Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
15102.03.001
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Keamanan Pangan Segar;
Indeks Keamanan Pangan SegarSTATISTIKBADAN PANGAN NASIONALSkor komposit yang merepresentasikan keamanan pangan segar asal tumbuhan, asal ikan dan asal hewan di suatu wilayah, yang dilihat dari beberapa indikator diantaranya SDM dan kelembagaan, pelaksanaan p...Tanpa SatuanTidakYaYaYaYa
15202.02.003
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Keberdayaan Konsumen;
Indeks Keberdayaan KonsumenSTATISTIKKEMENTERIAN PERDAGANGANIndeks Keberdayaan Konsumen merupakan indeks yang mengukur kesadaran, pemahaman dan kemampuan menerapkan hak dan kewajiban konsumen dalam berinteraksi dengan pasar. Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) m...TidakYaYaYaYa
15305.01.004
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Kelembagaan Hukum;
Indeks Kelembagaan HukumSTATISTIKKEMENTERIAN HUKUMIndeks Kelembagaan hukum adalah pelembagaan fungsi hukum untuk meningkatkan sinergi antar LPH melalui dukungan aparaturnya yang berintegritas. Pilar Kelembagaan Hukum dijabarkan kedalam variabel dan i...IndeksYaYaYaYaYa
15401.02.007
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Kemajuan Penyelesaian Perundingan Penegasan Batas Darat Negara;
Indeks Kemajuan Penyelesaian Perundingan Penegasan Batas Darat NegaraSTATISTIKKEMENTERIAN DALAM NEGERIJumlah kesepakatan hasil-hasil perundingan/perjanjian bilateral maupun laporan hasil survey lapangan yang dilaksanakan dengan negara yang memiliki segmen batas darat dengan Indonesia. Indikator KP RP...TotalYaYaYaYaYa
15501.02.009
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Kemajuan Perundingan Batas Maritim Indonesia dengan Negara Tetangga;
Indeks Kemajuan Perundingan Batas Maritim Indonesia dengan Negara TetanggaSTATISTIKKEMENTERIAN LUAR NEGERIIndeks adalah satuan hasil dari penghitungan proses perundingan penyelesaian perbatasan maritim berdasarkan titik awal/titik realisasi/titik target mistar Perjanjian Internasional dan angka bobot kes...nilaiYaYaYaYaYa
15607.05.0010
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
Indeks Kemampuan Pemanfaatan Lingkungan HidupSTATISTIKKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPIKPLH adalah indeks yang mengukur kemampuan lingkungan dalam menyediakan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia tanpa mengurangi kapasitas lingkungan untuk masa depan.nilai indeks tanpa satuanYaYaYaYaYa
15703.07.005
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Kemandirian Ekonomi Keluarga;
Indeks Kemandirian Ekonomi KeluargaSTATISTIKBADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONALIndeks Kemandirian Ekonomi Keluarga (IKEK) adalah indeks komposit yang menggambarkan tentang keluarga memenuhi dimensi penghasilan dan dimensi tabungan.Tanpa SatuanYaYaYaYaYa
15809.04.001
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Indeks Kemerdekaan Pers;
Indeks Kemerdekaan PersSTATISTIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALKonsep dan Definisi:Kemerdekaan pers telah diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers). Pada bagian Menimbang, Kemerdekaan Pers “merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi u...nilai (0-100)Indikator SIPD: 000323 - Indeks Kemerdekaan Pers (IKP)YaTidakYaYaYa
15905.01.0002
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Budaya Hukum;
Indeks Kepatuhan Hukum Lembaga HukumSTATISTIKKEMENTERIAN HUKUMSkor/Nilai skala yang diukur melalui survey terkait untuk Menilai sejauh mana lembaga hukum dan pemerintah mematuhi norma dan prosedur hukum yang berlaku.​ Mengukur sejauh mana lembaga hukum, seperti...IndeksYaYaYaYaYa
16005.01.0003
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Budaya Hukum;
Indeks Kepatuhan Hukum MasyarakatSTATISTIKKEMENTERIAN HUKUMSkor/Nilai skala yang diukur melalui survey untuk Mengukur sejauh mana masyarakat memahami dan menyadari hak dan kewajiban hukum mereka, Mengukur sejauh mana masyarakat mematuhi norma dan peraturan hu...IndeksYaYaYaYaYa
16108.01.001
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI);
Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI)STATISTIKKEMENTERIAN AGAMAIKJHI dalam dan luar negeri mencerminkan tingkat kepuasan jemaah haji Indonesia terhadap pelayanan dan fasilitas yang diberikan oleh penyelenggara haji di dalam negeri maupun di luar negeri, mulai dar...IndeksTidakTidakYaYaYa
16205.02.009
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian;
Indeks Kepuasan Layanan KepolisianSTATISTIKKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAIndeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKLK) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat...YaYaYaYaYa
16308.01.002
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Kepuasan Layanan KUA;
Indeks Kepuasan Layanan KUASTATISTIKKEMENTERIAN AGAMAIndeks Kepuasan Layanan KUA (Kantor Urusan Agama) mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh KUA. Layanan ini dapat melibatkan berbagai aspek, seperti pelayanan pern...IndeksTidakYaYaYaYa
16404.01.024
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi;
Indeks Kepuasan Layanan RehabilitasiSTATISTIKBADAN NARKOTIKA NASIONALIndeks kepuasan layanan rehabilitasi merpakan indeks yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan rehabilitasi yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), mencakup layanan...skor indeksTidakYaYaYaYa
16508.01.003
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Kepuasan Layanan Sertifikasi Halal;
Indeks Kepuasan Layanan Sertifikasi HalalSTATISTIKBADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALALIndeks kepuasan layanan sertifikasi halal adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat...IndeksYaYaYaYaYa
16609.03.0004
    • RKP 2025;
  1. Indeks Pelayanan Publik;
Indeks Kepuasan MasyarakatSTATISTIKKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIAngka yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandin...IndeksIndikator Utama Pembangunan - 26.Indeks Pelayanan Publik Indikator SIPD: 000045 - Indeks Pelayanan Publik.YaYaYaYaYa
16705.01.0004
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Penegakan Hukum;
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanganan Perkara KonstitusiSTATISTIKMAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIAPenilaian publik terhadap pelayanan penanganan perkara Mahkamah Konstitusi melalui tahapan proses penanganan perkara yang dimulai dari penerimaan permohonan, pemeriksaan persidangan, sampai dengan pas...YaYaYaYaYa
16809.06.0001
    • Renstra LKPP 2025-2029;
  1. Nilai Kinerja Pengadaan;
Indeks Kepuasan Pengguna Platform Pengadaan NasionalSTATISTIKLEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHAngka yang menunjukkan sejauh mana Platform Pengadaan Nasional bermanfaat bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, serta mencerminkan kualitas layanan platform pengadaan barang/jasa. Penilaian dida...YaYaYaYaYa
16905.01.0005
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Penegakan Hukum;
Indeks Kepuasan Sistem Informasi Penanganan PerkaraSTATISTIKMAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIAPenilaian publik terhadap proses penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi melalui aplikasi yang telah tersedia yang diantaranya melalui sistem informasi penanganan perkara konstitusi (SIMPP).YaYaYaYaYa
17003.07.006
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Kerentanan Keluarga;
Indeks Kerentanan KeluargaSTATISTIKBADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONALIndeks kerentanan keluarga adalah indeks komposit yang menggambarkan keluarga memiliki kerentanan dalam aspek pemenuhan kebutuhan dasar, keharmonisan keluarga, dan interaksi keluarga.Tanpa SatuanYaYaYaYaYa
17108.01.004
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB);
Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)STATISTIKKEMENTERIAN AGAMAIndeks yang menggambarkan sejauh mana tingkat kerukunan umat beragama. IKUB diukur melalui tiga indikator kerukunan umat beragama, yakni toleransi, kesetaraan, dan kerja sama.persenIndikator Utama Pembangunan - 38.Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Indikator SIPD: 000059 - Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)TidakYaYaYaYa
17202.03.003
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Kesejahteraan Petani (IKP);
Indeks Kesejahteraan Petani (IKP)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKUkuran yang menggambarkan kondisi kesejahteraan rumah tangga pertanian secara multidimensi mencakup dimensi ketahanan pangan dan gizi, pendidikan, Kesehatan, standar hidup layak, pendapatan dan sumber...YaYaYaYaYa
17307.04.0001
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Kesiapan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP;
Indeks Kesiapan Prasarana Pengawasan SDKPSTATISTIKKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANNilai untuk mengukur Mengukur kesiapan prasarana pengawasan, terutama bangunan utama yang mendukung operasi pengawasan SDKPnilai (0-100)TidakYaYaYaYa
17407.04.0002
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Kesiapan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP;
Indeks Kesiapan Sarana Pengawasan SDKPSTATISTIKKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANNilai untuk Mengukur kesiapan sarana pengawasan, terutama kapal pengawas, dalam melaksanakan tugas pengawasan SDKP.nilai (0-100)TidakYaYaYaYa
17509.03.004
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Kesiapsiagaan dan Ketahanan Siber Nasional;
Indeks Kesiapsiagaan dan Ketahanan Siber NasionalSTATISTIKBADAN SIBER DAN SANDI NEGARAIndeks Kesiapsiagaan dan Ketahanan Siber Nasional merupakan indikator yang mengukur seberapa siap dan tangguh suatu negara dalam mengatasi ancaman, serangan, dan gangguan di ruang siber, serta kemampu...IndeksTidakYaYaYaYa
17603.01.006
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Ketahanan Air Nasional;
Indeks Ketahanan Air NasionalSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMKeterpenuhan kebutuhan air yang layak dan berkelanjutan untuk kehidupan dan pembangunan serta terkelolanya risiko yang berkaitan dengan air melalui 5 dimensi pengelolaan sumber daya air (1. Dimensi Ko...IndeksYaYaYaYaYa
17706.04.002
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Ketahanan Diri Remaja;
Indeks Ketahanan Diri RemajaSTATISTIKBADAN NARKOTIKA NASIONALPengukuran terhadap kemampuan individu dalam menghadapi dorongan, keinginan atau pengaruh untuk menyalahgunakan narkoba.skor indeksTidakYaYaYaYa
17804.01.025
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Ketahanan Masyarakat terhadap Penyalahgunaan Narkotika;
Indeks Ketahanan Masyarakat terhadap Penyalahgunaan NarkotikaSTATISTIKBADAN NARKOTIKA NASIONALIndeks Ketahanan masyarakat (Dektamas) adalah komposit dari hasil indeks ketahanan diri remaja dan indeks ketahanan keluarga sebagai upaya meningkatkan daya tangkal menolak segala bentuk penyalahgunaa...skor indeksTidakYaYaYaYa
17902.03.004
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Ketahanan Pangan;
Indeks Ketahanan PanganSTATISTIKBADAN PANGAN NASIONALIndeks komposit yang mengukur ketahanan dan kerentanan pangan wilayah dari 3 aspek yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.Tanpa SatuanIndikator SIPD: 000970 - Indeks Ketahanan Pangan (IKP)YaYaYaYaYa
18009.03.005
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Keterbukaan Informasi Publik;
Indeks Keterbukaan Informasi PublikSTATISTIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALIndeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) disusun untuk mengukur sejauh mana implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di 34 provinsi se-Indonesia. IKIP diha...nilai (0-100)YaYaYaYaYa
18104.03.001
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Ketimpangan Gender (IKG);
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKIndeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup...IndeksIndikator Utama Pembangunan - 40.Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indikator SIPD: 000015 - Indeks Ketimpangan Gender (IKG)YaYaYaYaYa
18209.01.004
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
Indeks Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah PusatSTATISTIKKEMENTERIAN DALAM NEGERINilai Rata-Rata Nasional Indeks Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP dengan memperhatikan indikator penilaian: a....PoinYaYaYaYaYa
18307.04.0003
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Operasi Armada Pengawasan Sumber Daya Kelauatan dan Perikanan;
Indeks Kinerja Kapal Pengawas (ikp)STATISTIKKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANMengukur efektivitas operasional kapal pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikananIndeksTidakYaYaYaYa
18409.02.030
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai Kinerja Pengadaan;
Indeks Kinerja PengadaanSTATISTIKLEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHAngka yang mengukur kinerja pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara nasional.YaYaYaYaYa
18507.05.005
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS);
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)STATISTIKKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPIndeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) merupakan instrumen standar penilaian kinerja pengelolaan sampah dari pusat hingga daerah sehingga hasil penilaian dapat dengan mudah dibandingkan dan digunaka...nilai indeks tanpa satuanIndikator SIPD: 000676 - Indeks Kinerja Pengelolaan SampahYaYaYaYaYa
18607.04.0004
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Operasi Armada Pengawasan Sumber Daya Kelauatan dan Perikanan;
Indeks Kinerja Pesawat Patroli (ips)STATISTIKKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANMengukur efektivitas operasional pesawat patroli dalam melakukan pengawasan udara terhadap sumber daya kelautan dan perikananIndeksTidakYaYaYaYa
18707.04.0005
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Operasi Armada Pengawasan Sumber Daya Kelauatan dan Perikanan;
Indeks Kinerja Speedboat Pengawas (isb)STATISTIKKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANMenilai efektivitas operasional speedboat dalam kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikananIndeksTidakYaYaYaYa
18809.04.002
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik;
Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi PublikSTATISTIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALAlat ukur yang objektif, kredibel, komprehensif dan terstandar terkait pengelolaan informasi dan komunikasi publik (PIKP) di Indonesia yang bisa menjadi rujukan baik dari para akademisi maupun praktis...DokumenIndikator SIPD: 000839 - Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi PublikTidakYaYaYaYa
18909.05.001
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Kota Berkelanjutan (IKB);
Indeks Kota Berkelanjutan (IKB)STATISTIKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALIndeks Kota Berkelanjutan adalah standar ukuran dalam memetakan kondisi perkotaan eksisting dan pencapaian pembangunan perkotaan. Indeks ini digunakan sebagai alat ukur pemantauan pembangunan perkotaa...YaYaYaYaYa
19007.05.006
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Indeks Kualitas Air;
Indeks Kualitas AirSTATISTIKKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPIndeks Kualitas Air (IKA) dihitung dari hasil konversi indeks pencemaran. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan m...nilai indeks tanpa satuanIndikator SIPD: 000170 - Indeks Kualitas AirYaYaYaYaYa
19107.05.007
    • RPJMN 2025-2029;
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL);
  2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)STATISTIKKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPIKAL merupakan suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air laut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas air laut dalam suatu wialayah pada waktu tertentu. Nilai IKAL dih...nilai indeks tanpa satuanYaYaYaYaYa
19207.05.008
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Kualitas Ekosistem Gambut;
Indeks Kualitas Ekosistem GambutSTATISTIKKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPNilai yang menggambarkan kualitas ekosistem gambut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas ekosistem gambut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.nilai indeks tanpa satuan"Program: 02.17-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang. Kegiatan: 02.17.05-Peningkatan Kualitas Ekosistem Gambut Lokasi Prioritas: Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Provinsi Kalimantan Selatan. Deskripsi: Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas air, kualitas udara, kualitas air laut, dan kualitas lahan. Selain itu, program ini juga berfokus pada peningkatan ketaatan terhadap hukum lingkungan hidup dan kehutanan guna memelihara kelangsungan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup."YaYaYaYaYa
19307.05.009
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Indeks Kualitas Lahan (IKL);
Indeks Kualitas Lahan (IKL)STATISTIKKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPIndeks Kualitas Lahan (IKL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG). IKL menggambarkan k...nilai (0-100)Indikator SIPD: 000174 - Indeks Kualitas LahanYaYaYaYaYa
19407.05.010
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)STATISTIKKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPNilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas T...nilai indeks tanpa satuanIndikator Utama Pembangunan - 42a.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Indikator SIPD: 000508 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 000672 - Indeks Kualitas Lingkungan HidupYaYaYaYaYa
19507.05.0011
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2021-2025 per pemdaSTATISTIKKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPIndeks Kualitas Lingkungan Hidup 2021-2025 per pemdaIndeksIndikator Utama Pembangunan - 42a.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Indikator SIPD: 000508 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 000672 - Indeks Kualitas Lingkungan HidupYaYaYaYaYa
19605.01.005
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan;
Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undanganSTATISTIKKEMENTERIAN HUKUMAdalah indeks yang mengukur kualitas proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangannilaiYaYaYaYaYa
19707.05.011
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Kualitas Tutupan Lahan;
Indeks Kualitas Tutupan LahanSTATISTIKKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPIndeks Kualitas Tutupan Lahan yang selanjutnya disingkat IKTL adalah nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Sumber: P...nilai indeks tanpa satuanYaYaYaYaYa
19807.05.012
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Indeks Kualitas Udara;
Indeks Kualitas UdaraSTATISTIKKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPencemaran udara merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh beberapa wilayah perkotaan di Indonesia. Kecenderungan penurunan kualitas udara di beberapa kota besar di Indonesia. Selain itu ke...nilai indeks tanpa satuanIndikator SIPD: 000246 - Indeks Kualitas UdaraYaYaYaYaYa
19908.01.005
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Layanan Keagamaan;
Indeks Layanan KeagamaanSTATISTIKKEMENTERIAN AGAMAIndeks layanan kementerian agama adalah indeks komposit dari 4 (empat) indeks layanan yang telah dilaksanakan di Kementerian Agama yaitu: indeks Layanan KUA, Indeks Layanan Haji, Indeks Layanan Sertif...IndeksTidakYaYaYaYa
20009.03.006
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Literasi Digital;
Indeks Masyarakat Digital Indonesia Pilar Keterampilan DigitalSTATISTIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALLiterasi digital adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan efektif untuk mencari, menganalisis, mengevaluasi, dan menyebarkan informasi.persenYaTidakYaYaYa
Showing 151-200 of 2,950 items.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
07.05.0007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah
Emisi Baseline TotalTotal estimasi emisi GRK dari semua sektor pada tahun tertentu dalam skenario tanpa intervensi mitigasi.million tonnes of carbon dioxide equivalentKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANLingkungan Hidup
07.05.0008
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)
Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) baseline tahun t (EBt)Proyeksi nilai emisi tanpa adanya intervensi kebijakan, program maupun kegiatan Pembangunan Rendah Karbon.ton co2-eq)KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000008 - Penurunan intensitas emisi GRKLingkungan Hidup
07.05.0009
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Persentase Perubahan Emisi Gas Rumah Kaca
Emisi GRK Baseline pada Tahun berjalanProyeksi emisi GRK yang diperkirakan akan terjadi pada tahun t tanpa adanya intervensi atau upaya penurunan emisitonKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-WILAYAH ADMINISTRASI: NASIONALTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 45.  Persentase Penurunan Emisi GRK (%)Lingkungan Hidup
06.05.001
    • RPJMN 2025-2029
  1. Event kualifikasi olimpiade dan paralimpiade yang diikuti/terselenggara
Event kualifikasi olimpiade dan paralimpiade yang diikuti/terselenggaraJumlah event kualifikasi olimpiade dan paralimpiade yang diikuti/terselenggara Event kualifikasi Olimpiade adalah kompetisi resmi yang diselenggarakan oleh federasi olahraga internasional atau badan...kegiatanKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional; Cabang OlahragaTAHUNANOlahraga
07.02.0105
    • UU 30/2009
  1. -
Faktor Beban Kinerja SistemPerbandingan antara beban listrik rata-rata yang terserap oleh sistem dengan beban puncak sistem dalam suatu periode tertentu, yang menunjukkan tingkat pemanfaatan kapasitas sistem.%KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANEnergi
07.02.0104
    • UU 30/2009
  1. -
Faktor Kapasitas Sistem ListrikPerbandingan antara kapasitas rata-rata dalam megawatt (MW) produksi selama periode tertentu terhadap kapasitas terpasang.%KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANEnergi
09.02.0095
    • PP 12/2019
    • Permendagri 11/2017
  1. -
Fasilitasi Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ProvinsiData penetapan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi-KEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-ProvinsiTAHUNANKeuangan
09.02.0096
    • UU 23/2014
  1. -
Fasilitasi Provinsi dalam Pencapaian Realisasi Belanja OptimalData provinsi yang pencapaian realisasi belanjanya optimal-KEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-ProvinsiTRIWULANANKeuangan
05.02.006
    • RPJMN 2025-2029
  1. Global Terrorism Index
Global Terrorism IndexGTI menilai dampak terorisme di 163 negara, mencakup 99,7% populasi dunia. Indeks ini memberikan skor komposit untuk menyediakan peringkat ordinal negara-negara berdasarkan dampak terorisme, dengan...persenBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISMEPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKeamanan
02.01.0095
    • PP 2/2017
  1. -
Hak ciptaHak kekayaan intelektual berupa hak cipta terkait industridaftarKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndustri
07.01.0015
    • PermenESDM 14/2022
  1. -
Harga Batubara AcuanHarga Batubara Acuan yang diperoleh dari rata - rata Indeks Indonesia Coal Index (ICI) , Nescastle Export Index (NEX), Globalcoal Newscastle Index (GCNC) dan Platt's 5900 pada bulan sebelumnya ...US$/BOEKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANDiperlukan data per ProvinsiPertambangan
07.01.0014
    • UU 2/2025
  1. -
Harga Ekspor Batubara FOBHarga batubara untuk tujuan ekspor yang ditetapkan berdasarkan skema Free On Board (FOB), yaitu harga batubara sampai dengan dimuat di atas kapal di pelabuhan muat, tidak termasuk biaya angkut dan...US$/TonKEMENTERIAN PERDAGANGANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPertambangan
07.02.0103
    • UU 22/2001
  1. -
Harga Gas KotaHarga jual gas bumi yang disalurkan melalui jaringan gas kota kepada pelanggan rumah tangga dan komersial nonindustri dalam suatu periode tertentuUS$/MMBTUKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANDiperlukan data per ProvinsiEnergi
02.02.0096
    • UU 2/2025
  1. -
Harga Impor BatubaraHarga pembelian satuan batubara yang diimpor ke Indonesia dalam Dolar Amerika Serikat (USD) pada periode tertentuUSDKEMENTERIAN PERDAGANGANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPerdagangan
09.03.0090
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rasio harga layanan jaringan pitalebar tetap terhadap pendapatan per kapita
Harga layanan jaringan pitalebar tetap pada kecepatan up to 30Mbpsharga layanan jaringan pitalebar tetap pada kecepatan up to 30MbpsRupiahKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALPrioritasSTATISTIK-TAHUNANInformasi
07.02.0102
    • UU 30/2009
  1. -
Harga Listrik per Jenis PelangganTarif atau harga listrik yang dikenakan kepada pelanggan berdasarkan golongan atau jenis pelanggan tertentu dalam suatu periode tertentu.US$/BOEKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANEnergi
07.02.0101
    • UU 30/2009
  1. -
Harga Listrik untuk TranportasiTarif atau harga listrik yang dikenakan atas pemanfaatan tenaga listrik pada kegiatan transportasi, seperti pengisian kendaraan listrik dan sarana transportasi berbasis listrik lainnya, dalam suatu...US$/BOEKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANEnergi
09.01.0056
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Hasil EPPD Tahun 2023-2025Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Ini adalah proses penilaian kinerja pemerintah daerah, baik kabupaten/kota maupun provinsi, yang dilakukan secara berkala untuk mengukur efektivitas dan...-KEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-Provinsi, Kab/KotaTAHUNANDalam Negeri
09.01.0036
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Hasil MCP KPK 2024-2025MCP KPK adalah Monitoring Center for Prevention yang dikembangkan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk memantau dan mengevaluasi implementasi program pencegahan korupsi di berbagai sektor...Kategori MCP KPK dibagi menjadi tiga, yaitu: Merah: Nilai capaian di bawah 73%. Kuning: Nilai capaian antara 73% hingga 77,99%. Hijau: Nilai capaian di atas 78%KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSIPrioritasSTATISTIK-TAHUNANDalam Negeri
03.01.0109
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
IKP4 - Pencapaian target jalan nasional yang BerkeselamatanPersentase panjang jalan nasional yang memenuhi kriteria star rating 3 (%)persenKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPekerjaan Umum
09.02.087
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)
Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)Indeks yang menggambarkan kemudahan, keterjangkauan, dan kedalaman akses keuangan di Kabupaten/Kota, yang dihitung dari data supply dan demand. Indeks terdiri dari 14 indikator yang terbagi dalam 3...indeksKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Kabupaten/KotaSEMESTERANIndikator SIPD: 001168 - Indeks Akses Keuangan DaerahKeuangan
10.04.001
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Aktualisasi Pancasila
Indeks Aktualisasi PancasilaIndeks Aktualisasi Pancasila merupakan salah satu indeks nasional yang penting dalam perumusan kebijakan sektoral dan menjadi tolok ukur bagi bangsa Indonesia untuk melihat sejauh mana nilai-nilai...persenBADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPerencanaan Pembangunan Nasional
09.05.0001
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Aktualisasi Pancasila
Indeks Aktualisasi Pancasila Pengamalan Sila 1 Ketuhanan yang Maha EsaSkor/Nilai untuk Mengukur sejauh mana nilai-nilai agama dan keyakinan diterima dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat dan negara. Persentase populasi yang mengikuti kegiatan keagamaan....persenBADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPerencanaan Pembangunan Nasional
09.05.0002
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Aktualisasi Pancasila
Indeks Aktualisasi Pancasila Pengamalan Sila 2 Kemanusiaan yang Adil dan BeradabSkor/Nilai untuk Menilai bagaimana prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, dan perlakuan yang beradab diterapkan dalam kebijakan publik dan praktik sosial. Jumlah dan kualitas pelayanan sosial untuk...persenBADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPerencanaan Pembangunan Nasional
09.05.0003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Aktualisasi Pancasila
Indeks Aktualisasi Pancasila Pengamalan Sila 3 Persatuan IndonesiaSkor/Nilai untuk Menilai penerapan kebijakan yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keragaman etnis, agama, dan budaya. Program-program yang mendorong kerukunan antar kelompok etnis...persenBADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPerencanaan Pembangunan Nasional
09.05.0004
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Aktualisasi Pancasila
Indeks Aktualisasi Pancasila Pengamalan Sila 4 Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan PerwakilanSkor/Nilai untuk Mengukur sejauh mana prinsip demokrasi dan musyawarah mufakat diterapkan dalam kehidupan bernegara, serta representasi yang adil dalam pembuatan kebijakan. Partisipasi masyarakat...persenBADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPerencanaan Pembangunan Nasional
09.05.0005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Aktualisasi Pancasila
Indeks Aktualisasi Pancasila Pengamalan Sila 5 Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat IndonesiaSkor/Nilai untuk Menilai apakah kebijakan dan program pemerintah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta mendukung pemerataan kesejahteraan. Indikator kesejahteraan sosial, kemiskinan, dan...persenBADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPerencanaan Pembangunan Nasional
09.06.001
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks BerAkhlak
Indeks BerAkhlakIndeks BerAKHLAK adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana Aparatur Sipil Negara (ASN) mengimplementasikan nilai-nilai inti (core values) BerAKHLAK dalam budaya kerja sehari-hari di...Nilai/SkorKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIPrioritasSTATISTIK-Instansi Pemerintah: K/L, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANAparatur Negara
05.01.002
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Budaya Hukum
Indeks Budaya HukumIndeks Budaya Hukum adalah salah satu pilar dalam Indeks Pembangunan Hukum (IPH) yang bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman, kesadaran, hingga kepatutan hukum masyarakat; serta mengukur tingkat...IndeksKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
09.06.002
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Budaya Tertib Arsip
Indeks Budaya Tertib ArsipIndeks Budaya Tertib Arsip Indikator: 1. Nilai hasil pengawasan kearsipan pada seluruh K/L/D Rumus = rata-rata nilai hasil pengawasan per klaster pada tiap tingkat pemerintahan (pusat, provinsi, dan...Nilai IndeksARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANAparatur Negara
01.02.003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional
Indeks Citra Indonesia di Dunia InternasionalCitra merupakan salah satu dampak akhir yang terbentuk dari suatu usaha diplomasi ataupun kebijakan luar negeri yang diambil. Citra positif adalah hal yang perlu dibangun oleh Indonesia di mata dunia...indeks (0–5)KEMENTERIAN LUAR NEGERIPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANUrusan Luar Negeri
07.05.002
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Indeks Daftar Merah/ Red-list Index
Indeks Daftar Merah/ Red-list IndexIndeks Daftar Merah (Red List Index/RLI) dikembangkan untuk menunjukkan tren risiko kepunahan keseluruhan untuk spesies dan memberikan indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk melacak kemajuan...-KEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasSTATISTIK31010016TerbukaWilayah Administrasi: Nasional; Jenis SatwaTAHUNANIndikator SIPD: 000291 - Indeks Daftar Merah (Red-list index)Lingkungan Hidup
07.05.003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup
Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan HidupIndeks Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) adalah indikator yang mencerminkan sejauh mana kapasitas lingkungan dapat mendukung kehidupan manusia secara berkelanjutan tanpa...nilai indeks tanpa satuanKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANLingkungan Hidup
09.05.019
    • Renja BRIN 2026
  1. -
Indeks Daya Saing DaerahIndeks Daya Saing Daerah merupakan alat untuk mengukur kemampuan suatu daerah dalam memanfaatkan potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing, baik di...-BADAN RISET DAN INOVASI NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 000909 - Indeks Daya Saing Daerah Pengukuran IDSD dilakukan pada 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota se-Indonesia.Namun untuk 2024 hanya 463 kabupaten/kota yang bisadihitung skor IDSD-nya, sementara 51kabupaten/kota yang tidak bisa dihitung skornya karena ketidaklengkapan data. Adapun jumlah indikator yang digunakan sebanyak 64 indikator untuk provinsi dan 51 indikator untuk kabupaten/kota. sumber: https://penerbit.brin.go.id/others/catalog/view/1673/1217/29417Perencanaan Pembangunan Nasional
09.07.001
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)IDI merupakan indeks komposit yang mengukur kualitas demokrasi di Indonesia. IDI diukur sejak tahun 2009 (IDI 2009). Pada tahun 2021 metode pengukuran IDI mengalami perubahan karena terdapat...nilaiKEMENTERIAN KOORDINATOR POLITIK DAN KEAMANANPrioritasSTATISTIK11010012TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 30. Indeks Demokrasi Indonesia Indikator SIPD: 000048 - Indeks Demokrasi IndonesiaKesekretariatan Negara
03.05.0002
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
indeks desa- Skor Indeks Desa Membangun - Skor Dimensi Indeks Kualitas Sosial - Skor Dimensi Indeks Kualitas Ekonomi - Skor Dimensi Indeks Kualitas LingkunganskorKEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALPrioritasSTATISTIK-Per sub dimensi per desa per tahunTAHUNANPembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal
01.02.005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Diplomasi Pelindungan WNI di Luar Negeri
Indeks Diplomasi Pelindungan WNI di Luar NegeriIndeks Diplomasi Pelindungan WNI adalah indeks yang mengukur tingkat capaian pelaksanaan diplomasi pelindungan WNI melalui partisipasi aktif atau penyampaian rekomendasi di tingkat bilateral,...persenKEMENTERIAN LUAR NEGERIPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANUrusan Luar Negeri
02.02.002
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks diversifikasi ekspor
Indeks diversifikasi eksporIndeks Diversifikasi Ekspor Per Pulau adalah ukuran yang menunjukkan variasi produk yang diekspor oleh pulau tersebut. Indikator ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada beberapa jenis...-KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Pulau: Sumatera, Jawa, Bali-Nusra, Kalimantan, Sulawesi, Papua-MalukuTAHUNANPerdagangan
01.02.006
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Efektivitas Diplomasi Ekonomi
Indeks Efektivitas Diplomasi EkonomiEfektivitas diplomasi ekonomi adalah pengukuran kinerja diplomasi ekonomi yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat luas. IK ini secara spesifik mengukur value yang diperoleh...nilaiKEMENTERIAN LUAR NEGERIPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administratif: NasionalTAHUNANUrusan Luar Negeri
10.01.0001
    • RPJMN 2025-2029
  1. Tingkat Penerapan Tata Kelola Pengadaan
Indeks Efektivitas Implementasi Regulasi Pengadaan Barang/JasaAngka yang menunjukkan seberapa efektif kebijakan yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah diimplementasikan oleh pemangku kepentingan.-LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKebijakan Pemerintah
09.02.013
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja Negara
Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja NegaraPeningkatan kualitas Belanja Negara (spending better) adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja, sehingga dengan alokasi yang terbatas dapat menjadi lebih berdaya guna dan diarahkan untuk...persenKEMENTERIAN KEUANGANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKeuangan
05.01.003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Efektivitas Kinerja Rezim Anti Pencucian Uang
Indeks Efektivitas Kinerja Rezim Anti Pencucian UangAngka yang menyatakan tingkat keberhasilan Indonesia dalam melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan memberikan gambaran komprehensif terkait...IndeksPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTIGA TAHUNANHukum
07.05.004
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Ekonomi Hijau
Indeks Ekonomi HijauEkonomi Hijau adalah model pembangunan ekonomi untuk menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi, kapital dan infrastruktur, lapangan kerja dan keterampilan untuk mewujudkan...PointKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 18a.Indeks Ekonomi Hijau Daerah Indikator SIPD: 000034 - Indeks Ekonomi Hijau DaerahLingkungan Hidup
05.03.001
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Hak Asasi Manusia
Indeks Hak Asasi ManusiaIndeks Hak Asasi Manusia Indonesia adalah instrumen pengukuran objektif untuk mengetahui perkembangan implementasi norma dan prinsip hak asasi manusia di Indonesia. Adapun norma dan prinsip hak asasi...nilaiKEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalDUA TAHUNANHak Asasi Manusia
02.02.0003
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Tingkat Inflasi
Indeks Harga KonsumenIndeks Harga Konsumen adalah indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode, dari suatu kumpulan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk/rumah tangga dalam kurun...IndeksBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK27010028TerbukaNasional, Provinsi, Kabupaten/KotaBULANANIndikator Utama Pembangunan - 32.Tingkat Inflasi (%) Indikator SIPD: 000050 - Tingkat InflasiPerdagangan
09.01.0037
    • RPJMN 2025-2029
    • UU 23/2014
  1. -
Indeks Inovasi Daerah 2022-2025alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kematangan dan kualitas pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah kabupaten/kota dan provinsi di IndonesiaIndeksKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-SEMESTERANDalam Negeri
04.01.0005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
Indeks Input Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NarkobaMengukur ketersediaan sumber daya yang mendukung program P4GN, seperti anggaran, personel, dan infrastrukturskor indeksBADAN NARKOTIKA NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANKesehatan
05.01.0001
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pembangunan Hukum
Indeks Integritas HakimIndeks Integritas Hakim adalah suatu ukuran atau indikator yang digunakan untuk menilai tingkat integritas hakim dalam menjalankan tugas peradilan.IndeksKOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-Wilayah, Provinsi, NasionalTAHUNANHukum
09.06.004
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Integritas Nasional
Indeks Integritas NasionalIndeks Integritas Nasional (IIN) adalah indikator yang memotret integritas sebuah lembaga pemerintah melalui tiga sumber; pegawai di lembaga tersebut (internal), publik yang pernah berhubungan atau...nilaiKOMISI PEMBERANTASAN KORUPSIPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 27.Indeks Integritas Nasional Program: 07.05-Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Kegiatan: 07.05.03-Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi Pemerintah Indonesia telah merumuskan, mengadopsi dan mengembangkan berbagai kebijakan guna menangani kejahatan tindak pidana korupsi (tipikor), namun berbagai intervensi yang dikeluarkan oleh pemerintah masih belum optimal, bahkan berdasarkan beberapa indikator keberhasilan seperti Indeks Integritas Nasional dan Indeks Persepsi Korupsi menunjukan instabilitas yang perlu diwaspadai oleh pemerintah. Indeks Integritas Nasional pada tahun 2023 (70,97) menurun dari tahun 2022 (71,94) dan Indeks Persepsi Korupsi pada tahun 2023 (34) dan mengalami stagnasi dari tahun 2022 (34). Sehingga kedepan perlu dilakukan penguatan sistem pencegahan korupsiSasaran: Terwujudnya strategi pencegahan korupsi baik di sektor pemerintah dan masyarakat Indikator SIPD: 000046 - Indeks Integritas NasionalAparatur Negara
09.03.003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Keamanan dan Ketahanan Siber
Indeks Keamanan dan Ketahanan SiberIndeks Ketahanan dan Keamanan Siber dan Informasi (IKKSI) merupakan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengukur tingkat ketahanan dan keamanan siber suatu organisasi. IKKSI dirancang untuk...IndeksBADAN SIBER DAN SANDI NEGARAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANInformasi
Showing 151-200 of 3,346 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
16264206.01.0008
    • SDGs
  1. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi antara Perempuan dan Laki- laki
Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK PT) PerempuanPrioritasSTATISTIKVariabelBADAN PUSAT STATISTIKDIREKTORAT STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYATRasio jumlah perempuan, berapapun usianya, yang sedang kuliah di perguruan tinggi terhadap jumlah penduduk perempuan usia 19–23 tahun.--Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPendidikanTERSEDIA
16264301.02.001
    • RPJMN 2025-2029
  1. Angka Pembangunan Postur Diplomasi
Angka Pembangunan Postur DiplomasiPrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN LUAR NEGERIBiro Perencanaan dan OrganisasiSmart Diplomacy adalah praktik diplomasi yang menggabungkan aset soft dan hard power dengan penggunaan instrumen teknologi dan inovasi baru, jejaring diplomasi dan kerja sama multi-pihak guna...nilai-InternasionalTAHUNANUrusan Luar NegeriTERSEDIA
16264403.07.003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Angka Prevalensi Kontraseptif Modern pada Kelompok Perempuan Usia Reproduksi
Angka Prevalensi Kontraseptif Modern pada Kelompok Perempuan Usia ReproduksiPrioritasSTATISTIKIndikator10410016BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONALPusat Data dan Teknologi InformasiPrevalensi kontrasepsi modern adalah persentase PUS yang sedang menggunakan metode kontrasepsi modern, dengan tujuan untuk menunda dan mengatur jarak kelahiran atau membatasi jumlah kelahiran,...persenTerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANKependudukanTERSEDIA
16264506.01.0009
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK Sederajat antara Kuintil Penghasilan Terbawah dan Teratas
APK SMA/SMK Kuintil Teratas (APK-SMA Q5)PrioritasSTATISTIKVariabelBADAN PUSAT STATISTIKDIREKTORAT STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYATRasio jumlah siswa dari kelompok kuintil pengeluaran/pendapatan tertinggi (Q5), berapapun usianya, yang sedang menempuh pendidikan di jenjang SMA/SMK/sederajat, terhadap jumlah penduduk usia 16–18...--Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPendidikanTERSEDIA
16264606.01.0010
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK Sederajat antara Kuintil Penghasilan Terbawah dan Teratas
APK SMA/SMK Kuintil Terbawah (APK-SMA Q1)PrioritasSTATISTIKVariabelBADAN PUSAT STATISTIKDIREKTORAT STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYATRasio jumlah siswa dari kelompok kuintil pengeluaran/pendapatan terbawah (Q1), berapapun usianya, yang sedang menempuh pendidikan di jenjang SMA/SMK/sederajat, terhadap jumlah penduduk usia 16–18...--Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPendidikanTERSEDIA
16264706.01.0011
    • SDGs
  1. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK Sederajat antara Penduduk Disabilitas dan non-Disabilitas
APK SMA/SMK Penduduk Disabilitas (APK-DIS)PrioritasSTATISTIKVariabelBADAN PUSAT STATISTIKDIREKTORAT STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYATRasio jumlah penduduk penyandang disabilitas yang sedang menempuh pendidikan di jenjang SMA/SMK/sederajat (tanpa memperhatikan usia), terhadap jumlah penduduk penyandang disabilitas usia 16–18...--Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPendidikanTERSEDIA
16264806.01.0012
    • SDGs
  1. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK Sederajat antara Penduduk Perempuan dan Laki-laki
APK SMA/SMK Penduduk Laki-laki (APK-MalePrioritasSTATISTIKVariabelBADAN PUSAT STATISTIKDIREKTORAT STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYATRasio jumlah penduduk laki-laki, tanpa memperhatikan usia, yang sedang menempuh pendidikan di jenjang SMA/SMK/sederajat, terhadap jumlah penduduk laki-laki usia 16–18 tahun.--Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPendidikanTERSEDIA
16264906.01.0013
    • SDGs
  1. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK Sederajat antara Penduduk Disabilitas dan non-Disabilitas
APK SMA/SMK Penduduk Non-Disabilitas (APK-NONDISPrioritasSTATISTIKVariabelBADAN PUSAT STATISTIKDIREKTORAT STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYATRasio jumlah penduduk non-disabilitas yang sedang menempuh pendidikan di jenjang SMA/SMK/sederajat (tanpa memperhatikan usia), terhadap jumlah penduduk non-disabilitas usia 16–18 tahun.--Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPendidikanTERSEDIA
16265006.01.0014
    • SDGs
  1. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK Sederajat antara Penduduk Perdesaan dan Perkotaan
APK SMA/SMK Penduduk Perdesaan (APK-Rural)PrioritasSTATISTIKVariabelBADAN PUSAT STATISTIKDIREKTORAT STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYATRasio jumlah penduduk yang tinggal di wilayah perdesaan yang sedang menempuh pendidikan di jenjang SMA/SMK/sederajat (tanpa memperhatikan usia), terhadap jumlah penduduk usia 16–18 tahun di wilayah...--Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPendidikanTERSEDIA
16265106.01.0015
    • SDGs
  1. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK Sederajat antara Penduduk Perempuan dan Laki-laki
APK SMA/SMK Penduduk Perempuan (APK-Female)PrioritasSTATISTIKVariabelBADAN PUSAT STATISTIKDIREKTORAT STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYATRasio jumlah penduduk perempuan, tanpa memperhatikan usia, yang sedang menempuh pendidikan di jenjang SMA/SMK/sederajat, terhadap jumlah penduduk perempuan usia 16–18 tahun.--Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPendidikanTERSEDIA
Showing 31-40 of 4,145 items.