Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
240107.04.0031
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Terumbu Karang skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeta terumbu karang terdiri dari fitur poligon yang di dalamnya berisi informasi tentang tutupan terumbu karang. terumbu karang yang mencakup tutupan komunitas karang, vegetasi lamun, vegetasi makro a...NasionalYaYaYaTidakYa
240207.05.0160
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Tinggi Gelombang Skala 1:1.500.000 sampai dengan 1:2.500.00 tingkat NasionalGEOSPASIALBADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKAInformasi Tinggi GelombangYaYaYaYaYa
240302.04.0007
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Tutupan Kelapa Sawit Indonesia minimal skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN PERTANIANIG tutupan kelapa sawit adalah informasi geospasial yang di dalamnya berisi informasi tentang area tutupan kelapa sawit, mutasitanaman, serta narna, kapasitas, dan posisi pabrik kelapa sawit. Sumber:...hektarYaYaYaYaYa
240410.03.0061
    • Permenko Ekon 3/2024;
  1. -
Peta Tutupan Lahan Time Series Tahun 2013-2025 Skala 1: 50.000 - 1.5.000 WIlayah Ibu Kota NusantaraGEOSPASIALBADAN INFORMASI GEOSPASIALPeta yang menampilkan tutupan lahan secara periodik dengan tingkat kedetailan yang tinggi, bentuk data SHP, dengan atribut koordinat dan luasan nya. Penutup Lahan adalah Penutup permukaan secara biof...YaYaYaYaYa
240507.05.0161
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)GEOSPASIALKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP- Merupakan layer yang menandakan ruang dimana suatu rencana usahadan/atau kegiatan untuk jenis dokumen lingkungan Addendum Andal (AnalisisDampak Lingkungan Hidup) dan RKL (Rencana Pengelolaan Lingkun...TidakYaYaYaYa
240607.05.0162
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Wilayah Ekoregion Darat minimal skala 1:250.000GEOSPASIALKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPMerupakan layer ekoregion darat tingkat nasional yang merupakan bataswilayah dari beberapa satuan ekoregion yang disusun melalui pendekatanbentang alam dilakukan dengan proses generalisasi parameter t...YaYaYaYaYa
240707.05.0163
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Wilayah Ekoregion Laut minimal skala 1:500.000GEOSPASIALKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPMerupakan layer ekoregion laut tingkat nasional yang membagi wilayah lautIndonesia ke dalam beberapa wilayah yang disusun melalui pendekatanparameter morfologi dasar laut, oseanografi, keanekaragaman...YaYaYaYaYa
240807.04.0032
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANIG Wilayah Kelola MHA merupakan informasi geospasial yang berisikan tentang area wilayah kelola suatu komunitas MHA, serta jenis kearifan lokal. Pembagian wilayah di dalamnya berdasarkan kategori peng...Komunitas Masyarakat Hukum AdatTidakYaYaYaYa
240907.04.0033
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan (WKOPP) skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANWilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan yang selanjutnya disebut WKOPP adalah suatu tempat yang merupakan bagian daratan dan perairan yang menjadi wilayah kerja dan pengoperasian Pelabuhan...Pelabuhan PerikananTidakYaYaYaYa
241010.03.0062
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Wilayah Kerja dan Wilayah Penugasan Panas Bumi Indonesia yang digambarkan pada peta skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALWilayah dengan batas-batas koordinat tertentu digunakan untuk pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung baik yang telah ada Badan Usaha melalui Izin Panas Bumi maupun belum ada Badan Usa...YaYaYaYaYa
241103.03.0061
    • SK KaBIG 16/2023;
    • PerBNPP 5/2021;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Wilayah Kerja Kantor Pencarian PertolonganGEOSPASIALBADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGANMerupakan subwilayah Pencarian dan Pertolongan atau dapat disebut sebagai wilayah tanggung jawab Kantor Pencarian dan Pertolongan untuk penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.LembarTidakYaYaYaYa
241210.03.0063
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Wilayah Kerja Migas skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDaerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan EksploitasiYaYaYaYaYa
241310.03.0064
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Wilayah Kerja Statistik skala 1:10.000GEOSPASIALBADAN PUSAT STATISTIKPeta kerja yang terdiri dari wilkerstat provinsi, wilkerstat kabupaten/kota, wilkerstat kecamatan, desa/kelurahan, wilkerstat blok sensus (BS), dan wilkerstat satuan lingkungan setempat (SLS) yang di...petaYaYaYaYaYa
241407.04.0034
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Wilayah Penanggulangan Pencemaran di Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeta Wilayah Penanggulangan Pencemaran di Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan informasi geospasial yang berisikan tentang area yang telah dilakukan penanggulangan pencemaran di laut, pesisir...kecamatanTidakTidakYaYaYa
241503.03.0062
    • SK KaBIG 16/2023;
    • PerBNPP 5/2021;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Wilayah Pencarian dan Pertolongan IndonesiaGEOSPASIALBADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGANMerupakan wilayah Pencarian dan Pertolongan Indonesia yang ditentukan untuk penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan.LembarTidakYaYaYaYa
241602.06.0021
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRl) skala 1:250.000GEOSPASIALKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeta Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelit...WPPNRITidakYaTidakTidakTidak
241702.06.0022
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Perairan Darat (WPPNRI PD) skala 1:250.000GEOSPASIALKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANIGT Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Perairan Darat (WPPNRI PD) skala 1:250.000ProvinsiTidakYaTidakTidakTidak
241801.01.0039
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Wilayah Pertahanan Negara skala 1:1.000.000GEOSPASIALKEMENTERIAN PERTAHANANGambaran atau representasi unsur-unsur tematik yang mengindikasikan lokasi wilayah pertahanan untuk kepentingan pertahanan negara pada skala 1:1.000.000. Sumber: Buku Pedoman Spesifikasi IG Wilayah P...koordinatYaYaYaYaYa
241902.01.0034
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPeta Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri skala 1:50.000petaYaYaYaYaYa
242010.03.0065
    • SK KaBIG 16/2023;
    • UU 31/2009;
  1. -
Peta Wilayah Waktu Indonesia Skala 1:1.000.000GEOSPASIALBADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKAPeta Wilayah Waktu Indonesia ini memuat informasi tentang batas zona waktu sesuai dengan Keppres No 41th 1987 tentang pembagian wilayah Republik Indonesia menjadi 3 wilayah waktuGMTYaYaYaYaYa
242110.03.0066
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Wilayah Waktu Indonesia Skala 1:5.000.000 tingkat NasionalGEOSPASIALBADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKAPeta Wilayah Waktu Indonesia memuat informasi tentang batas zona waktu sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 41 Tahun 1987 tentang Pembagian Wilayah Republik Indonesia menjadi 3 (tiga) wilay...YaYaYaYaYa
242207.03.0061
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Zona Benih Tanaman Hutan skala 1:250.000GEOSPASIALKEMENTERIAN KEHUTANANMerupakan layer Zonasi Benih dengan tipe Polygon. Zona Benih Tanaman Hutan digunakan sebagai acuan dalam pemilihan jenis dan sumber benih yang tepat sesuai dengan kondisi tapak penanaman.YaYaYaYaYa
242307.05.0164
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALSuatu zona yang mempunyai kesamaan kerentanan relatif (relative susceptibility) untuk terjadi gerakan tanah. Penentuan zona kerentanan gerakan tanah ini berdasarkan parameter, yaitu besarnya kemiringa...YaYaYaYaYa
242403.06.0041
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Zona Nilai Tanah skala 1:25.000/1:10.000/ 1:2.500GEOSPASIALKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALArea yang menggambarkan nilai tanah yang relatif sama dari sekumpulan bidang tanah di dalamnya, mempunyai perbedaan nilai antara satu dengan yang lainnya berdasarkan analisis perbandingan harga pasar...Skala-YaYaYaYaYa
242507.04.0035
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Zonasi Kawasan Konservasi Perairan skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANZonasi Kawasan Konservasi adalah batas-batas fungsional di Kawasan Konservasi yang ditetapkan sesuai dengan potensi sumber daya hayati, non-hayati, dan sosial budaya beserta daya dukung lingkungan. A...lokasiTidakYaYaYaYa
242607.03.0062
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Zonasi Taman Nasional skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN KEHUTANANMerupakan layer zona pengelolaan atau zonasi taman nasional. Taman Nasional atau disebut TN adalah Kawasan Pelestarian Alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatk...1:50.000YaYaYaYaYa
242707.03.0063
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai PNBP dari hasil pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan;
PNBP dari Hasil Hutan Bukan Kayu (P_HHBK)STATISTIKKEMENTERIAN KEHUTANANPendapatan negara dari hasil hutan bukan kayu, misalnya rotan, gaharu, madu hutan.rupiahYaYaYaYaYa
242807.03.0064
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai PNBP dari hasil pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan;
PNBP dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Berbasis Ekowisata (P_ekowisata)STATISTIKKEMENTERIAN KEHUTANANPendapatan negara dari pemanfaatan jasa lingkungan berbasis ekowisata, seperti tiket masuk kawasan konservasi.rupiahYaYaYaYaYa
242907.03.0065
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai PNBP dari hasil pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan;
PNBP dari Perizinan Pemanfaatan Satwa Liar dan Tumbuhan (P_izin satwa)STATISTIKKEMENTERIAN KEHUTANANPendapatan negara dari perizinan pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan yang diperoleh melalui mekanisme legal, seperti perizinan perdagangan satwa legal atau peredaran hasil hutan bukan kayu.miliar rupiahYaYaYaYaYa
243003.01.0041
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Rasio kapasitas air baku bersumber dari bendungan terhadap potensinya;
Potensi air baku bendungan seluruhnyaSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMKapasitas maksimum air baku yang dapat disediakan oleh bendungan berdasarkan perencanaan dan desain teknisnyaliter per detikYaYaYaYaYa
243107.05.0165
    • SDGs;
  1. Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim;
Potensi Kehilangan PDB pada Empat Sektor Prioritas Akibat Bahaya Iklim (Baseline)STATISTIKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALEstimasi nilai kerugian ekonomi dalam Produk Domestik Bruto (PDB) pada sektor tertentu yang diperkirakan terjadi akibat dampak perubahan iklim jika tidak ada tindakan adaptasi atau mitigasi yang dilak...rupiahYaYaYaYaYa
243207.05.0166
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Penurunan Potensi Kerugian Ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB (%) pada empat sektor prioritas (kelautan dan pesisir, air, pertanian dan kesehatan);
Penurunan Potensi Kerugian Ekonomi Akibat Perubahan Iklim terhadap PDB pada Empat Sektor Prioritas (Kelautan dan Pesisir, Air, Pertanian, dan Kesehatan)STATISTIKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALEstimasi nilai ekonomi dari potensi kerugian yang mungkin terjadi pada sektor kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan akibat dampak perubahan iklim, seperti penurunan produksi pertanian, k...rupiahYaYaYaYaYa
243310.03.0067
    • UU 4/2011;
  1. -
Prediksi Pasang SurutGEOSPASIALBADAN INFORMASI GEOSPASIALPerkiraan tinggi muka air laut pada posisi dan waktu tertentu yang dihasilkan dari model pasang surut.60 menitYaYaYaYaYa
243407.05.0167
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Akurasi Keberhasilan Modifikasi Cuaca;
Presentase Akurasi Keberhasilan Modifikasi CuacaSTATISTIKBADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKAPersentase akurasi keberhasilan Operasi Modifikasi Cuaca adalah merupakan nilai rata-rata persentase keberhasilan dari setiap misi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca yang telah terlaksana untuk berb...persenYaYaYaYaYa
243504.03.032
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Prevalensi anak usia 13-17 tahun korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada 12 bulan terakhir;
Prevalensi anak usia 13-17 tahun korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada 12 bulan terakhirSTATISTIKKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKProporsi anak usia 13-17 tahun yang dalam 12 bulan terakhir mengalami: a. Kekerasan fisik oleh suami/isteri atau orang tua dan kerabat dewasa lainnya yang tinggal bersama; atau b. Kekerasan emosional...persenTidakTidakYaTidakTidak
243604.03.033
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan emosional dalam 12 bulan terakhir;
Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan emosional dalam 12 bulan terakhirSTATISTIKKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKPrevalensi anak usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan emosional dalam 12 bulan terakhir adalah perbandingan jumlah anak usia usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan emosional dalam 12 bulan tera...persenTidakTidakYaTidakTidak
243704.03.034
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan seksual kontak dalam 12 bulan terakhir;
Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan seksual kontak dalam 12 bulan terakhirSTATISTIKKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKPrevalensi anak usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan seksual kontak dalam 12 bulan terakhir adalah perbandingan jumlah anak usia usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan seksual kontak dalam 12...persenTidakTidakYaTidakTidak
243804.03.035
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan seksual non-kontak dalam 12 bulan terakhir;
Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan seksual non-kontak dalam 12 bulan terakhirSTATISTIKKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKPrevalensi anak usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan seksual non-kontak dalam 12 bulan terakhir merupakan perbandingan jumlah anak usia usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan seksual non-konta...persenTidakTidakYaTidakTidak
243904.03.036
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang mengalami salah satu bentuk kekerasan fisik, emosional atau seksual dalam 12 bulan terakhir;
Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang mengalami salah satu bentuk kekerasan fisik, emosional atau seksual dalam 12 bulan terakhirSTATISTIKKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKPrevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan dalam 12 bulan terakhir adalah prevalensi terjadinya minimal satu kekerasan terhadap anak usia 13-17 tahun, baik kekerasan fisik, seksu...persenTidakTidakYaTidakTidak
244004.03.037
    • SDGs;
  1. Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya;
Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnyaSTATISTIKKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKPrevalensi kekerasan terhadap anak adalah paling tidak salah satu tindakan kekerasan seksual, fisik atau emosional dialami oleh anak, artinya dapat terjadi tumpang tindih antara tiga jenis kekerasan t...persenIndikator SIPD: 000301 - Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnyaTidakTidakYaTidakTidak
244104.01.175
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Prevalensi Anemia pada Ibu Hamil Berumur 15— 49 Tahun;
Prevalensi Anemia pada Ibu Hamil Berumur 15— 49 TahunSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANAnemia adalah suatu kondisi yang menunjukkan jumlah sel darah merah atau kapasitas sel darah merah membawa oksigen tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan fisiologis. Ibu hamil anemia adalah ibu hamil de...persen"Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.01-Penurunan kematian ibu dan anak Lokasi Prioritas: 514 kabupaten/kota secara nasional dengan prioritas pada provinsi dengan jumlah dan angka kematian ibu dan bayi tertinggi: Sumatera Utara, Kalbar/Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Selain itu: Provinsi Maluku Utara; Provinsi Papua; Provinsi Papua Barat; Provinsi Papua Barat Daya*; Provinsi Papua Selatan*; Provinsi Papua Tengah*; Sulawesi Tenggara; Sumatera Selatan; Jawa Barat; serta cakupan “Seluruh Provinsi” dan “Nasional/Seluruh Kab/Kota”. Deskripsi: Fokus peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan AKI/AKB, khususnya di daerah prioritas dengan beban tertinggi (termasuk beberapa provinsi di Tanah Papua, yang dilaporkan mencapai sekitar 189 per 100.000 kelahiran hidup dalam lima tahun terakhir). Intervensi diarahkan pada penguatan layanan sesuai standar di fasilitas kesehatan—persalinan di fasyankes, deteksi dini, ANC, layanan persalinan, KF, KN, layanan kegawatdaruratan, ketersediaan/pelayanan darah, tatalaksana balita sakit, dan imunisasi—serta penguatan aspek promotif-preventif dan tata kelola agar layanan terintegrasi, bermutu, dan berdampak nyata pada penurunan kematian ibu dan bayi. Indikator SIPD: 000091 - Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun."YaYaYaYaYa
244204.03.038
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan;
Prevalensi Kekerasan Terhadap PerempuanSTATISTIKKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKPerbandingan antara perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan fisik dan /atau seksual oleh pasangan dan/atau selain pasangan dalam periode 12 bulan terakhir dengan perempuan usia 15-64 tahu...persenTidakTidakYaTidakTidak
244304.03.039
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) di ruang publik dalam 12 bulan terakhir;
Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) di ruang publik dalam 12 bulan terakhirSTATISTIKKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKPerbandingan antara perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh selain pasangan di ruang publik dalam 12 bulan terakhir dengan perempuan berusia 15-64 tahun yang me...persenTidakTidakYaTidakTidak
244402.03.060
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan/ Prevalence of Undernourishment;
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan/ Prevalence of UndernourishmentSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIK(Prevalence of Undernourishment/PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang di...persenIndikator Utama Pembangunan - 43b.Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%) Indikator SIPD: 000068 - Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)YaYaYaYaYa
244504.01.177
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Prevalensi Obesitas pada Penduduk Berumur 18 Tahun ke Atas;
Prevalensi Obesitas pada Penduduk Berumur 18 Tahun ke AtasSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANPrevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun hasil pengukuran Indeks Massa Tubuh (IMT) ≥27 pada wilayah dan periode waktu tertentupersenIndikator SIPD: 000828 - Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun 000117 - Prevalensi obesitas pada penduduk umur ?18 tahun.YaYaYaYaYa
244602.03.061
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat;
Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau BeratSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKIndikator ini mengukur persentase individu di pada suatu populasi secara nasional yang memiliki pengalaman atau mengalami tingkat kerawanan pangan sedang atau parah, setidaknya sekali dalam 12 bulan t...persenIndikator SIPD: 000088 - Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.YaYaYaYaYa
244704.01.011
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Angka Prevalensi Penyalahaguna Narkotika;
Prevalensi Penyalah Guna NarkotikaSTATISTIKBADAN NARKOTIKA NASIONALPrevalensi penyalahgunaan narkoba merupakan jumlah atau persentase penyalahguna narkoba dalam populasi tertentu pada waktu tertentupersenTidakYaTidakYaTidak
244804.01.0164
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Angka Prevalensi Penyalahaguna Narkotika;
Prevalensi Penyalah Guna Narkotika Pernah PakaiSTATISTIKBADAN NARKOTIKA NASIONALJumlah atau persentase penyalah guna narkotika setidaknya sekali dalam seumur hidup dalam populasi tertentu.OrangTidakYaTidakYaTidak
244904.03.040
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Prevalensi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam 12 bulan terakhir;
Prevalensi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam 12 bulan terakhirSTATISTIKKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKPerbandingan antara perempuan berusia 15-64 tahun yang dalam 12 bulan terakhir mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga, termasuk antara lain kekerasan fisik, psikis, seksual, eko...persenTidakTidakYaTidakTidak
245004.01.178
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Prevalensi remaja putri anemia;
Prevalensi remaja putri anemiaSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANCakupan anak perempuan kelas 7 (SMP atau sederajat) dan kelas 10 (SMA dan sederajat) yang memiliki kadar hemoglobin <12 g/dLpersenYaYaYaYaYa
Showing 2,401-2,450 of 2,950 items.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
07.05.0055
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Sampah yang Terkelola
Persentase Pengurangan SampahProporsi sampah yang berhasil dikurangi melalui kegiatan seperti pembatasan timbulan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang.persenKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANProgram: 02.18-Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir. Kegiatan: 02.18.01-Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan Lokasi Prioritas: Nasional (tersebar) dengan penajaman pada: kab/kota berstatus TPA darurat; 10 wilayah metropolitan prioritas (mis. Kota Semarang; WM Surabaya); kab/kota pelapor SIPSN; kab/kota amanat Perpres 35/2018; serta lokasi dengan ekosistem pengolahan sampah/DAS prioritas. Contoh sebutan: Prov. Sulawesi Utara; Prov. Maluku; Prov. Jawa Barat; Kab. Nunukan & Kota Tarakan. Deskripsi: Produksi sampah diproyeksikan 82,2 juta ton/tahun (2045) dan kapasitas TPA nasional berpotensi penuh pada 2028. Tantangan utama: 93,2% rumah tangga belum memilah sampah; 63,7% timbulan berakhir di TPA; 47% TPA masih open dumping; tata kelola lemah (DLH di 399 kab/kota merangkap regulator–operator, BLUD persampahan sangat terbatas, alokasi APBD ~0,5–0,8%, retribusi terkumpul 40–45%, RI-SPAL hanya sedikit daerah). Reformasi persampahan menjadi “game changer” RPJPN 2025–2045 untuk menurunkan intensitas emisi GRK menuju NZE 2060 dan meningkatkan Indeks Ekonomi Hijau, dengan sasaran peningkatan IKPS Nasional melalui pemilahan di hulu, penguatan sistem informasi & regulasi, modernisasi infrastruktur layanan, serta perbaikan kelembagaan & pembiayaan.Lingkungan Hidup
01.02.022
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase peningkatan akses dan fasilitas bagi diaspora Indonesia
Persentase peningkatan akses dan fasilitas bagi diaspora IndonesiaAkses adalah jalan masuk/tindakan untuk memperoleh informasi Fasilitas adalah kemudahan yang diberikan oleh Pemri kepada Masyarakat Indonesia di Luar Negeri yang memenuhi persyaratan dan kriteria...persenKEMENTERIAN LUAR NEGERIPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANUrusan Luar Negeri
02.01.052
    • RPJMN 2025-2029
  1. Presentase Peningkatan Daya Saing Industri yang Memproduksi Produk Halal
Persentase Peningkatan Daya Saing Industri yang Memproduksi Produk HalalPresentase Peningkatan Daya Saing Industri yang Memproduksi Produk Halal adalah ukuran kuantitatif yang mencerminkan peningkatan kemampuan industri dalam memproduksi produk halal untuk bersaing di...persenKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndustri
01.01.013
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Peningkatan Kemampuan Industri Pertahanan
Persentase Peningkatan Kemampuan Industri PertahananIndikator ini mengukur tingkat peningkatan kemampuan industri pertahanan dalam menghasilkan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam). Kemampuan industri pertahanan mencakup kapasitas...persenKEMENTERIAN PERTAHANANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPertahanan
05.02.034
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Peningkatan Kemampuan Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis
Persentase Peningkatan Kemampuan Pusat Analisis dan Pengendalian KrisisMengukur sejauh mana peningkatan kemampuan pusat analisis dan pengendalian krisis dalam periode tertentu. Pusat analisis dan pengendalian krisis adalah unit atau lembaga yang bertugas memantau,...persenBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISMEPrioritasSTATISTIK-TAHUNANKeamanan
02.03.0118
    • Renstra Bapanas 2025-2029
  1. Konsumsi Buah dan Sayur
Persentase Peningkatan Konsumsi Buah dan SayurPersentase yang menggambarkan besarnya peningkatan konsumsi buah dan sayur oleh suatu kelompok atau populasi dalam periode 1 (satu) tahunPersenBADAN PANGAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPertanian
02.03.0117
    • Renstra Bapanas 2025-2029
  1. Konsumsi Pangan Hewani
Persentase Peningkatan Konsumsi Pangan HewaniPersentase yang menggambarkan besarnya peningkatan jumlah konsumsi pangan hewani oleh suatu kelompok atau populasi dalam 1 (satu) tahunPersenBADAN PANGAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPertanian
02.03.0116
    • Renstra Bapanas 2025-2029
  1. Konsumsi Umbi-Umbian
Persentase Peningkatan Konsumsi Umbi-UmbianPersentase yang menggambarkan besarnya peningkatan jumlah konsumsi umbi-umbian oleh suatu kelompok atau populasi dalam 1 (satu) tahunPersenBADAN PANGAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPertanian
03.02.007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Peningkatan Pendapatan Perkapita Masyarakat di 45 Kawasan Transmigrasi
Persentase Peningkatan Pendapatan Perkapita Masyarakat di 45 Kawasan TransmigrasiIndikator persentase peningkatan pendapatan perkapita masyarakat di 45 kawasan transmigrasi merupakan indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi.persenKEMENTERIAN TRANSMIGRASIPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANTransmigrasi
05.01.019
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara
Persentase Peningkatan Pengendalian PerkaraJumlah perkara yang diselesaikan melalui alternatif pemidanaanpersenKEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANHukum
07.05.075
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Persentase Perubahan Emisi Gas Rumah Kaca
Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah KacaGas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Penurunan emisi GRK dihasilkan dari...persenKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK31010133TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; SektorTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 45.  Persentase Penurunan Emisi GRK (%) Indikator SIPD: 000072 - Persentase Penurunan Emisi GRK 000215 - Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca 000271 - Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)Lingkungan Hidup
07.05.057
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)
Persentase Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) adalah perbandingan antara emisi gas rumah kaca yang terlepas ke atmosfer terhadap produk domestik regional bruto yang dihasilkan pada tahun tersebut. Penurunan...persenKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 000008 - Penurunan intensitas emisi GRKLingkungan Hidup
04.01.138
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase penurunan kekosongan (stock out) obat dan vaksin di fasyankes
Persentase penurunan kekosongan (stock out) obat dan vaksin di fasyankesPenurunan kekosongan (stock out) obat dan vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun berjalan dibandingkankan dengan tahun sebelumnyapersenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
01.01.014
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Kedaulatan, Keutuhan dan Keselamatan Bangsa
Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Kedaulatan, Keutuhan dan Keselamatan BangsaPersentase penurunan jumlah insiden yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dalam periode waktu tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pelanggaran...persenKEMENTERIAN PERTAHANANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPertahanan
07.05.071
    • SDGs
  1. Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim
Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklimDalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029, Pembangunan Berketahanan Iklim telah menjadi salah satu prioritas nasional (PN) ke 8 (delapan) dalam RPJMN 2025-2029...persenKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANLingkungan Hidup
03.03.036
    • RPJMN 2025-2029
  1. Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan
Persentase Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalanKeberhasilan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (KLLAJ) terhadap 10.000 kendaraan. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin baik kinerja KLLAJ.persenKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANDibutuhkan data kecelakaan, jumlah penduduk, dan jumlah kendaraan bermotorTransportasi
02.03.054
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Persentase penurunan susut pangan
Persentase penurunan susut panganSusut pangan didefinisikan sebagai penurunan kuantitas pangan yang terjadi pada proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk pangan. Sisa...persenKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Regional/Pulau, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANProgram: 02.15-Ekosistem Ekonomi Sirkular. Kegiatan: 02.15.02-Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi). Provinsi/Kab/Kota: Sulawesi Utara; Kalimantan Utara (Kab. Nunukan, Kota Tarakan); Papua*; Papua Barat Daya*; Papua Pegunungan (Kab. Jayawijaya*); Sulawesi Tengah (Kab. Poso, Kab. Sigi); Jawa Barat. Kategori lokasi: sentra pertanian, sentra perikanan, daerah prioritas pariwisata (Horeka), serta SPPG & sekolah/fasilitas penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Deskripsi: Timbulan susut & sisa pangan (SSP) 2000–2019 berkisar 115–184 kg/kapita/tahun dan tanpa intervensi diproyeksi 344 kg/kapita/tahun pada 2045 (tertinggi dari hortikultura; loss sayuran hingga 62,8%). Dampaknya: kerugian ekonomi Rp213–551 triliun/tahun (~4–5% PDB), kontribusi emisi GRK rata-rata ~7,29% nasional, sementara pemulihan edible SSP berpotensi memenuhi kebutuhan energi 62–100% penduduk yang kekurangan energi. Program menargetkan pengurangan SSP dari hulu-hilir melalui peningkatan infrastruktur dan sarana di pertanian, perikanan, peternakan; digitalisasi & manajemen rantai dingin; kemitraan penyelamatan pangan; serta dukungan ke MBG—untuk memperkuat ketahanan pangan dan menurunkan emisi.Pertanian
07.05.074
    • SDGs
  1. Persentase Penurunan Tingkat Konsumsi Perusak Ozon
Persentase Penurunan Tingkat Konsumsi Perusak OzonPengurangan konsumsi bahan perusak ozon (BPO) berupa Hydroflorokarbon (HFC) yang merupakan bahan pengganti dari Hydrochlorofluorocarbon (HCFC).persenKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK31010100TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000255 - Persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozon dari baselineLingkungan Hidup
06.02.034
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal
Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formalPekerja penyandang disabilitas adalah penduduk penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dan mengalami satu atau lebih hambatan diantaranya: gangguan dalam penglihatan,...persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 10.Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%), diusulkan untuk menggunakan proksi: Indikator SIPD: 000023 - Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor FormalKetenagakerjaan
04.02.058
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase penyandang disabilitas yang tidak mengalami tindak kekerasan
Persentase penyandang disabilitas yang tidak mengalami tindak kekerasanProporsi individu penyandang disabilitas yang tidak menjadi korban kekerasan dalam periode tertentu. Indikator ini penting untuk menilai efektivitas upaya perlindungan dan pemberdayaan penyandang...persenKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANSosial
07.04.020
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir
Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi PesisirPersentase jumlah dokumen materi teknis yang diselesaikan setiap tahun dibagi dengan total dokumen materi teknis yang direncanakan untuk disusun selama 2025-2029.persenKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKelautan
05.01.020
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Penyelesaian Eksekusi Putusan Perdata
Persentase Penyelesaian Eksekusi Putusan PerdataPersentase penyelesaian pelaksanaan eksekusi perkara perdata pada peradilan umum.persenMAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-wilayah administrasi/pengadilanTAHUNANHukum
03.06.017
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase penyelesaian kasus pertanahanan
Persentase penyelesaian kasus pertanahananKasus dinyatakan selesai ditangani sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ATR/BPN No. 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Penanganan Kasus...persenKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTRIWULANANPertanahan
09.01.0047
    • Permendagri 9/2025
  1. -
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI berdasarkan Unit Kerja Eselon IJumlah tindak lanjut rekomendasi yang diberikan oleh BPK kepada setiap UKE I Kementerian Dalam Negeri yang telah selesai dibagi dengan jumlah tindak lanjut rekomendasi yang diberikan oleh BPK kepada...persenKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-Kementerian Dalam NegeriSEMESTERANDalam Negeri
10.04.016
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase penyempurnaan standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang mendukung percepatan keanggotaan Indonesia ke OECD (2025- 2029)
Persentase penyempurnaan standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang mendukung percepatan keanggotaan Indonesia ke OECD (2025- 2029)Perbandingan antara standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang telah disempurnakan oleh Pemri berdasarkan rekomendasi Komite OECD terkait dengan Total standar, kebijakan, dan peraturan...persenKEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANUrusan Luar Negeri
04.01.139
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase perempuan dengan DNA HPV positif yang dilakukan tindak lanjut dengan IVA/Kolposkopi/PAPs sesuai protokol
Persentase perempuan dengan DNA HPV positif yang dilakukan tindak lanjut dengan IVA/Kolposkopi/PAPs sesuai protokolPersentase perempuan usia 30-69 tahun dengan hasil pemeriksaan DNA HPV positif yang dilakukan tindak lanjut dengan IVA/Kolposkopi /PAPs sesuai protokolpersenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
04.01.140
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase perempuan dengan lesi pra kanker leher rahim yang mendapatkan pengobatan sesuai dengan protokol
Persentase perempuan dengan lesi pra kanker leher rahim yang mendapatkan pengobatan sesuai dengan protokolJumlah perempuan dengan lesi pra kanker leher rahim berdasarkan hasil skrining, mendapatkan tatalaksana sesuai protokol dibagi dengan jumlah perempuan yang ditemukan dengan lesi pra kanker leher rahimpersenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
04.03.026
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Perempuan di Jabatan Tinggi Pratama dan Madya
Persentase Perempuan di Jabatan Tinggi Pratama dan MadyaPersentase perempuan yang menduduki jabatan struktural eselon I (jabatan pimpinan tinggi/JPT madya)persenBADAN KEPEGAWAIAN NEGARAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPemberdayaan Perempuan
04.03.028
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase perempuan korban kekerasan (termasuk TPPO) yang mendapat layanan komprehensif
Persentase perempuan korban kekerasan (termasuk TPPO) yang mendapat layanan komprehensif1. Persentase: Ukuran yang dinyatakan dalam bentuk persen (%) yang menggambarkan proporsi perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menerima layanan komprehensif dari...persenKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 000664 - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan KomprehensifPemberdayaan Perempuan
04.01.141
    • SDGs
  1. Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15—49 Proses Kelahiran Anaknya Dilakukan di Fasilitas Kesehatan dan Ditolong oleh Tenaga Kesehatan
Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15—49 Proses Kelahiran Anaknya Dilakukan di Fasilitas Kesehatan dan Ditolong oleh Tenaga Kesehatan1.Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih adalah:perbandingan antara banyaknya perempuan pernah kawin umur 15-49...persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK10410136TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Umur/Usia; Tingkat Pendidikan; Kelompok Pengeluaran; Tingkat Pendidikan Terakhir IbuTAHUNANIndikator SIPD: 000103 - Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga (b) di fasilitas kesehatan. 000464 - Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinanKesehatan
03.07.023
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Persentase Perempuan Berumur 20—24 Tahun yang Usia Kawin Pertama atau Usia Hidup Bersama Pertama Sebelum Umur 15 Tahun
Persentase Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 15 Tahunproporsi perempuan usia 20–24 tahun yang sudah menikah (formal) atau hidup bersama/berunion (informal) sebelum mencapai usia 15 tahun, dibandingkan dengan total perempuan usia 20–24 tahun. Secara...persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK10410144TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Kelompok PengeluaranTAHUNANIndikator SIPD: 000157 - Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.Kesehatan
04.03.029
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Persentase Perempuan yang Berada di Posisi Manajerial
Persentase Perempuan yang Berada di Posisi ManajerialPekerja penyandang disabilitas adalah penduduk penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dan mengalami satu atau lebih hambatan diantaranya: gangguan dalam penglihatan,...persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000160 - Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.Pemberdayaan Perempuan
04.03.030
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase perempuan yang tidak setuju atas sikap pemukulan
Persentase perempuan yang tidak setuju atas sikap pemukulanPerbandingan antara persepsi perempuan yang tidak setuju pada sikap pemukulan suami karena beberapa perilaku istri dengan jumlah perempuan berusia 15-64 tahun. Perilaku istri yang tercakup dalam...persenKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPemberdayaan Perempuan
01.01.015
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Perjanjian Imbal Dagang Kandungan Lokal dan Ofset (IDKLO) yang Terlaksana dalam Pengadaan Alpalhankam Luar Negeri
Persentase Perjanjian Imbal Dagang Kandungan Lokal dan Ofset (IDKLO) yang Terlaksana dalam Pengadaan Alpalhankam Luar NegeriIndikator ini mengukur persentase perjanjian yang mencakup: 1. Imbal Dagang: Kegiatan perdagangan timbal balik antara Indonesia dan pihak luar negeri yang diukur berdasarkan nilai transaksi kontrak...persenKEMENTERIAN PERTAHANANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPertahanan
05.01.0065
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Penegakan Hukum
Persentase Perkara Konstitusi yang DiputusPerbandingan antara jumlah perkara konstitusi yang telah diselesaikan melalui putusan Mahkamah Konstitusi terhadap jumlah seluruh perkara konstitusi yang termasuk dalam beban penanganan pada periode...persenMAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-Jenis Perkara KonstitusiTAHUNANHukum
06.04.0013
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Persentase perkawinan anakProporsi perempuan pernah kawin usia 20–24 tahun yang perkawinan pertamanya di bawah usia 18 tahun terhadap proporsi perempuan pernah kawin usia 20–24 tahunpersenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/KotaTAHUNANPemuda
04.01.143
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase pertumbuhan belanja kesehatan dari sektor publik
Persentase pertumbuhan belanja kesehatan dari sektor publikPersentase pertumbuhan belanja Kesehatan dari sektor publik (Kemkes, KL lain, Pemda, Asuransi kesehatan sosial)persenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
08.01.024
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Persentase peserta didik madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: (a) literasi membaca; dan (b) numerasiAsesmen Kompetensi adalah asesmen peserta didik secara nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pada tahun 2019 dan 2020, Asesmen Kompetensi yang diselenggarakan...persenKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANAgama
06.01.035
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. -
Persentase peserta didik satuan pendidikan formal dan nonformal yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: (a) literasi membaca; dan (b) numerasiPersentase anak-anak dan remaja pada: (a) kelas 5 SD, (b) kelas 8 SMP, (c) kelas 11 SMA yang mencapai standar kemampuan minimum dalam (i) membaca, (ii) matematika. Standar kemampuan minimum diperoleh...persenKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000140 - Proporsi anak-anak dan remaja di: (a) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.Pendidikan
08.01.025
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyelesaikan pendidikan setara formal
Persentase peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyelesaikan pendidikan setara formalJumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyelesaikan pendidikan setara formal dibagi dengan jumlah peserta didik yang...persenKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANPendidikan
03.07.025
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)Persentase peserta KB aktif (PA) MKJP adalah persentase PUS yang sedang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang terhadap seluruh PUS yang sedang menggunakan metode kontrasepsi modern. Pasangan...persenBADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANKependudukan
06.02.021
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Persentase cakupan kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional
Persentase peserta PBPU yang terdaftar dan aktif sebagai peserta Jaminan Sosial KetenagakerjaanPerbandingan jumlah peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan segmen Pekerja Bukan Penerima Upah dengan jumlah peserta di BPJS Ketenagakerjaan.persenKEMENTERIAN KETENAGAKERJAANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi;TAHUNANKetenagakerjaan
06.02.038
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Persentase Peserta Program JKK dan JKMPerbandingan jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) dengan total peserta terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.persenKEMENTERIAN KETENAGAKERJAANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi;TAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 9.Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%) Indikator SIPD: 000022 - Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 000078 - Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 000896 - Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga KerjaKetenagakerjaan
06.02.022
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase cakupan kepesertaan Pekerja Penerima Upah (PPU) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional
Persentase peserta program JKK dan JKM di BPJS Ketenagakerjaan segmen Pekerja Penerima Upah (PPU)Perbandingan jumlah Peserta PPU program JKK dan JKM aktif dengan total peserta terdaftar di BPJS KetenagakerjaanpersenKEMENTERIAN KETENAGAKERJAANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi;TAHUNANKetenagakerjaan
02.03.056
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Petani Muda terhadap total petani
Persentase Petani Muda terhadap total petanipersentase petani muda terhadap total petani merujuk pada total individu yang terlibat dalam kegiatan pertanian dan berusia antara 19 hingga 39 tahun terhadap semua individu yang bekerja di sektor...persenKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPertanian
03.06.018
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase petani/nelayan penerima Reforma Agraria
Persentase petani/nelayan penerima Reforma AgrariaPenghitungan jumlah rumah tangga petani/nelayan penerima Redistribusi Tanah dan Akses Reforma Agraria dan dinyatakan dalam persentasepersenKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPertanahan
10.04.017
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase petugas penjamah makanan yang mendapatkan pelatihan
Persentase petugas penjamah makanan yang mendapatkan pelatihanpetugas penjamah makanan yang mendapatkan pelatihan sesuai standarpersenBADAN GIZI NASIONALPrioritasSTATISTIK-TabelTAHUNANKesehatan
04.01.144
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah
Persentase pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/WabahPintu masuk negara (pelabuhan/ bandar udara/PLBN) maupun pelabuhan/ bandara domestik yang melakukan pemeriksan terhadap alat angkut, orang, barang, dan lingkungan dalam rangka deteksi dan respon...persenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
04.01.145
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase pintu masuk yang memiliki kapasitas dalam penanggulangan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah
Persentase pintu masuk yang memiliki kapasitas dalam penanggulangan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/WabahIndikator ini mengukur persentase pintu masuk negara (seperti bandara, pelabuhan laut, dan pos lintas batas darat) yang memiliki kapasitas inti untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons penyakit...persenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
07.05.087
    • SDGs
  1. Rasio Potensi Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
Persentase potensi penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Penurunan emisi GRK dihasilkan dari...persenKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK31010108TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000272 - Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)Lingkungan Hidup
Showing 2,401-2,450 of 3,346 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
16309203.03.0002
    • RPJMN 2025-2029
  1. Muatan barang angkutan laut nonkomersil
Jumlah Angkutan Barang Perintis yang DilayaniPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN PERHUBUNGANDirektorat Lalu Lintas dan Angkutan LautJumlah layanan angkutan yang diselenggarakan untuk menjangkau daerah-daerah yang belum terlayani atau kurang terlayani oleh angkutan barang reguler, guna mendukung distribusi barang ke wilayah...ton-NasionalTAHUNANTransportasiTERSEDIA
16309303.03.051
    • RPJMN 2025-2029
  1. Volume Angkutan Barang Transportasi Udara pada Bandara Primer/Utama
Jumlah Angkutan Barang Transportasi Udara pada Bandara Primer/UtamaPrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN PERHUBUNGANDirektorat Angkutan UdaraIndikator yang mengukur jumlah angkutan barang pada transportasi udara pada bandar udara primer / utamajuta ton-NasionalTAHUNANTransportasiTERSEDIA
16309403.03.0003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Muatan barang angkutan laut nonkomersil
Jumlah Angkutan Peti Kemas non Komersial yang DilayaniPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN PERHUBUNGANDirektorat Lalu Lintas dan Angkutan LautJumlah layanan angkutan peti kemas yang diselenggarakan untuk mendukung distribusi barang bantuan atau kebutuhan tertentu yang tidak bersifat komersialton-NasionalTAHUNANTransportasiTERSEDIA
16309503.03.0004
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Layanan Nonkomersil Angkutan Udara Penumpang dan Kargo
Jumlah Angkutan Udara Perintis PenumpangPrioritasSTATISTIKVariabelK00141KEMENTERIAN PERHUBUNGANDirektorat Angkutan UdaraJumlah penerbangan yang membawa penumpang pada angkutan udara perintis, yaitu kegiatan angkutan udara niaga dalam negeri yang melayani jaringan dan rute penerbangan untuk menghubungkan daerah...penerbanganTerbukaBandar Udara; NasionalTAHUNANTransportasiTERSEDIA
16309605.01.0127
    • DP 2024
  1. -
Jumlah aparat penegak hukum yang mengikuti diklat pemulihan asetPrioritasSTATISTIKVariabelPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANPusat Pelatihan dan Pendidikan APUPPTBanyaknya penyidik, penuntut umum, dan hakim yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pemulihan asetOrang-Lembaga Penegak HukumTAHUNANHukumTERSEDIA
163097
    • Renstra Kemenimipas
  1. -
Jumlah aplikasi dan website yang dikelola oleh PusdatinKPNon PrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATANSekretariat JenderalJumlah total aplikasi dan website aktif yang dibangun, dikelola, atau dimonitor langsung oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian.aplikasi-status pengembangan apliikasiTAHUNANInformasiTERSEDIA
163098
    • Perpres 78/2021
  1. -
Jumlah Arsip Penyimpanan Digital di BRINNon PrioritasSTATISTIKIndikatorBADAN RISET DAN INOVASI NASIONALDirektorat Pengelolaan Fasilitas Ketenaganukliran - Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan InovasiBanyaknya arsip elektronik yang tersimpan dalam sistem penyimpanan digital, termasuk data inventory limbah radioaktif, data inventory bahan nuklir, laporan analisis keselamatan, naskah dinas,...--Jenis arsipTAHUNANIlmu Pengetahuan Dan TeknologiTERSEDIA
163099
    • Draft Renstra Kemenkum 2025-2029
    • Permenkum 1/2024
  1. -
Jumlah Artikel Terbitan Jurnal Hak Asasi Manusia TerpublikasiNon PrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan TeknologiKEMENTERIAN HUKUMBadan Strategi KebijakanData yang menunjukkan berapa banyak Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang telah diterbitkan dalam jurnal-jurnal elektronik yang dikelola oleh BSK melalui platform tersebut. Jurnal ini mencakup publikasi...Dokumen-NasionalTAHUNANHak Asasi ManusiaTERSEDIA
163100
    • Draft Renstra Kemenkum 2025-2029
    • Permenkum 1/2024
  1. -
Jumlah Artikel Terbitan Jurnal Hukum DeJure TerpublikasiNon PrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan TeknologiKEMENTERIAN HUKUMBadan Strategi KebijakanData yang menunjukkan berapa banyak Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang berhasil diterbitkan atau dipublikasikan dalam satu tahun tertentu.Dokumen-NasionalTAHUNANHukumTERSEDIA
163101
    • Draft Renstra Kemenkum 2025-2029
    • Permenkum 1/2024
  1. -
Jumlah Artikel Terbitan Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum TerpublikasiNon PrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN HUKUMBadan Strategi KebijakanData yang menunjukkan berapa banyak Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang telah diterbitkan dalam jurnal-jurnal elektronik yang dikelola oleh BSK melalui platform tersebut. Jurnal ini mencakup publikasi...Dokumen-NasionalTAHUNANHukumTERSEDIA
Showing 481-490 of 4,145 items.