(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)
| # | ID DDP | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Jenis Data | Instansi Produsen Data | Definisi | Satuan | Catatan kebutuhan dukungan Data Daerah | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 04.01.0007 |
|
| Indeks Proses Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba | STATISTIK | BADAN NARKOTIKA NASIONAL | Mengukur proses pelaksanaan program P4GN, termasuk koordinasi antar lembaga, pelatihan, dan kegiatan penyuluhan | skor indeks | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 252 | 06.03.001 |
|
| Indeks QS International Research Network Collaboration | STATISTIK | KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI | Indikator International Research Network (IRN) digunakan untuk menilai tingkat keterbukaan dan keberagaman kolaborasi internasional dalam bidang penelitian pada setiap institusi pendidikan tinggi yang... | Indeks | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 253 | 09.06.008 |
|
| Indeks Reformasi Birokrasi Nasional | STATISTIK | KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI | Reformasi Birokrasi (RB) merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Berkaitan dengan hal tersebut, reformasi birokrasi... | Nilai/Skor | Indikator SIPD: 001105 - Indeks Reformasi Birokrasi | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 254 | 05.02.013 |
|
| Indeks Risiko Bencana | STATISTIK | OTORITA IBUKOTA NUSANTARA | IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang a... | Indeks | Indikator Utama Pembangunan - 44. Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level provinsi) Indikator SIPD: 000071 - Indeks Risiko Bencana | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 255 | 05.02.014 |
|
| Indeks Risiko Terorisme | STATISTIK | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME | Suatu ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat risiko suatu negara atau wilayah terhadap ancaman terorisme | Indeks | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 256 | 05.02.0001 |
|
| Indeks Risiko Terorisme Dimensi Suplai Pelaku | STATISTIK | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME | Angka yang menggambarkan seberapa besar risiko suatu daerah menjadi penyuplai pelaku teror, sehingga ancaman suatu daerah dari terorisme dapat dimitigasi dengan baik dilihat berdasarkan potensi atau k... | Indeks | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 257 | 05.02.0002 |
|
| Indeks Risiko Terorisme Dimensi Target | STATISTIK | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME | Angka yang menggambarkan seberapa besar risiko suatu daerah menjadi target serangan teror, sehingga ancaman suatu daerah dari terorisme dapat dimitigasi dengan baik. | Indeks | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 258 | 09.03.010 |
|
| Indeks Ruang Digital Kondusif | STATISTIK | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL | Indeks Ruang Digital Kondusif (IRDK) merupakan indeks yang mengukur sejauh mana ruang digital di Indonesia mencerminkan lingkungan yang aman dan kondusif untuk seluruh lapisan masyarakat. Pengukuran i... | skala 1-5 | Program: 03.02-Peningkatan Konektivitas Digital dan Transisi Energi Listrik. Kegiatan: 03.02.02-Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi Kalimantan Tengah – Kab. Kapuas, Barito Utara, Barito Selatan, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Katingan, Seruyan, Sukamara, Lamandau, Gunung Mas, Pulang Pisau, Murung Raya, Barito Timur, serta Kota Palangkaraya. Deskripsi: Penguatan ekosistem digital diarahkan untuk mendukung transformasi pemerintahan digital dan masyarakat digital. Fokusnya meliputi perluasan infrastruktur TIK, peningkatan layanan publik berbasis digital, literasi & talenta digital, serta tata kelola data dan keamanan siber—agar pelayanan kian inklusif, efisien, dan andal di seluruh Indonesia, dengan penajaman implementasi pada kabupaten/kota prioritas di Kalimantan Tengah. | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 259 | 09.03.011 |
|
| Indeks Satu Data Indonesia | STATISTIK | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) dilaksanakan untuk menilai ketercapaian dan memetakan capaian penyelenggaraan SDI di tingkat Pusat dan Daerah. Hasil pemantauan dan ev... | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | ||
| 260 | 01.02.0003 |
|
| Indeks SDM K/L/Perwaklan RI yang mendapatkan sertifikat pelatihan peningkatan kapasitas terkait pengelolaan sistem informasi Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri | STATISTIK | KEMENTERIAN LUAR NEGERI | Indikatour untuk Mengukur partisipasi SDM lintas instansi dan Perwakilan RI dalam pelatihan pengelolaan sistem informasi. Diperoleh dengan membandingkan realisasi partisipasi terhadap target jumlah... | persen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 261 | 09.06.009 |
|
| Indeks Sistem Merit | STATISTIK | BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA | Angka yang menggambarkan tingkat penerapan kebijakan dan manajemen sumber daya manusia (SDM) yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar bel... | Program: 07.07-Penerapan Prinsip Meritokrasi dan Reformasi Manajemen ASN. Kegiatan: 07.07.01-Peningkatan Kesejahteraan ASN Melalui Penerapan Konsep Total Reward Berbasis Kinerja ASN Lokasi Prioritas: Seluruh provinsi di Indonesia (nasional) dan Provinsi Jawa Timur. Deskripsi: Program berfokus pada penyelesaian isu kesejahteraan ASN: gaji pokok belum memenuhi kebutuhan hidup layak, disparitas tunjangan kinerja antarinstansi, sistem remunerasi yang belum kompetitif dengan sektor swasta, serta manfaat pensiun yang rendah (sekitar 18–38% dari take-home pay, di bawah standar ILO RR 40%). Sasaran utamanya adalah terwujudnya kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan kompetitif. | Ya | Tidak | Ya | Ya | Ya | |
| 262 | 09.06.0006 |
|
| Indeks Sistem Merit Aspek Manajemen Kinerja | STATISTIK | BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA | Angka yang menggambarkan tingkat penerapan kebijakan dan manajemen sumber daya manusia (SDM) yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar bel... | Program: 07.07-Penerapan Prinsip Meritokrasi dan Reformasi Manajemen ASN. Kegiatan: 07.07.01-Peningkatan Kesejahteraan ASN Melalui Penerapan Konsep Total Reward Berbasis Kinerja ASN Lokasi Prioritas: Seluruh provinsi di Indonesia (nasional) dan Provinsi Jawa Timur. Deskripsi: Program berfokus pada penyelesaian isu kesejahteraan ASN: gaji pokok belum memenuhi kebutuhan hidup layak, disparitas tunjangan kinerja antarinstansi, sistem remunerasi yang belum kompetitif dengan sektor swasta, serta manfaat pensiun yang rendah (sekitar 18–38% dari take-home pay, di bawah standar ILO RR 40%). Sasaran utamanya adalah terwujudnya kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan kompetitif. | Ya | Tidak | Ya | Ya | Ya | |
| 263 | 09.06.0007 |
|
| Indeks Sistem Merit Aspek Pengadaan | STATISTIK | BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA | Angka yang menggambarkan tingkat penerapan kebijakan dan manajemen sumber daya manusia (SDM) yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar bel... | Program: 07.07-Penerapan Prinsip Meritokrasi dan Reformasi Manajemen ASN. Kegiatan: 07.07.01-Peningkatan Kesejahteraan ASN Melalui Penerapan Konsep Total Reward Berbasis Kinerja ASN Lokasi Prioritas: Seluruh provinsi di Indonesia (nasional) dan Provinsi Jawa Timur. Deskripsi: Program berfokus pada penyelesaian isu kesejahteraan ASN: gaji pokok belum memenuhi kebutuhan hidup layak, disparitas tunjangan kinerja antarinstansi, sistem remunerasi yang belum kompetitif dengan sektor swasta, serta manfaat pensiun yang rendah (sekitar 18–38% dari take-home pay, di bawah standar ILO RR 40%). Sasaran utamanya adalah terwujudnya kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan kompetitif. | Ya | Tidak | Ya | Ya | Ya | |
| 264 | 09.06.0008 |
|
| Indeks Sistem Merit Aspek Pengembangan Karir | STATISTIK | BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA | Angka yang menggambarkan tingkat penerapan kebijakan dan manajemen sumber daya manusia (SDM) yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar bel... | Program: 07.07-Penerapan Prinsip Meritokrasi dan Reformasi Manajemen ASN. Kegiatan: 07.07.01-Peningkatan Kesejahteraan ASN Melalui Penerapan Konsep Total Reward Berbasis Kinerja ASN Lokasi Prioritas: Seluruh provinsi di Indonesia (nasional) dan Provinsi Jawa Timur. Deskripsi: Program berfokus pada penyelesaian isu kesejahteraan ASN: gaji pokok belum memenuhi kebutuhan hidup layak, disparitas tunjangan kinerja antarinstansi, sistem remunerasi yang belum kompetitif dengan sektor swasta, serta manfaat pensiun yang rendah (sekitar 18–38% dari take-home pay, di bawah standar ILO RR 40%). Sasaran utamanya adalah terwujudnya kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan kompetitif. | Ya | Tidak | Ya | Ya | Ya | |
| 265 | 09.06.0009 |
|
| Indeks Sistem Merit Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin | STATISTIK | BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA | Angka yang menggambarkan tingkat penerapan kebijakan dan manajemen sumber daya manusia (SDM) yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar bel... | Program: 07.07-Penerapan Prinsip Meritokrasi dan Reformasi Manajemen ASN. Kegiatan: 07.07.01-Peningkatan Kesejahteraan ASN Melalui Penerapan Konsep Total Reward Berbasis Kinerja ASN Lokasi Prioritas: Seluruh provinsi di Indonesia (nasional) dan Provinsi Jawa Timur. Deskripsi: Program berfokus pada penyelesaian isu kesejahteraan ASN: gaji pokok belum memenuhi kebutuhan hidup layak, disparitas tunjangan kinerja antarinstansi, sistem remunerasi yang belum kompetitif dengan sektor swasta, serta manfaat pensiun yang rendah (sekitar 18–38% dari take-home pay, di bawah standar ILO RR 40%). Sasaran utamanya adalah terwujudnya kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan kompetitif. | Ya | Tidak | Ya | Ya | Ya | |
| 266 | 09.06.0010 |
|
| Indeks Sistem Merit Aspek Perencanaan Kebutuhan | STATISTIK | BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA | Angka yang menggambarkan tingkat penerapan kebijakan dan manajemen sumber daya manusia (SDM) yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar bel... | Program: 07.07-Penerapan Prinsip Meritokrasi dan Reformasi Manajemen ASN. Kegiatan: 07.07.01-Peningkatan Kesejahteraan ASN Melalui Penerapan Konsep Total Reward Berbasis Kinerja ASN Lokasi Prioritas: Seluruh provinsi di Indonesia (nasional) dan Provinsi Jawa Timur. Deskripsi: Program berfokus pada penyelesaian isu kesejahteraan ASN: gaji pokok belum memenuhi kebutuhan hidup layak, disparitas tunjangan kinerja antarinstansi, sistem remunerasi yang belum kompetitif dengan sektor swasta, serta manfaat pensiun yang rendah (sekitar 18–38% dari take-home pay, di bawah standar ILO RR 40%). Sasaran utamanya adalah terwujudnya kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan kompetitif. | Ya | Tidak | Ya | Ya | Ya | |
| 267 | 09.06.0011 |
|
| Indeks Sistem Merit Aspek Sistem Informasi | STATISTIK | BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA | Angka yang menggambarkan tingkat penerapan kebijakan dan manajemen sumber daya manusia (SDM) yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar bel... | Program: 07.07-Penerapan Prinsip Meritokrasi dan Reformasi Manajemen ASN. Kegiatan: 07.07.01-Peningkatan Kesejahteraan ASN Melalui Penerapan Konsep Total Reward Berbasis Kinerja ASN Lokasi Prioritas: Seluruh provinsi di Indonesia (nasional) dan Provinsi Jawa Timur. Deskripsi: Program berfokus pada penyelesaian isu kesejahteraan ASN: gaji pokok belum memenuhi kebutuhan hidup layak, disparitas tunjangan kinerja antarinstansi, sistem remunerasi yang belum kompetitif dengan sektor swasta, serta manfaat pensiun yang rendah (sekitar 18–38% dari take-home pay, di bawah standar ILO RR 40%). Sasaran utamanya adalah terwujudnya kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan kompetitif. | Ya | Tidak | Ya | Ya | Ya | |
| 268 | 09.06.010 |
|
| Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | STATISTIK | KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI | SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perora... | Indeks | Indikator Utama Pembangunan - 25.Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Indikator SIPD: 000044 - Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 269 | 01.01.003 |
|
| Indeks Survei dan Pemetaan Hidro-Oseanografi | STATISTIK | KEMENTERIAN PERTAHANAN | Luas wilayah perairan pedalaman, perariran kepulauan dan laut teritorial Indonesia yang terpetakan dibagi dengan luas total wilayah perairan pedalaman, perariran kepulauan dan laut teritorial Indonesi... | persen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 270 | 09.03.012 |
|
| Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN) | STATISTIK | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL | Indeks TDN merupakan konsep ukuran holistik yang menyajikan data dari berbagai aspek perkembangan digital, antara lain infrastruktur, pemerintah, ekonomi dan masyarakat digital. Indeks TDN pilar Bisni... | nilai (0-100) | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 271 | 09.03.0005 |
|
| Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN) Pilar Bisnis | STATISTIK | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL | Indeks TDN pilar Bisnis merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat adopsi, inovasi, dan pemanfaatan teknologi digital oleh sektor bisnis dalam mendukung transformasi digital nasional | nilai (0-100) | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 272 | 09.03.0006 |
|
| Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN) Pilar Masyarakat | STATISTIK | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL | Indeks TDN Pilar Masyarakat merupakan suatu ukuran yang menggambarkan kesiapan dan daya saing masyarakat dalam ekosistem digital mencakup kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan tuntutan teknolo... | nilai (0-100) | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 273 | 09.03.0007 |
|
| Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN) Pilar Pemerintah | STATISTIK | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL | Indeks TDN Pilar Pemerintah merupakan indeks yang mengukur sejauh mana pemerintah memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan kepercay... | nilai (0-100) | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 274 | 02.03.006 |
|
| Indikator anomali harga pangan | STATISTIK | BADAN PUSAT STATISTIK | Indikator anomali harga pangan (IAHP) mengidentifikasi harga-harga pangan di pasar yang secara abnormal tinggi. IAHP ini memperlihatkan tingkat pertumbuhan gabungan tertimbang dari harga-harga pangan,... | Indikator SIPD: 000102 - Indikator anomali harga pangan. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 275 | 09.05.002 |
|
| Indonesia Blue Economy Index (IBEI) | STATISTIK | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI - Indonesia Blue Economy Index) terdiri dari tiga pilar yang mewakili komponen utama pembangunan berkelanjutan. Pertama, Pilar Ekonomi mencerminkan kontribusi sekto... | Indikator SIPD: 000002 - Indeks Ekonomi Biru Indonesia | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 276 | 09.05.0006 |
|
| Indonesia Blue Economy Index (IBEI) Pilar Ekonomi | STATISTIK | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Pilar Ekonomi mengukur kontribusi sektor kelautan terhadap perekonomian regional melalui subpilar seperti perikanan tangkap dan budidaya, akivitas perdagangan dan transportasi maritim, industri pengol... | Indikator SIPD: 000002 - Indeks Ekonomi Biru Indonesia | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 277 | 09.05.0007 |
|
| Indonesia Blue Economy Index (IBEI) Pilar Lingkungan | STATISTIK | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Pilar Lingkungan mengukur kualitas ekosistem pesisir dan laut, upaya mitigasi dampak lingkungan, serta pemanfaatan energi terbarukan. | Indikator SIPD: 000002 - Indeks Ekonomi Biru Indonesia | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 278 | 09.05.0008 |
|
| Indonesia Blue Economy Index (IBEI) Pilar Sosial | STATISTIK | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Pilar Sosial berfokus pada dimensi inklusivitas dengan mengukur sejauh mana sektor kelautan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang tercermin dalam subpilar kesejahteraan, akses kesehatan, d... | Indikator SIPD: 000002 - Indeks Ekonomi Biru Indonesia | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 279 | 02.02.004 |
|
| Inflasi Harga Bergejolak | STATISTIK | BADAN PUSAT STATISTIK | Inflasi Komponen Bergejolak adalah inflasi dari sekumpulan barang/jasa yang perkembangan harganya cenderung bergejolak diakibatkan oleh shocks (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gan... | persen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 280 | 09.04.003 |
|
| Integrated Index for Postal Development (2IPD) | STATISTIK | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL | Integrated Index for Postal Development atau 2IPD adalah indeks komposit yang disusun oleh Universal Postal Union (UPU) untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang perkembangan layanan pos di seluruh... | nilai | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 281 | 07.05.014 |
|
| Intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor industri | STATISTIK | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Intensitas emisi GRK didapat dari perbandingan nilai emisi aktual gas rumah kaca dari sektor industri pada tahun tertentu dengan output aktivitas ekonomi (dalam hal ini produk domestik bruto) pada tah... | ton CO2e/2010 IDR miliar | Indikator SIPD: 000216 - Intensitas emisi sektor industri. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 282 | 02.03.0001 |
|
| Intensitas Kesejahteraan Petani | STATISTIK | BADAN PUSAT STATISTIK | Intensitas Kesejahteraan adalah rata-rata persentase indikator yang dapat diakses oleh anggota rumah tangga pertanian yang sejahtera secara multidimensi. Intensitas Kesejahteraan merupakan ukuran non... | persen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 283 | 07.03.0001 |
|
| Investasi di Hilir Sektor Kehutanan | STATISTIK | KEMENTERIAN KEHUTANAN | Investasi yang diarahkan untuk kegiatan hilirisasi, seperti industri pengolahan hasil hutan, termasuk pulp dan kertas, kayu lapis, dan pellet kayu | rupiah | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 284 | 07.03.0002 |
|
| Investasi di Hulu Sektor Kehutanan | STATISTIK | KEMENTERIAN KEHUTANAN | Investasi yang ditujukan untuk kegiatan di hulu, seperti perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH), termasuk hutan tanaman industri dan hutan alam | rupiah | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 285 | 04.03.0001 |
|
| IPM Laki-laki | STATISTIK | BADAN PUSAT STATISTIK | merupakan indikator komposit dari kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan ekonomi yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia untuk populasi laki-laki | Indeks | Indikator SIPD: 000665 - Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 286 | 04.03.0002 |
|
| IPM Perempuan | STATISTIK | BADAN PUSAT STATISTIK | merupakan indikator komposit dari kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan ekonomi yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia untuk populasi perempuan | Indeks | Indikator SIPD: 000665 - Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 287 | 07.05.0014 |
|
| Izin AMDAL yang diterbitkan | STATISTIK | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Izin AMDAL adalah izin lingkungan yang diperlukan untuk kegiatan usaha atau proyek yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingk... | Jumlah izin | Indikator Utama Pembangunan - 42a.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Indikator SIPD: 000508 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 000672 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| 288 | 06.03.0006 |
|
| Jangkauan jaringan 4G | STATISTIK | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL | Luas Wilayah Administrasi yang tercakup jaringan 4G | kilometer persegi (km²) | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 289 | 09.03.013 |
|
| Jangkauan jaringan fiber optik per kecamatan | STATISTIK | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL | Rasio persentase antara jumlah desa/kelurahan yang telah terjangkau Optical Distribution Point (ODP) dibandingkan dengan total jumlah kecamat | persen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 290 | 07.05.0015 |
|
| Jmlah dokumen Penerapan Ekolabel Kategori A (DPEA) | STATISTIK | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Penerapan ekolabel pada produk dan jasa yang memenuhi standar lingkungan tertinggi, sesuai dengan regulasi dan ISO 14020. | Dokumen | Indikator SIPD: 000262 - Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 291 | 07.05.0016 |
|
| Jmlah dokumen Penerapan Ekolabel Kategori B (DPEB) | STATISTIK | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Penerapan ekolabel pada produk dan jasa yang memenuhi kriteria lingkungan tingkat menengah, tetapi belum mencapai standar kategori A. | Dokumen | Indikator SIPD: 000262 - Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 292 | 07.05.0017 |
|
| Jmlah dokumen Penerapan Ekolabel Kategori n (DPEn) | STATISTIK | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Penerapan ekolabel pada kategori produk lainnya yang tidak termasuk dalam kategori A dan B. | Dokumen | Indikator SIPD: 000262 - Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 293 | 03.01.0001 |
|
| Jumlah (volume) air baku bersumber dari air permukaan yang dimanfaatkan untuk keperluan domestik (JABPD) | STATISTIK | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Volume total air yang diambil dari sumber air permukaan (seperti sungai, danau, dan waduk) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air domestik, termasuk air minum, memasak, mandi, mencuci, dan kebutu... | meter kubik (m³) | Indikator SIPD: 000171 - Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 294 | 03.01.0002 |
|
| Jumlah (volume) air baku bersumber dari air permukaan yang tersedia (JABP) | STATISTIK | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Total volume air yang tersedia di sumber air permukaan dalam suatu wilayah tertentu, yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, termasuk domestik, pertanian, industri, dan lainnya | persen | Indikator SIPD: 000171 - Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 295 | 04.01.0008 |
|
| Jumlah alat Kesehatan yang ditargetkan untuk diproduksi dalam negeri | STATISTIK | KEMENTERIAN KESEHATAN | Jumlah kategori atau jenis alat kesehatan yang ditetapkan sebagai target untuk diproduksi dalam negeri sesuai dengan perencanaan strategis atau kebijakan pemerintah | Jumlah | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 296 | 04.01.0009 |
|
| Jumlah Alat Kesehatan yang Memenuhi Syarat | STATISTIK | KEMENTERIAN KESEHATAN | Jumlah alat kesehatan yang telah melalui proses pengujian dan penandaan, serta dinyatakan memenuhi standar mutu, keamanan, dan kelaikan pakai sesuai dengan peraturan yang berlaku. | Unit | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 297 | 04.01.0010 |
|
| Jumlah Anak Balita yang Mendapatkan Bantuan Makanan Bergizi | STATISTIK | BADAN GIZI NASIONAL | Jumlah anak usia di bawah lima tahun (balita) yang menerima bantuan makanan bergizi secara gratis sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga terkait. | Orang | Program: 04.12-Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi. Kegiatan: 04.12.01-Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Lokasi Prioritas: Jawa Barat Deskripsi: Program pemberian Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan selama 16 tahun pertama perkembangan anak, mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengembangan SDM berkualitas dengan sasaran peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (target 100%, 2029) | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 298 | 04.01.0011 |
|
| Jumlah anak balita yang menderita kurus | STATISTIK | KEMENTERIAN KESEHATAN | Anak balita yang memiliki nilai Z-score BB/TB kurang dari -2,0 standar deviasi (SD) berdasarkan standar WHO 2005 | Orang | Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.02-Pencegahan dan penurunan stunting Lokasi Prioritas: Seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi (cakupan nasional); serta penegasan pada: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Jawa Barat, dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, fokus spesifik di Provinsi Bengkulu pada Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Kota Bengkulu. Deskripsi: Program menitikberatkan pemenuhan intervensi gizi-kesehatan berbasis siklus hidup sesuai kebutuhan kelompok sasaran (ibu hamil, baduta, balita, remaja, calon pengantin, keluarga, dan masyarakat). Arah kebijakan meliputi penguatan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting (mis. ibu hamil KEK; balita dengan BB tidak naik/kurang; gizi kurang/buruk) disertai tata laksana dan pendampingan; peningkatan kualitas layanan dan edukasi; serta konvergensi melalui perbaikan tata kelola: analisis situasi berbasis kewilayahan, perencanaan–penganggaran kontekstual, integrasi sistem/kebijakan/sumber daya, dan penguatan Monev sebagai umpan balik. Sasaran akhirnya menurunkan prevalensi stunting (indikatif 18,8% pada 2025 menjadi 14,2% pada 2029), mencegah kematian dini, dan meningkatkan harapan hidup sehat. Indikator SIPD: 000089 - Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 299 | 04.01.0012 |
|
| Jumlah anak balita yang menderita sangat kurus | STATISTIK | KEMENTERIAN KESEHATAN | Anak balita yang memiliki nilai Z-score BB/TB kurang dari -3,0 SD berdasarkan standar WHO 2005 | Orang | Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.02-Pencegahan dan penurunan stunting Lokasi Prioritas: Seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi (cakupan nasional); serta penegasan pada: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Jawa Barat, dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, fokus spesifik di Provinsi Bengkulu pada Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Kota Bengkulu. Deskripsi: Program menitikberatkan pemenuhan intervensi gizi-kesehatan berbasis siklus hidup sesuai kebutuhan kelompok sasaran (ibu hamil, baduta, balita, remaja, calon pengantin, keluarga, dan masyarakat). Arah kebijakan meliputi penguatan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting (mis. ibu hamil KEK; balita dengan BB tidak naik/kurang; gizi kurang/buruk) disertai tata laksana dan pendampingan; peningkatan kualitas layanan dan edukasi; serta konvergensi melalui perbaikan tata kelola: analisis situasi berbasis kewilayahan, perencanaan–penganggaran kontekstual, integrasi sistem/kebijakan/sumber daya, dan penguatan Monev sebagai umpan balik. Sasaran akhirnya menurunkan prevalensi stunting (indikatif 18,8% pada 2025 menjadi 14,2% pada 2029), mencegah kematian dini, dan meningkatkan harapan hidup sehat. Indikator SIPD: 000089 - Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 300 | 04.01.0013 |
|
| Jumlah anak balita yang mengalami stunting (JAB(5) P stunting) | STATISTIK | KEMENTERIAN KESEHATAN | Anak balita yang memiliki nilai Z-score TB/U kurang dari -2 standar deviasi (SD) berdasarkan standar pertumbuhan anak WHO | Orang | Indikator Utama Pembangunan - 2b.Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) Indikator SIPD: 000011 - Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita 000817 - Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Showing 251-300 of 2,950 items.
| Id Ddp | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Definisi | Satuan | Instansi Produsen Data | Jenis Pengajuan | Jenis Data | Standar Data | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Klasifikasi Penyajian | Jadwal Pemutakhiran | Catatan kebutuhan dukungan data daerah | Tag Rad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.006 |
|
| Indeks Kualitas Air | Indeks Kualitas Air (IKA) dihitung dari hasil konversi indeks pencemaran. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan... | nilai indeks tanpa satuan | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | STATISTIK | 31010018 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000170 - Indeks Kualitas Air | Lingkungan Hidup |
| 07.05.007 |
|
| Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) | IKAL merupakan suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air laut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas air laut dalam suatu wialayah pada waktu tertentu. Nilai IKAL... | nilai indeks tanpa satuan | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Lingkungan Hidup | ||
| 09.02.015 |
|
| Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah | Persentase keselarasan kebijakan alokasi belanja negara terhadap perencanaan pembangunan. Persentase keselarasan kebijakan alokasi belanja negara terhadap perencanaan pembangunan diarahkan meningkat. | persen | KEMENTERIAN KEUANGAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Keuangan | ||
| 07.05.008 |
|
| Indeks Kualitas Ekosistem Gambut | Nilai yang menggambarkan kualitas ekosistem gambut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas ekosistem gambut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. | nilai indeks tanpa satuan | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | STATISTIK | 31010101 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | "Program: 02.17-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang. Kegiatan: 02.17.05-Peningkatan Kualitas Ekosistem Gambut Lokasi Prioritas: Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Provinsi Kalimantan Selatan. Deskripsi: Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas air, kualitas udara, kualitas air laut, dan kualitas lahan. Selain itu, program ini juga berfokus pada peningkatan ketaatan terhadap hukum lingkungan hidup dan kehutanan guna memelihara kelangsungan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup." | Lingkungan Hidup |
| 07.05.009 |
|
| Indeks Kualitas Lahan (IKL) | Indeks Kualitas Lahan (IKL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG). IKL menggambarkan... | nilai (0-100) | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000174 - Indeks Kualitas Lahan | Lingkungan Hidup | |
| 07.05.010 |
|
| Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas... | nilai indeks tanpa satuan | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota, Ibu Kota Nusantara | TAHUNAN | Indikator Utama Pembangunan - 42a.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Indikator SIPD: 000508 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 000672 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Lingkungan Hidup | |
| 07.05.0011 |
|
| Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2021-2025 per pemda | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2021-2025 per pemda | Indeks | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Indikator Utama Pembangunan - 42a.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Indikator SIPD: 000508 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 000672 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Lingkungan Hidup | |
| 05.01.005 |
|
| Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan | Adalah indeks yang mengukur kualitas proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan | nilai | KEMENTERIAN HUKUM | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Hukum | ||
| 07.05.011 |
|
| Indeks Kualitas Tutupan Lahan | Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang selanjutnya disingkat IKTL adalah nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Sumber:... | nilai indeks tanpa satuan | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Lingkungan Hidup | ||
| 07.05.012 |
|
| Indeks Kualitas Udara | Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh beberapa wilayah perkotaan di Indonesia. Kecenderungan penurunan kualitas udara di beberapa kota besar di Indonesia. Selain itu... | nilai indeks tanpa satuan | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | STATISTIK | 31010019 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000246 - Indeks Kualitas Udara | Lingkungan Hidup |
| 08.01.005 |
|
| Indeks Layanan Keagamaan | Indeks layanan kementerian agama adalah indeks komposit dari 4 (empat) indeks layanan yang telah dilaksanakan di Kementerian Agama yaitu: indeks Layanan KUA, Indeks Layanan Haji, Indeks Layanan... | Indeks | KEMENTERIAN AGAMA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Agama | ||
| 05.01.006 |
|
| Indeks Materi Hukum | Indeks Materi Hukum merupakan indeks yang mengukur pilar materi hukum dalam Indeks Pembangunan Hukum, sebagai representasi capaian pembentukan peraturan perundang-undangan yang taat asas (formil dan... | Indeks | KEMENTERIAN HUKUM | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Hukum | ||
| 09.06.005 |
|
| Indeks Memori Kolektif Bangsa | Indeks Memori Kolektif Bangsa Indikator: 1. Tingkat Ketersediaan Arsip pada pemerintah pusat dan daerah Proyeksi tahun 2024 ketersediaan arsip tingkat pusat 80 (bobot 80%), provinsi 18 (bobot 20%) 2.... | Nilai Indeks | ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | ANRI sudah bersurat kepada Ditjen OtDa Kemdagri Nomor B-PR03/2966/2024 tanggal 4 Juli 2024, berisi mendorong Urusan Kearsipan: terkait Presentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana temu balik, Presentase jumlah pencipta arsip yang arsip statisnya telah dilakukan penilaian berdasarkan JRA/penilaian berdasar nilai guna yang dikategorikan sebagai arsip statis, Presentase jumlah arsip statis yang dipreservasi pada lembaga kearsipan, dibandingkan dengan jumlah khazanah arsip statis di lembaga kearsipan | Aparatur Negara | |
| 07.04.002 |
|
| Indeks Operasi Armada Pengawasan Sumber Daya Kelauatan dan Perikanan | Mengukur efektivitas pelaksanaan operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah laut yang terdiri dari operasi kapal pengawas, operasi pesawat patroli (air surveillance), dan... | indeks (tanpa satuan) | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kelautan | ||
| 02.03.005 |
|
| Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah | Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah adalah pangsa pengeluaran untuk pertanian terhadap total pengeluaran pemerintah dibagi dengan pangsa nilai tambah pertanian terhadap... | - | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000099 - Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah. | Pertanian | |
| 04.01.0006 |
|
| Indeks Output/Outcome Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba | Mengukur hasil dan dampak dari program P4GN, seperti penurunan angka penyalahgunaan narkoba dan peningkatan kesadaran masyarakat | skor indeks | BADAN NARKOTIKA NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 01.02.010 |
|
| Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri | Indeks yang mengukur upaya yang dilakukan untuk melayani dan melindungi kepentingan Warga Negara Indonesia di luar negeri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara... | persen | KEMENTERIAN LUAR NEGERI | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Urusan Luar Negeri | ||
| 09.06.006 |
|
| Indeks Pelayanan Publik | Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan... | Nilai/Skor | KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI | Prioritas | STATISTIK | - | Instansi Pemerintah: K/L, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Indikator Utama Pembangunan - 26.Indeks Pelayanan Publik Indikator SIPD: 000045 - Indeks Pelayanan Publik. | Aparatur Negara | |
| 09.06.0002 |
|
| Indeks Pelayanan Publik K/L | Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan... | Nilai/Skor | KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI | Prioritas | STATISTIK | - | Instansi Pemerintah: K/L | TAHUNAN | Indikator Utama Pembangunan - 26.Indeks Pelayanan Publik Indikator SIPD: 000045 - Indeks Pelayanan Publik. | Aparatur Negara | |
| 09.06.0003 |
|
| Indeks Pelayanan Publik Kabupaten | Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan... | Indeks | KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI | Prioritas | STATISTIK | - | Instansi Pemerintah: Kabupaten | TAHUNAN | Indikator Utama Pembangunan - 26.Indeks Pelayanan Publik Indikator SIPD: 000045 - Indeks Pelayanan Publik. | Aparatur Negara | |
| 09.06.0004 |
|
| Indeks Pelayanan Publik Kota | Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan... | Indeks | KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI | Prioritas | STATISTIK | - | Instansi Pemerintah: Kota | TAHUNAN | Indikator Utama Pembangunan - 26.Indeks Pelayanan Publik Indikator SIPD: 000045 - Indeks Pelayanan Publik. | Aparatur Negara | |
| 09.06.0005 |
|
| Indeks Pelayanan Publik Provinsi | Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan... | Indeks | KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI | Prioritas | STATISTIK | - | Instansi Pemerintah: Provinsi | TAHUNAN | Indikator Utama Pembangunan - 26.Indeks Pelayanan Publik Indikator SIPD: 000045 - Indeks Pelayanan Publik. | Aparatur Negara | |
| 06.03.0002 |
|
| Indeks Pelembagaan Partai Politik | Indeks Pelembagaan Partai Politik adalah alat ukur akademik/ilmiah (scientific tools) yang digunakan untuk mengukur seberapa terlembaga partai politik berdasarkan dimensi systemness, dimensi infusi... | Indeks | BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Nasional | TAHUNAN | Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi | ||
| 06.03.0003 |
|
| Indeks Pelembagaan Partai Politik, Dimensi Derajat Kesisteman | Derajat kesisteman (systemness) dalam instrumen dalam indeks pelembagaan partai politik ini mengelaborasi kedua penjelasan sebelumnya dengan melakukan penekanan pada konsistensi partai politik... | Indeks | BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Nasional | TAHUNAN | Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi | ||
| 06.03.0004 |
|
| Indeks Pelembagaan Partai Politik, Dimensi Infusi Nilai | Infusi atau penyebaran nilai (value infusion) adalah terkait dengan keberadaan sebuah nilai-nilai yang menjadi identitas dan mengikat seluruh anggota partai. Nilai-nilai yang menjadi shared values... | Indeks | BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Nasional | TAHUNAN | Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi | ||
| 06.03.0005 |
|
| Indeks Pelembagaan Partai Politik, Dimensi KemanDirektorat ian | KemanDirektorat ian/otonomi decisional yang menekankan pada tingkat otonomi partai dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini, otonomi berarti kemampuan partai politik untuk bebas dari segala... | Indeks | BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Nasional | TAHUNAN | Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi | ||
| 01.02.011 |
|
| Indeks Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan Terpadu bagi WNI di Luar Negeri | Indeks Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan Terpadu bagi WNI di Luar Negeri mengukur tingkat pemanfaatan sistem informasi (SI) pelayanan dan pelindungan terpadu... | persen | KEMENTERIAN LUAR NEGERI | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Urusan Luar Negeri | ||
| 01.02.0002 |
|
| Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan Terpadu bagi WNI di Luar Negeri | Indikator untuk Mengukur tingkat pemanfaatan Portal Peduli WNI dalam verifikasi dan validasi data WNI di luar negeri. Dihitung dengan membandingkan jumlah WNI yang terverifikasi pada Portal Peduli... | persen | KEMENTERIAN LUAR NEGERI | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Urusan Luar Negeri | ||
| 03.07.0063 |
|
| Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) | Indeks komposit yang merepresentasikan dimensi pembangunan berwawasan kependudukan sebagai alat ukur dalam memahami kondisi pembangunan berwawasan kependudukan di Indonesia | - | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Terbuka | Wilayah (nasional, provinsi, kabupaten/kota) | TAHUNAN | Kependudukan | |
| 04.03.002 |
|
| Indeks Pembangunan Gender | IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung... | Indeks | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | 33210001 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000665 - Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Pemberdayaan Perempuan |
| 05.01.007 |
|
| Indeks Pembangunan Hukum | Indeks Pembangunan Hukum (IPH) adalah indeks yang mengukur pilar pembangunan hukum sebagai representasi capaian pembangunan hukum di Indonesia. Adapun lima pilar dalam IPH terdiri dari budaya hukum... | nilai | KEMENTERIAN HUKUM | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Hukum | ||
| 03.05.0003 |
|
| Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan | Skor Indeks pembangunan Kawasan Perdesaan per dimensinya | skor | KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL | Prioritas | STATISTIK | - | Per Kawasan per Tahun | TAHUNAN | Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal | ||
| 08.02.001 |
|
| Indeks Pembangunan Kebahasaan | Indeks Pembangunan Kebahasaan menggambarkan tingkat pembangunan dalam bidang bahasa dan kesusastraan di suatu wilayah atau negara. Ini mencakup aspek-aspek seperti akses terhadap pendidikan... | Indeks | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kebudayaan | ||
| 08.02.002 |
|
| Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) | Instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan, diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: (1) dimensi... | - | KEMENTERIAN KEBUDAYAAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Indikator Utama Pembangunan - 37.Indeks Pembangunan Kebudayaan (IKP) Indikator SIPD: 000058 - Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) | Kebudayaan | |
| 03.07.009 |
|
| Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan... | Tanpa Satuan | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota. | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000588 - Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | Kependudukan | |
| 02.11.0049 |
|
| Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (IPKN) | Nilai yang menggambarkan kualitas pembangunan kepariwisataan bersifat lintas sektor dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. | - | KEMENTERIAN PARIWISATA | Prioritas | STATISTIK | 24510031 | Terbuka | [32010026] Wilayah; | DUA TAHUNAN | Pariwisata | |
| 03.07.010 |
|
| Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) | IPKK mengukur kualitas keluarga berdasarkan 3 (tiga) dimensi, yaitu kesejahteraan, ketahanan, dan partisipasi. Ketiga dimensi tersebut merupakan elemen vital yang menunjukkan fungsi keluarga serta... | persen | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Indikator Utama Pembangunan - 39.Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Indikator SIPD: 000060 - Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*) | Kependudukan | |
| 08.02.003 |
|
| Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) | Angka yang menggambarkan tingkat usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang... | Indeks | PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA | Prioritas | STATISTIK | 10310006 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000410 - Indeks pembangunan literasi masyarakat 000860 - Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Kebudayaan |
| 03.07.012 |
|
| Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) | Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) merupakan indikator kuantitatif yang mengukur sosial kemasyarakatan dengan memotret dimensi kohesi sosial, inklusi sosial, dan pengembangan kapasitas masyarakat... | - | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Ibu Kota Nusantara | TAHUNAN | Kependudukan | ||
| 02.11.001 |
|
| Indeks Pembangunan Pariwisata (Travel & Tourism Development Index) | Peringkat yang diperoleh Kementerian Pariwisata dalam Travel and Tourism Development Index yang diselenggarakan oleh World Economic Forum (WEF) untuk mengukur daya saing sektor pariwisata suatu... | peringkat | KEMENTERIAN PARIWISATA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | DUA TAHUNAN | Pariwisata | ||
| 06.04.003 |
|
| Indeks Pembangunan Pemuda | Suatu ukuran atau indeks komposit mengenai gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia meliputi tiga lapisan pembangunan pemuda yaitu pembangunan individu, pembangunan penghidupan dan... | nilai | KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/Kota | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000805 - Indeks Pembangunan Pemuda 001035 - Indeks Pembangungan Pemuda (IPP) | Pemuda | |
| 07.04.003 |
|
| Indeks Pembangunan Pulau-Pulau Kecil | Suatu alat ukur atau indikator komposit yang dirancang untuk menilai dan mengevaluasi tingkat pembangunan di pulau-pulau kecil. Indeks ini mencakup berbagai dimensi pembangunan, seperti ekonomi,... | Indeks | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kelautan | ||
| 09.03.007 |
|
| Indeks Pembangunan Statistik (IPS) | Ukuran komposit yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di instansi pemerintah (Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah). | Indeks | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Instansi Pemerintah: Nasional, Instansi Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000688 - Indeks Pembangunan Statistik (IPS) | Dukung Lainnya | |
| 09.03.008 |
|
| Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (IPTIK) | Indeks pembangunan TIK merupakan Indeks komposit yang mengkombinasikan 11 indikator dan dikelompokan kedalam tiga subindeks (Akses dan infrastruktur TIK, Penggunaan TIK dan Keahlian TIK) menjadi... | Poin | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Indikator Utama Pembangunan - 19.Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Indikator SIPD: 000036 - Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi | Pariwisata | |
| 04.03.003 |
|
| Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) | Angka yang menggambarkan pencapaian pembangunan pemenuhan hak anak atas hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, serta hak... | - | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Prioritas | STATISTIK | 33210003 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Pemberdayaan Perempuan | |
| 06.01.009 |
|
| Indeks Pemerataan Guru | Indeks Pemerataan Guru (IPG) adalah indeks yang mengukur pemerataan beban kerja guru antarsekolah negeri pada satu daerah. Beban kerja guru dihitung berdasarkan Permendikbud 15/2018 tentang Pemenuhan... | Tanpa Satuan | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 09.06.050 |
|
| Indeks Pemerintah Digital | Transformasi pemerintahan yang memanfaatkan teknologi digital secara menyeluruh untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan... | Nilai | KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI | Prioritas | STATISTIK | - | Instansi Pemerintah: K/L, Provinsi, Kabupaten/Kota | DUA TAHUNAN | Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi | ||
| 09.01.0006 |
|
| Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar | Mengukur rata-rata pencapaian mutu minimal layanan dasar dalam bentuk barang, jasa, dan sumber daya manusia sesuai standar teknis | Total | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Prioritas | STATISTIK | - | Provinsi | TAHUNAN | Dalam Negeri | ||
| 09.01.0007 |
|
| Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar | Mengukur persentase penerima layanan dasar yang memenuhi indikator dan target yang ditetapkan | Total | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Prioritas | STATISTIK | - | Provinsi | TAHUNAN | Dalam Negeri | ||
| 04.01.026 |
|
| Indeks Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) | Indeks P4GN merupakan indikator pengukuran yang berbasis pada data kinerja untuk menggambarkan efektivitas intervensi program pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di... | skor indeks | BADAN NARKOTIKA NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Kesehatan |
Showing 251-300 of 3,346 items.
| ID | Id Ddp | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Jenis Pengajuan | Jenis Data | Indikator Variabel | Standar Data | Mitra Sektor Bappenas | Instansi Produsen Data | Unit Kerja Produsen Data | Definisi | Satuan | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Klasifikasi Penyajian | Jadwal Pemutakhiran | Tag Rad | Status Persetujuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162662 | 06.01.0026 |
|
| APM SD untuk Penduduk Laki-laki (APML) | Prioritas | STATISTIK | Variabel | BADAN PUSAT STATISTIK | DIREKTORAT STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYAT | Rasio jumlah penduduk laki-laki usia 7–12 tahun yang sedang bersekolah di jenjang SD/sederajat, terhadap jumlah total penduduk laki-laki usia 7–12 tahun. | persen | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Pendidikan | TERSEDIA | ||
| 162663 | 06.01.0027 |
|
| APM SD untuk Penduduk Non-Disabilitas (APM-ND) | Prioritas | STATISTIK | Variabel | BADAN PUSAT STATISTIK | DIREKTORAT STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYAT | Rasio jumlah penduduk non-disabilitas usia 7–12 tahun yang sedang bersekolah di jenjang SD/sederajat, terhadap jumlah total penduduk non-disabilitas usia 7–12 tahun. | persen | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Pendidikan | TERSEDIA | ||
| 162664 | 06.01.0028 |
|
| APM SD untuk Penduduk Perdesaan (APMr) | Prioritas | STATISTIK | Variabel | BADAN PUSAT STATISTIK | DIREKTORAT STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYAT | Rasio jumlah penduduk usia 7–12 tahun yang tinggal di perdesaan dan sedang bersekolah di jenjang SD/sederajat, terhadap jumlah total penduduk usia 7–12 tahun di perdesaan. | persen | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Pendidikan | TERSEDIA | ||
| 162665 | 06.01.0029 |
|
| APM SD untuk Penduduk Perempuan (APMP) | Prioritas | STATISTIK | Variabel | BADAN PUSAT STATISTIK | DIREKTORAT STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYAT | Rasio jumlah penduduk perempuan usia 7–12 tahun yang sedang bersekolah di jenjang SD/sederajat, terhadap jumlah total penduduk perempuan usia 7–12 tahun. | persen | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Pendidikan | TERSEDIA | ||
| 162666 | 06.01.0030 |
|
| APM SD untuk Penduduk Perkotaan (APMu) | Prioritas | STATISTIK | Variabel | BADAN PUSAT STATISTIK | DIREKTORAT STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYAT | Rasio jumlah penduduk usia 7–12 tahun yang tinggal di perkotaan dan sedang bersekolah di jenjang SD/sederajat, terhadap jumlah total penduduk usia 7–12 tahun di perkotaan. | persen | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Pendidikan | TERSEDIA | ||
| 162667 | 09.02.003 |
|
| Aset Asuransi/PDB | Prioritas | STATISTIK | Indikator | Direktorat Ekonomi Syariah dan Badan Usaha Milik Negara | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Direktorat Ekonomi Syariah dan Badan Usaha Milik Negara | Dari sisi penghitungan, aset asuransi nasional terdiri dari total aset asuransi jiwa, Aset asuransi umum, Aset reasuransi, Aset asuransi ASN, TNI/POLRI, Kecelakaan Penumpang Umum dan Lalu Lintas... | persen | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Keuangan | TERSEDIA | |
| 162668 | 09.02.004 |
|
| Aset Dana Pensiun/PDB | Prioritas | STATISTIK | Indikator | Direktorat Transformasi Birokrasi dan Pemerintahan | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Direktorat Ekonomi Syariah dan Badan Usaha Milik Negara | Menurut Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Pasal 167, Aset Dana Pensiun dihimpun dari: a. iuran pemberi kerja; b. iuran peserta; c. hasil... | persen | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Keuangan | TERSEDIA | |
| 162669 | 09.02.006 |
|
| Aset Keuangan Syariah/PDB | Prioritas | STATISTIK | Indikator | Direktorat Transformasi Birokrasi dan Pemerintahan | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Direktorat Ekonomi Syariah dan Badan Usaha Milik Negara | Aset Keuangan Syariah adalah suatu kondisi yang mengambarkan penggunaan produk dan layanan keuangan dengan prinsip syariah yang meliputi aset perbankan syariah, IKNB syariah, dan pasar modal syariah.... | persen | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Keuangan | TERSEDIA | |
| 162670 | 09.02.007 |
|
| Aset Perbankan/PDB | Prioritas | STATISTIK | Indikator | Direktorat Transformasi Birokrasi dan Pemerintahan | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Direktorat Ekonomi Syariah dan Badan Usaha Milik Negara | Aset perbankan terdiri dari aset produktif dan aset non produktif. Aset Produktif adalah penanaman dana Bank baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk... | persen | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Keuangan | TERSEDIA | |
| 162671 | 09.02.008 |
|
| Aset Wakaf Uang/PDB | Prioritas | STATISTIK | Indikator | KEMENTERIAN AGAMA | Ditjen. Bimas Islam | Aset wakaf uang/PDB adalah rasio yang mengukur kontribusi nilai aset wakaf uang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. | persen | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Keuangan | TERSEDIA |
Showing 51-60 of 4,145 items.