hak pekerja/buruh dan dialog sosial di perusahaan diwujudkan melalui penyusunan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, penyusunan struktur dan skala upah, atau men...OrangIndikator SIPD: 000596 - Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosialYaYaYaYaYa
77003.03.014
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Jumlah pelabuhan penyeberangan;
Jumlah Pelabuhan PenyeberanganSTATISTIKKEMENTERIAN PERHUBUNGANPelabuhan merupakan tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat k...pelabuhanIndikator SIPD: 000207 - Jumlah pelabuhan penyeberanganTidakYaYaYaYa
77103.03.015
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Pelabuhan Utama yang memenuhi Standar;
Jumlah Pelabuhan Utama yang Memenuhi StandarSTATISTIKKEMENTERIAN PERHUBUNGANjumlah pelabuhan utama yang telah memenuhi standar pelayanan dan operasional sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Standar tersebut mencakup berbagai aspek, termasuk fasilitas dan e...pelabuhanTidakYaYaYaYa
77202.02.006
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah pelaku usaha yang melakukan ekspor;
Jumlah pelaku usaha yang melakukan eksporSTATISTIKKEMENTERIAN KEUANGANMerupakan jumlah pelaku usaha yang melakukan ekspor yang tercatat dalam sistem Bea Cukai.pelaku usaha (kumulatif)YaYaYaYaYa
77307.04.0009
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
Jumlah Pelaku Usaha yang Patuh (KPU)STATISTIKKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANJumlah pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan yang telah memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk perizinan, pelaporan, dan standar operasional. Pelaku usaha...OrangTidakYaYaYaYa
77409.03.060
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband) terhadap total rumah tangga;
Jumlah pelanggan terlayani jaringan internet akses pita lebar (fixed broadband)STATISTIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALKonsep dan Definisi:Pitalebar (broadband) adalah teknik transmisi berkapasitas tinggi menggunakan berbagai frekuensi, yang memungkinkan sejumlah besar pesan dikomunikasikan secara bersamaan. Akses pit...unit (jumlah pelanggan)Indikator SIPD: 000334 - Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband) terhadap total rumahTangga.YaYaYaYaYa
77503.03.0021
    • Renstra DPR RI 2025-2029;
  1. -
Jumlah Pelanggaran Daya Angkut dan Dimensi Kendaraan Angkutan Barang pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan BermotorSTATISTIKKEMENTERIAN PERHUBUNGANTotal Pelanggaran Daya Angkut dan Dimensi Kendaraan Angkutan Barang pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor, sesuai batas yang ditetapkan oleh peraturan (Permenhub No. 60/2019, PP 55/2012,...PelanggaranTidakYaYaYaYa
77601.01.0013
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Kedaulatan, Keutuhan dan Keselamatan Bangsa;
Jumlah Pelanggaran terhadap Kedaulatan, Keutuhan dan Keselamatan Bangsa pada tahun berjalan dan tahun sebelumnyaSTATISTIKKEMENTERIAN PERTAHANANTotal insiden pelanggaran yang terjadi pada tahun berjalan dan dalam periode tahun sebelumnya yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Reff: https://jdih.kemenkoinf...kasusYaYaYaYaYa
77706.05.011
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah pelatih cabang olahraga olimpiade dan paralimpiade bersertifikat internasional;
Jumlah pelatih cabang olahraga olimpiade dan paralimpiade bersertifikat internasionalSTATISTIKKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAJumlah pelatih yang terlibat dalam cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang telah memperoleh sertifikasi kepelatihan dari badan atau organisasi olahraga internasional yang diakui. Sertifikasi i...OrangYaYaYaYaYa
77806.02.0022
    • SDGs;
  1. Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia berdasarkan okupasi;
Jumlah Pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Non-PemerintahSTATISTIKKEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BP2MIPekerja migran Indonesia yang ditempatkan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang memiliki izin resmi dari KP2MI melalui Surat Izin Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI)...layananYaYaYaYaYa
77906.02.0023
    • SDGs;
  1. Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia berdasarkan okupasi;
Jumlah Pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh PemerintahSTATISTIKKEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BP2MIPekerja migran yang ditempatkan melalui perjanjian kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara tujuan yang berbadan hukum.layananIndikator SIPD: 000235 - Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasiYaYaYaYaYa
78006.02.0024
    • SDGs;
  1. Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia berdasarkan okupasi;
Jumlah Pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara MandiriSTATISTIKKEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BP2MIPekerja migran Indonesia perseorangan yang bekerja di luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan.layananYaYaYaYaYa
78106.02.0025
    • SDGs;
  1. Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia berdasarkan okupasi;
Jumlah Pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri (UKPS)STATISTIKKEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BP2MIPekerja migran indonesia yang ditempatkan oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri.layananIndikator SIPD: 000235 - Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasiYaYaYaYaYa
78202.03.0012
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase wilayah terkendali dari Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK);
Jumlah pelepasan media pembawa karantina hewanSTATISTIKBADAN KARANTINA INDONESIAJumlah pelepasan media pembawa (hewan dan produk hewan)jumlah unit media pembawa​YaYaYaYaYa
78302.06.0003
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase wilayah terkendali dari Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK);
Jumlah pelepasan media pembawa karantina ikanSTATISTIKBADAN KARANTINA INDONESIAJumlah pelepasan media pembawa (ikan dan produk ikan)jumlah unit media pembawa​YaYaYaYaYa
78402.03.0013
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Wilayah Terkendali dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK);
Jumlah pelepasan media pembawa karantina tumbuhanSTATISTIKBADAN KARANTINA INDONESIAJumlah pelepasan media pembawa (tumbuhan dan produk tumbuhan)jumlah unit media pembawa​YaYaYaYaYa
78502.03.0014
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase faktor risiko ketidaksesuaian standar keamanan pangan asal hewan, ikan, dan tumbuhan;
Jumlah pelepasan media pembawa pangan asal hewan/ikan/tumbuhanSTATISTIKBADAN KARANTINA INDONESIAJumlah pelepasan media pembawa pangan asal hewan, ikan, atau tumbuhankilogramYaYaYaYaYa
78603.01.0008
    • SDGs;
  1. Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya;
Jumlah Pemakaian Air Baku di BatamSTATISTIKBADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM)Rasio besarnya pemakaian air baku dan Implant Loss Air Baku dari permukaan terhadap ketersediaannya dihitung dalam bentuk persentasepersenIndikator SIPD: 000171 - Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannyaYaYaYaYaYa
78702.05.0002
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase pemasukan pakan yang tersertifikasi keamanan dan mutunya;
Jumlah pemasukan pakan yang diterimaSTATISTIKKEMENTERIAN PERTANIANJumlah pemasukan pakan yang diterima dalam periode tertentu baik yang tersertifikasi maupun yang belumtonProgram: 02.10-Swasembada Pangan. Kegiatan: 02.10.10-Pengembangan Pangan Hewani Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi; 37 provinsi termasuk usulan PSN, salah satunya Kalimantan Tengah); Provinsi/Kab/Kota: Kabupaten Blora (Jawa Tengah, usulan PSN); Aceh (Provinsi Aceh; Kab. Aceh Besar); Bali; Bengkulu (Provinsi & seluruh kab/kota: Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu); D.I. Yogyakarta; Jambi; Jawa Barat; Kalimantan Selatan; Kalimantan Utara; Nusa Tenggara Barat (termasuk Kab. Sumba); Riau (termasuk Kab. Bintan); Sulawesi Tengah (termasuk Kab. Poso); Sulawesi Tenggara (Kota Kendari, Kota Bau-Bau, Kab. Buton, Muna, Bombana, Kolaka, Muna Barat); Sulawesi Utara; Sumatera Selatan; Sumatera Utara; Kalimantan Barat (Kab. Sambas, Sanggau, Sintang, Mempawah, Kapuas Hulu, Ketapang, Bengkayang, Landak, Melawi, Sekadau, Kayong Utara, Kubu Raya, Kota Pontianak, Kota Singkawang); Sulawesi Selatan (Kab. Maros, Gowa, Luwu Utara/Seko, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Bone, Pangkajene Kepulauan, Pinrang); Sumatera Barat (Kab. Lima Puluh Kota, Kota Padang Panjang). Deskripsi: Kebutuhan pangan hewani meningkat sementara Indonesia masih bergantung impor untuk daging ruminansia dan susu (produksi domestik baru ~48% daging sapi dan ~21% susu dari kebutuhan), meski ayam dan telur surplus. Arah kebijakan menekankan swasembada pangan hewani berkualitas untuk memperkuat gizi (PPH: pangan hewani berkontribusi 12%) dan menu Makan Bergizi Sehat (PHTC 1), melalui peningkatan populasi dan produksi sapi potong serta sapi perah—antara lain lewat pengadaan minimal 1 juta ekor indukan & bakalan pada 2025–2029—dengan target pada 2029 produksi dalam negeri mencapai 57% (daging sapi) dan 93% (susu). Pendekatan mencakup pengembangan berbasis Lumbung Pangan dan Nexus Pangan–Energi–Air (FEW Nexus), penguatan rantai pasok (pakan, reproduksi, kesehatan hewan, logistik–rantai dingin), serta peningkatan nilai tambah agar pasokan protein hewani terjangkau, berkualitas, dan ketergantungan impor menurun.YaTidakYaYaYa
78802.03.0015
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase pemasukan pakan yang tersertifikasi keamanan dan mutunya;
Jumlah pemasukan pakan yang tersertifikasi keamanan dan mutunyaSTATISTIKKEMENTERIAN PERTANIANJumlah pemasukan pakan yang masuk dan telah memiliki sertifikasi keamanan serta mutu dari instansi berwenang dalam periode tertentu, untuk menjamin kualitas pakan yang digunakan dalam sektor peternaka...tonProgram: 02.10-Swasembada Pangan. Kegiatan: 02.10.10-Pengembangan Pangan Hewani Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi; 37 provinsi termasuk usulan PSN, salah satunya Kalimantan Tengah); Provinsi/Kab/Kota: Kabupaten Blora (Jawa Tengah, usulan PSN); Aceh (Provinsi Aceh; Kab. Aceh Besar); Bali; Bengkulu (Provinsi & seluruh kab/kota: Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu); D.I. Yogyakarta; Jambi; Jawa Barat; Kalimantan Selatan; Kalimantan Utara; Nusa Tenggara Barat (termasuk Kab. Sumba); Riau (termasuk Kab. Bintan); Sulawesi Tengah (termasuk Kab. Poso); Sulawesi Tenggara (Kota Kendari, Kota Bau-Bau, Kab. Buton, Muna, Bombana, Kolaka, Muna Barat); Sulawesi Utara; Sumatera Selatan; Sumatera Utara; Kalimantan Barat (Kab. Sambas, Sanggau, Sintang, Mempawah, Kapuas Hulu, Ketapang, Bengkayang, Landak, Melawi, Sekadau, Kayong Utara, Kubu Raya, Kota Pontianak, Kota Singkawang); Sulawesi Selatan (Kab. Maros, Gowa, Luwu Utara/Seko, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Bone, Pangkajene Kepulauan, Pinrang); Sumatera Barat (Kab. Lima Puluh Kota, Kota Padang Panjang). Deskripsi: Kebutuhan pangan hewani meningkat sementara Indonesia masih bergantung impor untuk daging ruminansia dan susu (produksi domestik baru ~48% daging sapi dan ~21% susu dari kebutuhan), meski ayam dan telur surplus. Arah kebijakan menekankan swasembada pangan hewani berkualitas untuk memperkuat gizi (PPH: pangan hewani berkontribusi 12%) dan menu Makan Bergizi Sehat (PHTC 1), melalui peningkatan populasi dan produksi sapi potong serta sapi perah—antara lain lewat pengadaan minimal 1 juta ekor indukan & bakalan pada 2025–2029—dengan target pada 2029 produksi dalam negeri mencapai 57% (daging sapi) dan 93% (susu). Pendekatan mencakup pengembangan berbasis Lumbung Pangan dan Nexus Pangan–Energi–Air (FEW Nexus), penguatan rantai pasok (pakan, reproduksi, kesehatan hewan, logistik–rantai dingin), serta peningkatan nilai tambah agar pasokan protein hewani terjangkau, berkualitas, dan ketergantungan impor menurun.YaTidakYaYaYa
78903.03.016
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah pelabuhan yang ditingkatkan kapasitasnya;
Jumlah Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan LautSTATISTIKKEMENTERIAN PERHUBUNGANJumlah pelabuhan kumulatif 2020-2029 yang ditangani untuk pembangunan dan pengembangan dengan anggaran dari Kementerian PerhubunganpelabuhanTidakYaYaYaYa
79009.02.0008
    • SDGs;
  1. Proporsi Pembayaran Utang/Debt Service terhadap Ekspor Barang dan Jasa;
Jumlah Pembayaran Pokok dan Bunga Utang Luar Negeri (JPUB)STATISTIKKEMENTERIAN KEUANGANTotal pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah atau entitas terkait untuk memenuhi kewajiban pokok dan bunga atas utang luar negeri yang dimilikidolar as atau mata uang lainnya sesuai dengan denominasi utangIndikator SIPD: 000333 - Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa.YaYaYaYaYa
79105.01.0020
    • DP 2023;
  1. -
Jumlah Pemberian Merek Berdasarkan Kelas (Domestik)STATISTIKKEMENTERIAN HUKUMBanyaknya permohonan pendaftaran Merek UMKM dan Non UMKM untuk warga negara indonesia (WNI) berdasarkan klasifikasi sistem kelas barang/jasa (NICE Clasification) yang telah diberikan sertikasi Merek N...PermohonanYaYaYaYaYa
79205.01.0021
    • DP 2023;
  1. -
Jumlah Pemberian Paten (Domestik)STATISTIKKEMENTERIAN HUKUMBanyaknya jumlah Paten yang diberi berdasarkan dokumen PCTPermohonanYaTidakYaYaYa
79305.01.0022
    • DP 2023;
  1. -
Jumlah Pemberian Paten (Perjanjian Kerjasama Paten/PCT)STATISTIKKEMENTERIAN HUKUMBanyaknya jumlah Paten yang diberi berdasarkan dokumen PCTPermohonanYaYaYaYaYa
79410.04.0010
    • SDGs;
  1. Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional;
Jumlah Pemerintah Daerah yang Menerapkan Strategi Penanggulanggan Bencana Nasional (JPDBN)STATISTIKBADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIAJumlah seluruh pemda di IndonesiaIndikator SIPD: 000084 - Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional.YaYaYaYaYa
79510.01.0002
    • SDGs;
  1. Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional;
Jumlah Pemerintah Daerah yang Menerapkan Strategi Pengurangan Risiko Bencana Nasional (JPDBN)STATISTIKBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANAJumlah pemerintah provinsi atau kabupaten/kota yang memiliki dokumen strategi PRB tingkat daerah (seperti Rencana Penanggulangan Bencana Daerah/RPBD, Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana/RAD...unit pemerintah daerahIndikator SIPD: 000084 - Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional.YaYaYaYaYa
79606.01.0076
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah pemilih pemula, kelompok rentan, dan marginal yang diberikan pendidikan pemilih;
Jumlah Pemilih Kelompok Rentan yang Diberikan Pendidikan PemilihSTATISTIKKOMISI PEMILIHAN UMUMJumlah pemilih dari kelompok rentan (pemilih perempuan dan pemilih disabilitas) yang menerima pendidikan pemilihOrangYaYaYaYaYa
79706.01.0077
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah pemilih pemula, kelompok rentan, dan marginal yang diberikan pendidikan pemilih;
Jumlah Pemilih Marginal yang Diberikan Pendidikan PemilihSTATISTIKKOMISI PEMILIHAN UMUMJumlah pemilih dari kelompok marginal yang menerima pendidikan pemilihOrangYaYaYaYaYa
79806.01.0078
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah pemilih pemula, kelompok rentan, dan marginal yang diberikan pendidikan pemilih;
Jumlah Pemilih Pemula yang Diberikan Pendidikan PemilihSTATISTIKKOMISI PEMILIHAN UMUMJumlah pemilih pemula yang menerima pendidikan pemilihOrangYaYaYaYaYa
79909.06.018
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Pemindahan dan/atau Penugasan ASN ke Ibu Kota Nusantara;
Jumlah Pemindahan dan/atau Penugasan ASN ke Ibu Kota NusantaraSTATISTIKOTORITA IBUKOTA NUSANTARAJumlah pemindahan dan/atau penugasan ASN mengacu pada kebijakan setiap tahunnya. Pemindahan dan/atau penugasan ASN dapat dilakukan sejalan dengan kesiapan hunian ASN serta ekosistem pendukung kebutuha...OrangYaYaYaYaYa
80010.04.0011
    • Persesjen 15/2023;
    • SK Sekjen 59/2025;
  1. -
Jumlah Pemohon Informasi Publik Ke PPID Setjen DPD RISTATISTIKDEWAN PERWAKILAN DAERAHBanyaknya orang yang meminta informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)OrangYaYaYaYaYa
Showing 751-800 of 2,950 items.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
04.01.0264
    • RPJMN 2025-2029
  1. Cakupan pelayanan kesehatan esensial
Jumlah kepemilikan BPJS Kesehatan bagi tahanan dan narapidana di setiap Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (Rutan dan Lapas) di seluruh wilayah Indonesialjumlah warga binaan pemasyarakatan yang memiliki kepesertaan aktif BPJS Kesehatan, baik sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) maupun Non-PBI, yang tercatat dan dapat digunakan untuk...OrangKEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATANPrioritasSTATISTIK-Nasional, Provinsi (Kanwil), UPTTAHUNANKesehatan
04.02.008
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI)Jumlah peserta JKN yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat berdasarkan data kerentananjuta jiwaKEMENTERIAN SOSIALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaBULANANSosial
09.06.0095
    • DP 2024
  1. -
Jumlah Keppres Pemberhentian Pejabat LainnyaIndeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Personel TNI dan Polri-KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARAPrioritasSTATISTIK-TAHUNANAparatur Negara
09.06.0096
    • DP 2024
  1. -
Jumlah Keppres Pemberhentian Pejabat NegaraIndeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Personel TNI dan Polri-KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARAPrioritasSTATISTIK-TAHUNANAparatur Negara
09.06.0097
    • DP 2024
  1. -
Jumlah Keppres Pengangkatan Pejabat LainnyaIndeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Personel TNI dan Polri-KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARAPrioritasSTATISTIK-TAHUNANAparatur Negara
09.06.0098
    • DP 2024
  1. -
Jumlah Keppres Pengangkatan Pejabat NegaraIndeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Personel TNI dan Polri-KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARAPrioritasSTATISTIK-TAHUNANAparatur Negara
09.06.0099
    • DP 2024
  1. -
Jumlah Keppres Pensiun Pejabat NegaraIndeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Personel TNI dan Polri-KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARAPrioritasSTATISTIK-TAHUNANAparatur Negara
06.02.007
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Jumlah Kerja Sama Internasional tentang Ketenagakerjaan dan Pergerakan Tenaga Kerja Terampil
Jumlah Kerja Sama Internasional tentang Ketenagakerjaan dan Pergerakan Tenaga Kerja TerampilJumlah Kerja Sama Internasional tentang Ketenagakerjaan dan Pergerakan Tenaga Kerja Terampil merupakan jumlah kerja sama yang dihasilkan setiap tahunnya yang terdiri dari Jumlah Kesepakatan Mutual...kesepakatanKEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BP2MIPrioritasSTATISTIK-Wilayah InternasionalTAHUNANKetenagakerjaan
09.01.034
    • IUP
  1. Jumlah Kerja Sama Provinsi/ Kabupaten/ Kota Kembar/ Bersaudara (Sister Province/ Sister City)
Jumlah Kerja Sama Provinsi/ Kabupaten/ Kota Kembar/ Bersaudara (Sister Province/ Sister City)Data yang memuat daftar fasilitasi kerja sama yang dilakukan pemerintah daerah dengan pemerintah luar negeriKerja SamaKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANDalam Negeri
06.02.008
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Kerja Sama yang Melibatkan Asosiasi dan DUDIKA dalam Pengembangan Pekerjaan Hijau/Green Jobs
Jumlah Kerja Sama yang Melibatkan Asosiasi dan DUDIKA dalam Pengembangan Pekerjaan Hijau/Green JobPembentukan forum kemitraan dengan perusahaan/industri/institusi mendukung masifikasi pelatihan berbasis kompetensi, pelaksanaan pemagangan dalam dan luar negeri, dan penempatan alumni pelatihanKerja SamaKEMENTERIAN KETENAGAKERJAANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKetenagakerjaan
02.01.004
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Kerjasama pemanfaatan iptek dan inovasi strategis dengan Industri/Badan Usaha pada bidang-bidang prioritas
Jumlah Kerjasama pemanfaatan iptek dan inovasi dengan IndustriKerjasama pemanfataan hasil riset dan inovasi adalah kegiatan kerjasama teknis antara satuan Kerja BRIN (Organisasi Riset/Pusat Riset/Deputi/Direktorat) dengan Mitra Industri/Badan Usaha pada bidang...Kerja SamaBADAN RISET DAN INOVASI NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah: NasionalTAHUNANIndustri
05.01.0011
    • DP 2023
  1. -
Jumlah keseluruhan koperasi yang didirikan di AHU dan migrasi KemenkopBanyaknya total keseluruhan koperasi yang telah terdaftar dan tercatat secara resmi pada Sistem AHU OnlinePermohonan/DokumenKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK24620001TerbukaBULANANHukum
03.03.025
    • RPJMN 2025-2029
  1. Ketersediaan angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan
Jumlah Ketersediaan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis JalanIndikator ini menjelaskan kapasitas layanan angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan dalam satuan juta penumpang per hari di Wilayah Metropolitan (selain Jakarta, Semarang, Manado)juta orang per hariKEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANTransportasi
04.01.0263
    • RPJMN 2025-2029
  1. Cakupan pelayanan kesehatan esensial
Jumlah Ketersediaan klinik di setiap Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (Rutan dan Lapas) di seluruh wilayah IndonesiaKeberadaan klinik di setiap Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (Rutan dan Lapas) untuk memberikan layanan kesehatan dasar kepada warga binaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganUnit (Klinik)KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATANPrioritasSTATISTIK-Nasional, Provinsi (Kanwil)TRIWULANANKesehatan
04.01.0262
    • RPJMN 2025-2029
  1. Cakupan pelayanan kesehatan esensial
Jumlah klinik di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (Rutan dan Lapas) seluruh wilayah Indonesia yang telah terakreditasiJumlah klinik di Lapas dan Rutan yang telah memperoleh sertifikat akreditasi dari lembaga berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.unitKEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATANPrioritasSTATISTIK-Nasional, Provinsi (Kanwil)BULANANKesehatan
04.01.0273
    • RPJMN 2025-2029
  1. Cakupan pelayanan kesehatan esensial
Jumlah klinik yang telah berizin di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (Rutan dan Lapas) di seluruh wilayah IndonesiaJumlah fasilitas pelayanan kesehatan di Lapas dan Rutan yang telah memiliki izin operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Unit (Klinik)KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATANPrioritasSTATISTIK-Nasional, Provinsi (Kanwil)BULANANKesehatan
02.03.009
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Komoditas yang wajib terfortifikasi
Jumlah Komoditas yang wajib terfortifikasiJumlah jenis komoditas pangan yang diwajibkan oleh pemerintah untuk difortifikasi, yaitu penambahan zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral ke dalam pangan, guna meningkatkan kualitas gizi...komoditasKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANProgram: 02.10-Swasembada Pangan. Kegiatan: 02.10.14-Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Pusat. Deskripsi: Hampir 50% masyarakat belum mampu membeli diet sehat; pola makan didominasi karbohidrat dan rendah pangan kaya mikronutrien. Terdapat defisiensi mikronutrien esensial—asam folat, seng, zat besi, vitamin A, B1, B2—di semua kuintil pendapatan (GAIN, 2024). Untuk itu diperlukan Fortifikasi Pangan Berskala Besar (LSFF) yang terintegrasi dengan bantuan gizi dan bantuan sosial pangan, sekaligus mendukung PHTC melalui program pemberian makan bergizi gratis. Sasaran utama: meningkatnya konsumsi bahan pangan terfortifikasi/biofortifikasi di seluruh wilayah.Pertanian
01.01.0009
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Peningkatan Kemampuan Industri Pertahanan
Jumlah Komponen Alpalhankam Dalam Negeri TerpilihTotal jumlah komponen Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) yang diproduksi oleh industri pertahanan dalam negeri dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Reff:...UnitKEMENTERIAN PERTAHANANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPertahanan
07.02.0090
    • UU 30/2009
  1. -
Jumlah Konsumsi Bahan Bakar pada Pembangkit Listrikvolume bahan bakar pembangkit per jenis yang digunakan untuk mengoperasikan mesin pembangkit yang disediakan dalam satuan KL (HSD, IDO, FO, Biofame); Ton (Batubara); MMSCF (Gas Alam)KL, Ton, MMSCFKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANBadan Usaha melaporkan penggunaan energiEnergi
04.01.0060
    • RPJMN 2025-2029
  1. Cakupan Pemberian Terapi Pencegahan pada Orang Kontak Serumah
Jumlah kontak serumah yang diberikan terapi pencegahan TBC (TPT) yang dilaporkanJumlah individu yang tinggal serumah dengan penderita TBC yang telah menerima dan dilaporkan mendapatkan TPT dalam periode tertentuOrangKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNAN"Program: 04.13-Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat. Kegiatan: 04.13.01-Penuntasan TBC Lokasi Prioritas: Cakupan nasional di seluruh provinsi dengan fokus pada 359 kabupaten/kota di 38 provinsi. Penekanan wilayah mencakup: Provinsi Kalimantan Utara (Kab. Bulungan, Kab. Nunukan, Kab. Malinau, Kab. Tana Tidung, Kota Tarakan), Maluku Utara, Papua*, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Aceh, dan Jawa Barat. Deskripsi: Fokus penuntasan TBC di Indonesia bebannya sangat tinggi (disebut tertinggi kedua di dunia)—melalui tiga pilar intervensi: pencegahan TBC, penemuan kasus secara masif/dini, dan pengobatan sampai tuntas. Pendekatan ini menargetkan peningkatan cakupan deteksi, memperkuat sistem layanan dan tata laksana pengobatan berkesinambungan, serta memastikan kepatuhan terapi hingga sembuh, sehingga menurunkan transmisi, angka kesakitan, dan kematian akibat TBC secara nasional maupun di provinsi prioritas."Kesehatan
09.04.0004
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase konten komunikasi publik yang dapat memperkuat kohesivitas sosial berlandaskan nilai-nilai Pancasila
Jumlah konten komunikasi publik yang berisi atau memiliki nilai-nilai Pancasila dalam 1 tahunJumlah konten komunikasi publik yang berisi atau mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan bertujuan memperkuat kohesivitas sosial.​kontenKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANKomunikasi
09.03.0078
    • DP 2024
  1. -
Jumlah konten negatif yang diblokirJumlah konten negatif yang diblokirjumlah konten negatifKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANInformasi
02.09.0012
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah Koperasi AktifJumlah koperasi aktif menurut jenis geraiKoperasiKEMENTERIAN KOPERASIPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administasi: Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/KelurahanMINGGUANKoperasi
02.09.0072
    • Renstra Kemenkop 2025-2029
  1. -
Jumlah Koperasi Berdasarkan GradeJumlah koperasi berdasarkan tingkat penilaian atau grade koperasi yang mencerminkan kinerja koperasi dalam pelaporan RAT (Rapat Anggota Tahunan) yang disajikan menurut wilayah dan periode waktu...unitKEMENTERIAN KOPERASIPrioritasSTATISTIK-Wilayah : Kab/Kota; ProvinsiBULANANKoperasi
09.03.0020
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Jumlah koperasi berdasarkan Jenis Koperasi/sektor usahaTotal unit koperasi yang terdaftar di Indonesia, dikelompokkan menurut jenis koperasi, seperti Simpan‑Pinjam, Komsumen, Produsen, Jasa dan Pemasaran. Sektor usaha: pertanian, perikanan, atau...UnitKEMENTERIAN KOPERASIPrioritasSTATISTIK-Wilayah : Desa, Kecamatan; Kab/Kota; ProvinsiTAHUNANKoperasi
02.09.0071
    • Renstra Kemenkop 2025-2029
  1. -
Jumlah Koperasi berdasarkan Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK)Jumlah Koperasi berdasarkan Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK) adalah data statistik yang menggambarkan jumlah koperasi yang dikelompokkan berdasarkan klasifikasi jenis usaha koperasi, yang disajikan...unitKEMENTERIAN KOPERASIPrioritasSTATISTIK-Wilayah : Kab/Kota; Provinsi;NasionalBULANANKoperasi
02.09.0070
    • Renstra Kemenkop 2025-2029
  1. -
Jumlah Koperasi Berdasarkan Pola PengelolaanJumlah koperasi berdasarkan pola pengelolaan koperasi (Konvensional, Syariah) pada aspek tata kelola dan manajemen koperasi, yang disajikan menurut wilayah dan periode waktu tertentuUnitKEMENTERIAN KOPERASIPrioritasSTATISTIK-Wilayah : Kab/Kota; ProvinsiBULANANKoperasi
02.09.0069
    • Renstra Kemenkop 2025-2029
  1. -
Jumlah Koperasi Berdasarkan Wilayah BinaanJumlah koperasi berdasarkan wilayah binaan adalah jumlah koperasi yang berada dalam cakupan pembinaan dan pengawasan Kementerian Koperasi dan Dinas terkait, yang disajikan menurut wilayah keanggotaan...unitKEMENTERIAN KOPERASIPrioritasSTATISTIK-Wilayah : Kab/Kota; ProvinsiBULANANKoperasi
02.09.0016
    • Renstra Kemenkop 2025-2029
  1. -
Jumlah Koperasi Bersertifikat NIK (Nomor Induk Koperasi)Jumlah Koperasi Bersertifikat NIK (Nomor Induk Koperasi) adalah jumlah koperasi yang telah diterbitkan Sertifikat Nomor Induk Koperasi dan tercatat dalam sistem pendataan koperasi, yang disajikan...UnitKEMENTERIAN KOPERASIPrioritasSTATISTIK-Wilayah : Kab/Kota; Provinsi;NasionalBULANANKoperasi
02.09.0068
    • RKP 2026
  1. Proporsi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Menjalankan Rapat Anggota Tahunan (RAT)
Jumlah Koperasi Desa atau Kelurahan yang Menjalankan RATJumlah koperasi desa atau kelurahan yang menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada periode tertentu. RAT merupakan forum tertinggi dalam koperasi yang diikuti oleh anggota untuk membahas dan...unitKEMENTERIAN KOPERASIPrioritasSTATISTIK-Wilayah : Desa, Kecamatan; Kab/Kota; ProvinsiTAHUNANKoperasi
02.09.0067
    • Draf Renstra ANRI
  1. -
Jumlah Koperasi melaporkan Rapat Anggota Tahunan (RAT)Jumlah Koperasi yang Melaporkan Rapat Anggota Tahunan (RAT) adalah jumlah koperasi berstatus aktif yang menyampaikan laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara mandiri melalui Online Data System...UnitKEMENTERIAN KOPERASIPrioritasSTATISTIK-Wilayah : Kab/Kota; Provinsi;NasionalBULANANKoperasi
02.09.0014
    • Renstra Kemenkop 2025-2029
  1. -
Jumlah Koperasi Wajib Rapat Anggota Tahunan (RAT)Jumlah Koperasi Wajib Rapat Anggota Tahunan (RAT) adalah jumlah koperasi berstatus aktif tidak mencakup koperasi yang pendiriannya pada tahun berjalanUnitKEMENTERIAN KOPERASIPrioritasSTATISTIK-Wilayah : Kab/Kota; Provinsi;NasionalBULANANKoperasi
02.09.0066
    • Renstra Kemenkop 2025-2029
  1. -
Jumlah Koperasi yang mempunyai akun E-KatalogJumlah koperasi yang telah terdaftar dan memiliki akun aktif pada sistem E-Katalog untuk keperluan pengadaan barang dan jasa pemerintahunitLEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah : Kab/Kota; Provinsi; NasionalBULANANKoperasi
02.09.0065
    • Renstra Kemenkop 2025-2029
  1. -
Jumlah Koperasi yang sudah bertransaksi di E-KatalogJumlah yang menunjukkan jumlah koperasi yang telah melakukan transaksi pengadaan barang dan jasa melalui sistem E-Katalog dalam periode waktu tertentuUnitLEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah : Kab/Kota; Provinsi; NasionalBULANANKoperasi
02.09.0032
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah koperasi yang terlibat sebagai vendor dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG)Definisi : Jumlah Koperasi yang terlibat secara aktif sebagai penyedia/vendor dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdasarkan kontrak atau kemitraan. Rumus : Dihitung dari jumlah koperasi yang...KoperasiBADAN GIZI NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/KotaBULANANKoperasi
03.03.0014
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN)
Jumlah korban dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan pada kecelakaan kapal (selamat, meninggal dunia, hilang)Total korban dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan pada kecelakaan kapal (selamat, meninggal dunia, hilang) Note: data ini akan digunakan sebagai bahan penyusunan IKLN (dimensi Jumlah...OrangBADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANTransportasi
03.07.0009
    • SDGs
  1. Jumlah Korban Bencana
Jumlah Korban HilangJumlah individu yang hilang dan tidak ditemukan setelah terjadi bencana.​OrangBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Jenis BencanaTAHUNANIndikator SIPD: 000081 - Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.Kependudukan
03.07.0010
    • SDGs
  1. Jumlah Korban Bencana Hidrometeorologi
Jumlah Korban Hilang akibat Bencana HidrometeorologiJumlah individu yang hilang dan tidak ditemukan setelah terjadi bencana hidrometeorologi.​OrangBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Jenis BencanaTAHUNANIndikator SIPD: 000267 - Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana hidrometeorologi per 100.000 orangKependudukan
03.03.0015
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase keberhasilan evakuasi korban pencarian dan pertolongan
Jumlah Korban KeseluruhanTotal korban dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan (selamat, meninggal dunia, hilang)OrangBADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANTransportasi
03.07.0011
    • SDGs
  1. Jumlah Korban Bencana
Jumlah Korban MengungsiJumlah individu yang terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya untuk mencari tempat yang lebih aman akibat bencana.OrangBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Jenis Bencana; Jumlah KorbanTAHUNANIndikator SIPD: 000081 - Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.Kependudukan
03.07.0012
    • SDGs
  1. Jumlah Korban Bencana Hidrometeorologi
Jumlah Korban Mengungsi akibat Bencana HidrometeorologiJumlah individu yang terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya untuk mencari tempat yang lebih aman akibat bencana hidrometeorologi.OrangBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Jenis Bencana; Jumlah MengungsiTAHUNANIndikator SIPD: 000267 - Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana hidrometeorologi per 100.000 orangKependudukan
03.07.0061
    • DP 2024
  1. -
Jumlah korban mengungsi per 100.000 orangJumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orangOrangBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANAPrioritasSTATISTIK-TAHUNANKependudukan
03.07.0013
    • SDGs
  1. Jumlah Korban Bencana
Jumlah Korban MeninggalJumlah individu yang meninggal dunia akibat bencana..OrangBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Jenis Bencana; Jumlah KorbanTAHUNANIndikator SIPD: 000081 - Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.Kependudukan
03.07.0014
    • SDGs
  1. Jumlah Korban Bencana Hidrometeorologi
Jumlah Korban Meninggal akibat Bencana HidrometeorologiJumlah individu yang meninggal dunia akibat bencana hidrometeorologi, seperti banjir, badai, atau longsor.​OrangBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Jenis Bencana; Jumlah KorbanTAHUNANIndikator SIPD: 000267 - Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana hidrometeorologi per 100.000 orangKependudukan
05.02.0010
    • SDGs
  1. Angka Kematian yang Disebabkan Konflik
Jumlah korban meninggal akibat konflik dalam satu tahun tertentuJumlah individu yang meninggal sebagai akibat langsung dari konflik dalam periode tertentu.​OrangKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK31010001TerbukaPolda JajaranTAHUNANIndikator SIPD: 000299 - Kematian disebabkan konflik per 100.000 pendudukKeamanan
03.07.0062
    • DP 2024
  1. -
Jumlah korban meninggal dan hilang akibat bencana per 100.000 orangJumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orangOrangBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANAPrioritasSTATISTIK-TAHUNANKependudukan
04.03.0018
    • SDGs
  1. Angka korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) per 100.000 penduduk
Jumlah Korban Perdagangan Orang (JKPM)Jumlah korban TPPO dalam 12 bulan terakhir, yang melaporkan ke Simfoni PPAOrangKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000302 - Angka korban perdagangan manusia per 100,000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasiPemberdayaan Perempuan
03.07.0015
    • SDGs
  1. Jumlah Korban Bencana
Jumlah Korban TerlukaJumlah individu yang mengalami luka-luka akibat bencana.​OrangBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Jenis Bencana; Jumlah KorbanTAHUNANIndikator SIPD: 000081 - Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.Kependudukan
03.07.0016
    • SDGs
  1. Jumlah Korban Bencana Hidrometeorologi
Jumlah Korban Terluka akibat Bencana HidrometeorologiJumlah individu yang mengalami luka-luka akibat bencana hidrometeorologi.​OrangBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Jenis Bencana; Jumlah KorbanTAHUNANIndikator SIPD: 000267 - Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana hidrometeorologi per 100.000 orangKependudukan
03.03.0016
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase keberhasilan evakuasi korban pencarian dan pertolongan
Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan atau DievakuasiTotal korban dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan yang berhasil dievakuasi (selamat, meninggal dunia)OrangBADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANTransportasi
Showing 751-800 of 3,346 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
16276205.01.0177
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Data Rekomendasi Kebijakan terkait Tata Kelola Administrasi Hukum terkait Pemangku Kepentingan (K/L, Notaris, Advokat, Kurator, dan Profesi lain)PrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN HUKUMBadan Strategi Kebijakan HukumInformasi numerik yang dikumpulkan dan dianalisis untuk memberikan dasar empiris dalam rangka merumuskan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan efektifif, efisien, transparan dan akuntabilitas...Dokumen-NasionalSEMESTERANHukumTERSEDIA
16276310.03.0007
    • RPJPN 2025-2045
  1. -
Data sebaran badan usaha di bidang informasi geospasialPrioritasGEOSPASIALVariabelBADAN INFORMASI GEOSPASIALDirektorat Sumber Daya Manusia Informasi GeospasialData sebaran badan usaha di bidang informasi geospasial adalah informasi spasial dan atribut non-spasial yang menunjukkan lokasi serta profil usaha yang bergerak dalam layanan survei dan pemetaan,...Badan Usaha-Posisi domisili badan usaha bidang informasi geospasialTAHUNANKewilayahanTERSEDIA
16276410.03.0008
    • RPJPN 2025-2045
  1. -
Data sebaran pejabat fungsional surveyor pemetaan di IndonesiaPrioritasGEOSPASIALVariabelBADAN INFORMASI GEOSPASIALDirektorat Sumber Daya Manusia Informasi GeospasialData Sebaran Pejabat Fungsional Surveyor Pemetaan di Indonesia adalah himpunan data yang merekam informasi terkait jumlah, lokasi penempatan, jenjang jabatan, unit kerja dan status kepegawaian dari...Unit Kerja-Institusi Pemerintah : - Kementerian/Lembaga - Pemerintah Provinsi - Pemerintah Kabupaten/KotaTAHUNANKewilayahanTERSEDIA
16276510.03.0009
    • RPJPN 2025-2045
  1. -
Data sebaran tenaga profesional di bidang informasi geospasial di IndonesiaPrioritasGEOSPASIALVariabelBADAN INFORMASI GEOSPASIALDirektorat Sumber Daya Manusia Informasi GeospasialData sebaran tenaga profesional di bidang informasi geospasial adalah kumpulan informasi berbasis lokasi (geospasial) yang menggambarkan persebaran individu yang memiliki sertifikat resmi sebagai...Tenaga Profesional-Posisi domisili tenaga profesional bidang informasi geospasialTAHUNANKewilayahanTERSEDIA
16276606.02.0001
    • Renstra Kemkomdigi 2025-2029
  1. -
Data SKKNIPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN KETENAGAKERJAANPeserta pelatihan vokasi berdasarkan judul SKKNI, kategori, dan bidang/jabatanOrang-TAHUNANKetenagakerjaanTERSEDIA
16276705.03.0014
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Data terpilah layanan terhadap anak korban kekerasanPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKData layanan pengaduan, kesehatan, bantuan hukum, penegakan hukum, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan pendampingan tokoh agama terhadap anak korban kekerasan Jumlah-Tiap ProvinsiBULANANHak Asasi ManusiaTERSEDIA
16276804.03.0064
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Data terpilah layanan terhadap perempuan korban kekerasanPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKData layanan pengaduan, kesehatan, bantuan hukum, penegakan hukum, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan pendampingan tokoh agama terhadap perempuan korban kekerasan Jumlah-Tiap ProvinsiBULANANPemberdayaan PerempuanTERSEDIA
16276905.03.0013
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Data Terpilah Terkait AnakPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK"Data demografis anak (jumlah anak di bawah 18 tahun, kelompok umur, jenis kelamin) Data kesehatan anak (status kesehatan, gizi, akses layanan kesehatan) Data pendidikan anak (akses, partisipasi,...Jumlah-Tiap ProvinsiTAHUNANHak Asasi ManusiaTERSEDIA
16277004.03.0063
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Data Terpilah Terkait PerempuanPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK"Data demografis (jumlah perempuan, kelompok umur, status perkawinan) Data kesehatan (ibu hamil, kesehatan reproduksi, akses layanan kesehatan) Data pendidikan (akses dan tingkat pendidikan...Jumlah-Tiap ProvinsiTAHUNANPemberdayaan PerempuanTERSEDIA
16277110.03.0010
    • Permenko Ekon 3/2024
    • UU 4/2011
  1. -
Datum Pasang SurutPrioritasGEOSPASIALVariabelBADAN INFORMASI GEOSPASIALDirektorat Sistem Referensi GeospasialSuatu kedudukan permukaan laut tertentu yang dijadikan sebagai bidang referensi ketinggian meliputi HAT, MHWS, MSL, MLWS, dan LAT, diberikan dalam 2 jenis yaitu: 1. Datum pasang surut pada stasium...ketinggian (m)-titikTAHUNANKewilayahanTERSEDIA
Showing 151-160 of 4,145 items.