Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
215107.05.0097
    • SK KaBIG 16/2023;
    • UU 31/2009;
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Komponen Deklinasi Magnet Bumi Indonesia Skala 1:5.000.000 - Skala 1:1.000.000GEOSPASIALBADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKAPeta komponen deklinasi magnet bumi Indonesia ini memuat informasi tentang nilai kemagnetan bumi dan variasi sekulernya di Indonesia, khususnya pada komponen deklinasi dalam satuan derajatDerajatYaTidakTidakTidakTidak
215203.01.0033
    • SK KaBIG 16/2023;
  1. -
Peta Kondisi Mantap Jalan Nasional skala 1:50.000 dan skala 1:25.000GEOSPASIALKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMJalan nasional meliputi jalan arteri dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antarpusat kegiatan nasional, antara pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah, dan/atau pusat kegia...kilometerYaYaYaYaYa
215307.05.0098
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Konflik Satwa dan Manusia skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN KEHUTANANPeta Konflik Satwa dan Manusia merupakan informasi yang menampilkan lokasi konflik antara satwa liar dengan manusiaYaYaYaYaYa
215409.02.0036
    • SK KaBIG 16/2023;
  1. -
Peta Kota Inflasi skala 1:100.000GEOSPASIALBADAN PUSAT STATISTIKPeta tematik yang menyajikan informasi terkait perkembangan inflasi Indonesia dan 150 Kabupaten/Kota Inflasi di Indonesia setiap bulan dalam bentuk webgis yang disajikan dengan skala setara dengan 1:1...petaYaYaYaYaYa
215510.03.0041
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Kota Inflasi skala 1:50.000 dengan cakupan NasionalGEOSPASIALBADAN PUSAT STATISTIKInflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kota Inflasi adalah kota-kota di Indonesia yang menjadi lokasi survei harga konsumenYaYaYaYaYa
215602.03.0040
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Lahan Baku Sawah Nasional skala 1:10.000, 1:5.000GEOSPASIALKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALInformasi mengenai lahan baku sawah di tingkat nasional, mencakup data luas dan lokasi lahan sawah.TidakTidakTidakTidakYa
215702.03.0041
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Permenko Ekon 3/2024;
  1. -
Peta Lahan Baku Sawah Nasional skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALLahan Baku Sawah yang selanjutnya disingkat LBS adalah lahan sawah yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/ pertanahan dan tata ruang. (Permenko Nomor...SkalaYaTidakTidakTidakTidak
215807.05.0099
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Lahan Gambut skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN PERTANIANInformasi Geospasial yang menggambarkan ukuran tebal tipisnya gambut yang diukur dari lapisan gambut paling atas hingga lapisan dasar gambut (substratum), diukur dalam satuan sentimeter (cm) Sumber:...hektarTidakTidakTidakTidakYa
215907.05.0100
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • SK KaBIG 16/2023;
  1. -
Peta Lahan Gambut skala 1:50.000 WIlayah Ibu Kota Nusantara dan Provinsi Kalimantan TimurGEOSPASIALKEMENTERIAN PERTANIANInformasi Geospasial yang menggambarkan ukuran tebal tipisnya gambut yang diukur dari lapisan gambut paling atas hingga lapisan dasar gambut (substratum), diukur dalam satuan sentimeter (cm) Sumber:...hektarTidakTidakTidakTidakYa
216004.01.0159
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Lahan Ganja Skala 1:50.000GEOSPASIALBADAN NARKOTIKA NASIONALInformasi geospasial yang di dalamnya berisi informasi sebaran tanah terbuka yang ditanami tanaman ganjapetaTidakYaTidakTidakYa
216107.04.0023
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Lahan Garam skala 1:25.000GEOSPASIALKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANInformasi Geospasial yang memuat informasi tentang area Lahan Garam, fungsi Lahan Garam, dan posisi Gudang Garam. Lahan Garam yang diatur dalam pedoman teknis ini mencakup Lahan Garam yang berupa Tamb...ProvinsiTidakYaYaYaYa
216207.05.0101
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Lahan Kritis skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN KEHUTANAN- Lahan kritis adalah lahan yang sudah tidak berfungsi lagi sebagai media pengatur tata air dan unsur produktivitas lahan sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem DAS. - Peta Lahan Kr...TidakTidakTidakTidakYa
216302.06.0012
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Lahan Pembudidayaan Ikan Skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANData sebaran perikanan budidaya adalah data yang menggambarkan lokasi-lokasi perikanan budidaya di suatu wilayah. Data ini dapat digunakan untuk mengetahui ketersediaan perikanan budidaya di suatu wil...ProvinsiTidakYaYaYaYa
216402.04.0005
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Lahan Perkebunan skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN PERTANIANLahan perkebunan komoditas kakao dan kelapa untuk pulau sulawesi tahun 2020hektarYaYaYaYaYa
216502.03.0042
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Lahan Pertanian Hortikultura skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN PERTANIANLahan pertanian hortikultura adalah lahan yang digunakan untuk menanam tanaman hortikultura, seperti sayur-mayur, buah-buahan, tanaman obat dan florikultura.hektarYaTidakYaYaYa
216602.03.0043
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Lahan Pertanian Tanaman Pangan skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN PERTANIANLahan pertanian tanaman pangan adalah lahan yang digunakan untuk menanam tanaman pangan, seperti padi, jagung, kedelai, dan kacang tanah.hektarYaTidakYaYaYa
216702.05.0008
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Lahan Peternakan skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN PERTANIANInformasi Geospasial yang menggambarkan Sebaran Kandang Ternak, Pabrik Pakan, RPH, Faskeswan, Pasar Ternak, UPH, Lahan HPT, dan Lahan Padang Penggembalaan. Sumber: Spesifikasi Informasi Geospasial La...hektarYaYaYaYaYa
216803.06.0024
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Lahan Sawah yang Dilindungi skala 1:5.000 - 1:10.000GEOSPASIALKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALPeta Lahan Sawah Dilindungi sesuai dengan Kepmen ATR/Ka. BPN No. 1589/SK-HK 02.01/XII/2021 tentang Penetapan LSD pada 151 kabupaten/kota di 8 ProvinsihektarYaYaTidakTidakTidak
216910.03.0042
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Luas area Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya yang terbangun;
Peta Lahan Terbangun Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara Skala 1:5.000GEOSPASIALOTORITA IBUKOTA NUSANTARAPeta lahan terbangun diidentifikasi berdasarkan keterbangunan eksisting yang sedang berjalan di WP KIPP dengan skala data 1:1.000 berdasarkan batas persil yang diidentifikasi berdasarkan citra satelit...hektarYaYaYaYaYa
217007.05.0102
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Laju Penurunan Muka TanahGEOSPASIALKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPeta tematik yang menggambarkan kecepatan (laju) perubahan ketinggian permukaan tanah di suatu wilayah dalam satuan waktu tertentu (misalnya, cm/tahun)TidakYaYaYaYa
217109.03.0057
    • PerBIG 1/2021;
  1. -
Peta LiDAR atau Point Cloud LiDAR 0,3 & 0,5 WIlayah Ibu Kota Nusantara dan Provinsi Kalimantan TimurGEOSPASIALBADAN INFORMASI GEOSPASIALPeta LiDAR (Light Detection and Ranging) dan point cloud LiDAR skala 0,3 untuk wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Kalimantan Timur merupakan representasi digital dari permukaan bumi. Teknologi LiDAR...NLPYaTidakTidakTidakTidak
217207.05.0103
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Lokasi Danau, Situ dan Embung skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDanau adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan. (Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 Tahun 2015). Situ adalah sua...HaYaYaYaYaYa
217307.02.0006
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Lokasi Kilang MinyakGEOSPASIALKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALKilang Minyak Bumi adalah fasilitas pengolahan minyak bumi yang menghasilkan produk bahan bakar minyak, hasil olahan, dan produk sampingan lainnya yang dioperasikan oleh badan usaha Hilir MigasTidakYaYaYaYa
217402.06.0013
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Lokasi Pelabuhan Perikanan skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeta Pelabuhan adalah Peta yang menggambarkan sebaran pelabuhan perikanan yang layak operasionalLokasi Pelabuhan PerikananTidakYaYaYaYa
217506.02.0052
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Lokasi Pelatihan KerjaGEOSPASIALKEMENTERIAN KETENAGAKERJAANLokasi Pelatihan Kerja yang memuat informasi lembaga pelatihan kerja yang aktif, status akreditasi, kapasitas latih, dan jumlah peserta pelatihan tahunanTidakYaYaYaYa
217603.06.0025
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Lokasi Pengembangan PertanahanGEOSPASIALKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALInformasi geospasial mengenai sebaran lokasi pengembangan pertanahan, mencakup area yang memiliki potensi untuk dikembangkan.Skala-YaYaYaYaYa
217707.05.0104
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Lokasi Program Kampung Iklim (Proklim)GEOSPASIALKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPInformasi keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah dalam upaya adaptasi terhadap dampak perubahan iklimTidakYaYaYaYa
217810.03.0043
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta lzin Lokasi dan Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Minimal pada Skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALInformasi kesesuaian rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR)SkalaIdentifikasi dari Pembina Data Geospasial berdasarkan hasil sandingan matriks Renaksi IGT dan SK Walidata. Produsen data ditambahkan BKPMYaYaYaYaYa
217907.03.0024
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta lzin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN KEHUTANANIPHPS adalah usaha dalam bentuk pemanfaatan kawasan, pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman, pemanfaatan air, pemanfaatan energi air,...Skala 1:50.000YaYaYaYaYa
218007.05.0105
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Mangrove Nasional skala 1:25.000GEOSPASIALKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPMerupakan layer informasi area eksisting mangrove dengan definisi komunitas vegetasi khas, tumbuh di daerah pantai dan sekitar muara sungai, yang dipengaruhi pasang surut air laut dan mampu beradaptas...YaYaYaYaYa
218107.02.0007
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta MetalogeniGEOSPASIALKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPeta geologi tematik yang menggambarkan distribusi lokasi sumber daya mineral serta arah jalur mineralisasi logamTidakYaYaYaYa
218207.05.0106
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Multi Bahaya BencanaGEOSPASIALBADAN INFORMASI GEOSPASIALMulti Bahaya Bencana adalah potensi terjadinya beberapa jenis bencana pada satu wilayahTidakTidakYaYaYa
218303.06.0026
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Neraca Penatagunaan Tanah skala 1:25.000GEOSPASIALKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALData neraca penatagunaan tanah, mencakup keseimbangan antara ketersediaan dan penggunaan tanah.YaYaYaYaYa
218403.06.0027
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Permenko Ekon 3/2024;
  1. -
Peta Neraca Penatagunaan Tanah skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALPasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah menjelaskan bahwa Neraca Penatagunaan Tanah (NPGT) adalah perimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan penguasaan, penggun...Skala-YaYaYaYaYa
218507.05.0107
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Neraca Sumber Daya Air skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMperbandingan antara jumlah air yang tersedia (pasokan air) dengan jumlah air yang dibutuhkan atau digunakan (permintaan air) di suatu wilayah atau daerah dalam periode waktu tertentuUnitTidakTidakTidakYaTidak
218607.03.0025
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Spasial skala 1:250.000GEOSPASIALKEMENTERIAN KEHUTANANMerupakan layer yang menunjukkan perubahan sumber daya hutan dengan fokus pada perubahan penutupan lahan di dalam kawasan hutan dalam kurun waktu tertentu.1:250.000YaYaYaYaYa
218703.06.0028
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Nilai Bidang Tanah skala 1:1.000GEOSPASIALKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALNilai Tanah adalah nilai pasar (market value) yang ditetapkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam peta zona nilai tanah yang disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan...Skala-YaYaYaYaYa
218807.05.0108
    • SK KaBIG 16/2023;
    • UU 31/2009;
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Nilai Gravitasi Indonesia Skala 1:5.000.000 tingkat NasionalGEOSPASIALBADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKAPeta Nilai Gravitasi Indonesia memuat informasi tentang nilai percepatan gravitasi teramati (gobs) yang dihitung dan dipetakan pada permukaan bumi dalam satuan mGal di wilayah Indonesia.mGal atau milliGalYaYaYaYaYa
218902.08.0011
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan Panas Bumi, Pertambangan Mineral atau Batubara (PBB Sektor P5) skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN KEUANGANMenggambarkan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan Panas Bumi, Pertambangan Mineral atau BatubaraIdentifikasi dari Pembina Data Geospasial berdasarkan hasil sandingan matriks Renaksi IGT dan SK WalidataYaYaYaYaYa
219007.04.0024
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Padang Lamun skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeta padang lamun adalah peta yang berisi hamparan vegetasi berbunga yang tumbuh pada dasar perairan laut dangkal bersubstrat pasir, lumpur, atau batu. Hamparan lamun dapat terdiri atas satu jenis lam...NasionalYaYaYaTidakYa
219107.02.0008
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Patahan Aktif Indonesia skala 1:100.000GEOSPASIALKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALsuatu patahan yang sangat dikontrol oleh pergeseran morfologi sekarang serta dan mempunyai sejarah kejadian gempa sehingga berpeluang akan menimbulkan gempabumi diwaktu mendatang dan keaktifannya dapa...YaYaYaYaYa
219207.03.0026
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Pelepasan Kawasan Hutan skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN KEHUTANANMerupakan layer Peta yang menunjukan Pelepasan Kawasan Hutan tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan dan untuk permukiman transmigrasi, dengan tipe poly...YaYaYaYaYa
219303.06.0029
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Pemanfaatan TanahGEOSPASIALKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALPemanfaatan Tanah adalah kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya (Sumber: PP Nomor 16 Tahun 2004).SkalaYaTidakTidakTidakTidak
219407.05.0109
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Pemantauan Merkuri skala 1:50.000GEOSPASIALKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPeta pemantauan merkuri dengan skala 1:50.000Wilayah Administrasi NasionalYaYaYaYaYa
219507.05.0110
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Pemantauan Sampah Laut skala 1:250.000GEOSPASIALKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPInformasi nilai kepadatan berat dan jumlah sampah pantai dengan type pointYaYaYaYaYa
219607.03.0027
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Pemberian Akses Pemanfaatan TradisionalGEOSPASIALKEMENTERIAN KEHUTANANInformasi Kawasan untuk Pemanfaatan BerkelanjutanTidakYaYaYaYa
219703.06.0030
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Pemilikan TanahGEOSPASIALKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALPemilikan Tanah adalah hubungan hukum antara orang per orang, kelompok orang, atau badan hukum yang dilengkapi dengan bukti kepemilikan baik yang sudah terdaftar (sertipikat hak atas tanah) maupun yan...SkalaYaYaTidakTidakTidak
219807.05.0111
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air skala 1:25.000GEOSPASIALKEMENTERIAN KEHUTANANMerupakan layer informasi sebaran lokasi eksisting Penerapan Teknik konservasi tanah dan air berupa Strip Rumput, Budi Daya Tanaman Lorong, Perlindungan Kanan-Kiri/Tebing Sungai, Tanaman Penutup Tanah...YaYaYaYaYa
219907.03.0028
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Penetapan Areal Kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan HutanGEOSPASIALKEMENTERIAN KEHUTANAN- Merupakan layer yang menggambarkan posisi pal-pal batas areal kerja PBPH dengan koordinat tertentu yang telah dipasang di lapangan sebagai lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berit...TidakYaYaYaYa
220003.05.0015
    • Permenko Ekon 3/2024;
    • SK KaBIG 16/2023;
    • Kepka BIG 115/2025;
    • Kepka BIG 130/2025;
  1. -
Peta Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)GEOSPASIALKEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANJumlah data spasial delineasi penetapan KEK. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggar...data (jumlah data spasial KEK)YaYaYaYaYa
Showing 2,151-2,200 of 2,950 items.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
04.03.020
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase daerah yang memiliki dan melaksanakan Rencana Aksi Kesetaraan Gender
Persentase daerah yang memiliki dan melaksanakan Rencana Aksi Kesetaraan GenderRencana aksi nasional pembangunan Kesetaraan Gender disusun untuk menjelaskan keterkaitan input, proses, keluaran, hasil, dan dampak pencapaian indikator pembangunan Kesetaraan Gender mengacu pada...persenKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANPemberdayaan Perempuan
06.02.023
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur berdasarkan UU Ketenagakerjaan
Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur berdasarkan UU KetenagakerjaanBekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Bekerja selama satu...persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Jenis Kelamin; Umur/UsiaTAHUNANIndikator SIPD: 000192 - Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur berdasarkan UU KetenagakerjaanKetenagakerjaan
06.02.024
    • SDGs
  1. Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan pembagian kelompok umur berdasarkan International Conference of Labour Statisticians
Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan pembagian kelompok umur berdasarkan International Conference of Labour StatisticiansBekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Bekerja selama satu...persen dan orangBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Jenis Kelamin; Umur/UsiaTAHUNANIndikator SIPD: 000191 - Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan pembagian kelompok umur berdasarkan International Conference of Labour StatisticiansKetenagakerjaan
03.05.016
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Desa Berketahanan Bencana Multipihak
Persentase Desa Berketahanan Bencana MultipihakProporsi desa yang telah berhasil mengimplementasikan berbagai strategi dan program untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana, dibandingkan dengan total jumlah desa yang terdapat dalam suatu...persenBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/KelTAHUNANPembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal
03.02.004
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Desa Maju dan Desa Mandiri di 45 Kawasan Transmigrasi
Persentase Desa Maju dan Desa Mandiri di 45 Kawasan TransmigrasiIndikator persentase desa maju dan desa mandiri di 45 kawasan transmigrasi merupakan indikator untuk mengukur tingkat status kemajuan dan kemandirian desa di 45 kawasan transmigrasi prioritas dalam...persenKEMENTERIAN TRANSMIGRASIPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANTransmigrasi
03.05.018
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Desa Maju dan Mandiri di 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan
Persentase Desa Maju dan Mandiri di 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan PerbatasanIndeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan atau pembangunan desa menggunakan Persentase Desa Maju dan Mandiri di dalam delinasi Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan. Basis data pengukuran Indeks...persenKEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANPembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal
03.05.019
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Desa Mandiri
Persentase Desa MandiriIndeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan/pembangunan desa di Indonesia. Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa yang dikelola oleh Kementerian Desa...persenKEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Wilayah: KTI, KBITAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 23c.Persentase Desa Mandiri (%) Indikator SIPD: 000042 - Persentase Desa MandiriPembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal
03.05.020
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Desa tertinggal dan sangat tertinggal di 204 kecamatan perbatasan prioritas
Persentase Desa tertinggal dan sangat tertinggal di 204 kecamatan perbatasan prioritasIndeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan atau pembangunan desa di Indonesia menggunakan Persentase Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal di dalam denilasi kecamatan perbatasan prioritas. Basis...persenKEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANPembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal
03.05.021
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Desa yang memiliki 100% rumah layak huni
Persentase Desa yang memiliki 100% rumah layak huniRumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratakn keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghunipersenKEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNAN"Program: 06.07-Peningkatan Kemandirian Perdesaan yang Berkelanjutan. Kegiatan: 06.07.01-Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi / Dilaksanakan pada 75.265 desa; Pusat (Tersebar); Provinsi Nusa Tenggara Barat (khususnya KPP berbasis Pariwisata Sembalun); Provinsi Kalimantan Tengah (mencakup Kab. Kapuas, Kab. Barito Utara, Kab. Barito Selatan, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Katingan, Kab. Seruyan, Kab. Sukamara, Kab. Lamandau, Kab. Gunung Mas, Kab. Pulang Pisau, Kab. Murung Raya, Kab. Barito Timur, Kota Palangkaraya); Provinsi Kalimantan Utara; Provinsi Kalimantan Timur; Provinsi Kalimantan Selatan; Provinsi Maluku; Provinsi Jawa Barat; serta prioritas pelaksanaan terhadap: Desa-desa dalam delineasi Ibu Kota Nusantara (IKN) dan daerah mitra IKN, Desa-desa pada 10 Wilayah Metropolitan (WM), Desa-desa di 30 Kawasan Perdesaaan Prioritas (KPP) (termasuk KPP Kab. Raja Ampat dan KPP Kab. Ngada), dan Desa-Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal Prioritas (termasuk Kab. Mamberamo Raya, Kab. Waropen, Kab. Supiori, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, seluruh Kab/Kota di Provinsi Papua Pegunungan, Kab. Boven Digoel, Kab. Mappi, Kab. Asmat, Kab. Paniai, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Intan Jaya, Kab. Deiyai, Kab. Dogiyai, Kab. Sumba Tengah, Kab. Sumba Barat Daya, dan Kab. Sabu Raijua). Deskripsi: Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur perdesaan masih sangat bervariasi baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Terdapat kesenjangan signifikan, misalnya (data 2024): 20,26% desa tidak memiliki akses fasilitas kesehatan, 24,38% desa mengalami sinyal telepon lemah, 42,61% desa tidak memiliki penampungan sampah, dan 5,17% desa belum menggunakan jamban. Oleh karena itu, program ini bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan terhadap layanan dasar serta infrastruktur desa, khususnya agar rumah tangga perdesaan dapat memiliki akses air minum dan sanitasi aman, layanan kesehatan, dan rumah layak huni. Pemenuhan infrastruktur ini dipandang krusial karena akan berdampak signifikan terhadap perekonomian serta kesejahteraan masyarakat desa, sekaligus menjadi strategi pembangunan holistik untuk memberdayakan masyarakat perdesaan, mengurangi kemiskinan, dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif (mendukung PHTC-7)." Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal
04.01.083
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Desa yang Mendapatkan Layanan Kesehatan
Persentase Desa yang Mendapatkan Layanan KesehatanFasilitas Kesehatan Skala Perdesaan yang dimaksud meliputi Puskesmas Pembantu, Poskesdes, dan Polindes. Puskesmas Pembantu merupakan jaringan pelayanan puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan...persenKEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNAN"Program: 06.07-Peningkatan Kemandirian Perdesaan yang Berkelanjutan. Kegiatan: 06.07.01-Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi / Dilaksanakan pada 75.265 desa; Pusat (Tersebar); Provinsi Nusa Tenggara Barat (khususnya KPP berbasis Pariwisata Sembalun); Provinsi Kalimantan Tengah (mencakup Kab. Kapuas, Kab. Barito Utara, Kab. Barito Selatan, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Katingan, Kab. Seruyan, Kab. Sukamara, Kab. Lamandau, Kab. Gunung Mas, Kab. Pulang Pisau, Kab. Murung Raya, Kab. Barito Timur, Kota Palangkaraya); Provinsi Kalimantan Utara; Provinsi Kalimantan Timur; Provinsi Kalimantan Selatan; Provinsi Maluku; Provinsi Jawa Barat; serta prioritas pelaksanaan terhadap: Desa-desa dalam delineasi Ibu Kota Nusantara (IKN) dan daerah mitra IKN, Desa-desa pada 10 Wilayah Metropolitan (WM), Desa-desa di 30 Kawasan Perdesaaan Prioritas (KPP) (termasuk KPP Kab. Raja Ampat dan KPP Kab. Ngada), dan Desa-Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal Prioritas (termasuk Kab. Mamberamo Raya, Kab. Waropen, Kab. Supiori, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, seluruh Kab/Kota di Provinsi Papua Pegunungan, Kab. Boven Digoel, Kab. Mappi, Kab. Asmat, Kab. Paniai, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Intan Jaya, Kab. Deiyai, Kab. Dogiyai, Kab. Sumba Tengah, Kab. Sumba Barat Daya, dan Kab. Sabu Raijua). Deskripsi: Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur perdesaan masih sangat bervariasi baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Terdapat kesenjangan signifikan, misalnya (data 2024): 20,26% desa tidak memiliki akses fasilitas kesehatan, 24,38% desa mengalami sinyal telepon lemah, 42,61% desa tidak memiliki penampungan sampah, dan 5,17% desa belum menggunakan jamban. Oleh karena itu, program ini bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan terhadap layanan dasar serta infrastruktur desa, khususnya agar rumah tangga perdesaan dapat memiliki akses air minum dan sanitasi aman, layanan kesehatan, dan rumah layak huni. Pemenuhan infrastruktur ini dipandang krusial karena akan berdampak signifikan terhadap perekonomian serta kesejahteraan masyarakat desa, sekaligus menjadi strategi pembangunan holistik untuk memberdayakan masyarakat perdesaan, mengurangi kemiskinan, dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif (mendukung PHTC-7)." Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal
09.03.042
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Desa yang menerapkan layanan berbasis digital
Persentase Desa yang menerapkan layanan berbasis digitalLayanan Desa berbasis digital secara sederhana dalam indikator ini didefinisikan sebagai penggunaan website oleh Pemerintah Desa untuk penyelenggaraan administrasi, publikasi informasi dan layanan,...persenKEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANPembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal
09.03.0085
    • DP 2024
  1. -
Persentase desa yang menerima sinyal internet telepon seluler 4GPersentase desa yang menerima sinyal internet telepon seluler 4GpersenKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALPrioritasSTATISTIK-provinsiTAHUNANInformasi
09.02.0028
    • Renstra LKPP 2025-2029
  1. Nilai Kinerja Pengadaan
Persentase Digitalisasi Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaPersentase yang menunjukkan tingkat transformasi digital dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa berdasarkan nilai realisasi belanja pengadaan yang tercatat di Sistem Pengadaan Secara Elektronik...persenLEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKeuangan
10.04.008
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Dokumen Initial Memorandum yang selesai proses reviu dari Komite OECD (2025-2028)
Persentase Dokumen Initial Memorandum yang selesai proses reviu dari Komite OECD (2025-2028)Perbandingan antara dokumen Initial Memorandum (IM) yang telah diselesaikan proses reviu dan menghasilkan rekomendasi bagi Pemri oleh Komite OECD dengan Total Jumlah Dokumen IM yang perlu dilakukan...persenKEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANUrusan Luar Negeri
06.01.024
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase dosen berkualifikasi S3: a. Total b. STEM c. Non STEM
Persentase dosen berkualifikasi S3: a. Total b. STEM c. Non STEMProgram Doktor merupakan pendidikan akademik yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penelitian ilmiah secara mandiri, sehingga kontribusi...persenKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-Nasional, ProvinsiTAHUNANPendidikan
06.01.025
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Dosen yang Menduduki Jabatan Lektor/Lektor Kepala/Guru Besar
Persentase Dosen yang Menduduki Jabatan Lektor/Lektor Kepala/Guru BesarJabatan akademik dosen diatur sebagai bagian dari sistem karier dan pengakuan atas kompetensi dosen dalam tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat)....persenKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-Nasional; ProvinsiTAHUNANPendidikan
03.02.005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Dukungan Kegiatan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Masyarakat/Badan Usaha yang Dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi
Persentase Dukungan Kegiatan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Masyarakat/Badan Usaha yang Dilaksanakan di 45 Kawasan TransmigrasiIndikator persentase dukungan kegiatan kementerian/lembaga/pemerintah daerah/masyarakat/badan usaha yang dilaksanakan di 45 kawasan transmigrasi merupakan indikator untuk mengukur tingkat dukungan...persenKEMENTERIAN TRANSMIGRASIPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANTransmigrasi
05.01.0063
    • RPJMN 2025-2029
  1. Tingkat Penerapan Tata Kelola Pengadaan
Persentase Efektivitas Penyelesaian Permasalahan PengadaanPersentase yang menunjukkan seberapa efektif layanan penyelesaian masalah pengadaan secara mandiri oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah melalui clearing house dan dukungan terhadap penegakan...persenLEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
09.02.0029
    • Renstra LKPP 2025-2029
  1. Nilai Kinerja Pengadaan
Persentase Efisiensi Paket KonsolidasiPersentase selisih antara pagu anggaran awal dan harga setelah dilakukan konsolidasi pengadaan dibandingkan dengan pagu anggaran awal pengadaan barang/jasa.persenLEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKeuangan
04.01.086
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk negara yang dikendalikan
Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk negara yang dikendalikanPersentase faktor resiko yang ditemukan pada orang, alat angkut, dan barang yang dilakukan tindakan pengendalian di pintu masuk negara maupun pelabuhan/bandara domestikpersenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
04.01.087
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase fasilihat kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang mengimplementasikan penggunaan antibiotik rasional
Persentase fasilihat kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang mengimplementasikan penggunaan antibiotik rasionalPersentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang meresepkan antimikroba mengacu pada Panduan Praktik KlinispersenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
04.01.089
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional
Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasionalPersentase fasilitas pelayanan kesehatan (RS, Puskesmas, Klinik, Labkes,TPMD/DG yang terkoneksi dengan aktif mengirimkan data dalam sistem informasi kesehatan nasional. Unit populasi: total seluruh...persenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000830 - Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan NasionalKesehatan
04.01.090
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem rujukan online nasional
Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem rujukan online nasionalPerbandingan jumlah fasilitas kesehatan (puskesmas, klinik pratama, praktik mandiri, rumah sakit, klinik utama, balai kesehatan) yang telah terintegrasi dalam sistem rujukan online nasional dengan...persenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
04.01.0247
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Persentase fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMKM Obat Bahan Alam dan KosmetikProporsi Fasilitator yang melakukan pendampingan kepada UMKM Obat Baham Alam dan Kosmetik sampai mendapatkan rekomendasi pemenuhan aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) secara...persenBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKesehatan
04.01.092
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase fasyankes melaksanakan pelayanan kesehatan penyakit akibat kerja
Persentase fasyankes melaksanakan pelayanan kesehatan penyakit akibat kerjaFasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rujukan dengan dokter atau dokter spesialis yang kompeten dalam tatalaksana Penyakit Akibat Kerja yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pelatihan...persenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
04.01.093
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar
Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standarPuskesmas dan RS Pemerintah yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar mencakup: 1. Pengelolaan sediaan farmasi: memiliki SOP kecuali SOP pendistribusian 2. Pelayanan farmasi klinis:...persenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
01.02.015
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase gagasan, prakarsa, atau rekomendasi Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat menteri regional dan/atau multilateral
Persentase gagasan, prakarsa, atau rekomendasi Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat menteri regional dan/atau multilateralPrakarsa adalah gagasan baru yang diusulkan oleh Indonesia dalam kerangka kerja sama ASEAN dan multilateral. Penyampaian gagasan tersebut harus dapat memberikan bobot kepada kepemimpinan Indonesia...persenKEMENTERIAN LUAR NEGERIPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANUrusan Luar Negeri
08.01.010
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik
Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidikPerbandingan jumlah guru agama yang bersertifikat pendidik dibagi dengan jumlah guru agama (semua agama). Indikator untuk mengukur pemenuhan standar kelayakan dan kemampuan profesional.persenKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANPendidikan
06.02.0121
    • RPJPN 2025-2045
  1. -
Persentase Guru ASNPerbandingan antara jumlah guru dengan status kepegawaian PNS dan PPPK dengan seluruh guru, pada suatu wilayah dan waktu tertentu.persenKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi : Nasional, Provinsi; Bentuk Satuan PendidikanTAHUNANKetenagakerjaan
08.01.011
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase guru dan tenaga kependidikan yang profesional pada madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan
Persentase guru dan tenaga kependidikan yang profesional pada madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaanPersentase guru dan tenaga kependidikan profesional merupakan angka yang menunjukkan perbandingan jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi akademik minimal S-1/D-IV dan...persenKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Tingkat PendidikanTAHUNANPendidikan
06.01.026
    • SDGs
  1. Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional
Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar NasionalPersentase guru pada jenjang (i) TK, (ii) SD, (iii) SMP, (iv) SMA/SMK, dan (v) PLB yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan...persenKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK10310028TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Jenis KelaminTAHUNANIndikator SIPD: 000153 - Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan.Pendidikan
09.06.0034
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Budaya Tertib Arsip
Persentase Hasil Akreditasi Kearsipan sekurang-kurangnya bernilai AProporsi unit kearsipan yang memperoleh nilai akreditasi A terhadap total unit kearsipan yang diakreditasipersenARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi : NasionalTAHUNANAparatur Negara
02.06.0006
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi standard mutu dan keamanan pangan
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan panganPersentase pelaku usaha penghasil produk hasil kelautan dan perikanan sektor pascapanen yang memenuhi standar mutu dan keamanan panganpersenKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPerikanan
02.06.0007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi standard mutu dan keamanan pangan
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan panganPersentase pelaku usaha penghasil produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan panganpersenKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPerikanan
02.06.019
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi standard mutu dan keamanan pangan
Persentase hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi standard mutu dan keamanan panganPersentase hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan (sektor...persenKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPerikanan
04.01.095
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase ibu hamil kurang energi kronis (KEK)
Persentase ibu hamil kurang energi kronis (KEK)Persentase ibu hamil dengan indeks massa tubuh (IMT) prahamil atau trimester I di bawah 18,5 kg/m2 dan/atau lingkar lengan atas < 23,5 cmpersenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.02-Pencegahan dan penurunan stunting Lokasi Prioritas: Seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi (cakupan nasional); serta penegasan pada: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Jawa Barat, dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, fokus spesifik di Provinsi Bengkulu pada Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Kota Bengkulu. Deskripsi: Program menitikberatkan pemenuhan intervensi gizi-kesehatan berbasis siklus hidup sesuai kebutuhan kelompok sasaran (ibu hamil, baduta, balita, remaja, calon pengantin, keluarga, dan masyarakat). Arah kebijakan meliputi penguatan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting (mis. ibu hamil KEK; balita dengan BB tidak naik/kurang; gizi kurang/buruk) disertai tata laksana dan pendampingan; peningkatan kualitas layanan dan edukasi; serta konvergensi melalui perbaikan tata kelola: analisis situasi berbasis kewilayahan, perencanaan–penganggaran kontekstual, integrasi sistem/kebijakan/sumber daya, dan penguatan Monev sebagai umpan balik. Sasaran akhirnya menurunkan prevalensi stunting (indikatif 18,8% pada 2025 menjadi 14,2% pada 2029), mencegah kematian dini, dan meningkatkan harapan hidup sehat.Kesehatan
10.04.010
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase ibu hamil yang mendapatkan bantuan makanan bergizi
Persentase ibu hamil yang mendapatkan bantuan makanan bergiziPersentase ibu hamil yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai standarpersenBADAN GIZI NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/Ko, Kecamatan, KelurahanTAHUNANProgram: 04.12-Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi. Kegiatan: 04.12.01-Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Lokasi Prioritas: Jawa Barat Deskripsi: Program pemberian Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan selama 16 tahun pertama perkembangan anak, mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengembangan SDM berkualitas dengan sasaran peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (target 100%, 2029) Kesehatan
04.01.096
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai Standar
Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai StandarPersentase ibu hamil yang mendapat pelayanan antenatal sesuai standar (12T) meliputi: 1.Timbang berat badan dan ukur tinggi badan 2.Ukur tekanan darah 3.Tentukan status gizi (ukur lingkar lengan...persenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNAN"Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.01-Penurunan kematian ibu dan anak Lokasi Prioritas: 514 kabupaten/kota secara nasional dengan prioritas pada provinsi dengan jumlah dan angka kematian ibu dan bayi tertinggi: Sumatera Utara, Kalbar/Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Selain itu: Provinsi Maluku Utara; Provinsi Papua; Provinsi Papua Barat; Provinsi Papua Barat Daya*; Provinsi Papua Selatan*; Provinsi Papua Tengah*; Sulawesi Tenggara; Sumatera Selatan; Jawa Barat; serta cakupan “Seluruh Provinsi” dan “Nasional/Seluruh Kab/Kota”. Deskripsi: Fokus peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan AKI/AKB, khususnya di daerah prioritas dengan beban tertinggi (termasuk beberapa provinsi di Tanah Papua, yang dilaporkan mencapai sekitar 189 per 100.000 kelahiran hidup dalam lima tahun terakhir). Intervensi diarahkan pada penguatan layanan sesuai standar di fasilitas kesehatan—persalinan di fasyankes, deteksi dini, ANC, layanan persalinan, KF, KN, layanan kegawatdaruratan, ketersediaan/pelayanan darah, tatalaksana balita sakit, dan imunisasi—serta penguatan aspek promotif-preventif dan tata kelola agar layanan terintegrasi, bermutu, dan berdampak nyata pada penurunan kematian ibu dan bayi. Indikator SIPD: 000463 - Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil"Kesehatan
04.01.097
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase ibu hamil, ibu menyusui, dan pengasuh balita dengan skor literasi gizi baik
Persentase ibu hamil, ibu menyusui, dan pengasuh balita dengan skor literasi gizi baikPersentase ibu hamil, ibu menyusui, dan pengasuh balita dengan skor literasi gizi baik sesuai dengan standar yang berlakupersenBADAN GIZI NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/Ko, Kecamatan, Kelurahan"TAHUNANProgram: 04.12-Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi. Kegiatan: 04.12.01-Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Lokasi Prioritas: Jawa Barat Deskripsi: Program pemberian Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan selama 16 tahun pertama perkembangan anak, mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengembangan SDM berkualitas dengan sasaran peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (target 100%, 2029) Kesehatan
10.04.011
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase ibu menyusui yang mendapatkan bantuan makanan bergizi
Persentase ibu menyusui yang mendapatkan bantuan makanan bergiziproporsi ibu menyusui yang menerima bantuan pangan bergizi dari program pemerintah terhadap total jumlah ibu menyusui dalam suatu wilayah atau periode tertentu. Bantuan ini bertujuan untuk memastikan...persenBADAN GIZI NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/Ko, Kecamatan, Kelurahan"TAHUNANProgram: 04.12-Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi. Kegiatan: 04.12.01-Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Lokasi Prioritas: Jawa Barat Deskripsi: Program pemberian Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan selama 16 tahun pertama perkembangan anak, mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengembangan SDM berkualitas dengan sasaran peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (target 100%, 2029) Kesehatan
02.06.0008
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi standard mutu dan keamanan pangan
Persentase implementasi metode dan standar pengendalian serta pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang ditetapkanPersentase implementasi metode dan standar mutu yang dilakukan untuk memastikan bahwa produk perikanan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkanpersenKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPerikanan
10.04.012
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase implementasi Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila
Persentase implementasi Peta Jalan Pembinaan Ideologi PancasilaPeta Jalan PIP 2025-2029 adalah dokumen perencanaan PIP yang berisi kegiatan/subkegiatan Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah Provinsi untuk mewujudkan segala sasaran dan...persenBADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANDukung Lainnya
02.01.031
    • SDGs
  1. Persentase Industri Kecil yang Menerima Pinjaman atau Kredit
Persentase Industri Kecil yang Menerima Pinjaman atau KreditKonsep dan Definisi:Industri Kecil yang dimaksud pada indikator ini adalah industri mikro dan industri kecil.Industri Mikro adalah industri pengolahan yang mempunyai tenaga kerja antara 1 sampai...persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000213 - Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kreditUsaha Kecil Dan Menengah
09.06.028
    • SDGs
  1. Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Bernilai Minimal B
Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Bernilai Minimal BPersentasi instansi pemerintah yang mendapatkan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B adalah persentasi kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah yang memperoleh nilai minimal "B" dalam evaluasi...persenKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIPrioritasSTATISTIK-Instansi Pemerintah: K/L, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 000315 - Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ? BAparatur Negara
09.06.029
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B
Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal BPersentasi instansi pemerintah yang mendapatkan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B adalah persentasi kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah yang memperoleh...persenKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIPrioritasSTATISTIK-Instansi Pemerintah: K/L, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 000314 - Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? BAparatur Negara
09.06.0110
    • Renstra LAN 2025-2029
  1. -
Persentase Instansi Pemerintah dengan Tingkat Maturitas Corporate University pada Level TertentuProporsi instansi pemerintah berdasarkan hasil pengukuran tingkat maturitas penerapan Corporate University, yang diklasifikasikan ke dalam level initial, intermediate low, intermediate high, mature,...PersenLEMBAGA ADMINISTRASI NEGARAPrioritasSTATISTIK-Jenis InstansiTAHUNANAparatur Negara
09.06.040
    • SDGs
  1. Persentase Instansi Pemerintah yang Mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Persentase Instansi Pemerintah yang Mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)Konsep dan Definisi:Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada...persenBADAN PEMERIKSA KEUANGANPrioritasSTATISTIK-Klasifikasi Instansi PemerintahTAHUNANIndikator SIPD: 000313 - Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)Keuangan
09.06.041
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Instansi Pemerintah yang Menerapkan Tata Kelola Kualitas Kebijakan yang baik
Persentase Instansi Pemerintah yang Menerapkan Tata Kelola Kualitas Kebijakan yang baikProporsi Instansi Pemerintah (K/L/D) yang telah memenuhi standar tata kelola kebijakan berkualitas yang diukur sesuai dengan pedoman yang berlaku, dihitung dengan membandingkan jumlah instansi yang...PersenLEMBAGA ADMINISTRASI NEGARAPrioritasSTATISTIK-Nasional, Jenis Instansi (Instansi Pusat dan Instansi Daerah)TAHUNANAparatur Negara
05.02.028
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase instansi yang berpartisipasi dalam sinergisitas penanggulangan terorisme
Persentase instansi yang berpartisipasi dalam sinergisitas penanggulangan terorismeIndikator ini menunjukkan proporsi instansi pemerintah yang aktif berpartisipasi dalam program sinergisitas penanggulangan terorisme, yaitu kolaborasi antar kementerian/lembaga dalam melaksanakan...persenBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISMEPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKeamanan
09.03.044
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase instansi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah
Persentase instansi yang terhubung dengan Jaringan Intra PemerintahIndikator ini mengukur proporsi instansi pemerintah yang telah terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah (JIP). JIP adalah jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar jaringan intra...unit (jumlah instansi)KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALPrioritasSTATISTIK-Instansi Pemerintah: K/L/ProvTAHUNANInformasi
Showing 2,151-2,200 of 3,346 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
16304209.06.0045
    • Renstra LAN 2025-2029
  1. -
Jumlah Alumni Pelatihan Struktural Kepemimpinan AdministratorPrioritasSTATISTIKVariabel25010012LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARADirektorat Pembelajaran Manajerial dan KepemimpinanBanyaknya pegawai negeri sipil (PNS) yang telah mengikuti dan lulus pelatihan struktural kepemimpinan administrator.OrangTerbuka[32010026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [25020001] Golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS); [10320009] Jenjang Pendidikan; Jenis InstansiTAHUNANAparatur NegaraTERSEDIA
16304309.06.0045
    • Renstra LAN 2025-2029
  1. -
Jumlah Alumni Pelatihan Struktural Kepemimpinan PengawasPrioritasSTATISTIKVariabel25010013LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARADirektorat Pembelajaran Manajerial dan KepemimpinanBanyaknya pegawai negeri sipil (PNS) yang telah mengikuti dan lulus pelatihan struktural kepemimpinan pengawas.OrangTerbuka[32010026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [10320009] Jenjang Pendidikan; [25020001] Golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS); Jenis InstansiTAHUNANAparatur NegaraTERSEDIA
163044
    • Draft Renstra Perpusnas 2025-2029
  1. -
Jumlah Alumni Pelatihan Tahun 2026Non PrioritasSTATISTIKIndikatorPERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIAPusat Pendidikan dan PelatihanBanyaknya alumni yang mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan tahun 2026Orang-Provinsi, Jenis PerpustakaanTAHUNANKebudayaanTERSEDIA
16304509.06.0114
    • RPJMN 2025-2029
    • Renstra LAN 2025-2029
  1. -
Jumlah Alumni Pembelajaran ASN Talent AcademyPrioritasSTATISTIKVariabelLEMBAGA ADMINISTRASI NEGARADirektorat Pembelajaran Karakter dan Sosial KulturalJumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah menyelesaikan seluruh tahapan pembelajaran dalam program ASN Talent Academy dan dinyatakan lulus sesuai dengan kriteria kelulusan yang ditetapkan oleh...Orang-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Jenis InstansiBELUM DAPAT DITENTUKANAparatur NegaraTERSEDIA
16304609.06.0113
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah Alumni Pembelajaran Literasi Digital dan Artificial IntelligencePrioritasSTATISTIKVariabelLEMBAGA ADMINISTRASI NEGARADirektorat Pembelajaran Teknis dan FungsionalTotal ASN yang telah menyelesaikan dan dinyatakan lulus dari program pembelajaran yang berfokus pada peningkatan pemahaman dan keterampilan di bidang literasi digital serta pemanfaatan teknologi...Orang-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Jenis InstansiTAHUNANAparatur NegaraTERSEDIA
16304709.06.0045
    • RPJMN 2025-2029
    • Renstra LAN 2025-2029
  1. -
Jumlah Alumni Pembelajaran Teknis dan FungsionalPrioritasSTATISTIKVariabelLEMBAGA ADMINISTRASI NEGARADirektorat Pembelajaran Teknis dan FungsionalTotal Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus dari program pembelajaran yang berfokus pada penguatan kompetensi teknis sesuai bidang tugas serta/atau kompetensi...Orang-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Jenis InstansiTAHUNANAparatur NegaraTERSEDIA
163048
    • Draft Renstra Kemenpar
  1. -
Jumlah Amenitas, Atraksi dan Aksesibilitas di Lahan Zona BPOLBFNon PrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN PARIWISATABadan Pelaksana Otorita Labuan Bajo FloresJumlah 3A (Amenitas; Atraksi dan Aksesibilitas) di Lahan Zona Otorita BPOLBFUnit-Lahan OtoritaTAHUNANPariwisataTERSEDIA
163049
    • Draft Renstra Kemenpar
  1. -
Jumlah Amenitas, Atraksi, dan Aksesebilitas di Lahan Zona Otorita Badan Otorita Pariwisata Danau TobaNon PrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN PARIWISATABadan Otorita Pariwisata (BOP) Danau TobaJumlah 3A (Amenitas; Atraksi dan Aksesibilitas) di Lahan Zona Otoritatif Danau Tobaunit-TAHUNANPariwisataTERSEDIA
16305004.01.0010
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase anak balita yang mendapatkan bantuan makanan bergizi
Jumlah Anak Balita yang Mendapatkan Bantuan Makanan BergiziPrioritasSTATISTIKVariabelBADAN GIZI NASIONALDirektorat Bidang Penyediaan dan Penyaluran Wil I, II, dan IIIJumlah anak usia di bawah lima tahun (balita) yang menerima bantuan makanan bergizi secara gratis sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga terkait.Orang-TabelTAHUNANKesehatanTERSEDIA
16305104.01.0011
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Prevalensi Wasting pada Balita
Jumlah anak balita yang menderita kurusPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN KESEHATANDirektorat Pelayanan Kesehatan KeluargaAnak balita yang memiliki nilai Z-score BB/TB kurang dari -2,0 standar deviasi (SD) berdasarkan standar WHO 2005Orang-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatanTERSEDIA
Showing 431-440 of 4,145 items.