Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
220107.03.0029
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Penetapan Kawasan Hutan skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN KEHUTANANMerupakan layer Peta yang menunjukan tahap akhir dari tahapan Pengukuhan Kawasan Hutan yaitu dimulai dari Penunjukan Kawasan Hutan, kegiatan Penataan Batas Kawasan Hutan di lapangan, yang temu gelang...1:50.000YaYaYaYaYa
220203.06.0031
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan UmumGEOSPASIALKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALInformasi geospasial mengenai lokasi untuk kegiatan pengadaan tanah bagi kepentingan umum yang telah ditetapkanTidakTidakYaYaYa
220307.03.0030
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Penetapan Status Hutan Adat skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN KEHUTANANMerupakan layer wilayah Penetapan Status Hutan Adat; Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat (MHA), dapat berasal dari Hutan Negara dan/atau bukan hutan negara dengan...1:50.000YaYaYaYaYa
220407.03.0031
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Penetapan Status Hutan Hak skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN KEHUTANAN- Merupakan layer wilayah penetapan status hutan hak- Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.YaYaYaYaYa
220507.03.0032
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Penetapan Wilayah Pengelolaan Hutan Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan NegaraGEOSPASIALKEMENTERIAN KEHUTANAN- Merupakan layer yang menyajikan wilayah pengelolaan Perusahaan Umum (PERUM) Kehutanan Negara.- Kawasan Hutan yang arealnya dilimpahkan pengelolaannya kepada Perusahaan Umum bidang Kehutanan pada seb...TidakYaYaYaYa
220603.06.0032
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Penggunaan TanahGEOSPASIALKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALPenggunaan Tanah merupakan Wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia pada tingkat provinsi dan kabupaten. Sumber: UU No. 5 Tahun 1960; PP No. 16 Tahun 2004SkalaYaYaTidakTidakTidak
220703.06.0033
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Penguasaan TanahGEOSPASIALKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALPenguasaan Tanah adalah hubungan hukum antara orang perorang, kelompok orang, atau badan hukum dengan tanah ) (Sumber: PP Nomor 16 Tahun 2004).SkalaYaTidakTidakTidakTidak
220807.03.0033
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Penutupan Hutan skala 1:250.000GEOSPASIALKEMENTERIAN KEHUTANANInformasi Penutupan HutanYaYaYaYaYa
220907.05.0112
    • SK KaBIG 16/2023;
    • PP 46/2012;
    • UU 31/2009;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Percepatan Tanah Maksimum Permukaan skala 1:30.000 atau 1:50.000GEOSPASIALBADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKAPeta Percepatan Tanah Maksimum Permukaan menggambarkan tingkat percepatan tanah maksimum akibat kejadian gempabumi di lokasi terdampak guncangan tanah di permukaan tanah, dengan melibatkan faktor soil...meter/second square atau gal (g)YaTidakYaYaYa
221007.05.0113
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Perka BMKG 20/2015;
    • PP 46/2012;
    • UU 31/2009;
  1. -
Peta Peringatan Dini Tsunami Skala 1:50.000GEOSPASIALBADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKAPeta peringatan dini kejadian tsunami di wilayah Indonesiamenit, meterYaYaYaYaYa
221102.04.0006
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Perizinan Berusaha di Bidang Perkebunan skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN PERTANIANIzin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk...hektarIdentifikasi dari Pembina Data Geospasial berdasarkan hasil sandingan matriks Renaksi IGT dan SK WalidataYaYaYaYaYa
221207.01.0001
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Perizinan Berusaha di Bidang PertambanganGEOSPASIALKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALWilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan untuk melaksanakan kegiatan pertambangan pada periode yang ditetapkanTidakYaYaYaYa
221307.03.0034
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN KEHUTANANMerupakan layer batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan pada kawasan hutan lindung (PBPH-HL) dan Hutan Produksi (PBPH-HP) yang ditetapkan oleh Menteri. PBPH-HL adalah Perizinan Berusaha...1:50.000YaYaYaYaYa
221407.05.0114
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Perjumpaan Tumbuhan Alam pada Kawasan Konservasi skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN KEHUTANANMerupakan informasi spasial perjumpaan tumbuhan alam dilindungi dan (endemik/asli) di dalam Kawasan KonservasiYaYaYaYaYa
221506.02.0053
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Perkembangan Ekonomi, Upah dan Jam KerjaGEOSPASIALKEMENTERIAN KETENAGAKERJAANPerkembangan ekonomi yang memuat informasi pertumbuhan ekonomi, rata-rata upah buruh/karyawan/pegawai, Upah Minimum Provinsi/Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan rata-rata jam kerja.TidakYaYaYaYa
221602.06.0014
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Perkiraan Daerah Penangkapan Ikan skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeta tematik yang berisikan informasi sebaran lokasi prediksi daerah penangkapan ikan pelagis di perairan IndonesiaTidakYaYaYaYa
221703.02.0007
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Persebaran Kawasan Transmigrasi Skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN TRANSMIGRASIKawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi per...koordinatRPJMD, RTRW dan atau RDTRYaYaYaYaYa
221803.02.0008
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Persebaran Lokasi Transmigrasi skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN TRANSMIGRASIPeta sebaran lokasi transmigrasi khususnya lokasi transmigrasi yang masih dalam pembinaan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi Sumber: Standar Data Informasi Geospasial Sebaran Lokasi Transmigrasi S...koordinatPeta lokasi Transmigrasi yang sesuai dengan keadaan lapanganYaYaYaYaYa
221907.03.0035
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Persebaran Persemaian skala 1:250.000GEOSPASIALKEMENTERIAN KEHUTANANMerupakan layer Persebaran Persemaian dengan tipe Point. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membangun Persemaian yang tersebar di seluruh Wilayah Indonesia yang bertujuan untuk memproduk...YaYaYaYaYa
222007.03.0036
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Persebaran Sumber Benih Tanaman Hutan skala 1:250.000GEOSPASIALKEMENTERIAN KEHUTANANMerupakan layer Persebaran Sumber Benih dengan tipe Point. Persebaran Sumber Benih bertujuan untuk memberikan informasi lokasi sumber benih tanaman hutan yang tersebar di seluruh IndonesiaYaYaYaYaYa
222107.05.0115
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Persentase Pengelolaan SampahGEOSPASIALKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPInformasi Spasial Pengelolaan SampahTidakYaYaYaYa
222207.03.0037
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Persetujuan Kemitraan Kehutanan (PKK) skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN KEHUTANANPersetujuan Kemitraan Kehutanan (PKK) adalah persetujuan kemitraan yang diberikan kepada pemegang perizinanberusaha pemanfaatan hutan atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan mitra/ma...YaYaYaYaYa
222307.03.0038
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Persetujuan Kerja Sama Penggunaan Kawasan HutanGEOSPASIALKEMENTERIAN KEHUTANAN- Merupakan layer wilayah penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan melalui mekanisme persetujuan ke...TidakYaYaYaYa
222407.03.0039
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Survei Penggunaan Kawasan HutanGEOSPASIALKEMENTERIAN KEHUTANAN- Merupakan layer wilayah penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan melalui mekanisme persetujuan pe...TidakYaYaYaYa
222507.03.0040
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa (PPHD) skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN KEHUTANANPengelolaan Perhutanan Sosial adalah kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh kelompok Perhutanan sosial melalui Persetujuan Pengelolaan HD, HKm, HTR, Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat pada kaw...Skala 1:50.000YaYaYaYaYa
222607.03.0041
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (PPHKm) skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN KEHUTANANPengelolaan Perhutanan Sosial adalah kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh kelompok Perhutanan sosial melalui Persetujuan Pengelolaan HD, HKm, HTR, Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat pada kaw...Skala 1:50.000YaYaYaYaYa
222707.03.0042
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Persetujuan Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (PPHTR) skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN KEHUTANANPengelolaan Perhutanan Sosial adalah kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh kelompok Perhutanan sosial melalui Persetujuan Pengelolaan HD, HKm, HTR, Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat pada kaw...1:50.000YaYaYaYaYa
222807.03.0043
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) EksplorasiGEOSPASIALKEMENTERIAN KEHUTANANPersetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) (Operasi Produksi/Non Tambang dan Eksplorasi) Skala 1:50.000 Merupakan layer wilayah penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar...TidakYaYaYaYa
222907.03.0044
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Non TambangGEOSPASIALKEMENTERIAN KEHUTANANPersetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) (Operasi Produksi/Non Tambang dan Eksplorasi) Skala 1:50.000 Merupakan layer wilayah penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar...TidakYaYaYaYa
223007.03.0045
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Operasi Produksi TambangGEOSPASIALKEMENTERIAN KEHUTANANPersetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) (Operasi Produksi/Non Tambang dan Eksplorasi) Skala 1:50.000 Merupakan layer wilayah penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar...TidakYaYaYaYa
223107.03.0046
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • SK KaBIG 16/2023;
  1. -
Peta Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN KEHUTANANData persetujuan penggunaan kawasan hutan termasuk Data Izin Pinjam Pakai kawasan hutan yang sebelumnya telah diterbitkan oleh Menteri Kehutanan/Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.Skala 1:50.000YaYaYaYaYa
223203.06.0034
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Pertimbangan Teknis PertanahanGEOSPASIALKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALData yang boleh ditampilkan adalah hanya data persebaran permohonan layanan pertimbangan teknis pertanahan di seluruh indonesia berdasarkan pada jenis layanan PTP. Untuk data identitas pemohon dan pol...Meter persegi (m2)Identifikasi dari Pembina Data Geospasial berdasarkan hasil sandingan matriks Renaksi IGT dan SK WalidataYaYaYaYaYa
223307.03.0047
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Petak Ukur Permanen (PUP)GEOSPASIALKEMENTERIAN KEHUTANANInformasi Lokasi sarana pengumpulan data riap/pertumbuhan tegakan yang akuratTidakYaYaYaYa
223407.04.0025
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Posisi Henrikhan Kapal Ikan Asing skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANIGT Posisi Henrikhan Kapal Ikan Asing merupakan sebaran lokasi hasil kegiatan penghentian, pemeriksaan, dan penahanan kapal ikan asing ilegal di wilayah perairan Indonesia.Kapal PerikananTidakYaYaYaYa
223507.05.0116
    • SK KaBIG 16/2023;
    • UU 31/2009;
  1. -
Peta Posisi Ketinggian Hilal Skala 1:1.000.000GEOSPASIALBADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKAPeta posisi ketinggian hilal ini memuat informasi tentang posisi ketinggian hilal di Indonesia dalam satuan derajat di setiap bulan hijriahDerajatYaYaYaYaYa
223610.03.0044
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Potensi Desa (Sosial-Ekonomi), minimal pada skala 1:50.000GEOSPASIALBADAN PUSAT STATISTIKPeta yang menyajikan gambaran sosial ekonomi hasil kegiatan survei potensi desa yang disajikan pada skala 1:50.000 .petaYaYaYaYaYa
223707.02.0009
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Potensi Energi Angin skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPotensi pembangkitan energi angin (MW),di luasan-luasan potensial angin 4-6 m/sdan >6 m/s dengan teknologi tertentu,kemudian dijumlah total potensipembangkitannya (GW) per wilayahadministrasi. Rata-ra...YaYaYaYaYa
223807.02.0010
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Potensi Energi Hidro skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALTitik Potensi Hidro dengan Sistem Run-OffRiver (RoR) dan Titik Potensi Hidroberdasarkan Lokasi Bendungan PUPR.YaYaYaYaYa
223907.02.0011
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Potensi Energi LautGEOSPASIALKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALMemetakan: 1. Nilai rapat daya gelombang (watt/meter) dan potensi energi (megawatt hours/meter) yang bisa dibangkitkan. Nilai rapat daya arus (watt/meter persegi) dan potensi energi (megawatt hours/m...YaYaTidakTidakTidak
224007.02.0012
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Potensi Energi Sampah Kota skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALData total potensi perkabupaten yang diwakilin oleh satu TPA perkabupaten tersebutYaYaYaYaYa
224107.02.0013
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Potensi Energi Surya skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALRata-rata intensitas radiasi surya (Watt/m2), Potensi energi surya (kWh/m2/hari), Potensi pembangkitan energi surya per wilayah administrasi (MWp).YaYaYaYaYa
224207.03.0048
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Potensi HutanGEOSPASIALKEMENTERIAN KEHUTANANLayer sebaran potensi tegakan hutan (m3/Ha) dengan tipe polygon.TidakYaYaYaYa
224307.05.0117
    • DP 2024;
    • Perka BMKG 20/2015;
    • UU 31/2009;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Potensi Klimatologi Energi Angin Skala 1:50.000GEOSPASIALBADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKApotensi klimatologi energi angin merupakan besaran energi yang dihasilkan berdasarkan kecepatan angin dan densitas udara pada jangka waktu yang panjang dan wilayah yang luaswatt/m2YaTidakTidakTidakTidak
224407.05.0118
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Perpres 93/2019;
    • Perka BMKG 20/2015;
    • UU 31/2009;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Potensi Klimatologi Energi Matahari skala 1:50.000GEOSPASIALBADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKAJumlah radiasi global yang diterima di permukaan horizontal (global horizontal irradiance) selama satu hari, yang dinyatakan dalam satuan kWh/m2kWh/m2YaTidakTidakTidakTidak
224503.06.0035
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Potensi Objek Redistribusi TanahGEOSPASIALKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALInformasi geospasial mengenai objek/tanah yang bersumber dari hasil analisis fisik dan yuridis TORA dan memenuhi kriteria untuk ditindaklanjuti redistribusi tanahSkalaYaYaTidakTidakTidak
224607.02.0014
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Potensi Risiko Kedaruratan Nuklir/Radiologi skala 1:50.000GEOSPASIALBADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIRPeta Potensi Risiko Kedaruratan Nuklir/Radiologi merupakan peta penilaian tingkat resiko dari suatu area terhadap terjadinya kedaruratan nuklir/radiologi.TidakTidakTidakYaTidak
224703.06.0036
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Potensi Subjek Objek Konsolidasi TanahGEOSPASIALKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALInformasi geospasial yang menunjukkan lokasi yang telah diidentifikasi, dianalisa dan disepakati oleh calon peserta dan pemangku kepentingan untuk diusulkan dan ditetapkan sebagai lokasi konsolidasi t...SkalaYaYaTidakTidakTidak
224807.01.0002
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Potensi Sumber Daya dan Cadangan BatubaraGEOSPASIALKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALSebaran titik lokasi keterdapatan sumberdaya dan cadangan batubara dari hasil survei Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi (PSDMBP) dan pelaku usahaTidakYaYaYaYa
224907.01.0003
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Potensi Sumber Daya dan Cadangan MineralGEOSPASIALKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALSebaran titik lokasi keterdapatan sumber daya dan cadangan mineral logam dan mineral bukan logam dari hasil survei Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi (PSDMBP) dan pelaku usahaTidakYaYaYaYa
225007.03.0049
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Profil Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dan Taman Buru (TB)GEOSPASIALKEMENTERIAN KEHUTANANInformasi Kawasan dengan ciri khas tertentu sebagai KPA dan TBTidakYaYaYaYa
Showing 2,201-2,250 of 2,950 items.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
04.03.0061
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Persentase Jabatan Pratama Tinggi menurut Jenis Kelamin, Wilayah dan K/LProporsi perempuan dan laki-laki dalam posisi kepemimpinan tingkat menengah-tinggi di pemerintahan.persenBADAN KEPEGAWAIAN NEGARAPrioritasSTATISTIK-Nasional, Provinsi, Kab/Kota dan K/LTAHUNANPemberdayaan Perempuan
03.03.009
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jalur Kereta Api yang menggunakan persinyalan elektrik
Persentase Jalur Kereta Api yang Menggunakan Persinyalan ElektrikJalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya...persenKEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasSTATISTIKK00665 dan K01622TerbukaNasionalTAHUNANTransportasi
09.03.0088
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jangkauan penyiaran televisi siaran digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (free to air) per populasi
Persentase Jangkauan Area di Wilayah Layanan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Free to Air (FTA)Persentase Jangkauan Area di Wilayah Layanan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Free to Air (FTA) adalah ukuran yang menggambarkan tingkat luasnya area geografis di suatu wilayah yang telah...PersenLEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-K/LTAHUNANInformasi
09.04.0028
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jangkauan penyiaran televisi siaran digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (free to air) per populasi
Persentase Jangkauan Populasi di Wilayah Layanan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Free to Air (FTA)Persentase Jangkauan Populasi di Wilayah Layanan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Free to Air (FTA) adalah ukuran yang menunjukkan jumlah penduduk yang dapat menerima siaran televisi digital...PersenLEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-K/LTAHUNANInformasi
05.03.005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase K/L/D dan Masyarakat yang mendapatkan penguatan HAM
Persentase K/L/D dan Masyarakat yang mendapatkan penguatan HAMData rasio K/L/D yang mendapat penguatan HAM baik melalui: 1.Mainstreaming HAM ke dalam Diklat pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. 2. Penyusunan panduan berbasis Hak Asasi Manusia di...persenKEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANHak Asasi Manusia
09.06.042
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase K/L/D dengan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan Karakteristik berbasis Terdefinisi
Persentase K/L/D dengan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan Karakteristik berbasis TerdefinisiMaturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan karakterisitik berbasis terdefinisi mencerminkan suatu entitas (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah) telah mampu mengelola...persenBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Instansi Pemerintah: K/L, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANAparatur Negara
09.06.043
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase K/L/D yang mendapatkan Opini pengawasan pelayanan publik kualitas tertinggi
Persentase K/L/D yang mendapatkan Opini pengawasan pelayanan publik kualitas tertinggiOpini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik merupakan salah satu upaya pencegahan maladministrasi dengan menilai kondisi penyelenggaraan pelayanan publik secara komprehensif dimana menghasilkan...persenOMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANAparatur Negara
09.03.046
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase K/L/D yang mengimplementasikan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)
Persentase K/L/D yang mengimplementasikan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)Mengukur proporsi Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah yang telah mengadopsi dan menerapkan SPLP. SPLP adalah perangkat integrasi yang memungkinkan pertukaran data, sistem aplikasi, layanan...persenKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaBULANANInformasi
04.01.099
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase kabupaten/kota dengan cakupan pemeriksaan kesehatan gratis >80%
Persentase kabupaten/kota dengan cakupan pemeriksaan kesehatan gratis >80%Proporsi kabupaten/kota yang melakukan pemeriksaan kesehatan gratis pada >80% populasi targetpersenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.04-Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis Lokasi Prioritas: Cakupan nasional di seluruh provinsi, dengan penekanan pada: Provinsi Jawa Tengah; Kalimantan Utara (Kab. Bulungan, Kab. Nunukan, Kab. Malinau, Kab. Tana Tidung, Kota Tarakan); Kalimantan Timur; Sulawesi Selatan; Jawa Timur; Kalimantan Barat; Sumatera Utara; dan Bali. Deskripsi: Program berfokus pada pemeriksaan kesehatan gratis berbasis siklus hidup bagi bayi, balita, remaja, dewasa, dan lansia untuk memperluas deteksi dini serta pencegahan penyakit, meningkatkan kesadaran hidup sehat, dan mengurangi beban anggaran akibat penyakit. Pendekatan ini memperluas akses layanan, memperkuat upaya promotif–preventif, dan diharapkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menekan biaya kesehatan jangka panjang.Kesehatan
04.01.101
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase kabupaten/kota dengan pemenuhan obat dan vaksin tepat waktu dan tepat jumlah
Persentase kabupaten/kota dengan pemenuhan obat dan vaksin tepat waktu dan tepat jumlahProporsi kab/kota yang memiliki jaminan ketersediaan untuk: 1. 90% dari 40 jenis obat esensial; dan 2. 7 jenis vaksin IRL dibandingkan jumlah seluruh kab/kotapersenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANKesehatan
04.01.102
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase kabupaten/kota dengan pengendalian kejadian luar biasa (KLB)/wabah
Persentase kabupaten/kota dengan pengendalian kejadian luar biasa (KLB)/wabahPersentase kabupaten/Kota yang melaksanakan deteksi & respon potensi KLB (Kejadian Luar Biasa)/wabah serta pengendalian faktor risiko kesehatan yang berpotensi KLB/wabah, yang memenuhi 4 dari 5...persenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANKesehatan
04.01.103
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase kabupaten/kota dengan Puskesmas PONED sesuai standar
Persentase kabupaten/kota dengan Puskesmas PONED sesuai standarPersentase kab/kota yang memiliki minimal 20% Puskesmas mampu PONED dari total Puskesmas di wilayahnya. Puskesmas mampu PONED adalah Puskesmas yang mampu menjalankan sinyal fungsi, sebagai berikut:...persenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNAN"Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.01-Penurunan kematian ibu dan anak Lokasi Prioritas: 514 kabupaten/kota secara nasional dengan prioritas pada provinsi dengan jumlah dan angka kematian ibu dan bayi tertinggi: Sumatera Utara, Kalbar/Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Selain itu: Provinsi Maluku Utara; Provinsi Papua; Provinsi Papua Barat; Provinsi Papua Barat Daya*; Provinsi Papua Selatan*; Provinsi Papua Tengah*; Sulawesi Tenggara; Sumatera Selatan; Jawa Barat; serta cakupan “Seluruh Provinsi” dan “Nasional/Seluruh Kab/Kota”. Deskripsi: Fokus peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan AKI/AKB, khususnya di daerah prioritas dengan beban tertinggi (termasuk beberapa provinsi di Tanah Papua, yang dilaporkan mencapai sekitar 189 per 100.000 kelahiran hidup dalam lima tahun terakhir). Intervensi diarahkan pada penguatan layanan sesuai standar di fasilitas kesehatan—persalinan di fasyankes, deteksi dini, ANC, layanan persalinan, KF, KN, layanan kegawatdaruratan, ketersediaan/pelayanan darah, tatalaksana balita sakit, dan imunisasi—serta penguatan aspek promotif-preventif dan tata kelola agar layanan terintegrasi, bermutu, dan berdampak nyata pada penurunan kematian ibu dan bayi."Kesehatan
04.01.106
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase kabupaten/kota kualitas air minum pada sarana air minum memenuhi syarat kabupaten/kota dengan kualitas air minum yang memenuhi syarat
Persentase kabupaten/kota kualitas air minum pada sarana air minum memenuhi syarat kabupaten/kota dengan kualitas air minum yang memenuhi syaratSarana air minum diawasi /diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar (aman) : Pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada sarana air minum yang diperiksa...persenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANLokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi/Kab/Kota: Papua Barat*; D.I. Yogyakarta (indikatif); Jawa Timur; Sumatera Barat; Riau (Kab. Bengkalis, Kab. Kepulauan Meranti); Kalimantan Barat (Kab. Sambas, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Kota Pontianak); Kalimantan Selatan; Sulawesi Tengah; Kota Makassar; Aceh (Kab. Aceh Singkil, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Kota Langsa, Aceh Besar, Aceh Utara, Nagan Raya, Aceh Jaya). Deskripsi: Isu strategis ketahanan air mengemuka karena adanya 12,7 juta ha lahan kritis, potensi penurunan PDB hingga 7,3% pada 2045 bila ancaman air tidak tertangani, serta dampak perubahan iklim: hari hujan menurun namun intensitas makin ekstrem sehingga risiko banjir dan kekeringan meningkat. Ribuan mata air hilang dalam 10 tahun terakhir dan sekitar 40% mengalami penurunan debit (contoh: Umbulan turun dari 6.000 menjadi 2.800 L/detik). Respons yang dibutuhkan meliputi rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) vegetatif, pembangunan bangunan konservasi tanah dan air, serta peningkatan tutupan hutan di DAS untuk menjamin kuantitas dan kualitas air secara berkelanjutan.Kesehatan
04.01.107
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase kabupaten/kota Pangan Aman
Persentase kabupaten/kota Pangan AmanYang dimaksud Kabupaten/Kota Pangan Aman adalah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan sesuai dengan ketentuan. Kriteria Kabupaten/Kota Pangan Aman antara...persenBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKesehatan
04.01.108
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase kabupaten/kota yang memilki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar
Persentase kabupaten/kota yang memilki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai standarPersentase Kab/Kota yang telah memiliki 75% Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan di wilayahnya pada periode 2025-2028 yang telah memenuhi standar dari aspek - minimal kondisi sarana...persenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000822 - Persentase kab/kota yang memilki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai standarKesehatan
06.01.028
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase kabupaten/kota yang menerapkan PAUD-HI
Persentase kabupaten/kota yang menerapkan PAUD-HIPerbandingan jumlah kabupaten/kota yang menerapkan PAUD-HI dibagi dengan jumlah kabupaten/kota. Penerapan PAUD-HI di daerah diharapkan dapat mengacu ke dokumen RAN PAUD-HI.persenKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPendidikan
04.01.109
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase kabupaten/kotadengan minimal 75% Posyandu siklus hidup yang aktif
Persentase kabupaten/kotadengan minimal 75% Posyandu siklus hidup yang aktifPersentase Kab/Kota yang minimal 75% Posyandu siklus hidup di wilayahnya telah memiliki status aktif berdasarkan 2 kriteria yaitu - posyandu yang melakukan kegiatan hari buka minimal 8 kali dalam...persenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.01-Investasi pelayanan kesehatan primer Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi dan 514 kabupaten/kota); fokus provinsi/daerah: Maluku Utara; Kalimantan Timur; Papua Tengah*; Nusa Tenggara Timur; Provinsi Jawa Timur (Puskesmas di 38 kab/kota hingga desa/kelurahan); Provinsi Jawa Barat (Kab. Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Majalengka, Bandung Barat, Pangandaran, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar); serta Kab. Indragiri Hilir. Deskripsi: Kualitas pelayanan kesehatan primer masih rendah: baru 28% Puskesmas terakreditasi paripurna, 18,5% memenuhi standar sarana–prasarana–alkes, hanya 1,17% kab/kota memiliki unit layanan desa/kelurahan sesuai standar, dan sekitar 18% kab/kota memiliki cakupan Posyandu aktif berbasis siklus hidup ≥75%. Peran kader kesehatan belum optimal, sementara Puskesmas dan jaringannya adalah garda terdepan surveilans, deteksi dini, dan pencegahan. Program memprioritaskan penguatan Puskesmas hingga tingkat desa melalui peningkatan akreditasi dan sarpras, penguatan kader dan partisipasi masyarakat, serta tata kelola layanan primer yang lebih responsif dan inklusif.Kesehatan
01.01.004
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Kader Bela Negara yang Telah Terbentuk
Persentase Kader Bela Negara yang Telah TerbentukPersentase jumlah Kader Bela Negara yang telah terbentuk dibandingkan dengan target atau kebutuhan yang ditetapkan. Kader Bela Negara adalah Warga Negara Indonesia yang telah mengikuti rangkaian...persenKEMENTERIAN PERTAHANANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPertahanan
01.02.0017
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Penyelesaian Kasus WNI di Luar Negeri
Persentase Kasus Khusus yang DiselesaikanJumlah kasus khusus yang berhasil diselesaikan oleh Kemlu dalam periode tertentu.​ #Kasus Khusus adalah kasus WNI di luar negeri yang berdasarkan asesmen Perwakilan dan/atau Pusat dikategorikan...kasusKEMENTERIAN LUAR NEGERIPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANUrusan Luar Negeri
01.02.0018
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Penyelesaian Kasus WNI di Luar Negeri
Persentase Kasus Umum yang DiselesaikanJumlah kasus umum yang berhasil diselesaikan oleh Kemlu dalam periode tertentu.​ #Kasus Umum adalah kasus WNI di luar negeri di luar Kasus Khusus.kasusKEMENTERIAN LUAR NEGERIPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANUrusan Luar Negeri
07.03.028
    • SDGs
  1. Persentase Kawasan Hutan
Persentase Kawasan HutanHutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lain tidak dapat...persenKEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasSTATISTIK24110226TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000285 - Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahanKehutanan
03.03.0030
    • RPJMN 2025-2029
  1. Tingkat keandalan kenavigasian
Persentase Keandalan Sarana Bantu Navigasi PelayaranPersentase waktu di mana SBNP berfungsi sesuai standar yang ditetapkan selama periode tertentu. SBNP mencakup peralatan atau sistem yang berada di luar kapal, dirancang dan dioperasikan untuk...persenKEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANTransportasi
03.03.0031
    • RPJMN 2025-2029
  1. Tingkat keandalan kenavigasian
Persentase Keandalan Telekomunikasi PelayaranPersentase waktu di mana sistem telekomunikasi pelayaran berfungsi optimal sesuai standar yang ditetapkan selama periode tertentu. Telekomunikasi pelayaran mencakup sistem komunikasi yang mendukung...persenKEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANTransportasi
04.02.028
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase keberhasilan evakuasi korban pencarian dan pertolongan
Persentase keberhasilan evakuasi korban pencarian dan pertolonganPerbandingan antara total korban dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan yang berhasil dievakuasi (selamat, meninggal dunia) dengan total korban dalam pelaksanaan operasi pencarian dan...persenBADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANTransportasi
01.02.016
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Keberhasilan Pencalonan Indonesia/Wakil Indonesia pada posisi strategis di organisasi internasional
Persentase Keberhasilan Pencalonan Indonesia/Wakil Indonesia pada posisi strategis di organisasi internasionalKepemimpinan pada forum regional dan multilateral merupakan upaya strategis Pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasional dengan mendorong perwakilan Indonesia/ Warga Negara...persenKEMENTERIAN LUAR NEGERIPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANUrusan Luar Negeri
01.02.017
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase keberhasilan promosi, pembentukan norma, dan kesepakatan diplomasi ekonomi terutama pada sektor prioritas
Persentase keberhasilan promosi, pembentukan norma, dan kesepakatan diplomasi ekonomi terutama pada sektor prioritasDiplomasi ekonomi merupakan instrumen strategis dalam hubungan internasional yang digunakan oleh negara untuk mencapai kepentingan ekonomi nasional. Peran diplomasi ekonomi semakin signifikan dalam...persenKEMENTERIAN LUAR NEGERIPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administratif: NasionalTAHUNANUrusan Luar Negeri
01.02.018
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Kebijakan di Bidang Kerja Sama Pembangunan Internasional Indonesia yang telah Sesuai dengan Prioritas Nasional
Persentase Kebijakan di Bidang Kerja Sama Pembangunan Internasional Indonesia yang telah Sesuai dengan Prioritas Nasionalprioritas nasional diartikan sejalan dengan kebijakan pemri, termasuk kebijakan politik luar negeri Indonesia dan posisi dasar, serta peraturan relevan terkait. Sebagai contoh: penetapan prioritas...persenKEMENTERIAN LUAR NEGERIPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANUrusan Luar Negeri
07.05.063
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP) yang menerapkan perlindungan LH untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (hijau)
Persentase Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP) yang menerapkan perlindungan LH untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (hijau)Proporsi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP) yang telah mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan hidup guna mendukung pertumbuhan ekonomi hijau. KRP yang dimaksud mencakup berbagai...persenKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-TAHUNANLingkungan Hidup
03.07.019
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Kebutuhan Keluarga Berencana (KB) yang Tidak Terpenuhi/ Unmet Need Keluarga Berencana
Persentase Kebutuhan Keluarga Berencana (KB) yang Tidak Terpenuhi/ Unmet Need Keluarga BerencanaPersentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need KB) adalah persentase PUS yang tidak ingin mempunyai anak (lagi) atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya tetapi tidak menggunakan...persenBADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONALPrioritasSTATISTIK10110076TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 000393 - Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)Kependudukan
04.01.110
    • SDGs
  1. Persentase Kebutuhan Pelayanan Kesehatan yang Tidak Terpenuhi/ Unmet Need Pelayanan Kesehatan
Persentase Kebutuhan Pelayanan Kesehatan yang Tidak Terpenuhi/ Unmet Need Pelayanan KesehatanUnmet need pelayanan kesehatan atau persentase penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dan terganggu aktifitasnya namun tidak berobat jalan adalah perbandingan antara banyaknya penduduk yang...persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK10410155TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Jenis Kelamin; Umur/Usia; Tingkat Pendidikan; Status Disabilitas; Kelompok PengeluaranTAHUNANIndikator SIPD: 000127 - Unmet Need Pelayanan Kesehatan.Kesehatan
09.03.050
    • SDGs
  1. Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik
Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optikKonsep dan Definisi:Jaringan serat optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis kabel serat optik yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai...persenKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALPrioritasSTATISTIK33310011TerbukaWilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 000335 - Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif).Informasi
05.01.014
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Kecukupan, Kesesuaian, dan Pengembangan SDM Kejaksaan
Persentase Kecukupan, Kesesuaian, dan Pengembangan SDM KejaksaanJumlah Jaksa yang ideal berdasarkan beban kerja, wilayah dan letak geografis serta pengelolaan SDM yang baik di seluruh satuan kerja Kejaksaan RIpersenKEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANHukum
01.02.019
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Kehadiran dalam Forum-Forum Internasional terkait Keamanan Laut
Persentase Kehadiran dalam Forum-Forum Internasional terkait Keamanan LautPersentase keikutsertaan Bakamla dalam forum internasionalpersenBADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANUrusan Luar Negeri
07.05.064
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase keluar dan masuknya tumbuhan, satwa, dan biota perairan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
Persentase keluar dan masuknya komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundanganIndikator ini bertujuan untuk mengendalikan pemasukan atau pengeluaran komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan yang tidak sesuai dengan persyaratan karantina dan ketentuan peraturan perundanganpersenBADAN KARANTINA INDONESIAPrioritasSTATISTIK-Wilayah : Nasional, ProvinsiTAHUNANLingkungan Hidup
04.01.0155
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase keluarga sasaran yang mendapat pendampingan 1000 hari pertama kehidupan (HPK)
Persentase Keluarga 1000 hari pertama kehidupan (HPK) yg mendapat pendampinganKonsep: Keluarga 1000 hari pertama kehidupan (HPK) adalah ibu hamil dan keluarga yang memiliki anak usia 0-23 bulan. Sedangkan pendampingan adalah serangkaian kegiatan pendampingan yang dilakukan...persenBADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONALPrioritasSTATISTIK-Nasional & ProvinsiTAHUNANProgram: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.02-Pencegahan dan penurunan stunting Lokasi Prioritas: Seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi (cakupan nasional); serta penegasan pada: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Jawa Barat, dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, fokus spesifik di Provinsi Bengkulu pada Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Kota Bengkulu. Deskripsi: Program menitikberatkan pemenuhan intervensi gizi-kesehatan berbasis siklus hidup sesuai kebutuhan kelompok sasaran (ibu hamil, baduta, balita, remaja, calon pengantin, keluarga, dan masyarakat). Arah kebijakan meliputi penguatan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting (mis. ibu hamil KEK; balita dengan BB tidak naik/kurang; gizi kurang/buruk) disertai tata laksana dan pendampingan; peningkatan kualitas layanan dan edukasi; serta konvergensi melalui perbaikan tata kelola: analisis situasi berbasis kewilayahan, perencanaan–penganggaran kontekstual, integrasi sistem/kebijakan/sumber daya, dan penguatan Monev sebagai umpan balik. Sasaran akhirnya menurunkan prevalensi stunting (indikatif 18,8% pada 2025 menjadi 14,2% pada 2029), mencegah kematian dini, dan meningkatkan harapan hidup sehat.Kesehatan
03.07.021
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Keluarga Berencana (KB) Pasca Persalinan
Persentase Keluarga Berencana (KB) Pasca PersalinanPersentase peserta KB baru pasca persalinan adalah perbandingan jumlah ibu bersalin yang dilayani KB pasca persalinan sampai dengan 6 minggu atau 42 hari terhadap jumlah ibu melahirkan di tahun...persenBADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNAN"Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.01-Penurunan kematian ibu dan anak Lokasi Prioritas: 514 kabupaten/kota secara nasional dengan prioritas pada provinsi dengan jumlah dan angka kematian ibu dan bayi tertinggi: Sumatera Utara, Kalbar/Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Selain itu: Provinsi Maluku Utara; Provinsi Papua; Provinsi Papua Barat; Provinsi Papua Barat Daya*; Provinsi Papua Selatan*; Provinsi Papua Tengah*; Sulawesi Tenggara; Sumatera Selatan; Jawa Barat; serta cakupan “Seluruh Provinsi” dan “Nasional/Seluruh Kab/Kota”. Deskripsi: Fokus peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan AKI/AKB, khususnya di daerah prioritas dengan beban tertinggi (termasuk beberapa provinsi di Tanah Papua, yang dilaporkan mencapai sekitar 189 per 100.000 kelahiran hidup dalam lima tahun terakhir). Intervensi diarahkan pada penguatan layanan sesuai standar di fasilitas kesehatan—persalinan di fasyankes, deteksi dini, ANC, layanan persalinan, KF, KN, layanan kegawatdaruratan, ketersediaan/pelayanan darah, tatalaksana balita sakit, dan imunisasi—serta penguatan aspek promotif-preventif dan tata kelola agar layanan terintegrasi, bermutu, dan berdampak nyata pada penurunan kematian ibu dan bayi."Kependudukan
04.02.029
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial dan jaminan sosial
Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial dan jaminan sosialRasio jumlah keluarga miskin dan rentan yang setidaknya mendapatkan 1 jenis program bantuan sosial (PKH, Sembako, PIP, PBI-JKN) dan setidaknya 1 jenis program jaminan sosial (JKN non-PBI, swasta,...persenKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANSosial
04.02.031
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase keluarga sasaran yang mendapat pendampingan 1000 hari pertama kehidupan (HPK)
Persentase keluarga sasaran yang mendapat pendampingan 1000 hari pertama kehidupan (HPK)Konsep: Keluarga 1000 hari pertama kehidupan (HPK) adalah ibu hamil dan keluarga yang memiliki anak usia 0-23 bulan. Sedangkan pendampingan adalah serangkaian kegiatan pendampingan yang dilakukan...persenBADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.02-Pencegahan dan penurunan stunting Lokasi Prioritas: Seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi (cakupan nasional); serta penegasan pada: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Jawa Barat, dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, fokus spesifik di Provinsi Bengkulu pada Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Kota Bengkulu. Deskripsi: Program menitikberatkan pemenuhan intervensi gizi-kesehatan berbasis siklus hidup sesuai kebutuhan kelompok sasaran (ibu hamil, baduta, balita, remaja, calon pengantin, keluarga, dan masyarakat). Arah kebijakan meliputi penguatan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting (mis. ibu hamil KEK; balita dengan BB tidak naik/kurang; gizi kurang/buruk) disertai tata laksana dan pendampingan; peningkatan kualitas layanan dan edukasi; serta konvergensi melalui perbaikan tata kelola: analisis situasi berbasis kewilayahan, perencanaan–penganggaran kontekstual, integrasi sistem/kebijakan/sumber daya, dan penguatan Monev sebagai umpan balik. Sasaran akhirnya menurunkan prevalensi stunting (indikatif 18,8% pada 2025 menjadi 14,2% pada 2029), mencegah kematian dini, dan meningkatkan harapan hidup sehat.Sosial
01.01.005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Kelulusan Komponen Cadangan dengan Nilai Baik
Persentase Kelulusan Komponen Cadangan dengan Nilai BaikPersentase anggota Komponen Cadangan (Komcad) yang lulus pelatihan dengan predikat nilai "Baik". Komcad adalah sumber daya manusia yang disiapkan untuk memperkuat Tentara Nasional Indonesia (TNI)...persenKEMENTERIAN PERTAHANANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPertahanan
10.01.008
    • RKP 2026
  1. Persentase Kementerian/Lembaga anggota gugus tugas Manajemen Talenta Nasional (MTN) yang melaksanakan Desain Besar MTN
Persentase Kementerian/Lembaga anggota gugus tugas Manajemen Talenta Nasional (MTN) yang melaksanakan Desain Besar MTNPersentase K/L anggota gugus tugas MTN yang melaksanakan Desain Besar MTN dibagi total K/L anggota gugus tugas MTNPersenKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-TerbatasNasional, Provinsi, Kab/KotaTAHUNANKebijakan Pemerintah
04.02.024
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase data sosial ekonomi keluarga Indonesia yang termutakhir dan terpilah secara berkala
Persentase Kementerian/Lembaga yang melaksanakan perencanaan berbasis bukti melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu)Persentase Kementerian/Lembaga yang melaksanakan perencanaan berbasis bukti melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu) dibagi total K/L yang memungkinkan untuk...persenKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANSosial
04.02.026
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase K/L yang sistem datanya terhubung dengan sistem Regsosek
Persentase Kementerian/Lembaga yang mendapatkan peningkatan kapasitas perencanaan berbasis bukti melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu)Persentase jumlah terbangunnya interoperabilitas data antar Kementerian Lembaga yang terhubung dan dapat digunakan oleh 15 K/L yang terlibat. List K/L yang terlibat 1. Kementerian UMKM (Baseline...persenKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANSosial
09.02.0030
    • Renstra LKPP 2025-2029
  1. Nilai Kinerja Pengadaan
Persentase Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang Menerapkan Belanja Pengadaan untuk Produk Dalam Negeri Minimal 95 PersenPersentase Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang merealisasikan minimal 95 persen belanja pengadaan untuk Produk Dalam Negeri dibandingkan dengan total seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah...persenLEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKeuangan
09.02.0031
    • Renstra LKPP 2025-2029
  1. Nilai Kinerja Pengadaan
Persentase Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang Menerapkan Belanja Pengadaan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi Minimal 40 PersenPersentase Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang merealisasikan minimal 40 persen belanja pengadaan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi dibandingkan dengan total seluruh...persenLEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKeuangan
09.06.0035
    • Renstra LKPP 2025-2029
  1. Nilai Kinerja Pengadaan
Persentase Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang Mengalami Peningkatan Nilai Pengelolaan Pengadaan Barang/JasaPersentase Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang mengalami peningkatan nilai pada aspek pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Survei Penilaian Integritas dibandingkan dengan total seluruh...persenLEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANAparatur Negara
03.03.037
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Kepatuhan Keamanan Penerbangan
Persentase Kepatuhan Keamanan PenerbanganIndikator menunjukkan jumlah nilai kepatuhan operator penerbangan (Bandar Udara, Airlines dan Airnav) yang diaudit berdasarkan pembobotan pada tiap operator penerbangan sesuai dengan kompleksitas...persenKEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANTransportasi
07.04.017
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan
Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikananPersentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana pelaku usaha dalam kategori tertentu (misalnya, KP atau Kelompok...persenKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 000280 - Persentase kepatuhan pelaku usaha. 000414 - Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku 000671 - Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikananKelautan
01.02.020
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum kerja sama multilateral
Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum kerja sama multilateralKepemimpinan adalah nilai kewibawaan yang menjadi pertimbangan dan kepercayaan dunia internasional terhadap kedudukan Indonesia, sehingga memiliki nilai pengaruh terhadap kebijakan di forum...persenKEMENTERIAN LUAR NEGERIPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANUrusan Luar Negeri
06.02.027
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Kesenjangan Upah Laki-laki dan Perempuan
Persentase Kesenjangan Upah Laki-laki dan PerempuanKesenjangan upah antar gender adalah perbedaan rata-rata gaji laki-laki dengan perempuan.persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKetenagakerjaan
01.02.021
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase kesepakatan kerjasama terkait diplomasi ekonomi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dalam negeri
Persentase kesepakatan kerjasama terkait diplomasi ekonomi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dalam negeriDiplomasi ekonomi merupakan instrumen strategis dalam hubungan internasional yang digunakan oleh negara untuk mencapai kepentingan ekonomi nasional. Dalam konteks global saat ini, peran diplomasi...persenKEMENTERIAN LUAR NEGERIPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administratif: NasionalTAHUNANUrusan Luar Negeri
Showing 2,201-2,250 of 3,346 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
16305204.01.0012
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Prevalensi Wasting pada Balita
Jumlah anak balita yang menderita sangat kurusPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN KESEHATANDirektorat Pelayanan Kesehatan KeluargaAnak balita yang memiliki nilai Z-score BB/TB kurang dari -3,0 SD berdasarkan standar WHO 2005Orang-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatanTERSEDIA
16305304.01.0013
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Prevalensi Tengkes/ Stunting pada Balita
Jumlah anak balita yang mengalami stunting (JAB(5) P stunting)PrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN KESEHATANDirektorat Pelayanan Kesehatan KeluargaAnak balita yang memiliki nilai Z-score TB/U kurang dari -2 standar deviasi (SD) berdasarkan standar pertumbuhan anak WHOOrang-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatanTERSEDIA
16305404.03.0003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif
Jumlah anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus yang dilayani Kementerian PPPA dan lembaga layanan PPA di daerah secara keseluruhan di tahun berjalan, baik yang sudah mendapatkan layanan secara tuntas maupun yang belum tuntasPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKBIRO DATA DAN INFORMASIJumlah anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus yang dilayani oleh Kementerian PPPA dan lembaga layanan PPA di daerah secara keseluruhan pada tahun berjalan, baik yang sudah...Orang-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPemberdayaan PerempuanTERSEDIA
16305504.03.0004
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif
Jumlah anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif di tahun berjalan berdasarkan data SAPA Anak dan SIMFONI PPAPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKBIRO DATA DAN INFORMASIJumlah anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus dan telah mendapatkan layanan komprehensif pada tahun berjalan berdasarkan data SAPA Anak dan SIMFONI PPA.Orang-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPemberdayaan PerempuanTERSEDIA
16305604.01.0014
    • RPJMN 2025-2029
  1. Prevalensi remaja putri anemia
Jumlah anak perempuan kelas 7 (SMP atau sederajat) dan kelas 10 (SMA dan sederajat) yang diskrining HbPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN KESEHATANDirektorat Pelayanan Kesehatan KeluargaTotal siswa perempuan di kelas 7 dan 10 yang menjalani pemeriksaan kadar hemoglobin sebagai bagian dari program skrining kesehatan.Orang-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatanTERSEDIA
16305704.01.0015
    • RPJMN 2025-2029
  1. Prevalensi remaja putri anemia
Jumlah anak perempuan kelas 7 (SMP atau sederajat) dan kelas 10 (SMA dan sederajat) yang memiliki kadar hemoglobinPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN KESEHATANDirektorat Pelayanan Kesehatan KeluargaJumlah siswa perempuan di kelas 7 dan 10 yang, setelah diskrining, ditemukan memiliki kadar hemoglobin kurang dari 12 g/dL, yang menunjukkan kondisi anemia.Orang-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatanTERSEDIA
16305804.01.0016
    • RPJMN 2025-2029
  1. Cakupan imunisasi HPV
Jumlah anak perempuan usia kelas 5 SD atau sederajat yang sudah mendapat imunisasi HPVPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN KESEHATANDirektorat ImunisasiJumlah anak perempuan yang telah menerima vaksinasi HPV sesuai program imunisasi dalam periode tertentuOrang-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatanTERSEDIA
16305906.01.0031
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di satuan pendidikan formal dan nonformal
Jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di satuan pendidikan formalPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPusat Data dan Teknologi InformasiJumlah anak tidak sekolah yang kembali mendapatkan layanan pendidikan melalui jalur formal, seperti sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA).​Orang-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPendidikanTERSEDIA
16306006.01.011
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di satuan pendidikan formal dan nonformal
Jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di satuan pendidikan formal dan nonformalPrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPusat Data dan Teknologi InformasiBanyaknya anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di satuan pendidikan formal dan nonformalOrang-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPendidikanTERSEDIA
16306106.01.0032
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di satuan pendidikan formal dan nonformal
Jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di satuan pendidikan nonformalPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPusat Data dan Teknologi InformasiJumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan melalui jalur nonformal, seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), atau program kesetaraan (Paket...Orang-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPendidikanTERSEDIA
Showing 441-450 of 4,145 items.