(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)
| # | ID DDP | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Jenis Data | Instansi Produsen Data | Definisi | Satuan | Catatan kebutuhan dukungan Data Daerah | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 04.03.0003 |
|
| Jumlah anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus yang dilayani Kementerian PPPA dan lembaga layanan PPA di daerah secara keseluruhan di tahun berjalan, baik yang sudah mendapatkan layanan secara tuntas maupun yang belum tuntas | STATISTIK | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Jumlah anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus yang dilayani oleh Kementerian PPPA dan lembaga layanan PPA di daerah secara keseluruhan pada tahun berjalan, baik yang sudah mendapatk... | Orang | Indikator SIPD: 000631 - Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 302 | 04.03.0004 |
|
| Jumlah anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif di tahun berjalan berdasarkan data SAPA Anak dan SIMFONI PPA | STATISTIK | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Jumlah anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus dan telah mendapatkan layanan komprehensif pada tahun berjalan berdasarkan data SAPA Anak dan SIMFONI PPA. | Orang | Indikator SIPD: 000631 - Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 303 | 04.03.0005 |
|
| Jumlah anak laki-laki umur 13–17 tahun yang mengalami kekerasan (JALK) | STATISTIK | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Anak laki-laki usia 13–17 tahun yang dalam sepanjang hidupnya pernah mengalami paling tidak satu bentuk kekerasan (seksual, fisik, atau emosional), baik secara terpisah maupun bersamaan. | Orang | Indikator SIPD: 000301 - Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak |
| 304 | 04.03.0006 |
|
| Jumlah anak laki-laki/perempuan umur 13-17 tahun yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam 12 bulan terakhir | STATISTIK | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Jumlah anak berusia 13-17 tahun yang melaporkan mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam periode 12 bulan terakhir | Orang | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | |
| 305 | 04.03.0007 |
|
| Jumlah anak perempuan dari perempuan usia 15-49 tahun yang tinggal bersama dan menjalankan praktik sunat perempuan menurut kriteria WHO | STATISTIK | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Jumlah anak perempuan umur 0-17 tahun yang tinggal bersama ibu mereka yang berusia 15-49 tahun dan telah menjalani praktik sunat perempuan sesuai dengan definisi WHO. WHO mendefinisikan sunat perempua... | Orang | Indikator SIPD: 000158 - Proporsi anak perempuan dari perempuan umur 15-49 tahun yang tinggal bersama dan menjalankan praktik sunat perempuan | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak |
| 306 | 04.01.0014 |
|
| Jumlah anak perempuan kelas 7 (SMP atau sederajat) dan kelas 10 (SMA dan sederajat) yang diskrining Hb | STATISTIK | KEMENTERIAN KESEHATAN | Total siswa perempuan di kelas 7 dan 10 yang menjalani pemeriksaan kadar hemoglobin sebagai bagian dari program skrining kesehatan. | Orang | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 307 | 04.01.0015 |
|
| Jumlah anak perempuan kelas 7 (SMP atau sederajat) dan kelas 10 (SMA dan sederajat) yang memiliki kadar hemoglobin <12 g/dL | STATISTIK | KEMENTERIAN KESEHATAN | Jumlah siswa perempuan di kelas 7 dan 10 yang, setelah diskrining, ditemukan memiliki kadar hemoglobin kurang dari 12 g/dL, yang menunjukkan kondisi anemia. | Orang | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 308 | 04.03.0008 |
|
| Jumlah anak perempuan umur 13–17 tahun yang mengalami kekerasan (JAPK) | STATISTIK | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Anak perempuan usia 13–17 tahun yang dalam sepanjang hidupnya pernah mengalami paling tidak satu bentuk kekerasan (seksual, fisik, atau emosional), baik secara terpisah maupun bersamaan. | Orang | Indikator SIPD: 000301 - Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak |
| 309 | 04.01.0016 |
|
| Jumlah anak perempuan usia kelas 5 SD atau sederajat yang sudah mendapat imunisasi HPV | STATISTIK | KEMENTERIAN KESEHATAN | Jumlah anak perempuan yang telah menerima vaksinasi HPV sesuai program imunisasi dalam periode tertentu | Orang | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 310 | 06.01.0031 |
|
| Jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di satuan pendidikan formal | STATISTIK | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH | Jumlah anak tidak sekolah yang kembali mendapatkan layanan pendidikan melalui jalur formal, seperti sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA). | Orang | Program: 04.01-Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). Kegiatan: 04.01.04-Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah Lokasi Prioritas: Nasional (38 provinsi, 512 kab/kota), dengan penajaman pada seluruh kab/kota di Jawa Tengah; Provinsi Kalimantan Utara (Kab. Bulungan, Nunukan, Malinau, Tana Tidung, Kota Tarakan); klaster Kalimantan Barat (Kab. Sambas, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang); Sulawesi Tenggara; Maluku; Jawa Barat; serta kab/kota Provinsi Sumatera Utara sesuai Kepmendikbudristek 160 (Langkat, Karo, Simalungun, Dairi, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Nias, Mandailing Natal, Toba, Nias Selatan, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Samosir, Padang Lawas Utara, Labuhanbatu Utara, Nias Barat, Nias Utara, Kota Gunungsitoli). Deskripsi: Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) masih tinggi—4,19 juta anak usia 6–18 tahun, dengan 2,8 juta di jenjang menengah—dipicu hambatan ekonomi/kemiskinan, sosial-budaya dan persepsi negatif, keterbatasan akses layanan, serta relevansi pendidikan dengan kebutuhan kerja. Penanganan membutuhkan kolaborasi lintas sektor pusat–daerah: dukungan pembiayaan dan perlindungan sosial terarah, perluasan layanan (reintegrasi ATS, beasiswa, transportasi/akomodasi), penyediaan jalur fleksibel (PKBM/Kejar Paket, RPL, kelas transisi), penguatan layanan bimbingan dan keterampilan vokasi yang link-and-match dengan dunia kerja, serta penataan data terpadu ATS untuk penjangkauan aktif. Sasaran akhirnya: menurunkan kasus putus sekolah dan ATS secara berkelanjutan dan memastikan pemerataan akses pendidikan berkualitas. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 311 | 06.01.011 |
|
| Jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di satuan pendidikan formal dan nonformal | STATISTIK | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH | Banyaknya anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di satuan pendidikan formal dan nonformal | Orang | Program: 04.01-Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). Kegiatan: 04.01.04-Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah Lokasi Prioritas: Nasional (38 provinsi, 512 kab/kota), dengan penajaman pada seluruh kab/kota di Jawa Tengah; Provinsi Kalimantan Utara (Kab. Bulungan, Nunukan, Malinau, Tana Tidung, Kota Tarakan); klaster Kalimantan Barat (Kab. Sambas, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang); Sulawesi Tenggara; Maluku; Jawa Barat; serta kab/kota Provinsi Sumatera Utara sesuai Kepmendikbudristek 160 (Langkat, Karo, Simalungun, Dairi, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Nias, Mandailing Natal, Toba, Nias Selatan, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Samosir, Padang Lawas Utara, Labuhanbatu Utara, Nias Barat, Nias Utara, Kota Gunungsitoli). Deskripsi: Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) masih tinggi—4,19 juta anak usia 6–18 tahun, dengan 2,8 juta di jenjang menengah—dipicu hambatan ekonomi/kemiskinan, sosial-budaya dan persepsi negatif, keterbatasan akses layanan, serta relevansi pendidikan dengan kebutuhan kerja. Penanganan membutuhkan kolaborasi lintas sektor pusat–daerah: dukungan pembiayaan dan perlindungan sosial terarah, perluasan layanan (reintegrasi ATS, beasiswa, transportasi/akomodasi), penyediaan jalur fleksibel (PKBM/Kejar Paket, RPL, kelas transisi), penguatan layanan bimbingan dan keterampilan vokasi yang link-and-match dengan dunia kerja, serta penataan data terpadu ATS untuk penjangkauan aktif. Sasaran akhirnya: menurunkan kasus putus sekolah dan ATS secara berkelanjutan dan memastikan pemerataan akses pendidikan berkualitas. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 312 | 06.01.0032 |
|
| Jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di satuan pendidikan nonformal | STATISTIK | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH | Jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan melalui jalur nonformal, seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), atau program kesetaraan (Paket... | Orang | Program: 04.01-Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). Kegiatan: 04.01.04-Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah Lokasi Prioritas: Nasional (38 provinsi, 512 kab/kota), dengan penajaman pada seluruh kab/kota di Jawa Tengah; Provinsi Kalimantan Utara (Kab. Bulungan, Nunukan, Malinau, Tana Tidung, Kota Tarakan); klaster Kalimantan Barat (Kab. Sambas, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang); Sulawesi Tenggara; Maluku; Jawa Barat; serta kab/kota Provinsi Sumatera Utara sesuai Kepmendikbudristek 160 (Langkat, Karo, Simalungun, Dairi, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Nias, Mandailing Natal, Toba, Nias Selatan, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Samosir, Padang Lawas Utara, Labuhanbatu Utara, Nias Barat, Nias Utara, Kota Gunungsitoli). Deskripsi: Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) masih tinggi—4,19 juta anak usia 6–18 tahun, dengan 2,8 juta di jenjang menengah—dipicu hambatan ekonomi/kemiskinan, sosial-budaya dan persepsi negatif, keterbatasan akses layanan, serta relevansi pendidikan dengan kebutuhan kerja. Penanganan membutuhkan kolaborasi lintas sektor pusat–daerah: dukungan pembiayaan dan perlindungan sosial terarah, perluasan layanan (reintegrasi ATS, beasiswa, transportasi/akomodasi), penyediaan jalur fleksibel (PKBM/Kejar Paket, RPL, kelas transisi), penguatan layanan bimbingan dan keterampilan vokasi yang link-and-match dengan dunia kerja, serta penataan data terpadu ATS untuk penjangkauan aktif. Sasaran akhirnya: menurunkan kasus putus sekolah dan ATS secara berkelanjutan dan memastikan pemerataan akses pendidikan berkualitas. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 313 | 08.01.006 |
|
| Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren | STATISTIK | KEMENTERIAN AGAMA | Indikator ini mengukur proporsi Anak Tidak Sekolah (ATS) yang berpartisipasi dalam Program Pendidikan Kesetaraan (PPK) yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren. ATS merujuk pada anak usia sekolah ya... | Orang | Program: 04.01-Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). Kegiatan: 04.01.04-Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah Lokasi Prioritas: Nasional (38 provinsi, 512 kab/kota), dengan penajaman pada seluruh kab/kota di Jawa Tengah; Provinsi Kalimantan Utara (Kab. Bulungan, Nunukan, Malinau, Tana Tidung, Kota Tarakan); klaster Kalimantan Barat (Kab. Sambas, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang); Sulawesi Tenggara; Maluku; Jawa Barat; serta kab/kota Provinsi Sumatera Utara sesuai Kepmendikbudristek 160 (Langkat, Karo, Simalungun, Dairi, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Nias, Mandailing Natal, Toba, Nias Selatan, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Samosir, Padang Lawas Utara, Labuhanbatu Utara, Nias Barat, Nias Utara, Kota Gunungsitoli). Deskripsi: Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) masih tinggi—4,19 juta anak usia 6–18 tahun, dengan 2,8 juta di jenjang menengah—dipicu hambatan ekonomi/kemiskinan, sosial-budaya dan persepsi negatif, keterbatasan akses layanan, serta relevansi pendidikan dengan kebutuhan kerja. Penanganan membutuhkan kolaborasi lintas sektor pusat–daerah: dukungan pembiayaan dan perlindungan sosial terarah, perluasan layanan (reintegrasi ATS, beasiswa, transportasi/akomodasi), penyediaan jalur fleksibel (PKBM/Kejar Paket, RPL, kelas transisi), penguatan layanan bimbingan dan keterampilan vokasi yang link-and-match dengan dunia kerja, serta penataan data terpadu ATS untuk penjangkauan aktif. Sasaran akhirnya: menurunkan kasus putus sekolah dan ATS secara berkelanjutan dan memastikan pemerataan akses pendidikan berkualitas. | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 314 | 06.01.0033 |
|
| Jumlah anak tidak sekolah yang Mengikuti PPK di Pondok Pesantren | STATISTIK | KEMENTERIAN AGAMA | Jumlah anak tidak sekolah yang berpartisipasi dalam Program Pendidikan Kesetaraan yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren. | Orang | Program: 04.01-Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). Kegiatan: 04.01.04-Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah Lokasi Prioritas: Nasional (38 provinsi, 512 kab/kota), dengan penajaman pada seluruh kab/kota di Jawa Tengah; Provinsi Kalimantan Utara (Kab. Bulungan, Nunukan, Malinau, Tana Tidung, Kota Tarakan); klaster Kalimantan Barat (Kab. Sambas, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang); Sulawesi Tenggara; Maluku; Jawa Barat; serta kab/kota Provinsi Sumatera Utara sesuai Kepmendikbudristek 160 (Langkat, Karo, Simalungun, Dairi, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Nias, Mandailing Natal, Toba, Nias Selatan, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Samosir, Padang Lawas Utara, Labuhanbatu Utara, Nias Barat, Nias Utara, Kota Gunungsitoli). Deskripsi: Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) masih tinggi—4,19 juta anak usia 6–18 tahun, dengan 2,8 juta di jenjang menengah—dipicu hambatan ekonomi/kemiskinan, sosial-budaya dan persepsi negatif, keterbatasan akses layanan, serta relevansi pendidikan dengan kebutuhan kerja. Penanganan membutuhkan kolaborasi lintas sektor pusat–daerah: dukungan pembiayaan dan perlindungan sosial terarah, perluasan layanan (reintegrasi ATS, beasiswa, transportasi/akomodasi), penyediaan jalur fleksibel (PKBM/Kejar Paket, RPL, kelas transisi), penguatan layanan bimbingan dan keterampilan vokasi yang link-and-match dengan dunia kerja, serta penataan data terpadu ATS untuk penjangkauan aktif. Sasaran akhirnya: menurunkan kasus putus sekolah dan ATS secara berkelanjutan dan memastikan pemerataan akses pendidikan berkualitas. | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 315 | 06.02.0002 |
|
| Jumlah anak umur 5-11 tahun yang bekerja minimal 1 jam per minggu | STATISTIK | BADAN PUSAT STATISTIK | Jumlah anak berusia 5–11 tahun yang bekerja setidaknya 1 jam per minggu, termasuk dalam kategori pekerja anak. | Orang | Indikator SIPD: 000191 - Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan pembagian kelompok umur berdasarkan International Conference of Labour Statisticians | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 316 | 03.07.0004 |
|
| Jumlah anak usia 0-4 tahun (0-59 bulan) pada pertengahan tahun | STATISTIK | BADAN PUSAT STATISTIK | Jumlah total anak berusia 0 hingga 59 bulan pada pertengahan tahun yang sama.? | Orang | Indikator SIPD: 000104 - (a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup. 000816 - Angka Kematian Balita | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 317 | 03.07.0005 |
|
| Jumlah Anak Usia 0-4 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran | STATISTIK | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Jumlah anak berusia 0-4 tahun yang telah memiliki akta kelahiran resmi yang tercatat dalam database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Si... | Total | Indikator SIPD: 000852 - Persentase anak berusia 0 - 4 tahun yang memiliki akta kelahiran | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 318 | 06.02.0003 |
|
| Jumlah anak usia 13-14 tahun yang bekerja lebih dari 15 jam per minggu (PAB13-14,JK15) | STATISTIK | BADAN PUSAT STATISTIK | Jumlah anak berusia 13–14 tahun yang bekerja lebih dari 15 jam per minggu. | Orang | Indikator SIPD: 000192 - Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur berdasarkan UU Ketenagakerjaan | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 319 | 04.03.0009 |
|
| Jumlah anak usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan dan mendapat layanan dari semua bentuk kekerasan yang dialami | STATISTIK | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Jumlah anak berusia 13 hingga 17 tahun yang mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) dan telah menerima layanan dukungan atau intervensi, seperti konseling, rehabilitasi, atau perlindungan... | Orang | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | |
| 320 | 04.03.0010 |
|
| Jumlah anak usia 13-17 tahun yang mengalami minimal satu bentuk KDRT dalam 12 bulan terakhir | STATISTIK | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Anak berusia 13-17 tahun yang mengalami setidaknya satu dari tiga jenis kekerasan (fisik, emosional, atau seksual) dalam rumah tangga selama 12 bulan terakhir | Orang | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | |
| 321 | 04.03.0011 |
|
| Jumlah anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan seksual kontak dalam 12 bulan terakhir | STATISTIK | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Jumlah anak berusia 13-17 tahun yang melaporkan mengalami satu atau lebih bentuk kekerasan seksual kontak dalam periode 12 bulan terakhir | Orang | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | |
| 322 | 04.03.0012 |
|
| Jumlah anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan seksual non kontak dalam 12 bulan terakhir | STATISTIK | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Jumlah anak berusia 13-17 tahun yang melaporkan mengalami satu atau lebih bentuk kekerasan seksual non kontak dalam periode 12 bulan terakhir | Orang | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | |
| 323 | 06.02.0004 |
|
| Jumlah anak usia 15-17 tahun yang bekerja lebih dari 40 jam per minggu (PAB15-17,JK40) | STATISTIK | BADAN PUSAT STATISTIK | Jumlah anak berusia 15–17 tahun yang bekerja lebih dari 40 jam per minggu. | Orang | Indikator SIPD: 000192 - Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur berdasarkan UU Ketenagakerjaan | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 324 | 06.02.0005 |
|
| Jumlah anak usia 5-12 tahun yang bekerja (PAB5-12) | STATISTIK | BADAN PUSAT STATISTIK | Jumlah anak berusia antara 5 hingga 12 tahun yang terlibat dalam kegiatan kerja, baik yang bersifat ekonomi maupun non-ekonomi. | Orang | Indikator SIPD: 000192 - Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur berdasarkan UU Ketenagakerjaan | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 325 | 04.01.0017 |
|
| Jumlah anak usia 6-23 bulan mendapatkan MP ASI | STATISTIK | KEMENTERIAN KESEHATAN | Jumlah anak usia 6 hingga 23 bulan yang mendapatkan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) sesuai dengan standar yang ditetapkan. | Orang | Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.02-Pencegahan dan penurunan stunting Lokasi Prioritas: Seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi (cakupan nasional); serta penegasan pada: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Jawa Barat, dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, fokus spesifik di Provinsi Bengkulu pada Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Kota Bengkulu. Deskripsi: Program menitikberatkan pemenuhan intervensi gizi-kesehatan berbasis siklus hidup sesuai kebutuhan kelompok sasaran (ibu hamil, baduta, balita, remaja, calon pengantin, keluarga, dan masyarakat). Arah kebijakan meliputi penguatan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting (mis. ibu hamil KEK; balita dengan BB tidak naik/kurang; gizi kurang/buruk) disertai tata laksana dan pendampingan; peningkatan kualitas layanan dan edukasi; serta konvergensi melalui perbaikan tata kelola: analisis situasi berbasis kewilayahan, perencanaan–penganggaran kontekstual, integrasi sistem/kebijakan/sumber daya, dan penguatan Monev sebagai umpan balik. Sasaran akhirnya menurunkan prevalensi stunting (indikatif 18,8% pada 2025 menjadi 14,2% pada 2029), mencegah kematian dini, dan meningkatkan harapan hidup sehat. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 326 | 04.01.0018 |
|
| Jumlah Anak usia 6-23 bulan yang diwawancara MP ASI | STATISTIK | KEMENTERIAN KESEHATAN | Jumlah anak usia 6 hingga 23 bulan yang menjadi responden dalam survei atau wawancara terkait pemberian MP-ASI. | Orang | Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.02-Pencegahan dan penurunan stunting Lokasi Prioritas: Seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi (cakupan nasional); serta penegasan pada: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Jawa Barat, dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, fokus spesifik di Provinsi Bengkulu pada Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Kota Bengkulu. Deskripsi: Program menitikberatkan pemenuhan intervensi gizi-kesehatan berbasis siklus hidup sesuai kebutuhan kelompok sasaran (ibu hamil, baduta, balita, remaja, calon pengantin, keluarga, dan masyarakat). Arah kebijakan meliputi penguatan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting (mis. ibu hamil KEK; balita dengan BB tidak naik/kurang; gizi kurang/buruk) disertai tata laksana dan pendampingan; peningkatan kualitas layanan dan edukasi; serta konvergensi melalui perbaikan tata kelola: analisis situasi berbasis kewilayahan, perencanaan–penganggaran kontekstual, integrasi sistem/kebijakan/sumber daya, dan penguatan Monev sebagai umpan balik. Sasaran akhirnya menurunkan prevalensi stunting (indikatif 18,8% pada 2025 menjadi 14,2% pada 2029), mencegah kematian dini, dan meningkatkan harapan hidup sehat. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 327 | 04.03.0013 |
|
| Jumlah anak usia usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan emosional dalam 12 bulan | STATISTIK | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Jumlah anak berusia 13-17 tahun yang melaporkan mengalami satu atau lebih bentuk kekerasan emosional dalam periode 12 bulan terakhir | Orang | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | |
| 328 | 10.04.0001 |
|
| Jumlah anggota DPD RI menurut Jenis Kelamin | STATISTIK | DEWAN PERWAKILAN DAERAH | Penggolongan seseorang secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. | Orang | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 329 | 09.03.0008 |
|
| Jumlah Anggota DPR RI Berdasarkan Alat Kelengkapan Dewan | STATISTIK | DEWAN PERWAKILAN RAKYAT | Data yang mencatat total banyaknya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang dikelompokkan berdasarkan Alat Kelengkapan Dewan pada periode keanggotaan tertentu. | Orang | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 330 | 05.01.0006 |
|
| Jumlah Anggota DPR RI Laki-laki | STATISTIK | DEWAN PERWAKILAN RAKYAT | Jumlah anggota laki-laki yang sebagai anggota DPR RI pada periode tertentu. | Orang | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 331 | 04.03.0014 |
|
| Jumlah Anggota DPR RI Perempuan | STATISTIK | DEWAN PERWAKILAN RAKYAT | Jumlah anggota perempuan yang sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada periode tertentu. | Orang | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 332 | 01.01.0002 |
|
| Jumlah Anggota Komcad yang Lulus dengan Nilai Baik | STATISTIK | KEMENTERIAN PERTAHANAN | Jumlah anggota Komcad yang telah menyelesaikan pelatihan dan memperoleh predikat nilai "Baik". Reff: https://www.kemhan.go.id/pothan/wp-content/uploads/2024/01/LAPORAN-KERJA-POTHAN-2022_opt.pdf | Orang | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 333 | 06.02.0006 |
|
| Jumlah angkatan kerja | STATISTIK | BADAN PUSAT STATISTIK | Jumlah individu yang termasuk dalam kategori angkatan kerja, yaitu mereka yang bekerja atau aktif mencari pekerjaan, dalam suatu wilayah pada periode tertentu | Orang | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 334 | 06.02.0007 |
|
| Jumlah angkatan kerja lulusan pendidikan menengah vokasi setahun terakhir | STATISTIK | BADAN PUSAT STATISTIK | Total lulusan pendidikan menengah vokasi dalam satu tahun terakhir yang telah memasuki angkatan kerja, termasuk yang bekerja, berwirausaha, melanjutkan pendidikan, atau sedang mencari pekerjaan. | Orang | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 335 | 06.02.0008 |
|
| Jumlah Angkatan Kerja Pemuda | STATISTIK | BADAN PUSAT STATISTIK | Pemuda berusia 16–30 tahun yang termasuk dalam angkatan kerja, yaitu mereka yang bekerja atau aktif mencari pekerjaan | Orang | Indikator SIPD: 001037 - Rasio Wirausaha Pemuda | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 336 | 06.02.0009 |
|
| Jumlah Angkatan Kerja Perempuan | STATISTIK | BADAN PUSAT STATISTIK | Jumlah penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas yang bekerja, memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja, atau sedang mencari pekerjaan (pengangguran) | Orang | Indikator Utama Pembangunan - 16.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) Indikator SIPD: 000033 - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 337 | 03.03.0002 |
|
| Jumlah Angkutan Barang Perintis yang Dilayani | STATISTIK | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | Jumlah layanan angkutan yang diselenggarakan untuk menjangkau daerah-daerah yang belum terlayani atau kurang terlayani oleh angkutan barang reguler, guna mendukung distribusi barang ke wilayah tersebu... | ton | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 338 | 03.03.051 |
|
| Jumlah Angkutan Barang Transportasi Udara pada Bandara Primer/Utama | STATISTIK | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | Indikator yang mengukur jumlah angkutan barang pada transportasi udara pada bandar udara primer / utama | juta ton | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 339 | 03.03.0003 |
|
| Jumlah Angkutan Peti Kemas non Komersial yang Dilayani | STATISTIK | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | Jumlah layanan angkutan peti kemas yang diselenggarakan untuk mendukung distribusi barang bantuan atau kebutuhan tertentu yang tidak bersifat komersial | ton | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 340 | 03.03.0004 |
|
| Jumlah Angkutan Udara Perintis Penumpang | STATISTIK | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | Jumlah penerbangan yang membawa penumpang pada angkutan udara perintis, yaitu kegiatan angkutan udara niaga dalam negeri yang melayani jaringan dan rute penerbangan untuk menghubungkan daerah terpenci... | penerbangan | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 341 | 09.03.0009 |
|
| Jumlah Aset TVRI | STATISTIK | LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA | total nilai kekayaan yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI), yang mencakup seluruh aset yang tercatat dalam neraca dan diakui secara akuntansi, pada periode... | rupiah | Ya | Tidak | Ya | Ya | Ya | |
| 342 | 09.06.0012 |
|
| Jumlah ASN Es. 4/JF pada Ibu Kota Nusantara | STATISTIK | KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI | Jumlah ASN Eselon 4 dan Jabatan Fungsional yang dipindahkan pada tahun sebelumnya | Orang | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 343 | 09.06.0013 |
|
| Jumlah ASN non JF/Es. 4 pada Ibu Kota Nusantara | STATISTIK | KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI | Jumlah ASN di luar Jabatan Fungsional dan Eselon 4 yang dipindahkan pada tahun sebelumnya | Orang | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 344 | 09.06.0014 |
|
| Jumlah ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi Digital | STATISTIK | KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI | Jumlah ASN yang telah mencapai atau melampaui standar kompetensi digital berdasarkan penilaian terhadap empat pilar literasi digital | Orang | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 345 | 09.03.0010 |
|
| Jumlah Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Bidang Permasalahan | STATISTIK | DEWAN PERWAKILAN RAKYAT | Data yang mencatat total banyaknya aspirasi atau pengaduan masyarakat yang diterima DPR RI, dikelompokkan menurut kategori atau bidang permasalahan tertentu dalam periode waktu tertentu. Data ini digu... | Aduan | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 346 | 09.03.0011 |
|
| Jumlah Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat yang Masuk ke DPR RI | STATISTIK | DEWAN PERWAKILAN RAKYAT | Data yang mencatat total banyaknya penyampaian aspirasi atau pengaduan yang diterima DPR RI dari masyarakat dalam periode waktu tertentu, baik melalui saluran fisik maupun digital. | Aduan | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 347 | 10.04.0002 |
|
| Jumlah Aspirasi Masyarakat dan Daerah di DPD RI | STATISTIK | DEWAN PERWAKILAN DAERAH | Banyaknya aspirasi masyarakat yang dihimpun oleh bapak dan ibu anggota dewan dalam masa reses. | aspirasi | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 348 | 09.03.016 |
|
| Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif | STATISTIK | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL | Konsep dan Definisi:Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dana... | badan publik | Indikator SIPD: 000326 - Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 349 | 04.01.0019 |
|
| Jumlah balita 12-59 bulan | STATISTIK | KEMENTERIAN KESEHATAN | Jumlah anak berusia antara 12 hingga 59 bulan (1 hingga kurang dari 5 tahun). | anak | Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.02-Pencegahan dan penurunan stunting Lokasi Prioritas: Seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi (cakupan nasional); serta penegasan pada: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Jawa Barat, dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, fokus spesifik di Provinsi Bengkulu pada Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Kota Bengkulu. Deskripsi: Program menitikberatkan pemenuhan intervensi gizi-kesehatan berbasis siklus hidup sesuai kebutuhan kelompok sasaran (ibu hamil, baduta, balita, remaja, calon pengantin, keluarga, dan masyarakat). Arah kebijakan meliputi penguatan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting (mis. ibu hamil KEK; balita dengan BB tidak naik/kurang; gizi kurang/buruk) disertai tata laksana dan pendampingan; peningkatan kualitas layanan dan edukasi; serta konvergensi melalui perbaikan tata kelola: analisis situasi berbasis kewilayahan, perencanaan–penganggaran kontekstual, integrasi sistem/kebijakan/sumber daya, dan penguatan Monev sebagai umpan balik. Sasaran akhirnya menurunkan prevalensi stunting (indikatif 18,8% pada 2025 menjadi 14,2% pada 2029), mencegah kematian dini, dan meningkatkan harapan hidup sehat. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 350 | 04.01.0020 |
|
| Jumlah balita 12-59 bulan yang dipantau | STATISTIK | KEMENTERIAN KESEHATAN | Jumlah balita usia 12–59 bulan yang mendapatkan pemantauan pertumbuhan secara rutin, seperti penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan, minimal 8 kali dalam setahun. Perpustakaan Pusat Polt... | anak | Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.02-Pencegahan dan penurunan stunting Lokasi Prioritas: Seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi (cakupan nasional); serta penegasan pada: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Jawa Barat, dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, fokus spesifik di Provinsi Bengkulu pada Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Kota Bengkulu. Deskripsi: Program menitikberatkan pemenuhan intervensi gizi-kesehatan berbasis siklus hidup sesuai kebutuhan kelompok sasaran (ibu hamil, baduta, balita, remaja, calon pengantin, keluarga, dan masyarakat). Arah kebijakan meliputi penguatan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting (mis. ibu hamil KEK; balita dengan BB tidak naik/kurang; gizi kurang/buruk) disertai tata laksana dan pendampingan; peningkatan kualitas layanan dan edukasi; serta konvergensi melalui perbaikan tata kelola: analisis situasi berbasis kewilayahan, perencanaan–penganggaran kontekstual, integrasi sistem/kebijakan/sumber daya, dan penguatan Monev sebagai umpan balik. Sasaran akhirnya menurunkan prevalensi stunting (indikatif 18,8% pada 2025 menjadi 14,2% pada 2029), mencegah kematian dini, dan meningkatkan harapan hidup sehat. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Showing 301-350 of 2,950 items.
| Id Ddp | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Definisi | Satuan | Instansi Produsen Data | Jenis Pengajuan | Jenis Data | Standar Data | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Klasifikasi Penyajian | Jadwal Pemutakhiran | Catatan kebutuhan dukungan data daerah | Tag Rad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.008 |
|
| Indeks Penegakan Hukum | Indeks Penegakan Hukum dalam IPH adalah indeks yang mengukur penerapan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan putusan hakim | Indeks | KEMENTERIAN HUKUM | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Hukum | ||
| 09.06.007 |
|
| Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) | Indeks pencapaian SPM (IP) SPM adalah nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rata–rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase... | Poin | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Prioritas | STATISTIK | - | Provinsi | TAHUNAN | Dalam Negeri | ||
| 09.02.078 |
|
| Indeks Penerapan Tata Kelola Pengadaan | Angka yang mengukur penerapan tata kelola pengadaan secara nasional. | - | LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Perencanaan Pembangunan Nasional | ||
| 01.02.012 |
|
| Indeks Pengaruh dan Peran di Dunia Internasional | Indeks Pengaruh dan Peran di Dunia Internasional adalah indeks yang mengukur pengaruh dan kepemimpinan Indonesia terhadap pengambilan kebijakan isu-isu bilateral, regional dan global serta... | indeks (0–5) | KEMENTERIAN LUAR NEGERI | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Urusan Luar Negeri | ||
| 03.07.013 |
|
| Indeks Pengasuhan Anak Usia Dini | Komposit dari lima dimensi yang menggambarkan pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak usia dini, yaitu dimensi kesehatan, kecukupan gizi, pengasuhan yang responsif, stimulasi dini serta... | Tanpa Satuan | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kependudukan | ||
| 03.07.014 |
|
| Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja | Indeks pengasuhan remaja adalah indeks komposit yang menggambarkan pengasuhan orangtua/keluarga kepada anaknya/anggota keluarga yang berusia remaja. | Tanpa Satuan | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kependudukan | ||
| 07.05.013 |
|
| Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati adalah ukuran atas keseluruhan capaian aksi pengelolaan keanekaragaman hayati di Indonesia. Pengelolaan keanekaragaman hayati adalah tindakan yang dilakukan... | unit | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Indikator Utama Pembangunan - 41.Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Indikator SIPD: 000679 - Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | Lingkungan Hidup | |
| 07.05.0012 |
|
| Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Komponen Pengurangan Ancaman | Indeks Pengurangan ancaman kehilangan kehati adalah salah satu dari dua komponen penyusun Indeks Pengelolaan Kehati. Indeks ini merupakan penilaian dari upaya pengayaan keanekaragaman hayati melalui... | Unit | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Indikator Utama Pembangunan - 41.Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | Lingkungan Hidup | |
| 09.02.0097 |
|
| Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) | Nilai Rata-Rata Nasional Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dengan memperhatikan dimensi penilaian: a. kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran; b. pengalokasian anggaran belanja dalam... | Poin | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional, provinsi, kabupaten/kota | TAHUNAN | Keuangan | ||
| 01.02.013 |
|
| Indeks Penguatan Sistem Kelembagaan Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri | Indeks Penguatan Sistem Kelembagaan Pelindungan WNI dan BHI adalah indeks yang mengukur tingkat capaian kriteria dasar kelembagaan Pelindungan WNI di luar negeri. Elemen yang diukur pada indeks ini... | persen | KEMENTERIAN LUAR NEGERI | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Urusan Luar Negeri | ||
| 03.03.008 |
|
| Indeks Peningkatan SDM Transportasi | Pemenuhan Sumber Daya Manusia dalam Bidang Transportasi yang Berkompeten | persen | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Transportasi | ||
| 01.02.023 |
|
| Indeks Penyelesaian Kasus WNI di Luar Negeri | Merupakan perbandingan antara kasus WNI di luar negeri yang diselesaikan dengan jumlah kasus WNI diterima Persentase penyelesaian kasus WNI di luar negeri di luar negeri, terdiri dari 2 unsur, yaitu:... | persen | KEMENTERIAN LUAR NEGERI | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TRIWULANAN | Urusan Luar Negeri | ||
| 07.05.0013 |
|
| Indeks Perilaku Ramah Lingkungan Hidup | IPRLH adalah indeks yang mengukur perilaku masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. | nilai indeks tanpa satuan | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Lingkungan Hidup | ||
| 04.03.004 |
|
| Indeks Perlindungan Anak (IPA) | Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah indeks komposit yang mengukur capaian pemenuhan hak dan perlindungan anak yang disusun sesuai dengan klaster dalam Konvensi Hak Anak.;Indeks Perlindungan Khusus... | - | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Prioritas | STATISTIK | 33210004 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000630 - Indeks Perlindungan Anak (IPA) | Pemberdayaan Perempuan |
| 04.03.005 |
|
| Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) | Angka yang menggambarkan pencapaian pembangunan perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan... | - | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Prioritas | STATISTIK | 33210005 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Pemberdayaan Perempuan | |
| 05.01.009 |
|
| Indeks Perlindungan Saksi dan Korban | Indeks Perlindungan Saksi dan Korban (IPSK) adalah nilai capaian penyelenggaraan pelayanan perlindungan saksi dan korban tindak pidana berdasarkan sepuluh dimensi penilaian. | nilai | LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Hukum | ||
| 02.01.002 |
|
| Indeks Persaingan Usaha | Indeks Persaingan Usaha merupakan indikator yang menunjukkan tingkat persaingan usaha di berbagai provinsi dan sektor ekonomi di Indonesia. Indikator persaingan usaha yang meningkat menunjukkan... | Nilai Indeks | KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA | Prioritas | STATISTIK | - | wilayah (nasional dan provinsi) dan sektoral | TAHUNAN | Industri | ||
| 05.02.012 |
|
| Indeks Profesionalitas SDM Polri | Indeks Profesinalitas SDM Polri adalah pengukuran yang ditetapkan untuk mengukur kualitas sikap, derajat pengetahuan dan keahlian yang dimiliki oleh SDM Polri dalam melaksanakan tugas dan... | 1. Jenis Pangkat 2. Jenis Kelamin | KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA | Prioritas | STATISTIK | - | Menentukan nilai kumulatif indikator komponen SDM Polri secara kuantitatif | TAHUNAN | Keamanan | ||
| 04.01.0007 |
|
| Indeks Proses Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba | Mengukur proses pelaksanaan program P4GN, termasuk koordinasi antar lembaga, pelatihan, dan kegiatan penyuluhan | skor indeks | BADAN NARKOTIKA NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 07.04.014 |
|
| Indeks Pulau-Pulau Kecil | Metode perhitungan nilai indeks untuk Ketahanan Wilayah Pesisir berdasarkan tiga indikator utama: Rehabilitasi Wilayah Pesisir, Pengendalian Perubahan Iklim, dan Mitigasi Bencana | indeks | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Program: 08.03-Pembangunan Berketahanan Iklim. Kegiatan: 08.03.01-Peningkatan Ketahanan Iklim Pesisir dan Laut Lokasi Prioritas: Seluruh provinsi (nasional); Provinsi Sulawesi Utara; Provinsi Nusa Tenggara Barat; Provinsi Papua Tengah; Sulawesi Tengah; Provinsi Bali; Kab. Bintan; Kab. Kaur; Kab. Lebong; Kab. Bengkulu Utara; Pantai Utara Jawa; serta kategori kawasan: 3T, pesisir perkotaan/strategis ekonomi, dan berisiko abrasi tinggi. Deskripsi: Inisiatif berfokus pada penguatan ketahanan iklim pesisir untuk menurunkan potensi kerugian ekonomi sektor kelautan–perikanan melalui pengembangan kawasan pesisir tangguh, pembangunan sarana–prasarana pantai dan navigasi pelayaran, serta perlindungan–pemulihan ekosistem pesisir. Dorongan intervensi didasarkan pada peningkatan risiko di pesisir: kenaikan muka air laut 0,8–1,2 cm/tahun, gelombang tinggi 1,5–2,5 meter, dan kerentanan luas (311 kab/kota; 30% penduduk berisiko terdampak/perpindahan). Penerima manfaat utama adalah masyarakat pesisir dan nelayan, dengan orientasi pada keselamatan, produktivitas, dan keberlanjutan. | Kelautan | |
| 06.03.001 |
|
| Indeks QS International Research Network Collaboration | Indikator International Research Network (IRN) digunakan untuk menilai tingkat keterbukaan dan keberagaman kolaborasi internasional dalam bidang penelitian pada setiap institusi pendidikan tinggi... | Indeks | KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 09.06.0044 |
|
| Indeks Reformasi Birokrasi 2023-2025 | Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah sebuah sistem penilaian yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam suatu instansi pemerintah. | Indeks | KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI | Prioritas | STATISTIK | - | Indeks Nasional | TAHUNAN | Dalam Negeri | ||
| 09.06.008 |
|
| Indeks Reformasi Birokrasi Nasional | Reformasi Birokrasi (RB) merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Berkaitan dengan hal tersebut, reformasi birokrasi... | Nilai/Skor | KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI | Prioritas | STATISTIK | - | Instansi Pemerintah: K/L, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Indikator SIPD: 001105 - Indeks Reformasi Birokrasi | Aparatur Negara | |
| 05.02.013 |
|
| Indeks Risiko Bencana | IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang... | Indeks | OTORITA IBUKOTA NUSANTARA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Provinsi, Ibu Kota Nusantara | TAHUNAN | Indikator Utama Pembangunan - 44. Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level provinsi) Indikator SIPD: 000071 - Indeks Risiko Bencana | Keamanan | |
| 05.02.014 |
|
| Indeks Risiko Terorisme | Suatu ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat risiko suatu negara atau wilayah terhadap ancaman terorisme | Indeks | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Keamanan | ||
| 05.02.0001 |
|
| Indeks Risiko Terorisme Dimensi Suplai Pelaku | Angka yang menggambarkan seberapa besar risiko suatu daerah menjadi penyuplai pelaku teror, sehingga ancaman suatu daerah dari terorisme dapat dimitigasi dengan baik dilihat berdasarkan potensi atau... | Indeks | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME | Prioritas | STATISTIK | 10810060 | Terbatas | [32010026] Wilayah; | TAHUNAN | Keamanan | |
| 05.02.0002 |
|
| Indeks Risiko Terorisme Dimensi Target | Angka yang menggambarkan seberapa besar risiko suatu daerah menjadi target serangan teror, sehingga ancaman suatu daerah dari terorisme dapat dimitigasi dengan baik. | Indeks | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME | Prioritas | STATISTIK | 10810061 | Terbatas | [32010026] Wilayah; | TAHUNAN | Keamanan | |
| 09.03.010 |
|
| Indeks Ruang Digital Kondusif | Indeks Ruang Digital Kondusif (IRDK) merupakan indeks yang mengukur sejauh mana ruang digital di Indonesia mencerminkan lingkungan yang aman dan kondusif untuk seluruh lapisan masyarakat. Pengukuran... | skala 1-5 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Program: 03.02-Peningkatan Konektivitas Digital dan Transisi Energi Listrik. Kegiatan: 03.02.02-Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi Kalimantan Tengah – Kab. Kapuas, Barito Utara, Barito Selatan, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Katingan, Seruyan, Sukamara, Lamandau, Gunung Mas, Pulang Pisau, Murung Raya, Barito Timur, serta Kota Palangkaraya. Deskripsi: Penguatan ekosistem digital diarahkan untuk mendukung transformasi pemerintahan digital dan masyarakat digital. Fokusnya meliputi perluasan infrastruktur TIK, peningkatan layanan publik berbasis digital, literasi & talenta digital, serta tata kelola data dan keamanan siber—agar pelayanan kian inklusif, efisien, dan andal di seluruh Indonesia, dengan penajaman implementasi pada kabupaten/kota prioritas di Kalimantan Tengah. | Informasi | |
| 09.03.011 |
|
| Indeks Satu Data Indonesia | Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) dilaksanakan untuk menilai ketercapaian dan memetakan capaian penyelenggaraan SDI di tingkat Pusat dan Daerah. Hasil pemantauan dan... | - | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Instansi Pemerintah: K/L, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Informasi | ||
| 01.02.0003 |
|
| Indeks SDM K/L/Perwaklan RI yang mendapatkan sertifikat pelatihan peningkatan kapasitas terkait pengelolaan sistem informasi Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri | Indikatour untuk Mengukur partisipasi SDM lintas instansi dan Perwakilan RI dalam pelatihan pengelolaan sistem informasi. Diperoleh dengan membandingkan realisasi partisipasi terhadap target jumlah... | persen | KEMENTERIAN LUAR NEGERI | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Urusan Luar Negeri | ||
| 09.06.010 |
|
| Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara,... | Indeks | KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI | Prioritas | STATISTIK | - | Instansi Pemerintah: K/L, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Indikator Utama Pembangunan - 25.Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Indikator SIPD: 000044 - Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Aparatur Negara | |
| 02.03.0124 |
|
| Indeks Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) | Indeks yang menunjukkan situasi kerawanan pangan dan gizi secara simultan pada 3 aspek (ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan), termasuk indeks komposit dari ketiga aspek tersebut. | Tanpa satuan | BADAN PANGAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | BULANAN | Pertanian | ||
| 01.01.003 |
|
| Indeks Survei dan Pemetaan Hidro-Oseanografi | Luas wilayah perairan pedalaman, perariran kepulauan dan laut teritorial Indonesia yang terpetakan dibagi dengan luas total wilayah perairan pedalaman, perariran kepulauan dan laut teritorial... | persen | KEMENTERIAN PERTAHANAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Pertahanan | ||
| 09.01.0038 |
|
| Indeks Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri | Ukuran terhadap kualitas perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, penatalaksanaan, pengawasan, dan capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan indikator sebagai berikut: 1. Tingkat... | Poin | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Prioritas | STATISTIK | - | Provinsi | TAHUNAN | Dalam Negeri | ||
| 09.03.012 |
|
| Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN) | Indeks TDN merupakan konsep ukuran holistik yang menyajikan data dari berbagai aspek perkembangan digital, antara lain infrastruktur, pemerintah, ekonomi dan masyarakat digital. Indeks TDN pilar... | nilai (0-100) | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Informasi | ||
| 09.03.0005 |
|
| Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN) Pilar Bisnis | Indeks TDN pilar Bisnis merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat adopsi, inovasi, dan pemanfaatan teknologi digital oleh sektor bisnis dalam mendukung transformasi digital nasional | nilai (0-100) | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Informasi | ||
| 09.03.0006 |
|
| Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN) Pilar Masyarakat | Indeks TDN Pilar Masyarakat merupakan suatu ukuran yang menggambarkan kesiapan dan daya saing masyarakat dalam ekosistem digital mencakup kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan tuntutan... | nilai (0-100) | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Informasi | ||
| 09.03.0007 |
|
| Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN) Pilar Pemerintah | Indeks TDN Pilar Pemerintah merupakan indeks yang mengukur sejauh mana pemerintah memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan... | nilai (0-100) | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Informasi | ||
| 07.03.002 |
|
| Indeks tutupan hijau pegunungan | Indeks Tutup Hijau Pegunungan (Mountain Green Cover Index/MGCI) dimaksudkan untuk mengukur perubahan vegetasi hijau di area pegunungan, yaitu: kelas tutupan lahan hutan, lahan pertanian, padang... | Indeks | KEMENTERIAN KEHUTANAN | Prioritas | STATISTIK | 31010020 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Tingkat Kekritisan Lahan | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000290 - Indeks tutupan hijau pegunungan | Kehutanan |
| 07.01.0013 |
|
| Index Harga Batubara (PLT) | Indeks harga batubara yang digunakan sebagai acuan biaya bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), yang mencerminkan perubahan harga batubara untuk kebutuhan pembangkitan listrik dalam suatu... | Rp/Ton | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Pertambangan | ||
| 02.01.0094 |
|
| Indikasi geografis | Hak kekayaan intelektual berupa daftar indikasi geografis terkait industri | daftar | KEMENTERIAN HUKUM | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Industri | ||
| 02.03.006 |
|
| Indikator anomali harga pangan | Indikator anomali harga pangan (IAHP) mengidentifikasi harga-harga pangan di pasar yang secara abnormal tinggi. IAHP ini memperlihatkan tingkat pertumbuhan gabungan tertimbang dari harga-harga... | - | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional dan Ibukota Provinsi | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000102 - Indikator anomali harga pangan. | Perdagangan | |
| 09.05.002 |
|
| Indonesia Blue Economy Index (IBEI) | Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI - Indonesia Blue Economy Index) terdiri dari tiga pilar yang mewakili komponen utama pembangunan berkelanjutan. Pertama, Pilar Ekonomi mencerminkan kontribusi... | - | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000002 - Indeks Ekonomi Biru Indonesia | Perencanaan Pembangunan Nasional | |
| 09.05.0006 |
|
| Indonesia Blue Economy Index (IBEI) Pilar Ekonomi | Pilar Ekonomi mengukur kontribusi sektor kelautan terhadap perekonomian regional melalui subpilar seperti perikanan tangkap dan budidaya, akivitas perdagangan dan transportasi maritim, industri... | - | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000002 - Indeks Ekonomi Biru Indonesia | Perencanaan Pembangunan Nasional | |
| 09.05.0007 |
|
| Indonesia Blue Economy Index (IBEI) Pilar Lingkungan | Pilar Lingkungan mengukur kualitas ekosistem pesisir dan laut, upaya mitigasi dampak lingkungan, serta pemanfaatan energi terbarukan. | - | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000002 - Indeks Ekonomi Biru Indonesia | Perencanaan Pembangunan Nasional | |
| 09.05.0008 |
|
| Indonesia Blue Economy Index (IBEI) Pilar Sosial | Pilar Sosial berfokus pada dimensi inklusivitas dengan mengukur sejauh mana sektor kelautan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang tercermin dalam subpilar kesejahteraan, akses kesehatan,... | - | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000002 - Indeks Ekonomi Biru Indonesia | Perencanaan Pembangunan Nasional | |
| 02.02.004 |
|
| Inflasi Harga Bergejolak | Inflasi Komponen Bergejolak adalah inflasi dari sekumpulan barang/jasa yang perkembangan harganya cenderung bergejolak diakibatkan oleh shocks (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen,... | persen | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | BULANAN | Perdagangan | ||
| 09.04.003 |
|
| Integrated Index for Postal Development (2IPD) | Integrated Index for Postal Development atau 2IPD adalah indeks komposit yang disusun oleh Universal Postal Union (UPU) untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang perkembangan layanan pos di... | nilai | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Komunikasi | ||
| 07.05.014 |
|
| Intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor industri | Intensitas emisi GRK didapat dari perbandingan nilai emisi aktual gas rumah kaca dari sektor industri pada tahun tertentu dengan output aktivitas ekonomi (dalam hal ini produk domestik bruto) pada... | ton CO2e/2010 IDR miliar | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000216 - Intensitas emisi sektor industri. | Lingkungan Hidup | |
| 02.03.0001 |
|
| Intensitas Kesejahteraan Petani | Intensitas Kesejahteraan adalah rata-rata persentase indikator yang dapat diakses oleh anggota rumah tangga pertanian yang sejahtera secara multidimensi. Intensitas Kesejahteraan merupakan ukuran non... | persen | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Pertanian |
Showing 301-350 of 3,346 items.
| ID | Id Ddp | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Jenis Pengajuan | Jenis Data | Indikator Variabel | Standar Data | Mitra Sektor Bappenas | Instansi Produsen Data | Unit Kerja Produsen Data | Definisi | Satuan | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Klasifikasi Penyajian | Jadwal Pemutakhiran | Tag Rad | Status Persetujuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162672 | 01.02.0001 |
|
| Asia Power Index (Diplomatic Influence) | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN LUAR NEGERI | Biro Perencanaan dan Organisasi | Asia Power Index merupakan indeks yang menunjukan kekuatan negara-negara khususnya di Asia dengan mengukur kemampuan negara dalam membentuk dan merespon lingkungan eksternal, baik dalam memengaruhi... | persen | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Urusan Luar Negeri | TERSEDIA | ||
| 162673 | 07.03.003 |
|
| Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan (Bantuan Hibah Luar Negeri Terencana untuk Sektor Kehutanan) | Prioritas | STATISTIK | Indikator | Direktorat Transformasi Birokrasi dan Pemerintahan | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan | Dana hibah adalah suatu pemberian baik berupa uang, barang, ataupun jasa dari satu pihak ke pihak lainnya yang bertujuan untuk memajukan atau menunjang tercapainya sasaran suatu program yang sedang... | juta rupiah | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Kehutanan | TERSEDIA | |
| 162674 | 07.05.0001 |
|
| Banyaknya limbah B3 yang diolah dengan jenis pengolahan (a) termal; (b) stabilisasi dan solidifikasi; dan/atau (c) cara lain sesuai perkembangan teknologi | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Direktorat Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Non-Bahan Berbahaya dan Beracun | Jumlah limbah B3 yang ditangani menggunakan metode pengolahan tertentu, seperti termal, stabilisasi dan solidifikasi, atau metode lain sesuai perkembangan teknologi | ton | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Lingkungan Hidup | TERSEDIA | ||
| 162675 | 07.05.0002 |
|
| Baseline Perusak Ozon (JBPO) | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim | Jumlah bahan perusak ozon yang telah ditetapkan sebagai dasar (baseline) konsumsi pada suatu periode tertentu, yang digunakan sebagai acuan untuk mengukur pengurangan konsumsi. Sebagai contoh, jika... | ton (metrik ton) | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Lingkungan Hidup | TERSEDIA | ||
| 162676 | 07.05.001 |
|
| Berat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) | Prioritas | STATISTIK | Indikator | 31010116 | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Direktorat Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun | Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat, energi dan/atau komponen lain karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau... | ton | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Lingkungan Hidup | TERSEDIA | |
| 162677 | 02.01.0002 |
|
| Berat/Volume Material Daur Ulang yang Digunakan | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | Pusat Industri Hijau | Total berat atau volume material hasil daur ulang yang digunakan dalam proses produksi | persen | - | Nasional | TAHUNAN | Industri | TERSEDIA | ||
| 162678 | 02.01.0003 |
|
| Berat/Volume Total Bahan Baku yang Digunakan | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | Pusat Industri Hijau | Total berat atau volume semua bahan baku yang digunakan dalam proses produksi, termasuk material primer dan sekunder | persen | - | Nasional | TAHUNAN | Industri | TERSEDIA | ||
| 162679 | 07.02.0106 |
|
| Cadangan Gas Bumi | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | Perkiraan volume gas alam yang ditemukan di dalam batuan reservoir dan secara komersial dapat diperoleh/diproduksikan | BSCF | - | Nasional | TAHUNAN | Energi | TERSEDIA | ||
| 162680 | 07.02.0112 |
|
| Cadangan Minyak Bumi | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara | perkiraan volume minyak bumi dan/atau gas alam yang ditemukan di dalam batuan reservoir dan secara komersial dapat diperoleh/diproduksikan. | Miliar Barrel | - | Nasional | TAHUNAN | Energi | TERSEDIA | ||
| 162681 |
|
| Cakupan daerah yang membentuk satgas PPKSP setiap provinsi/kab/kota | Non Prioritas | STATISTIK | Indikator | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH | Daerah yang sudah memiliki SK pembentukan dan tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan | Nama Daerah | - | TAHUNAN | Pemberdayaan Perempuan | TERSEDIA |
Showing 61-70 of 4,145 items.