Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
225109.05.0015
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Proyek Strategis Nasional (PSN) skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANPeta tematik yang menunjukkan persebaran spasial dari Proyek Strategis Nasional (PSN): proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang mem...proyekYaYaYaYaYa
225207.05.0119
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Proyeksi Perubahan Curah Hujan Skala 1:50.000GEOSPASIALBADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKAPersentase perubahan rata-rata curah hujan periode future terhadap historis musiman di wilayah IndonesiammTidakTidakTidakTidakYa
225307.05.0120
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Proyeksi Perubahan Suhu Udara Skala 1:50.000GEOSPASIALBADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKAPersentase perubahan rata-rata suhu udara periode future terhadap historis musiman di wilayah IndonesiaDerajat celciusTidakTidakTidakTidakYa
225407.04.0026
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Pulau-Pulau Kecil Terluar skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANIGT Pulau-Pulau Kecil Terluar merupakan informasi geospasial yang berisikan tentang wilayah daratan dan perairan di sekitar di Pulau-Pulau Kecil TerluarPulauTidakYaTidakTidakTidak
225507.05.0121
    • DP 2024;
    • UU 31/2009;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Radar Cuaca Skala 1:17.000.000GEOSPASIALBADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKAPeta Radar Cuaca merepresentasikan intensitas curah hujan berdasarkan nilai reflektivitas maksimum dari produk CMAX skala nasional yang diperbarui setiap 10 menitdBZ, mm/h, mmYaYaYaYaYa
225607.05.0122
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Rawan Erosi skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN KEHUTANAN- Erosi adalah pindahnya atau terangkutnya material tanah atau bagian-bagian tanah dari satu tempat ke tempat lain oleh media alami (air/angin). - Peta rawan erosi adalah sebaran tingkat kerawanan er...YaTidakTidakTidakTidak
225707.03.0050
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan skala 1:250.000GEOSPASIALKEMENTERIAN KEHUTANANPeta yang menyajikan informasi rawan kebakaran hutan dan lahan1:250.000YaYaYaYaYa
225807.05.0123
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Rawan Kekeringan Meteorologis skala 1:50.000GEOSPASIALBADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKAPeta tematik yang menyajikan informasi mengenai wilayah-wilayah yang berpotensi rawan kekeringan akibat defisit curah hujan. Peta ini disusun pada skala 1:50.000, dengan tingkat kerawanan yang diklasi...TidakTidakTidakTidakYa
225907.05.0124
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Rawan Limpasan skala 1:50.00GEOSPASIALKEMENTERIAN KEHUTANANLimpasan permukaan/aliran permukaan/runoff /overland flow merupakan bagian kelebihan hujan (excess rainfall) yang mengalir di permukaan lahan pada saat terjadi hujan, apabila hujan berhenti maka tidak...YaYaYaYaYa
226010.03.0045
    • Permenko Ekon 3/2024;
  1. -
Peta RBI skala 1:250.000GEOSPASIALBADAN INFORMASI GEOSPASIALPeta Rupabumi Indonesia adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah darat. (UU No. 4 Tahun 2011) Peta Rupabumi adalah Peta Dasar yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu: G...YaYaYaYaYa
226110.03.0046
    • Permenko Ekon 3/2024;
  1. -
Peta RBI skala 1:5.000GEOSPASIALBADAN INFORMASI GEOSPASIALPeta Rupabumi Indonesia adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah darat. (UU No. 4 Tahun 2011) Peta Rupabumi adalah Peta Dasar yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu: Ga...YaYaYaYaYa
226210.03.0047
    • Permenko Ekon 3/2024;
  1. -
Peta RBI skala 1:5.000 WIlayah Ibu Kota Nusantara dan Provinsi Kalimantan TimurGEOSPASIALBADAN INFORMASI GEOSPASIALPeta Rupabumi Indonesia adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah darat. (UU No. 4 Tahun 2011) Peta Rupabumi adalah Peta Dasar yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu: G...YaYaYaYaYa
226310.03.0048
    • Permenko Ekon 3/2024;
  1. -
Peta RBI skala 1:50.000GEOSPASIALBADAN INFORMASI GEOSPASIALPeta Rupabumi Indonesia adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah darat. (UU No. 4 Tahun 2011) Peta Rupabumi adalah Peta Dasar yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu: G...YaYaYaYaYa
226410.03.0049
    • Permenko Ekon 3/2024;
  1. -
Peta RBI skala 1:50.000 WIlayah Ibu Kota Nusantara dan Provinsi Kalimantan TimurGEOSPASIALBADAN INFORMASI GEOSPASIALPeta Rupabumi Indonesia adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah darat. (UU No. 4 Tahun 2011) Peta Rupabumi adalah Peta Dasar yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu: G...YaYaYaYaYa
226510.03.0050
    • RPJMN 2025-2029;
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta RDTR Kabupaten/Kota skala 1:5.000GEOSPASIALKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALRencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.SkalaIdentifikasi dari Pembina Data Geospasial berdasarkan hasil sandingan matriks Renaksi IGT dan SK Walidata. Produsen data merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, Dit Binda I & Dit Binda II merupakan instansi pembina dalam penyusunan RDTR Kabupaten/KotaYaYaTidakTidakTidak
226607.03.0051
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Reforestasi skala 1:250.000GEOSPASIALKEMENTERIAN KEHUTANANPerubahan kondisi penutupan lahan dari kelas penutupan lahan kategori Non Hutan (tidak berhutan) menjadi kelas penutupan lahan kategori Hutan (berhutan)YaYaYaYaYa
226710.03.0051
    • UU 4/2011;
  1. -
Peta Regangan (Strain Map)GEOSPASIALBADAN INFORMASI GEOSPASIALPeta yang merepresentasikan besar dan arah pergeseran titik di muka bumi berdasarkan satuan waktu yang didapatkan dari hasil pengamatan posisi titik secara telitimm/yearYaYaYaYaYa
226807.05.0125
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN KEHUTANANMerupakan layer informasi sebaran penetapan lokasi penanaman dalam rangka rehabilitasi Daerah Aliran Sungai dan areal rehabilitasi DAS yang sudah berhasil dengan tipe poligonYaYaYaYaYa
226907.03.0052
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) MangroveGEOSPASIALKEMENTERIAN KEHUTANANIGT RHL merupakan polygon realisasi pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif pada tahun pelaksanaan penanaman (Non-Mangrove)TidakYaYaYaYa
227007.03.0053
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) skala 1:25.000GEOSPASIALKEMENTERIAN KEHUTANANIGT RHL merupakan polygon realisasi pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif pada tahun pelaksanaan penanaman (Non-Mangrove)YaYaYaYaYa
227107.04.0027
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil skala 1:5.000-1:250.000GEOSPASIALKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANInformasi geospasial yang di dalamnya berisi informasi tentang area reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan peruntukannya Sumber: Pedoman Penyusunan Informasi Geospasial Reklamasi Di W...lokasiTidakYaTidakTidakTidak
227210.03.0052
    • RPJMN 2025-2029;
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara skala 1:5.000GEOSPASIALKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALRencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara yang selanjutnya disingkat RDTR KPN adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas...SkalaYaYaYaYaYa
227307.03.0054
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN)GEOSPASIALKEMENTERIAN KEHUTANANMerupakan peta arahan pemanfaatan ruang kawasan hutan sebagai bagian dari dokumen Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) 2011-2030 Revisi I. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P...TidakYaYaYaYa
227409.05.0016
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) skala 1:250.000GEOSPASIALKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPeta yang menunjukan Rencana program/proyek Kementerian/Lembaga di Indonesia berdasarkan regulasi yang mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 yang berlaku selama satu tahun.1 IGTYaYaYaYaYa
227509.05.0017
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) skala 1:250.000GEOSPASIALKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPeta yang menunjukan Rencana program/proyek Kementerian/Lembaga di Indonesia berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 - 2029 yang b...1 IGTYaTidakTidakTidakTidak
227607.05.0126
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Rencana Pemulihan EkosistemGEOSPASIALKEMENTERIAN KEHUTANANPeta yang memuat rencana kawasan hutan yang akan dipulihkan atau direhabilitasi untuk memulihkan fungsi dan struktur ekosistem yang tergangguTidakYaYaYaYa
227710.03.0053
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional 1:25.000 - 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALKawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pert...SkalaYaYaTidakTidakTidak
227810.03.0054
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan skala 1:500.000GEOSPASIALKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALRTR Pulau/Kepulauan adalah rencana rinci dari RTRWN yang memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang, rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang, arahan pemanfaatan ruang, arahan pengendalia...SkalaYaYaTidakTidakTidak
227910.03.0055
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten/Kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten/kota, yang mengacu pada RTRWN, RTR Pulau/Kepu...SkalaIdentifikasi dari Pembina Data Geospasial berdasarkan hasil sandingan matriks Renaksi IGT dan SK Walidata. Produsen data merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, Dit Binda I & Dit Binda II merupakan instansi pembina dalam penyusunan RTRW KabupatenYaYaTidakTidakTidak
228010.03.0056
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota skala 1:25.000GEOSPASIALKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten/Kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten/kota, yang mengacu pada RTRWN, RTR Pulau/Kepu...SkalaIdentifikasi dari Pembina Data Geospasial berdasarkan hasil sandingan matriks Renaksi IGT dan SK Walidata. Produsen data merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Dit Binda I & Dit Binda II merupakan instansi pembina dalam penyusunan RTRW KotaYaYaTidakTidakTidak
228110.03.0057
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Permenko Ekon 3/2024;
  1. -
Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi skala 1:250.000GEOSPASIALKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang mengacu pada RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, dan RTR KSN.SkalaIdentifikasi dari Pembina Data Geospasial berdasarkan hasil sandingan matriks Renaksi IGT dan SK Walidata. Produsen data merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, Dit Binda I & Dit Binda II merupakan instansi pembina dalam penyusunan RTRW ProvinsiYaYaTidakTidakTidak
228210.03.0058
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) skala 1:1.000.000GEOSPASIALKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALRencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya dit...SkalaYaYaTidakTidakTidak
228307.04.0028
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANRencana Zonasi Kawasan Antarwilayah yang selanjutnya disingkat RZ KAW adalah rencana yang disusun untuk menentukan arahan Pemanfaatan Ruang Laut di kawasan antarwilayah. Alt_Def: IGT RZKAW merupakan...lokasiTidakYaTidakTidakTidak
228407.04.0029
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional TertentuGEOSPASIALKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANRencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat RZ KSNT adalah rencana yang disusun untuk menentukan arahan Pemanfaatan Ruang Laut di kawasan strategis nasional tertentu.lokasiTidakTidakTidakTidakTidak
228501.01.0038
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Rinci Wilayah Pertahanan Negara skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN PERTAHANANGambaran atau representasi unsur-unsur tematik yang mengindikasikan lokasi wilayah pertahanan, sesuai matra TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang dibuat secara rinci untuk...koordinatYaYaYaYaYa
228607.05.0127
    • SK KaBIG 16/2023;
    • UU 25/2004;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Risiko Bencana Banjir Bandang skala 1:250.000GEOSPASIALBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANARisiko bencana banjir bandang adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat banjir bandang pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu. Banjir bandang adalah banjir yang terjadi secara tiba-tiba dan...nilai indeks risiko (nilai 0-1)TidakYaTidakTidakTidak
228707.05.0128
    • SK KaBIG 16/2023;
    • UU 25/2004;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Risiko Bencana Banjir skala 1:250.000GEOSPASIALBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANARisiko bencana banjir adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat banjir pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu. Banjir dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti curah hujan yang tinggi,...nilai indeks risiko (nilai 0-1)TidakYaTidakTidakTidak
228807.05.0129
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Risiko Bencana Berbasis Kawasan/ Kewilayahan (Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan DAS Kritis, Kawasan Geo Heritage, Kawasan lainnya)GEOSPASIALBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANARisiko Bencana Berbasis Kawasan/ KewilayahanTidakYaYaYaYa
228907.05.0130
    • SK KaBIG 16/2023;
    • UU 25/2004;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrim skala 1:250.000GEOSPASIALBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANARisiko bencana cuaca ekstrem adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat cuaca ekstrem, seperti suhu ekstrem, hujan ekstrem, atau angin kencang. Cuaca ekstrem dapat menyebabkan berbagai dampak, se...nilai indeks risiko (nilai 0-1)TidakYaTidakTidakTidak
229007.05.0131
    • SK KaBIG 16/2023;
    • UU 25/2004;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Risiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi skala 1:250.000GEOSPASIALBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANARisiko bencana gelombang ekstrim dan abrasi adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat gelombang ekstrim dan abrasi pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu. Gelombang ekstrim dapat disebabkan...nilai indeks risiko (nilai 0-1)TidakYaTidakTidakTidak
229107.05.0132
    • SK KaBIG 16/2023;
    • UU 25/2004;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Risiko Bencana Gempabumi skala 1:250.000GEOSPASIALBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANARisiko bencana gempabumi adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat gempabumi pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu. Gempabumi dapat menyebabkan berbagai dampak, seperti kerusakan bangunan,...nilai indeks risiko (nilai 0-1)TidakYaTidakTidakTidak
229207.05.0133
    • SK KaBIG 16/2023;
    • UU 25/2004;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan skala 1:250.000GEOSPASIALBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANARisiko bencana kebakaran hutan dan lahan adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan dan lahan pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu. Kebakaran hutan dan lahan dapat disebabk...nilai indeks risiko (nilai 0-1)TidakYaTidakTidakTidak
229307.05.0134
    • SK KaBIG 16/2023;
    • UU 25/2004;
  1. -
Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan skala 1:250.000 WIlayah Ibu Kota Nusantara dan Provinsi Kalimantan TimurGEOSPASIALBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANARisiko bencana kebakaran hutan dan lahan adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan dan lahan pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu. Kebakaran hutan dan lahan dapat disebabk...nilai indeks risiko (nilai 0-1)TidakYaTidakTidakTidak
229407.05.0135
    • SK KaBIG 16/2023;
    • UU 25/2004;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Risiko Bencana Kekeringan skala 1:250.000GEOSPASIALBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANARisiko bencana kekeringan adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat kekeringan pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu. Kekeringan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti curah hujan...nilai indeks risiko (nilai 0-1)TidakYaTidakTidakTidak
229507.05.0136
    • SK KaBIG 16/2023;
    • UU 25/2004;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Risiko Bencana Letusan Gunung Api skala 1:250.000GEOSPASIALBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANARisiko bencana letusan gunung api adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat letusan gunung api pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu. Letusan gunung api dapat menyebabkan berbagai dampak,...nilai indeks risiko (nilai 0-1)TidakYaTidakTidakTidak
229607.05.0137
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Risiko Bencana Likuefaksi skala 1:250.000GEOSPASIALBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANAlikuefaksi adalah fenomena tanah menjadi jenuh sehingga kehilangan kekakuan karena adanya tegangan misalnya gempa bumi atau perubahan lain secara mendadak. daerah/tempat yang paling berisiko terjadi l...nilai indeks risiko (nilai 0-1)TidakYaTidakTidakTidak
229707.05.0138
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Risiko Bencana Penyakit Berpotensi KLB/WabahGEOSPASIALBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANAPeta risiko bencana penyakit berpotensi KLB / wabah adalah gambaran tingkat risiko bencana penyakit berpotensi KLB / wabah suatu daerah secara spasial dan non spasial berdasarkan kajian bahaya, kerent...TidakYaYaYaYa
229807.05.0139
    • SK KaBIG 16/2023;
    • UU 25/2004;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Risiko Bencana Tanah Longsor skala 1:250.000GEOSPASIALBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANARisiko bencana tanah longsor adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat tanah longsor pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu. Tanah longsor dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti cur...nilai indeks risiko (nilai 0-1)TidakYaTidakTidakTidak
229907.05.0140
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
    • SK KaBIG 16/2023;
    • UU 25/2004;
  1. -
Peta Risiko Bencana Tsunami skala 1:250.000GEOSPASIALBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANARisiko bencana tsunami adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat tsunami pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu. Tsunami dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti gempa bumi di bawah l...nilai indeks risiko (nilai 0-1)TidakYaTidakTidakTidak
230010.03.0059
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta RTRW Provinsi skala 1:250.000GEOSPASIALKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALInformasi geospasial mengenai perencanaan tata ruang di tingkat provinsi, mengatur pemanfaatan ruang di seluruh wilayah provinsi tersebut.YaTidakYaYaYa
Showing 2,251-2,300 of 2,950 items.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
05.02.029
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Kesesuaian Rencana Patroli Nasional
Persentase Kesesuaian Rencana Patroli NasionalKepatuhan terhadap Rencana Patroli NasionalpersenBADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKeamanan
07.05.065
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase ketaatan terhadap hukum lingkungan hidup dan kehutanan
Persentase ketaatan terhadap hukum lingkungan hidup dan kehutananMenunjukkan ketaatan tingkat nasional maupun subnasional terhadap hukum lingkungan hidup dan kehutananpersenKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANLingkungan Hidup
04.03.022
    • SDGs
  1. Persentase Keterwakilan Perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah
Persentase Keterwakilan Perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah1. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat adalah presentase keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tingkat pusat, mencakup anggota DPR RI dan DPD RI. 2. Proporsi kursi...persenKOMISI PEMILIHAN UMUMPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000159 - Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkatpusat dan (b) pemerintah daerah.Pemberdayaan Perempuan
04.03.023
    • SDGs
  1. Persentase Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif
Persentase Keterwakilan Perempuan di Lembaga LegislatifPersentase perempuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) /Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi /DPRD kabupaten/kota terhadap keseluruhan anggota DPR atau DPRD di tingkat provinsi atau...persenKOMISI PEMILIHAN UMUMPrioritasSTATISTIK33210011TerbukaNasional ;Tingkatan Parlemen; Partai PolitikTAHUNANIndikator SIPD: 000317 - Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Pemberdayaan Perempuan
04.03.024
    • SDGs
  1. Persentase Keterwakilan Perempuan Sebagai Pengambilan Keputusan di Lembaga Eksekutif
Persentase Keterwakilan Perempuan Sebagai Pengambilan Keputusan di Lembaga EksekutifKonsep dan Definisi:Proporsi perempuan di posisi kepemimpinan di lembaga pemerintahan pada tingkat eksekutif (eselon I dan II) terhadap keseluruhan pengambil keputusan di lembaga eksekutif setara...persenBADAN KEPEGAWAIAN NEGARAPrioritasSTATISTIK33210012TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 000318 - Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).Pemberdayaan Perempuan
09.05.008
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Kinerja Hibah Daerah
Persentase Kinerja Hibah DaerahAlokasi Pelaksanaan hibah daerah untuk mendukung pembiayaan Program PrioritaspersenKEMENTERIAN KEUANGANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPerencanaan Pembangunan Nasional
02.05.0004
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase komoditas produk peternakan siap edar yang memenuhi persyaratan mutu
Persentase komoditas produk pangan segar asal hewan siap edar yang memenuhi persyaratan mutuMenunjukkan persentase produk peternakan siap edar yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh otoritas terkait. Produk peternakan mencakup pangan...persenKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPeternakan
09.04.009
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase konten komunikasi publik yang dapat memperkuat kohesivitas sosial berlandaskan nilai-nilai Pancasila
Persentase konten komunikasi publik yang dapat memperkuat kohesivitas sosial berlandaskan nilai-nilai PancasilaKonten komunikasi publik merupakan salah satu cara untuk menyebarkan dan/atau menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda. Penanaman nilai Pancasila melalui Pendidikan formal yang...persenKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANKomunikasi
01.01.0034
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase sumber Daya Nasional yang Dimanfaatkan menjadi Kekuatan Pertahanan
Persentase Kontribusi Binter terhadap Pengelolaan Sumdanas dan Pembinaan Kondisi SosialProporsi untuk Mengukur kontribusi kegiatan Pembinaan Teritorial (Binter) dalam pengelolaan Sumdanas dan pembinaan kondisi sosial untuk mewujudkan alat dan kondisi juang yang tangguh. Reff:...persenKEMENTERIAN PERTAHANANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPertahanan
02.02.014
    • RPJMN 2025-2029
  1. Kontribusi pangsa pasar ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi terhadap dunia
Persentase kontribusi pangsa pasar ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi terhadap duniaIndikator ini menunjukkan berapa besar pangsa (share) ekspor suatu negara atau wilayah untuk produk berteknologi menengah dan tinggi dibandingkan dengan total ekspor produk berteknologi menengah dan...persenKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPerdagangan
02.02.015
    • RPJMN 2025-2029
  1. Kontribusi pangsa pasar ekspor produk industri berbasis sumber daya alam terhadap dunia
Persentase kontribusi pangsa pasar ekspor produk industri berbasis sumber daya alam terhadap duniaMerupakan persentase ekspor produk industri berbasis sumber daya alam Indonesia terhadap ekspor produk berbasis SDA dunia untuk produk industri berbasis sumber daya alam berdasarkan klasifikasi Lall.persenKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPerdagangan
02.02.016
    • RPJMN 2025-2029
  1. Kontribusi pangsa pasar ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi terhadap dunia
Persentase kontribusi pangsa pasar ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi terhadap duniaMerupakan persentase ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi Indonesia terhadap total ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi. Produk penyerap tenaga kerja tinggi yang dimaksud adalah produk...persenKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPerdagangan
02.02.017
    • RPJMN 2025-2029
  1. Kontribusi pangsa pasar ekspor produk pertanian terhadap dunia
Persentase kontribusi pangsa pasar ekspor produk pertanian terhadap duniaMerupakan persentase ekspor produk pertanian Indonesia terhadap total ekspor produk pertanian dunia. Dalam hal ini, produk pertanian didefinisikan sebagai kelompok produk yang terdiri atas pertanian...persenKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPerdagangan
02.02.0029
    • RPJMN 2025-2029
  1. Kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB
Persentase kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB Provinsi per pulauPerdagangan besar dan eceran yang dimaksud adalah perdgangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang merupakan salah satu komponen dalam PDRB berdasarkan lapangan usaha. Perdgangan...persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Pulau: Sumatera, Jawa, Bali-Nusra, Kalimantan, Sulawesi, Papua-MalukuTAHUNANPerdagangan
09.02.040
    • SDGs
  1. Persentase kontribusi perikanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
Persentase kontribusi perikanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)Produk Domestik Bruto (PDB) adalah kondisi ekonomi suatu lapangan usaha/sektor/subsektor pada suatu periode waktu tertentu. Produksi ikan adalah semua hasil penangkapan/ budidaya ikan/binatang air...persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 000281 - Persentase kontri-busi perikanan ter-hadap Produk Domestik Bruto (PDB)Keuangan
04.02.032
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase korban bencana yang mendapat bantuan sosial kebencanaan
Persentase korban bencana yang mendapat bantuan sosial kebencanaanMengukur cakupan korban bencana yang menerima bantuan logistik darurat dan bantuan stimulan sosial kebencanaan sebagai bagian dari upaya tanggap darurat dan pemulihan pascabencana. Indikator ini...persenKEMENTERIAN SOSIALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 06.02-Perlindungan Sosial Adaptif dan Inklusif. Kegiatan: 06.02.01-Penyaluran Bantuan Sosial Adaptif dan Subsidi Tepat Sasaran melalui Kartu Kesejahteraan Lokasi Prioritas: Seluruh provinsi di Indonesia (nasional). Deskripsi: Kelompok miskin dan rentan menghadapi keterbatasan akses terhadap kesempatan ekonomi (79,1% belum mengakses pendanaan usaha; 58,7% tanpa aset produktif), infrastruktur dasar (60,7% menempati rumah tidak layak huni; 87% rumah tangga belum memiliki akses air minum perpipaan), serta layanan dasar (67% yang sakit tidak mengakses fasilitas kesehatan; 60,1% kepala RT berpendidikan tertinggi setara SD atau di bawahnya). Respons kebijakan menekankan pemenuhan kebutuhan dasar—pangan, pendidikan, kesehatan, energi—dengan meminimalkan kesenjangan kota–desa melalui digitalisasi bantuan dan layanan berbasis Kartu Sejahtera/Kesejahteraan sebagai instrumen utama. Sasaran: meningkatnya cakupan penyaluran bansos yang adaptif terhadap berbagai kondisi.Sosial
04.01.111
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu
Persentase Kosmetik yang aman dan bermutuProporsi kosmetik yang disampling berdasarkan risiko yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan dibandingkan seluruh populasi sampel kosmetikpersenBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKesehatan
10.04.014
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Kualitas Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan
Persentase Kualitas Pengawasan Data Pemilih BerkelanjutanPersentase Kualitas Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan adalah alat ukur pemantauan dan evaluasi yang dihitung Bawaslu RI terhadap hasil pemutakhiran Data Pemilih Tetap (DPT) secara berkala dan...persenBADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANKependudukan
04.01.112
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang memenuhi ketentuan
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang memenuhi ketentuanPerbandingan jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang memenuhi ketentuan dengan jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi melalui samplingpersenBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKesehatan
04.01.113
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase laboratorium kesmas tingkat 2-5 yang dikembangkan sesuai standar berdasarkan stratanya
Persentase laboratorium kesmas tingkat 2-5 yang dikembangkan sesuai standar berdasarkan stratanyaPersentase laboratorium tingkat 2-5 yang dikembangkan dan sudah operasional paling lambat per tahun 2028 dan telah memenuhi standar berdasarkan stratanya, dari aspek : 1. SDM Laboratorium 2. Sarana,...persenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
02.03.046
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)Indikator ini memfokuskan pada lahan pertanian, yaitu lahan yang digunakan untuk mengusahakan tanaman pangan dan memelihara ternak. Negara menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara...persenKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Kabupaten/KotaTAHUNANPertanian
04.02.034
    • SDGs
  1. Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional
Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasionalAnalisis Kemiskinan multidimensi yang diukur melalui indikator Kemiskinan Multidimensi adalah indikator kemiskinan dari pelbagai dimensi selain kurangnya pendapatan, dengan melihat sisi deprivasi....persenKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota; Jenis Kelamin; Umur/Usia; Status Disabilitas; Kelompok Pengeluaran; Lokasi GeografisTAHUNANIndikator SIPD: 000075 - Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.Sosial
04.01.114
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase lanjut usia dengan ketergantungan sedang, berat, dan total mendapatkan perawatan jangka Panjang (PJP)
Persentase lanjut usia dengan ketergantungan sedang, berat, dan total mendapatkan perawatan jangka Panjang (PJP)Lansia lebih besar sama dengan 60 tahun yang tidak dapat melakukan aktivitas hidup sehari-hari sehingga membutuhkan bantuan orang lain (ketergantungan sedang, berat, total atau ADL=0-11) yang...persenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
04.02.037
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase lanjut usia yang mandiri
Persentase lanjut usia yang mandiriPersentase lansia >= 60 tahun yang masih mampu melakukan aktifitas hidup sehari-hari tanpa bantuan sama sekali dari orang lain (mandiri : skor ADL 20) dan lansia yang mengalami gangguan dalam...persenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000818 - Presentase lanjut usia yang mandiriKesehatan
04.02.038
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase lanjut usia yang mendapatkan pendampingan
Persentase lanjut usia yang mendapatkan pendampinganPersentase keluarga lansia yang mendapatkan pendampingan berupa Perawatan Jangka Panjang (PJP), pelayanan kesehatan, serta pemberdayaan lansia melalui kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL)...persenBADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANSosial
04.01.115
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Lansia yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar
Persentase Lansia yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai StandarBagian dari populasi lansia yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan usia lanjut sesuai standar minimal satu kali dalam kurun waktu satu tahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular...persenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK10410105TerbukaWilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 000468 - Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 000469 - Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standarKesehatan
08.01.012
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase lembaga agama dan lembaga sosial keagamaan yang memenuhi standar pengelolaan
Persentase lembaga agama dan lembaga sosial keagamaan yang memenuhi standar pengelolaanJumlah lembaga agama dan lembaga sosial keagamaan yang memenuhi standar pengelolaan merupakan indikator yang digunakan dalam mengukur kualitas lembaga agama dan lembaga sosial keagamaanpersenKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANAgama
08.01.013
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase lembaga dana sosial keagamaan yang akuntabel dan profesional
Persentase lembaga dana sosial keagamaan yang akuntabel dan profesionalIndikator ini mencerminkan persentase lembaga filantropi keagamaan yang akuntabel (ditinjau dari audit keuangan) dan profesional (ditinjau dari layanan administrasi dan pelaporan)persenKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANAgama
02.03.0120
    • Renstra Bapanas 2025-2029
  1. -
Persentase Lembaga Keamanan dan Mutu Pangan Segar Daerah yang TerstandarisasiPersentase lembaga keamanan dan mutu pangan segar daerah [Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah(OKKPD) Provinsi dan Kab/Kota] yang Memenuhi Sistem Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan Segar sesuai...PersenBADAN PANGAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPertanian
04.02.039
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi
Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terakreditasiMengukur Lembaga Kesejahteraan Sosial yang telah memenuhi standar akreditasi nasional. Indikator ini digunakan untuk menilai tingkat profesionalitas dan kualitas pelayanan lembaga kesejahteraan...persenKEMENTERIAN SOSIALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANSosial
08.01.014
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Persentase lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A): Lembaga penyelenggara haji khusus; Lembaga penyelenggara umrahMerupakan ukuran dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ibadah umrah dan ibadah haji khusus sesuai standarpersenKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANAgama
08.02.013
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase lembaga, sanggar, komunitas seni budaya yang terfasilitasi untuk melakukan proses edukasi dan regenerasi talenta seni budaya secara berkelanjutan
Persentase lembaga, sanggar, komunitas seni budaya yang terfasilitasi untuk melakukan proses edukasi dan regenerasi talenta seni budaya secara berkelanjutanPerbandingan jumlah usulan dari lembaga, sanggar, dan komunitas seni budaya yang diakomodasi dibagi dengan jumlah usulan yang telah diverifikasi oleh tim komite.persenKEMENTERIAN KEBUDAYAANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANProgram: 04.09-Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN). Kegiatan: 04.09.01-Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia; Provinsi Kalimantan Utara; Provinsi Papua; Provinsi Kalimantan Timur; 96 Desa di Sulawesi Tenggara; dan Provinsi Jawa Barat. Deskripsi: Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan menjadi prasyarat utama untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Saat ini, Indonesia masih menghadapi masalah kekurangan guru berkualitas (angka kecukupan guru SD-SMK rendah, 0,6-0,7), distribusi guru yang belum merata (terutama SMP-SMK) yang menyebabkan disparitas mutu, dan 60 ribu guru pensiun setiap tahunnya. Upaya pemenuhan kebutuhan guru dalam 3 tahun terakhir dinilai kurang optimal karena formasi yang diusulkan Pemda tidak sepenuhnya sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, dibutuhkan restrukturisasi kewenangan atau reformasi menyeluruh dalam pengelolaan guru (meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan, penempatan, mobilitas, pembinaan karier, perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja). Hal ini bertujuan untuk memastikan kemudahan mobilitas guru antardaerah, memenuhi kebutuhan guru (termasuk penggantian guru pensiun), dan mengatasi persoalan ketidakmerataan distribusi serta disparitas mutu, sekaligus memperbaiki koordinasi pemerintah pusat dan daerah.Kebudayaan
07.05.067
    • SDGs
  1. Persentase Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang Ditangani/Diolah
Persentase Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang Ditangani/DiolahBahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat, energi dan/atau komponen lain karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau...persenKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK31010097TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Jenis Limbah SektorTAHUNANIndikator SIPD: 000256 - (a) Limbah B3 yang dihasilkan per dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya. 000989 - Persentase Limbah B3 yang TerkelolaLingkungan Hidup
07.05.068
    • SDGs
  1. Persentase Limbah Cair yang Diolah Secara Aman
Persentase Limbah Cair yang Diolah Secara AmanPersentase limbah cair industri yang diolah secara aman adalah perbandingan air limbah yang dihasilkan industri yang dikelola secara aman berdasarkan tingkatan pengelolaan dibandingkan dengan jumlah...meter kubik per hariKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK31010098TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Jenis IndustriTAHUNANIndikator SIPD: 000169 - Persentase limbah cair industri cair yang diolah secara aman.Lingkungan Hidup
03.01.061
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase luas baku sawah fungsional beririgasi
Persentase luas baku sawah fungsional beririgasiproporsi atau bagian dari total luas sawah yang memiliki sistem irigasi yang memadai untuk mendukung pertumbuhan tanaman padi, dibandingkan dengan total luas sawah yang tersedia dalam suatu wilayah...persenKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPekerjaan Umum
07.04.018
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil
Persentase luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecilIndikator untuk mengukur perbandingan antara total luas kawasan konservasi perairan terhadap luas wilayah laut Indonesia. Perbandingan akan digunakan untuk memantau kinerja penambahan luas kawasan...persenKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKelautan
03.01.062
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase luas kawasan prioritas yang dilindungi dari daya rusak air
Persentase luas kawasan prioritas yang dilindungi dari daya rusak airproporsi dari total area kawasan yang dianggap prioritas untuk dilindungi dari kerusakan yang disebabkan oleh air (seperti erosi, banjir, atau sedimentasi), dibandingkan dengan luas keseluruhan...persenKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPekerjaan Umum
06.02.028
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Lulusan Pelatihan Vokasi Setahun Terakhir yang Bekerja atau Berwirausaha
Persentase Lulusan Pelatihan Vokasi Setahun Terakhir yang Bekerja atau BerwirausahaPerbandingan jumlah lulusan pelatihan vokasi yang bekerja dan/atau berwirausaha dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan terhadap seluruh jumlah lulusan pelatihan vokasi pada tahun yang sama.persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPendidikan
07.04.019
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan KP yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri, dan/atau Dunia Kerja
Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan KP yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri, dan/atau Dunia KerjaIndikator keberhasilan yang mengukur sejauh mana lulusan pendidikan dan pelatihan KP mampu mendapatkan pekerjaan, mengembangkan usahanya dan/atau terlibat dalam kegiatan produktif di sektor usaha,...persenKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPendidikan
08.01.015
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapatkan rekognisi
Persentase lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapatkan rekognisiproporsi lulusan dari lembaga pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang memperoleh pengakuan kesetaraan dengan lulusan pendidikan formal terhadap total lulusan dari lembaga tersebut dalam...persenKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPendidikan
06.02.047
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Persentase lulusan pendidikan tinggi vokasi setahun terakhir yang: a) bekerja; b) berwirausahaIndikator ini mengukur proporsi lulusan pendidikan tinggi vokasi (Diploma I hingga Diploma IV) yang lulus dalam periode satu tahun terakhir dan telah bekerja, baik sebagai pekerja formal, informal,...persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKetenagakerjaan
06.01.029
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Persentase lulusan pendidikan tinggi yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan: (a) Total; (b) Karyawan atau WirausahaIndikator ini mengukur proporsi lulusan pendidikan tinggi (Diploma I hingga S3) yang bekerja dalam jangka waktu paling lama satu tahun setelah kelulusan, terhadap: (a) Total lulusan pendidikan tinggi...persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKetenagakerjaan
06.02.048
    • RPJMN 2025-2029
  1. Presentase lulusan pendidikan vokasi yang bekerja 1 tahun setelah kelulusan
Persentase lulusan pendidikan vokasi yang bekerja 1 tahun setelah kelulusanIndikator ini mengukur proporsi lulusan pendidikan vokasi—baik pada jenjang menengah maupun tinggi—yang memperoleh pekerjaan dalam jangka waktu paling lama satu tahun setelah kelulusan, terhadap...persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKetenagakerjaan
06.01.030
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase lulusan program studi kesehatan terakreditasi unggul
Persentase lulusan program studi kesehatan terakreditasi unggulProporsi lulusan prodi kesehatan yang terakreditasi unggul dan yang disetarakan terhadap lulusan prodi kesehatan lainnyapersenKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANProgram: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.03-Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi/kabupaten/kota), dengan penekanan pada Wilayah Papua; serta provinsi/daerah spesifik: Maluku Utara, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Selatan. Deskripsi: Capaian pemenuhan SDM kesehatan pada RPJMN 2020–2024 belum memenuhi target: Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan baru 60,16% (target 83%) dan RSUD kab/kota dengan 4 spesialis dasar + 3 spesialis lainnya 72,9% (target 90%). Ketimpangan distribusi tenaga antarwilayah masih tinggi, sehingga prioritas diarahkan pada peningkatan jumlah, kualitas, dan pemerataan penempatan SDM kesehatan sesuai kebutuhan fasilitas layanan (terutama Papua), agar ketersediaan SDM berkualitas di Puskesmas dan RSUD mendukung pemerataan dan efektivitas pembangunan kesehatan.Pendidikan
06.01.031
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase lulusan sekolah unggul baru dan sekolah unggul transformasi yang diterima di perguruan tinggi terbaik luar atau dalam negeri
Persentase lulusan sekolah unggul baru dan sekolah unggul transformasi yang diterima di perguruan tinggi terbaik luar atau dalam negeriPersentase lulusan sekolah unggul yang diterima di perguruan tinggi terbaik luar atau dalam negeripersenKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-Nasional, Satuan PendidikanTAHUNANPendidikan
08.01.016
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik
Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baikIndikator ini mengukur persentase satuan pendidikan umum bercirikan agama dan pendidikan keagamaan yang menerapkan pengelolaan partisipatif dengan kategori "baik". Pengelolaan partisipatif adalah...persenKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Tingkat PendidikanTAHUNANAgama
08.01.017
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran
Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaranPerbandingan jumlah madrasah dan satuan pendidikan umum bercirikan agama yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran dibagi dengan jumlah sekolah. madrasah dan satuan pendidikan...persenKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANAgama
08.01.018
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang ramah anak
Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang ramah anakIndikator ini mengukur proporsi satuan pendidikan umum bercirikan agama dan pendidikan keagamaan yang telah menerapkan prinsip dan standar Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA). SRA adalah program yang...persenKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Tingkat PendidikanTAHUNANAgama
08.01.019
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang diakreditasi sesuai SNP
Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang diakreditasi sesuai SNPIndikator ini mengukur persentase satuan pendidikan umum bercirikan agama dan pendidikan keagamaan yang telah memperoleh akreditasi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP merupakan...persenKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Tingkat PendidikanTAHUNANAgama
08.01.020
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif
Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusifPerbandingan jumlah satuan pendidikan yang memenuhi SNP sapras dibagi dengan jumlah satuan pendidikan. Kriteria SNP tertuang dalam Permendikbudristek No 22 tahun 2023 tentang Standar Sarana dan...persenKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.01-Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). Kegiatan: 04.01.02-Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas (PHTC) Lokasi Prioritas: Nasional (38 provinsi, 512 kabupaten/kota; seluruh kab/kota di Jawa Tengah); Provinsi/Kab/Kota: 38 kab/kota di Jawa Timur; Sulawesi Utara; Sumatera Selatan; Sumatera Barat (Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kab. Sijunjung); serta seluruh provinsi (penugasan lintas daerah). Deskripsi: Mutu pembelajaran perlu didorong lewat revitalisasi sarana–prasarana sekolah dan madrasah serta pembangunan satuan pendidikan baru di daerah padat murid. Data Pokok Pendidikan 2023 menunjukkan 25,67% ruang kelas dalam kondisi rusak sedang/berat—setara 501.641 ruang kelas sekolah dan 44.038 ruang kelas madrasah dari total 1.831.172—disertai mismatch kapasitas karena jumlah siswa melampaui daya tampung. Program menargetkan pemerataan akses pendidikan berkualitas melalui perbaikan/rehabilitasi ruang belajar, penambahan kapasitas, dan pemenuhan pembiayaan operasional agar proses belajar tidak terganggu dan standar layanan pendidikan meningkat merata.Agama
Showing 2,251-2,300 of 3,346 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
16306208.01.006
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren
Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantrenPrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN AGAMADitjen Pendidikan IslamIndikator ini mengukur proporsi Anak Tidak Sekolah (ATS) yang berpartisipasi dalam Program Pendidikan Kesetaraan (PPK) yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren. ATS merujuk pada anak usia sekolah...Orang-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPendidikanTERSEDIA
16306306.01.0033
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren
Jumlah anak tidak sekolah yang Mengikuti PPK di Pondok PesantrenPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN AGAMADitjen Pendidikan IslamJumlah anak tidak sekolah yang berpartisipasi dalam Program Pendidikan Kesetaraan yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren.​Orang-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPendidikanTERSEDIA
16306406.02.0002
    • SDGs
  1. Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan pembagian kelompok umur berdasarkan International Conference of Labour Statisticians
Jumlah anak umur 5-11 tahun yang bekerja minimal 1 jam per mingguPrioritasSTATISTIKVariabelBADAN PUSAT STATISTIKDIREKTORAT STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAANJumlah anak berusia 5–11 tahun yang bekerja setidaknya 1 jam per minggu, termasuk dalam kategori pekerja anak.Orang-NasionalTAHUNANKetenagakerjaanTERSEDIA
16306503.07.0004
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Angka Kematian Balita (AKBa)/Under-Five Mortality Rate (U5MR)
Jumlah anak usia 0-4 tahun (0-59 bulan) pada pertengahan tahunPrioritasSTATISTIKVariabelBADAN PUSAT STATISTIKDIREKTORAT STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAANJumlah total anak berusia 0 hingga 59 bulan pada pertengahan tahun yang sama.?Orang-NasionalTAHUNANKependudukanTERSEDIA
16306603.07.0005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran
Jumlah Anak Usia 0-4 Tahun yang Memiliki Akta KelahiranPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN DALAM NEGERIDirektorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan SipilJumlah anak berusia 0-4 tahun yang telah memiliki akta kelahiran resmi yang tercatat dalam database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan...Total-Kabupaten/KotaTAHUNANKependudukanTERSEDIA
16306706.02.0003
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur berdasarkan UU Ketenagakerjaan
Jumlah anak usia 13-14 tahun yang bekerja lebih dari 15 jam per minggu (PAB13-14,JK15)PrioritasSTATISTIKVariabelBADAN PUSAT STATISTIKDIREKTORAT STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAANJumlah anak berusia 13–14 tahun yang bekerja lebih dari 15 jam per minggu.Orang-NasionalTAHUNANKetenagakerjaanTERSEDIA
16306806.02.0004
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur berdasarkan UU Ketenagakerjaan
Jumlah anak usia 15-17 tahun yang bekerja lebih dari 40 jam per minggu (PAB15-17,JK40)PrioritasSTATISTIKVariabelBADAN PUSAT STATISTIKDIREKTORAT STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAANJumlah anak berusia 15–17 tahun yang bekerja lebih dari 40 jam per minggu.Orang-NasionalTAHUNANKetenagakerjaanTERSEDIA
16306906.02.0005
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur berdasarkan UU Ketenagakerjaan
Jumlah anak usia 5-12 tahun yang bekerja (PAB5-12)PrioritasSTATISTIKVariabelBADAN PUSAT STATISTIKDIREKTORAT STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAANJumlah anak berusia antara 5 hingga 12 tahun yang terlibat dalam kegiatan kerja, baik yang bersifat ekonomi maupun non-ekonomi.Orang-NasionalTAHUNANKetenagakerjaanTERSEDIA
16307004.01.0017
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase anak usia 6-23 bulan mendapatkan MPASI
Jumlah anak usia 6-23 bulan mendapatkan MP ASIPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN KESEHATANDirektorat Pelayanan Kesehatan KeluargaJumlah anak usia 6 hingga 23 bulan yang mendapatkan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) sesuai dengan standar yang ditetapkan.Orang-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANKesehatanTERSEDIA
16307104.01.0018
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase anak usia 6-23 bulan mendapatkan MPASI
Jumlah Anak usia 6-23 bulan yang diwawancara MP ASIPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN KESEHATANDirektorat Pelayanan Kesehatan KeluargaJumlah anak usia 6 hingga 23 bulan yang menjadi responden dalam survei atau wawancara terkait pemberian MP-ASI.Orang-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANKesehatanTERSEDIA
Showing 451-460 of 4,145 items.