Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
290109.02.0103
    • DP 2024;
  1. -
Nilai Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/JasaSTATISTIKLEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHNilai realisasi pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan ditujukan...rupiahYaYaYaYaYa
290207.04.0057
    • Perpres 17 tahun 2025;
  1. -
Nilai Tukar Petambak GaramSTATISTIKKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANNTPG menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk petambak garam dengan barang maupun jasa yang dikonsumsi dan untuk biaya proses produksiIndeksTidakYaYaYaYa
290302.02.0090
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Nilai Volume Perdagangan Antar Provinsi di Pulau Bali-NusraSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai Volume Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau Bali-NusrakilogramYaYaYaYaYa
290402.02.0091
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Nilai Volume Perdagangan Antar Provinsi di Pulau JawaSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai Volume Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau JawakilogramYaYaYaYaYa
290502.02.0092
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Nilai Volume Perdagangan Antar Provinsi di Pulau KalimantanSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai Volume Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau KalimantankilogramYaYaYaYaYa
290602.02.0093
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Nilai Volume Perdagangan Antar Provinsi di Pulau Papua MalukuSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai Volume Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau Papua-MalukukilogramYaYaYaYaYa
290702.02.0094
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Nilai Volume Perdagangan Antar Provinsi di Pulau SulawesiSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai Volume Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau SulawesikilogramYaYaYaYaYa
290802.02.0095
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Nilai Volume Perdagangan Antar Provinsi di Pulau SumateraSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai Volume Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau SumaterakilogramYaYaYaYaYa
290903.04.0015
    • RPJPN 2025-2045;
  1. -
Pemukiman Kumuh Kota yang DitanganiSTATISTIKKEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMANPermukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi...unit per tahunYaYaYaYaYa
291006.01.0301
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase angka putus sekolah siswa Sekolah DasarSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHDefinisi : Persentase siswa pada jenjang SD yang tidak menyelesaikan pendidikan hingga kelas tertinggi (kelas 6) Rumus : Jumlah siswa SD yang berhenti sekolah sebelum menyelesaikan kelas 6 dibagi den...persenYaYaYaYaYa
291106.01.0302
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase angka putus sekolah siswa Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajatSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHDefinisi : Persentase siswa pada jenjang SMA/SMK/sederajat yang tidak menyelesaikan pendidikan hingga kelas 12 Rumus : Jumlah siswa SMA/SMK atau sederajat yang berhenti sekolah sebelum menyelesaikan...persenYaYaYaYaYa
291206.01.0303
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase angka putus sekolah siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajatSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHDefinisi : Persentase siswa pada jenjang SMP/sederajat yang tidak menyelesaikan pendidikan hingga kelas 9 Rumus : Jumlah siswa SMP atau sederajat yang berhenti sekolah sebelum menyelesaikan kelas 9 d...persenYaYaYaYaYa
291309.06.0104
    • DP 2024;
  1. -
Persentase Capaian Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)STATISTIKKOMISI PEMBERANTASAN KORUPSIukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang telah dilakukan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah, dibandingkan dengan target aksi yang telah ditetapkan...persenYaYaYaYaYa
291409.03.0085
    • DP 2024;
  1. -
Persentase desa yang menerima sinyal internet telepon seluler 4GSTATISTIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALPersentase desa yang menerima sinyal internet telepon seluler 4GpersenYaYaYaYaYa
291504.01.0247
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMKM Obat Bahan Alam dan KosmetikSTATISTIKBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANProporsi Fasilitator yang melakukan pendampingan kepada UMKM Obat Baham Alam dan Kosmetik sampai mendapatkan rekomendasi pemenuhan aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) secara Bertah...persenYaYaYaYaYa
291606.02.0121
    • RPJPN 2025-2045;
  1. -
Persentase Guru ASNSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPerbandingan antara jumlah guru dengan status kepegawaian PNS dan PPPK dengan seluruh guru, pada suatu wilayah dan waktu tertentu.persenYaYaYaYaYa
291704.03.0061
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase Jabatan Pratama Tinggi menurut Jenis Kelamin, Wilayah dan K/LSTATISTIKBADAN KEPEGAWAIAN NEGARAProporsi perempuan dan laki-laki dalam posisi kepemimpinan tingkat menengah-tinggi di pemerintahan.persenYaYaYaYaYa
291809.03.0086
    • Renstra Kemkomdigi 2025-2029;
  1. -
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses informasi publikSTATISTIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALIndikator ini bertujuan memotret tingkat kepuasan masyarakat terhadap aksesibilitas informasi publikpersenYaYaYaYaYa
291906.04.0012
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase pemuda yang merokokSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKPersentase pemuda usia 16–30 tahun yang merokok tembakau atau rokok elektrik dalam sebulan terakhirpersenYaYaYaYaYa
292004.01.0248
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase pengeluaran rumah tangga untuk kesehatanSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKDefinisi : Persentase pengeluaran rumah tangga yang dialokasikan khusus untuk kesehatan dibandingkan dengan pengeluaran di bidang lainnyapersenYaYaYaYaYa
292109.01.0047
    • Permendagri 9/2025;
  1. -
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI berdasarkan Unit Kerja Eselon ISTATISTIKKEMENTERIAN DALAM NEGERIJumlah tindak lanjut rekomendasi yang diberikan oleh BPK kepada setiap UKE I Kementerian Dalam Negeri yang telah selesai dibagi dengan jumlah tindak lanjut rekomendasi yang diberikan oleh BPK kepada s...persenYaYaYaYaYa
292206.04.0013
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase perkawinan anakSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKProporsi perempuan pernah kawin usia 20–24 tahun yang perkawinan pertamanya di bawah usia 18 tahun terhadap proporsi perempuan pernah kawin usia 20–24 tahunpersenYaYaYaYaYa
292304.03.0062
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase Rincian Output Responsif GenderSTATISTIKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPersentase Rincian Output Responsif Gender adalah presen rincian output yang memuat analisis gender dan intervensi untuk mengatasi ketimpangan gender, serta memiliki alokasi anggaran tertentu yang ber...persenYaYaYaYaYa
292404.02.0057
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan (food insecurity)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKDefinisi : Persentase rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan (food insecurity) berdasarkan FIES Scale. Rumus : Persentase rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan sedang atau berat...persenYaYaYaYaYa
292504.01.0249
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase sampel makanan yang diuji sesuai standar keamanan panganSTATISTIKBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANDefinisi : Persentase sampel makanan yang telah diuji dan memenuhi seluruh indikator standar keamanan pangan (misalnya bebas dari cemaran kimia, biologi, dan fisik yang berbahaya) per Satuan Pelayanan...persenTidakTidakYaYaYa
292604.01.0250
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan kualitas mobil pengangkut makanan sesuai dengan standarSTATISTIKBADAN GIZI NASIONALDefinisi : Persentase Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan kualitas mobil pengangkut makanan sesuai dengan standar dalam pedoman BGN Rumus : Dihitung dari jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan G...persenYaYaYaYaYa
292710.02.0003
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Persentase Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang melakukan pengemasan sesuai standar Badan Gizi NasionalSTATISTIKBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANDefinisi : Persentase Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mematuhi ketentuan pengemasan makanan sesuai standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN) (misalnya terkait bahan, label, kedap u...persenTidakTidakYaYaYa
292802.11.0053
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai tambah bruto atas barang dan jasa penyediaan akomodasi dan makan minum yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota), di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga tahun berjal...miliar rupiahYaYaYaYaYa
292902.11.0054
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Atas Dasar Harga Berlaku (ADHK)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai tambah bruto atas barang dan jasa penyediaan akomodasi dan makan minum yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota), di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga tahun berjal...miliar rupiahYaYaYaYaYa
293009.01.0048
    • UU 7/2017;
  1. -
Profil Anggota DPR RI Periode 2024-2029STATISTIKKEMENTERIAN DALAM NEGERIGambaran umum atau deskripsi singkat yang memberikan informasi tentang identitas/karakteristik dari Anggota DPR RI Periode 2024 - 2029 yang terdiri atas: 1. Nama Anggota DPR RI Periode 2024-2029 2. Ja...YaYaYaYaYa
293109.01.0049
    • UU 7/2017;
    • UU 10/2016;
  1. -
Profil Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak 2024STATISTIKKEMENTERIAN DALAM NEGERIGambaran umum atau deskripsi singkat yang memberikan informasi tentang identitas/karakteristik dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terdiri atas: 1. Nama...YaYaYaYaYa
293202.11.0055
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Proporsi Kontribusi Pariwisata Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKPersentase Kontribusi Pariwisata (Tourism Direct Gross Domestic Product atau TDGDP) terhadap Total Produk Domestik Bruto (PDB)persenYaYaYaYaYa
293310.01.0009
    • DP 2024;
  1. -
Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencanaSTATISTIKBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANAProporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencanaDokumenYaTidakTidakTidakTidak
293406.04.0014
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Proporsi pemuda dengan keterampilan TIKSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKPersentase pemuda berusia 16–30 tahun yang menggunakan ponsel, atau komputer, atau mengakses internet dalam tiga bulan terakhirpersenYaYaYaYaYa
293504.02.0058
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Proporsi pengeluaran spesifik untuk pendidikan dan kesehatanSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKDefinisi : Rata-rata persentase pengeluaran rumah tangga yang dialokasikan khusus untuk pendidikan atau kesehatan. Rumus : "- Jumlah pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan dibagi dengan total...rupiahYaYaYaYaYa
293604.01.0251
    • RPJPN 2025-2045;
  1. -
Rata-Rata Angka StuntingSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANStunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi ba...nilai/angkaYaYaYaYaYa
293706.02.0122
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Rata-rata jumlah pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)STATISTIKBADAN GIZI NASIONALDefinisi : Jumlah pekerja yang bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rumus : Dihitung dari jumlah pekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dibagi dengan jumlah Satuan Pelayanan P...PekerjaYaYaYaYaYa
293802.11.0056
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Rata-Rata Lama Perjalanan WisatawanSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKRata-rata waktu yang dihabiskan oleh wisatawan dalam 1 kali perjalanan.malamYaYaYaYaYa
293902.11.0057
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan MancanegaraSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKRata-rata pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan wisatawan mancanegara selama melakukan perjalanan di Indonesia, yang meliputi akomodasi, makan dan minum, penerbangan domestik, transportasi lokal,…dollar usdYaYaYaYaYa
294003.01.0111
    • Inpres 8/2025;
  1. -
Sekolah RakyatSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMSekolah Rakyat adalah satuan pendidikan berbasis asrama dan pendidikan berkarakter yang menyelenggarakan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah yang terintegrasi...lokasiYaYaYaYaYa
294109.01.0050
    • Peraturan BPKP 8/2021;
  1. -
Skor Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern PemerintahSTATISTIKKEMENTERIAN DALAM NEGERISkor evaluasi Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangand dan Pembangunan.PoinYaYaYaYaYa
294209.01.0051
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
SPI KPK Tahun 2025STATISTIKKOMISI PEMBERANTASAN KORUPSISPI KPK adalah Survei Penilaian Integritas yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memetakan risiko korupsi dan mengukur tingkat efektivitas pengendalian integritas di insta...YaYaYaYaYa
294310.01.0010
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Tingkat Inflasi Komoditas StrategisSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKData ini menunjukkan tingkat perubahan harga bulanan komoditas strategis seperti Data ini menunjukkan tingkat inflasi komoditas strategis seperti BBM, listrik, LPG, dan pangan (beras, cabai, bawang, d...persenYaYaYaYaYa
294405.01.0156
    • DP 2024;
  1. -
Tingkat Kepatuhan Indonesia terhadap Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF)STATISTIKPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANTingkat Kepatuhan Indonesia terhadap Rekomendasi FATF merupakan tingkat efektivitas regulasi, koordinasi dan implementasi rezim anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan proliferasi sen...Immediate Outcome; RekomendasiYaTidakTidakTidakTidak
294509.03.0087
    • Renstra Kemkomdigi 2025-2029;
  1. -
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas informasi publikSTATISTIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALIndikator ini bertujuan memotret tingkat kepuasan masyarakat terhadap aksesibilitas informasi publikpersenYaYaYaYaYa
294605.01.0157
    • DP 2024;
  1. -
Tingkat risiko nasional terhadap TPPU dan TPPTSTATISTIKPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANDalam upaya mencegah dan memberantas TPPU, salah satu instrumen penting yang harus digunakan agar setiap upaya yang dilakukan dapat berjalan efektif adalah dengan memanfaatkan hasil penilaian risiko n...IndeksYaTidakTidakTidakTidak
294702.01.021
    • SDGs;
  1. Kontribusi PDB Industri Pengolahan berdasarkan PDB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK);
Kontribusi PDB Industri Pengolahan berdasarkan PDB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKPersentase nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Konstran (ADHK).persenYaYaYaYaYa
294803.01.013
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki IPLT dan berfungsi dengan baik;
Jumlah kabupaten/kota yang memiliki IPLT dan berfungsi dengan baikSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMJumlah Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 1 IPLT. IPLT yang dimaksud adalah IPLT yang berfungsi dan beroperasi untuk mengolah lumpur tinja.UnitProgram: 02.12-Swasembada Air. Kegiatan: 02.12.06-Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi & kabupaten/kota) dengan prioritisasi: wilayah metropolitan & ibu kota provinsi; wilayah DAS dan kawasan pesisir prioritas; serta challenging area (rawan air, pesisir, dll), sambil mempertimbangkan Readiness Criteria (RC) dan kinerja daerah. Contoh fokus yang disebut: Prov. Jawa Timur (38 kab/kota), Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jambi, Riau (Rokan Hulu/Rokan Hilir), klaster Gorontalo (Pohuwato, Gorontalo, Bone Bolango, Boalemo, Gorontalo Utara, Kota Gorontalo), Kab. Tana Tidung, Kab. Luwu & Pangkajene Kepulauan, Kota Pariaman, serta Kab. Klungkung–Gianyar–Karangasem. Deskripsi: Cakupan dan pemanfaatan sanitasi aman masih rendah: hanya ±10,21% rumah tangga yang terlayani; dari 514 kab/kota baru ~60% memiliki fasilitas pengolahan air limbah domestik dengan utilisasi hanya 20–30%. Sekitar 80% konsumsi air rumah tangga menjadi air limbah berpatogen (mis. E. coli) yang berkontribusi pada 73% kasus diare; dampak berulang memicu malnutrisi dan stunting (prevalensi 2023: 21,5%) serta menaikkan beban biaya pengolahan air dan kerugian ekonomi (>2% PDB/tahun). Intervensi diarahkan untuk meningkatkan cakupan, keberfungsian, dan kualitas infrastruktur SPALD/IPLT (termasuk pendekatan CWIS), memperluas akses air minum & sanitasi aman, dan mengurangi pencemaran—guna mendukung SDG 6 serta pemenuhan hak dasar atas air dan sanitasi.YaYaYaYaYa
294909.02.077
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Tingkat Inklusi Keuangan;
Tingkat Inklusi KeuanganSTATISTIKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALInklusi Keuangan (%) adalah tingkat penggunaan produk dan layanan jasa keuangan oleh masyarakat Indonesia pada suatu kurun waktu tertentu.persenIndikator Utama Pembangunan - 34.Inklusi Keuangan (%) Indikator SIPD: 000055 - Inklusi KeuanganYaTidakYaYaYa
295009.02.087
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD);
Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)STATISTIKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALIndeks yang menggambarkan kemudahan, keterjangkauan, dan kedalaman akses keuangan di Kabupaten/Kota, yang dihitung dari data supply dan demand. Indeks terdiri dari 14 indikator yang terbagi dalam 3 di...indeksIndikator SIPD: 001168 - Indeks Akses Keuangan DaerahYaYaYaYaYa
Showing 2,901-2,950 of 2,950 items.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
04.02.064
    • SDGs
  1. Proporsi Penduduk yang Mengalami Kejahatan Kekerasan
Proporsi Penduduk yang Mengalami Kejahatan KekerasanKorban kejahatan kekerasan adalah seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan kekerasan. Dalam konteks ini cakupan korban kejahatan...persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK10810050TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000248 - Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhirKeamanan
05.02.038
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya
Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat TinggalnyaSeberapa banyak penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. Indikator ini mencakup beberapa aspek yang meliputi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat...persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK10810051TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Waktu Siang/MalamTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 29.Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%) Indikator SIPD: 000047 - Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat TinggalnyaKeamanan
09.03.075
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband
Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadbandRasio persentase antara cakupan sinyal jaringan mobile broadband (minimal 4G) yang diterima oleh masyarakat dibandingkan dengan wilayah Indonesia yang teridentifikasi ada populasi penduduknya.persenKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, PerkotaanTAHUNANIndikator SIPD: 000221 - Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.Informasi
03.01.076
    • SDGs
  1. Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya
Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannyaTingkat water stress: proporsi pengambilan (withdrawal) air baku untuk keperluan domestik terhadap ketersediaannya dari air permukaan adalah rasio besarnya pengambilan air baku dari permukaan, dengan...persenKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Wilayah Sungai PusatTAHUNANIndikator SIPD: 000171 - Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannyaPekerjaan Umum
04.02.0058
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Proporsi pengeluaran spesifik untuk pendidikan dan kesehatanDefinisi : Rata-rata persentase pengeluaran rumah tangga yang dialokasikan khusus untuk pendidikan atau kesehatan. Rumus : "- Jumlah pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan dibagi dengan total...rupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/KotaSEMESTERANSosial
04.03.0038
    • SDGs
  1. Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15—49 Proses Kelahiran Anaknya Dilakukan di Fasilitas Kesehatan dan Ditolong oleh Tenaga Kesehatan
Proporsi Perempuan Pernah Kawin (PPK) Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan1. Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih adalah: perbandingan antara banyaknya perempuan pernah kawin umur 15-49...persenKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; KarakteristikTAHUNANIndikator SIPD: 000103 - Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga (b) di fasilitas kesehatan. 000464 - Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinanPemberdayaan Perempuan
04.03.0039
    • SDGs
  1. Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15—49 Proses Kelahiran Anaknya Dilakukan di Fasilitas Kesehatan dan Ditolong oleh Tenaga Kesehatan
Proporsi Perempuan Pernah Kawin (PPK) Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih1. Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih adalah: perbandingan antara banyaknya perempuan pernah kawin umur 15-49...persenKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; KarakteristikTAHUNANIndikator SIPD: 000103 - Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga (b) di fasilitas kesehatan. 000464 - Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinanPemberdayaan Perempuan
04.01.187
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang melahirkan tidak di fasilitas kesehatan
Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang melahirkan tidak di fasilitas kesehatanPerbandingan antara banyaknya perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup terakhir dalam 2 tahun dan proses melahirkan terakhirnya tidak di fasilitas kesehatan...persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANKesehatan
04.03.045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang saat melahirkan anak lahir hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun
Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang saat melahirkan anak lahir hidup pertama berumur kurang dari 20 tahunPerbandingan antara banyaknya perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang saat melahirkan anak lahir hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun dengan jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun...persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANPemberdayaan Perempuan
06.01.061
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi perguruan tinggi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang terakreditasi
Proporsi perguruan tinggi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang terakreditasiLembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) adalah perguruan tinggi yang ditugaskan pemerintah untuk menyelenggarakan program pendidikan profesi guru (PPG) guna menghasilkan calon guru yang...persenKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPendidikan
06.01.062
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi perguruan tinggi terakreditasi
Proporsi perguruan tinggi terakreditasiAkreditasi Perguruan Tinggi adalah upaya penilaian suatu kelayakan perguruan tinggi dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti). Mengacu pada...persenKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-Nasional; ProvinsiTAHUNANPendidikan
02.03.0047
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kesejahteraan Petani (IKP)
Proporsi petani yang sejahtera secara multidimensiHeadcount Ratio adalah proporsi anggota rumah tangga pertanian yang sejahtera secara multidimensi. Headcount ratio merupakan ukuran non deprivasi.persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Nasional, ProvinsiTAHUNANPertanian
04.01.189
    • SDGs
  1. Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan
Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatanProporsi Populasi dengan Pengeluaran Rumah Tangga yang Besar (>10 persen atau >25 persen) untuk Kesehatan Sebagai Bagian dari Total Pengeluaran Rumah Tangga atau Pendapatan Proporsi populasi dengan...persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Umur/Usia; Kelompok Pengeluaran; Tingkat Pendidikan Kepala KeluargaTAHUNANIndikator SIPD: 000128 - Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan.Kesehatan
06.01.063
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi program studi PPG yang terakreditasi unggul
Proporsi program studi PPG yang terakreditasi unggulLembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) adalah perguruan tinggi yang ditugaskan pemerintah untuk menyelenggarakan program pendidikan profesi guru (PPG) guna menghasilkan calon guru yang...persenKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-Nasional; ProvinsiTAHUNANPendidikan
06.01.064
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi Program Studi STEM
Proporsi Program Studi STEMProgram studi STEM adalah program studi (Science, Technology, Engineering, and Math) meliputi Bidang Ilmu Keteknikan, MIPA, Pertanian (termasuk Pertenakan dan Perikanan), dan Kesehatan. Perguruan...persenKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-Nasional; Kelompok Bidang IlmuTAHUNANPendidikan
06.01.065
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi program studi terakreditasi unggul a. Total b. STEM c. Non STEM
Proporsi program studi terakreditasi unggul a. Total b. STEM c. Non STEMProgram studi STEM adalah program studi (Science, Technology, Engineering, and Math) meliputi Bidang Ilmu Keteknikan, MIPA, Pertanian (termasuk Pertenakan dan Perikanan), dan Kesehatan, sedangkan...persenKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-Nasional; ProvinsiTAHUNANPendidikan
09.03.076
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)Proporsi remaja (umur 15-24 tahun) dan dewasa (umur 15-59 tahun) yang telah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan komputer tertentu dalam suatu periode waktu tertentu (tiga bulan terakhir). Sebuah...persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Jenis KelaminTAHUNANProgram: 02.14 Ekonomi Digital. Kegiatan: 02.14.00 Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital Lokasi Prioritas: Provinsi Maluku Kegiatan ini bertujuan mempercepat pengembangan ekonomi digital guna meningkatkan kontribusinya terhadap PDB. Fokus diarahkan pada transformasi digital sektor bisnis, peningkatan keberhasilan startup, serta kesiapan industri menuju Industri 4.0. Indikator SIPD: 000146 - Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) denganketerampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
04.03.0040
    • SDGs
  1. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Gas
Proporsi rumah tangga dengan anak usia 0-17 tahun yang menggunakan gas/LPG sebagai bahan bakar utama untuk memasak1. Perbandingan rumah tangga dengan anak umur 0-17 tahun yang menggunakan gas dengan rumah tangga dengan anak umur 0-17 tahun 2. Rumah tangga yang menggunakan gas/LPG sebagai bahan bakar utama untuk...persenKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; KarakteristikTAHUNANIndikator SIPD: 000177 - Proporsi rumah tangga yang menggunakan gas/LPG sebagai bahan bakar utama untuk memasak terhadap total rumah tanggaPemberdayaan Perempuan
07.02.028
    • SDGs
  1. Proporsi rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai bahan bakar utama untuk memasak terhadap total rumah tangga
Proporsi rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai bahan bakar utama untuk memasak terhadap total rumah tanggaPerbandingan antara jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai bahan bakar utama untuk memasak adalah jumlah rumah tangga di Indonesia yang menggunakan bahan bakar listrik untuk keperluan...persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000178 - Proporsi rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai bahan bakar utama untuk memasak terhadap total rumah tangga.Perumahan
06.03.028
    • SDGs
  1. Proporsi SDM Iptek dengan gelar Doktor (S3)
Proporsi SDM Iptek dengan gelar Doktor (S3)Konsep dan Definisi:Peneliti merupakan jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penelitian, pengembangan, dan/ atau pengkajian ilmu pengetahuan dan...persenBADAN RISET DAN INOVASI NASIONALPrioritasSTATISTIK10210049TerbukaWilayah: NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000219 - Proporsi sumberdaya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan gelar Doktor (S3)Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
06.03.029
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi SDM Iptek kualifikasi S3 dengan reputasi top 100 dunia di bidangnya
Proporsi SDM pendidikan tinggi yang mendapatkan beasiswa S3 ke PT dengan reputasi top 100 dunia di bidangnyaIndikator yang menyatakan proporsi Sumber Daya Manusia (SDM) iptek yaitu dosen, peneliti, perekayasa) yang mengikuti program pendidikan S3 dengan reputasi top 100 dunia di bidangnya. Program dimulai...persenKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPendidikan
06.01.066
    • SDGs
  1. Proporsi Sekolah dengan Akses Terhadap Listrik
Proporsi Sekolah dengan Akses Terhadap ListrikProporsi sekolah berdasarkan tingkat pendidikan (dasar, menengah dan menengah atas) dengan akses terhadap fasilitas atau layanan yang diberikan (a) listrik(b) internet untuk tujuan pengajaran, (c)...persenKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK24210013TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000150 - Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).Pendidikan
07.03.031
    • SDGs
  1. Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan konservasi, berdasarkan jenis ekosistemnya
Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan konservasi, berdasarkan jenis ekosistemnyaKawasan bernilai konservasi tinggi (NKT) adalah kawasan hutan konservasi dan hutan di luar konservasi termasuk areal penggunaan lain (APL) yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi pada level...persenKEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000286 - Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan konservasi, berdasarkan jenis ekosistemnyaKehutanan
05.02.039
    • SDGs
  1. Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan
Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahananKonsep dan Definisi:Tahanan adalah seorang tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di dalam Rumah Tahanan (Rutan) sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 6 Tahun...persenKEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATANPrioritasSTATISTIK10810055TerbukaJenis Kelamin; Umur/Usia; Lama Waktu PenahananTAHUNANIndikator SIPD: 000307 - Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.Hukum
02.06.008
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman
Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang amanJumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) adalah jumlah tangkapan sebesar 80 % dari jumlah tangkapan lestari (maksimum sustainable yield – MSY) yang diperbolehkan untuk dilakukan penangkapan.persenKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Pengelolaan PerikananTAHUNANPerikanan
04.01.190
    • SDGs
  1. Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional
Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional1. Cakupan vaksin yang mengandung DPT (dosis ke -3): Persentase bayi yang menerima 3 dosis vaksin DPT pada tahun tertentu.2. Cakupan campak (dosis kedua): Persentase anak yang menerima dua dosis...persenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Jenis Kelamin; Kelompok Pengeluaran; Pekerjaan; Tingkat Pendidikan Kepala KeluargaTAHUNANIndikator SIPD: 000134 - Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional.Kesehatan
06.02.055
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi Tenaga Kerja Hijau
Proporsi Tenaga Kerja HijauProporsi tenaga kerja layak yang melakukan pekerjaan yang ramah lingkungan dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja secara keseluruhanpersenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKetenagakerjaan
06.02.056
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi bidang STEM
Proporsi tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi bidang STEMProporsi tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi bidang STEM adalah persentase tenaga kerja yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi dalam program studi bidang Sains, Teknologi, Teknik, dan...persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKetenagakerjaan
02.01.055
    • SDGs
  1. Proporsi tenaga kerja pada sektor industri pengolahan
Proporsi tenaga kerja pada sektor industri pengolahanTenaga kerja adalah semua orang yang bekerja pada suatu usaha dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang (pekerja dibayar) maupun pekerja pemilik dan atau pekerja keluarga yang biasanya...persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional; Skala UsahaTAHUNANIndikator SIPD: 000211 - Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufakturKetenagakerjaan
02.10.005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang Memiliki Izin Usaha
Proporsi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang Memiliki Izin UsahaProporsi jumlah UMKM yang memiliki izin usaha merupakan perbandingan antara jumlah UMKM yang memiliki izin usaha terhadap jumlah UMKM secara keseluruhan yang dinyatakan dalam persentase.persenKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Status Kepemilikan NIBTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02.09.003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi terhadap Total Volume Usaha Koperasi
Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi terhadap Total Volume Usaha KoperasiPerbandingan volume usaha koperasi yang bergerak di sektor produksi terhadap total volume usaha koperasi secara keseluruhan yang dinyatakan dalam presentase. Volume usaha koperasi merupakan nilai...persenKEMENTERIAN KOPERASIPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; SektorTAHUNANProgram: 03.03-Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi. Kegiatan: 03.03.01-Pengembangan Koperasi Sektor Produksi Lokasi Prioritas: Provinsi Sulawesi Utara; Provinsi Jawa Timur. Deskripsi: Kontribusi koperasi terhadap perekonomian masih rendah (VUK koperasi ≈1,07% PDB nasional pada 2021), dan didominasi koperasi simpan pinjam (≈69%), sementara sektor produksi—pertanian & perikanan (≈9%) dan industri pengolahan (≈0,6%)—masih kecil. Arah program menekankan penguatan koperasi sektor produksi melalui pengembangan usaha dan hilirisasi untuk menaikkan nilai tambah, akselerasi volume usaha, peningkatan kapasitas SDM dan kualitas tata kelola/regulasi, serta penguatan kelembagaan. Dampak yang dituju: kontribusi ekonomi dan penciptaan kerja meningkat, serta kesejahteraan anggota koperasi membaik. Indikator SIPD: 000872 - Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor ProduksiKoperasi
03.07.024
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Persentase Perempuan Berumur 20—24 Tahun yang Usia Kawin Pertama atau Usia Hidup Bersama Pertama Sebelum Umur 18 Tahun
Proporsi/Persentase Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 TahunStatus perkawinan dikategorikan menjadi, 1) belum kawin; 2) kawin; 3) cerai hidup; dan 4) cerai mati. Status hidup bersama adalah kawin berdasarkan surat maupun tanpa surat. Faktor utama yang...persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK10410145TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Kelompok PengeluaranTAHUNANIndikator SIPD: 000157 - Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.Kesehatan
07.05.0169
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)
Prosentae Implementasi pengelolaan sampahPelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan sampah sesuai dengan perencanaan, termasuk pengurangan dan penanganan sampahpersentase capaian target program atau kegiatanKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi Nasional, Provinsi, KotaTAHUNANIndikator SIPD: 000676 - Indeks Kinerja Pengelolaan SampahLingkungan Hidup
04.01.0166
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
Prosentase Kesehatan ReproduksiProporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF): Mengukur persentase perempuan yang melahirkan tanpa bantuan fasilitas kesehatan. Proporsi perempuan yang saat melahirkan...persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 40.Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indikator SIPD: 000015 - Indeks Ketimpangan Gender (IKG)Kesehatan
05.01.0067
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Materi Hukum
Prosentase Kesesuaian Materi Muatan Peraturan Perundang-UndanganMenilai apakah isi atau materi muatan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan hukum yang berkembang di masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggipersenKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
03.07.0033
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
Prosentase Pemberdayaan PendudukPersentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan minimal SMA/sederajat: Mengukur tingkat pendidikan penduduk dewasa. Persentase perempuan yang menduduki kursi legislatif: Mengukur...persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 40.Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indikator SIPD: 000015 - Indeks Ketimpangan Gender (IKG)Kependudukan
05.01.0068
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Materi Hukum
Prosentase Prosedur Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Taat AsasMengukur sejauh mana proses pembentukan peraturan perundang-undangan mengikuti prosedur dan asas yang ditetapkan, baik dari aspek formal (prosedural) maupun materiil (substansi)skor atau persentase yang mencerminkan tingkat ketaatan terhadap prosedur dan asas pembentukan peraturanKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
07.05.0170
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kualitas Ekosistem Gambut
Prosentase Tingkat Kelembapan lapisan GambutKadar air yang terkandung dalam lapisan gambut, yang mempengaruhi kerentanan terhadap kebakaranpersenKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-WILAYAH ADMINISTRASI: NASIONALTAHUNANProgram: 02.17-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang. Kegiatan: 02.17.05-Peningkatan Kualitas Ekosistem Gambut Lokasi Prioritas: Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Provinsi Kalimantan Selatan. Deskripsi: Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas air, kualitas udara, kualitas air laut, dan kualitas lahan. Selain itu, program ini juga berfokus pada peningkatan ketaatan terhadap hukum lingkungan hidup dan kehutanan guna memelihara kelangsungan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.Lingkungan Hidup
07.05.0171
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kualitas Ekosistem Gambut
Prosentase Tingkat Kerusakan area GambutPersentase area gambut yang mengalami degradasi akibat aktivitas manusia, seperti pembukaan lahan atau drainasepersenKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-WILAYAH ADMINISTRASI NASIONAL, PROVINSITAHUNANProgram: 02.17-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang. Kegiatan: 02.17.05-Peningkatan Kualitas Ekosistem Gambut Lokasi Prioritas: Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Provinsi Kalimantan Selatan. Deskripsi: Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas air, kualitas udara, kualitas air laut, dan kualitas lahan. Selain itu, program ini juga berfokus pada peningkatan ketaatan terhadap hukum lingkungan hidup dan kehutanan guna memelihara kelangsungan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.Lingkungan Hidup
07.05.0172
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kualitas Ekosistem Gambut
Prosentase Vegetasi Penutup lahan GambutJenis dan kerapatan vegetasi yang menutupi lahan gambut, yang berfungsi melindungi dan menjaga keseimbangan ekosistempersentase tutupan atau indeks kerapatan vegetasiKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-WILAYAH ADMINISTRASI: NASIONALTAHUNANProgram: 02.17-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang. Kegiatan: 02.17.05-Peningkatan Kualitas Ekosistem Gambut Lokasi Prioritas: Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Provinsi Kalimantan Selatan. Deskripsi: Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas air, kualitas udara, kualitas air laut, dan kualitas lahan. Selain itu, program ini juga berfokus pada peningkatan ketaatan terhadap hukum lingkungan hidup dan kehutanan guna memelihara kelangsungan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.Lingkungan Hidup
06.03.030
    • RPJMN 2025-2029
  1. Pusat Inovasi Berbasis Maritim
Pusat Inovasi Berbasis Maritima. Pusat inovasi berbasis maritim merupakan entitas atau kawasan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan riset, pengembangan, penerapan teknologi, inovasi, dan perumusan kebijakan di sektor...UnitBADAN RISET DAN INOVASI NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah: NasionalTAHUNANIlmu Pengetahuan Dan Teknologi
04.01.0254
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Puskesmas NasionalData mengenai puskesmas nasional yang memuat informasi: Kode puskesmas, nama puskesmas, alamat lengkap, kemampuan pelayanan, dan karakteristik wilayah kerjaPuskesmasKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota, KecamatanBULANANKesehatan
02.04.017
    • RPJMN 2025-2029
  1. Ragam Produk Hilir Sawit
Ragam Produk Hilir SawitRagam produk hilir sawit hasil penelitian dan pengembangan baik yang masih berskala laboratorium maupun yang sudah berskala komersil. Yang dimaksud dengan produk hilir sawit adalah sebagaimana...produkKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndustri
06.03.031
    • RPJMN 2025-2029
  1. Raihan Olimpiade Sains dan Teknologi dunia atau sejenis di tingkat pelajar dan mahasiswa
Raihan Olimpiade Sains dan Teknologi dunia atau sejenis di tingkat pelajar dan mahasiswaRaihan Olimpiade Sains dan Teknologi dunia atau sejenis di tingkat pelajar dan mahasiswa dalam periode 1 (satu) tahunperaihKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANProgram: 04.09-Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN). Kegiatan: 04.09.02-Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Riset dan Inovasi Lokasi Prioritas: Cakupan nasional (seluruh provinsi) dengan pembatasan pada kriteria dan ketersediaan anggaran K/L serta mekanisme proposal-based dari seluruh daerah. Penekanan wilayah mencakup: Kab. Kepulauan Sangihe; Provinsi Kalimantan Utara (Kab. Nunukan); Provinsi Maluku Utara; Provinsi Papua Barat; Provinsi Jawa Timur; dan Provinsi Maluku. Deskripsi: Program menanggapi penurunan daya saing talenta global Indonesia (GTCI skor 37,0; peringkat 86/133 pada 2022), rendahnya densitas SDM Iptek (±1.158 per sejuta penduduk; di bawah Tiongkok 1.585 dan AS 4.827), minimnya pendanaan litbang (≈0,2% PDB), keterbatasan fasilitas laboratorium, serta belum terintegrasinya sistem pembinaan talenta. Arah intervensi mencakup peningkatan pembinaan SDM Iptek profesional berkualifikasi tinggi, perluasan fasilitasi akuisisi riset dan inovasi, sinergi pendanaan, peningkatan akses/kapasitas laboratorium, dan penguatan apresiasi talenta—termasuk MTN untuk menyiapkan SDM bertalenta dan diakui global (termasuk bidang seni budaya). Sasaran akhirnya adalah terciptanya SDM Iptek berkompetensi tingkat internasional untuk mendorong daya saing dan ekosistem riset-inovasi yang lebih kompetitif.Pendidikan
06.01.067
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi antara Kuintil Penghasilan Terbawah dan Teratas
Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi antara Kuintil Penghasilan Terbawah dan TeratasRasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi berdasarkan kelompok pengeluaran rumah tangga kuintil terbawah dan kuintil teratas adalah perbandingan antara APK Pendidikan Tinggi penduduk dari...-BADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK10310033TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, PerkotaanTAHUNANProgram: 04.06-Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas yang Merata dan Pengembangan Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics (STEAM). Kegiatan: 04.06.01-Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi​ Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi Jawa Timur. Deskripsi: Akses ke pendidikan tinggi masih timpang: rasio APK PT kelompok 20% termiskin vs 20% terkaya hanya 0,33 (2023); hanya 10,15% penduduk usia ≥15 tahun yang menamatkan pendidikan tinggi; danPendidikan
06.01.070
    • SDGs
  1. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi antara Perempuan dan Laki- laki
Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi antara Perempuan dan Laki- lakiPerbandingan antara APK Pendidikan Tinggi penduduk perempuan dan APK Pendidikan Tinggi penduduk laki-laki.-BADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK10310036TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Status DisabilitasTAHUNANIndikator SIPD: 000147 - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas.Pendidikan
06.01.071
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK Sederajat antara Kuintil Penghasilan Terbawah dan Teratas
Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK Sederajat antara Kuintil Penghasilan Terbawah dan TeratasPerbandingan antara APK SMA/SMK Sederajat penduduk dari kelompok 20% rumah tangga dengan pengeluaran per kapita terendah (kuintil 1) dan APK SMA/SMK Sederajat penduduk dari kelompok 20% rumah tangga...-BADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK10310037TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Status DisabilitasTAHUNANIndikator SIPD: 000147 - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas.Pendidikan
06.01.072
    • SDGs
  1. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK Sederajat antara Penduduk Disabilitas dan non-Disabilitas
Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK Sederajat antara Penduduk Disabilitas dan non-DisabilitasPerbandingan antara APK SMA/sederajat penduduk dari kelompok disabilitas dan APK SMA/sederajat penduduk dari kelompok non-disabilitas.-BADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK10310038TerbukaWilayah Administrasi: Nasional; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, PerkotaanTAHUNANIndikator SIPD: 000147 - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas.Pendidikan
06.01.073
    • SDGs
  1. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK Sederajat antara Penduduk Perdesaan dan Perkotaan
Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK Sederajat antara Penduduk Perdesaan dan PerkotaanPerbandingan antara APK SMA/sederajat penduduk yang tinggal di perdesaan dan APK SMA/sederajat penduduk yang tinggal di perkotaan.-BADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK10310039TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Status DisabilitasTAHUNANIndikator SIPD: 000147 - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas.Pendidikan
06.01.074
    • SDGs
  1. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK Sederajat antara Penduduk Perempuan dan Laki-laki
Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK Sederajat antara Penduduk Perempuan dan Laki-lakiPerbandingan antara APK SMA/sederajat penduduk perempuan dan APK SMA/sederajat penduduk laki-laki.-BADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK10310040TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Status DisabilitasTAHUNANIndikator SIPD: 000147 - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas.Pendidikan
Showing 3,001-3,050 of 3,346 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
16321209.01.0008
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Daerah dengan Indeks Inovasi Daerah (IID) berkategori Sangat Inovatif (Prov,Kab,Kota)
Jumlah Daerah dengan Indeks Inovasi Daerah (IID) Berkategori Sangat Inovatif, Inovatif, Kurang Inovatif, dan Tidak Dapat Dinilai (Prov,Kab,Kota)PrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN DALAM NEGERIBadan Strategi Kebijakan Dalam NegeriJumlah pemerintah daerah yang memiliki predikat Sangat Inovatif, Inovatif, Kurang Inovatif, dan Tidak Dapat Dinilai berdasarkan Indeks Inovasi Daerah (IID).Daerah-Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANDalam NegeriTERSEDIA
16321309.01.007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah daerah dengan Indeks Kinerja Organisasi Kemasyarakatan berkategori baik
Jumlah daerah dengan Indeks Kinerja Organisasi Kemasyarakatan berkategori baikPrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan DemokrasiKEMENTERIAN DALAM NEGERIDIREKTORAT STATISTIK KETAHANAN SOSIALPada indikator ini ingin dilihat sejauh mana masyarakat yang terwakilkan dalam organisasi masyarkat sipil berpartisipasi dalam kebijakan melalui saluran politik formal yaitu lembaga perwakilan...daerah-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANDalam NegeriTERSEDIA
16321409.01.008
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah daerah dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berkategori "Sangat Baik"
Jumlah daerah dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berkategori "Sangat Baik"PrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN DALAM NEGERIDirektorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan SipilDaerah di tingkat Kabupaten/Kota yang telah memenuhi standar tertinggi dalam penyediaan layanan kependudukan dan pencatatan sipil yang mencakup berbagai aspek seperti kecepatan pelayanan, akurasi...Total-Kabupaten/KotaTAHUNANDalam NegeriTERSEDIA
16321509.02.018
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Daerah dengan Proporsi Pajak Daerah Terhadap PAD Meningkat
Jumlah Daerah dengan Proporsi Pajak Daerah Terhadap PAD MeningkatPrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN DALAM NEGERIDirektorat Jenderal Bina Keuangan DaerahPendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Hasil intensifikasi dan...Total-Kabupaten/KotaTAHUNANKeuanganTERSEDIA
16321609.02.019
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Daerah dengan Proporsi Retribusi Daerah Terhadap PAD Meningkat
Jumlah Daerah dengan Proporsi Retribusi Daerah Terhadap PAD MeningkatPrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN DALAM NEGERIDirektorat Jenderal Bina Keuangan DaerahPendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Hasil intensifikasi dan...Total-Kabupaten/KotaTAHUNANKeuanganTERSEDIA
16321701.01.0003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Pemenuhan Pembangunan Kekuatan Pokok TNI
Jumlah Daerah Latihan yang Siap DigunakanPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN PERTAHANANDirektorat Fasilitas dan Jasa Direktorat Jenderal Kekuatan PertahananTarget jumlah daerah latihan yang telah memperoleh perizinan dan telah siap digunakan. Reff: https://www.kemhan.go.id/pothan/wp-content/uploads/2020/03/Salinan-UU-Nomor-23-Tahun-2019.pdf?Unit-TAHUNANPertahananTERSEDIA
16321809.03.0075
    • DP 2024
  1. -
Jumlah daerah pelaksana kegiatan mitigasi multiancaman bencanaPrioritasSTATISTIKVariabelBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANADirektorat Mitigasi BencanaJumlah daerah pelaksana kegiatan mitigasi ancaman bencanalokasi-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa, Nilai Kerentanan, TahunTAHUNANInformasiTERSEDIA
16321901.01.0004
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Daerah Pasca Bencana Masif yang ditangani
Jumlah Daerah terdampak bencana masif yang DitanganiPrioritasSTATISTIKVariabelBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANADirektorat Dukungan Sumber Daya DaruratJumlah wilayah administratif (provinsi, kabupaten, atau kota) yang terdampak oleh bencana masif dan telah menerima intervensi atau penanganan pascabencana.jumlah daerah (provinsi, kabupaten, atau kota).​-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Jenis BencanaTAHUNANPertahananTERSEDIA
16322003.05.003
    • SDGs
  1. Jumlah daerah tertinggal
Jumlah daerah tertinggalPrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALDirektorat Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah TertinggalDaerah tertinggal (atau Kabupaten tertinggal) adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional, sesuai Peraturan...Daerah-Wilayah Administrasi: ProvinsiLIMA TAHUNANPembangunan Kawasan Atau Daerah TertinggalTERSEDIA
16322109.02.0003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Daerah yang Memanfaatkan Instrumen Pendanaan Alternatif
Jumlah Daerah yang Melakukan Kerja Sama dengan Badan Usaha hingga Tahap KonstruksiPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN KEUANGANDirektorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan RisikoJumlah pemerintah daerah yang telah menjalin kerja sama dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum, yang telah mencapai tahap konstruksi. Kerja sama ini dikenal sebagai...Daerah-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANKeuanganTERSEDIA
Showing 601-610 of 4,145 items.