(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)
| # | ID DDP | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Jenis Data | Instansi Produsen Data | Definisi | Satuan | Catatan kebutuhan dukungan Data Daerah | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2751 | 02.01.0042 |
|
| Volume ekspor produk hilir kelapa sawit | STATISTIK | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | Jumlah volume produk turunan II dan III kelapa sawit yang diekspor, sesuai dengan klasifikasi dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32 Tahun 2024, kecuali produk dengan kode HS 15132110 (Crude P... | ton | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 2752 | 03.01.091 |
|
| Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi | STATISTIK | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | jumlah air yang disalurkan atau digunakan melalui sistem irigasi untuk mendukung dan meningkatkan hasil pertanian, | miliar meter kubik | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 2753 | 07.04.023 |
|
| Volume penanggulangan sampah dari aktivitas masyarakat di pesisir dan laut | STATISTIK | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Total sampah yang dikumpulkan yang berasal dari aktivitas masyarakat di pesisir dan laut. Baseline sampah yang dikumpulkan dari aktivitas tersebut adalah sebanyak 744,60 ton pada tahun 2024. | ton | Tidak | Tidak | Ya | Ya | Ya | |
| 2754 | 07.02.0020 |
|
| Volume Produksi Air | STATISTIK | BADAN PUSAT STATISTIK | jumlah total air yang diproduksi oleh Instalasi Pengolahan Air (IPA) selama periode tertentu. | meter kubik (m³) | Program: 02.12-Swasembada Air. Kegiatan: 02.12.05-Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi/Kab/Kota: Papua Barat*; D.I. Yogyakarta (indikatif); Jawa Timur; Sumatera Barat; Riau (Kab. Bengkalis, Kab. Kepulauan Meranti); Kalimantan Barat (Kab. Sambas, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Kota Pontianak); Kalimantan Selatan; Sulawesi Tengah; Kota Makassar; Aceh (Kab. Aceh Singkil, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Kota Langsa, Aceh Besar, Aceh Utara, Nagan Raya, Aceh Jaya). Deskripsi: Isu strategis ketahanan air mengemuka karena adanya 12,7 juta ha lahan kritis, potensi penurunan PDB hingga 7,3% pada 2045 bila ancaman air tidak tertangani, serta dampak perubahan iklim: hari hujan menurun namun intensitas makin ekstrem sehingga risiko banjir dan kekeringan meningkat. Ribuan mata air hilang dalam 10 tahun terakhir dan sekitar 40% mengalami penurunan debit (contoh: Umbulan turun dari 6.000 menjadi 2.800 L/detik). Respons yang dibutuhkan meliputi rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) vegetatif, pembangunan bangunan konservasi tanah dan air, serta peningkatan tutupan hutan di DAS untuk menjamin kuantitas dan kualitas air secara berkelanjutan. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 2755 | 07.04.005 |
|
| Volume Produksi Garam | STATISTIK | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Banyaknya garam yang dihasilkan oleh petambak garam dan usaha garam. | ton | "Program: 02.22-Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru. Kegiatan: 02.22.04-Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut Lokasi Prioritas: Provinsi Nusa Tenggara Barat; Provinsi NTT; Jawa Barat; Jawa Tengah; Jawa Timur (termasuk Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Pasuruan, Kab. Tuban, Kab. Lamongan); Sulawesi Selatan (termasuk Kab. Takalar, Kab. Jeneponto, Kab. Pangkajene Kepulauan); Gorontalo; Bali; D.I. Yogyakarta; Sulawesi Tengah; Aceh; dan Kalimantan Timur. Deskripsi: Konsumsi garam nasional terus meningkat (mencapai 4,5 juta ton pada 2022), namun tidak diimbangi dengan produksi nasional (2,9 juta ton pada 2022). Hal ini menyebabkan pemenuhan konsumsi garam nasional masih dilakukan melalui impor, meskipun Indonesia memiliki garis pantai 108.000 km. Padahal, Perpres Nomor 126 Tahun 2022 mengamanatkan agar kebutuhan garam nasional dipenuhi oleh produksi dalam negeri paling lambat tahun 2024 (dengan pengecualian). Oleh karena itu, program ini bertujuan mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri garam dan produk olahan hasil laut. Hal ini memerlukan investasi pada industri hilirisasi garam, terutama (i) soda kaustik, (ii) sodium karbonat (soda ash), (iii) sodium sulfat, serta vacuum salt untuk sektor kesehatan. Indikator SIPD: 000548 - Produksi Garam" | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 2756 | 02.06.010 |
|
| Volume Produksi Ikan | STATISTIK | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Jumlah produksi perikanan tangkap dan ikan budi daya. | ton | Indikator SIPD: 000413 - Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP) 000524 - Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/kota (sumber data : one data KKP) | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 2757 | 02.01.0043 |
|
| Volume Produksi Industri Pengolahan Garam Industri | STATISTIK | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | Jumlah garam industri yang diproduksi dalam periode tertentu (misalnya per tahun). | ton | Program: 02.22-Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru. Kegiatan: 02.22.04-Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut Lokasi Prioritas: Provinsi Nusa Tenggara Barat; Provinsi NTT; Jawa Barat; Jawa Tengah; Jawa Timur (termasuk Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Pasuruan, Kab. Tuban, Kab. Lamongan); Sulawesi Selatan (termasuk Kab. Takalar, Kab. Jeneponto, Kab. Pangkajene Kepulauan); Gorontalo; Bali; D.I. Yogyakarta; Sulawesi Tengah; Aceh; dan Kalimantan Timur. Deskripsi: Konsumsi garam nasional yang terus meningkat (mencapai 4,5 juta ton pada 2022), tidak diimbangi dengan produksi nasional (2,9 juta ton pada 2022). Hal ini menyebabkan pemenuhan konsumsi garam nasional masih dilakukan melalui impor, meskipun Indonesia memiliki garis pantai 108.000 km. Padahal, Perpres Nomor 126 Tahun 2022 mengamanatkan agar kebutuhan garam nasional dipenuhi oleh produksi dalam negeri paling lambat tahun 2024 (dengan pengecualian). Oleh karena itu, program ini bertujuan mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri garam dan produk olahan hasil laut. Hal ini memerlukan investasi pada industri hilirisasi garam, terutama (i) soda kaustik, (ii) sodium karbonat (soda ash), (iii) sodium sulfat, serta vacuum salt untuk sektor kesehatan. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 2758 | 02.06.011 |
|
| Volume Produksi Olahan Perikanan | STATISTIK | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Jumlah produk perikanan yang diolah melalui kegiatan usaha pengolahan hasil perikanan seperti pengalengan, pembekuan, penggaraman/pengeringan, pemindangan, pengasapan/pemanggangan, fermentasi/peragian... | juta ton | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 2759 | 02.01.067 |
|
| Volume Produksi Pembuatan Kapal | STATISTIK | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | Volume pembangunan kapal baru mengacu pada total kapasitas atau jumlah kapal yang direncanakan dan diproduksi dalam suatu periode tertentu di galangan kapal. Konsep ini mencakup berbagai aspek, mulai... | ribu tonase bobot mati | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 2760 | 02.03.074 |
|
| Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan | STATISTIK | BADAN PUSAT STATISTIK | Indikator ini dihitung sebagai rasio dari output per tahun dibagi jumlah hari orang kerja (HOK) dalam tahun yang sama. Varian dari penghitungan di atas adalah per musim tanam (MT). Volume produksi per... | ton | Indikator SIPD: 000092 - Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/peternakan/ perikanan/kehutanan | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 2761 | 02.06.012 |
|
| Volume Produksi Perikanan Budidaya | STATISTIK | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Produksi Perikanan Budi Daya adalah semua hasil pembudidayaan yang dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga... | ton | Program: 02.10-Swasembada Pangan. Kegiatan: 02.10.09-Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food) Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi: Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Sumatera Selatan; Klaster kab/kota: Kota Tarakan–Kab. Bulungan–Kab. Tana Tidung; Kab. Kotawaringin Timur; Kab. Jayapura*–Kota Jayapura*–Kab. Biak Numfor*–Kab. Kepulauan Yapen*–Kab. Sarmi*; Kab. Manokwari*, Kab. Sorong* (potensial pangan), Kab. Merauke*, Kab. Nabire*–Kab. Mimika*; Kab. Pinrang–Wajo–Bone–Barru–Luwu–Luwu Timur–Takalar; Kab. Bengkalis–Indragiri Hilir–Pelalawan–Rokan Hilir–Siak–Kep. Meranti–Kota Dumai–Kuantan Singingi; Kab. Nias–Nias Barat–Kota Gunungsitoli; Kota Banda Aceh–Kab. Aceh Timur–Aceh Utara; Kota Bengkulu–Kab. Bengkulu Utara–Kepahiang–Mukomuko–Bengkulu Selatan–Rejang Lebong–Kaur–Bengkulu Tengah; Kab. Agam–Solok–Padang Pariaman–Dharmasraya–Sijunjung–Kota Solok–Kota Padang–Kota Pariaman–Lima Puluh Kota; Kab. Sambas–Sanggau–Sintang–Mempawah–Kapuas Hulu–Ketapang–Bengkayang–Landak–Melawi–Sekadau–Kayong Utara–Kubu Raya–Kota Pontianak–Kota Singkawang; Kab. Karimun–Lingga–Kota Batam; Kab. Gorontalo–Boalemo–Pohuwato–Bone Bolango–Gorontalo Utara–Kota Gorontalo; Kab. Pandeglang; Kab. Mamuju; Sulawesi Tenggara: Kota Kendari, Kota Bau-Bau, Kab. Buton, Muna, Bombana, Kolaka, Muna Barat. Deskripsi: Permasalahan perikanan belum mencapai target dikarenakan dominasi praktik tradisional (>95% nelayan tradisional; ±80% budidaya masih tradisional) dan rendahnya produktivitas tambak udang (~0,6 ton/ha/tahun). Hambatan utama meliputi aksesibilitas, jaminan mutu, serta kelemahan logistik–distribusi–rantai dingin, yang berdampak pada rendahnya pendapatan nelayan/pembudidaya skala kecil. Arah intervensi menekankan peningkatan penyediaan ikan untuk konsumsi dan gizi (swasembada pangan), modernisasi dan intensifikasi budidaya (khususnya udang & nila di Jateng; penguatan sentra udang/TCT/lobster–kepiting di Jatim), peningkatan nilai tambah, serta perbaikan infrastruktur rantai pasok dan kelembagaan perikanan agar produktivitas naik, mutu terjamin, dan kesejahteraan pelaku usaha meningkat. Indikator SIPD: 000550 - Produksi Perikanan Budidaya 001059 - Jumlah Produksi Perikanan Budidaya | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 2762 | 02.06.015 |
|
| Volume Produksi Perikanan Tangkap | STATISTIK | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Jumlah Produksi yang berasal dari perikanan tangkap pada Laut dan Perairan Umum Daratan di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. | ton | Program: 02.10-Swasembada Pangan. Kegiatan: 02.10.09-Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food) Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi: Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Sumatera Selatan; Klaster kab/kota: Kota Tarakan–Kab. Bulungan–Kab. Tana Tidung; Kab. Kotawaringin Timur; Kab. Jayapura*–Kota Jayapura*–Kab. Biak Numfor*–Kab. Kepulauan Yapen*–Kab. Sarmi*; Kab. Manokwari*, Kab. Sorong* (potensial pangan), Kab. Merauke*, Kab. Nabire*–Kab. Mimika*; Kab. Pinrang–Wajo–Bone–Barru–Luwu–Luwu Timur–Takalar; Kab. Bengkalis–Indragiri Hilir–Pelalawan–Rokan Hilir–Siak–Kep. Meranti–Kota Dumai–Kuantan Singingi; Kab. Nias–Nias Barat–Kota Gunungsitoli; Kota Banda Aceh–Kab. Aceh Timur–Aceh Utara; Kota Bengkulu–Kab. Bengkulu Utara–Kepahiang–Mukomuko–Bengkulu Selatan–Rejang Lebong–Kaur–Bengkulu Tengah; Kab. Agam–Solok–Padang Pariaman–Dharmasraya–Sijunjung–Kota Solok–Kota Padang–Kota Pariaman–Lima Puluh Kota; Kab. Sambas–Sanggau–Sintang–Mempawah–Kapuas Hulu–Ketapang–Bengkayang–Landak–Melawi–Sekadau–Kayong Utara–Kubu Raya–Kota Pontianak–Kota Singkawang; Kab. Karimun–Lingga–Kota Batam; Kab. Gorontalo–Boalemo–Pohuwato–Bone Bolango–Gorontalo Utara–Kota Gorontalo; Kab. Pandeglang; Kab. Mamuju; Sulawesi Tenggara: Kota Kendari, Kota Bau-Bau, Kab. Buton, Muna, Bombana, Kolaka, Muna Barat. Deskripsi: Permasalahan produksi perikanan belum mencapai target dikarenakan dominasi praktik tradisional (>95% nelayan tradisional; ±80% budidaya masih tradisional) dan rendahnya produktivitas tambak udang (~0,6 ton/ha/tahun). Hambatan utama meliputi aksesibilitas, jaminan mutu, serta kelemahan logistik–distribusi–rantai dingin, yang berdampak pada rendahnya pendapatan nelayan/pembudidaya skala kecil. Arah intervensi menekankan peningkatan penyediaan ikan untuk konsumsi dan gizi (swasembada pangan), modernisasi dan intensifikasi budidaya (khususnya udang & nila di Jateng; penguatan sentra udang/TCT/lobster–kepiting di Jatim), peningkatan nilai tambah, serta perbaikan infrastruktur rantai pasok dan kelembagaan perikanan agar produktivitas naik, mutu terjamin, dan kesejahteraan pelaku usaha meningkat. Indikator SIPD: 000549 - Produksi Perikanan Tangkap 001058 - Jumlah Produksi Perikanan Tangkap | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 2763 | 02.06.020 |
|
| Volume Produksi Rumput Laut | STATISTIK | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Data produksi rumput merupakan penjumlahan data produksi rumput laut yang dibudidayakan maupun yang dipanen secara langsung dari alam | ton | Program: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.07-Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut Lokasi Prioritas: Jawa Tengah; Sulawesi Utara; Kabupaten Nunukan; Papua Barat Daya; Kab. Takalar; Kab. Pangkajene Kepulauan; Sulawesi Tengah; Jawa Timur; Sulawesi Tenggara (Kab. Konawe Selatan); Nusa Tenggara Timur; Kabupaten Gorontalo Utara. Deskripsi: Program menargetkan penguatan rantai nilai rumput laut untuk membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru di pesisir melalui hilirisasi dan industrialisasi (karagenan, biostimulant, pakan ternak, tepung/agar-agar, nutraceutical), penguatan kelembagaan dan pembiayaan, serta peningkatan kualitas bahan baku dan budidaya ramah lingkungan. Latar belakangnya: produksi rumput laut kering turun (11 juta ton pada 2016 menjadi 9,05 juta ton pada 2021; CAGR -3,7%), sementara ekspor naik hingga USD 388,12 juta (2022; CAGR 20,01%). Dengan potensi hilirisasi ~USD 11,8 miliar dan kekuatan pada jenis Eucheuma serta Gracilaria, program diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing industri, penciptaan kerja di wilayah pesisir, dan dukungan pada blue carbon trade. | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 2764 | 02.01.068 |
|
| Volume Reparasi Kapal | STATISTIK | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | Volume reparasi kapal mengacu pada jumlah atau kapasitas kapal yang dapat diperbaiki dalam periode tertentu di suatu galangan kapal. Konsep ini mencakup berbagai kegiatan perbaikan, pemeliharaan, dan... | ribu tonase bobot mati | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 2765 | 03.01.0049 |
|
| Volume Tampungan Air yang Dapat Dimanfaatkan | STATISTIK | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Jumlah total air yang dapat disimpan dalam waduk, embung, atau fasilitas penampungan air lainnya yang tersedia untuk keperluan domestik, pertanian, industri, atau konservasi. | meter kubik (m³) | Indikator Utama Pembangunan - 43c-i. Kapasitas Tampungan Air (m3/kapita) | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 2766 | 02.09.0007 |
|
| Volume Usaha Koperasi | STATISTIK | KEMENTERIAN KOPERASI | Total nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa, serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan yang dilakukan oleh koperasi dalam satu periode atau tahun buku tertentu | rupiah | Indikator Utama Pembangunan - 14c.Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%) | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 2767 | 03.03.054 |
|
| Waktu tempuh pada lintas utama jaringan jalan nasional | STATISTIK | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Kecepatan rata-rata perjalanan yang dilakukan pada koridor-koridor terpilih dan dikelompokkan untuk masing-masing rute berdasarkan kondisi topografi, lebar, dan perkerasan (standar) jalan, volume lalu... | jam perseratus kilometer | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 2768 | 10.03.0069 |
|
| Waveform Displacement | GEOSPASIAL | BADAN INFORMASI GEOSPASIAL | Perubahan posisi suatu titik atau objek dalam ruang seiring waktu, yang direpresentasikan dalam bentuk gelombang (waveform). | mm/detik | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 2769 | 08.01.035 |
|
| Zakat Infaq Sadakah (ZIS)-Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL)/PDB | STATISTIK | KEMENTERIAN AGAMA | Zakat Infaq Sadakah (ZIS)-Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL)/ PDB merupakan alat ukur untuk melihat besaran kontribusi peningkatan peran dana sosial keagamaan terhadap PDB. | persen | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 2770 | 05.02.0056 |
|
| Angka Kejadian Konflik Sosial | STATISTIK | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Data rekapitulasi tentang jumlah peristiwa konflik pada tiap wilayah yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu tertentu yang mencakup jumlah konflik, jumlah korban tewas, jumlah korban luka-luka, da... | nilai (0-100) | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 2771 | 04.01.0245 |
|
| Angka Kematian Bayi menurut Wilayah | STATISTIK | KEMENTERIAN KESEHATAN | Banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1.000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. | Jiwa | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 2772 | 04.01.0246 |
|
| Cakupan penerima CKG | STATISTIK | KEMENTERIAN KESEHATAN | Persentase yang mendapat layanan CKG berdasarkan kelompok umur | persen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 2773 | 09.05.0033 |
|
| Citra Tegak Satelit Resolusi Sangat Tinggi (CTSRST) | GEOSPASIAL | BADAN INFORMASI GEOSPASIAL | Citra Tegak Satelit Resolusi Sangat Tinggi (CTSRST) | - | Ya | Tidak | Ya | Ya | Ya | |
| 2774 | 09.06.0094 |
|
| Daftar Instansi Pemerintah Republik Indonesia | STATISTIK | KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI | Instansi Pemerintah adalah kementerian, lembaga, badan lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun di daerah, atau pemerintah daerah yang fungsi dan tugasnya berka... | Instansi | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | |
| 2775 | 02.02.0077 |
|
| Data izin NPB dan Nomor Registrasi Keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup (K3L) | STATISTIK | KEMENTERIAN PERDAGANGAN | Nomor Pendaftaran Barang (NPB) - Sebagai instrumen ketertelusuran mutu (syarat edar barang) - NPB wajib dicantumkan pada barang dan/atau kemasan serta dokumen pemberitahuan pabean impor barang (khusus... | Perizinan | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 2776 | 09.02.0095 |
|
| Fasilitasi Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi | STATISTIK | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Data penetapan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | ||
| 2777 | 09.02.0096 |
|
| Fasilitasi Provinsi dalam Pencapaian Realisasi Belanja Optimal | STATISTIK | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Data provinsi yang pencapaian realisasi belanjanya optimal | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | ||
| 2778 | 05.01.0126 |
|
| Financial Integrity Rating Index on Money Laundering and Terrorist Financing Indonesia | STATISTIK | PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN | Angka yang menggambarkan tingkat integritas Pihak Pelapor terhadap efektivitas Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) dengan fokus pada aspek kinerja pelaporan APUPPT... | Indeks | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | |
| 2779 | 09.01.0036 |
|
| Hasil MCP KPK 2024-2025 | STATISTIK | KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI | MCP KPK adalah Monitoring Center for Prevention yang dikembangkan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk memantau dan mengevaluasi implementasi program pencegahan korupsi di berbagai sektor pem... | Kategori MCP KPK dibagi menjadi tiga, yaitu: Merah: Nilai capaian di bawah 73%. Kuning: Nilai capaian antara 73% hingga 77,99%. Hijau: Nilai capaian di atas 78% | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 2780 | 03.01.0109 |
|
| IKP4 - Pencapaian target jalan nasional yang Berkeselamatan | STATISTIK | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Persentase panjang jalan nasional yang memenuhi kriteria star rating 3 (%) | persen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 2781 | 09.01.0037 |
|
| Indeks Inovasi Daerah 2022-2025 | STATISTIK | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kematangan dan kualitas pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia | Indeks | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 2782 | 01.01.0042 |
|
| Indeks Ketahanan Nasional | STATISTIK | LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL | Indeks Ketahanan Nasional (IKN) adalah suatu ukuran komposit yang digunakan untuk menilai tingkat ketahanan suatu negara terhadap berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Indeks ini mence... | - | - Masih terdapat kebutuhan data provinsi yang belum tersedia terlebih pada provinsi pemekaran baru - Data yang dibutuhkan kebanyakan hanya tersedia pada level provinsi tidak sampai kabupaten kota | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |
| 2783 | 02.11.0049 |
|
| Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (IPKN) | STATISTIK | KEMENTERIAN PARIWISATA | Nilai yang menggambarkan kualitas pembangunan kepariwisataan bersifat lintas sektor dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. | Ya | Ya | Ya | Tidak | Ya | ||
| 2784 | 09.02.0097 |
|
| Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) | STATISTIK | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Nilai Rata-Rata Nasional Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dengan memperhatikan dimensi penilaian: a. kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran; b. pengalokasian anggaran belanja dalam... | Poin | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 2785 | 05.02.0057 |
|
| Indeks Risiko Terorisme (Pelaku) | STATISTIK | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME | Angka yang menggambarkan seberapa besar risiko suatu daerah menjadi penyuplai pelaku teror, sehingga ancaman suatu daerah dari terorisme dapat dimitigasi dengan baik dilihat berdasarkan potensi atau k... | Indeks | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 2786 | 05.02.0058 |
|
| Indeks Risiko Terorisme (Target) | STATISTIK | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME | Angka yang menggambarkan seberapa besar risiko suatu daerah menjadi penyuplai pelaku teror, sehingga ancaman suatu daerah dari terorisme dapat dimitigasi dengan baik dilihat berdasarkan potensi atau k... | Indeks | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 2787 | 09.01.0038 |
|
| Indeks Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri | STATISTIK | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Ukuran terhadap kualitas perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, penatalaksanaan, pengawasan, dan capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan indikator sebagai berikut: 1. Tingkat Kesela... | Poin | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 2788 | 05.02.0059 |
|
| Indeks Terorisme Global | STATISTIK | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME | GTI menilai dampak terorisme di 163 negara, mencakup 99,7% populasi dunia. Indeks ini memberikan skor komposit untuk menyediakan peringkat ordinal negara-negara berdasarkan dampak terorisme, dengan sk... | persen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 2789 | 03.05.0051 |
|
| Jumlah Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) Berdasarkan Jenis Kelamin dan Provinsi/Kabupaten/Desa | STATISTIK | KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL | Jumlah/Daftar Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) Berdasarkan Jenis Kelamin dan Provinsi/Kabupaten/Desa | Orang | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 2790 | 05.01.0127 |
|
| Jumlah aparat penegak hukum yang mengikuti diklat pemulihan aset | STATISTIK | PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN | Banyaknya penyidik, penuntut umum, dan hakim yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pemulihan aset | Orang | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 2791 | 09.01.0039 |
|
| Jumlah ASN 2023-2025 | STATISTIK | BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA | Jumlah ASN | Orang | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 2792 | 02.10.0040 |
|
| Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang terlibat sebagai vendor dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) | STATISTIK | BADAN GIZI NASIONAL | Definisi : Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang terlibat secara aktif sebagai penyedia/vendor dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdasarkan kontrak atau kemitraan. Rumus : Dihitung dari... | Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 2793 | 09.03.0075 |
|
| Jumlah daerah pelaksana kegiatan mitigasi multiancaman bencana | STATISTIK | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA | Jumlah daerah pelaksana kegiatan mitigasi ancaman bencana | lokasi | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 2794 | 10.04.0025 |
|
| Jumlah data Pelaksanaan Penerimaan Delegasi ke MPR RI | STATISTIK | MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT | Banyak kunjungan dari berbagai pihak yang diterima oleh MPR RI sebagai bagian dari fungsi dan tugasnya | kali | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 2795 | 10.04.0026 |
|
| Jumlah data Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di daerah pemilihan | STATISTIK | MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT | Banyak kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR RI (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) yang dilakukan oleh anggota MPR RI di daerah pemilihan | kali | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 2796 | 09.03.0076 |
|
| Jumlah desa dalam satu provinsi yang menerima sinyal internet telepon seluler 4G | STATISTIK | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL | Jumlah desa yang menerima sinyal internet telepon seluler 4G | jumlah desa | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 2797 | 06.02.0118 |
|
| Jumlah Fasilitasi Layanan Kepulangan dan/atau Rehabilitasi Pekerja Migran Indonesia Bermasalah Penempatan Pemerintah | STATISTIK | KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BP2MI | Jumlah Fasilitasi Layanan Kepulangan dan/atau Rehabilitasi Pekerja Migran Indonesia Bermasalah Penempatan Pemerintah merupakan Jumlah layanan fasilitasi kepulangan dan/atau rehabilitasi yang diberikan... | layanan | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 2798 | 06.02.0119 |
|
| Jumlah Fasilitasi Layanan Kepulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah Berdasarkan Daerah Asal | STATISTIK | KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BP2MI | Jumlah Fasilitasi Layanan Kepulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah Berdasarkan Daerah Asal merupakan jumlah fasilitasi layanan kepulangan dan/atau rehabilitasi yang diberikan kepada Pekerja Migr... | layanan | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 2799 | 09.03.0077 |
|
| Jumlah frekuensi radio yang belum digunakan | STATISTIK | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL | Jumlah kanal frekuensi radio berdasarkan Izin Stasiun Radio dibandingkan dengan jumlah kanal pada masterplan | jumlah kanal | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 2800 | 05.01.0128 |
|
| Jumlah Laporan Hasil Analisis (HA) terkait Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) yang disampaikan oleh PPATK kepada Penyidik | STATISTIK | PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN | Banyaknya laporan hasil analisis transaksi keuangan mencurigakan dan/atau informasi lainnya dalam rangka menemukan atau mengidentifikasi indikasi TPPU dan TPPT termasuk pihak-pihak yang terlibat serta... | Laporan | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Showing 2,751-2,800 of 2,950 items.
| Id Ddp | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Definisi | Satuan | Instansi Produsen Data | Jenis Pengajuan | Jenis Data | Standar Data | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Klasifikasi Penyajian | Jadwal Pemutakhiran | Catatan kebutuhan dukungan data daerah | Tag Rad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.0116 |
|
| Peta Posisi Ketinggian Hilal Indonesia Skala 1:5.000.000 tingkat Nasional | Peta posisi ketinggian hilal ini memuat informasi tentang posisi ketinggian hilal di Indonesia dalam satuan derajat di setiap bulan hijriah | Derajat | BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA | Prioritas | GEOSPASIAL | S075002 | Terbuka | 1:5.000.000 | BULANAN | Lingkungan Hidup | |
| 10.03.0044 |
|
| Peta Potensi Desa (Sosial-Ekonomi), minimal pada skala 1:50.000 | Peta yang menyajikan gambaran sosial ekonomi hasil kegiatan survei potensi desa yang disajikan pada skala 1:50.000 . | peta | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | GEOSPASIAL | - | 0.076388888888889 | TAHUNAN | Kewilayahan | ||
| 07.02.0009 |
|
| Peta Potensi Energi Angin skala 1:50.000 | Potensi pembangkitan energi angin (MW),di luasan-luasan potensial angin 4-6 m/sdan >6 m/s dengan teknologi tertentu,kemudian dijumlah total potensipembangkitannya (GW) per wilayahadministrasi.... | - | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | GEOSPASIAL | - | 1:50.000 | TAHUNAN | Energi | ||
| 07.02.0010 |
|
| Peta Potensi Energi Hidro skala 1:50.000 | Titik Potensi Hidro dengan Sistem Run-OffRiver (RoR) dan Titik Potensi Hidroberdasarkan Lokasi Bendungan PUPR. | - | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | GEOSPASIAL | - | 1:50.000 | TAHUNAN | Energi | ||
| 07.02.0011 |
|
| Peta Potensi Energi Laut | Memetakan: 1. Nilai rapat daya gelombang (watt/meter) dan potensi energi (megawatt hours/meter) yang bisa dibangkitkan. Nilai rapat daya arus (watt/meter persegi) dan potensi energi (megawatt... | - | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | GEOSPASIAL | - | Wilayah | BELUM DAPAT DITENTUKAN | Energi | ||
| 07.02.0012 |
|
| Peta Potensi Energi Sampah Kota skala 1:50.000 | Data total potensi perkabupaten yang diwakilin oleh satu TPA perkabupaten tersebut | - | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | GEOSPASIAL | - | 1:50.000 | TAHUNAN | Energi | ||
| 07.02.0013 |
|
| Peta Potensi Energi Surya skala 1:50.000 | Rata-rata intensitas radiasi surya (Watt/m2), Potensi energi surya (kWh/m2/hari), Potensi pembangkitan energi surya per wilayah administrasi (MWp). | - | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | GEOSPASIAL | - | 1:50.000 | TAHUNAN | Energi | ||
| 07.03.0048 |
|
| Peta Potensi Hutan skala 1:250.000 | Layer sebaran potensi tegakan hutan (m3/Ha) dengan tipe polygon. | - | KEMENTERIAN KEHUTANAN | Prioritas | GEOSPASIAL | - | 1:250.000 | BELUM DAPAT DITENTUKAN | Kehutanan | ||
| 03.06.0035 |
|
| Peta Potensi Objek Redistribusi Tanah | Informasi geospasial mengenai objek/tanah yang bersumber dari hasil analisis fisik dan yuridis TORA dan memenuhi kriteria untuk ditindaklanjuti redistribusi tanah | Skala | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL | Prioritas | GEOSPASIAL | - | skala menyesuaikan AOI | BELUM DAPAT DITENTUKAN | Pertanahan | ||
| 03.06.0036 |
|
| Peta Potensi Subjek Objek Konsolidasi Tanah | Informasi geospasial yang menunjukkan lokasi yang telah diidentifikasi, dianalisa dan disepakati oleh calon peserta dan pemangku kepentingan untuk diusulkan dan ditetapkan sebagai lokasi konsolidasi... | Skala | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL | Prioritas | GEOSPASIAL | - | skala menyesuaikan AOI | BELUM DAPAT DITENTUKAN | Pertanahan | ||
| 07.01.0002 |
|
| Peta Potensi Sumber Daya dan Cadangan Batubara | Sebaran titik lokasi keterdapatan sumberdaya dan cadangan batubara dari hasil survei Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi (PSDMBP) dan pelaku usaha | - | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | GEOSPASIAL | - | BELUM DAPAT DITENTUKAN | Pertambangan | |||
| 07.01.0003 |
|
| Peta Potensi Sumber Daya dan Cadangan Mineral | Sebaran titik lokasi keterdapatan sumber daya dan cadangan mineral logam dan mineral bukan logam dari hasil survei Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi (PSDMBP) dan pelaku usaha | - | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | GEOSPASIAL | - | BELUM DAPAT DITENTUKAN | Pertambangan | |||
| 07.03.0049 |
|
| Peta Profil Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dan Taman Buru (TB) | Informasi Kawasan dengan ciri khas tertentu sebagai KPA dan TB | - | KEMENTERIAN KEHUTANAN | Prioritas | GEOSPASIAL | - | BELUM DAPAT DITENTUKAN | Kehutanan | |||
| 09.05.0015 |
|
| Peta Proyek Strategis Nasional (PSN) skala 1:50.000 | Peta tematik yang menunjukkan persebaran spasial dari Proyek Strategis Nasional (PSN): proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang... | proyek | KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN | Prioritas | GEOSPASIAL | - | 1:50.000 | TAHUNAN | Perencanaan Pembangunan Nasional | ||
| 07.04.0026 |
|
| Peta Pulau-Pulau Kecil Terluar skala 1:50.000 | IGT Pulau-Pulau Kecil Terluar merupakan informasi geospasial yang berisikan tentang wilayah daratan dan perairan di sekitar di Pulau-Pulau Kecil Terluar | Pulau | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Prioritas | GEOSPASIAL | S032012 | Terbuka | 1:50.000 | LIMA TAHUNAN | Kelautan | |
| 07.05.0121 |
|
| Peta Radar Cuaca Skala 1:17.000.000 | Peta Radar Cuaca merepresentasikan intensitas curah hujan berdasarkan nilai reflektivitas maksimum dari produk CMAX skala nasional yang diperbarui setiap 10 menit | dBZ, mm/h, mm | BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA | Prioritas | GEOSPASIAL | S075011 | Terbatas | 1:17.000.000 | HARIAN | Lingkungan Hidup | |
| 07.03.0050 |
|
| Peta Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan skala 1:250.000 | Peta yang menyajikan informasi rawan kebakaran hutan dan lahan | 1:250.000 | KEMENTERIAN KEHUTANAN | Prioritas | GEOSPASIAL | S143002 | Terbuka | 1:250.000 | TAHUNAN | Kehutanan | |
| 07.05.0124 |
|
| Peta Rawan Limpasan skala 1:50.000 | Limpasan permukaan/aliran permukaan/runoff /overland flow merupakan bagian kelebihan hujan (excess rainfall) yang mengalir di permukaan lahan pada saat terjadi hujan, apabila hujan berhenti maka... | - | KEMENTERIAN KEHUTANAN | Prioritas | GEOSPASIAL | - | 0.076388888888889 | TAHUNAN | Lingkungan Hidup | ||
| 10.03.0045 |
|
| Peta RBI skala 1:250.000 | Peta Rupabumi Indonesia adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah darat. (UU No. 4 Tahun 2011) Peta Rupabumi adalah Peta Dasar yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu:... | - | BADAN INFORMASI GEOSPASIAL | Prioritas | GEOSPASIAL | S083001, S083003, S083004, S083005, S083006, S083007,S083008, | Terbuka | 1:250.000 | TAHUNAN | Kewilayahan | |
| 10.03.0046 |
|
| Peta RBI skala 1:5.000 | Peta Rupabumi Indonesia adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah darat. (UU No. 4 Tahun 2011) Peta Rupabumi adalah Peta Dasar yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu:... | - | BADAN INFORMASI GEOSPASIAL | Prioritas | GEOSPASIAL | S083001, S083003, S083004, S083005, S083006, S083007, S083008,Draf Spesifikasi Produk Data | Terbuka | 1:5.000 | TAHUNAN | Kewilayahan | |
| 10.03.0047 |
|
| Peta RBI skala 1:5.000 WIlayah Ibu Kota Nusantara dan Provinsi Kalimantan Timur | Peta Rupabumi Indonesia adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah darat. (UU No. 4 Tahun 2011) Peta Rupabumi adalah Peta Dasar yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu:... | - | BADAN INFORMASI GEOSPASIAL | Prioritas | GEOSPASIAL | S083001, S083003, S083004, S083005, S083006, S083007,S083008, | Terbuka | 1:5.000 | TAHUNAN | Kewilayahan | |
| 10.03.0048 |
|
| Peta RBI skala 1:50.000 | Peta Rupabumi Indonesia adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah darat. (UU No. 4 Tahun 2011) Peta Rupabumi adalah Peta Dasar yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu:... | - | BADAN INFORMASI GEOSPASIAL | Prioritas | GEOSPASIAL | S083001, S083003, S083004, S083005, S083006, S083007,S083008, | Terbuka | 1:50.000 | TAHUNAN | Kewilayahan | |
| 10.03.0049 |
|
| Peta RBI skala 1:50.000 WIlayah Ibu Kota Nusantara dan Provinsi Kalimantan Timur | Peta Rupabumi Indonesia adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah darat. (UU No. 4 Tahun 2011) Peta Rupabumi adalah Peta Dasar yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu:... | - | BADAN INFORMASI GEOSPASIAL | Prioritas | GEOSPASIAL | S083001, S083003, S083004, S083005, S083006, S083007,S083008, | Terbuka | 1:50.000 | TAHUNAN | Kewilayahan | |
| 10.03.0050 |
|
| Peta RDTR Kabupaten/Kota skala 1:5.000 | Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota. | Skala | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL | Prioritas | GEOSPASIAL | - | 1:5.000 | LIMA TAHUNAN | Identifikasi dari Pembina Data Geospasial berdasarkan hasil sandingan matriks Renaksi IGT dan SK Walidata. Produsen data merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, Dit Binda I & Dit Binda II merupakan instansi pembina dalam penyusunan RDTR Kabupaten/Kota | Kewilayahan | |
| 07.03.0051 |
|
| Peta Reforestasi skala 1:250.000 | Perubahan kondisi penutupan lahan dari kelas penutupan lahan kategori Non Hutan (tidak berhutan) menjadi kelas penutupan lahan kategori Hutan (berhutan) | - | KEMENTERIAN KEHUTANAN | Prioritas | GEOSPASIAL | - | 1:250.000 | TAHUNAN | Kehutanan | ||
| 10.03.0051 |
|
| Peta Regangan (Strain Map) | Peta yang merepresentasikan besar dan arah pergeseran titik di muka bumi berdasarkan satuan waktu yang didapatkan dari hasil pengamatan posisi titik secara teliti | mm/year | BADAN INFORMASI GEOSPASIAL | Prioritas | GEOSPASIAL | - | raster | BELUM DAPAT DITENTUKAN | Kewilayahan | ||
| 07.05.0125 |
|
| Peta Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai skala 1:50.000 | Merupakan layer informasi sebaran penetapan lokasi penanaman dalam rangka rehabilitasi Daerah Aliran Sungai dan areal rehabilitasi DAS yang sudah berhasil dengan tipe poligon | - | KEMENTERIAN KEHUTANAN | Prioritas | GEOSPASIAL | - | 1:50.000 | TAHUNAN | Lingkungan Hidup | ||
| 07.03.0052 |
|
| Peta Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Mangrove | IGT RHL merupakan polygon realisasi pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif pada tahun pelaksanaan penanaman (Non-Mangrove) | - | KEMENTERIAN KEHUTANAN | Prioritas | GEOSPASIAL | - | BELUM DAPAT DITENTUKAN | Kehutanan | |||
| 07.03.0053 |
|
| Peta Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) skala 1:25.000 | IGT RHL merupakan polygon realisasi pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif pada tahun pelaksanaan penanaman (Non-Mangrove) | - | KEMENTERIAN KEHUTANAN | Prioritas | GEOSPASIAL | - | 1:25.000 | TAHUNAN | Kehutanan | ||
| 07.04.0027 |
|
| Peta Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil skala 1:5.000-1:250.000 | Informasi geospasial yang di dalamnya berisi informasi tentang area reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan peruntukannya Sumber: Pedoman Penyusunan Informasi Geospasial Reklamasi Di... | lokasi | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Prioritas | GEOSPASIAL | S032004 | Terbuka | 1:5.000 - 1:250.000 | LIMA TAHUNAN | Kelautan | |
| 10.03.0052 |
|
| Peta Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara skala 1:5.000 | Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara yang selanjutnya disingkat RDTR KPN adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang... | Skala | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL | Prioritas | GEOSPASIAL | - | 1:5.000 | TAHUNAN | Kewilayahan | ||
| 07.03.0054 |
|
| Peta Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) skala 1:250.000 | Merupakan peta arahan pemanfaatan ruang kawasan hutan sebagai bagian dari dokumen Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) 2011-2030 Revisi I. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor... | - | KEMENTERIAN KEHUTANAN | Prioritas | GEOSPASIAL | - | 1:250.000 | BELUM DAPAT DITENTUKAN | Kehutanan | ||
| 09.05.0016 |
|
| Peta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) skala 1:250.000 | Peta yang menunjukan Rencana program/proyek Kementerian/Lembaga di Indonesia berdasarkan regulasi yang mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 yang berlaku selama satu tahun. | 1 IGT | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Prioritas | GEOSPASIAL | - | 1:250.000 | TAHUNAN | Perencanaan Pembangunan Nasional | ||
| 07.05.0126 |
|
| Peta Rencana Pemulihan Ekosistem | Peta yang memuat rencana kawasan hutan yang akan dipulihkan atau direhabilitasi untuk memulihkan fungsi dan struktur ekosistem yang terganggu | - | KEMENTERIAN KEHUTANAN | Prioritas | GEOSPASIAL | - | BELUM DAPAT DITENTUKAN | Lingkungan Hidup | |||
| 10.03.0053 |
|
| Peta Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional 1:25.000 - 1:50.000 | Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara,... | Skala | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL | Prioritas | GEOSPASIAL | - | 1:250.000 - 1:50.000 | LIMA TAHUNAN | Kewilayahan | ||
| 10.03.0054 |
|
| Peta Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan skala 1:500.000 | RTR Pulau/Kepulauan adalah rencana rinci dari RTRWN yang memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang, rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang, arahan pemanfaatan ruang, arahan... | Skala | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL | Prioritas | GEOSPASIAL | - | 1:500.000 | LIMA TAHUNAN | Kewilayahan | ||
| 10.03.0055 |
|
| Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten skala 1:50.000 | Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten/Kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten/kota, yang mengacu pada RTRWN, RTR... | Skala | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL | Prioritas | GEOSPASIAL | - | 1:50.000 | LIMA TAHUNAN | Identifikasi dari Pembina Data Geospasial berdasarkan hasil sandingan matriks Renaksi IGT dan SK Walidata. Produsen data merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, Dit Binda I & Dit Binda II merupakan instansi pembina dalam penyusunan RTRW Kabupaten | Kewilayahan | |
| 10.03.0056 |
|
| Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota skala 1:25.000 | Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten/Kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten/kota, yang mengacu pada RTRWN, RTR... | Skala | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL | Prioritas | GEOSPASIAL | - | 1:25.000 | LIMA TAHUNAN | Identifikasi dari Pembina Data Geospasial berdasarkan hasil sandingan matriks Renaksi IGT dan SK Walidata. Produsen data merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Dit Binda I & Dit Binda II merupakan instansi pembina dalam penyusunan RTRW Kota | Kewilayahan | |
| 10.03.0057 |
|
| Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi skala 1:250.000 | Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang mengacu pada RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, dan RTR KSN. | Skala | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL | Prioritas | GEOSPASIAL | - | 1:250.000 | LIMA TAHUNAN | Identifikasi dari Pembina Data Geospasial berdasarkan hasil sandingan matriks Renaksi IGT dan SK Walidata. Produsen data merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, Dit Binda I & Dit Binda II merupakan instansi pembina dalam penyusunan RTRW Provinsi | Kewilayahan | |
| 10.03.0058 |
|
| Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) skala 1:1.000.000 | Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya... | Skala | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL | Prioritas | GEOSPASIAL | - | 1:1.000.000 | LIMA TAHUNAN | Kewilayahan | ||
| 07.04.0028 |
|
| Peta Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah skala 1:50.000 | Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah yang selanjutnya disingkat RZ KAW adalah rencana yang disusun untuk menentukan arahan Pemanfaatan Ruang Laut di kawasan antarwilayah. Alt_Def: IGT RZKAW merupakan... | lokasi | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Prioritas | GEOSPASIAL | S032011 | Terbuka | 1:50.000 | LIMA TAHUNAN | Kelautan | |
| 01.01.0038 |
|
| Peta Rinci Wilayah Pertahanan Negara skala 1:50.000 | Gambaran atau representasi unsur-unsur tematik yang mengindikasikan lokasi wilayah pertahanan, sesuai matra TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang dibuat secara rinci... | koordinat | KEMENTERIAN PERTAHANAN | Prioritas | GEOSPASIAL | S012001 | Terbatas | 1:50.000 | TAHUNAN | Pertahanan | |
| 07.05.0127 |
|
| Peta Risiko Bencana Banjir Bandang skala 1:250.000 | Risiko bencana banjir bandang adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat banjir bandang pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu. Banjir bandang adalah banjir yang terjadi secara tiba-tiba... | nilai indeks risiko (nilai 0-1) | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA | Prioritas | GEOSPASIAL | - | 1:250.000 | LIMA TAHUNAN | Lingkungan Hidup | ||
| 07.05.0128 |
|
| Peta Risiko Bencana Banjir skala 1:250.000 | Risiko bencana banjir adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat banjir pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu. Banjir dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti curah hujan yang... | nilai indeks risiko (nilai 0-1) | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA | Prioritas | GEOSPASIAL | - | 1:250.000 | LIMA TAHUNAN | Lingkungan Hidup | ||
| 07.05.0130 |
|
| Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrim skala 1:250.000 | Risiko bencana cuaca ekstrem adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat cuaca ekstrem, seperti suhu ekstrem, hujan ekstrem, atau angin kencang. Cuaca ekstrem dapat menyebabkan berbagai dampak,... | nilai indeks risiko (nilai 0-1) | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA | Prioritas | GEOSPASIAL | - | 1:250.000 | LIMA TAHUNAN | Lingkungan Hidup | ||
| 07.05.0131 |
|
| Peta Risiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi skala 1:250.000 | Risiko bencana gelombang ekstrim dan abrasi adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat gelombang ekstrim dan abrasi pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu. Gelombang ekstrim dapat... | nilai indeks risiko (nilai 0-1) | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA | Prioritas | GEOSPASIAL | - | 1:250.000 | LIMA TAHUNAN | Lingkungan Hidup | ||
| 07.05.0132 |
|
| Peta Risiko Bencana Gempabumi skala 1:250.000 | Risiko bencana gempabumi adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat gempabumi pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu. Gempabumi dapat menyebabkan berbagai dampak, seperti kerusakan... | nilai indeks risiko (nilai 0-1) | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA | Prioritas | GEOSPASIAL | - | 1:250.000 | LIMA TAHUNAN | Lingkungan Hidup | ||
| 07.05.0133 |
|
| Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan skala 1:250.000 | Risiko bencana kebakaran hutan dan lahan adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan dan lahan pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu. Kebakaran hutan dan lahan dapat... | nilai indeks risiko (nilai 0-1) | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA | Prioritas | GEOSPASIAL | - | 1:250.000 | LIMA TAHUNAN | Lingkungan Hidup | ||
| 07.05.0134 |
|
| Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan skala 1:250.000 WIlayah Ibu Kota Nusantara dan Provinsi Kalimantan Timur | Risiko bencana kebakaran hutan dan lahan adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan dan lahan pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu. Kebakaran hutan dan lahan dapat... | nilai indeks risiko (nilai 0-1) | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA | Prioritas | GEOSPASIAL | - | 1:250.000 | BELUM DAPAT DITENTUKAN | Lingkungan Hidup | ||
| 07.05.0135 |
|
| Peta Risiko Bencana Kekeringan skala 1:250.000 | Risiko bencana kekeringan adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat kekeringan pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu. Kekeringan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti curah hujan... | nilai indeks risiko (nilai 0-1) | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA | Prioritas | GEOSPASIAL | - | 1:250.000 | LIMA TAHUNAN | Lingkungan Hidup |
Showing 2,751-2,800 of 3,346 items.
| ID | Id Ddp | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Jenis Pengajuan | Jenis Data | Indikator Variabel | Standar Data | Mitra Sektor Bappenas | Instansi Produsen Data | Unit Kerja Produsen Data | Definisi | Satuan | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Klasifikasi Penyajian | Jadwal Pemutakhiran | Tag Rad | Status Persetujuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163162 | 04.01.0020 |
|
| Jumlah balita 12-59 bulan yang dipantau | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN KESEHATAN | Direktorat Pelayanan Kesehatan Keluarga | Jumlah balita usia 12–59 bulan yang mendapatkan pemantauan pertumbuhan secara rutin, seperti penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan, minimal 8 kali dalam setahun. Perpustakaan Pusat... | anak | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Kesehatan | TERSEDIA | ||
| 163163 | 09.03.0012 |
|
| Jumlah balita yang sudah memperoleh vaksin program nasional | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN KESEHATAN | data yang mencatat total anak usia 0–59 bulan (balita) yang telah menerima imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal program vaksinasi nasional—termasuk BCG, DPT‑HB‑Hib, polio, campak–rubela,... | Balita | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/Kota | TAHUNAN | Informasi | TERSEDIA | |||
| 163164 | 03.03.010 |
|
| Jumlah Bandar Udara (Bandara) | Prioritas | STATISTIK | Indikator | 24410017 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | Direktorat Bandar Udara | Bandara atau bandar udara merupakan kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun... | bandara | Terbuka | Nasional | TAHUNAN | Transportasi | TERSEDIA | |
| 163165 | 03.03.0005 |
|
| Jumlah Bandar Udara yang Dibangun | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | Direktorat Bandar Udara | Jumlah bandara yang telah selesai dibangun dan siap untuk dioperasikan dalam periode tertentu | bandara | - | Nasional | TAHUNAN | Transportasi | TERSEDIA | ||
| 163166 | 03.03.0006 |
|
| Jumlah Bandar Udara yang Dioperasikan | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | Direktorat Bandar Udara | Jumlah bandara yang aktif beroperasi dan melayani penerbangan komersial maupun non-komersial dalam periode tertentu | bandara | - | Nasional | TAHUNAN | Transportasi | TERSEDIA | ||
| 163167 | 03.03.011 |
|
| Jumlah Bandara Primer/Utama yang ditingkatkan Kapasitasnya | Prioritas | STATISTIK | Indikator | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | Direktorat Bandar Udara | Indikator yang menyatakan jumlah bandara primer/utama yang ditingkatkan kapasitasnya | bandara | - | Nasional | TAHUNAN | Transportasi | TERSEDIA | ||
| 163168 | 03.03.0007 |
|
| Jumlah Bandara yang Diaudit dan Memenuhi Tingkat Kepatuhan Berdasarkan Penilaian Risiko | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | Direktorat Bandar Udara | Jumlah bandara yang telah menjalani audit keamanan dan memenuhi standar kepatuhan sesuai dengan penilaian risiko yang ditetapkan | bandara | - | Nasional | TAHUNAN | Transportasi | TERSEDIA | ||
| 163169 | 02.03.0002 |
|
| Jumlah Bantuan Hand Sprayer | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN PERTANIAN | Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Prapanen | Jumlah penyaluran bantuan pemerintah berupa alat dan mesin pertanian prapanen hand sprayer | Unit | - | Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Pertanian | TERSEDIA | ||
| 163170 | 02.03.0003 |
|
| Jumlah Bantuan Pompa Air | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN PERTANIAN | Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Prapanen | Jumlah penyaluran bantuan pemerintah berupa alat dan mesin pertanian prapanen pompa air | Unit | - | Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Pertanian | TERSEDIA | ||
| 163171 | 02.03.0004 |
|
| Jumlah Bantuan Rice Transplanter | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN PERTANIAN | Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Prapanen | Jumlah penyaluran bantuan pemerintah berupa alat dan mesin pertanian prapanen rice transplanter | Unit | - | Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Pertanian | TERSEDIA |
Showing 551-560 of 4,145 items.