Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

Renduk DP Jangka Menengah
Hasil Penajaman Data Prioritas Tahunan

#	ID DDP	Sumber Referensi	Indikator	Nama Data	Jenis Data	Instansi Produsen Data	Definisi	Satuan	Catatan kebutuhan dukungan Data Daerah	2025	2026	2027	2028	2029
#
401	09.03.0013	Renstra DPR RI 2025-2029;	-	Jumlah dan persebaran WNI di luar negeri	STATISTIK	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	Data ini mencakup jumlah WNI—termasuk pekerja migran dan diaspora—yang tinggal atau bekerja di luar negeri, dibedakan menurut negara tujuan dan wilayah benua	Orang		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
402	03.01.0005	RPJMN 2025-2029;	Jumlah kumulatif tampungan air yang dikelola;	Jumlah Danau yang Telah Dibangun	STATISTIK	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	Total jumlah danau alami yang dikelola untuk fungsi tampungan air dalam suatu wilayah pada periode tertentu	Unit		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
403	05.01.0008	DP 2024;	Jumlah Kekayaan Intelektual (KI) per 100 Periset;	Jumlah data dan informasi KI Komunal yang memiliki nilai ekonomi	STATISTIK	KEMENTERIAN HUKUM	Jumlah data dan informasi KI Komunal yang memiliki nilai ekonomi dari tiap Provinsi/Daerah	Dokumen		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
404	07.05.018	RPJMN 2025-2029;	Jumlah data informasi yang terregister dan terverifikasi;	Jumlah data informasi yang terregister dan terverifikasi	STATISTIK	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	Indikator ini mengacu pada jumlah total data informasi aksi mitigasi penurunan emisi Gas Rumah Kaca yang telah berhasil didaftarkan dalam suatu sistem dan telah diverifikasi kebenarannya. Proses regis...	sektor		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
405	09.01.0009	RPJMN 2025-2029;	Persentase Kualitas Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan;	Jumlah Data Pemilih dalam DPT	STATISTIK	KOMISI PEMILIHAN UMUM	Total jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada suatu wilayah atau periode tertentu	Orang		Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
406	09.01.0010	RPJMN 2025-2029;	Persentase Kualitas Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan;	Jumlah Data Pemilih dalam DPT yang Memenuhi Syarat dan Sesuai dengan Data Kependudukan	STATISTIK	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	Jumlah pemilih dalam DPT yang telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai pemilih serta sesuai dengan data kependudukan yang valid	individu		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
407	09.01.0011	RPJMN 2025-2029;	Persentase Daftar Pemilih Berkelanjutan yang Akurat, Mutakhir, dan Komprehensif;	Jumlah Data Pemilih Hasil Pemutakhiran Berkelanjutan	STATISTIK	KOMISI PEMILIHAN UMUM	Jumlah data pemilih yang telah diperbarui dan memenuhi tiga kriteria utama: Akurat: Data mencerminkan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Mutakhir: Data terbaru yang mencerminkan kon...	Orang		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
408	09.01.0012	RPJMN 2025-2029;	Persentase Daftar Pemilih Berkelanjutan yang Akurat, Mutakhir, dan Komprehensif;	Jumlah Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4)	STATISTIK	KOMISI PEMILIHAN UMUM	Data penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih, disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada KPU sebagai dasar awal pemutakhiran data pemilih.	Orang		Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
409	03.07.0006	RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;	Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH);	Jumlah Data Registrasi Kematian	STATISTIK	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Jumlah Catatan resmi mengenai kejadian kematian yang mencakup informasi seperti usia, penyebab, dan lokasi kematian.	Total	Indikator Utama Pembangunan - 1.Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) Indikator SIPD: 000009 - Usia Harapan Hidup (UHH) 000921 - Umur Harapan Hidup	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
410	09.02.0004	RPJMN 2025-2029;	Rasio Defisit APBN terhadap PDB dalam Batas Aman;	Jumlah Defisit APBN	STATISTIK	KEMENTERIAN KEUANGAN	Selisih antara jumlah pengeluaran negara (belanja negara) dengan penerimaan negara (penerimaan perpajakan + PNBP + hibah) dalam satu tahun anggaran. Jika pengeluaran lebih besar dari penerimaan, terja...	rupiah		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
411	10.03.0013	RPJMN 2025-2029;	Persentase Desa yang memiliki 100% rumah layak huni;	Jumlah desa dengan 100% rumah layak huni	STATISTIK	KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	Merupakan jumlah desa di mana seluruh rumah tangga memiliki rumah yang memenuhi kriteria rumah layak huni. Kriteria tersebut meliputi ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal (minimal 7,2 m²...	jumlah desa	"Program: 06.07-Peningkatan Kemandirian Perdesaan yang Berkelanjutan. Kegiatan: 06.07.01-Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi / Dilaksanakan pada 75.265 desa; Pusat (Tersebar); Provinsi Nusa Tenggara Barat (khususnya KPP berbasis Pariwisata Sembalun); Provinsi Kalimantan Tengah (mencakup Kab. Kapuas, Kab. Barito Utara, Kab. Barito Selatan, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Katingan, Kab. Seruyan, Kab. Sukamara, Kab. Lamandau, Kab. Gunung Mas, Kab. Pulang Pisau, Kab. Murung Raya, Kab. Barito Timur, Kota Palangkaraya); Provinsi Kalimantan Utara; Provinsi Kalimantan Timur; Provinsi Kalimantan Selatan; Provinsi Maluku; Provinsi Jawa Barat; serta prioritas pelaksanaan terhadap: Desa-desa dalam delineasi Ibu Kota Nusantara (IKN) dan daerah mitra IKN, Desa-desa pada 10 Wilayah Metropolitan (WM), Desa-desa di 30 Kawasan Perdesaaan Prioritas (KPP) (termasuk KPP Kab. Raja Ampat dan KPP Kab. Ngada), dan Desa-Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal Prioritas (termasuk Kab. Mamberamo Raya, Kab. Waropen, Kab. Supiori, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, seluruh Kab/Kota di Provinsi Papua Pegunungan, Kab. Boven Digoel, Kab. Mappi, Kab. Asmat, Kab. Paniai, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Intan Jaya, Kab. Deiyai, Kab. Dogiyai, Kab. Sumba Tengah, Kab. Sumba Barat Daya, dan Kab. Sabu Raijua). Deskripsi: Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur perdesaan masih sangat bervariasi baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Terdapat kesenjangan signifikan, misalnya (data 2024): 20,26% desa tidak memiliki akses fasilitas kesehatan, 24,38% desa mengalami sinyal telepon lemah, 42,61% desa tidak memiliki penampungan sampah, dan 5,17% desa belum menggunakan jamban. Oleh karena itu, program ini bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan terhadap layanan dasar serta infrastruktur desa, khususnya agar rumah tangga perdesaan dapat memiliki akses air minum dan sanitasi aman, layanan kesehatan, dan rumah layak huni. Pemenuhan infrastruktur ini dipandang krusial karena akan berdampak signifikan terhadap perekonomian serta kesejahteraan masyarakat desa, sekaligus menjadi strategi pembangunan holistik untuk memberdayakan masyarakat perdesaan, mengurangi kemiskinan, dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif (mendukung PHTC-7)."	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
412	03.05.0004	RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;	Persentase Desa Mandiri;	Jumlah desa dengan status Mandiri	STATISTIK	KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	Jumlah desa yang memiliki status mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), yaitu desa yang memiliki ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, s...	jumlah desa	Indikator Utama Pembangunan - 23c.Persentase Desa Mandiri (%) Indikator SIPD: 000042 - Persentase Desa Mandiri	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
413	03.02.0001	RPJMN 2025-2029;	Persentase Desa Maju dan Desa Mandiri di 45 Kawasan Transmigrasi;	Jumlah desa di 45 kawasan transmigrasi	STATISTIK	KEMENTERIAN TRANSMIGRASI	Total jumlah desa yang berada di 45 kawasan transmigrasi yang ditetapkan oleh pemerintah.	desa		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
414	03.02.0002	RPJMN 2025-2029;	Persentase Desa Maju dan Desa Mandiri di 45 Kawasan Transmigrasi;	Jumlah desa maju dan desa mandiri di 45 kawasan transmigrasi	STATISTIK	KEMENTERIAN TRANSMIGRASI	Jumlah desa yang dikategorikan sebagai desa maju dan desa mandiri yang berada di 45 kawasan transmigrasi yang ditetapkan oleh pemerintah.	desa		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
415	03.05.0005	RPJMN 2025-2029;	Persentase Desa Maju dan Mandiri di 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan;	Jumlah Desa Maju dan Mandiri di Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan	STATISTIK	KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	Jumlah desa berstatus 'Maju' dan 'Mandiri' berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) di 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP)	jumlah desa		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
416	05.02.0003	RPJMN 2025-2029;	Persentase Desa Berketahanan Bencana Multipihak;	Jumlah Desa Rawan Bencana	STATISTIK	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah total desa yang berada di kawasan rawan bencana.	desa		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
417	01.01.0005	RPJMN 2025-2029;	Persentase Desa Berketahanan Bencana Multipihak;	Jumlah Desa Tematik Berketahanan Bencana	STATISTIK	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah desa yang telah berhasil mengimplementasikan berbagai strategi dan program untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana.	desa/kelurahan		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
418	03.05.0006	RPJMN 2025-2029;	Persentase Desa tertinggal dan sangat tertinggal di 204 kecamatan perbatasan prioritas;	Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal di 204 kecamatan perbatasan prioritas	STATISTIK	KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	Merupakan jumlah desa yang dikategorikan sebagai "tertinggal" atau "sangat tertinggal" berdasarkan kriteria tertentu, yang berada di 204 kecamatan perbatasan prioritas. Kriteria desa tertinggal dan sa...	jumlah desa		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
419	02.11.006	SDGs;	Jumlah lokasi yang menerapkan pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism development);	Jumlah Desa Wisata/ Destinasi dengan Penerapan Standar Pariwisata Berkelanjutan	STATISTIK	KEMENTERIAN PARIWISATA	Pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setemp...	lokasi/destinasi/desa	Indikator SIPD: 000265 - Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
420	03.05.0007	RPJMN 2025-2029;	Persentase Desa yang Mendapatkan Layanan Kesehatan;	Jumlah desa yang memiliki fasilitas kesehatan skala perdesaan	STATISTIK	KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	Puskesmas Pembantu (Pustu): Jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes): Upaya Keseha...	desa	"Program: 06.07-Peningkatan Kemandirian Perdesaan yang Berkelanjutan. Kegiatan: 06.07.01-Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi / Dilaksanakan pada 75.265 desa; Pusat (Tersebar); Provinsi Nusa Tenggara Barat (khususnya KPP berbasis Pariwisata Sembalun); Provinsi Kalimantan Tengah (mencakup Kab. Kapuas, Kab. Barito Utara, Kab. Barito Selatan, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Katingan, Kab. Seruyan, Kab. Sukamara, Kab. Lamandau, Kab. Gunung Mas, Kab. Pulang Pisau, Kab. Murung Raya, Kab. Barito Timur, Kota Palangkaraya); Provinsi Kalimantan Utara; Provinsi Kalimantan Timur; Provinsi Kalimantan Selatan; Provinsi Maluku; Provinsi Jawa Barat; serta prioritas pelaksanaan terhadap: Desa-desa dalam delineasi Ibu Kota Nusantara (IKN) dan daerah mitra IKN, Desa-desa pada 10 Wilayah Metropolitan (WM), Desa-desa di 30 Kawasan Perdesaaan Prioritas (KPP) (termasuk KPP Kab. Raja Ampat dan KPP Kab. Ngada), dan Desa-Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal Prioritas (termasuk Kab. Mamberamo Raya, Kab. Waropen, Kab. Supiori, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, seluruh Kab/Kota di Provinsi Papua Pegunungan, Kab. Boven Digoel, Kab. Mappi, Kab. Asmat, Kab. Paniai, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Intan Jaya, Kab. Deiyai, Kab. Dogiyai, Kab. Sumba Tengah, Kab. Sumba Barat Daya, dan Kab. Sabu Raijua). Deskripsi: Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur perdesaan masih sangat bervariasi baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Terdapat kesenjangan signifikan, misalnya (data 2024): 20,26% desa tidak memiliki akses fasilitas kesehatan, 24,38% desa mengalami sinyal telepon lemah, 42,61% desa tidak memiliki penampungan sampah, dan 5,17% desa belum menggunakan jamban. Oleh karena itu, program ini bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan terhadap layanan dasar serta infrastruktur desa, khususnya agar rumah tangga perdesaan dapat memiliki akses air minum dan sanitasi aman, layanan kesehatan, dan rumah layak huni. Pemenuhan infrastruktur ini dipandang krusial karena akan berdampak signifikan terhadap perekonomian serta kesejahteraan masyarakat desa, sekaligus menjadi strategi pembangunan holistik untuk memberdayakan masyarakat perdesaan, mengurangi kemiskinan, dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif (mendukung PHTC-7)."	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
421	03.05.007	RPJMN 2025-2029;	Jumlah desa yang menerapkan administrasi dan pengelolaan keuangan desa berbasis digital;	Jumlah desa yang menerapkan administrasi dan pengelolaan keuangan desa berbasis digital	STATISTIK	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Sistem keuangan desa yang berbasis digital hingga saat ini dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri melalui platform Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Melalui platform ini, Pemerintah Desa melaporkan se...	Total		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
422	09.03.0014	RPJMN 2025-2029;	Persentase Desa yang menerapkan layanan berbasis digital;	Jumlah desa yang menerapkan layanan digital SIDEKA-NG	STATISTIK	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	Jumlah desa yang telah mengimplementasikan layanan berbasis digital, seperti penggunaan situs web resmi untuk administrasi, publikasi informasi dan layanan masyarakat	jumlah desa		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
423	03.05.010	RPJMN 2025-2029;	Jumlah desa yang menginisiasi kerja sama desa;	Jumlah desa yang menginisiasi kerja sama desa	STATISTIK	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Kerjasama desa adalah kesepakatan bersama antar desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis. Bidang yang dapat dikerjasamakan meliputi: kerjasama peningkatan daya saing perekonomian...	Total	Indikator SIPD: 000660 - Jumlah Desa yang Menginisiasi Pengembangan Kerja Sama Desa	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
424	09.03.0015	RPJMN 2025-2029;	Jangkauan jaringan fiber optik per kecamatan;	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terjangkau ODP per Kecamatan	STATISTIK	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	Jumlah desa atau kelurahan dalam sebuah kecamatan yang memiliki akses ke jaringan fiber optik melalui ODP	jumlah desa/kelurahan		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
425	04.01.0031	RPJMN 2025-2029;	Rasio dokter spesialis;	Jumlah dokter spesialis teregistrasi	STATISTIK	KEMENTERIAN KESEHATAN	Jumlah dokter spesialis yang telah teregistrasi secara resmi dan memiliki izin praktik di Indonesia	Orang	Program: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.03-Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi/kabupaten/kota), dengan penekanan pada Wilayah Papua; serta provinsi/daerah spesifik: Maluku Utara, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Selatan. Deskripsi: Capaian pemenuhan SDM kesehatan pada RPJMN 2020–2024 belum memenuhi target: Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan baru 60,16% (target 83%) dan RSUD kab/kota dengan 4 spesialis dasar + 3 spesialis lainnya 72,9% (target 90%). Ketimpangan distribusi tenaga antarwilayah masih tinggi, sehingga prioritas diarahkan pada peningkatan jumlah, kualitas, dan pemerataan penempatan SDM kesehatan sesuai kebutuhan fasilitas layanan (terutama Papua), agar ketersediaan SDM berkualitas di Puskesmas dan RSUD mendukung pemerataan dan efektivitas pembangunan kesehatan.	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
426	09.02.020	SDGs;	Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun;	Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun	STATISTIK	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	- Merupakan dokumen perencanaan yang memuat daftar proyek infrastruktur yang direncanakan untuk dilaksanakan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang disusun sesuai amanat da...	Dokumen	Indikator SIPD: 000342 - Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun.	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya
427	09.05.0009	SDGs;	Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun;	Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang sedang dalam proses penyiapan	STATISTIK	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	- Merupakan dokumen perencanaan yang memuat daftar proyek infrastruktur yang direncanakan untuk dilaksanakan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). yang disusun sesuai amanat d...	Dokumen	Indikator SIPD: 000342 - Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun.	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya
428	09.05.0010	SDGs;	Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun;	Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang siap ditawarkan	STATISTIK	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	- Merupakan dokumen perencanaan yang memuat daftar proyek infrastruktur yang direncanakan untuk dilaksanakan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). yang disusun sesuai amanat d...	Dokumen	Indikator SIPD: 000342 - Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun.	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya
429	01.02.0004	RPJMN 2025-2029;	Persentase Dokumen Initial Memorandum yang selesai proses reviu dari Komite OECD (2025-2028);	Jumlah Dokumen IM yang Selesai Proses Reviu Komite OECD	STATISTIK	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	Jumlah dokumen Initial Memorandum yang telah melalui proses reviu oleh Komite OECD dan menghasilkan rekomendasi bagi Pemri.	Dokumen		Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
430	07.04.0006	RPJMN 2025-2029;	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir;	Jumlah Dokumen Materi Teknis yang Disusun pada Tahun Tertentu	STATISTIK	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah dokumen materi teknis yang berhasil disusun dan diselesaikan dalam satu tahun terkait dengan penataan ruang laut dan zonasi pesisir. Dokumen-dokumen ini mencakup kajian teknis, perencanaan ruan...	Jumlah Dokumen		Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
431	07.05.019	RPJMN 2025-2029;	Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi implementasi konvensi keanekaragaman hayati dan protokol/kebijakan turunannya di Indonesia;	Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi implementasi konvensi keanekaragaman hayati dan protokol/kebijakan turunannya di Indonesia	STATISTIK	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Konvensi Keanekaragaman Hayati dan Protokol/Kebijakan Turunannya di Indonesia merupakan cara untuk mengukur jumlah dokumen yang disusun untuk memant...	Dokumen		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
432	07.05.0019	SDGs;	Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;	Jumlah Dokumen Penerapan Ekolabel (JDPE)	STATISTIK	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	Total dokumen penerapan ekolabel dalam berbagai kategori produk atau jasa yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa berkelanjutan.	Dokumen	Indikator SIPD: 000262 - Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
433	07.05.020	SDGs;	Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;	Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	STATISTIK	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	Label ramah lingkungan (Ekolabel) adalah logo / label pernyataan yang menunjukkan aspek lingkungan dan merupakan salah satu perangkat dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.Ekolabel merupakan saran...	Dokumen	Indikator SIPD: 000262 - Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
434	06.01.0036	RPJMN 2025-2029; RPJMN 2025-2029;	Persentase dosen berkualifikasi S3: a. Total b. STEM c. Non STEM; Persentase Dosen yang Menduduki Jabatan Lektor/Lektor Kepala/Guru Besar;	Jumlah Dosen	STATISTIK	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	Jumlah tenaga pengajar di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, yang terdaftar secara resmi dan aktif dalam kegiatan akademik	Orang		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
435	06.01.0037	RPJMN 2025-2029;	Persentase dosen berkualifikasi S3: a. Total b. STEM c. Non STEM;	Jumlah Dosen Berkualifikasi S3	STATISTIK	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	Jumlah dosen yang memiliki gelar Doktor (S3) atau setara, baik dari perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri yang diakui oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	Orang		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
436	06.01.0038	RPJMN 2025-2029;	Persentase dosen berkualifikasi S3: a. Total b. STEM c. Non STEM;	Jumlah Dosen Berkualifikasi S3 (STEM)	STATISTIK	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	Merupakan jumlah dosen yang memiliki gelar doktor (S3) dan mengajar di bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM). Peningkatan jumlah dosen berkualifikasi S3 di bidang STEM menjad...	Orang		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
437	06.01.0039	RPJMN 2025-2029;	Persentase Dosen yang Menduduki Jabatan Lektor/Lektor Kepala/Guru Besar;	Jumlah dosen dengan jabatan akademik Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar	STATISTIK	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	Lektor: Jabatan akademik kedua dalam karier akademik dosen, setingkat lebih tinggi dari Asisten Ahli. Lektor Kepala: Jabatan akademik ketiga, setingkat lebih tinggi dari Lektor. Guru Besar (Profesor...	Orang		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
438	06.01.0040	RPJMN 2025-2029;	Proporsi dosen yang memiliki sertifikat dosen;	Jumlah Dosen Terdaftar	STATISTIK	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	Total jumlah dosen yang terdaftar sebagai tenaga pengajar tetap atau tidak tetap di perguruan tinggi, baik yang memiliki sertifikat dosen maupun yang belum.	Orang		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
439	06.01.0041	RPJMN 2025-2029;	Proporsi dosen yang memiliki sertifikat dosen;	Jumlah Dosen Terdaftar yang Memiliki Sertifikat Dosen	STATISTIK	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	Jumlah dosen yang telah memenuhi persyaratan dan lulus dalam proses Sertifikasi Dosen (Serdos) serta memperoleh Sertifikat Pendidik.	Orang		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
440	06.01.013	RPJMN 2025-2029;	Jumlah dosen yang mengikuti progam peningkatan kapasitas;	Jumlah dosen yang mengikuti progam peningkatan kapasitas	STATISTIK	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	Indikator ini mengukur jumlah dosen di perguruan tinggi (akademik maupun vokasi) yang terlibat dalam program peningkatan kapasitas profesional yang mencakup pelatihan, sertifikasi, kursus, workshop, s...	Orang		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
441	02.02.0005	RPJMN 2025-2029;	Diversifikasi produk industri berbasis SDA yang diolah;	Jumlah Ekspor Berbasis SDA yang Diolah per kode HS 6 digit Indonesia	STATISTIK	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	Total jumlah produk yang diekspor yang berasal dari SDA dengan kode HS 6 digit dan telah melalui proses pengolahan.	Unit		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
442	03.01.009	RPJMN 2025-2029;	Jumlah embung dan tampungan air lainnya yang dibangun;	Jumlah embung dan tampungan air lainnya yang dibangun	STATISTIK	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	Banyaknya tampungan air skala kecil seperti situ dan embung yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air	Unit		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
443	03.01.0006	RPJMN 2025-2029;	Jumlah kumulatif tampungan air yang dikelola;	Jumlah Embung yang Telah Dibangun	STATISTIK	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	Total jumlah embung (waduk kecil) yang telah dibangun dan dikelola dalam suatu wilayah pada periode tertentu	Unit		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
444	07.05.021	SDGs;	Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (GRK);	Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	STATISTIK	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfir, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Jumlah emisi GRK tahunan adalah jumlah emisi G...	million tonnes of carbon dioxide equivalent	Indikator SIPD: 000270 - Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
445	02.01.0005	RPJMN 2025-2029;	Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) pada sektor industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi;	Jumlah Emisi Tahun Dasar	STATISTIK	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	Jumlah total emisi GRK dari sektor industri pada tahun referensi (misalnya, 2010 atau 2020)	million tonnes of carbon dioxide equivalent		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
446	02.01.0006	RPJMN 2025-2029;	Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) pada sektor industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi;	Jumlah Emisi Tahun Pelaporan	STATISTIK	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	Jumlah total emisi GRK dari sektor industri pada tahun pelaporan	million tonnes of carbon dioxide equivalent		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
447	07.05.0020	RPJMN 2025-2029;	Persentase ketaatan terhadap hukum lingkungan hidup dan kehutanan;	Jumlah Entitas yang Taat (JET)	STATISTIK	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah entitas (misalnya, perusahaan, organisasi, atau individu) yang memenuhi semua ketentuan dan peraturan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dalam periode tertentu.	entitas		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
448	04.01.0032	RPJMN 2025-2029;	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;	Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥15 tahun	STATISTIK	KEMENTERIAN KESEHATAN	Estimasi jumlah individu usia 15 tahun ke atas yang menderita hipertensi di wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	persen	Indikator SIPD: 000470 - Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
449	04.01.0033	RPJMN 2025-2029;	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk negara yang dikendalikan;	Jumlah faktor risiko yang dikendalikan	STATISTIK	KEMENTERIAN KESEHATAN	Jumlah faktor risiko penyakit yang telah ditindaklanjuti atau dikendalikan sesuai dengan prosedur kesehatan yang berlaku setelah terdeteksi.	kasus		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
450	04.01.0034	RPJMN 2025-2029;	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk negara yang dikendalikan;	Jumlah faktor risiko yang ditemukan	STATISTIK	KEMENTERIAN KESEHATAN	Total jumlah faktor risiko penyakit yang terdeteksi pada orang, alat angkut, barang, dan lingkungan selama pemeriksaan di pintu masuk negara.	kasus		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

Showing 401-450 of 2,950 items.

Id Ddp	Sumber Referensi	Indikator	Nama Data	Definisi	Satuan	Instansi Produsen Data	Jenis Pengajuan	Jenis Data	Standar Data	Klasifikasi Data Sesuai Resiko	Klasifikasi Penyajian	Jadwal Pemutakhiran	Catatan kebutuhan dukungan data daerah	Tag Rad

04.03.0014	RPJMN 2025-2029	Proporsi Anggota Legislatif	Jumlah Anggota DPR RI Perempuan	Jumlah anggota perempuan yang sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada periode tertentu.	Orang	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN		Pemberdayaan Perempuan
01.01.0002	RPJMN 2025-2029	Persentase Kelulusan Komponen Cadangan dengan Nilai Baik	Jumlah Anggota Komcad yang Lulus dengan Nilai Baik	Jumlah anggota Komcad yang telah menyelesaikan pelatihan dan memperoleh predikat nilai "Baik". Reff: https://www.kemhan.go.id/pothan/wp-content/uploads/2024/01/LAPORAN-KERJA-POTHAN-2022_opt.pdf	Orang	KEMENTERIAN PERTAHANAN	Prioritas	STATISTIK		-		TAHUNAN		Pertahanan
02.09.0008	Renstra Kemenkop 2025-2029	-	Jumlah Anggota Koperasi	Jumlah Anggota Koperasi adalah total anggota koperasi yang berasal dari koperasi berstatus aktif yang melaporkan Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara mandiri melalui Online Data System (ODS)...	orang	KEMENTERIAN KOPERASI	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah : Kab/Kota; Provinsi, Jenis Kelamin	TAHUNAN		Koperasi
10.04.0029	RPJMN 2025-2029	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Jumlah Anggota Perpustakaan	Mengukur jumlah anggota terdaftar di perpustakaan	orang	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	Prioritas	STATISTIK		-		TAHUNAN	Indikator SIPD: 000410 - Indeks pembangunan literasi masyarakat 000860 - Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Dukung Lainnya
06.02.0006	RPJMN 2025-2029 RPJMN 2025-2029 RPJPN 2025-2045 RPJMN 2025-2029 SDGs	Densitas Dana Pensiun Persentase penduduk berusaha atau bekerja sebagai buruh/karyawan Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah angkatan kerja	Jumlah individu yang termasuk dalam kategori angkatan kerja, yaitu mereka yang bekerja atau aktif mencari pekerjaan, dalam suatu wilayah pada periode tertentu	Orang	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK	10210015	Terbuka	Nasional	TAHUNAN		Ketenagakerjaan
06.02.0007	RPJMN 2025-2029	Presentase angkatan kerja lulusan pendidikan menengah vokasi setahun terakhir yang bekerja/berwirausaha	Jumlah angkatan kerja lulusan pendidikan menengah vokasi setahun terakhir	Total lulusan pendidikan menengah vokasi dalam satu tahun terakhir yang telah memasuki angkatan kerja, termasuk yang bekerja, berwirausaha, melanjutkan pendidikan, atau sedang mencari pekerjaan.	Orang	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN		Ketenagakerjaan
06.02.0008	RPJMN 2025-2029	Rasio Kewirausahaan Pemuda	Jumlah Angkatan Kerja Pemuda	Pemuda berusia 16–30 tahun yang termasuk dalam angkatan kerja, yaitu mereka yang bekerja atau aktif mencari pekerjaan	Orang	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK		-	Nasional	TAHUNAN	Indikator SIPD: 001037 - Rasio Wirausaha Pemuda	Ketenagakerjaan
06.02.0009	RPJPN 2025-2045 RPJMN 2025-2029	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Jumlah Angkatan Kerja Perempuan	Jumlah penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas yang bekerja, memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja, atau sedang mencari pekerjaan (pengangguran)	Orang	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK		-	Nasional	TAHUNAN	Indikator Utama Pembangunan - 16.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) Indikator SIPD: 000033 - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Ketenagakerjaan
03.03.0002	RPJMN 2025-2029	Muatan barang angkutan laut nonkomersil	Jumlah Angkutan Barang Perintis yang Dilayani	Jumlah layanan angkutan yang diselenggarakan untuk menjangkau daerah-daerah yang belum terlayani atau kurang terlayani oleh angkutan barang reguler, guna mendukung distribusi barang ke wilayah...	ton	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Prioritas	STATISTIK		-	Nasional	TAHUNAN		Transportasi
03.03.051	RPJMN 2025-2029	Volume Angkutan Barang Transportasi Udara pada Bandara Primer/Utama	Jumlah Angkutan Barang Transportasi Udara pada Bandara Primer/Utama	Indikator yang mengukur jumlah angkutan barang pada transportasi udara pada bandar udara primer / utama	juta ton	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Prioritas	STATISTIK		-	Nasional	TAHUNAN		Transportasi
03.03.0003	RPJMN 2025-2029	Muatan barang angkutan laut nonkomersil	Jumlah Angkutan Peti Kemas non Komersial yang Dilayani	Jumlah layanan angkutan peti kemas yang diselenggarakan untuk mendukung distribusi barang bantuan atau kebutuhan tertentu yang tidak bersifat komersial	ton	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Prioritas	STATISTIK		-	Nasional	TAHUNAN		Transportasi
03.03.0004	RPJMN 2025-2029	Jumlah Layanan Nonkomersil Angkutan Udara Penumpang dan Kargo	Jumlah Angkutan Udara Perintis Penumpang	Jumlah penerbangan yang membawa penumpang pada angkutan udara perintis, yaitu kegiatan angkutan udara niaga dalam negeri yang melayani jaringan dan rute penerbangan untuk menghubungkan daerah...	penerbangan	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Prioritas	STATISTIK	K00141	Terbuka	Bandar Udara; Nasional	TAHUNAN		Transportasi
05.01.0127	DP 2024	-	Jumlah aparat penegak hukum yang mengikuti diklat pemulihan aset	Banyaknya penyidik, penuntut umum, dan hakim yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pemulihan aset	Orang	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	Prioritas	STATISTIK		-	Lembaga Penegak Hukum	TAHUNAN		Hukum
02.11.0048	Renstra DPR RI 2025-2029	-	Jumlah Aset RRI	total nilai aset yang dimiliki dan dikelola oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)	Rp	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	Prioritas	STATISTIK		-	Nasional	TAHUNAN		Informasi
09.01.0039	RPJMN 2025-2029	-	Jumlah ASN 2023-2025	Jumlah ASN	Orang	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	Prioritas	STATISTIK		-	Nasional	TAHUNAN		Dalam Negeri
09.06.0012	RPJMN 2025-2029	Jumlah Pemindahan dan/atau Penugasan ASN ke Ibu Kota Nusantara	Jumlah ASN Es. 4/JF pada Ibu Kota Nusantara	Jumlah ASN Eselon 4 dan Jabatan Fungsional yang dipindahkan pada tahun sebelumnya	Orang	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	Prioritas	STATISTIK		-	Instansi Pemerintah: K/L, Provinsi, Kabupaten/Kota	TAHUNAN		Aparatur Negara
09.06.0013	RPJMN 2025-2029	Jumlah Pemindahan dan/atau Penugasan ASN ke Ibu Kota Nusantara	Jumlah ASN non JF/Es. 4 pada Ibu Kota Nusantara	Jumlah ASN di luar Jabatan Fungsional dan Eselon 4 yang dipindahkan pada tahun sebelumnya	Orang	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	Prioritas	STATISTIK		-	Instansi Pemerintah: K/L, Provinsi, Kabupaten/Kota	TAHUNAN		Aparatur Negara
09.06.0014	RPJMN 2025-2029	Persentase ASN dengan kompetensi digital optimal	Jumlah ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi Digital	Jumlah ASN yang telah mencapai atau melampaui standar kompetensi digital berdasarkan penilaian terhadap empat pilar literasi digital	Orang	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	Prioritas	STATISTIK		-	Instansi Pemerintah: K/L, Provinsi, Kabupaten/Kota	TAHUNAN		Aparatur Negara
09.03.0010	Renstra DPR RI 2025-2029	-	Jumlah Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Bidang Permasalahan	Data yang mencatat total banyaknya aspirasi atau pengaduan masyarakat yang diterima DPR RI, dikelompokkan menurut kategori atau bidang permasalahan tertentu dalam periode waktu tertentu. Data ini...	Aduan	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	Prioritas	STATISTIK		-	Nasional	TAHUNAN		Informasi
09.03.0011	Renstra DPR RI 2025-2029	-	Jumlah Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat yang Masuk ke DPR RI	Data yang mencatat total banyaknya penyampaian aspirasi atau pengaduan yang diterima DPR RI dari masyarakat dalam periode waktu tertentu, baik melalui saluran fisik maupun digital.	Aduan	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	Prioritas	STATISTIK		-	Nasional	TAHUNAN		Informasi
10.04.0002	Persesjen 15/2023 Persesjen 6/2023	-	Jumlah Aspirasi Masyarakat dan Daerah di DPD RI	Banyaknya aspirasi masyarakat yang dihimpun oleh bapak dan ibu anggota dewan dalam masa reses.	aspirasi	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	Prioritas	STATISTIK		-	Alat Kelengkapan; Bidang Tugas	TRIWULANAN		Dukung Lainnya
09.03.016	SDGs	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif	Konsep dan Definisi:Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh...	badan publik	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	Prioritas	STATISTIK	25010016	Terbuka	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota	TAHUNAN	Indikator SIPD: 000326 - Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif	Informasi
02.10.0040	RPJMN 2025-2029	-	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang terlibat sebagai vendor dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG)	Definisi : Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang terlibat secara aktif sebagai penyedia/vendor dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdasarkan kontrak atau kemitraan. Rumus : Dihitung dari...	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	BADAN GIZI NASIONAL	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/Kota	BULANAN		Usaha Kecil Dan Menengah
04.01.0019	RPJMN 2025-2029	Persentase Balita yang Dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya	Jumlah balita 12-59 bulan	Jumlah anak berusia antara 12 hingga 59 bulan (1 hingga kurang dari 5 tahun).	anak	KEMENTERIAN KESEHATAN	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota	TAHUNAN	Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.02-Pencegahan dan penurunan stunting Lokasi Prioritas: Seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi (cakupan nasional); serta penegasan pada: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Jawa Barat, dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, fokus spesifik di Provinsi Bengkulu pada Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Kota Bengkulu. Deskripsi: Program menitikberatkan pemenuhan intervensi gizi-kesehatan berbasis siklus hidup sesuai kebutuhan kelompok sasaran (ibu hamil, baduta, balita, remaja, calon pengantin, keluarga, dan masyarakat). Arah kebijakan meliputi penguatan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting (mis. ibu hamil KEK; balita dengan BB tidak naik/kurang; gizi kurang/buruk) disertai tata laksana dan pendampingan; peningkatan kualitas layanan dan edukasi; serta konvergensi melalui perbaikan tata kelola: analisis situasi berbasis kewilayahan, perencanaan–penganggaran kontekstual, integrasi sistem/kebijakan/sumber daya, dan penguatan Monev sebagai umpan balik. Sasaran akhirnya menurunkan prevalensi stunting (indikatif 18,8% pada 2025 menjadi 14,2% pada 2029), mencegah kematian dini, dan meningkatkan harapan hidup sehat.	Kesehatan
04.01.0020	RPJMN 2025-2029	Persentase Balita yang Dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya	Jumlah balita 12-59 bulan yang dipantau	Jumlah balita usia 12–59 bulan yang mendapatkan pemantauan pertumbuhan secara rutin, seperti penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan, minimal 8 kali dalam setahun. Perpustakaan Pusat...	anak	KEMENTERIAN KESEHATAN	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota	TAHUNAN	Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.02-Pencegahan dan penurunan stunting Lokasi Prioritas: Seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi (cakupan nasional); serta penegasan pada: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Jawa Barat, dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, fokus spesifik di Provinsi Bengkulu pada Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Kota Bengkulu. Deskripsi: Program menitikberatkan pemenuhan intervensi gizi-kesehatan berbasis siklus hidup sesuai kebutuhan kelompok sasaran (ibu hamil, baduta, balita, remaja, calon pengantin, keluarga, dan masyarakat). Arah kebijakan meliputi penguatan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting (mis. ibu hamil KEK; balita dengan BB tidak naik/kurang; gizi kurang/buruk) disertai tata laksana dan pendampingan; peningkatan kualitas layanan dan edukasi; serta konvergensi melalui perbaikan tata kelola: analisis situasi berbasis kewilayahan, perencanaan–penganggaran kontekstual, integrasi sistem/kebijakan/sumber daya, dan penguatan Monev sebagai umpan balik. Sasaran akhirnya menurunkan prevalensi stunting (indikatif 18,8% pada 2025 menjadi 14,2% pada 2029), mencegah kematian dini, dan meningkatkan harapan hidup sehat.	Kesehatan
09.03.0012	Renstra DPR RI 2025-2029	-	Jumlah balita yang sudah memperoleh vaksin program nasional	data yang mencatat total anak usia 0–59 bulan (balita) yang telah menerima imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal program vaksinasi nasional—termasuk BCG, DPT‑HB‑Hib, polio, campak–rubela,...	Balita	KEMENTERIAN KESEHATAN	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/Kota	TAHUNAN		Informasi
03.03.010	RPJMN 2025-2029 SDGs	Jumlah Bandar Udara (Bandara)	Jumlah Bandar Udara (Bandara)	Bandara atau bandar udara merupakan kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun...	bandara	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Prioritas	STATISTIK	24410017	Terbuka	Nasional	TAHUNAN	Indikator SIPD: 000206 - Jumlah bandara	Transportasi
03.03.0005	RPJMN 2025-2029 SDGs	Jumlah Bandar Udara (Bandara)	Jumlah Bandar Udara yang Dibangun	Jumlah bandara yang telah selesai dibangun dan siap untuk dioperasikan dalam periode tertentu	bandara	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Prioritas	STATISTIK		-	Nasional	TAHUNAN	Indikator SIPD: 000206 - Jumlah bandara	Transportasi
03.03.0006	RPJMN 2025-2029 SDGs	Jumlah Bandar Udara (Bandara)	Jumlah Bandar Udara yang Dioperasikan	Jumlah bandara yang aktif beroperasi dan melayani penerbangan komersial maupun non-komersial dalam periode tertentu	bandara	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Prioritas	STATISTIK		-	Nasional	TAHUNAN	Indikator SIPD: 000206 - Jumlah bandara	Transportasi
03.03.011	RPJMN 2025-2029	Jumlah Bandara Primer/Utama yang ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Bandara Primer/Utama yang ditingkatkan Kapasitasnya	Indikator yang menyatakan jumlah bandara primer/utama yang ditingkatkan kapasitasnya	bandara	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Prioritas	STATISTIK		-	Nasional	TAHUNAN		Transportasi
03.03.0007	RPJMN 2025-2029	Persentase Kepatuhan Keamanan Penerbangan	Jumlah Bandara yang Diaudit dan Memenuhi Tingkat Kepatuhan Berdasarkan Penilaian Risiko	Jumlah bandara yang telah menjalani audit keamanan dan memenuhi standar kepatuhan sesuai dengan penilaian risiko yang ditetapkan	bandara	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Prioritas	STATISTIK		-	Nasional	TAHUNAN		Transportasi
02.03.0002	RPJMN 2025-2029	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah Bantuan Hand Sprayer	Jumlah penyaluran bantuan pemerintah berupa alat dan mesin pertanian prapanen hand sprayer	Unit	KEMENTERIAN PERTANIAN	Prioritas	STATISTIK		-	Kabupaten/Kota	TAHUNAN	Indikator SIPD : 000419 - Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Pertanian
02.03.0003	RPJMN 2025-2029	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah Bantuan Pompa Air	Jumlah penyaluran bantuan pemerintah berupa alat dan mesin pertanian prapanen pompa air	Unit	KEMENTERIAN PERTANIAN	Prioritas	STATISTIK		-	Kabupaten/Kota	TAHUNAN	Indikator SIPD : 000419 - Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Pertanian
02.03.0004	RPJMN 2025-2029	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah Bantuan Rice Transplanter	Jumlah penyaluran bantuan pemerintah berupa alat dan mesin pertanian prapanen rice transplanter	Unit	KEMENTERIAN PERTANIAN	Prioritas	STATISTIK		-	Kabupaten/Kota	TAHUNAN	Indikator SIPD : 000419 - Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Pertanian
02.03.0005	RPJMN 2025-2029	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah Bantuan Traktor Roda 2	Jumlah penyaluran bantuan pemerintah berupa alat dan mesin pertanian prapanen traktor roda 2	Unit	KEMENTERIAN PERTANIAN	Prioritas	STATISTIK		-	Kabupaten/Kota	TAHUNAN	Indikator SIPD : 000419 - Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Pertanian
02.03.0006	RPJMN 2025-2029	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah Bantuan Traktor Roda 4	Jumlah penyaluran bantuan pemerintah berupa alat dan mesin pertanian prapanen traktor roda 4	Unit	KEMENTERIAN PERTANIAN	Prioritas	STATISTIK		-	Kabupaten/Kota	TAHUNAN	Indikator SIPD : 000419 - Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Pertanian
02.03.0007	RPJMN 2025-2029	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah Bantuan Traktor Roda Crawler	Jumlah penyaluran bantuan pemerintah berupa alat dan mesin pertanian prapanen traktor roda crawler	Unit	KEMENTERIAN PERTANIAN	Prioritas	STATISTIK		-	Kabupaten/Kota	TAHUNAN	Indikator SIPD : 000419 - Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Pertanian
03.03.020	SDGs	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi	Jumlah Barang yang Diangkut Moda Transportasi Umum	Jumlah barang yang diangkut dibagi berdasarkan moda transportasi: kereta api, pesawat, dan kapal.	ton	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Prioritas	STATISTIK		-	Nasional	TAHUNAN	Indikator SIPD: 000208 - Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi	Transportasi
07.05.0018	SDGs	Persentase Pengurangan dan Penghapusan Merkuri dari Baseline	Jumlah Baseline Merkuri yang Telah Ditetapkan	Jumlah awal penggunaan merkuri yang dijadikan acuan untuk pengurangan dan penghapusan di masa mendatang	ton	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional	TAHUNAN	Indikator SIPD: 000254 - Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri	Lingkungan Hidup
04.01.0021	RPJMN 2025-2029	Persentase bayi lahir premature (<37 minggu)	Jumlah bayi lahir < 37 minggu	Jumlah bayi yang dilahirkan dengan usia kehamilan kurang dari 37 minggu.	Orang	KEMENTERIAN KESEHATAN	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN	Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.02-Pencegahan dan penurunan stunting Lokasi Prioritas: Seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi (cakupan nasional); serta penegasan pada: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Jawa Barat, dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, fokus spesifik di Provinsi Bengkulu pada Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Kota Bengkulu. Deskripsi: Program menitikberatkan pemenuhan intervensi gizi-kesehatan berbasis siklus hidup sesuai kebutuhan kelompok sasaran (ibu hamil, baduta, balita, remaja, calon pengantin, keluarga, dan masyarakat). Arah kebijakan meliputi penguatan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting (mis. ibu hamil KEK; balita dengan BB tidak naik/kurang; gizi kurang/buruk) disertai tata laksana dan pendampingan; peningkatan kualitas layanan dan edukasi; serta konvergensi melalui perbaikan tata kelola: analisis situasi berbasis kewilayahan, perencanaan–penganggaran kontekstual, integrasi sistem/kebijakan/sumber daya, dan penguatan Monev sebagai umpan balik. Sasaran akhirnya menurunkan prevalensi stunting (indikatif 18,8% pada 2025 menjadi 14,2% pada 2029), mencegah kematian dini, dan meningkatkan harapan hidup sehat.	Kesehatan
04.01.0022	RPJMN 2025-2029	Persentase bayi lahir premature (<37 minggu)	Jumlah bayi lahir hidup	Jumlah total bayi yang lahir hidup dalam periode dan wilayah yang sama.	Orang	KEMENTERIAN KESEHATAN	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN	Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.02-Pencegahan dan penurunan stunting Lokasi Prioritas: Seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi (cakupan nasional); serta penegasan pada: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Jawa Barat, dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, fokus spesifik di Provinsi Bengkulu pada Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Kota Bengkulu. Deskripsi: Program menitikberatkan pemenuhan intervensi gizi-kesehatan berbasis siklus hidup sesuai kebutuhan kelompok sasaran (ibu hamil, baduta, balita, remaja, calon pengantin, keluarga, dan masyarakat). Arah kebijakan meliputi penguatan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting (mis. ibu hamil KEK; balita dengan BB tidak naik/kurang; gizi kurang/buruk) disertai tata laksana dan pendampingan; peningkatan kualitas layanan dan edukasi; serta konvergensi melalui perbaikan tata kelola: analisis situasi berbasis kewilayahan, perencanaan–penganggaran kontekstual, integrasi sistem/kebijakan/sumber daya, dan penguatan Monev sebagai umpan balik. Sasaran akhirnya menurunkan prevalensi stunting (indikatif 18,8% pada 2025 menjadi 14,2% pada 2029), mencegah kematian dini, dan meningkatkan harapan hidup sehat.	Kesehatan
04.01.0023	RPJMN 2025-2029	Persentase Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Neonatal	Jumlah bayi usia 0–28 hari yang menerima pelayanan neonatal esensial lengkap sesuai standar	Bayi yang mendapatkan minimal tiga kunjungan pelayanan kesehatan sesuai jadwal yang ditetapkan.	Jumlah	KEMENTERIAN KESEHATAN	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota	TAHUNAN	"Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.01-Penurunan kematian ibu dan anak Lokasi Prioritas: 514 kabupaten/kota secara nasional dengan prioritas pada provinsi dengan jumlah dan angka kematian ibu dan bayi tertinggi: Sumatera Utara, Kalbar/Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Selain itu: Provinsi Maluku Utara; Provinsi Papua; Provinsi Papua Barat; Provinsi Papua Barat Daya; Provinsi Papua Selatan; Provinsi Papua Tengah*; Sulawesi Tenggara; Sumatera Selatan; Jawa Barat; serta cakupan “Seluruh Provinsi” dan “Nasional/Seluruh Kab/Kota”. Deskripsi: Fokus peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan AKI/AKB, khususnya di daerah prioritas dengan beban tertinggi (termasuk beberapa provinsi di Tanah Papua, yang dilaporkan mencapai sekitar 189 per 100.000 kelahiran hidup dalam lima tahun terakhir). Intervensi diarahkan pada penguatan layanan sesuai standar di fasilitas kesehatan—persalinan di fasyankes, deteksi dini, ANC, layanan persalinan, KF, KN, layanan kegawatdaruratan, ketersediaan/pelayanan darah, tatalaksana balita sakit, dan imunisasi—serta penguatan aspek promotif-preventif dan tata kelola agar layanan terintegrasi, bermutu, dan berdampak nyata pada penurunan kematian ibu dan bayi. Indikator SIPD: 000465 - Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir"	Kesehatan
04.01.0024	RPJMN 2025-2029	Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan yang Mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif	Jumlah bayi usia 0–5 bulan yang di-recall	Total bayi dalam kelompok usia tersebut yang menjadi responden dalam survei dan ditanyakan tentang pemberian ASI dalam 24 jam terakhir	individu	KEMENTERIAN KESEHATAN	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota	TAHUNAN	Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.02-Pencegahan dan penurunan stunting Lokasi Prioritas: Seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi (cakupan nasional); serta penegasan pada: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Jawa Barat, dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, fokus spesifik di Provinsi Bengkulu pada Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Kota Bengkulu. Deskripsi: Program menitikberatkan pemenuhan intervensi gizi-kesehatan berbasis siklus hidup sesuai kebutuhan kelompok sasaran (ibu hamil, baduta, balita, remaja, calon pengantin, keluarga, dan masyarakat). Arah kebijakan meliputi penguatan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting (mis. ibu hamil KEK; balita dengan BB tidak naik/kurang; gizi kurang/buruk) disertai tata laksana dan pendampingan; peningkatan kualitas layanan dan edukasi; serta konvergensi melalui perbaikan tata kelola: analisis situasi berbasis kewilayahan, perencanaan–penganggaran kontekstual, integrasi sistem/kebijakan/sumber daya, dan penguatan Monev sebagai umpan balik. Sasaran akhirnya menurunkan prevalensi stunting (indikatif 18,8% pada 2025 menjadi 14,2% pada 2029), mencegah kematian dini, dan meningkatkan harapan hidup sehat.	Kesehatan
04.01.0025	RPJMN 2025-2029	Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan yang Mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif	Jumlah bayi usia 0–5 bulan yang menerima ASI eksklusif dalam 24 jam terakhir	Bayi yang hanya diberikan ASI tanpa tambahan makanan atau minuman lain dalam 24 jam terakhir	individu	KEMENTERIAN KESEHATAN	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota	TAHUNAN	Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.02-Pencegahan dan penurunan stunting Lokasi Prioritas: Seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi (cakupan nasional); serta penegasan pada: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Jawa Barat, dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, fokus spesifik di Provinsi Bengkulu pada Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Kota Bengkulu. Deskripsi: Program menitikberatkan pemenuhan intervensi gizi-kesehatan berbasis siklus hidup sesuai kebutuhan kelompok sasaran (ibu hamil, baduta, balita, remaja, calon pengantin, keluarga, dan masyarakat). Arah kebijakan meliputi penguatan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting (mis. ibu hamil KEK; balita dengan BB tidak naik/kurang; gizi kurang/buruk) disertai tata laksana dan pendampingan; peningkatan kualitas layanan dan edukasi; serta konvergensi melalui perbaikan tata kelola: analisis situasi berbasis kewilayahan, perencanaan–penganggaran kontekstual, integrasi sistem/kebijakan/sumber daya, dan penguatan Monev sebagai umpan balik. Sasaran akhirnya menurunkan prevalensi stunting (indikatif 18,8% pada 2025 menjadi 14,2% pada 2029), mencegah kematian dini, dan meningkatkan harapan hidup sehat.	Kesehatan
04.01.0026	RPJMN 2025-2029	Persentase Anak Berusia 6 Bulan yang Mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif	Jumlah bayi usia 6 bulan	Total jumlah bayi yang berusia tepat 6 bulan dalam suatu wilayah atau periode tertentu.	Orang	KEMENTERIAN KESEHATAN	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN	Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.02-Pencegahan dan penurunan stunting Lokasi Prioritas: Seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi (cakupan nasional); serta penegasan pada: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Jawa Barat, dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, fokus spesifik di Provinsi Bengkulu pada Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Kota Bengkulu. Deskripsi: Program menitikberatkan pemenuhan intervensi gizi-kesehatan berbasis siklus hidup sesuai kebutuhan kelompok sasaran (ibu hamil, baduta, balita, remaja, calon pengantin, keluarga, dan masyarakat). Arah kebijakan meliputi penguatan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting (mis. ibu hamil KEK; balita dengan BB tidak naik/kurang; gizi kurang/buruk) disertai tata laksana dan pendampingan; peningkatan kualitas layanan dan edukasi; serta konvergensi melalui perbaikan tata kelola: analisis situasi berbasis kewilayahan, perencanaan–penganggaran kontekstual, integrasi sistem/kebijakan/sumber daya, dan penguatan Monev sebagai umpan balik. Sasaran akhirnya menurunkan prevalensi stunting (indikatif 18,8% pada 2025 menjadi 14,2% pada 2029), mencegah kematian dini, dan meningkatkan harapan hidup sehat.	Kesehatan
04.01.0027	RPJMN 2025-2029	Persentase Anak Berusia 6 Bulan yang Mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif	Jumlah bayi usia 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	jumlah bayi berusia kurang dari 6 bulan yang menerima Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif, yaitu hanya diberikan ASI tanpa tambahan makanan atau minuman lain, kecuali obat dan vitamin, sejak lahir...	Orang	KEMENTERIAN KESEHATAN	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN	Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.02-Pencegahan dan penurunan stunting Lokasi Prioritas: Seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi (cakupan nasional); serta penegasan pada: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Jawa Barat, dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, fokus spesifik di Provinsi Bengkulu pada Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Kota Bengkulu. Deskripsi: Program menitikberatkan pemenuhan intervensi gizi-kesehatan berbasis siklus hidup sesuai kebutuhan kelompok sasaran (ibu hamil, baduta, balita, remaja, calon pengantin, keluarga, dan masyarakat). Arah kebijakan meliputi penguatan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting (mis. ibu hamil KEK; balita dengan BB tidak naik/kurang; gizi kurang/buruk) disertai tata laksana dan pendampingan; peningkatan kualitas layanan dan edukasi; serta konvergensi melalui perbaikan tata kelola: analisis situasi berbasis kewilayahan, perencanaan–penganggaran kontekstual, integrasi sistem/kebijakan/sumber daya, dan penguatan Monev sebagai umpan balik. Sasaran akhirnya menurunkan prevalensi stunting (indikatif 18,8% pada 2025 menjadi 14,2% pada 2029), mencegah kematian dini, dan meningkatkan harapan hidup sehat.	Kesehatan
04.01.0028	RPJMN 2025-2029	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Jumlah Bayi yang Bertahan Hidup (Surviving Infant)	Jumlah bayi yang lahir hidup dan masih hidup hingga usia satu tahun dalam periode yang sama	Orang	KEMENTERIAN KESEHATAN	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN	"Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.01-Penurunan kematian ibu dan anak Lokasi Prioritas: 514 kabupaten/kota secara nasional dengan prioritas pada provinsi dengan jumlah dan angka kematian ibu dan bayi tertinggi: Sumatera Utara, Kalbar/Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Selain itu: Provinsi Maluku Utara; Provinsi Papua; Provinsi Papua Barat; Provinsi Papua Barat Daya; Provinsi Papua Selatan; Provinsi Papua Tengah*; Sulawesi Tenggara; Sumatera Selatan; Jawa Barat; serta cakupan “Seluruh Provinsi” dan “Nasional/Seluruh Kab/Kota”. Deskripsi: Fokus peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan AKI/AKB, khususnya di daerah prioritas dengan beban tertinggi (termasuk beberapa provinsi di Tanah Papua, yang dilaporkan mencapai sekitar 189 per 100.000 kelahiran hidup dalam lima tahun terakhir). Intervensi diarahkan pada penguatan layanan sesuai standar di fasilitas kesehatan—persalinan di fasyankes, deteksi dini, ANC, layanan persalinan, KF, KN, layanan kegawatdaruratan, ketersediaan/pelayanan darah, tatalaksana balita sakit, dan imunisasi—serta penguatan aspek promotif-preventif dan tata kelola agar layanan terintegrasi, bermutu, dan berdampak nyata pada penurunan kematian ibu dan bayi."	Kesehatan
04.01.0029	RPJMN 2025-2029	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Jumlah Bayi yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	Jumlah bayi usia 0–11 bulan yang telah menerima semua vaksin dasar sesuai jadwal, yaitu: 1 dosis Hepatitis B 1 dosis BCG 4 dosis Polio tetes (bOPV) 1 dosis Polio suntik (IPV) 3 dosis DPT-HB-Hib...	Orang	KEMENTERIAN KESEHATAN	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN	"Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.01-Penurunan kematian ibu dan anak Lokasi Prioritas: 514 kabupaten/kota secara nasional dengan prioritas pada provinsi dengan jumlah dan angka kematian ibu dan bayi tertinggi: Sumatera Utara, Kalbar/Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Selain itu: Provinsi Maluku Utara; Provinsi Papua; Provinsi Papua Barat; Provinsi Papua Barat Daya; Provinsi Papua Selatan; Provinsi Papua Tengah*; Sulawesi Tenggara; Sumatera Selatan; Jawa Barat; serta cakupan “Seluruh Provinsi” dan “Nasional/Seluruh Kab/Kota”. Deskripsi: Fokus peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan AKI/AKB, khususnya di daerah prioritas dengan beban tertinggi (termasuk beberapa provinsi di Tanah Papua, yang dilaporkan mencapai sekitar 189 per 100.000 kelahiran hidup dalam lima tahun terakhir). Intervensi diarahkan pada penguatan layanan sesuai standar di fasilitas kesehatan—persalinan di fasyankes, deteksi dini, ANC, layanan persalinan, KF, KN, layanan kegawatdaruratan, ketersediaan/pelayanan darah, tatalaksana balita sakit, dan imunisasi—serta penguatan aspek promotif-preventif dan tata kelola agar layanan terintegrasi, bermutu, dan berdampak nyata pada penurunan kematian ibu dan bayi."	Kesehatan
03.01.007	RPJMN 2025-2029	Jumlah bendungan yang direhabilitasi	Jumlah bendungan yang direhabilitasi	Jumlah bendungan yang dikembalikan fungsi dan manfaatnya termasuk peningkatan pola operasi dan keamanan bendungan, penggantian instrumentasi, dan dam upgrading	Unit	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN		Pekerjaan Umum
03.01.008	RPJMN 2025-2029	Jumlah bendungan yang selesai dibangun	Jumlah bendungan yang selesai dibangun	Banyaknya infrastruktur bendungan yang selesai dibangun dalam periode 2025-2029	Unit	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN		Pekerjaan Umum

Showing 401-450 of 3,346 items.

ID	Id Ddp	Sumber Referensi	Indikator	Nama Data	Jenis Pengajuan	Jenis Data	Indikator Variabel	Mitra Sektor Bappenas	Instansi Produsen Data	Unit Kerja Produsen Data	Definisi	Satuan	Klasifikasi Data Sesuai Resiko	Klasifikasi Penyajian	Jadwal Pemutakhiran	Tag Rad	Status Persetujuan

162692	04.01.022	RPJMN 2025-2029	Cakupan Skrining Kesehatan Jiwa	Cakupan Skrining Kesehatan Jiwa	Prioritas	STATISTIK	Indikator	Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat	KEMENTERIAN KESEHATAN	Direktorat Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan	Persentase penduduk usia ≥ 7 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit, puskesmas, faskes swasta) atau di fasilitas pelayanan diluar sektor...	persen	-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN	Kesehatan	TERSEDIA
162693	07.05.0003	RPJMN 2025-2029	Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah	Capaian Emisi Limbah	Prioritas	STATISTIK	Variabel		KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan, dan Verifikasi	Emisi GRK aktual dari sektor limbah pada tahun tertentu setelah penerapan aksi mitigasi, berdasarkan hasil inventarisasi	million tonnes of carbon dioxide equivalent	-	Wilayah Administrasi: Nasional	TAHUNAN	Lingkungan Hidup	TERSEDIA
162694	04.01.0272	RPJMN 2025-2029	-	Capaian Hasil Pengobatan Tuberkulosis Resistan Obat	Prioritas	STATISTIK	Variabel		KEMENTERIAN KESEHATAN		Data mengenai capaian hasil pengobatan tuberkulosis resistan obat yang memuat informasi: Jumlah pasien tuberkulosis resistan obat yang dinyatakan sembuh, Jumlah pasien tuberkulosis resistan obat...	Orang, persen	-	Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota	BULANAN	Kesehatan	TERSEDIA
162695	04.01.0271	RPJMN 2025-2029	-	Capaian Hasil Pengobatan Tuberkulosis Sensitif Obat	Prioritas	STATISTIK	Variabel		KEMENTERIAN KESEHATAN		Data mengenai capaian hasil pengobatan Tuberkulosis (TBC) Sensitif Obat yang memuat informasi: Jumlah kasus tuberkulosis sensitif obat, Jumlah pasien tuberkulosis sensitif obat yang dinyatakan...	Orang	-	Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota	BULANAN	Kesehatan	TERSEDIA
162696		RPJMN 2025-2029	Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Capaian Mutu Minimal Layanan Dasar	Non Prioritas	STATISTIK	Variabel		KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Sekretariat Ditjen Bina Pembangunan Daerah	Indeks untuk Mengukur kualitas layanan dasar yang diberikan kepada masyarakat, berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan	persen	-	Provinsi, Kabupaten/Kota	TAHUNAN	Dalam Negeri	TERSEDIA
162697		RPJMN 2025-2029	Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Capaian Penerima Layanan Dasar	Non Prioritas	STATISTIK	Variabel		KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Sekretariat Ditjen Bina Pembangunan Daerah	Indeks untuk Mengukur proporsi masyarakat yang menerima layanan dasar sesuai dengan standar yang ditetapkan	-	-	Provinsi, Kabupaten/Kota	TAHUNAN	Dalam Negeri	TERSEDIA
162698	07.05.0004	RPJMN 2025-2029	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Capaian Pengelolaan Sampah	Prioritas	STATISTIK	Variabel		KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	Direktorat Penanganan Sampah	Hasil yang dicapai dalam pengelolaan sampah, seperti volume sampah yang berhasil dikurangi, didaur ulang, atau ditangani dengan baik	tonase sampah yang dikelola dan persentase pengurangan sampah	-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota	TAHUNAN	Lingkungan Hidup	TERSEDIA
162699	09.01.0058	RPJMN 2025-2029	-	Capaian SPM Pelayanan Publik	Prioritas	STATISTIK	Variabel		KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah	Capaian SPM Pelayanan Publik	Persen	-	Provinsi, Kab/Kota	TAHUNAN	Dalam Negeri	TERSEDIA
162700	09.01.0057	RPJMN 2025-2029	-	Capaian Standar Pelayanan Minimal Pemda 2022-2025	Prioritas	STATISTIK	Variabel		KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah	ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah (pusat maupun daerah) kepada setiap warga negara secara minimal.	Persen	-	Provinsi, Kabupaten/Kota	TAHUNAN	Dalam Negeri	TERSEDIA
162701	04.01.0270	RPJMN 2025-2029	-	Capaian Terapi Pencegahan Tuberkulosis	Prioritas	STATISTIK	Variabel		KEMENTERIAN KESEHATAN		Data mengenai capaian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) yang memuat informasi: Jumlah kontak serumah yang mendapatkan Terapi Pencegahan Tuberkulosis pada triwulan I-IV, perkiraan jumlah kontak...	Orang, persen	-	Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota	BULANAN	Kesehatan	TERSEDIA

Showing 81-90 of 4,145 items.