Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
270106.01.0141
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase lulusan program studi kesehatan terakreditasi unggul;
Total Lulusan dari Program Studi KesehatanSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIKeseluruhan lulusan dari program studi kesehatanOrangProgram: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.03-Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi/kabupaten/kota), dengan penekanan pada Wilayah Papua; serta provinsi/daerah spesifik: Maluku Utara, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Selatan. Deskripsi: Capaian pemenuhan SDM kesehatan pada RPJMN 2020–2024 belum memenuhi target: Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan baru 60,16% (target 83%) dan RSUD kab/kota dengan 4 spesialis dasar + 3 spesialis lainnya 72,9% (target 90%). Ketimpangan distribusi tenaga antarwilayah masih tinggi, sehingga prioritas diarahkan pada peningkatan jumlah, kualitas, dan pemerataan penempatan SDM kesehatan sesuai kebutuhan fasilitas layanan (terutama Papua), agar ketersediaan SDM berkualitas di Puskesmas dan RSUD mendukung pemerataan dan efektivitas pembangunan kesehatan.YaYaYaYaYa
270202.02.0037
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Kontribusi Ekspor Barang Indonesia terhadap Ekspor Barang Dunia;
Total Nilai Ekspor Barang IndonesiaSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKJumlah nilai barang yang diekspor oleh Indonesia ke seluruh dunia dalam periode tertentu.USDYaYaYaYaYa
270302.02.0038
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah produk industri berbasis SDA yang diolah yang berdaya saing;
Total nilai ekspor Dunia untuk produk industri berbasis sumber daya alam yang diolahSTATISTIKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALTotal nilai ekspor global untuk produk industri berbasis sumber daya alam yang telah diolah.dollar usdYaYaYaYaYa
270402.01.0038
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah produk industri berbasis SDA yang diolah yang berdaya saing;
Total nilai ekspor Indonesia untuk produk industri berbasis sumber daya alam yang diolahSTATISTIKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALTotal nilai ekspor produk industri yang berbasis sumber daya alam yang telah diolah.dollar usdYaYaYaYaYa
270502.02.0039
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai ekspor barang ke negara-negara yang tergabung dalam ASEAN;
Total Nilai Ekspor ke ASEANSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKPenjumlahan nilai ekspor ke semua negara anggota ASEANUSDYaYaYaYaYa
270602.02.0040
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai ekspor barang ke negara-negara EFTA dalam Rangka Utilisasi Indonesia-EFTA CEPA;
Total Nilai Ekspor ke EFTASTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKPenjumlahan nilai ekspor barang Indonesia ke semua negara anggota EFTAUSDYaYaYaYaYa
270702.02.0041
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai Ekspor barang ke negara-negara yang tergabung dalam RCEP;
Total Nilai Ekspor ke RCEPSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKPenjumlahan nilai ekspor ke semua negara anggota RCEPUSDYaYaYaYaYa
270802.02.0042
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks diversifikasi ekspor;
Total Nilai Ekspor per ProvinsiSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKJumlah keseluruhan nilai ekspor dari semua produk yang diekspor oleh provinsirupiahYaYaYaYaYa
270902.02.0043
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Kontribusi pangsa pasar ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi terhadap dunia;
Total nilai ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi duniaSTATISTIKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALTotal nilai ekspor global untuk produk yang termasuk dalam kategori teknologi menengah dan tinggi pada tahun tertentu.dollar usdYaYaYaYaYa
271002.02.0044
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Kontribusi pangsa pasar ekspor produk industri berbasis sumber daya alam terhadap dunia;
Total nilai ekspor produk industri berbasis SDA duniaSTATISTIKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALTotal nilai ekspor global untuk produk yang termasuk dalam kategori industri berbasis sumber daya alam pada tahun tertentudollar usdYaYaYaYaYa
271102.02.0045
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Kontribusi pangsa pasar ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi terhadap dunia;
Total nilai ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi (berteknologi rendah) duniaSTATISTIKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALTotal nilai ekspor global untuk produk yang dihasilkan oleh industri dengan intensitas tenaga kerja tinggi dan menggunakan teknologi rendah pada tahun tertentudollar usdYaYaYaYaYa
271202.02.0046
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Kontribusi pangsa pasar ekspor produk pertanian terhadap dunia;
Total nilai ekspor produk pertanian duniaSTATISTIKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALTotal nilai ekspor global untuk produk pertanian pada tahun tertentu, mencakup kategori produk yang sama seperti yang didefinisikan oleh WTOdollar usdYaYaYaYaYa
271302.08.0012
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Kontribusi Realisasi Investasi Luar Jawa;
Total Nilai Realisasi Investasi NasionalSTATISTIKKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALJumlah keseluruhan capaian nilai realisasi investasi di seluruh wilayah Indonesia baik realisasi penanaman modal asing maupun dalam negeri.rupiahYaYaYaYaYa
271402.01.0039
    • SDGs;
  1. Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah sektor industri;
Total Nilai Tambah Industri (TNTI)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKAkumulasi nilai tambah dari seluruh sub-sektor industri pengolahan, termasuk industri mikro, kecil, menengah, dan besarIndikator SIPD: 000212 - Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah sektor industri.YaYaYaYaYa
271503.05.0018
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Bagi Hasil BUMDes terhadap PADes;
Total PADesSTATISTIKKEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALSeluruh pendapatan yang diperoleh desa dari sumber-sumber asli desa, termasuk hasil usaha, aset, swadaya, partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.​rupiahYaYaYaYaYa
271603.01.0047
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Kondisi Mantap Jalan;
Total Panjang Jalan NasionalSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMJumlah keseluruhan panjang ruas jalan nasional yang terdaftar.kilometerIndikator SIPD: 000364 - Rasio kemantapan jalan 000938 - Tingkat Kemantapan JalanYaYaYaYaYa
271702.01.0040
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Pertumbuhan PDB Subsektor Fesyen dan Kriya;
Total PDB ADHB Subsektor Fesyen dan Kriya per tahunSTATISTIKKEMENTERIAN EKONOMI KREATIFNilai Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku pada tahun berjalan (tahun ke-t) untuk subsektor fesyen dan kriya. PDB ADHB mencerminkan nilai moneter seluruh barang dan jasa yang dihasilka...rupiahYaYaYaYaYa
271802.07.0005
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Profit Margin Ratio (PMR) BUMN;
Total Pendapatan (Total Revenue) BUMNSTATISTIKBADAN PENGATURAN BADAN USAHA MILIK NEGARAPendapatan adalah total penghasilan yang diperoleh perusahaan dari aktivitas bisnis utamanya, seperti penjualan barang atau jasa, sebelum dikurangi biaya apapunrupiahYaYaYaYaYa
271909.02.0047
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Rasio Penerimaan Negara Bukan Pajak (persen PDB);
Total Penerimaan Negara Bukan PajakSTATISTIKKEMENTERIAN KEUANGANTotal pendapatan yang diterima oleh pemerintah dari sumber-sumber di luar perpajakan, yang mencakup:​ Penerimaan dari Sumber Daya Alam (SDA) migas dan non-migas. Penerimaan non-SDA, seperti pendapat...rupiahYaYaYaYaYa
272004.01.0170
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Pengeluaran Kesehatan Total per kapita;
Total Pengeluaran KesehatanSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANMeliputi semua pengeluaran yang berkaitan dengan layanan kesehatan, termasuk perawatan medis, pembelian obat, program pencegahan, dan layanan kesehatan lainnya.jutaYaYaYaYaYa
272106.02.0059
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal;
Total Penyandang Disabilitas yang Bekerja (Total PD yang bekerja)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKJumlah penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja, yang mengalami gangguan dalam penglihatan, pendengaran, mobilitas, atau gangguan lainnya seperti gangguan emosional atau mengingat,...OrangIndikator Utama Pembangunan - 10.Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%), diusulkan untuk menggunakan proksi: Indikator SIPD: 000023 - Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor FormalYaYaYaYaYa
272204.01.0171
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;
Total Populasi Rumah Sakit Pemerintah yang Memiliki Izin Operasional hingga Tahun 2027STATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANJumlah seluruh rumah sakit milik pemerintah yang telah memiliki izin operasional paling lambat pada tahun 2027, mencakup rumah sakit yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga, TNI/Polri, dan pemerintah d...UnitIndikator SIPD: 000824 - Presentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurnaYaYaYaYaYa
272304.01.0172
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu;
Total Populasi Sampel Suplemen KesehatanSTATISTIKBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANJumlah total suplemen kesehatan yang diambil sampelnya untuk pengujian mutu dan keamanan dalam periode tertentu.sampelYaYaYaYaYa
272404.01.0173
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Puskesmas yang ramah penyandang disabilitas;
Total PuskesmasSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANJumlah keseluruhan Puskesmas yang teregistrasi dan operasional hingga tahun 2028.​unit (jumlah puskesmas).​Program: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.01-Investasi pelayanan kesehatan primer Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi dan 514 kabupaten/kota); fokus provinsi/daerah: Maluku Utara; Kalimantan Timur; Papua Tengah*; Nusa Tenggara Timur; Provinsi Jawa Timur (Puskesmas di 38 kab/kota hingga desa/kelurahan); Provinsi Jawa Barat (Kab. Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Majalengka, Bandung Barat, Pangandaran, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar); serta Kab. Indragiri Hilir. Deskripsi: Kualitas pelayanan kesehatan primer masih rendah: baru 28% Puskesmas terakreditasi paripurna, 18,5% memenuhi standar sarana–prasarana–alkes, hanya 1,17% kab/kota memiliki unit layanan desa/kelurahan sesuai standar, dan sekitar 18% kab/kota memiliki cakupan Posyandu aktif berbasis siklus hidup ≥75%. Peran kader kesehatan belum optimal, sementara Puskesmas dan jaringannya adalah garda terdepan surveilans, deteksi dini, dan pencegahan. Program memprioritaskan penguatan Puskesmas hingga tingkat desa melalui peningkatan akreditasi dan sarpras, penguatan kader dan partisipasi masyarakat, serta tata kelola layanan primer yang lebih responsif dan inklusif.YaYaYaYaYa
272502.08.0013
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri;
Total Realisasi Investasi PMA Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan IndustriSTATISTIKKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALNilai realisasi investasi PMA (pelaku usaha kawasan dan tenan) yang berada di dalam KIrupiah triliunProgram: 05.02-Pengembangan Aglomerasi Industri di KI/KEK Prioritas sebagai Pusat Pertumbuhan Baru. Kegiatan: 05.02.22-Pengembangan KI Weda Bay Lokasi Prioritas: Kab. Halmahera Tengah Pengembangan KI Weda Bay difokuskan untuk memperkuat hilirisasi sumber daya mineral, khususnya nikel. Kegiatan ini mendorong penciptaan nilai tambah dalam negeri, penyerapan tenaga kerja, serta penguatan infrastruktur dan konektivitas kawasan.YaYaYaYaYa
272602.08.0014
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri;
Total Realisasi Investasi PMDN Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan IndustriSTATISTIKKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALNilai realisasi investasi PMDN (pelaku usaha kawasan dan tenan) yang berada di dalam KIrupiah triliunProgram: 05.02-Pengembangan Aglomerasi Industri di KI/KEK Prioritas sebagai Pusat Pertumbuhan Baru. Kegiatan: 05.02.22-Pengembangan KI Weda Bay Lokasi Prioritas: Kab. Halmahera Tengah Pengembangan KI Weda Bay difokuskan untuk memperkuat hilirisasi sumber daya mineral, khususnya nikel. Kegiatan ini mendorong penciptaan nilai tambah dalam negeri, penyerapan tenaga kerja, serta penguatan infrastruktur dan konektivitas kawasan.YaYaYaYaYa
272704.03.0042
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase RO/Sub kegiatan Responsif Gender;
Total RO/SubkegiatanSTATISTIKKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKJumlah keseluruhan Rincian Output atau Subkegiatan K/L yang tercantum dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pada tahun tertentu.persenYaYaYaYaYa
272804.01.0174
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Rumah Sakit yang memberikan layanan geriatri terpadu;
Total Rumah SakitSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANTotal keseluruhan RS yang beroperasi pada periode yang sama.​unit (jumlah rs)YaYaYaYaYa
272904.01.0175
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Rumah Sakit Pemerintah Daerah yang memenuhi Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar;
Total Rumah Sakit Pemerintah DaerahSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANJumlah keseluruhan rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kotaUnitProgram: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.02-Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi dan kabupaten/kota); klaster Papua & Papua Barat: Kab. Keerom, Waropen, Supiori, Mamberamo Raya, Sarmi, Boven Digoel, Mappi, Asmat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Tambrauw, Maybrat, Nduga*, Jayawijaya*, Puncak Jaya, Dogiyai, Puncak, Intan Jaya, Deiyai; Kalimantan: Prov. Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Selatan, Kab. Nunukan, Kab. Malinau, Kab. Tana Tidung, Kota Pontianak; Sumatera: Kota Pekanbaru, Kab. Nias Selatan, Kota Medan, Kab. Kepulauan Mentawai, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kota Solok, Kota Banda Aceh, Kab. Aceh Selatan, Prov. Bengkulu (Kab. Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, Kota Bengkulu); Jawa–Bali–DIY: Prov. Jawa Timur, Prov. Bali, Prov. D.I. Yogyakarta, Kab. Sukabumi, Kab. Bandung, Kab. Garut, Kab. Cirebon; Sulawesi & Maluku–NTT: Kab. Kepulauan Selayar, Kab. Pangkajene Kepulauan, Prov. Sulawesi Tenggara (Kab. Buton Selatan, Wakatobi, Konawe), Kab. Gorontalo, Kab. Buru, Kab. Buru Selatan, Kab. Kepulauan Aru, Kab. Kep. Tanimbar, Kab. Maluku Barat Daya, Kota Tual, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Manggarai Timur, Kab. Sabu Raijua. Deskripsi: Program Pembangunan Rumah Sakit menargetkan pemerataan “RS Lengkap Berkualitas” di seluruh daerah dengan pemenuhan akreditasi paripurna, standar sarana–prasarana–alkes, serta ketersediaan tenaga spesialis (dasar, penunjang, dan pengembangan layanan unggulan). Intervensi mencakup peningkatan kualitas dan kapasitas layanan, upgrade RS tipe D ke tipe C di lokasi prioritas, pengembangan layanan kesehatan bergerak untuk wilayah sulit akses, serta pemberdayaan masyarakat–swasta dan perbaikan kualitas pendanaan kesehatan. Tujuannya memastikan akses layanan yang merata, inklusif, dan bermutu bagi seluruh penduduk.YaYaYaYaYa
273004.01.0176
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Rumah Sakit Pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar;
Total Rumah Sakit Pemerintah yang Teregistrasi dan Laik OperasionalSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANJumlah keseluruhan rumah sakit milik pemerintah pusat dan daerah yang telah teregistrasi dan memenuhi syarat laik operasional sesuai dengan peraturan yang berlakuUnitIndikator SIPD: 000826 - Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standarYaYaYaYaYa
273104.01.0177
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Rumah Sakit yang mencapai target INM (Indikator Nasional Mutu);
Total Rumah Sakit Pemerintah yang teregistrasi hingga tahun 2027STATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANSerangkaian indikator yang digunakan untuk menilai mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit, seperti kepatuhan kebersihan tangan, penggunaan alat pelindung diri, identifikasi pasien, dan lainnyapersenProgram: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.02-Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi dan kabupaten/kota); klaster Papua & Papua Barat: Kab. Keerom, Waropen, Supiori, Mamberamo Raya, Sarmi, Boven Digoel, Mappi, Asmat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Tambrauw, Maybrat, Nduga*, Jayawijaya*, Puncak Jaya, Dogiyai, Puncak, Intan Jaya, Deiyai; Kalimantan: Prov. Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Selatan, Kab. Nunukan, Kab. Malinau, Kab. Tana Tidung, Kota Pontianak; Sumatera: Kota Pekanbaru, Kab. Nias Selatan, Kota Medan, Kab. Kepulauan Mentawai, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kota Solok, Kota Banda Aceh, Kab. Aceh Selatan, Prov. Bengkulu (Kab. Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, Kota Bengkulu); Jawa–Bali–DIY: Prov. Jawa Timur, Prov. Bali, Prov. D.I. Yogyakarta, Kab. Sukabumi, Kab. Bandung, Kab. Garut, Kab. Cirebon; Sulawesi & Maluku–NTT: Kab. Kepulauan Selayar, Kab. Pangkajene Kepulauan, Prov. Sulawesi Tenggara (Kab. Buton Selatan, Wakatobi, Konawe), Kab. Gorontalo, Kab. Buru, Kab. Buru Selatan, Kab. Kepulauan Aru, Kab. Kep. Tanimbar, Kab. Maluku Barat Daya, Kota Tual, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Manggarai Timur, Kab. Sabu Raijua. Deskripsi: Program Pembangunan Rumah Sakit menargetkan pemerataan “RS Lengkap Berkualitas” di seluruh daerah dengan pemenuhan akreditasi paripurna, standar sarana–prasarana–alkes, serta ketersediaan tenaga spesialis (dasar, penunjang, dan pengembangan layanan unggulan). Intervensi mencakup peningkatan kualitas dan kapasitas layanan, upgrade RS tipe D ke tipe C di lokasi prioritas, pengembangan layanan kesehatan bergerak untuk wilayah sulit akses, serta pemberdayaan masyarakat–swasta dan perbaikan kualitas pendanaan kesehatan. Tujuannya memastikan akses layanan yang merata, inklusif, dan bermutu bagi seluruh penduduk.YaYaYaYaYa
273207.05.0179
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Persentase timbulan sampah yang didaur ulang di fasilitas pengolahan sampah;
Total sampah jenis sampahSTATISTIKKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPTotal timbulan sampah yang dihasilkan dalam periode tertentu, termasuk semua jenis sampah sebelum dilakukan pemilahan atau pengolahan.​tonYaYaYaYaYa
273304.01.0178
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang mendapatkan pelatihan bidang kesehatan;
Total SDMK mendapatkan pelatihan bidang kesehatanSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANProporsi SDM Kesehatan (tenaga medis, tenaga kesehatan, tenaga penunjang kesehatan) yang terdaftar dalam sistem informasi SDMK yang mengikuti dan menyelesaikan pelatihan, workshop, dan hands on bidang...OrangProgram: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.03-Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi/kabupaten/kota), dengan penekanan pada Wilayah Papua; serta provinsi/daerah spesifik: Maluku Utara, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Selatan. Deskripsi: Capaian pemenuhan SDM kesehatan pada RPJMN 2020–2024 belum memenuhi target: Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan baru 60,16% (target 83%) dan RSUD kab/kota dengan 4 spesialis dasar + 3 spesialis lainnya 72,9% (target 90%). Ketimpangan distribusi tenaga antarwilayah masih tinggi, sehingga prioritas diarahkan pada peningkatan jumlah, kualitas, dan pemerataan penempatan SDM kesehatan sesuai kebutuhan fasilitas layanan (terutama Papua), agar ketersediaan SDM berkualitas di Puskesmas dan RSUD mendukung pemerataan dan efektivitas pembangunan kesehatan.YaYaYaYaYa
273409.02.0048
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Rasio Capaian PNBP terhadap target yang ditetapkan (persen);
Total target penerimaan negara bukan pajakSTATISTIKKEMENTERIAN KEUANGANJumlah target penerimaan PNBP sebagaimana ditetapkan dalam APBN tahunan yang disahkan oleh DPR.rupiahProgram: 07.12-Optimalisasi Pendapatan Negara. Kegiatan: 07.12.02-Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lokasi Prioritas: Seluruh provinsi di Indonesia (mencakup seluruh wilayah nasional). Deskripsi: Sejalan dengan mandat RPJPN 2025–2045 untuk menjadikan Indonesia negara maju sebelum 2045, diperlukan ruang fiskal yang memadai, salah satunya melalui optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pembenahan tata kelola PNBP diarahkan untuk meningkatkan pendapatan tanpa menurunkan kualitas layanan publik, dengan menekankan transparansi dan akuntabilitas, mendorong kontribusi dividen BUMN, optimalisasi aset negara, serta pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Sasaran akhirnya adalah terciptanya dukungan PNBP yang optimal bagi pendanaan pembangunan.YaYaYaYaYa
273501.01.0041
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Realisasi Rencana Luas Wilayah Perairan Indonesia (Pedalaman, Kepulauan, Teritorial, ZEE, dan Landas Kontinen) yang Diperbarui melalui Surta Hidrografi dan Oseanografi;
Total Target Rencana Survei Wilayah PerairanSTATISTIKKEMENTERIAN PERTAHANANTotal luas wilayah perairan Indonesia yang direncanakan untuk diperbarui datanya melalui survei hidrografi dan oseanografi dalam periode tertentu, sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia. Reff:...kilometer persegi (km²)YaYaYaYaYa
273606.02.0060
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Proporsi tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi bidang STEM;
Total tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi (Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3, Diploma 4, dan S1)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKJumlah seluruh tenaga kerja yang memiliki pendidikan terakhir tingkat D1 hingga S1, tanpa memandang bidang keilmuannya.OrangYaYaYaYaYa
273702.01.0041
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Rasio Ekspor Produk Hilir Kelapa Sawit terhadap Bahan Baku;
Total volume ekspor produk kelapa sawitSTATISTIKKEMENTERIAN PERINDUSTRIANJumlah total volume ekspor produk turunan I, II, dan III kelapa sawit yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32 Tahun 2024tonYaYaYaYaYa
273806.02.0061
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Rasio Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pemuda perempuan terhadap laki-laki;
TPAK Pemuda Laki-lakiSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKPersentase pemuda laki-laki usia 15–24 tahun yang aktif secara ekonomi, baik bekerja maupun mencari pekerjaanpersenYaYaYaYaYa
273906.02.0062
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Rasio Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pemuda perempuan terhadap laki-laki;
TPAK Pemuda PerempuanSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKPersentase pemuda perempuan usia 15–24 tahun yang aktif secara ekonomi, baik bekerja maupun mencari pekerjaan.persenYaYaYaYaYa
274004.01.199
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH);
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKRata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.persenIndikator Utama Pembangunan - 1.Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) Indikator SIPD: 000009 - Usia Harapan Hidup (UHH) 000921 - Umur Harapan HidupYaYaYaYaYa
274104.03.0043
    • SDGs;
  1. Persentase Kebutuhan Pelayanan Kesehatan yang Tidak Terpenuhi/ Unmet Need Pelayanan Kesehatan;
Unmet Need Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Usia 0-17 TahunSTATISTIKKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKUnmet need pelayanan kesehatan bagi Anak Usia 0-17 Tahun atau persentase Anak Usia 0-17 Tahun yang memiliki keluhan kesehatan dan terganggu aktivitasnya namun tidak berobat jalan adalah perbandingan a...persenIndikator SIPD: 000127 - Unmet Need Pelayanan Kesehatan.YaYaYaYaYa
274206.02.065
    • SDGs;
  1. Upah Rata-rata per Jam Kerja;
Upah Rata-rata per Jam KerjaSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKUpah/gaji bersih adalah imbalan yang diterima selama sebulan oleh buruh/karyawan baik berupa uang atau barang yang dibayarkan perusahaan/ kantor/majikan. Imbalan dalam bentuk barang dinilai dengan har...rupiah per jamIndikator SIPD: 000187 - Upah rata-rata per jam pekerjaYaYaYaYaYa
274304.03.0044
    • SDGs;
  1. Upah Rata-rata per Jam Kerja;
Upah rata-rata per jam pada anak yang bekerja usia 10-17 tahunSTATISTIKKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK1. Upah rata-rata per jam anak yang bekerja usia 10 - 17 tahun merupakan imbalan atau penghasilan rata-rata yang diperoleh anak yang bekerja usia 10 - 17 tahun per jam baik berupa uang maupun barang....persenIndikator SIPD: 000187 - Upah rata-rata per jam pekerjaYaYaYaYaYa
274402.01.061
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Utilisasi Industri Logam Dasar;
Utilisasi Industri Logam DasarSTATISTIKKEMENTERIAN PERINDUSTRIANUtilisasi menunjukkan tingkat produksi industri Logam Dasar (KBLI 24) terhadap kapasitas produksinyapersenProgram: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.18-Penguatan Industri Logam Dasar, Besi dan Baja Lokasi Prioritas: Sulawesi Tengah Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambahYaYaYaYaYa
274502.01.063
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Utilisasi Industri Pengolahan Hasil Laut;
Utilisasi Industri Pengolahan Hasil LautSTATISTIKKEMENTERIAN PERINDUSTRIANUtilisasi menunjukkan tingkat produksi industri pengolahan hasil laut (KBLI 10219, 10221, 1022, 10296, 10298, 10299) terhadap kapasitas produksinyapersenProgram: 02.22-Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru. Kegiatan: 02.22.04-Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut Lokasi Prioritas: Provinsi Nusa Tenggara Barat; Provinsi NTT; Jawa Barat; Jawa Tengah; Jawa Timur (termasuk Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Pasuruan, Kab. Tuban, Kab. Lamongan); Sulawesi Selatan (termasuk Kab. Takalar, Kab. Jeneponto, Kab. Pangkajene Kepulauan); Gorontalo; Bali; D.I. Yogyakarta; Sulawesi Tengah; Aceh; dan Kalimantan Timur. Deskripsi: Konsumsi garam nasional yang terus meningkat (mencapai 4,5 juta ton pada 2022), tidak diimbangi dengan produksi nasional (2,9 juta ton pada 2022). Hal ini menyebabkan pemenuhan konsumsi garam nasional masih dilakukan melalui impor, meskipun Indonesia memiliki garis pantai 108.000 km. Padahal, Perpres Nomor 126 Tahun 2022 mengamanatkan agar kebutuhan garam nasional dipenuhi oleh produksi dalam negeri paling lambat tahun 2024 (dengan pengecualian). Oleh karena itu, program ini bertujuan mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri garam dan produk olahan hasil laut. Hal ini memerlukan investasi pada industri hilirisasi garam, terutama (i) soda kaustik, (ii) sodium karbonat (soda ash), (iii) sodium sulfat, serta vacuum salt untuk sektor kesehatan.YaYaYaYaYa
274602.01.064
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Utilisasi Industri Pengolahan Kelapa;
Utilisasi Industri Pengolahan KelapaSTATISTIKKEMENTERIAN PERINDUSTRIANUtilisasi menunjukkan tingkat produksi industri pengolahan kelapa (KBLI: 10422, 10423, 10773, 32905) terhadap kapasitas produksinyapersen"Program: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.06-Pengembangan Hilirisasi Kelapa Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi; 30 Provinsi; Provinsi Sulawesi Utara; Sulawesi Tengah; Provinsi Jawa Timur; Provinsi Kalimantan Selatan; Provinsi Riau (Kab. Indragiri Hilir); Provinsi Aceh (Kab. Simeulue, Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Barat, Kab. Aceh Besar, Kab. Pidie, Kab. Bireuen, Kab. Aceh Utara); klaster kabupaten di Bengkulu (Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Rejang Lebong, Kab. Kaur, Kab. Lebong, Kab. Kepahiang, Kab. Bengkulu Tengah); Kabupaten Kebumen; klaster kabupaten di Maluku Utara (Kab. Halmahera Barat, Kab. Halmahera Utara, Kab. Halmahera Selatan, Kab. Kepulauan Sula); klaster kabupaten di Kalimantan Timur (Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Barat); Kab. Bintan; klaster kabupaten/kota di Sumatera Barat (Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kota Pariaman); Kab. Tabanan; klaster kabupaten di Sulawesi Barat (Kab. Majene, Kab. Mamuju, Kab. Polewali Mandar, Kab. Mamasa); dan Kab. Tasikmalaya. Deskripsi: Program ini bertujuan untuk melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri pengolahan berbasis kelapa, serta mendukung pengembangan kawasan perkebunan. Fokus utamanya adalah untuk meningkatkan produktivitas, produksi, dan utilisasi industri kelapa. Keseluruhan upaya ini diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri kelapa secara nasional."YaYaYaYaYa
274702.01.065
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Utilisasi Industri Pengolahan Rumput Laut;
Utilisasi Industri Pengolahan Rumput LautSTATISTIKKEMENTERIAN PERINDUSTRIANUtilisasi menunjukkan tingkat produksi industri pengolahan rumput laut (KBLI: 10298) terhadap kapasitas produksinyapersenProgram: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.07-Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut Lokasi Prioritas: Jawa Tengah; Sulawesi Utara; Kabupaten Nunukan; Papua Barat Daya; Kab. Takalar; Kab. Pangkajene Kepulauan; Sulawesi Tengah; Jawa Timur; Sulawesi Tenggara (Kab. Konawe Selatan); Nusa Tenggara Timur; Kabupaten Gorontalo Utara. Deskripsi: Program menargetkan penguatan rantai nilai rumput laut untuk membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru di pesisir melalui hilirisasi dan industrialisasi (karagenan, biostimulant, pakan ternak, tepung/agar-agar, nutraceutical), penguatan kelembagaan dan pembiayaan, serta peningkatan kualitas bahan baku dan budidaya ramah lingkungan. Latar belakangnya: produksi rumput laut kering turun (11 juta ton pada 2016 menjadi 9,05 juta ton pada 2021; CAGR -3,7%), sementara ekspor naik hingga USD 388,12 juta (2022; CAGR 20,01%). Dengan potensi hilirisasi ~USD 11,8 miliar dan kekuatan pada jenis Eucheuma serta Gracilaria, program diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing industri, penciptaan kerja di wilayah pesisir, dan dukungan pada blue carbon trade.YaYaYaYaYa
274802.01.066
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Utilisasi Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya;
Utilisasi Industri Pesawat Terbang dan PerlengkapannyaSTATISTIKKEMENTERIAN PERINDUSTRIANUtilisasi menunjukkan tingkat produksi industri pesawat terbang dan perlengkapannya (KBLI 30) terhadap kapasitas produksinyapersenYaYaYaYaYa
274903.01.0048
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Efisiensi Pemanfaatan Air Irigasi;
Volume Air yang digunakan IrigasiSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMTotal volume air yang digunakan untuk irigasi pertanian, mencakup sumber air permukaan, air tanah, rawa, dan tambak.meter kubik (m³)YaYaYaYaYa
275007.02.0019
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Non Revenue Water (NRW) PDAM;
Volume Distribusi AirSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKJumlah total air yang berhasil didistribusikan dan tercatat sebagai penjualan kepada pelanggan selama periode tertentumeter kubik (m³)Program: 02.12-Swasembada Air. Kegiatan: 02.12.05-Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi/Kab/Kota: Papua Barat*; D.I. Yogyakarta (indikatif); Jawa Timur; Sumatera Barat; Riau (Kab. Bengkalis, Kab. Kepulauan Meranti); Kalimantan Barat (Kab. Sambas, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Kota Pontianak); Kalimantan Selatan; Sulawesi Tengah; Kota Makassar; Aceh (Kab. Aceh Singkil, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Kota Langsa, Aceh Besar, Aceh Utara, Nagan Raya, Aceh Jaya). Deskripsi: Isu strategis ketahanan air mengemuka karena adanya 12,7 juta ha lahan kritis, potensi penurunan PDB hingga 7,3% pada 2045 bila ancaman air tidak tertangani, serta dampak perubahan iklim: hari hujan menurun namun intensitas makin ekstrem sehingga risiko banjir dan kekeringan meningkat. Ribuan mata air hilang dalam 10 tahun terakhir dan sekitar 40% mengalami penurunan debit (contoh: Umbulan turun dari 6.000 menjadi 2.800 L/detik). Respons yang dibutuhkan meliputi rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) vegetatif, pembangunan bangunan konservasi tanah dan air, serta peningkatan tutupan hutan di DAS untuk menjamin kuantitas dan kualitas air secara berkelanjutan.YaYaYaYaYa
Showing 2,701-2,750 of 2,950 items.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
07.03.0024
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta lzin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) skala 1:50.000IPHPS adalah usaha dalam bentuk pemanfaatan kawasan, pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman, pemanfaatan air, pemanfaatan energi air,...Skala 1:50.000KEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANKehutanan
07.05.0105
    • Kepka BIG 115/2025
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Mangrove Nasional skala 1:25.000Merupakan layer informasi area eksisting mangrove dengan definisi komunitas vegetasi khas, tumbuh di daerah pantai dan sekitar muara sungai, yang dipengaruhi pasang surut air laut dan mampu...-KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasGEOSPASIAL-1:25.000TAHUNANLingkungan Hidup
07.02.0007
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta MetalogeniPeta geologi tematik yang menggambarkan distribusi lokasi sumber daya mineral serta arah jalur mineralisasi logam-KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasGEOSPASIAL-BELUM DAPAT DITENTUKANEnergi
03.06.0026
    • Kepka BIG 115/2025
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Neraca Penatagunaan TanahPasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah menjelaskan bahwa Neraca Penatagunaan Tanah (NPGT) adalah perimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan penguasaan,...SkalaKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALPrioritasGEOSPASIAL-skala menyesuaikan AOITAHUNANPertanahan
07.03.0025
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Spasial skala 1:250.000Merupakan layer yang menunjukkan perubahan sumber daya hutan dengan fokus pada perubahan penutupan lahan di dalam kawasan hutan dalam kurun waktu tertentu.1:250.000KEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasGEOSPASIAL-1:250.000TAHUNANKehutanan
07.04.0060
    • PermenKP 2/2025
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Neraca Sumber Daya Laut di Kawasan Konservasi Skala 1:50.000IGT yang merupakan harmonisasi informasi (berupa peta, data, statistik, dan indikator) mengenai lingkungan laut dan pesisir, keadaan sosial terkait, serta kegiatan ekonomi, yang dikompilasi secara...lokasiKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANKelautan
03.06.0028
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Nilai Bidang Tanah skala 1:1.000Nilai Tanah adalah nilai pasar (market value) yang ditetapkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam peta zona nilai tanah yang disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan...SkalaKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALPrioritasGEOSPASIAL-1:1.000TAHUNAN-Pertanahan
07.05.0108
    • Kepka BIG 115/2025
    • Kepka BIG 130/2025
    • SK KaBIG 16/2023
    • UU 31/2009
  1. -
Peta Nilai Gravitasi Indonesia Skala 1:5.000.000 tingkat NasionalPeta Nilai Gravitasi Indonesia memuat informasi tentang nilai percepatan gravitasi teramati (gobs) yang dihitung dan dipetakan pada permukaan bumi dalam satuan mGal di wilayah Indonesia.mGal atau milliGalBADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKAPrioritasGEOSPASIALS075001Terbuka1:1.000.000TAHUNANLingkungan Hidup
02.08.0011
    • Kepka BIG 115/2025
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan Panas Bumi, Pertambangan Mineral atau Batubara (PBB Sektor P5) skala 1:50.000Menggambarkan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan Panas Bumi, Pertambangan Mineral atau Batubara-KEMENTERIAN KEUANGANPrioritasGEOSPASIAL-TAHUNANIdentifikasi dari Pembina Data Geospasial berdasarkan hasil sandingan matriks Renaksi IGT dan SK WalidataInvestasi
07.04.0024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Padang Lamun skala 1:50.000Peta padang lamun adalah peta yang berisi hamparan vegetasi berbunga yang tumbuh pada dasar perairan laut dangkal bersubstrat pasir, lumpur, atau batu. Hamparan lamun dapat terdiri atas satu jenis...NasionalKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000DUA TAHUNANKelautan
07.02.0008
    • Kepka BIG 115/2025
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Patahan Aktif Indonesia skala 1:100.000suatu patahan yang sangat dikontrol oleh pergeseran morfologi sekarang serta dan mempunyai sejarah kejadian gempa sehingga berpeluang akan menimbulkan gempabumi diwaktu mendatang dan keaktifannya...-KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasGEOSPASIAL-1:100.000TAHUNANEnergi
07.03.0026
    • Kepka BIG 115/2025
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Pelepasan Kawasan Hutan skala 1:50.000Merupakan layer Peta yang menunjukan Pelepasan Kawasan Hutan tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan dan untuk permukiman transmigrasi, dengan tipe...-KEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANKehutanan
07.04.0059
    • KepmenKP 75/2024
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil skala 1:50.000IGT yang memberikan informasi jenis pemanfaatan pulau-pulau kecillokasiKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000BELUM DAPAT DITENTUKANKelautan
07.05.0109
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Pemantauan Merkuri skala 1:50.000Peta pemantauan merkuri dengan skala 1:50.000Wilayah Administrasi NasionalKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANLingkungan Hidup
07.05.0110
    • Kepka BIG 115/2025
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Pemantauan Sampah Laut skala 1:250.000Informasi nilai kepadatan berat dan jumlah sampah pantai dengan type point-KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasGEOSPASIAL-1:250.000TAHUNANLingkungan Hidup
07.03.0027
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Pemberian Akses Pemanfaatan TradisionalInformasi Kawasan untuk Pemanfaatan Berkelanjutan-KEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasGEOSPASIAL-BELUM DAPAT DITENTUKANKehutanan
03.06.0030
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Pemilikan TanahPemilikan Tanah adalah hubungan hukum antara orang per orang, kelompok orang, atau badan hukum yang dilengkapi dengan bukti kepemilikan baik yang sudah terdaftar (sertipikat hak atas tanah) maupun...SkalaKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALPrioritasGEOSPASIAL-skala menyesuaikan AOIBELUM DAPAT DITENTUKANPertanahan
07.05.0111
    • Kepka BIG 115/2025
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air skala 1:25.000Merupakan layer informasi sebaran lokasi eksisting Penerapan Teknik konservasi tanah dan air berupa Strip Rumput, Budi Daya Tanaman Lorong, Perlindungan Kanan-Kiri/Tebing Sungai, Tanaman Penutup...-KEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasGEOSPASIAL-1:25.000TAHUNANLingkungan Hidup
07.03.0028
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Penetapan Areal Kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan- Merupakan layer yang menggambarkan posisi pal-pal batas areal kerja PBPH dengan koordinat tertentu yang telah dipasang di lapangan sebagai lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari...-KEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasGEOSPASIAL-BELUM DAPAT DITENTUKANKehutanan
03.05.0015
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 115/2025
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)Jumlah data spasial delineasi penetapan KEK. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk...data (jumlah data spasial KEK)KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANPembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal
07.03.0029
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Penetapan Kawasan Hutan skala 1:50.000Merupakan layer Peta yang menunjukan tahap akhir dari tahapan Pengukuhan Kawasan Hutan yaitu dimulai dari Penunjukan Kawasan Hutan, kegiatan Penataan Batas Kawasan Hutan di lapangan, yang temu gelang...1:50.000KEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANKehutanan
07.03.0030
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Penetapan Status Hutan Adat skala 1:50.000Merupakan layer wilayah Penetapan Status Hutan Adat; Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat (MHA), dapat berasal dari Hutan Negara dan/atau bukan hutan negara dengan...1:50.000KEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANKehutanan
07.03.0031
    • Kepka BIG 115/2025
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Penetapan Status Hutan Hak skala 1:50.000- Merupakan layer wilayah penetapan status hutan hak- Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.-KEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANKehutanan
07.03.0032
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Penetapan Wilayah Pengelolaan Hutan Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara- Merupakan layer yang menyajikan wilayah pengelolaan Perusahaan Umum (PERUM) Kehutanan Negara.- Kawasan Hutan yang arealnya dilimpahkan pengelolaannya kepada Perusahaan Umum bidang Kehutanan pada...-KEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasGEOSPASIAL-BELUM DAPAT DITENTUKANKehutanan
03.06.0032
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Penggunaan TanahPenggunaan Tanah merupakan Wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia pada tingkat provinsi dan kabupaten. Sumber: UU No. 5 Tahun 1960; PP No. 16 Tahun 2004SkalaKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALPrioritasGEOSPASIAL-skala menyesuaikan AOIBELUM DAPAT DITENTUKANPertanahan
07.03.0033
    • Kepka BIG 115/2025
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Penutupan Hutan skala 1:250.000Informasi Penutupan Hutan-KEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasGEOSPASIAL-1:250.000TAHUNANKehutanan
07.05.0113
    • SK KaBIG 16/2023
    • PP 46/2012
    • Perka BMKG 20/2015
    • UU 31/2009
  1. -
Peta Peringatan Dini Tsunami Skala 1:50.000Peta peringatan dini kejadian tsunami di wilayah Indonesiamenit, meterBADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKAPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000HARIANLingkungan Hidup
02.04.0006
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Perizinan Berusaha di Bidang Perkebunan skala 1:50.000Izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk...hektarKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANIdentifikasi dari Pembina Data Geospasial berdasarkan hasil sandingan matriks Renaksi IGT dan SK WalidataPerkebunan
07.01.0001
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan skala 1: 50.000Wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan untuk melaksanakan kegiatan pertambangan pada periode yang ditetapkan-KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000BELUM DAPAT DITENTUKANPertambangan
07.03.0034
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) skala 1:50.000Merupakan layer batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan pada kawasan hutan lindung (PBPH-HL) dan Hutan Produksi (PBPH-HP) yang ditetapkan oleh Menteri. PBPH-HL adalah Perizinan...1:50.000KEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANKehutanan
07.05.0114
    • Kepka BIG 115/2025
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Perjumpaan Tumbuhan Alam pada Kawasan Konservasi skala 1:50.000Merupakan informasi spasial perjumpaan tumbuhan alam dilindungi dan (endemik/asli) di dalam Kawasan Konservasi-KEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANLingkungan Hidup
06.02.0053
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Perkembangan Ekonomi, Upah dan Jam KerjaPerkembangan ekonomi yang memuat informasi pertumbuhan ekonomi, rata-rata upah buruh/karyawan/pegawai, Upah Minimum Provinsi/Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan rata-rata jam kerja.-KEMENTERIAN KETENAGAKERJAANPrioritasGEOSPASIAL-ProvinsiTAHUNANKetenagakerjaan
02.06.0014
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Perkiraan Daerah Penangkapan Ikan skala 1:50.000Peta tematik yang berisikan informasi sebaran lokasi prediksi daerah penangkapan ikan pelagis di perairan Indonesia-KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000BELUM DAPAT DITENTUKANPerikanan
03.02.0007
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Persebaran Kawasan Transmigrasi Skala 1:50.000Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi...koordinatKEMENTERIAN TRANSMIGRASIPrioritasGEOSPASIALS152002Terbuka1:50.000TAHUNANRPJMD, RTRW dan atau RDTRTransmigrasi
03.02.0008
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Persebaran Lokasi Transmigrasi skala 1:50.000Peta sebaran lokasi transmigrasi khususnya lokasi transmigrasi yang masih dalam pembinaan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi Sumber: Standar Data Informasi Geospasial Sebaran Lokasi Transmigrasi...koordinatKEMENTERIAN TRANSMIGRASIPrioritasGEOSPASIALS152001Terbuka1:50.000TAHUNANPeta lokasi Transmigrasi yang sesuai dengan keadaan lapanganTransmigrasi
07.03.0035
    • Kepka BIG 115/2025
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Persebaran Persemaian skala 1:250.000Merupakan layer Persebaran Persemaian dengan tipe Point. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membangun Persemaian yang tersebar di seluruh Wilayah Indonesia yang bertujuan untuk...-KEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasGEOSPASIAL-1:250.000TAHUNANKehutanan
07.03.0036
    • Kepka BIG 115/2025
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Persebaran Sumber Benih Tanaman Hutan skala 1:250.000Merupakan layer Persebaran Sumber Benih dengan tipe Point. Persebaran Sumber Benih bertujuan untuk memberikan informasi lokasi sumber benih tanaman hutan yang tersebar di seluruh Indonesia-KEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasGEOSPASIAL-1:250.000TAHUNANKehutanan
07.05.0115
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Persentase Pengelolaan SampahInformasi Spasial Pengelolaan Sampah-KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasGEOSPASIAL-BELUM DAPAT DITENTUKANLingkungan Hidup
07.03.0037
    • Kepka BIG 115/2025
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Persetujuan Kemitraan Kehutanan (PKK) skala 1:50.000Persetujuan Kemitraan Kehutanan (PKK) adalah persetujuan kemitraan yang diberikan kepada pemegang perizinanberusaha pemanfaatan hutan atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan...-KEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANKehutanan
07.03.0038
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Persetujuan Kerja Sama Penggunaan Kawasan Hutan- Merupakan layer wilayah penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan melalui mekanisme persetujuan...-KEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasGEOSPASIAL-BELUM DAPAT DITENTUKANKehutanan
07.03.0039
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Survei Penggunaan Kawasan Hutan- Merupakan layer wilayah penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan melalui mekanisme persetujuan...-KEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasGEOSPASIAL-BELUM DAPAT DITENTUKANKehutanan
07.03.0040
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa (PPHD) skala 1:50.000Pengelolaan Perhutanan Sosial adalah kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh kelompok Perhutanan sosial melalui Persetujuan Pengelolaan HD, HKm, HTR, Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat pada...Skala 1:50.000KEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANKehutanan
07.03.0041
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (PPHKm) skala 1:50.000Pengelolaan Perhutanan Sosial adalah kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh kelompok Perhutanan sosial melalui Persetujuan Pengelolaan HD, HKm, HTR, Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat pada...Skala 1:50.000KEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANKehutanan
07.03.0042
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Persetujuan Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (PPHTR) skala 1:50.000Pengelolaan Perhutanan Sosial adalah kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh kelompok Perhutanan sosial melalui Persetujuan Pengelolaan HD, HKm, HTR, Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat pada...1:50.000KEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANKehutanan
07.03.0043
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) EksplorasiPersetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) (Operasi Produksi/Non Tambang dan Eksplorasi) Skala 1:50.000 Merupakan layer wilayah penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di...-KEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasGEOSPASIAL-Skala 1:50.000BELUM DAPAT DITENTUKANKehutanan
07.03.0044
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Non TambangPersetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) (Operasi Produksi/Non Tambang dan Eksplorasi) Skala 1:50.000 Merupakan layer wilayah penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di...-KEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasGEOSPASIAL-Skala 1:50.000BELUM DAPAT DITENTUKANKehutanan
07.03.0045
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Operasi Produksi TambangPersetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) (Operasi Produksi/Non Tambang dan Eksplorasi) Skala 1:50.000 Merupakan layer wilayah penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di...-KEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasGEOSPASIAL-Skala 1:50.000BELUM DAPAT DITENTUKANKehutanan
03.06.0034
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Pertimbangan Teknis PertanahanData yang boleh ditampilkan adalah hanya data persebaran permohonan layanan pertimbangan teknis pertanahan di seluruh indonesia berdasarkan pada jenis layanan PTP. Untuk data identitas pemohon dan...Meter persegi (m2)KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALPrioritasGEOSPASIAL-1:1.000 - 1:10.000TAHUNANIdentifikasi dari Pembina Data Geospasial berdasarkan hasil sandingan matriks Renaksi IGT dan SK WalidataPertanahan
07.03.0047
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Petak Ukur Permanen (PUP)Informasi Lokasi sarana pengumpulan data riap/pertumbuhan tegakan yang akurat-KEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasGEOSPASIAL-BELUM DAPAT DITENTUKANKehutanan
07.04.0025
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Posisi Henrikhan Kapal Ikan Asing skala 1:50.000IGT Posisi Henrikhan Kapal Ikan Asing merupakan sebaran lokasi hasil kegiatan penghentian, pemeriksaan, dan penahanan kapal ikan asing ilegal di wilayah perairan Indonesia.Kapal PerikananKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasGEOSPASIAL-1:5.000-1:250.000TAHUNANKelautan
Showing 2,701-2,750 of 3,346 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
16315210.04.0002
    • Persesjen 15/2023
    • Persesjen 6/2023
  1. -
Jumlah Aspirasi Masyarakat dan Daerah di DPD RIPrioritasSTATISTIKVariabelDEWAN PERWAKILAN DAERAHPusat Kajian Daerah dan AnggaranBanyaknya aspirasi masyarakat yang dihimpun oleh bapak dan ibu anggota dewan dalam masa reses.aspirasi-Alat Kelengkapan; Bidang TugasTRIWULANANDukung LainnyaTERSEDIA
163153
    • RKP 2025
  1. -
Jumlah Atase dari Negara Lain ke Indonesia 2024Non PrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN LUAR NEGERISetditjen Protokol dan KonsulerData yang menunjukkan jumlah atase yang dikirmkan oleh negara lain ke Indonesia yang dapat menampilkan persebaran negara asing yang mengirimkan atase ke Indonesia serta jenis atase yang dikirimkan...Orang-Tujuan Penempatan; Jenis AtaseTAHUNANUrusan Luar NegeriTERSEDIA
163154
    • RKP 2025
  1. -
Jumlah Atase Indonesia di Luar Negeri 2024Non PrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN LUAR NEGERIDirektorat KonsulerData yang menunjukkan jumlah atase yang dikirmkan Indonesia ke negara lain yang dapat menampilkan persebaran negara tujuan penempatan atase tersebut serta jenis atase yang dikirimkan oleh IndonesiaOrang-Tujuan Penempatan; Jenis AtaseTAHUNANUrusan Luar NegeriTERSEDIA
163155
    • Draft Renstra Kemenkum 2025-2029
    • Permenkum 1/2024
  1. -
Jumlah badan hukum partai politikNon PrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN HUKUMDirektorat Jenderal Administrasi Hukum UmumBanyaknya partai politik yang tercatat pada layanan AHU Online setiap tahunnyaDokumen-DokumenTAHUNANHukumTERSEDIA
16315609.03.016
    • SDGs
  1. Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif
Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi InformatifPrioritasSTATISTIKIndikator25010016KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALDirektorat.....Konsep dan Definisi:Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh...badan publikTerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANInformasiTERSEDIA
16315702.10.0040
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang terlibat sebagai vendor dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG)PrioritasSTATISTIKVariabelBADAN GIZI NASIONALSekretaris Deputi Sistem dan Tata KelolaDefinisi : Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang terlibat secara aktif sebagai penyedia/vendor dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdasarkan kontrak atau kemitraan. Rumus : Dihitung dari...Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/KotaBULANANUsaha Kecil Dan MenengahTERSEDIA
163158
    • Draft Renstra Perpusnas 2025-2029
  1. -
Jumlah bahan perpustakaan melalui pembelian Tahun 2026Non PrioritasSTATISTIKIndikatorPERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIADirektorat Deposit dan Pengembangan Koleksi PerpustakaanBanyaknya bahan perpustakaan yang diadakan melalui pembelian di tahun 2026Eksemplar-Jenis Bahan PerpustakaanTAHUNANKebudayaanTERSEDIA
163159
    • Draft Renstra Perpusnas 2025-2029
  1. -
Jumlah bahan perpustakaan melalui penerimaan hadiah hibah Tahun 2026Non PrioritasSTATISTIKIndikatorPERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIADirektorat Deposit Dan Pengembangan Koleksi PerpustakaanBanyaknya bahan perpustakaan yang diterima melalui penerimaan hadiah di tahun 2026Eksemplar-Jenis BahanTAHUNANKebudayaanTERSEDIA
163160
    • Draft Renstra Perpusnas 2025-2029
  1. -
Jumlah bahan perpustakaan yang dilestarikan Tahun 2026Non PrioritasSTATISTIKIndikatorPERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIAPusat Preservasi Dan Alih Media Bahan Perpustakaanjumlah Bahan Perpustakaan milik Perpusnas yang dilestarikan adalah banyaknya bahan perpustakaan yang dilakukan proses alih media dan/atau konservasi pada tahun 2026Eksemplar-Jenis bahan perpustakaanTAHUNANKebudayaanTERSEDIA
16316104.01.0019
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Balita yang Dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya
Jumlah balita 12-59 bulanPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN KESEHATANDirektorat Pelayanan Kesehatan KeluargaJumlah anak berusia antara 12 hingga 59 bulan (1 hingga kurang dari 5 tahun). ​anak-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANKesehatanTERSEDIA
Showing 541-550 of 4,145 items.