Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
290109.02.0103
    • DP 2024;
  1. -
Nilai Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/JasaSTATISTIKLEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHNilai realisasi pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan ditujukan...rupiahYaYaYaYaYa
290207.04.0057
    • Perpres 17 tahun 2025;
  1. -
Nilai Tukar Petambak GaramSTATISTIKKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANNTPG menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk petambak garam dengan barang maupun jasa yang dikonsumsi dan untuk biaya proses produksiIndeksTidakYaYaYaYa
290302.02.0090
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Nilai Volume Perdagangan Antar Provinsi di Pulau Bali-NusraSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai Volume Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau Bali-NusrakilogramYaYaYaYaYa
290402.02.0091
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Nilai Volume Perdagangan Antar Provinsi di Pulau JawaSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai Volume Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau JawakilogramYaYaYaYaYa
290502.02.0092
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Nilai Volume Perdagangan Antar Provinsi di Pulau KalimantanSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai Volume Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau KalimantankilogramYaYaYaYaYa
290602.02.0093
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Nilai Volume Perdagangan Antar Provinsi di Pulau Papua MalukuSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai Volume Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau Papua-MalukukilogramYaYaYaYaYa
290702.02.0094
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Nilai Volume Perdagangan Antar Provinsi di Pulau SulawesiSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai Volume Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau SulawesikilogramYaYaYaYaYa
290802.02.0095
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Nilai Volume Perdagangan Antar Provinsi di Pulau SumateraSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai Volume Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau SumaterakilogramYaYaYaYaYa
290903.04.0015
    • RPJPN 2025-2045;
  1. -
Pemukiman Kumuh Kota yang DitanganiSTATISTIKKEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMANPermukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi...unit per tahunYaYaYaYaYa
291006.01.0301
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase angka putus sekolah siswa Sekolah DasarSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHDefinisi : Persentase siswa pada jenjang SD yang tidak menyelesaikan pendidikan hingga kelas tertinggi (kelas 6) Rumus : Jumlah siswa SD yang berhenti sekolah sebelum menyelesaikan kelas 6 dibagi den...persenYaYaYaYaYa
291106.01.0302
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase angka putus sekolah siswa Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajatSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHDefinisi : Persentase siswa pada jenjang SMA/SMK/sederajat yang tidak menyelesaikan pendidikan hingga kelas 12 Rumus : Jumlah siswa SMA/SMK atau sederajat yang berhenti sekolah sebelum menyelesaikan...persenYaYaYaYaYa
291206.01.0303
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase angka putus sekolah siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajatSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHDefinisi : Persentase siswa pada jenjang SMP/sederajat yang tidak menyelesaikan pendidikan hingga kelas 9 Rumus : Jumlah siswa SMP atau sederajat yang berhenti sekolah sebelum menyelesaikan kelas 9 d...persenYaYaYaYaYa
291309.06.0104
    • DP 2024;
  1. -
Persentase Capaian Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)STATISTIKKOMISI PEMBERANTASAN KORUPSIukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang telah dilakukan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah, dibandingkan dengan target aksi yang telah ditetapkan...persenYaYaYaYaYa
291409.03.0085
    • DP 2024;
  1. -
Persentase desa yang menerima sinyal internet telepon seluler 4GSTATISTIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALPersentase desa yang menerima sinyal internet telepon seluler 4GpersenYaYaYaYaYa
291504.01.0247
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMKM Obat Bahan Alam dan KosmetikSTATISTIKBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANProporsi Fasilitator yang melakukan pendampingan kepada UMKM Obat Baham Alam dan Kosmetik sampai mendapatkan rekomendasi pemenuhan aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) secara Bertah...persenYaYaYaYaYa
291606.02.0121
    • RPJPN 2025-2045;
  1. -
Persentase Guru ASNSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPerbandingan antara jumlah guru dengan status kepegawaian PNS dan PPPK dengan seluruh guru, pada suatu wilayah dan waktu tertentu.persenYaYaYaYaYa
291704.03.0061
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase Jabatan Pratama Tinggi menurut Jenis Kelamin, Wilayah dan K/LSTATISTIKBADAN KEPEGAWAIAN NEGARAProporsi perempuan dan laki-laki dalam posisi kepemimpinan tingkat menengah-tinggi di pemerintahan.persenYaYaYaYaYa
291809.03.0086
    • Renstra Kemkomdigi 2025-2029;
  1. -
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses informasi publikSTATISTIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALIndikator ini bertujuan memotret tingkat kepuasan masyarakat terhadap aksesibilitas informasi publikpersenYaYaYaYaYa
291906.04.0012
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase pemuda yang merokokSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKPersentase pemuda usia 16–30 tahun yang merokok tembakau atau rokok elektrik dalam sebulan terakhirpersenYaYaYaYaYa
292004.01.0248
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase pengeluaran rumah tangga untuk kesehatanSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKDefinisi : Persentase pengeluaran rumah tangga yang dialokasikan khusus untuk kesehatan dibandingkan dengan pengeluaran di bidang lainnyapersenYaYaYaYaYa
292109.01.0047
    • Permendagri 9/2025;
  1. -
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI berdasarkan Unit Kerja Eselon ISTATISTIKKEMENTERIAN DALAM NEGERIJumlah tindak lanjut rekomendasi yang diberikan oleh BPK kepada setiap UKE I Kementerian Dalam Negeri yang telah selesai dibagi dengan jumlah tindak lanjut rekomendasi yang diberikan oleh BPK kepada s...persenYaYaYaYaYa
292206.04.0013
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase perkawinan anakSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKProporsi perempuan pernah kawin usia 20–24 tahun yang perkawinan pertamanya di bawah usia 18 tahun terhadap proporsi perempuan pernah kawin usia 20–24 tahunpersenYaYaYaYaYa
292304.03.0062
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase Rincian Output Responsif GenderSTATISTIKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPersentase Rincian Output Responsif Gender adalah presen rincian output yang memuat analisis gender dan intervensi untuk mengatasi ketimpangan gender, serta memiliki alokasi anggaran tertentu yang ber...persenYaYaYaYaYa
292404.02.0057
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan (food insecurity)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKDefinisi : Persentase rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan (food insecurity) berdasarkan FIES Scale. Rumus : Persentase rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan sedang atau berat...persenYaYaYaYaYa
292504.01.0249
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase sampel makanan yang diuji sesuai standar keamanan panganSTATISTIKBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANDefinisi : Persentase sampel makanan yang telah diuji dan memenuhi seluruh indikator standar keamanan pangan (misalnya bebas dari cemaran kimia, biologi, dan fisik yang berbahaya) per Satuan Pelayanan...persenTidakTidakYaYaYa
292604.01.0250
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan kualitas mobil pengangkut makanan sesuai dengan standarSTATISTIKBADAN GIZI NASIONALDefinisi : Persentase Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan kualitas mobil pengangkut makanan sesuai dengan standar dalam pedoman BGN Rumus : Dihitung dari jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan G...persenYaYaYaYaYa
292710.02.0003
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang melakukan pengemasan sesuai standar Badan Gizi NasionalSTATISTIKBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANDefinisi : Persentase Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mematuhi ketentuan pengemasan makanan sesuai standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN) (misalnya terkait bahan, label, kedap u...persenTidakTidakYaYaYa
292802.11.0053
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai tambah bruto atas barang dan jasa penyediaan akomodasi dan makan minum yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota), di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga tahun berjal...miliar rupiahYaYaYaYaYa
292902.11.0054
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Atas Dasar Harga Berlaku (ADHK)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai tambah bruto atas barang dan jasa penyediaan akomodasi dan makan minum yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota), di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga tahun berjal...miliar rupiahYaYaYaYaYa
293009.01.0048
    • UU 7/2017;
  1. -
Profil Anggota DPR RI Periode 2024-2029STATISTIKKEMENTERIAN DALAM NEGERIGambaran umum atau deskripsi singkat yang memberikan informasi tentang identitas/karakteristik dari Anggota DPR RI Periode 2024 - 2029 yang terdiri atas: 1. Nama Anggota DPR RI Periode 2024-2029 2. Ja...YaYaYaYaYa
293109.01.0049
    • UU 7/2017;
    • UU 10/2016;
  1. -
Profil Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak 2024STATISTIKKEMENTERIAN DALAM NEGERIGambaran umum atau deskripsi singkat yang memberikan informasi tentang identitas/karakteristik dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terdiri atas: 1. Nama...YaYaYaYaYa
293202.11.0055
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Proporsi Kontribusi Pariwisata Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKPersentase Kontribusi Pariwisata (Tourism Direct Gross Domestic Product atau TDGDP) terhadap Total Produk Domestik Bruto (PDB)persenYaYaYaYaYa
293310.01.0009
    • DP 2024;
  1. -
Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencanaSTATISTIKBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANAProporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencanaDokumenYaTidakTidakTidakTidak
293406.04.0014
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Proporsi pemuda dengan keterampilan TIKSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKPersentase pemuda berusia 16–30 tahun yang menggunakan ponsel, atau komputer, atau mengakses internet dalam tiga bulan terakhirpersenYaYaYaYaYa
293504.02.0058
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Proporsi pengeluaran spesifik untuk pendidikan dan kesehatanSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKDefinisi : Rata-rata persentase pengeluaran rumah tangga yang dialokasikan khusus untuk pendidikan atau kesehatan. Rumus : "- Jumlah pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan dibagi dengan total...rupiahYaYaYaYaYa
293604.01.0251
    • RPJPN 2025-2045;
  1. -
Rata-Rata Angka StuntingSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANStunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi ba...nilai/angkaYaYaYaYaYa
293706.02.0122
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Rata-rata jumlah pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)STATISTIKBADAN GIZI NASIONALDefinisi : Jumlah pekerja yang bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rumus : Dihitung dari jumlah pekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dibagi dengan jumlah Satuan Pelayanan P...PekerjaYaYaYaYaYa
293802.11.0056
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Rata-Rata Lama Perjalanan WisatawanSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKRata-rata waktu yang dihabiskan oleh wisatawan dalam 1 kali perjalanan.malamYaYaYaYaYa
293902.11.0057
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan MancanegaraSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKRata-rata pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan wisatawan mancanegara selama melakukan perjalanan di Indonesia, yang meliputi akomodasi, makan dan minum, penerbangan domestik, transportasi lokal,…dollar usdYaYaYaYaYa
294003.01.0111
    • Inpres 8/2025;
  1. -
Sekolah RakyatSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMSekolah Rakyat adalah satuan pendidikan berbasis asrama dan pendidikan berkarakter yang menyelenggarakan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah yang terintegrasi...lokasiYaYaYaYaYa
294109.01.0050
    • Peraturan BPKP 8/2021;
  1. -
Skor Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern PemerintahSTATISTIKKEMENTERIAN DALAM NEGERISkor evaluasi Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangand dan Pembangunan.PoinYaYaYaYaYa
294209.01.0051
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
SPI KPK Tahun 2025STATISTIKKOMISI PEMBERANTASAN KORUPSISPI KPK adalah Survei Penilaian Integritas yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memetakan risiko korupsi dan mengukur tingkat efektivitas pengendalian integritas di insta...YaYaYaYaYa
294310.01.0010
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Tingkat Inflasi Komoditas StrategisSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKData ini menunjukkan tingkat perubahan harga bulanan komoditas strategis seperti Data ini menunjukkan tingkat inflasi komoditas strategis seperti BBM, listrik, LPG, dan pangan (beras, cabai, bawang, d...persenYaYaYaYaYa
294405.01.0156
    • DP 2024;
  1. -
Tingkat Kepatuhan Indonesia terhadap Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF)STATISTIKPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANTingkat Kepatuhan Indonesia terhadap Rekomendasi FATF merupakan tingkat efektivitas regulasi, koordinasi dan implementasi rezim anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan proliferasi sen...Immediate Outcome; RekomendasiYaTidakTidakTidakTidak
294509.03.0087
    • Renstra Kemkomdigi 2025-2029;
  1. -
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas informasi publikSTATISTIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALIndikator ini bertujuan memotret tingkat kepuasan masyarakat terhadap aksesibilitas informasi publikpersenYaYaYaYaYa
294605.01.0157
    • DP 2024;
  1. -
Tingkat risiko nasional terhadap TPPU dan TPPTSTATISTIKPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANDalam upaya mencegah dan memberantas TPPU, salah satu instrumen penting yang harus digunakan agar setiap upaya yang dilakukan dapat berjalan efektif adalah dengan memanfaatkan hasil penilaian risiko n...IndeksYaTidakTidakTidakTidak
294702.01.021
    • SDGs;
  1. Kontribusi PDB Industri Pengolahan berdasarkan PDB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK);
Kontribusi PDB Industri Pengolahan berdasarkan PDB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKPersentase nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Konstran (ADHK).persenYaYaYaYaYa
294803.01.013
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki IPLT dan berfungsi dengan baik;
Jumlah kabupaten/kota yang memiliki IPLT dan berfungsi dengan baikSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMJumlah Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 1 IPLT. IPLT yang dimaksud adalah IPLT yang berfungsi dan beroperasi untuk mengolah lumpur tinja.UnitProgram: 02.12-Swasembada Air. Kegiatan: 02.12.06-Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi & kabupaten/kota) dengan prioritisasi: wilayah metropolitan & ibu kota provinsi; wilayah DAS dan kawasan pesisir prioritas; serta challenging area (rawan air, pesisir, dll), sambil mempertimbangkan Readiness Criteria (RC) dan kinerja daerah. Contoh fokus yang disebut: Prov. Jawa Timur (38 kab/kota), Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jambi, Riau (Rokan Hulu/Rokan Hilir), klaster Gorontalo (Pohuwato, Gorontalo, Bone Bolango, Boalemo, Gorontalo Utara, Kota Gorontalo), Kab. Tana Tidung, Kab. Luwu & Pangkajene Kepulauan, Kota Pariaman, serta Kab. Klungkung–Gianyar–Karangasem. Deskripsi: Cakupan dan pemanfaatan sanitasi aman masih rendah: hanya ±10,21% rumah tangga yang terlayani; dari 514 kab/kota baru ~60% memiliki fasilitas pengolahan air limbah domestik dengan utilisasi hanya 20–30%. Sekitar 80% konsumsi air rumah tangga menjadi air limbah berpatogen (mis. E. coli) yang berkontribusi pada 73% kasus diare; dampak berulang memicu malnutrisi dan stunting (prevalensi 2023: 21,5%) serta menaikkan beban biaya pengolahan air dan kerugian ekonomi (>2% PDB/tahun). Intervensi diarahkan untuk meningkatkan cakupan, keberfungsian, dan kualitas infrastruktur SPALD/IPLT (termasuk pendekatan CWIS), memperluas akses air minum & sanitasi aman, dan mengurangi pencemaran—guna mendukung SDG 6 serta pemenuhan hak dasar atas air dan sanitasi.YaYaYaYaYa
294909.02.077
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Tingkat Inklusi Keuangan;
Tingkat Inklusi KeuanganSTATISTIKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALInklusi Keuangan (%) adalah tingkat penggunaan produk dan layanan jasa keuangan oleh masyarakat Indonesia pada suatu kurun waktu tertentu.persenIndikator Utama Pembangunan - 34.Inklusi Keuangan (%) Indikator SIPD: 000055 - Inklusi KeuanganYaTidakYaYaYa
295009.02.087
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD);
Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)STATISTIKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALIndeks yang menggambarkan kemudahan, keterjangkauan, dan kedalaman akses keuangan di Kabupaten/Kota, yang dihitung dari data supply dan demand. Indeks terdiri dari 14 indikator yang terbagi dalam 3 di...indeksIndikator SIPD: 001168 - Indeks Akses Keuangan DaerahYaYaYaYaYa
Showing 2,901-2,950 of 2,950 items.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
04.01.0176
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Rumah Sakit Pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar
Total Rumah Sakit Pemerintah yang Teregistrasi dan Laik OperasionalJumlah keseluruhan rumah sakit milik pemerintah pusat dan daerah yang telah teregistrasi dan memenuhi syarat laik operasional sesuai dengan peraturan yang berlakuUnitKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000826 - Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standarKesehatan
07.05.0179
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Persentase timbulan sampah yang didaur ulang di fasilitas pengolahan sampah
Total sampah jenis sampahTotal timbulan sampah yang dihasilkan dalam periode tertentu, termasuk semua jenis sampah sebelum dilakukan pemilahan atau pengolahan.​tonKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi Nasional, ProvinsiTAHUNANLingkungan Hidup
04.01.0178
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang mendapatkan pelatihan bidang kesehatan
Total SDMK mendapatkan pelatihan bidang kesehatanProporsi SDM Kesehatan (tenaga medis, tenaga kesehatan, tenaga penunjang kesehatan) yang terdaftar dalam sistem informasi SDMK yang mengikuti dan menyelesaikan pelatihan, workshop, dan hands on...OrangKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.03-Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi/kabupaten/kota), dengan penekanan pada Wilayah Papua; serta provinsi/daerah spesifik: Maluku Utara, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Selatan. Deskripsi: Capaian pemenuhan SDM kesehatan pada RPJMN 2020–2024 belum memenuhi target: Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan baru 60,16% (target 83%) dan RSUD kab/kota dengan 4 spesialis dasar + 3 spesialis lainnya 72,9% (target 90%). Ketimpangan distribusi tenaga antarwilayah masih tinggi, sehingga prioritas diarahkan pada peningkatan jumlah, kualitas, dan pemerataan penempatan SDM kesehatan sesuai kebutuhan fasilitas layanan (terutama Papua), agar ketersediaan SDM berkualitas di Puskesmas dan RSUD mendukung pemerataan dan efektivitas pembangunan kesehatan.Kesehatan
02.09.0051
    • Renstra Kemenkop 2025-2029
  1. -
Total Sisa Hasil Usaha KoperasiHasil bersih usaha koperasi yang dihitung dari selisih antara total pendapatan dengan seluruh biaya, penyusutan, dan kewajiban lain yang dikeluarkan dalam satu tahun bukuRupiahKEMENTERIAN KOPERASIPrioritasSTATISTIK-Wilayah : Kab/Kota; ProvinsiTAHUNANKoperasi
09.02.0048
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rasio Capaian PNBP terhadap target yang ditetapkan (persen)
Total target penerimaan negara bukan pajakJumlah target penerimaan PNBP sebagaimana ditetapkan dalam APBN tahunan yang disahkan oleh DPR.rupiahKEMENTERIAN KEUANGANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANProgram: 07.12-Optimalisasi Pendapatan Negara. Kegiatan: 07.12.02-Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lokasi Prioritas: Seluruh provinsi di Indonesia (mencakup seluruh wilayah nasional). Deskripsi: Sejalan dengan mandat RPJPN 2025–2045 untuk menjadikan Indonesia negara maju sebelum 2045, diperlukan ruang fiskal yang memadai, salah satunya melalui optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pembenahan tata kelola PNBP diarahkan untuk meningkatkan pendapatan tanpa menurunkan kualitas layanan publik, dengan menekankan transparansi dan akuntabilitas, mendorong kontribusi dividen BUMN, optimalisasi aset negara, serta pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Sasaran akhirnya adalah terciptanya dukungan PNBP yang optimal bagi pendanaan pembangunan.Keuangan
01.01.0041
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Realisasi Rencana Luas Wilayah Perairan Indonesia (Pedalaman, Kepulauan, Teritorial, ZEE, dan Landas Kontinen) yang Diperbarui melalui Surta Hidrografi dan Oseanografi
Total Target Rencana Survei Wilayah PerairanTotal luas wilayah perairan Indonesia yang direncanakan untuk diperbarui datanya melalui survei hidrografi dan oseanografi dalam periode tertentu, sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia. Reff:...kilometer persegi (km²)KEMENTERIAN PERTAHANANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPertahanan
06.02.0060
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi bidang STEM
Total tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi (Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3, Diploma 4, dan S1)Jumlah seluruh tenaga kerja yang memiliki pendidikan terakhir tingkat D1 hingga S1, tanpa memandang bidang keilmuannya.OrangBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKetenagakerjaan
02.01.0041
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rasio Ekspor Produk Hilir Kelapa Sawit terhadap Bahan Baku
Total volume ekspor produk kelapa sawitJumlah total volume ekspor produk turunan I, II, dan III kelapa sawit yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32 Tahun 2024tonKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndustri
06.02.0061
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rasio Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pemuda perempuan terhadap laki-laki
TPAK Pemuda Laki-lakiPersentase pemuda laki-laki usia 15–24 tahun yang aktif secara ekonomi, baik bekerja maupun mencari pekerjaanpersenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKetenagakerjaan
06.02.0062
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rasio Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pemuda perempuan terhadap laki-laki
TPAK Pemuda PerempuanPersentase pemuda perempuan usia 15–24 tahun yang aktif secara ekonomi, baik bekerja maupun mencari pekerjaan.persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKetenagakerjaan
04.01.199
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK10410187TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 1.Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) Indikator SIPD: 000009 - Usia Harapan Hidup (UHH) 000921 - Umur Harapan HidupKependudukan
04.03.0043
    • SDGs
  1. Persentase Kebutuhan Pelayanan Kesehatan yang Tidak Terpenuhi/ Unmet Need Pelayanan Kesehatan
Unmet Need Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Usia 0-17 TahunUnmet need pelayanan kesehatan bagi Anak Usia 0-17 Tahun atau persentase Anak Usia 0-17 Tahun yang memiliki keluhan kesehatan dan terganggu aktivitasnya namun tidak berobat jalan adalah perbandingan...persenKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKPrioritasSTATISTIK-Nasional; Provinsi; KarakteristikTAHUNANIndikator SIPD: 000127 - Unmet Need Pelayanan Kesehatan.Pemberdayaan Perempuan
06.02.065
    • SDGs
  1. Upah Rata-rata per Jam Kerja
Upah Rata-rata per Jam KerjaUpah/gaji bersih adalah imbalan yang diterima selama sebulan oleh buruh/karyawan baik berupa uang atau barang yang dibayarkan perusahaan/ kantor/majikan. Imbalan dalam bentuk barang dinilai dengan...rupiah per jamBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK28010006TerbatasWilayah Administrasi: Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Jenis Kelamin; Umur/Usia; Tingkat Pendidikan; Status DisabilitasTAHUNANIndikator SIPD: 000187 - Upah rata-rata per jam pekerjaKetenagakerjaan
04.03.0044
    • SDGs
  1. Upah Rata-rata per Jam Kerja
Upah rata-rata per jam pada anak yang bekerja usia 10-17 tahun1. Upah rata-rata per jam anak yang bekerja usia 10 - 17 tahun merupakan imbalan atau penghasilan rata-rata yang diperoleh anak yang bekerja usia 10 - 17 tahun per jam baik berupa uang maupun barang....persenKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, KarakteristikTAHUNANIndikator SIPD: 000187 - Upah rata-rata per jam pekerjaPemberdayaan Perempuan
02.01.061
    • RPJMN 2025-2029
  1. Utilisasi Industri Logam Dasar
Utilisasi Industri Logam DasarUtilisasi menunjukkan tingkat produksi industri Logam Dasar (KBLI 24) terhadap kapasitas produksinyapersenKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANProgram: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.18-Penguatan Industri Logam Dasar, Besi dan Baja Lokasi Prioritas: Sulawesi Tengah Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambahIndustri
02.01.062
    • RPJMN 2025-2029
  1. Utilisasi Industri Pengolahan Garam Industri
Utilisasi Industri Pengolahan Garam IndustriGaram industri adalah garam yang digunakan sebagai bahan baku maupun bahan penolong bagi industri lain. Garam industri digunakan untuk kebutuhan farmasi, kosmetik, tekstil, dan sebagainya. Garam...persenKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPrioritasSTATISTIKUtilisasiTerbatasNasionalTAHUNANProgram: 02.22-Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru. Kegiatan: 02.22.04-Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut Lokasi Prioritas: Provinsi Nusa Tenggara Barat; Provinsi NTT; Jawa Barat; Jawa Tengah; Jawa Timur (termasuk Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Pasuruan, Kab. Tuban, Kab. Lamongan); Sulawesi Selatan (termasuk Kab. Takalar, Kab. Jeneponto, Kab. Pangkajene Kepulauan); Gorontalo; Bali; D.I. Yogyakarta; Sulawesi Tengah; Aceh; dan Kalimantan Timur. Deskripsi: Konsumsi garam nasional terus meningkat (mencapai 4,5 juta ton pada 2022), tidak diimbangi dengan produksi nasional (2,9 juta ton pada 2022). Hal ini menyebabkan pemenuhan konsumsi garam nasional masih dilakukan melalui impor, meskipun Indonesia memiliki garis pantai 108.000 km. Padahal, Perpres Nomor 126 Tahun 2022 mengamanatkan agar kebutuhan garam nasional dipenuhi oleh produksi dalam negeri paling lambat tahun 2024 (dengan pengecualian). Oleh karena itu, program ini bertujuan mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri garam dan produk olahan hasil laut. Hal ini memerlukan investasi pada industri hilirisasi garam, terutama (i) soda kaustik, (ii) sodium karbonat (soda ash), (iii) sodium sulfat, serta vacuum salt untuk sektor kesehatan.Industri
02.01.063
    • RPJMN 2025-2029
  1. Utilisasi Industri Pengolahan Hasil Laut
Utilisasi Industri Pengolahan Hasil LautUtilisasi menunjukkan tingkat produksi industri pengolahan hasil laut (KBLI 10219, 10221, 1022, 10296, 10298, 10299) terhadap kapasitas produksinyapersenKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANProgram: 02.22-Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru. Kegiatan: 02.22.04-Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut Lokasi Prioritas: Provinsi Nusa Tenggara Barat; Provinsi NTT; Jawa Barat; Jawa Tengah; Jawa Timur (termasuk Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Pasuruan, Kab. Tuban, Kab. Lamongan); Sulawesi Selatan (termasuk Kab. Takalar, Kab. Jeneponto, Kab. Pangkajene Kepulauan); Gorontalo; Bali; D.I. Yogyakarta; Sulawesi Tengah; Aceh; dan Kalimantan Timur. Deskripsi: Konsumsi garam nasional yang terus meningkat (mencapai 4,5 juta ton pada 2022), tidak diimbangi dengan produksi nasional (2,9 juta ton pada 2022). Hal ini menyebabkan pemenuhan konsumsi garam nasional masih dilakukan melalui impor, meskipun Indonesia memiliki garis pantai 108.000 km. Padahal, Perpres Nomor 126 Tahun 2022 mengamanatkan agar kebutuhan garam nasional dipenuhi oleh produksi dalam negeri paling lambat tahun 2024 (dengan pengecualian). Oleh karena itu, program ini bertujuan mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri garam dan produk olahan hasil laut. Hal ini memerlukan investasi pada industri hilirisasi garam, terutama (i) soda kaustik, (ii) sodium karbonat (soda ash), (iii) sodium sulfat, serta vacuum salt untuk sektor kesehatan.Industri
02.01.064
    • RPJMN 2025-2029
  1. Utilisasi Industri Pengolahan Kelapa
Utilisasi Industri Pengolahan KelapaUtilisasi menunjukkan tingkat produksi industri pengolahan kelapa (KBLI: 10422, 10423, 10773, 32905) terhadap kapasitas produksinyapersenKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNAN"Program: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.06-Pengembangan Hilirisasi Kelapa Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi; 30 Provinsi; Provinsi Sulawesi Utara; Sulawesi Tengah; Provinsi Jawa Timur; Provinsi Kalimantan Selatan; Provinsi Riau (Kab. Indragiri Hilir); Provinsi Aceh (Kab. Simeulue, Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Barat, Kab. Aceh Besar, Kab. Pidie, Kab. Bireuen, Kab. Aceh Utara); klaster kabupaten di Bengkulu (Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Rejang Lebong, Kab. Kaur, Kab. Lebong, Kab. Kepahiang, Kab. Bengkulu Tengah); Kabupaten Kebumen; klaster kabupaten di Maluku Utara (Kab. Halmahera Barat, Kab. Halmahera Utara, Kab. Halmahera Selatan, Kab. Kepulauan Sula); klaster kabupaten di Kalimantan Timur (Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Barat); Kab. Bintan; klaster kabupaten/kota di Sumatera Barat (Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kota Pariaman); Kab. Tabanan; klaster kabupaten di Sulawesi Barat (Kab. Majene, Kab. Mamuju, Kab. Polewali Mandar, Kab. Mamasa); dan Kab. Tasikmalaya. Deskripsi: Program ini bertujuan untuk melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri pengolahan berbasis kelapa, serta mendukung pengembangan kawasan perkebunan. Fokus utamanya adalah untuk meningkatkan produktivitas, produksi, dan utilisasi industri kelapa. Keseluruhan upaya ini diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri kelapa secara nasional."Industri
02.01.065
    • RPJMN 2025-2029
  1. Utilisasi Industri Pengolahan Rumput Laut
Utilisasi Industri Pengolahan Rumput LautUtilisasi menunjukkan tingkat produksi industri pengolahan rumput laut (KBLI: 10298) terhadap kapasitas produksinyapersenKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANProgram: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.07-Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut Lokasi Prioritas: Jawa Tengah; Sulawesi Utara; Kabupaten Nunukan; Papua Barat Daya; Kab. Takalar; Kab. Pangkajene Kepulauan; Sulawesi Tengah; Jawa Timur; Sulawesi Tenggara (Kab. Konawe Selatan); Nusa Tenggara Timur; Kabupaten Gorontalo Utara. Deskripsi: Program menargetkan penguatan rantai nilai rumput laut untuk membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru di pesisir melalui hilirisasi dan industrialisasi (karagenan, biostimulant, pakan ternak, tepung/agar-agar, nutraceutical), penguatan kelembagaan dan pembiayaan, serta peningkatan kualitas bahan baku dan budidaya ramah lingkungan. Latar belakangnya: produksi rumput laut kering turun (11 juta ton pada 2016 menjadi 9,05 juta ton pada 2021; CAGR -3,7%), sementara ekspor naik hingga USD 388,12 juta (2022; CAGR 20,01%). Dengan potensi hilirisasi ~USD 11,8 miliar dan kekuatan pada jenis Eucheuma serta Gracilaria, program diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing industri, penciptaan kerja di wilayah pesisir, dan dukungan pada blue carbon trade.Industri
02.01.066
    • RPJMN 2025-2029
  1. Utilisasi Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya
Utilisasi Industri Pesawat Terbang dan PerlengkapannyaUtilisasi menunjukkan tingkat produksi industri pesawat terbang dan perlengkapannya (KBLI 30) terhadap kapasitas produksinyapersenKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndustri
03.01.0048
    • RPJMN 2025-2029
  1. Efisiensi Pemanfaatan Air Irigasi
Volume Air yang digunakan IrigasiTotal volume air yang digunakan untuk irigasi pertanian, mencakup sumber air permukaan, air tanah, rawa, dan tambak.meter kubik (m³)KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional,TAHUNANPekerjaan Umum
07.02.0019
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Non Revenue Water (NRW) PDAM
Volume Distribusi AirJumlah total air yang berhasil didistribusikan dan tercatat sebagai penjualan kepada pelanggan selama periode tertentumeter kubik (m³)BADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 02.12-Swasembada Air. Kegiatan: 02.12.05-Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi/Kab/Kota: Papua Barat*; D.I. Yogyakarta (indikatif); Jawa Timur; Sumatera Barat; Riau (Kab. Bengkalis, Kab. Kepulauan Meranti); Kalimantan Barat (Kab. Sambas, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Kota Pontianak); Kalimantan Selatan; Sulawesi Tengah; Kota Makassar; Aceh (Kab. Aceh Singkil, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Kota Langsa, Aceh Besar, Aceh Utara, Nagan Raya, Aceh Jaya). Deskripsi: Isu strategis ketahanan air mengemuka karena adanya 12,7 juta ha lahan kritis, potensi penurunan PDB hingga 7,3% pada 2045 bila ancaman air tidak tertangani, serta dampak perubahan iklim: hari hujan menurun namun intensitas makin ekstrem sehingga risiko banjir dan kekeringan meningkat. Ribuan mata air hilang dalam 10 tahun terakhir dan sekitar 40% mengalami penurunan debit (contoh: Umbulan turun dari 6.000 menjadi 2.800 L/detik). Respons yang dibutuhkan meliputi rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) vegetatif, pembangunan bangunan konservasi tanah dan air, serta peningkatan tutupan hutan di DAS untuk menjamin kuantitas dan kualitas air secara berkelanjutan.Energi
07.02.0061
    • UU 22/2001
  1. -
Volume Ekspor Gas Bumi melalui PipaJumlah gas bumi dari pasokan domestik yang dialirkan melalui pipa untuk memenuhi permintaan ekspor ke luar negeri dalam suatu periode tertentu.Ribu MMBTUKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANDiperlukan data per ProvinsiEnergi
02.01.0042
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rasio Ekspor Produk Hilir Kelapa Sawit terhadap Bahan Baku
Volume ekspor produk hilir kelapa sawitJumlah volume produk turunan II dan III kelapa sawit yang diekspor, sesuai dengan klasifikasi dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32 Tahun 2024, kecuali produk dengan kode HS 15132110 (Crude...tonKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndustri
07.02.0060
    • UU 22/2001
  1. -
Volume Gas Bumi untuk IndustriJumlah gas bumi dari pasokan yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sektor industri sebagai bahan bakar atau bahan baku dalam suatu periode tertentu.Ribu MMBTUKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANDiperlukan data per ProvinsiEnergi
07.02.0059
    • UU 22/2001
  1. -
Volume Gas Bumi untuk KelistrikanJumlah gas bumi dari pasokan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar pembangkit tenaga listrik dalam suatu periode tertentu.Ribu MMBTUKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANDiperlukan data per ProvinsiEnergi
03.01.091
    • RPJMN 2025-2029
  1. Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi
Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasijumlah air yang disalurkan atau digunakan melalui sistem irigasi untuk mendukung dan meningkatkan hasil pertanian,miliar meter kubikKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPekerjaan Umum
07.02.0058
    • UU 22/2001
  1. -
Volume Lifting Gas dan ReinjeksiJumlah gas bumi hasil produksi yang diangkat ke permukaan untuk dimanfaatkan serta yang diinjeksi kembali ke dalam reservoir atau formasi tertentu dalam suatu periode tertentuMMSCFKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNAN-Energi
07.02.0057
    • UU 22/2001
  1. -
Volume LNG Plant (feed)Jumlah gas bumi dari pasokan yang digunakan sebagai bahan baku fasilitas pencairan LNG untuk memenuhi kebutuhan produksi LNG dalam suatu periode tertentu.MMSCFKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANDiperlukan data per ProvinsiEnergi
07.02.0056
    • UU 22/2001
  1. -
Volume LPG Plant (feed)Jumlah gas bumi dari pasokan yang dimanfaatkan sebagai bahan baku fasilitas pengolahan LPG untuk memenuhi kebutuhan produksi LPG dalam suatu periode tertentu.MMSCFKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANDiperlukan data per ProvinsiEnergi
07.02.0020
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Non Revenue Water (NRW) PDAM
Volume Produksi Airjumlah total air yang diproduksi oleh Instalasi Pengolahan Air (IPA) selama periode tertentu.meter kubik (m³)BADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 02.12-Swasembada Air. Kegiatan: 02.12.05-Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi/Kab/Kota: Papua Barat*; D.I. Yogyakarta (indikatif); Jawa Timur; Sumatera Barat; Riau (Kab. Bengkalis, Kab. Kepulauan Meranti); Kalimantan Barat (Kab. Sambas, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Kota Pontianak); Kalimantan Selatan; Sulawesi Tengah; Kota Makassar; Aceh (Kab. Aceh Singkil, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Kota Langsa, Aceh Besar, Aceh Utara, Nagan Raya, Aceh Jaya). Deskripsi: Isu strategis ketahanan air mengemuka karena adanya 12,7 juta ha lahan kritis, potensi penurunan PDB hingga 7,3% pada 2045 bila ancaman air tidak tertangani, serta dampak perubahan iklim: hari hujan menurun namun intensitas makin ekstrem sehingga risiko banjir dan kekeringan meningkat. Ribuan mata air hilang dalam 10 tahun terakhir dan sekitar 40% mengalami penurunan debit (contoh: Umbulan turun dari 6.000 menjadi 2.800 L/detik). Respons yang dibutuhkan meliputi rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) vegetatif, pembangunan bangunan konservasi tanah dan air, serta peningkatan tutupan hutan di DAS untuk menjamin kuantitas dan kualitas air secara berkelanjutan.Energi
07.04.005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Volume Produksi Garam
Volume Produksi GaramBanyaknya garam yang dihasilkan oleh petambak garam dan usaha garam.tonKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNAN"Program: 02.22-Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru. Kegiatan: 02.22.04-Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut Lokasi Prioritas: Provinsi Nusa Tenggara Barat; Provinsi NTT; Jawa Barat; Jawa Tengah; Jawa Timur (termasuk Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Pasuruan, Kab. Tuban, Kab. Lamongan); Sulawesi Selatan (termasuk Kab. Takalar, Kab. Jeneponto, Kab. Pangkajene Kepulauan); Gorontalo; Bali; D.I. Yogyakarta; Sulawesi Tengah; Aceh; dan Kalimantan Timur. Deskripsi: Konsumsi garam nasional terus meningkat (mencapai 4,5 juta ton pada 2022), namun tidak diimbangi dengan produksi nasional (2,9 juta ton pada 2022). Hal ini menyebabkan pemenuhan konsumsi garam nasional masih dilakukan melalui impor, meskipun Indonesia memiliki garis pantai 108.000 km. Padahal, Perpres Nomor 126 Tahun 2022 mengamanatkan agar kebutuhan garam nasional dipenuhi oleh produksi dalam negeri paling lambat tahun 2024 (dengan pengecualian). Oleh karena itu, program ini bertujuan mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri garam dan produk olahan hasil laut. Hal ini memerlukan investasi pada industri hilirisasi garam, terutama (i) soda kaustik, (ii) sodium karbonat (soda ash), (iii) sodium sulfat, serta vacuum salt untuk sektor kesehatan. Indikator SIPD: 000548 - Produksi Garam"Kelautan
07.01.0006
    • UU 22/2001
  1. -
Volume Produksi Gas BumiVolume hidrokarbon dan Impurities dalam kondisi standar berupa fasa gas dari Reservoir yang diukur di Kepala Sumur dandikurangi dengan sejumlah volume yang diinjeksikan kembali sebagai gas liftdan...MMSCFKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNAN-Energi
02.06.010
    • RPJMN 2025-2029
  1. Volume Produksi Ikan
Volume Produksi IkanJumlah produksi perikanan tangkap dan ikan budi daya.tonKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 000413 - Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP) 000524 - Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/kota (sumber data : one data KKP)Perikanan
02.01.0043
    • RPJMN 2025-2029
  1. Utilisasi Industri Pengolahan Garam Industri
Volume Produksi Industri Pengolahan Garam IndustriJumlah garam industri yang diproduksi dalam periode tertentu (misalnya per tahun).tonKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANProgram: 02.22-Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru. Kegiatan: 02.22.04-Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut Lokasi Prioritas: Provinsi Nusa Tenggara Barat; Provinsi NTT; Jawa Barat; Jawa Tengah; Jawa Timur (termasuk Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Pasuruan, Kab. Tuban, Kab. Lamongan); Sulawesi Selatan (termasuk Kab. Takalar, Kab. Jeneponto, Kab. Pangkajene Kepulauan); Gorontalo; Bali; D.I. Yogyakarta; Sulawesi Tengah; Aceh; dan Kalimantan Timur. Deskripsi: Konsumsi garam nasional yang terus meningkat (mencapai 4,5 juta ton pada 2022), tidak diimbangi dengan produksi nasional (2,9 juta ton pada 2022). Hal ini menyebabkan pemenuhan konsumsi garam nasional masih dilakukan melalui impor, meskipun Indonesia memiliki garis pantai 108.000 km. Padahal, Perpres Nomor 126 Tahun 2022 mengamanatkan agar kebutuhan garam nasional dipenuhi oleh produksi dalam negeri paling lambat tahun 2024 (dengan pengecualian). Oleh karena itu, program ini bertujuan mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri garam dan produk olahan hasil laut. Hal ini memerlukan investasi pada industri hilirisasi garam, terutama (i) soda kaustik, (ii) sodium karbonat (soda ash), (iii) sodium sulfat, serta vacuum salt untuk sektor kesehatan.Industri
02.06.011
    • RPJMN 2025-2029
  1. Volume Produksi Olahan Perikanan
Volume Produksi Olahan PerikananJumlah produk perikanan yang diolah melalui kegiatan usaha pengolahan hasil perikanan seperti pengalengan, pembekuan, penggaraman/pengeringan, pemindangan, pengasapan/pemanggangan,...juta tonKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasSTATISTIK-Nasional; ProvinsiTAHUNANPerikanan
02.01.067
    • RPJMN 2025-2029
  1. Volume Produksi Pembuatan Kapal
Volume Produksi Pembuatan KapalVolume pembangunan kapal baru mengacu pada total kapasitas atau jumlah kapal yang direncanakan dan diproduksi dalam suatu periode tertentu di galangan kapal. Konsep ini mencakup berbagai aspek, mulai...ribu tonase bobot matiKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndustri
02.03.074
    • SDGs
  1. Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan
Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutananIndikator ini dihitung sebagai rasio dari output per tahun dibagi jumlah hari orang kerja (HOK) dalam tahun yang sama. Varian dari penghitungan di atas adalah per musim tanam (MT). Volume produksi...tonBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Jenis Kegiatan Usaha Tanaman PertanianTAHUNANIndikator SIPD: 000092 - Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/peternakan/ perikanan/kehutananKetenagakerjaan
02.06.012
    • RPJMN 2025-2029
  1. Volume Produksi Perikanan Budidaya
Volume Produksi Perikanan BudidayaProduksi Perikanan Budi Daya adalah semua hasil pembudidayaan yang dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah...tonKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANProgram: 02.10-Swasembada Pangan. Kegiatan: 02.10.09-Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food) Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi: Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Sumatera Selatan; Klaster kab/kota: Kota Tarakan–Kab. Bulungan–Kab. Tana Tidung; Kab. Kotawaringin Timur; Kab. Jayapura*–Kota Jayapura*–Kab. Biak Numfor*–Kab. Kepulauan Yapen*–Kab. Sarmi*; Kab. Manokwari*, Kab. Sorong* (potensial pangan), Kab. Merauke*, Kab. Nabire*–Kab. Mimika*; Kab. Pinrang–Wajo–Bone–Barru–Luwu–Luwu Timur–Takalar; Kab. Bengkalis–Indragiri Hilir–Pelalawan–Rokan Hilir–Siak–Kep. Meranti–Kota Dumai–Kuantan Singingi; Kab. Nias–Nias Barat–Kota Gunungsitoli; Kota Banda Aceh–Kab. Aceh Timur–Aceh Utara; Kota Bengkulu–Kab. Bengkulu Utara–Kepahiang–Mukomuko–Bengkulu Selatan–Rejang Lebong–Kaur–Bengkulu Tengah; Kab. Agam–Solok–Padang Pariaman–Dharmasraya–Sijunjung–Kota Solok–Kota Padang–Kota Pariaman–Lima Puluh Kota; Kab. Sambas–Sanggau–Sintang–Mempawah–Kapuas Hulu–Ketapang–Bengkayang–Landak–Melawi–Sekadau–Kayong Utara–Kubu Raya–Kota Pontianak–Kota Singkawang; Kab. Karimun–Lingga–Kota Batam; Kab. Gorontalo–Boalemo–Pohuwato–Bone Bolango–Gorontalo Utara–Kota Gorontalo; Kab. Pandeglang; Kab. Mamuju; Sulawesi Tenggara: Kota Kendari, Kota Bau-Bau, Kab. Buton, Muna, Bombana, Kolaka, Muna Barat. Deskripsi: Permasalahan perikanan belum mencapai target dikarenakan dominasi praktik tradisional (>95% nelayan tradisional; ±80% budidaya masih tradisional) dan rendahnya produktivitas tambak udang (~0,6 ton/ha/tahun). Hambatan utama meliputi aksesibilitas, jaminan mutu, serta kelemahan logistik–distribusi–rantai dingin, yang berdampak pada rendahnya pendapatan nelayan/pembudidaya skala kecil. Arah intervensi menekankan peningkatan penyediaan ikan untuk konsumsi dan gizi (swasembada pangan), modernisasi dan intensifikasi budidaya (khususnya udang & nila di Jateng; penguatan sentra udang/TCT/lobster–kepiting di Jatim), peningkatan nilai tambah, serta perbaikan infrastruktur rantai pasok dan kelembagaan perikanan agar produktivitas naik, mutu terjamin, dan kesejahteraan pelaku usaha meningkat. Indikator SIPD: 000550 - Produksi Perikanan Budidaya 001059 - Jumlah Produksi Perikanan BudidayaPerikanan
02.06.015
    • RPJMN 2025-2029
  1. Volume Produksi Perikanan Tangkap
Volume Produksi Perikanan TangkapJumlah Produksi yang berasal dari perikanan tangkap pada Laut dan Perairan Umum Daratan di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia.tonKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANProgram: 02.10-Swasembada Pangan. Kegiatan: 02.10.09-Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food) Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi: Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Sumatera Selatan; Klaster kab/kota: Kota Tarakan–Kab. Bulungan–Kab. Tana Tidung; Kab. Kotawaringin Timur; Kab. Jayapura*–Kota Jayapura*–Kab. Biak Numfor*–Kab. Kepulauan Yapen*–Kab. Sarmi*; Kab. Manokwari*, Kab. Sorong* (potensial pangan), Kab. Merauke*, Kab. Nabire*–Kab. Mimika*; Kab. Pinrang–Wajo–Bone–Barru–Luwu–Luwu Timur–Takalar; Kab. Bengkalis–Indragiri Hilir–Pelalawan–Rokan Hilir–Siak–Kep. Meranti–Kota Dumai–Kuantan Singingi; Kab. Nias–Nias Barat–Kota Gunungsitoli; Kota Banda Aceh–Kab. Aceh Timur–Aceh Utara; Kota Bengkulu–Kab. Bengkulu Utara–Kepahiang–Mukomuko–Bengkulu Selatan–Rejang Lebong–Kaur–Bengkulu Tengah; Kab. Agam–Solok–Padang Pariaman–Dharmasraya–Sijunjung–Kota Solok–Kota Padang–Kota Pariaman–Lima Puluh Kota; Kab. Sambas–Sanggau–Sintang–Mempawah–Kapuas Hulu–Ketapang–Bengkayang–Landak–Melawi–Sekadau–Kayong Utara–Kubu Raya–Kota Pontianak–Kota Singkawang; Kab. Karimun–Lingga–Kota Batam; Kab. Gorontalo–Boalemo–Pohuwato–Bone Bolango–Gorontalo Utara–Kota Gorontalo; Kab. Pandeglang; Kab. Mamuju; Sulawesi Tenggara: Kota Kendari, Kota Bau-Bau, Kab. Buton, Muna, Bombana, Kolaka, Muna Barat. Deskripsi: Permasalahan produksi perikanan belum mencapai target dikarenakan dominasi praktik tradisional (>95% nelayan tradisional; ±80% budidaya masih tradisional) dan rendahnya produktivitas tambak udang (~0,6 ton/ha/tahun). Hambatan utama meliputi aksesibilitas, jaminan mutu, serta kelemahan logistik–distribusi–rantai dingin, yang berdampak pada rendahnya pendapatan nelayan/pembudidaya skala kecil. Arah intervensi menekankan peningkatan penyediaan ikan untuk konsumsi dan gizi (swasembada pangan), modernisasi dan intensifikasi budidaya (khususnya udang & nila di Jateng; penguatan sentra udang/TCT/lobster–kepiting di Jatim), peningkatan nilai tambah, serta perbaikan infrastruktur rantai pasok dan kelembagaan perikanan agar produktivitas naik, mutu terjamin, dan kesejahteraan pelaku usaha meningkat. Indikator SIPD: 000549 - Produksi Perikanan Tangkap 001058 - Jumlah Produksi Perikanan TangkapPerikanan
02.06.020
    • RPJMN 2025-2029
  1. Volume Produksi Rumput Laut
Volume Produksi Rumput LautData produksi rumput merupakan penjumlahan data produksi rumput laut yang dibudidayakan maupun yang dipanen secara langsung dari alamtonKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.07-Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut Lokasi Prioritas: Jawa Tengah; Sulawesi Utara; Kabupaten Nunukan; Papua Barat Daya; Kab. Takalar; Kab. Pangkajene Kepulauan; Sulawesi Tengah; Jawa Timur; Sulawesi Tenggara (Kab. Konawe Selatan); Nusa Tenggara Timur; Kabupaten Gorontalo Utara. Deskripsi: Program menargetkan penguatan rantai nilai rumput laut untuk membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru di pesisir melalui hilirisasi dan industrialisasi (karagenan, biostimulant, pakan ternak, tepung/agar-agar, nutraceutical), penguatan kelembagaan dan pembiayaan, serta peningkatan kualitas bahan baku dan budidaya ramah lingkungan. Latar belakangnya: produksi rumput laut kering turun (11 juta ton pada 2016 menjadi 9,05 juta ton pada 2021; CAGR -3,7%), sementara ekspor naik hingga USD 388,12 juta (2022; CAGR 20,01%). Dengan potensi hilirisasi ~USD 11,8 miliar dan kekuatan pada jenis Eucheuma serta Gracilaria, program diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing industri, penciptaan kerja di wilayah pesisir, dan dukungan pada blue carbon trade.Perikanan
02.01.068
    • RPJMN 2025-2029
  1. Volume Reparasi Kapal
Volume Reparasi KapalVolume reparasi kapal mengacu pada jumlah atau kapasitas kapal yang dapat diperbaiki dalam periode tertentu di suatu galangan kapal. Konsep ini mencakup berbagai kegiatan perbaikan, pemeliharaan, dan...ribu tonase bobot matiKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndustri
03.01.0049
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Kapasitas Tampungan Air
Volume Tampungan Air yang Dapat DimanfaatkanJumlah total air yang dapat disimpan dalam waduk, embung, atau fasilitas penampungan air lainnya yang tersedia untuk keperluan domestik, pertanian, industri, atau konservasi.meter kubik (m³)KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 43c-i. Kapasitas Tampungan Air (m3/kapita)Pekerjaan Umum
03.03.054
    • RPJMN 2025-2029
  1. Waktu tempuh pada lintas utama jaringan jalan nasional
Waktu tempuh pada lintas utama jaringan jalan nasionalKecepatan rata-rata perjalanan yang dilakukan pada koridor-koridor terpilih dan dikelompokkan untuk masing-masing rute berdasarkan kondisi topografi, lebar, dan perkerasan (standar) jalan, volume...jam perseratus kilometerKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANTransportasi
10.03.0069
    • UU 4/2011
    • KepKa BIG No 6.2 tahun 2024
  1. -
Waveform DisplacementPerubahan posisi suatu titik atau objek dalam ruang seiring waktu, yang direpresentasikan dalam bentuk gelombang (waveform).mm/detikBADAN INFORMASI GEOSPASIALPrioritasGEOSPASIAL-titikHARIANKewilayahan
08.01.035
    • RPJMN 2025-2029
  1. Zakat Infaq Sadakah (ZIS)-Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL)/PDB
Zakat Infaq Sadakah (ZIS)-Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL)/PDBZakat Infaq Sadakah (ZIS)-Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL)/ PDB merupakan alat ukur untuk melihat besaran kontribusi peningkatan peran dana sosial keagamaan terhadap PDB.persenKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANAgama
Showing 3,301-3,346 of 3,346 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
16341204.03.006
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah K/L/D yang memperoleh Penghargaan Parahita Ekapraya
Jumlah K/L/D yang memperoleh Penghargaan Parahita EkaprayaPrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKBIRO DATA DAN INFORMASIPenghargaan Parahita Ekapraya (PPE) adalah penghargaan yang diberikan oleh Kementerian PPPA sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran serta para pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah...lembaga-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANPemberdayaan PerempuanTERSEDIA
16341310.04.0004
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase K/L/D yang mendapatkan Opini pengawasan pelayanan publik kualitas tertinggi
Jumlah K/L/D yang mendapatkan Opini Pengawasan Pelayanan Publik Kualitas TertinggiPrioritasSTATISTIKVariabelOMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIADirektorat.....Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik merupakan salah satu upaya pencegahan maladministrasi dengan menilai kondisi penyelenggaraan pelayanan publik secara komprehensif dimana menghasilkan...Instansi Pemerintah-Klasifikasi Instansi PemerintahTAHUNANDukung LainnyaTERSEDIA
16341405.03.0001
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase K/L/D dan Masyarakat yang mendapatkan penguatan HAM
Jumlah K/L/D yang Mendapatkan Penguatan HAM (KLDP)PrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIADirektorat Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia Aparatur NegaraJumlah Kementerian/Lembaga/Daerah yang telah menerima program penguatan HAM melalui diklat, penyusunan kurikulum berbasis HAM, atau pelatihan instruktur HAM.Instansi-Wilayah Administrasi: Nasional, provinsi, kab/kotaTAHUNANHak Asasi ManusiaTERSEDIA
16341509.04.0002
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase K/L/D yang mengimplementasikan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)
Jumlah K/L/D yang Mengimplementasikan SPLPPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALDirektorat Aplikasi Pemerintah DigitalJumlah instansi pemerintah pusat dan daerah yang telah mengadopsi dan menerapkan SPLP untuk integrasi layanan digitaljumlah instansi-Wilayah Administrasi Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaBULANANKomunikasiTERSEDIA
16341604.01.0048
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase kabupaten/kota yang memilki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar
Jumlah Kab/Kota yang memiliki 75% Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai standarPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN KESEHATANDirektorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan RujukanJumlah kabupaten/kota yang memiliki setidaknya 75% unit pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang memenuhi standar sarana prasarana, SDM, dan pelaksanaan fungsi pada periode 2025-2028 yang telah...kab/kota-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatanTERSEDIA
16341709.04.0031
    • DP 2024
  1. -
Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pendampingan dalam penyusunan masterplan smart cityPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALDirektorat Akselerasi Teknologi Pemerintah DaerahJumlah Kab/Kota yang mendapatkan pendampingan dalam penyusunan masterplan smart cityjumlah kab/kota-NasionalTAHUNANKomunikasiTERSEDIA
16341803.05.0008
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Meningkat Statusnya Menjadi Daerah Berkembang dan/atau Maju
Jumlah kabupaten tertinggal dan sangat tertinggal yang meningkat statusnya menjadi berkembang dan/atau majuPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALDirektorat Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah TertinggalJumlah kabupaten yang sebelumnya dikategorikan sebagai tertinggal atau sangat tertinggal dan telah mengalami peningkatan status menjadi berkembang atau maju berdasarkan kriteria tertentujumlah kab/kota-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANPembangunan Kawasan Atau Daerah TertinggalTERSEDIA
16341904.01.028
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah kabupaten/kota dengan akses sulit yang menerapkan skema/pendekatan khusus dalam pemenuhan pelayanan kesehatan berkualitas
Jumlah kabupaten/kota dengan akses sulit yang menerapkan skema/pendekatan khusus dalam pemenuhan pelayanan kesehatan berkualitasPrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN KESEHATANDirektorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan RujukanJumlah Kab/Kota (populasi 291 Kab/Kota berdasarkan Kemenkes) yang memiliki wilayah dengan tingkat akses menuju fasyankes yang sulit tergolong sulit akses yaitu daerah perbatasan, kepulauan, terpencil...kab/kota-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatanTERSEDIA
16342004.01.0049
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai target pra-eliminasi kanker leher rahim
Jumlah kabupaten/kota dengan cakupan imunisasi HPV 90%PrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN KESEHATANDirektorat Penyakit Tidak MenularJumlah kab/kota dengan persentase anak perempuan usia 11-12 tahun yang menerima vaksinasi HPV lengkap di wilayah tersebut.​kab/kota-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANKesehatanTERSEDIA
16342104.01.0050
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase kabupaten/kota dengan cakupan pemeriksaan kesehatan gratis >80%
Jumlah Kabupaten/Kota dengan capaian pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis pada cakupan >80% targetPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN KESEHATANDirektorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan RujukanJumlah kabupaten atau kota yang berhasil melakukan pemeriksaan kesehatan gratis kepada lebih dari 80% populasi target di wilayahnya.​kab/kota-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatanTERSEDIA
Showing 801-810 of 4,145 items.