Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
50109.06.0016
    • SDGs;
  1. Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Bernilai Minimal B;
Jumlah instansi pemerintah yang mendapatkan Indeks RB ≥ B (JIPRB):STATISTIKKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIJumlah instansi pemerintah yang mendapatkan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B adalah jumlah kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah yang memperoleh nilai minimal "B" dalam evaluasi Indeks RB, y...InstansiIndikator SIPD: 000315 - Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ? BTidakYaYaYaYa
50209.06.0017
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B;
Jumlah instansi pemerintah yang mendapatkan skor SAKIP ≥ B (JIPS):STATISTIKKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIJumlah instansi pemerintah yang mendapatkan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B adalah jumlah kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah yang memperoleh nilai minimal "...InstansiIndikator SIPD: 000314 - Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? BTidakYaYaYaYa
50305.02.0004
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase instansi yang berpartisipasi dalam sinergisitas penanggulangan terorisme;
Jumlah Instansi yang BerpartisipasiSTATISTIKBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISMEJumlah kementerian/lembaga yang secara aktif terlibat dalam program sinergisitas penanggulangan terorisme, seperti melalui pelaksanaan program deradikalisasi, kontra-radikalisasi, atau pemenuhan saran...nilaiYaYaYaYaYa
50409.03.0017
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase instansi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
Jumlah Instansi yang Terhubung dengan JIPSTATISTIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALJumlah instansi pemerintah daerah yang telah terhubung ke JIPD, baik melalui jaringan yang dibangun sendiri maupun melalui penyedia jasa layanan jaringanunit (jumlah instansi)YaYaYaYaYa
50507.05.0021
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Layanan KLHS dan instrumen lingkungan hidup yang terintegrasi dalam kebijakan, rencana dan program;
Jumlah Instrumen Lingkungan Hidup TerintegrasiSTATISTIKKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPJumlah instrumen lingkungan hidup lainnya (seperti Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan) yang telah diintegrasikan ke dalam kebijakan, rencana, atau programlayananYaYaYaYaYa
50602.08.001
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Investasi Strategis Negara Sektor Prioritas yang Mencapai Financial Close;
Jumlah Investasi Strategis Negara Sektor Prioritas yang Mencapai Financial CloseSTATISTIKKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALJumlah Proyek Strategis Negara yang sudah berbadan hukum dan sudah membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan kategori: a. Nilai Investasi diatas Rp 50 miliar b. Kategori Proyek dengan Risiko Tinggi...proyekYaYaYaYaYa
50709.02.0006
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Densitas Dana Pensiun;
Jumlah iuran dana pensiun setahunSTATISTIKKEMENTERIAN KEUANGANTotal iuran yang dikumpulkan oleh program dana pensiun dari pekerja dan/atau pemberi kerja selama satu tahunrupiahYaYaYaYaYa
50802.03.0008
    • Renstra Bapanas 2025-2029;
  1. Indeks Keamanan Pangan Segar;
Jumlah Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Produksi Dalam Negeri (PD)STATISTIKBADAN PANGAN NASIONALBanyaknya produk Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) yang telah mendapatkan nomor izin edar PSAT-PD dari Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) Provinsi.SertifikatIndikator SIPD : 000598 - Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan panganTidakYaYaYaYa
50902.03.0009
    • Renstra Bapanas 2025-2029;
  1. Indeks Keamanan Pangan Segar;
Jumlah Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Produksi Luar Negeri (PL)STATISTIKBADAN PANGAN NASIONALBanyaknya produk Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Luar (PSAT-PL) yang telah mendapatkan nomor izin edar PSAT PL dari Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) PusatSertifikatIndikator SIPD : 000598 - Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan panganTidakYaYaYaYa
51007.05.0022
    • Draf Renstra BAPETEN;
  1. Jumlah usaha/kegiatan/izin pengelolaan SDA dan lingkungan yang diawasi ketaatannya;
Jumlah Izin Pemanfaatan Tenaga NuklirSTATISTIKBADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIRJumlah Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir yang diterbitkan oleh BAPETENizinYaYaYaYaYa
51104.01.0047
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Proporsi jenis obat (termasuk vaksin dan produk biologi) yang dapat diproduksi dalam negeri;
Jumlah jenis obat (termasuk produk biologi dan vaksin) sesuai kebutuhan yang ditargetkanSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANJumlah kategori atau jenis obat, termasuk produk biologi dan vaksin, yang ditetapkan sebagai target untuk diproduksi dalam negeri sesuai dengan perencanaan strategis atau kebijakan pemerintahJumlahYaYaYaYaYa
51202.02.0007
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Produk Ekspor Indonesia yang ber-SNI;
Jumlah Jenis Produk Ber-SNI yang DieksporSTATISTIKBADAN STANDARDISASI NASIONALJumlah jenis produk yang telah memperoleh sertifikasi SNI secara sukarela dan diekspor ke luar negeri.unit produkYaYaYaYaYa
51304.02.0004
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase K/L/D yang Memanfaatkan Data Regsosek melalui SEPAKAT;
Jumlah K/L yang memanfaatkan data terintegrasi melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu)STATISTIKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALJumlah K/L yang secara aktif menggunakan Data Regsosek melalui platform SEPAKAT untuk perencanaan atau pelaksanaan program/kebijakanUnitYaYaYaYaYa
51404.03.006
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah K/L/D yang memperoleh Penghargaan Parahita Ekapraya;
Jumlah K/L/D yang memperoleh Penghargaan Parahita EkaprayaSTATISTIKKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKPenghargaan Parahita Ekapraya (PPE) adalah penghargaan yang diberikan oleh Kementerian PPPA sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran serta para pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Propinsi...lembagaYaYaYaYaYa
51510.04.0004
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase K/L/D yang mendapatkan Opini pengawasan pelayanan publik kualitas tertinggi;
Jumlah K/L/D yang mendapatkan Opini Pengawasan Pelayanan Publik Kualitas TertinggiSTATISTIKOMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIAOpini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik merupakan salah satu upaya pencegahan maladministrasi dengan menilai kondisi penyelenggaraan pelayanan publik secara komprehensif dimana menghasilkan...Instansi PemerintahYaYaYaYaYa
51605.03.0001
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase K/L/D dan Masyarakat yang mendapatkan penguatan HAM;
Jumlah K/L/D yang Mendapatkan Penguatan HAM (KLDP)STATISTIKKEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIAJumlah Kementerian/Lembaga/Daerah yang telah menerima program penguatan HAM melalui diklat, penyusunan kurikulum berbasis HAM, atau pelatihan instruktur HAM.InstansiYaYaYaYaYa
51709.04.0002
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase K/L/D yang mengimplementasikan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP);
Jumlah K/L/D yang Mengimplementasikan SPLPSTATISTIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALJumlah instansi pemerintah pusat dan daerah yang telah mengadopsi dan menerapkan SPLP untuk integrasi layanan digitaljumlah instansiYaYaYaYaYa
51804.01.0048
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase kabupaten/kota yang memilki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar;
Jumlah Kab/Kota yang memiliki 75% Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai standarSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANJumlah kabupaten/kota yang memiliki setidaknya 75% unit pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang memenuhi standar sarana prasarana, SDM, dan pelaksanaan fungsi pada periode 2025-2028 yang telah meme...kab/kotaIndikator SIPD: 000822 - Persentase kab/kota yang memilki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai standarYaYaYaYaYa
51903.05.0008
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Meningkat Statusnya Menjadi Daerah Berkembang dan/atau Maju;
Jumlah kabupaten tertinggal dan sangat tertinggal yang meningkat statusnya menjadi berkembang dan/atau majuSTATISTIKKEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALJumlah kabupaten yang sebelumnya dikategorikan sebagai tertinggal atau sangat tertinggal dan telah mengalami peningkatan status menjadi berkembang atau maju berdasarkan kriteria tertentujumlah kab/kotaYaYaTidakTidakTidak
52004.01.028
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah kabupaten/kota dengan akses sulit yang menerapkan skema/pendekatan khusus dalam pemenuhan pelayanan kesehatan berkualitas;
Jumlah kabupaten/kota dengan akses sulit yang menerapkan skema/pendekatan khusus dalam pemenuhan pelayanan kesehatan berkualitasSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANJumlah Kab/Kota (populasi 291 Kab/Kota berdasarkan Kemenkes) yang memiliki wilayah dengan tingkat akses menuju fasyankes yang sulit tergolong sulit akses yaitu daerah perbatasan, kepulauan, terpencil...kab/kotaProgram: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.02-Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi dan kabupaten/kota); klaster Papua & Papua Barat: Kab. Keerom, Waropen, Supiori, Mamberamo Raya, Sarmi, Boven Digoel, Mappi, Asmat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Tambrauw, Maybrat, Nduga*, Jayawijaya*, Puncak Jaya, Dogiyai, Puncak, Intan Jaya, Deiyai; Kalimantan: Prov. Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Selatan, Kab. Nunukan, Kab. Malinau, Kab. Tana Tidung, Kota Pontianak; Sumatera: Kota Pekanbaru, Kab. Nias Selatan, Kota Medan, Kab. Kepulauan Mentawai, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kota Solok, Kota Banda Aceh, Kab. Aceh Selatan, Prov. Bengkulu (Kab. Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, Kota Bengkulu); Jawa–Bali–DIY: Prov. Jawa Timur, Prov. Bali, Prov. D.I. Yogyakarta, Kab. Sukabumi, Kab. Bandung, Kab. Garut, Kab. Cirebon; Sulawesi & Maluku–NTT: Kab. Kepulauan Selayar, Kab. Pangkajene Kepulauan, Prov. Sulawesi Tenggara (Kab. Buton Selatan, Wakatobi, Konawe), Kab. Gorontalo, Kab. Buru, Kab. Buru Selatan, Kab. Kepulauan Aru, Kab. Kep. Tanimbar, Kab. Maluku Barat Daya, Kota Tual, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Manggarai Timur, Kab. Sabu Raijua. Deskripsi: Program Pembangunan Rumah Sakit menargetkan pemerataan “RS Lengkap Berkualitas” di seluruh daerah dengan pemenuhan akreditasi paripurna, standar sarana–prasarana–alkes, serta ketersediaan tenaga spesialis (dasar, penunjang, dan pengembangan layanan unggulan). Intervensi mencakup peningkatan kualitas dan kapasitas layanan, upgrade RS tipe D ke tipe C di lokasi prioritas, pengembangan layanan kesehatan bergerak untuk wilayah sulit akses, serta pemberdayaan masyarakat–swasta dan perbaikan kualitas pendanaan kesehatan. Tujuannya memastikan akses layanan yang merata, inklusif, dan bermutu bagi seluruh penduduk.YaYaYaYaYa
52104.01.0049
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai target pra-eliminasi kanker leher rahim;
Jumlah kabupaten/kota dengan cakupan imunisasi HPV 90%STATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANJumlah kab/kota dengan persentase anak perempuan usia 11-12 tahun yang menerima vaksinasi HPV lengkap di wilayah tersebut.​kab/kotaYaYaYaYaYa
52204.01.0050
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase kabupaten/kota dengan cakupan pemeriksaan kesehatan gratis >80%;
Jumlah Kabupaten/Kota dengan capaian pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis pada cakupan >80% targetSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANJumlah kabupaten atau kota yang berhasil melakukan pemeriksaan kesehatan gratis kepada lebih dari 80% populasi target di wilayahnya.​kab/kotaProgram: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.04-Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis Lokasi Prioritas: Cakupan nasional di seluruh provinsi, dengan penekanan pada: Provinsi Jawa Tengah; Kalimantan Utara (Kab. Bulungan, Kab. Nunukan, Kab. Malinau, Kab. Tana Tidung, Kota Tarakan); Kalimantan Timur; Sulawesi Selatan; Jawa Timur; Kalimantan Barat; Sumatera Utara; dan Bali. Deskripsi: Program berfokus pada pemeriksaan kesehatan gratis berbasis siklus hidup bagi bayi, balita, remaja, dewasa, dan lansia untuk memperluas deteksi dini serta pencegahan penyakit, meningkatkan kesadaran hidup sehat, dan mengurangi beban anggaran akibat penyakit. Pendekatan ini memperluas akses layanan, memperkuat upaya promotif–preventif, dan diharapkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menekan biaya kesehatan jangka panjang.YaYaYaYaYa
52309.06.015
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Setidaknya berkategori Tuntas Madya;
Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Setidaknya berkategori Tuntas MadyaSTATISTIKKEMENTERIAN DALAM NEGERIPemenuhan Indikator Daerah dengan Mutu Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah berkategori Tuntas Madya, dipenuhi melalui: 1. sudah melakukan pengisian form 4 tahapan penerapan SPM sesuai Pe...TotalYaYaYaYaYa
52404.01.029
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah kabupaten/kota dengan jenis dokter spesialis pada Rumah Sakit sesuai standar;
Jumlah kabupaten/kota dengan jenis dokter spesialis pada Rumah Sakit sesuai standarSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANTotal kabupaten/kota dengan seluruh RS milik Pemerintah pada wilayah tersebut memenuhi jenis dokter spesialis sesuai standar berdasarkan kategori pelayanan (non lokus, dan lokus pelayanan unggulan KJS...kab/kotaProgram: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.03-Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi/kabupaten/kota), dengan penekanan pada Wilayah Papua; serta provinsi/daerah spesifik: Maluku Utara, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Selatan. Deskripsi: Capaian pemenuhan SDM kesehatan pada RPJMN 2020–2024 belum memenuhi target: Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan baru 60,16% (target 83%) dan RSUD kab/kota dengan 4 spesialis dasar + 3 spesialis lainnya 72,9% (target 90%). Ketimpangan distribusi tenaga antarwilayah masih tinggi, sehingga prioritas diarahkan pada peningkatan jumlah, kualitas, dan pemerataan penempatan SDM kesehatan sesuai kebutuhan fasilitas layanan (terutama Papua), agar ketersediaan SDM berkualitas di Puskesmas dan RSUD mendukung pemerataan dan efektivitas pembangunan kesehatan.YaYaYaYaYa
52507.05.028
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah kabupaten/kota dengan Kepala Keluarga yang melakukan pengelolaan sampah secara terstandar (pilar 4 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat/STBM);
Jumlah kabupaten/kota dengan Kepala Keluarga yang melakukan pengelolaan sampah secara terstandar (pilar 4 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat/STBM)STATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANSTBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) adalah pendekatan untuk mengubah perilaku hidup sehat di masyarakat melalui partisipasi aktif warga dalam menjaga sanitasi dan kebersihan lingkungan. STBM dip...kab/kotaProgram: 02.18-Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir. Kegiatan: 02.18.01-Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan Lokasi Prioritas: Nasional (tersebar) dengan penajaman pada: kab/kota berstatus TPA darurat; 10 wilayah metropolitan prioritas (mis. Kota Semarang; WM Surabaya); kab/kota pelapor SIPSN; kab/kota amanat Perpres 35/2018; serta lokasi dengan ekosistem pengolahan sampah/DAS prioritas. Contoh sebutan: Prov. Sulawesi Utara; Prov. Maluku; Prov. Jawa Barat; Kab. Nunukan & Kota Tarakan. Deskripsi: Produksi sampah diproyeksikan 82,2 juta ton/tahun (2045) dan kapasitas TPA nasional berpotensi penuh pada 2028. Tantangan utama: 93,2% rumah tangga belum memilah sampah; 63,7% timbulan berakhir di TPA; 47% TPA masih open dumping; tata kelola lemah (DLH di 399 kab/kota merangkap regulator–operator, BLUD persampahan sangat terbatas, alokasi APBD ~0,5–0,8%, retribusi terkumpul 40–45%, RI-SPAL hanya sedikit daerah). Reformasi persampahan menjadi “game changer” RPJPN 2025–2045 untuk menurunkan intensitas emisi GRK menuju NZE 2060 dan meningkatkan Indeks Ekonomi Hijau, dengan sasaran peningkatan IKPS Nasional melalui pemilahan di hulu, penguatan sistem informasi & regulasi, modernisasi infrastruktur layanan, serta perbaikan kelembagaan & pembiayaan.YaYaYaYaYa
52604.01.0051
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase kabupaten/kota dengan pemenuhan obat dan vaksin tepat waktu dan tepat jumlah;
Jumlah Kabupaten/Kota dengan ketersediaan 90% dari 40 jenis obat esensial dan 7 jenis vaksin IRLSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANJumlah kabupaten/kota yang memiliki ketersediaan minimal 90% dari 40 jenis obat esensial dan 7 jenis vaksin IRL sesuai standar yang ditetapkan.​kab/kotaYaYaYaYaYa
52704.01.030
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah kabupaten/kota dengan kualitas air minum yang memenuhi syarat;
Jumlah kabupaten/kota dengan kualitas air minum yang memenuhi syaratSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANJumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengawasan air minum baik secara internal maupun eksternal yang dilakukan secara rutin. Kabupaten/kota dengan kualitas air minum memenuhi syarat (E-Coli dan 4 p...kab/kotaProgram: 02.12-Swasembada Air. Kegiatan: 02.12.05-Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi/Kab/Kota: Papua Barat*; D.I. Yogyakarta (indikatif); Jawa Timur; Sumatera Barat; Riau (Kab. Bengkalis, Kab. Kepulauan Meranti); Kalimantan Barat (Kab. Sambas, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Kota Pontianak); Kalimantan Selatan; Sulawesi Tengah; Kota Makassar; Aceh (Kab. Aceh Singkil, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Kota Langsa, Aceh Besar, Aceh Utara, Nagan Raya, Aceh Jaya). Deskripsi: Isu strategis ketahanan air mengemuka karena adanya 12,7 juta ha lahan kritis, potensi penurunan PDB hingga 7,3% pada 2045 bila ancaman air tidak tertangani, serta dampak perubahan iklim: hari hujan menurun namun intensitas makin ekstrem sehingga risiko banjir dan kekeringan meningkat. Ribuan mata air hilang dalam 10 tahun terakhir dan sekitar 40% mengalami penurunan debit (contoh: Umbulan turun dari 6.000 menjadi 2.800 L/detik). Respons yang dibutuhkan meliputi rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) vegetatif, pembangunan bangunan konservasi tanah dan air, serta peningkatan tutupan hutan di DAS untuk menjamin kuantitas dan kualitas air secara berkelanjutan.YaYaYaYaYa
52804.01.031
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah kabupaten/kota dengan kualitas udara dalam ruang yang memenuhi syarat;
Jumlah kabupaten/kota dengan kualitas udara dalam ruang yang memenuhi syaratSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANKab/kota dengan kualitas udara dalam ruang memenuhi syarat di 70% tempat fasilitas umum dan 30% pemukiman yang memenuhi syaratkab/kotaYaYaYaYaYa
52904.01.0052
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase kabupaten/kota dengan Puskesmas PONED sesuai standar;
Jumlah Kabupaten/Kota dengan Minimal 20% Puskesmas PONED yang Mampu Menjalankan Minimal 10 Sinyal FungsiSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANJumlah kabupaten/kota yang memiliki setidaknya 20% Puskesmas dengan layanan PONED dan mampu menjalankan minimal 10 dari 13 sinyal fungsi sesuai standar.kab/kota"Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.01-Penurunan kematian ibu dan anak Lokasi Prioritas: 514 kabupaten/kota secara nasional dengan prioritas pada provinsi dengan jumlah dan angka kematian ibu dan bayi tertinggi: Sumatera Utara, Kalbar/Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Selain itu: Provinsi Maluku Utara; Provinsi Papua; Provinsi Papua Barat; Provinsi Papua Barat Daya*; Provinsi Papua Selatan*; Provinsi Papua Tengah*; Sulawesi Tenggara; Sumatera Selatan; Jawa Barat; serta cakupan “Seluruh Provinsi” dan “Nasional/Seluruh Kab/Kota”. Deskripsi: Fokus peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan AKI/AKB, khususnya di daerah prioritas dengan beban tertinggi (termasuk beberapa provinsi di Tanah Papua, yang dilaporkan mencapai sekitar 189 per 100.000 kelahiran hidup dalam lima tahun terakhir). Intervensi diarahkan pada penguatan layanan sesuai standar di fasilitas kesehatan—persalinan di fasyankes, deteksi dini, ANC, layanan persalinan, KF, KN, layanan kegawatdaruratan, ketersediaan/pelayanan darah, tatalaksana balita sakit, dan imunisasi—serta penguatan aspek promotif-preventif dan tata kelola agar layanan terintegrasi, bermutu, dan berdampak nyata pada penurunan kematian ibu dan bayi."YaYaYaYaYa
53004.01.0053
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase kabupaten/kotadengan minimal 75% Posyandu siklus hidup yang aktif;
Jumlah kabupaten/kota dengan minimal 75% Posyandu siklus hidup yang aktif (JKK_75%Aktif):STATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANJumlah kabupaten atau kota yang memiliki setidaknya 75% Posyandu siklus hidup berstatus aktif di wilayahnya.UnitProgram: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.01-Investasi pelayanan kesehatan primer Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi dan 514 kabupaten/kota); fokus provinsi/daerah: Maluku Utara; Kalimantan Timur; Papua Tengah*; Nusa Tenggara Timur; Provinsi Jawa Timur (Puskesmas di 38 kab/kota hingga desa/kelurahan); Provinsi Jawa Barat (Kab. Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Majalengka, Bandung Barat, Pangandaran, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar); serta Kab. Indragiri Hilir. Deskripsi: Kualitas pelayanan kesehatan primer masih rendah: baru 28% Puskesmas terakreditasi paripurna, 18,5% memenuhi standar sarana–prasarana–alkes, hanya 1,17% kab/kota memiliki unit layanan desa/kelurahan sesuai standar, dan sekitar 18% kab/kota memiliki cakupan Posyandu aktif berbasis siklus hidup ≥75%. Peran kader kesehatan belum optimal, sementara Puskesmas dan jaringannya adalah garda terdepan surveilans, deteksi dini, dan pencegahan. Program memprioritaskan penguatan Puskesmas hingga tingkat desa melalui peningkatan akreditasi dan sarpras, penguatan kader dan partisipasi masyarakat, serta tata kelola layanan primer yang lebih responsif dan inklusif.YaYaYaYaYa
53109.07.0001
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai target pra-eliminasi kanker leher rahim;
Jumlah kabupaten/kota dengan pengobatan lesi pra kanker 90%STATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANJumlah kab/kota dengan persentase perempuan dengan lesi pra-kanker yang menerima pengobatan sesuai standar di wilayah tersebut.​kab/kotaYaYaYaYaYa
53204.03.007
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah kabupaten/kota dengan peringkat dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA);
Jumlah kabupaten/kota dengan peringkat dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)STATISTIKKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKJumlah kabupaten/kota dengan peringkat dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah Jumlah kabupaten/kota yang mampu memenuhi berbagai indikator Layak Anak dan mendapatkan peringkat dalam Kabupaten/Ko...kab/kotaYaYaYaYaYa
53304.01.032
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah kabupaten/kota dengan persentase pangan olahan siap saji memenuhi syarat (POSS);
Jumlah kabupaten/kota dengan persentase pangan olahan siap saji memenuhi syarat (POSS)STATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANKab/kota dengan 70% hasil pemeriksaan POSS pada TPP siap saji rumah tangga yang ditetapkan, memenuhi syarat (higiene dan kimia terbatas)kab/kotaYaYaYaYaYa
53406.05.002
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah kabupaten/kota dengan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) yang Terbentuk;
Jumlah kabupaten/kota dengan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) yang TerbentukSTATISTIKKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAJumlah kabupaten/kota dengan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) yang Terbentuk adalah jumlah kabupaten atau kota yang telah membentuk PPLP sebagai upaya pembinaan dan pengembangan ba...kab/kota"Program: 04.09-Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN). Kegiatan: 04.09.03-Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga Lokasi Prioritas: Provinsi Jawa Tengah; Provinsi Jawa Timur (SPOBNas); Provinsi Kalimantan Selatan; Kota Batam; Kota Padang; serta cakupan nasional di seluruh provinsi. Deskripsi: Capaian Indonesia di Olimpiade dan Paralimpiade masih fluktuatif dan cenderung menurun, sehingga diperlukan manajemen dan sistem pembinaan talenta olahraga yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Melalui kebijakan terobosan MTN di bidang olahraga, program ini menargetkan pembinaan olahragawan muda secara lebih terstruktur agar siap bersaing di level global, dengan orientasi pada pencapaian visi Indonesia Emas 2045."YaYaYaYaYa
53504.01.034
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah kabupaten/kota dengan SDM Kesehatan Puskesmas sesuai standar;
Jumlah kabupaten/kota dengan SDM Kesehatan Puskesmas sesuai standarSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANTotal kabupaten/kota dengan minimal 90% Puskesmas memenuhi jenis dan jumlah SDM Kesehatan sesuai standar kriteria. Kriteria Puskesmas dengan SDMK memenuhi standar : 1. Puskesmas Non-Rawat Inap:...kab/kotaProgram: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.03-Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi/kabupaten/kota), dengan penekanan pada Wilayah Papua; serta provinsi/daerah spesifik: Maluku Utara, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Selatan. Deskripsi: Capaian pemenuhan SDM kesehatan pada RPJMN 2020–2024 belum memenuhi target: Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan baru 60,16% (target 83%) dan RSUD kab/kota dengan 4 spesialis dasar + 3 spesialis lainnya 72,9% (target 90%). Ketimpangan distribusi tenaga antarwilayah masih tinggi, sehingga prioritas diarahkan pada peningkatan jumlah, kualitas, dan pemerataan penempatan SDM kesehatan sesuai kebutuhan fasilitas layanan (terutama Papua), agar ketersediaan SDM berkualitas di Puskesmas dan RSUD mendukung pemerataan dan efektivitas pembangunan kesehatan.YaYaYaYaYa
53604.01.0054
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai target pra-eliminasi kanker leher rahim;
Jumlah kabupaten/kota dengan skrining HPV dengan kenaikan 15% dibandingkan tahun sebelumnyaSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANJumlah kab/kota dengan persentase peningkatan jumlah perempuan yang menjalani tes skrining HPV dibandingkan dengan tahun sebelumnya di wilayah tersebut.​kab/kotaYaYaYaYaYa
53704.01.035
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah kabupaten/kota dengan tempat pengelolaan pangan siap saji memenuhi syarat;
Jumlah kabupaten/kota dengan tempat pengelolaan pangan siap saji memenuhi syaratSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANKab/kota dengan 70% Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) siap saji memenuhi syarat pengelolaan pangan meliputi hasil inspeksi kesehatan lingkungan (IKL) minimal 80, peningkatan kapasitas penjamah pangan,da...kab/kotaYaYaYaYaYa
53804.01.038
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah kabupaten/kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan;
Jumlah kabupaten/kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkunganSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANJumlah Kab/kota dengan kualitas air minum, kualitas udara dalam ruang, kualitas pangan yang memenuhi syarat serta merupakan kab/kota sehatkab/kotaYaYaYaYaYa
53904.01.039
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah kabupaten/kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
Jumlah kabupaten/kota Sanitasi Total Berbasis MasyarakatSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANJumlah Kab/Kota yang telah terverifikasi 100% KK Stop Buang Air Besar Sembarangan di tempat terbuka dan minimal 75% KK berperilaku minimal 3 pilar STBM lainnyakab/kotaYaYaYaYaYa
54004.01.040
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah kabupaten/kota sehat;
Jumlah kabupaten/kota sehatSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANKabupaten/kota dengan capaian nilai minimal 70% untuk setiap tatanan Kabupaten Kota Sehat (KKS)kab/kotaYaYaYaYaYa
54103.01.011
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan LLTT;
Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan LLTTSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMJumlah Kab/Kot yang melaksanakan program Layanan Lumpur Tinja Terjadwalkab/kotaProgram: 02.12-Swasembada Air. Kegiatan: 02.12.06-Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi & kabupaten/kota) dengan prioritisasi: wilayah metropolitan & ibu kota provinsi; wilayah DAS dan kawasan pesisir prioritas; serta challenging area (rawan air, pesisir, dll), sambil mempertimbangkan Readiness Criteria (RC) dan kinerja daerah. Contoh fokus yang disebut: Prov. Jawa Timur (38 kab/kota), Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jambi, Riau (Rokan Hulu/Rokan Hilir), klaster Gorontalo (Pohuwato, Gorontalo, Bone Bolango, Boalemo, Gorontalo Utara, Kota Gorontalo), Kab. Tana Tidung, Kab. Luwu & Pangkajene Kepulauan, Kota Pariaman, serta Kab. Klungkung–Gianyar–Karangasem. Deskripsi: Cakupan dan pemanfaatan sanitasi aman masih rendah: hanya ±10,21% rumah tangga yang terlayani; dari 514 kab/kota baru ~60% memiliki fasilitas pengolahan air limbah domestik dengan utilisasi hanya 20–30%. Sekitar 80% konsumsi air rumah tangga menjadi air limbah berpatogen (mis. E. coli) yang berkontribusi pada 73% kasus diare; dampak berulang memicu malnutrisi dan stunting (prevalensi 2023: 21,5%) serta menaikkan beban biaya pengolahan air dan kerugian ekonomi (>2% PDB/tahun). Intervensi diarahkan untuk meningkatkan cakupan, keberfungsian, dan kualitas infrastruktur SPALD/IPLT (termasuk pendekatan CWIS), memperluas akses air minum & sanitasi aman, dan mengurangi pencemaran—guna mendukung SDG 6 serta pemenuhan hak dasar atas air dan sanitasi.YaYaYaYaYa
54204.01.041
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pelayanan UBM;
Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pelayanan UBMSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANKab/kota yang menyelenggarakan skrining, konseling dalam rangka UBM di minimal 50% Puskesmaskab/kotaYaYaYaYaYa
54307.05.0023
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase kabupaten/kota yang melakukan pemantauan baku mutu lingkungan pada IPLT dan IPAL;
Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pemantauan efluen (JKE_Pemantauan)STATISTIKKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPJumlah kabupaten atau kota yang melaksanakan pemantauan kualitas efluen pada IPLT dan IPAL sesuai dengan peraturan yang berlaku.industriProgram: 02.12-Swasembada Air. Kegiatan: 02.12.06-Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi & kabupaten/kota) dengan prioritisasi: wilayah metropolitan & ibu kota provinsi; wilayah DAS dan kawasan pesisir prioritas; serta challenging area (rawan air, pesisir, dll), sambil mempertimbangkan Readiness Criteria (RC) dan kinerja daerah. Contoh fokus yang disebut: Prov. Jawa Timur (38 kab/kota), Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jambi, Riau (Rokan Hulu/Rokan Hilir), klaster Gorontalo (Pohuwato, Gorontalo, Bone Bolango, Boalemo, Gorontalo Utara, Kota Gorontalo), Kab. Tana Tidung, Kab. Luwu & Pangkajene Kepulauan, Kota Pariaman, serta Kab. Klungkung–Gianyar–Karangasem. Deskripsi: Cakupan dan pemanfaatan sanitasi aman masih rendah: hanya ±10,21% rumah tangga yang terlayani; dari 514 kab/kota baru ~60% memiliki fasilitas pengolahan air limbah domestik dengan utilisasi hanya 20–30%. Sekitar 80% konsumsi air rumah tangga menjadi air limbah berpatogen (mis. E. coli) yang berkontribusi pada 73% kasus diare; dampak berulang memicu malnutrisi dan stunting (prevalensi 2023: 21,5%) serta menaikkan beban biaya pengolahan air dan kerugian ekonomi (>2% PDB/tahun). Intervensi diarahkan untuk meningkatkan cakupan, keberfungsian, dan kualitas infrastruktur SPALD/IPLT (termasuk pendekatan CWIS), memperluas akses air minum & sanitasi aman, dan mengurangi pencemaran—guna mendukung SDG 6 serta pemenuhan hak dasar atas air dan sanitasi.YaYaYaYaYa
54404.01.042
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah kabupaten/kota yang melakukan skrining DM > 60%;
Jumlah kabupaten/kota yang melakukan skrining DM > 60%STATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANKab/Kota yang menyelenggarakan deteksi dini DM meliputi pengukuran BB, TB, GDS, IMT dan lingkar perut, paling kurang 80% populasi usia ≥ 15 tahun di UKBM dan FKTP. Capaian ≥ 90% populasi = 1 kab/kota.kab/kotaYaYaYaYaYa
54504.01.0055
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase kabupaten/kota dengan pengendalian kejadian luar biasa (KLB)/wabah;
Jumlah Kabupaten/Kota yang Memenuhi 4 dari 5 Kriteria Pengendalian KLB/WabahSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANJumlah kabupaten/kota yang memenuhi setidaknya 4 dari 5 indikator komposit yang ditetapkan dalam pengendalian KLB/wabah.kab/kotaYaYaYaYaYa
54603.01.012
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPAL/IPLT) dan berfungsi dengan baik;
Jumlah kabupaten/kota yang memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPAL/IPLT) dan berfungsi dengan baikSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMJumlah Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 1 IPLT. IPLT yang dimaksud adalah IPLT yang berfungsi dan beroperasi untuk mengolah lumpur tinja di Pesisir Utara Jawakab/kotaProgram: 02.12-Swasembada Air. Kegiatan: 02.12.09-Pengembangan Terpadu Pesisir Utara Jawa Lokasi Prioritas: Kab. Brebes, Kab. Tegal, Kota Tegal, Kab. Pemalang, Kab. Pekalongan, Kota Pekalongan, Kab. Batang, Kab. Kendal, Kota Semarang, Kab. Demak, Kab. Jepara, Kab. Kudus, Kab. Pati, Kab. Rembang (Jawa Tengah); Provinsi Jawa Timur (Kab. Tuban, Kab. Lamongan, Kab. Gresik, Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kab. Pasuruan, Kota Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kota Probolinggo, Kab. Situbondo); Provinsi Jawa Barat (Kab. Bekasi, Kota Bekasi Kab. Karawang, Kab. Subang, Kab. Indramayu, Kota Cirebon, Kab. Cirebon); Kab. Serang, Kab. Tangerang (Banten); dan Jakarta Utara. Deskripsi: Peran strategis kabupaten/kota di pesisir utara Jawa (Pantura), yang berkontribusi sekitar 34% terhadap PDB Indonesia (2023) dan mencakup 5 wilayah aglomerasi utama. Meskipun vital, kawasan ini menghadapi tantangan multidimensi: defisit air baku di Pulau Jawa (5,6 miliar m³/tahun) dengan akses air minum jaringan perpipaan baru 30%. Terjadi laju penurunan tanah (land subsidence) 5-20 cm per tahun akibat ekstraksi air tanah berlebih, yang meningkatkan risiko banjir rob. Masalah lainnya meliputi 105,9 km garis pantai kritis akibat abrasi, tingginya sedimentasi di muara, serta kualitas air sungai yang buruk (hanya 14% dari 720 sampel yang memenuhi baku mutu). Sasaran utama program ini adalah meningkatkan ketahanan terhadap daya rusak air serta meningkatkan layanan air minum dan sanitasi di wilayah Pantura Jawa.YaYaYaYaYa
54703.01.014
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki kelembagaan air limbah domestik (UPTD/BLUD/BUMD);
Jumlah kabupaten/kota yang memiliki kelembagaan air limbah domestik (UPTD/BLUD/BUMD)STATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMJumlah Kabupaten Kota yang memiliki kelembagaan operator yang terpisah dari regulator terkait urusan air limbah domestik yang dapat berupa UPTD, BLUD, BUMD, atau diintegrasikan dalam BUMD Air Minum (k...kab/kotaYaTidakYaYaYa
54804.01.044
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Jumlah Kabupaten/Kota yang Mencapai Eliminasi Kusta;
Jumlah Kabupaten/Kota yang Mencapai Eliminasi KustaSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANKab/kota yang telah mencapai eliminasi kusta yaitu tidak ada kasus baru kusta anak selama 5 tahun dan tidak ada kasus kusta sama sekali pada dewasa selama 3 tahun.kab/kotaIndikator SIPD: 000112 - Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta.YaYaYaYaYa
54904.01.045
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Jumlah Kabupaten/Kota yang Mencapai Eliminasi Malaria;
Jumlah Kabupaten/Kota yang Mencapai Eliminasi MalariaSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANEliminasi malaria adalah suatu upaya untuk menghentikan penularan malaria setempat dalam satu wilayah geografis tertentu, dan bukan berarti tidak ada kasus malaria impor serta sudah tidak ada vector m...kab/kotaIndikator SIPD: 000109 - Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria.YaYaYaYaYa
55004.01.046
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Kabupaten/Kota yang Mencapai Eliminasi Rabies;
Jumlah Kabupaten/Kota yang Mencapai Eliminasi RabiesSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANKabupaten/Kota yang tidak ada kematian akibat Rabies pada manusia atau spesimen positif pada hewan dalam 2 (dua) tahun terakhirkab/kotaYaYaYaYaYa
Showing 501-550 of 2,950 items.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
05.02.0003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Desa Berketahanan Bencana Multipihak
Jumlah Desa Rawan BencanaJumlah total desa yang berada di kawasan rawan bencana.​desaBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Kelas RawanTAHUNANKeamanan
01.01.0005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Desa Berketahanan Bencana Multipihak
Jumlah Desa Tematik Berketahanan BencanaJumlah desa yang telah berhasil mengimplementasikan berbagai strategi dan program untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana.​desa/kelurahanBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/KelurahanTAHUNANPertahanan
03.05.005
    • SDGs
  1. Jumlah Desa Tertinggal
Jumlah Desa TertinggalMenurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pembangunan desa meliputi pemenuhan4 aspek, yaitu: (1) kebutuhan dasar, (2) pelayanan dasar, (3) lingkungan, dan (4) kegiatan pemberdayaan...desaKEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALPrioritasSTATISTIK32010034TerbukaKlasifikasi Wilayah: Perdesaan, PerkotaanTAHUNANIndikator SIPD: 000222 - Jumlah desa tertinggalPembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal
03.05.0006
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Desa tertinggal dan sangat tertinggal di 204 kecamatan perbatasan prioritas
Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal di 204 kecamatan perbatasan prioritasMerupakan jumlah desa yang dikategorikan sebagai "tertinggal" atau "sangat tertinggal" berdasarkan kriteria tertentu, yang berada di 204 kecamatan perbatasan prioritas. Kriteria desa tertinggal dan...jumlah desaKEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANPembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal
02.11.006
    • SDGs
  1. Jumlah lokasi yang menerapkan pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism development)
Jumlah Desa Wisata/ Destinasi dengan Penerapan Standar Pariwisata BerkelanjutanPariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat...lokasi/destinasi/desaKEMENTERIAN PARIWISATAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000265 - Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism developmentPariwisata
03.05.0007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Desa yang Mendapatkan Layanan Kesehatan
Jumlah desa yang memiliki fasilitas kesehatan skala perdesaanPuskesmas Pembantu (Pustu): Jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes): Upaya...desaKEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNAN"Program: 06.07-Peningkatan Kemandirian Perdesaan yang Berkelanjutan. Kegiatan: 06.07.01-Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi / Dilaksanakan pada 75.265 desa; Pusat (Tersebar); Provinsi Nusa Tenggara Barat (khususnya KPP berbasis Pariwisata Sembalun); Provinsi Kalimantan Tengah (mencakup Kab. Kapuas, Kab. Barito Utara, Kab. Barito Selatan, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Katingan, Kab. Seruyan, Kab. Sukamara, Kab. Lamandau, Kab. Gunung Mas, Kab. Pulang Pisau, Kab. Murung Raya, Kab. Barito Timur, Kota Palangkaraya); Provinsi Kalimantan Utara; Provinsi Kalimantan Timur; Provinsi Kalimantan Selatan; Provinsi Maluku; Provinsi Jawa Barat; serta prioritas pelaksanaan terhadap: Desa-desa dalam delineasi Ibu Kota Nusantara (IKN) dan daerah mitra IKN, Desa-desa pada 10 Wilayah Metropolitan (WM), Desa-desa di 30 Kawasan Perdesaaan Prioritas (KPP) (termasuk KPP Kab. Raja Ampat dan KPP Kab. Ngada), dan Desa-Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal Prioritas (termasuk Kab. Mamberamo Raya, Kab. Waropen, Kab. Supiori, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, seluruh Kab/Kota di Provinsi Papua Pegunungan, Kab. Boven Digoel, Kab. Mappi, Kab. Asmat, Kab. Paniai, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Intan Jaya, Kab. Deiyai, Kab. Dogiyai, Kab. Sumba Tengah, Kab. Sumba Barat Daya, dan Kab. Sabu Raijua). Deskripsi: Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur perdesaan masih sangat bervariasi baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Terdapat kesenjangan signifikan, misalnya (data 2024): 20,26% desa tidak memiliki akses fasilitas kesehatan, 24,38% desa mengalami sinyal telepon lemah, 42,61% desa tidak memiliki penampungan sampah, dan 5,17% desa belum menggunakan jamban. Oleh karena itu, program ini bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan terhadap layanan dasar serta infrastruktur desa, khususnya agar rumah tangga perdesaan dapat memiliki akses air minum dan sanitasi aman, layanan kesehatan, dan rumah layak huni. Pemenuhan infrastruktur ini dipandang krusial karena akan berdampak signifikan terhadap perekonomian serta kesejahteraan masyarakat desa, sekaligus menjadi strategi pembangunan holistik untuk memberdayakan masyarakat perdesaan, mengurangi kemiskinan, dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif (mendukung PHTC-7)." Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal
03.05.007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah desa yang menerapkan administrasi dan pengelolaan keuangan desa berbasis digital
Jumlah desa yang menerapkan administrasi dan pengelolaan keuangan desa berbasis digitalSistem keuangan desa yang berbasis digital hingga saat ini dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri melalui platform Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Melalui platform ini, Pemerintah Desa melaporkan...TotalKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-DesaTAHUNANDalam Negeri
09.03.0014
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Desa yang menerapkan layanan berbasis digital
Jumlah desa yang menerapkan layanan digital SIDEKA-NGJumlah desa yang telah mengimplementasikan layanan berbasis digital, seperti penggunaan situs web resmi untuk administrasi, publikasi informasi dan layanan masyarakatjumlah desaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALPrioritasSTATISTIK-jumlah desa berdasarkan penggunaan aplikasi Sideka-NGTAHUNANInformasi
03.05.010
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah desa yang menginisiasi kerja sama desa
Jumlah desa yang menginisiasi kerja sama desaKerjasama desa adalah kesepakatan bersama antar desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis. Bidang yang dapat dikerjasamakan meliputi: kerjasama peningkatan daya saing perekonomian...TotalKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-DesaTAHUNANIndikator SIPD: 000660 - Jumlah Desa yang Menginisiasi Pengembangan Kerja Sama DesaDalam Negeri
09.03.0015
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jangkauan jaringan fiber optik per kecamatan
Jumlah Desa/Kelurahan yang Terjangkau ODP per KecamatanJumlah desa atau kelurahan dalam sebuah kecamatan yang memiliki akses ke jaringan fiber optik melalui ODPjumlah desa/kelurahanKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi Kecamatan, Kabupaten/Kota ProvinsiTAHUNANInformasi
04.01.0031
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rasio dokter spesialis
Jumlah dokter spesialis teregistrasiJumlah dokter spesialis yang telah teregistrasi secara resmi dan memiliki izin praktik di IndonesiaOrangKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.03-Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi/kabupaten/kota), dengan penekanan pada Wilayah Papua; serta provinsi/daerah spesifik: Maluku Utara, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Selatan. Deskripsi: Capaian pemenuhan SDM kesehatan pada RPJMN 2020–2024 belum memenuhi target: Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan baru 60,16% (target 83%) dan RSUD kab/kota dengan 4 spesialis dasar + 3 spesialis lainnya 72,9% (target 90%). Ketimpangan distribusi tenaga antarwilayah masih tinggi, sehingga prioritas diarahkan pada peningkatan jumlah, kualitas, dan pemerataan penempatan SDM kesehatan sesuai kebutuhan fasilitas layanan (terutama Papua), agar ketersediaan SDM berkualitas di Puskesmas dan RSUD mendukung pemerataan dan efektivitas pembangunan kesehatan.Kesehatan
01.02.0004
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Dokumen Initial Memorandum yang selesai proses reviu dari Komite OECD (2025-2028)
Jumlah Dokumen IM yang Selesai Proses Reviu Komite OECDJumlah dokumen Initial Memorandum yang telah melalui proses reviu oleh Komite OECD dan menghasilkan rekomendasi bagi Pemri.​DokumenKEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANUrusan Luar Negeri
07.04.0006
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir
Jumlah Dokumen Materi Teknis yang Disusun pada Tahun TertentuJumlah dokumen materi teknis yang berhasil disusun dan diselesaikan dalam satu tahun terkait dengan penataan ruang laut dan zonasi pesisir. Dokumen-dokumen ini mencakup kajian teknis, perencanaan...Jumlah DokumenKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKelautan
07.05.019
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi implementasi konvensi keanekaragaman hayati dan protokol/kebijakan turunannya di Indonesia
Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi implementasi konvensi keanekaragaman hayati dan protokol/kebijakan turunannya di IndonesiaJumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Konvensi Keanekaragaman Hayati dan Protokol/Kebijakan Turunannya di Indonesia merupakan cara untuk mengukur jumlah dokumen yang disusun untuk...DokumenKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANLingkungan Hidup
07.05.0019
    • SDGs
  1. Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Jumlah Dokumen Penerapan Ekolabel (JDPE)Total dokumen penerapan ekolabel dalam berbagai kategori produk atau jasa yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa berkelanjutan.DokumenKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000262 - Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa PemerintahLingkungan Hidup
07.05.020
    • SDGs
  1. Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa PemerintahLabel ramah lingkungan (Ekolabel) adalah logo / label pernyataan yang menunjukkan aspek lingkungan dan merupakan salah satu perangkat dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.Ekolabel merupakan...DokumenKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional; Jenis Dokumen EkolabelTAHUNANIndikator SIPD: 000262 - Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa PemerintahLingkungan Hidup
06.01.0036
    • RPJMN 2025-2029
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase dosen berkualifikasi S3: a. Total b. STEM c. Non STEM
  2. Persentase Dosen yang Menduduki Jabatan Lektor/Lektor Kepala/Guru Besar
Jumlah DosenJumlah tenaga pengajar di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, yang terdaftar secara resmi dan aktif dalam kegiatan akademikOrangKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPendidikan
06.01.0037
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase dosen berkualifikasi S3: a. Total b. STEM c. Non STEM
Jumlah Dosen Berkualifikasi S3Jumlah dosen yang memiliki gelar Doktor (S3) atau setara, baik dari perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri yang diakui oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan TeknologiOrangKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPendidikan
06.01.0038
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase dosen berkualifikasi S3: a. Total b. STEM c. Non STEM
Jumlah Dosen Berkualifikasi S3 (STEM)Merupakan jumlah dosen yang memiliki gelar doktor (S3) dan mengajar di bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM). Peningkatan jumlah dosen berkualifikasi S3 di bidang STEM...OrangKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-Nasional; Kelompok Bidang IlmuTAHUNANPendidikan
06.01.0039
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Dosen yang Menduduki Jabatan Lektor/Lektor Kepala/Guru Besar
Jumlah dosen dengan jabatan akademik Lektor, Lektor Kepala, dan Guru BesarLektor: Jabatan akademik kedua dalam karier akademik dosen, setingkat lebih tinggi dari Asisten Ahli. Lektor Kepala: Jabatan akademik ketiga, setingkat lebih tinggi dari Lektor. Guru Besar...OrangKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-Nasional; Jabatan AkademikTAHUNANPendidikan
06.01.0040
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi dosen yang memiliki sertifikat dosen
Jumlah Dosen TerdaftarTotal jumlah dosen yang terdaftar sebagai tenaga pengajar tetap atau tidak tetap di perguruan tinggi, baik yang memiliki sertifikat dosen maupun yang belum.OrangKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-Nasional; Ikatan KerjaTAHUNANPendidikan
06.01.0041
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi dosen yang memiliki sertifikat dosen
Jumlah Dosen Terdaftar yang Memiliki Sertifikat DosenJumlah dosen yang telah memenuhi persyaratan dan lulus dalam proses Sertifikasi Dosen (Serdos) serta memperoleh Sertifikat Pendidik.OrangKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPendidikan
06.01.013
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah dosen yang mengikuti progam peningkatan kapasitas
Jumlah dosen yang mengikuti progam peningkatan kapasitasIndikator ini mengukur jumlah dosen di perguruan tinggi (akademik maupun vokasi) yang terlibat dalam program peningkatan kapasitas profesional yang mencakup pelatihan, sertifikasi, kursus, workshop,...OrangKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-Nasional; Bentuk PendidikanTAHUNANPendidikan
06.01.0311
    • Draft Renstra Kemdiktisaintek 2025-2029
  1. -
Jumlah dosen yang meningkat jabatan akademiknyaJumlah dosen yang meningkat jabatan akademiknyaOrangKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPendidikan
07.01.0012
    • PermenESDM 14/2022
  1. -
Jumlah Ekspor BatubaraBanyaknya batubara yang dijual keluar negeri TonKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPemegang izin memberikan laporanPertambangan
02.02.0005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Diversifikasi produk industri berbasis SDA yang diolah
Jumlah Ekspor Berbasis SDA yang Diolah per kode HS 6 digit IndonesiaTotal jumlah produk yang diekspor yang berasal dari SDA dengan kode HS 6 digit dan telah melalui proses pengolahan.​UnitKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPerdagangan
07.02.0100
    • PermenESDM 4/2025
  1. -
Jumlah Ekspor BiodieselBanyaknya BBN berupa ester metil asam lemak yang diproses secara esterifikasi atau proses lainnya untuk bahan bakar motor diesel yang dijual ke Badan Usaha luar negeriRibu KLKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANBadan Usaha tiap daerah melaporkan jumlah eksporEnergi
07.02.0099
    • UU 22/2001
  1. -
Jumlah Ekspor LNGJumlah gas bumi yang telah dicairkan menjadi LNG dari pasokan domestik untuk memenuhi permintaan ekspor ke luar negeri dalam suatu periode tertentu.Ribu MMBTUKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANDiperlukan data per ProvinsiEnergi
07.02.0098
    • UU 22/2001
  1. -
Jumlah Ekspor LPGBanyaknya LPG yang dijual ke Badan Usaha luar negeri TonKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANDiperlukan data per provinsiEnergi
07.02.0097
    • UU 22/2001
  1. -
Jumlah Ekspor Minyak MentahBanyaknya minyak mentah yang dijual keluar negeri dalam satuan volume Ribu BarelKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANMembutuhkan konfirmasi data provinsiEnergi
07.02.0096
    • UU 22/2001
  1. -
Jumlah Ekspor Produk KilangBanyaknya produk yang dihasilkan dari proses pengolahan minyak mentah di kilang oleh badan usaha Pemegang izin usaha Pengolahan Minyak dan gas Bumi yang dijual ke luar negeriRibu BarelKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANEnergi
03.01.009
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah embung dan tampungan air lainnya yang dibangun
Jumlah embung dan tampungan air lainnya yang dibangunBanyaknya tampungan air skala kecil seperti situ dan embung yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan airUnitKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPekerjaan Umum
03.01.0006
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah kumulatif tampungan air yang dikelola
Jumlah Embung yang Telah DibangunTotal jumlah embung (waduk kecil) yang telah dibangun dan dikelola dalam suatu wilayah pada periode tertentuUnitKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPekerjaan Umum
07.05.021
    • SDGs
  1. Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfir, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Jumlah emisi GRK tahunan adalah jumlah emisi...million tonnes of carbon dioxide equivalentKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK31010040TerbukaWilayah Administrasi: NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000270 - Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahunLingkungan Hidup
02.01.0005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) pada sektor industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi
Jumlah Emisi Tahun DasarJumlah total emisi GRK dari sektor industri pada tahun referensi (misalnya, 2010 atau 2020)million tonnes of carbon dioxide equivalentKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndustri
02.01.0006
    • RPJMN 2025-2029
  1. Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) pada sektor industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi
Jumlah Emisi Tahun PelaporanJumlah total emisi GRK dari sektor industri pada tahun pelaporanmillion tonnes of carbon dioxide equivalentKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndustri
07.05.0020
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase ketaatan terhadap hukum lingkungan hidup dan kehutanan
Jumlah Entitas yang Taat (JET)Jumlah entitas (misalnya, perusahaan, organisasi, atau individu) yang memenuhi semua ketentuan dan peraturan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dalam periode tertentu.entitasKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANLingkungan Hidup
04.01.0032
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥15 tahunEstimasi jumlah individu usia 15 tahun ke atas yang menderita hipertensi di wilayah kerja dalam kurun waktu yang samapersenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000470 - Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarKesehatan
04.01.0033
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk negara yang dikendalikan
Jumlah faktor risiko yang dikendalikanJumlah faktor risiko penyakit yang telah ditindaklanjuti atau dikendalikan sesuai dengan prosedur kesehatan yang berlaku setelah terdeteksi.kasusKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
04.01.0034
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk negara yang dikendalikan
Jumlah faktor risiko yang ditemukanTotal jumlah faktor risiko penyakit yang terdeteksi pada orang, alat angkut, barang, dan lingkungan selama pemeriksaan di pintu masuk negara.​kasusKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
07.05.022
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah fasilitas limbah radioaktif yang dikelola
Jumlah fasilitas limbah radioaktif yang dikelolaIndikator ini mengacu kepada jumlah fasilitas yang melakukan kegiatan pra pengolahan limbah radioaktif terbungkus yang tidak digunakan. Prapengolahan limbah radioaktif meliputi: 1. kegiatan...fasilitasBADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIRPrioritasSTATISTIK-Jumlah FasilitasTAHUNANLingkungan Hidup
06.02.0118
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah Fasilitasi Layanan Kepulangan dan/atau Rehabilitasi Pekerja Migran Indonesia Bermasalah Penempatan PemerintahJumlah Fasilitasi Layanan Kepulangan dan/atau Rehabilitasi Pekerja Migran Indonesia Bermasalah Penempatan Pemerintah merupakan Jumlah layanan fasilitasi kepulangan dan/atau rehabilitasi yang...layananKEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BP2MIPrioritasSTATISTIK-Wilayah InternasionalBULANANKetenagakerjaan
06.02.0119
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah Fasilitasi Layanan Kepulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah Berdasarkan Daerah AsalJumlah Fasilitasi Layanan Kepulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah Berdasarkan Daerah Asal merupakan jumlah fasilitasi layanan kepulangan dan/atau rehabilitasi yang diberikan kepada Pekerja...layananKEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BP2MIPrioritasSTATISTIK-Waktu, Wilayah:NasionalBULANANKetenagakerjaan
06.02.005
    • SDGs
  1. Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia berdasarkan okupasi
Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia berdasarkan okupasiPekerja Migran Indonesia (PMI) dan Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan PMI berdasarkan okupas. Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah...layananKEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BP2MIPrioritasSTATISTIK-JabatanBULANANIndikator SIPD: 000235 - Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasiKetenagakerjaan
04.01.0035
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase fasyankes melaksanakan pelayanan kesehatan penyakit akibat kerja
Jumlah Fasyankes yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Penyakit Akibat KerjaJumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rujukan yang memiliki dokter atau dokter spesialis dengan kompetensi dalam tatalaksana penyakit akibat kerja, diperoleh melalui pendidikan formal...UnitKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
08.02.004
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah festival dan pameran seni budaya di dalam negeri yang memiliki jangkauan dan reputasi internasional
Jumlah festival dan pameran seni budaya di dalam negeri yang memiliki jangkauan dan reputasi internasionalBanyak festival dan pameran seni budaya di dalam negeri yang diselenggarakan dan didukung Kementerian/Lembaga (seperti: Kemendikbudristek dan Kemenparekraf) maupun masyarakat yang memiliki jangkauan...kegiatanKEMENTERIAN KEBUDAYAANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.09-Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN). Kegiatan: 04.09.01-Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia; Provinsi Kalimantan Utara; Provinsi Papua; Provinsi Kalimantan Timur; 96 Desa di Sulawesi Tenggara; dan Provinsi Jawa Barat. Deskripsi: Rangkuman permasalahan utama adalah peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang menjadi prasyarat utama untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Saat ini, Indonesia masih menghadapi masalah kekurangan guru berkualitas (angka kecukupan guru SD-SMK rendah, 0,6-0,7), distribusi guru yang belum merata (terutama SMP-SMK) yang menyebabkan disparitas mutu, dan 60 ribu guru pensiun setiap tahunnya. Upaya pemenuhan kebutuhan guru dalam 3 tahun terakhir dinilai kurang optimal karena formasi yang diusulkan Pemda tidak sepenuhnya sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, dibutuhkan restrukturisasi kewenangan atau reformasi menyeluruh dalam pengelolaan guru (meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan, penempatan, mobilitas, pembinaan karier, perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja). Hal ini bertujuan untuk memastikan kemudahan mobilitas guru antardaerah, memenuhi kebutuhan guru (termasuk penggantian guru pensiun), dan mengatasi persoalan ketidakmerataan distribusi serta disparitas mutu, sekaligus memperbaiki koordinasi pemerintah pusat dan daerah.Kebudayaan
05.01.0009
    • DP 2023
  1. -
Jumlah Firma yang sudah terdaftar berdasarkan provinsibanyaknya total keseluruhan firma yang telah secara resmi terdaftar pada sistem AHU Online di setiap provinsi di IndonesiaDokumenKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK23020003TerbukaprovinsiHARIANHukum
04.01.0036
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase fasilihat kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang mengimplementasikan penggunaan antibiotik rasional
Jumlah FKTP yang mengimplementasikan penggunaan antibiotik rasionalJumlah Puskesmas yang menggunakan antibiotik rasional pada pengobatan penyakit ISPA non pneumonia dan diare non spesifik. Kriteria FKTP mengimplementasikan penggunaan antibiotik rasional adalah FKTP...puskesmasKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
02.02.0006
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Jumlah PTA/FTA/CEPA yang terselesaikan
Jumlah Free Trade Agreement (FTA) yang DisepakatiFTA adalah perjanjian antara dua atau lebih negara untuk mengurangi atau menghapuskan tarif pada barang yang diperdagangkan di antara negara-negara tersebut, namun masing-masing tetap mempertahankan...kesepakatanKEMENTERIAN PERDAGANGANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANIndikator SIPD: 000339 - Jumlah PTA/FTA/CEPA yang disepakatiPerdagangan
03.03.0008
    • RPJMN 2025-2029
  1. On Time Performance Penerbangan
Jumlah Frekuensi PenerbanganJumlah keseluruhan penerbangan yang dijadwalkan dalam periode tertentu.​penerbanganKEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANTransportasi
Showing 501-550 of 3,346 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
162712
    • Renstra Kemkomdigi 2025-2029
  1. -
Daftar satelit asing yang menyediakan layanan di indonesiaNon PrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALDirektorat Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit dan Standardisasi Infrastruktur DigitalInformasi terkait daftar satelit asing yang menyediakan layanan di wilayah indonesiasatelit-tabelTAHUNANInformasiTERSEDIA
162713
    • Renstra Kemkomdigi 2025-2029
  1. -
Daftar Satelit Indonesia yang telah beroperasiNon PrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALDirektorat Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit dan Standardisasi Infrastruktur DigitalInformasi terkait daftar satelit Indonesia yang telah beroperasi dan memberikan layanan di wilayah Indonesiasatelit-tabelTAHUNANInformasiTERSEDIA
16271409.03.0002
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Daftar Tempat Penimbunan Barang SementaraPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIDaftar Tempat Penimbunan Barang Sementara--Kota BatamBELUM DAPAT DITENTUKANInformasiTERSEDIA
16271509.06.0108
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Daftar Unit Kerja/Instansi yang memperoleh predikat WBK/WBBMPrioritasSTATISTIKVariabelDirektorat Transformasi Birokrasi dan PemerintahanKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIDeputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan PengawasanUnit kerja percontohan yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan Kementarian PANRB dan dinyatakan layak untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM oleh Tim Penilai Nasional (TPN).unit kerja/instansi-Instansi Pemerintah: K/L, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANAparatur NegaraTERSEDIA
162716
    • Permenko PMK 5/2021
  1. -
Daftar Wilayah Indonesia Rawan Konflik SosialNon PrioritasGEOSPASIALVariabelDirektorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan AnakKEMENTERIAN DALAM NEGERIDirektorat Jenderal Politik dan Pemerintahan UmumProvinsi/kabupaten yang memiliki potensi tinggi konflik sosial serta jenis konflik Jenis Konflik: Permasalahan yang berkaitan dengan Politik Ekonomi, Sosial & Budaya (POLEKSOSBUD), Perseteruan antar...--NasionalTAHUNANKewilayahanTERSEDIA
162717
    • Draft Renstra Kemenpar
  1. -
Dampak Penyelenggaraan Event Pendukungan Kemenpar Tahun 2025Non PrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN PARIWISATAAsisten Deputi Strategi EventLaporan yang bertujuan untuk mengevaluasi berbagai dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan event pariwisata, baik dari sisi ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan, mencakup analisis tentang...--Dampak Ekonomi; Dampak Sosial Budaya; Dampak LingkunganTAHUNANPariwisataTERSEDIA
16271804.01.0001
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Data 10 penyakit terbanyak di Rumah SakitPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN KESEHATANDINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAUKumpulan Data 10 penyakit terbanyak di Rumah SakitJumlah-Kota Batam dan Kepulauan RiauBULANANKesehatanTERSEDIA
16271901.01.0001
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Data Alutsista milik TNI (AD, AU, AL)PrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN PERTAHANANDirektorat Materiil Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanantotal unit Alat Utama Sistem Senjata—meliputi kendaraan tempur, kapal, pesawat, rudal, dan dukungan teknis—yang dimiliki, dioperasikan, dan siap pakai di masing-masing matraUnit-Matra TNITAHUNANPertahananTERSEDIA
162720
    • Permendagri 2/2016
  1. -
Data Anak yang Memiliki KIA Usia 0-4 TahunNon PrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan AnakKEMENTERIAN DALAM NEGERIDirektorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan SipilPersentase anak usia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran, baik pada saat survei bisa menunjukkan akta kelahiran maupun tidak dapat menunjukkannyaOrang-Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANPemberdayaan PerempuanTERSEDIA
16272109.02.0001
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Data anggaran dan realisasi belanja Pemda melalui akses SIPDPrioritasGEOSPASIALVariabelKEMENTERIAN DALAM NEGERIDirektorat Jenderal Bina Keuangan DaerahData anggaran dan realisasi belanja Pemda melalui akses SIPDrupiah-Provinsi, Kabupaten/KotaHARIANKeuanganTERSEDIA
Showing 101-110 of 4,145 items.