Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

Renduk DP Jangka Menengah
Hasil Penajaman Data Prioritas Tahunan

#	ID DDP	Sumber Referensi	Indikator	Nama Data	Jenis Data	Instansi Produsen Data	Definisi	Satuan	Catatan kebutuhan dukungan Data Daerah	2025	2026	2027	2028	2029
#
1601	04.01.065	RPJMN 2025-2029;	Pengeluaran Kesehatan Total per kapita;	Pengeluaran Kesehatan Total per kapita	STATISTIK	KEMENTERIAN KESEHATAN	Pengeluaran yang digunakan untuk kesehatan dari seluruh sumber pendanaan dibandingkan dengan jumlah populasi pada periode waktu tertentu.	juta rupiah per kapita		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1602	09.02.0025	SDGs;	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah;	Pengeluaran untuk Kesehatan	STATISTIK	KEMENTERIAN KEUANGAN	Jumlah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk sektor kesehatan, termasuk biaya operasional rumah sakit dan puskesmas, serta program kesehatan masyarakat	rupiah	Indikator SIPD: 000086 - Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1603	09.02.0026	SDGs;	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah;	Pengeluaran untuk Pendidikan	STATISTIK	KEMENTERIAN KEUANGAN	Jumlah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk sektor pendidikan, termasuk gaji tenaga pendidik dan belanja operasional pendidikan	rupiah	Indikator SIPD: 000086 - Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1604	09.02.0027	SDGs;	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah;	Pengeluaran untuk Perlindungan Sosial	STATISTIK	KEMENTERIAN KEUANGAN	Jumlah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk program perlindungan sosial, seperti bantuan sosial, jaminan kesehatan, dan program kesejahteraan lainnya	rupiah	Indikator SIPD: 000086 - Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1605	02.03.036	RPJMN 2025-2029;	Peningkatan Luas Panen Jagung Kawasan Sentra Produksi Pangan;	Peningkatan Luas Panen Jagung Kawasan Sentra Produksi Pangan	STATISTIK	KEMENTERIAN PERTANIAN	Pertambahan luasan komoditas jagung yang siap dipanen habis atau yang biasanya dipanen lebih dari sekali dan pada periode pelaporan tertentu dibandingkan periode sebelumnya yang termasuk dalam Kawasan...	hektar		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1606	02.03.037	RPJMN 2025-2029;	Peningkatan Luas Panen Padi Kawasan Sentra Produksi Pangan;	Peningkatan Luas Panen Padi Kawasan Sentra Produksi Pangan	STATISTIK	KEMENTERIAN PERTANIAN	Pertambahan luasan komoditas padi yang siap dipanen habis atau yang biasanya dipanen lebih dari sekali dan pada periode pelaporan tertentu dibandingkan periode sebelumnya yang termasuk dalam Kawasan S...	hektar	Program: 02.10-Swasembada Pangan. Kegiatan: 02.10.01-Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah Lokasi Prioritas: Provinsi Kalimantan Tengah - Kabupaten Kapuas - Kabupaten Pulang Pisau Indikasi keberlanjutan dari Food Estate Kalimantan Tengah untuk mendukung ketersediaan pangan sekaligus memenuhi kebutuhan cadangan pangan nasional melalui pengelolaan lahan terdegradasi melalui upaya konservasi dan restorasi dengan penanaman tanaman pangan di Luar Pulau Jawa.	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1607	02.03.038	RPJMN 2025-2029;	Peningkatan Produksi Beras Kawasan Sentra Produksi Pangan;	Peningkatan Produksi Beras Kawasan Sentra Produksi Pangan	STATISTIK	KEMENTERIAN PERTANIAN	Peningkatan total volume beras yang dihasilkan dalam periode tertentu di Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP). KSPP merupakan pengembangan tata kelola sistem sentra produksi pangan terpadu sesuai pot...	ton	Program: 02.10-Swasembada Pangan. Kegiatan: 02.10.03-Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Sumatera Selatan Lokasi Prioritas: Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Oku Timur Urgensi KSPP diantaranya adalah memastikan ketersediaan pangan sekaligus memenuhi kebutuhan cadangan pangan nasional; pemanfaatkan lahan sub-optimal yang berada di luar Pulau Jawa; pengelolaan lahan terdegradasi melalui upaya konservasi dan restorasi dengan penanaman tanaman pangan; dan indikasi keberlanjutan dari Food Estate Sumatera Selatan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1608	02.03.040	RPJMN 2025-2029;	Peningkatan Produksi Jagung Kawasan Sentra Produksi Pangan;	Peningkatan Produksi Jagung Kawasan Sentra Produksi Pangan	STATISTIK	KEMENTERIAN PERTANIAN	Peningkatan total volume jagung yang dihasilkan dalam periode tertentu di Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP). KSPP merupakan pengembangan tata kelola sistem sentra produksi pangan terpadu sesuai po...	ton		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1609	03.03.035	RPJMN 2025-2029;	Peningkatan Volume Angkutan Laut;	Peningkatan Volume Angkutan Laut	STATISTIK	BADAN PUSAT STATISTIK	peningkatan barang yang dibongkar dan dimuat pada seluruh pelabuhan Indonesia baik domestik maupun internasional. peningkatan volume angkutan laut dihitung berdasarkan total bongkar muat barang pada t...	persen		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1610	07.05.055	RPJMN 2025-2029;	Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) pada sektor industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi;	Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) pada sektor industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi	STATISTIK	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	proses mengurangi emisi GRK, terutama karbon dioksida, dari pembakaran bahan bakar fosil dan upaya dekarbonisasi industri dari komponen energi dapat dilakukan melalui empat cara, yaitu: penggantian su...	million tonnes of carbon dioxide equivalent		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1611	07.05.056	SDGs;	Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sektor industri;	Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sektor industri	STATISTIK	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	Selisih antara emisi GRK yang dihasilkan antara emisi baseline dengan emisi aktual di sektor Industri saja.			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1612	07.05.0052	RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029; SDGs;	Persentase Perubahan Emisi Gas Rumah Kaca;	Penurunan Emisi GRK pada Tahun berjalan	STATISTIK	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	Selisih antara emisi GRK pada tahun dasar (baseline) dengan emisi GRK aktual pada tahun t	ton	Indikator Utama Pembangunan - 45. Persentase Penurunan Emisi GRK (%)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1613	07.05.0053	RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;	Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK);	Penurunan emisi GRK total sektoral tahun t (PEt)	STATISTIK	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	Selisih antara emisi GRK yang dihasilkan pada skenario Business as Usual (BAU) dan emisi aktual yang dihasilkan pada tingkat masing-masing sektor pada tahun t. Data dikumpulkan pada aplikasi AKSARA.	ton co2-eq)	Indikator SIPD: 000008 - Penurunan intensitas emisi GRK	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1614	03.06.008	RPJMN 2025-2029;	Penurunan indeks gini ketimpangan pemilikan tanah untuk petani/nelayan;	Penurunan indeks gini ketimpangan pemilikan tanah untuk petani/nelayan	STATISTIK	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	Penghitungan untuk mengukur ketimpangan pemilikan tanah pada rumah tangga petani/nelayan penerima redistribusi tanah	Indeks		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1615	06.02.0051	RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal;	Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal (Jumlah PD yang bekerja di sektor formal)	STATISTIK	BADAN PUSAT STATISTIK	Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal dengan status pekerjaan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, yaitu: Status pekerjaan 3: Buruh tetap atau buruh yang dibayar secara tetap....	Orang	Indikator Utama Pembangunan - 10.Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%), diusulkan untuk menggunakan proksi: Indikator SIPD: 000023 - Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1616	02.01.025	RPJMN 2025-2029;	Penyerapan Tenaga Kerja Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT);	Penyerapan Tenaga Kerja Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)	STATISTIK	BADAN PUSAT STATISTIK	Agregat tenaga kerja seluruh perusahaan yang bergerak di subsektor industri tekstil (KBLI 13) dan industri pakaian jadi (KBLI 14)	Orang	Program: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.16-Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil Lokasi Prioritas: Kota Semarang dan Seluruh Provinsi. Deskripsi: -	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1617	07.05.058	SDGs;	Peran aktif dalam mengikuti kesepakatan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya;	Peran aktif dalam mengikuti kesepakatan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya	STATISTIK	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	Bahan Kimia dan Limbah Berbahaya adalah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hi...	persen	Indikator SIPD: 000253 - Peran aktif dalam mengikuti kesepakatan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya.	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1618	03.01.0027	RPJMN 2025-2029;	Persentase Pembangunan Gedung/Perkantoran;	Perencanaan Pembangunan Gedung Tahun Berkenaan	STATISTIK	OTORITA IBUKOTA NUSANTARA	Jumlah atau target pembangunan gedung atau perkantoran yang direncanakan oleh OIKN untuk dibangun pada tahun tertentu	Unit		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1619	06.05.025	RPJMN 2025-2029;	Peringkat pada ASEAN Para Games;	Peringkat pada ASEAN Para Games	STATISTIK	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	Capaian kontingen Indonesia dalam klasemen akhir ajang	peringkat		Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1620	06.05.026	RPJMN 2025-2029;	Peringkat pada Asian Games;	Peringkat pada Asian Games	STATISTIK	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	Capaian kontingen Indonesia dalam klasemen akhir ajang pada ajang Asian Games	peringkat		Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
1621	06.05.027	RPJMN 2025-2029;	Peringkat pada Asian Para Games;	Peringkat pada Asian Para Games	STATISTIK	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	Capaian kontingen Indonesia dalam klasemen akhir ajang Asian Para Games	peringkat		Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
1622	06.05.028	RPJMN 2025-2029;	Peringkat pada Asian Youth Games;	Peringkat pada Asian Youth Games	STATISTIK	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	Capaian kontingen Indonesia dalam klasemen akhir ajang Asian Youth Games	peringkat		Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
1623	06.05.029	RPJMN 2025-2029;	Peringkat pada Asian Youth Para Games;	Peringkat pada Asian Youth Para Games	STATISTIK	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	Capaian kontingen Indonesia dalam klasemen akhir ajang Asian Youth Para Games	peringkat		Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
1624	06.05.030	RPJMN 2025-2029;	Peringkat pada SEA Games;	Peringkat pada SEA Games	STATISTIK	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	Capaian kontingen Indonesia dalam klasemen akhir ajang SEA Games	peringkat		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya
1625	06.05.031	RPJMN 2025-2029;	Peringkat pada Youth Olympic Games;	Peringkat pada Youth Olympic Games	STATISTIK	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	Capaian kontingen Indonesia dalam klasemen akhir ajang Youth Olympic Games	peringkat		Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
1626	02.07.001	RPJMN 2025-2029;	Peringkat Risiko Komposit BUMN Minimal 3;	Peringkat Risiko Komposit BUMN Minimal 3	STATISTIK	BADAN PENGATURAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	Perhitungan penentuan peringkat komposit Risiko BUMN didasarkan pada dua variabel penilaian yaitu (i) penilaian terhadap kualitas penerapan Manajemen Risiko, dan (ii) penilaian terhadap pencapaian kin...	persen		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1627	09.03.0054	Renstra DPR RI 2025-2029;	-	Perkembangan dan jumlah pegawai ASN di Pemerintah Pusat dan Daerah berdasarkan jabatan fungsional	STATISTIK	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	banyaknya aparatur sipil negara yang menduduki jabatan fungsional—yang menekankan keahlian profesional atau teknis, dibanding jabatan struktural atau pelaksana—di instansi pemerintahan pusat dan daera...	Orang		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1628	09.03.036	RPJMN 2025-2029;	Persentase Akses & Diseminasi Informasi Publik Kepada Masyarakat;	Persentase Akses & Diseminasi Informasi Publik Kepada Masyarakat	STATISTIK	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	Pengukuran indikator Persentase Akses & Diseminasi Informasi Publik Kepada Masyarakat dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana badan publik menyediakan informasi yang wajib diumumkan dan disampaikan sec...	persen		Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya
1629	07.05.059	RPJMN 2025-2029;	Persentase aksi pendukung ketahanan iklim yang dilaksanakan di lokasi prioritas;	Persentase aksi pendukung ketahanan iklim yang dilaksanakan di lokasi prioritas	STATISTIK	BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	Persentase Lokasi Prioritas yang Melaksanakan Aksi Pendukung Berketahanan Iklim adalah indikator yang mengukur proporsi lokasi atau wilayah prioritas, seperti kabupaten, kota, atau kawasan tertentu, y...	persen		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1630	04.01.066	RPJMN 2025-2029;	Persentase Alat kesehatan yang memenuhi syarat pengujian dan penandaan;	Persentase Alat kesehatan yang memenuhi syarat pengujian dan penandaan	STATISTIK	KEMENTERIAN KESEHATAN	Perbandingan antara jumlah alat kesehatan yang memenuhi syarat pengujian dan penandaan dengan seluruh alkes di peredaran yang dilakukan sampling	persen		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1631	10.04.006	RPJMN 2025-2029;	Persentase anak balita yang mendapatkan bantuan makanan bergizi;	Persentase anak balita yang mendapatkan bantuan makanan bergizi	STATISTIK	BADAN GIZI NASIONAL	Persentase anak balita yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai standar	persen	Program: 04.12-Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi. Kegiatan: 04.12.01-Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Lokasi Prioritas: Jawa Barat Deskripsi: Program pemberian Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan selama 16 tahun pertama perkembangan anak, mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengembangan SDM berkualitas dengan sasaran peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (target 100%, 2029)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1632	09.01.017	SDGs;	Persentase Anak Berumur 0—17 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran;	Persentase Anak Berumur 0—17 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran	STATISTIK	BADAN PUSAT STATISTIK	Kondef: Jumlah anak umur 0?17 tahun yang memiliki akta kelahiran, baik pada saat survei bisa menunjukkan akta kelahiran maupun tidak dapat menunjukkannya dibagi dengan jumlah anak umur 0?17 tahun dika...	persen	Indikator SIPD: 000581 - Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1633	09.01.019	RPJMN 2025-2029;	Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran;	Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran	STATISTIK	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran adalah indikator yang menggambarkan proporsi anak usia 0-4 tahun yang telah terpenuhi haknya untuk memiliki akta kelahiran sesuai pencata...	persen	Indikator SIPD: 000852 - Persentase anak berusia 0 - 4 tahun yang memiliki akta kelahiran	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1634	04.01.067	RPJMN 2025-2029;	Persentase Anak Berusia 6 Bulan yang Mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif;	Persentase Anak Berusia 6 Bulan yang Mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif	STATISTIK	KEMENTERIAN KESEHATAN	Persentase bayi 6 bulan yang dari lahir sampai usia 5 bulan 29 hari hanya diberikan ASI saja tanpa diberikan makanan atau cairan lain kecuali obat, vitamin dan mineral	persen	Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.02-Pencegahan dan penurunan stunting Lokasi Prioritas: Seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi (cakupan nasional); serta penegasan pada: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Jawa Barat, dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, fokus spesifik di Provinsi Bengkulu pada Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Kota Bengkulu. Deskripsi: Program menitikberatkan pemenuhan intervensi gizi-kesehatan berbasis siklus hidup sesuai kebutuhan kelompok sasaran (ibu hamil, baduta, balita, remaja, calon pengantin, keluarga, dan masyarakat). Arah kebijakan meliputi penguatan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting (mis. ibu hamil KEK; balita dengan BB tidak naik/kurang; gizi kurang/buruk) disertai tata laksana dan pendampingan; peningkatan kualitas layanan dan edukasi; serta konvergensi melalui perbaikan tata kelola: analisis situasi berbasis kewilayahan, perencanaan–penganggaran kontekstual, integrasi sistem/kebijakan/sumber daya, dan penguatan Monev sebagai umpan balik. Sasaran akhirnya menurunkan prevalensi stunting (indikatif 18,8% pada 2025 menjadi 14,2% pada 2029), mencegah kematian dini, dan meningkatkan harapan hidup sehat.	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1635	06.01.020	RPJMN 2025-2029;	Persentase Anak Kelas 1 SD/MI/SDLB/Sederajat yang Pernah Mengikuti PAUD;	Persentase Anak Kelas 1 SD/MI/SDLB/Sederajat yang Pernah Mengikuti PAUD	STATISTIK	BADAN PUSAT STATISTIK	Persentase penduduk yang masih bersekolah di kelas 1 SD/MI/Sederajat yang sebelumnya pernah mengikuti pendidikan prasekolah terhadap seluruh penduduk yang masih bersekolah di kelas 1 SD/MI/Sederajat....	persen		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1636	04.03.016	RPJMN 2025-2029;	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif;	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	STATISTIK	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Persentase anak usia 0-17 tahun korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif adalah perbandingan anak korban kekerasan berdasarkan data layanan SAPA Anak dan SImfoni PPA yang dibandingkan anak...	persen	Indikator SIPD: 000631 - Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1637	04.03.017	RPJMN 2025-2029;	Persentase anak usia 13-17 tahun yang beranggapan mendapatkan dukungan keluarga;	Persentase anak usia 13-17 tahun yang beranggapan mendapatkan dukungan keluarga	STATISTIK	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Indikator ini digunakan untuk mengetahui pendapat anak 13-17 tahun mengenai peran keluarga dalam memberi dukungan dan memenuhi kebutuhan dasarnya. Anak 13-17 tahun dikatakan beranggapan mendapat dukun...	persen		Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
1638	04.03.018	RPJMN 2025-2029;	Persentase anak usia 13-17 tahun yang mendapatkan perlakuan tidak layak dari orang tua dan kerabat lainnya dalam 12 bulan terakhir;	Persentase anak usia 13-17 tahun yang mendapatkan perlakuan tidak layak dari orang tua dan kerabat lainnya dalam 12 bulan terakhir	STATISTIK	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	a. Perlakuan tidak layak yang dimaksud adalah mendapatkan kekerasan fisik, emosional atau seksual dari orang tua dan kerabat lainnya. b. Berdasarkan pola kuesioner SNPHAR indikator yang dimungkinkan a...	persen		Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
1639	04.03.0029	SDGs;	Persentase Penduduk yang Menguasai Telepon Genggam;	Persentase anak usia 5-17 tahun yang memiliki telepon genggam	STATISTIK	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Telepon genggam/Telepon seluler termasuk smartphone adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan jaringan seluler dan jaringan nirkabel lainnya. Pe...	persen	Indikator SIPD: 000165 - Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1640	04.03.0030	RPJMN 2025-2029;	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA);	Persentase Anak Usia 5-17 Tahun yang Terlantar	STATISTIK	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial	persen		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1641	04.01.068	RPJMN 2025-2029;	Persentase anak usia 6-23 bulan mendapatkan MPASI;	Persentase anak usia 6-23 bulan mendapatkan MPASI	STATISTIK	KEMENTERIAN KESEHATAN	Persentase anak usia 6-23 bulan yang mengkonsumsi makanan dan minuman setidaknya 5 dari 8 jenis kelompok makanan pada hari kemarin sebelum wawancara. Yang dimaksud 8 jenis kelompok makanan adalah ASI,...	persen	Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.02-Pencegahan dan penurunan stunting Lokasi Prioritas: Seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi (cakupan nasional); serta penegasan pada: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Jawa Barat, dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, fokus spesifik di Provinsi Bengkulu pada Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Kota Bengkulu. Deskripsi: Program menitikberatkan pemenuhan intervensi gizi-kesehatan berbasis siklus hidup sesuai kebutuhan kelompok sasaran (ibu hamil, baduta, balita, remaja, calon pengantin, keluarga, dan masyarakat). Arah kebijakan meliputi penguatan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting (mis. ibu hamil KEK; balita dengan BB tidak naik/kurang; gizi kurang/buruk) disertai tata laksana dan pendampingan; peningkatan kualitas layanan dan edukasi; serta konvergensi melalui perbaikan tata kelola: analisis situasi berbasis kewilayahan, perencanaan–penganggaran kontekstual, integrasi sistem/kebijakan/sumber daya, dan penguatan Monev sebagai umpan balik. Sasaran akhirnya menurunkan prevalensi stunting (indikatif 18,8% pada 2025 menjadi 14,2% pada 2029), mencegah kematian dini, dan meningkatkan harapan hidup sehat.	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1642	04.03.019	RPJMN 2025-2029;	Persentase Anggaran Responsif Gender;	Persentase Anggaran Responsif Gender	STATISTIK	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	Anggaran Responsif Gender merupakan alokasi anggaran yang memberikan perhatian secara konsisten dan sistematis untuk merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi, dan pengalaman perempuan dan laki-laki...	persen	Indikator SIPD: 000613 - Persentase ARG 000963 - Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1643	04.03.0031	SDGs;	Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas;	Persentase angka melek aksara anak 15-17 tahun	STATISTIK	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Persentase angka melek aksara/huruf (AMH) anak umur 15-17 tahun adalah perbandingan jumlah anak berumur 15-17 tahun yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin dan atau huruf l...	persen	Indikator SIPD: 000148 - Persentase angka melek aksara penduduk umur ?15 tahun.	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1644	06.02.046	RPJMN 2025-2029;	Presentase angkatan kerja lulusan pendidikan menengah vokasi setahun terakhir yang bekerja/berwirausaha;	Persentase angkatan kerja lulusan pendidikan menengah vokasi setahun terakhir yang bekerja/berwirausaha	STATISTIK	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	Jumlah angkatan kerja lulusan pendidikan menengah vokasi setahun terakhir yang bekerja/berwirausaha dibagi dengan jumlah angkatan kerja lulusan pendidikan menengah vokasi setahun terakhir.	persen		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1645	04.01.071	RPJMN 2025-2029;	Persentase antenatal care (ANC) 6 kali (K6);	Persentase antenatal care (ANC) 6 kali (K6)	STATISTIK	KEMENTERIAN KESEHATAN	Cakupan ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit 6 kali dengan distribusi waktu 1 kali pada trimester ke-1, 2 kali pada trimester ke-2, 3 kali pada trimester k...	persen	"Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.01-Penurunan kematian ibu dan anak Lokasi Prioritas: 514 kabupaten/kota secara nasional dengan prioritas pada provinsi dengan jumlah dan angka kematian ibu dan bayi tertinggi: Sumatera Utara, Kalbar/Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Selain itu: Provinsi Maluku Utara; Provinsi Papua; Provinsi Papua Barat; Provinsi Papua Barat Daya; Provinsi Papua Selatan; Provinsi Papua Tengah*; Sulawesi Tenggara; Sumatera Selatan; Jawa Barat; serta cakupan “Seluruh Provinsi” dan “Nasional/Seluruh Kab/Kota”. Deskripsi: Fokus peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan AKI/AKB, khususnya di daerah prioritas dengan beban tertinggi (termasuk beberapa provinsi di Tanah Papua, yang dilaporkan mencapai sekitar 189 per 100.000 kelahiran hidup dalam lima tahun terakhir). Intervensi diarahkan pada penguatan layanan sesuai standar di fasilitas kesehatan—persalinan di fasyankes, deteksi dini, ANC, layanan persalinan, KF, KN, layanan kegawatdaruratan, ketersediaan/pelayanan darah, tatalaksana balita sakit, dan imunisasi—serta penguatan aspek promotif-preventif dan tata kelola agar layanan terintegrasi, bermutu, dan berdampak nyata pada penurunan kematian ibu dan bayi."	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1646	09.06.025	RPJMN 2025-2029;	Persentase ASN dengan kompetensi digital optimal;	Persentase ASN dengan kompetensi digital optimal	STATISTIK	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	Jumlah ASN yang telah dilakukan penilaian literasi digital	persen		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1647	03.07.016	RPJMN 2025-2029;	Persentase ayah yang memiliki pengetahuan tentang pengasuhan anak dan pendampingan remaja;	Persentase ayah yang memiliki pengetahuan tentang pengasuhan anak dan pendampingan remaja	STATISTIK	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	Ayah yang ikut melakukan pengasuhan anak dan pendampingan remaja, baik secara langsung maupun jarak jauh, yang tertuang dalam variabel Pendataan Keluarga berupa: menemani anak, menyediakan waktu berko...	persen		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1648	09.03.040	RPJMN 2025-2029;	Persentase Badan Publik dalam Tata Kelola Informasi Publik yang Baik;	Persentase Badan Publik dalam Tata Kelola Informasi Publik yang Baik	STATISTIK	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	Pengukuran indikator Persenetase Badan Publik dalam Tata Kelola Informasi Publik yang Baik dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana badan publik memiliki PPID (petugas informasi) yang bertugas khusus me...	persen		Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya
1649	03.05.013	RPJMN 2025-2029;	Persentase Bagi Hasil BUMDes terhadap PADes;	Persentase Bagi Hasil BUMDes terhadap PADes	STATISTIK	KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa (UU No 6 Tahun 2014). Hasil Usaha BUMDes merupakan pendapatan yang di...	persen		Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya
1650	04.01.073	RPJMN 2025-2029;	Persentase Balita yang Dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya;	Persentase Balita yang Dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya	STATISTIK	KEMENTERIAN KESEHATAN	Bagian dari seluruh balita (anak berusia 0—59 bulan) yang ditimbang sedikitnya 8 kali dalam satu tahun, diukur panjang badan atau tinggi badannya sedikitnya 2 kali dalam satu tahun, dan dipantau perke...	persen	Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.02-Pencegahan dan penurunan stunting Lokasi Prioritas: Seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi (cakupan nasional); serta penegasan pada: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Jawa Barat, dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, fokus spesifik di Provinsi Bengkulu pada Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Kota Bengkulu. Deskripsi: Program menitikberatkan pemenuhan intervensi gizi-kesehatan berbasis siklus hidup sesuai kebutuhan kelompok sasaran (ibu hamil, baduta, balita, remaja, calon pengantin, keluarga, dan masyarakat). Arah kebijakan meliputi penguatan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting (mis. ibu hamil KEK; balita dengan BB tidak naik/kurang; gizi kurang/buruk) disertai tata laksana dan pendampingan; peningkatan kualitas layanan dan edukasi; serta konvergensi melalui perbaikan tata kelola: analisis situasi berbasis kewilayahan, perencanaan–penganggaran kontekstual, integrasi sistem/kebijakan/sumber daya, dan penguatan Monev sebagai umpan balik. Sasaran akhirnya menurunkan prevalensi stunting (indikatif 18,8% pada 2025 menjadi 14,2% pada 2029), mencegah kematian dini, dan meningkatkan harapan hidup sehat.	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

Showing 1,601-1,650 of 2,950 items.

Id Ddp	Sumber Referensi	Indikator	Nama Data	Definisi	Satuan	Instansi Produsen Data	Jenis Pengajuan	Jenis Data	Klasifikasi Data Sesuai Resiko	Klasifikasi Penyajian	Jadwal Pemutakhiran	Catatan kebutuhan dukungan data daerah	Tag Rad

09.04.0006	RPJMN 2025-2029	Persentase konten komunikasi publik yang dapat memperkuat kohesivitas sosial berlandaskan nilai-nilai Pancasila	Jumlah total konten komunikasi publik yang diproduksi dalam 1 tahun	Total konten komunikasi publik yang diproduksi dalam satu tahun oleh instansi atau organisasi terkait. unit	konten	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	Prioritas	STATISTIK	-	Wilayah Administrasi: Nasional	TAHUNAN		Komunikasi
04.01.0136	RPJMN 2025-2029	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang memenuhi ketentuan	Jumlah Total Label Produk Tembakau dan /atau Rokok Elektronik yang diawasi melalui sampling	Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa atau diawasi melalui pengambilan sampel non- acak di lapangan.	label	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	Prioritas	STATISTIK	-	Nasional	TAHUNAN		Kesehatan
04.01.0137	RPJMN 2025-2029	Persentase laboratorium kesmas tingkat 2-5 yang dikembangkan sesuai standar berdasarkan stratanya	Jumlah Total Labkesmas Tingkat 2-5 yang Direncanakan (JTLDR)	Jumlah total Labkesmas tingkat 2 hingga 5 yang direncanakan untuk dikembangkan dan beroperasional hingga tahun 2028, termasuk yang sudah ada (eksisting) dan yang akan dibangun baru	Unit	KEMENTERIAN KESEHATAN	Prioritas	STATISTIK	-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN		Kesehatan
09.01.0024	RPJMN 2025-2029	Persentase hasil penindakan pelanggaran pemilu yang cepat, tanpa biaya, aksesibel, mudah dimengerti, dan akuntabel	Jumlah Total Laporan Pelanggaran yang Masuk atau Ditemukan	Jumlah keseluruhan laporan pelanggaran pemilu yang diterima dari masyarakat atau ditemukan oleh Bawaslu selama periode tertentu.	kasus	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	Prioritas	STATISTIK	-	Wilayah	TAHUNAN		Dalam Negeri
08.01.0015	RPJMN 2025-2029	Persentase lembaga agama dan lembaga sosial keagamaan yang memenuhi standar pengelolaan	jumlah total lembaga agama dan lembaga sosial keagamaan	Jumlah Total lembaga agama dan lembaga sosial keagamaan dalam periode tertentu.	Unit	KEMENTERIAN AGAMA	Prioritas	STATISTIK	-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN		Agama
08.01.0016	RPJMN 2025-2029	Persentase lembaga dana sosial keagamaan yang akuntabel dan profesional	Jumlah Total Lembaga Dana Sosial Keagamaan	Jumlah keseluruhan lembaga filantropi keagamaan yang beroperasi di Indonesia.	Unit	KEMENTERIAN AGAMA	Prioritas	STATISTIK	-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN		Agama
06.01.0124	RPJMN 2025-2029	Proporsi perguruan tinggi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang terakreditasi	Jumlah total LPTK	Total keseluruhan perguruan tinggi LPTK yang terdaftar sebagai penyelenggara pendidikan tenaga kependidikan	Perguruan Tinggi	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	Prioritas	STATISTIK	-	Nasional	TAHUNAN		Pendidikan
06.01.0125	RPJMN 2025-2029	Persentase mahasiswa yang berkegiatan di luar program studi	Jumlah Total Mahasiswa Aktif	Total jumlah mahasiswa aktif jenjang S1 dan D4/D3/D2/D1 yang terdaftar pada periode tertentu di sebuah perguruan tinggi	Orang	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	Prioritas	STATISTIK	-	Nasional	TAHUNAN	Program: 04.06-Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas yang Merata dan Pengembangan Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics (STEAM). Kegiatan: 04.06.01-Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi Jawa Timur. Deskripsi: Akses ke pendidikan tinggi masih timpang: rasio APK PT kelompok 20% termiskin vs 20% terkaya hanya 0,33 (2023); hanya 10,15% penduduk usia ≥15 tahun yang menamatkan pendidikan tinggi; dan	Pendidikan
06.01.0126	RPJMN 2025-2029	Proporsi Mahasiswa Baru yang Berkuliah di Perguruan Tinggi Berkualitas	Jumlah total mahasiswa baru	Jumlah mahasiswa baru di semua perguruan tinggi, baik yang terakreditasi maupun yang tidak terakreditasi	Orang	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	Prioritas	STATISTIK	-	Nasional	TAHUNAN		Pendidikan
06.03.0012	RPJMN 2025-2029	Indeks QS International Research Network Collaboration	Jumlah Total Mitra Internasional yang Berbeda dalam kemitraan penelitian internasional	Jumlah total institusi mitra internasional yang berbeda dalam kemitraan penelitian yang berkelanjutan	bilangan bulat (jumlah institusi)	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	Prioritas	STATISTIK	-	Wilayah: Nasional	TAHUNAN		Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
02.09.0058	Renstra Kemenkop 2025-2029	-	Jumlah Total Modal Sendiri	Total dana yang berasal dari seluruh anggota koperasi dan sumber internal koperasi	Rupiah	KEMENTERIAN KOPERASI	Prioritas	STATISTIK	-	Wilayah : Kab/Kota; Provinsi	TAHUNAN		Koperasi
02.03.0029	RPJMN 2025-2029	Persentase Pangan yang Terselamatkan	Jumlah total pangan yang terselamatkan	Jumlah total donasi pangan yang diterima dari donatur kepada bank pangan/penggiat selamatkan pangan sebelum proses seleksi dan pengendalian mutu.	kilogram	BADAN PANGAN NASIONAL	Prioritas	STATISTIK	-	Wilayah : Nasional	TAHUNAN	Program: 02.15-Ekosistem Ekonomi Sirkular. Kegiatan: 02.15.02-Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi). Provinsi/Kab/Kota: Sulawesi Utara; Kalimantan Utara (Kab. Nunukan, Kota Tarakan); Papua; Papua Barat Daya; Papua Pegunungan (Kab. Jayawijaya*); Sulawesi Tengah (Kab. Poso, Kab. Sigi); Jawa Barat. Kategori lokasi: sentra pertanian, sentra perikanan, daerah prioritas pariwisata (Horeka), serta SPPG & sekolah/fasilitas penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Deskripsi: Timbulan susut & sisa pangan (SSP) 2000–2019 berkisar 115–184 kg/kapita/tahun dan tanpa intervensi diproyeksi 344 kg/kapita/tahun pada 2045 (tertinggi dari hortikultura; loss sayuran hingga 62,8%). Dampaknya: kerugian ekonomi Rp213–551 triliun/tahun (~4–5% PDB), kontribusi emisi GRK rata-rata ~7,29% nasional, sementara pemulihan edible SSP berpotensi memenuhi kebutuhan energi 62–100% penduduk yang kekurangan energi. Program menargetkan pengurangan SSP dari hulu-hilir melalui peningkatan infrastruktur dan sarana di pertanian, perikanan, peternakan; digitalisasi & manajemen rantai dingin; kemitraan penyelamatan pangan; serta dukungan ke MBG—untuk memperkuat ketahanan pangan dan menurunkan emisi.	Pertanian
09.01.0025	RPJMN 2025-2029 RPJMN 2025-2029	Persentase parpol penerima bantuan keuangan parpol dari APBN yang memprioritaskan bantuan keuangan parpol untuk pendidikan politik Persentase parpol yang tepat waktu menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan parpol setelah diaudit oleh BPK kepada Mendagri	Jumlah Total Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan	Jumlah Total partai politik yang menerima bantuan keuangan dari APBN.	Total	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Prioritas	STATISTIK	-	Nasional	TAHUNAN		Dalam Negeri
09.06.0025	RPJMN 2025-2029	Persentase Perempuan di Jabatan Tinggi Pratama dan Madya	Jumlah Total Pejabat yang Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama	Jumlah keseluruhan pegawai (laki-laki dan perempuan) yang menjabat pada posisi struktural eselon I dan II di instansi pemerintahan	Orang	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	Prioritas	STATISTIK	-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota	TAHUNAN		Aparatur Negara
06.02.0047	RPJPN 2025-2045 RPJMN 2025-2029	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah dan Tinggi	Jumlah total pekerja lulusan pendidikan menengah atau pendidikan tinggi (Denominator)	Jumlah total penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan menengah atau pendidikan tinggi dan sedang bekerja, tanpa memandang bidang keahlian.	Orang	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK	-	Nasional	TAHUNAN	Indikator Utama Pembangunan - 7.Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%) Indikator SIPD: 000021 - Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	Ketenagakerjaan
07.04.0012	RPJMN 2025-2029 SDGs	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Jumlah Total Pelaku Usaha (JKPU)	Jumlah keseluruhan pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan yang terdaftar dan aktif dalam periode tertentu, mencakup subsektor penangkapan ikan, pengangkutan ikan, pembudidayaan ikan,...	Orang	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Prioritas	STATISTIK	-	Nasional	TAHUNAN		Kelautan
06.04.0005	RPJMN 2025-2029	Persentase pemuda penyandang disabilitas yang bekerja	Jumlah Total Pemuda Penyandang Disabilitas	Total populasi individu berusia 16–30 tahun yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam wilayah dan periode tertentu	Orang	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK	-	Nasional	TAHUNAN		Pemuda
06.04.0006	RPJMN 2025-2029 RPJMN 2025-2029	Persentase pemuda pekerja tidak penuh Persentase pemuda yang menduduki posisi manajerial	Jumlah Total Pemuda Usia 16–30 Tahun yang Bekerja	Total individu berusia 16–30 tahun yang bekerja, tanpa memandang jumlah jam kerja per minggu.	Orang	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK	-	Nasional	TAHUNAN		Pemuda
04.01.0138	RPJMN 2025-2029	Persentase Penderita kusta menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu	Jumlah Total Penderita Kusta Baru pada Periode Kohort Tersebut	Jumlah semua penderita kusta baru yang terdiagnosis dalam periode waktu tertentu (misalnya, satu tahun)	Orang	KEMENTERIAN KESEHATAN	Prioritas	STATISTIK	-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota	TAHUNAN	Program: 04.13-Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat. Kegiatan: 04.13.02-Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis Lokasi Prioritas: Provinsi Sulawesi Utara; Lokus kusta: Provinsi Papua Tengah, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Jawa Barat. Deskripsi: Arah kebijakan menargetkan percepatan eliminasi penyakit tropis terabaikan (NTDs)—terutama kusta dan schistosomiasis—sebagai prasyarat menuju status negara maju. Indonesia masih berada di peringkat ke-3 dunia untuk kasus kusta baru, sementara prevalensi schistosomiasis dan kasus berintensitas berat masih tinggi di beberapa lokus. Intervensi difokuskan pada pengendalian dan eliminasi melalui penemuan kasus aktif, tatalaksana komprehensif, pemutusan rantai penularan, penguatan surveilans dan kapasitas layanan primer, serta dukungan sosial untuk menurunkan stigma—demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan kesehatan nasional.	Kesehatan
04.02.0014	RPJMN 2025-2029	Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 5 tahun ke atas yang melakukan olahraga seminggu terakhir	Jumlah Total Penduduk Penyandang Disabilitas Usia 5 Tahun ke Atas	Jumlah seluruh individu penyandang disabilitas berusia 5 tahun ke atas	Orang	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK	-	Nasional	TAHUNAN		Sosial
03.07.0029	RPJMN 2025-2029	Persentase Penduduk Berumur 16—30 Tahun yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja, atau Mengikuti Pelatihan (NEET)	Jumlah total penduduk usia 16–30 tahun	Keseluruhan penduduk Indonesia yang berusia antara 16 hingga 30 tahun, tanpa memandang status kegiatan mereka.	Orang	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK	-	Nasional	TAHUNAN	Indikator SIPD: 000806 - Persentase Pemuda (16-30 Tahun) Yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja Atau Mengikuti Pelatihan	Kependudukan
05.01.0180	RPJMN 2025-2029	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan	Jumlah Total Penghuni (Tahanan dan Narapidana) di setiap Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (Rutan dan Lapas) seluruh wilayah Indonesia	Jumlah keseluruhan tahanan dan narapidana yang berada di setiap Rutan dan Lapas seluruh wilayah Indonesia.	Orang	KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	Prioritas	STATISTIK	-	Nasional, Provinsi (Kanwil), UPT, Bulanan	HARIAN		Hukum
06.01.0127	RPJMN 2025-2029	Proporsi perguruan tinggi terakreditasi	Jumlah total perguruan tinggi	Total keseluruhan perguruan tinggi yang terdaftar di Indonesia, baik yang telah terakreditasi maupun yang belum	Perguruan Tinggi	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	Prioritas	STATISTIK	-	Nasional	TAHUNAN		Pendidikan
05.01.0052	RPJMN 2025-2029	Persentase Pemberian Bantuan Hukum Secara Litigasi dan Non Litigasi	Jumlah Total Permohonan Bantuan Hukum Litigasi	Jumlah keseluruhan permohonan bantuan hukum dalam lingkup litigasi yang diterima	kasus	KEMENTERIAN HUKUM	Prioritas	STATISTIK	-	Nasional	TAHUNAN		Hukum
05.01.0053	RPJMN 2025-2029	Persentase Pemberian Bantuan Hukum Secara Litigasi dan Non Litigasi	Jumlah Total Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi	Jumlah keseluruhan permohonan bantuan hukum dalam lingkup non litigasi yang diterima.	kasus	KEMENTERIAN HUKUM	Prioritas	STATISTIK	-	Nasional	TAHUNAN		Hukum
06.01.0128	RPJMN 2025-2029	Persentase peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyelesaikan pendidikan setara formal	Jumlah Total Peserta Didik yang Mengikuti Pendidikan Kesetaraan	Jumlah keseluruhan peserta didik yang terdaftar dan mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren atau lembaga pendidikan keagamaan lainnya	Orang	KEMENTERIAN AGAMA	Prioritas	STATISTIK	-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Tingkat Pendidikan	TAHUNAN		Pendidikan
04.01.0139	RPJMN 2025-2029	Persentase petugas penjamah makanan yang mendapatkan pelatihan	Jumlah total petugas penjamah makanan	Definisi: Jumlah keseluruhan individu yang terlibat langsung dalam penanganan makanan, mulai dari persiapan, pengolahan, hingga penyajian. Satuan: Orang Instansi Penghasil: Perusahaan atau...	Orang	BADAN GIZI NASIONAL	Prioritas	STATISTIK	-	Tabel	TAHUNAN		Kesehatan
02.01.0018	RPJMN 2025-2029	Persentase Produksi Kendaraan Listrik Roda Empat terhadap Total Produksi Kendaraan Roda Empat	Jumlah Total Produksi Kendaraan Bermotor Roda 4 di tahun yang sama	Definisi: Jumlah total unit kendaraan roda empat yang diproduksi, termasuk kendaraan listrik dan non-listrik, dalam periode yang sama.	Unit	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	Prioritas	STATISTIK	-	Nasional	TAHUNAN		Industri
06.01.0129	RPJMN 2025-2029	Proporsi Program Studi STEM	Jumlah total program studi (STEM dan Non STEM)	Jumlah total program studi yang berstatus aktif, baik yang termasuk dalam kategori STEM maupun non-STEM	Program studi	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	Prioritas	STATISTIK	-	Nasional; Kelompok Bidang Ilmu	TAHUNAN		Pendidikan
04.01.0140	RPJMN 2025-2029 RPJMN 2025-2029 RPJMN 2025-2029	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap) Persentase Puskesmas memiliki SPA sesuai standar Persentase Puskesmas yang mampu melaksanakan tatalaksana kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah Total Puskesmas	Jumlah keseluruhan Puskesmas yang ada di wilayah tertentu	Unit	KEMENTERIAN KESEHATAN	Prioritas	STATISTIK	-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota	TAHUNAN		Kesehatan
04.01.0142	RPJMN 2025-2029	Persentase puskesmas terakreditasi paripurna	Jumlah Total Puskesmas Teregistrasi yang Beroperasi hingga Tahun 2026	Jumlah keseluruhan Puskesmas yang telah teregistrasi dan mulai beroperasi paling lambat pada tahun 2026	Jumlah	KEMENTERIAN KESEHATAN	Prioritas	STATISTIK	-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN	Indikator SIPD: 000775 - Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna 000823 - Presentasi puskesmas terakreditasi paripurna	Kesehatan
04.01.0143	RPJMN 2025-2029	Persentase puskesmas yang memberikan layanan farmakoterapi untuk UBM	Jumlah total puskesmas yang memiliki layanan UBM	Definisi: Puskesmas yang menyediakan layanan konseling dan intervensi untuk membantu pasien berhenti merokok.	Unit	KEMENTERIAN KESEHATAN	Prioritas	STATISTIK	-	Provinsi	TAHUNAN		Kesehatan
09.03.0047	RPJMN 2025-2029 SDGs	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Jumlah total remaja (usia 15-24 tahun)	Total populasi individu berusia 15-24 tahun	Orang	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK	-	Nasional	TAHUNAN	Lokasi Prioritas: Provinsi Maluku Kegiatan ini bertujuan mempercepat pengembangan ekonomi digital guna meningkatkan kontribusinya terhadap PDB. Fokus diarahkan pada transformasi digital sektor bisnis, peningkatan keberhasilan startup, serta kesiapan industri menuju Industri 4.0. Indikator SIPD: 000146 - Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) denganketerampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Informasi
05.02.0016	Draf Renstra BSN 2025-2029	Persentase Kesesuaian Rencana Patroli Nasional	Jumlah Total Rencana Kegiatan Patroli Nasional	Jumlah keseluruhan kegiatan patroli kapal yang direncanakan untuk dilaksanakan secara nasional dalam periode tertentu.	kegiatan	BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA	Prioritas	STATISTIK	-	Nasional	TAHUNAN		Keamanan
04.01.0144	RPJMN 2025-2029	Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu	Jumlah Total Sampel Kosmetik yang Diuji (JTSK)	Total produk kosmetik yang diambil sebagai sampel untuk diuji mutu dan keamanannya dalam periode tertentu, berdasarkan analisis risiko yang dilakukan oleh otoritas pengawas.	sampel	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	Prioritas	STATISTIK	-	Nasional	TAHUNAN		Kesehatan
04.01.0145	RPJMN 2025-2029	Persentase Obat Bahan Alam yang aman dan bermutu	Jumlah Total Sampel Obat Bahan Alam yang Disampling	Total keseluruhan sampel obat bahan alam yang diambil untuk pengujian mutu dan keamanan dalam periode tertentu	sampel	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	Prioritas	STATISTIK	-	Nasional	TAHUNAN		Kesehatan
04.01.0146	RPJMN 2025-2029	Persentase Obat yang aman dan bermutu	Jumlah Total Sampel Obat Diperiksa	Total sampel obat yang diambil dan diuji dalam rangka pengawasan mutu obat berdasarkan analisis risiko.	sampel	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	Prioritas	STATISTIK	-	Nasional	TAHUNAN		Kesehatan
04.01.0147	RPJMN 2025-2029	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	Jumlah Total Sampel Pangan Industri Rumah Tangga Pangan (PIRT) Diperiksa	Total sampel pangan Industri Rumah Tangga Pangan (PIRT) yang diambil dan diuji dalam periode tertentu berdasarkan analisis risiko.	sampel	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	Prioritas	STATISTIK	-	Nasional	TAHUNAN		Kesehatan
04.01.0148	RPJMN 2025-2029	Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu	Jumlah Total Sampel Pangan Olahan Diperiksa	Jumlah Total sampel pangan olahan yang diambil dan diuji dalam rangka pengawasan mutu dan keamanan pangan berdasarkan analisis risiko	sampel	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	Prioritas	STATISTIK	-	Nasional	TAHUNAN		Kesehatan
06.01.0130	RPJMN 2025-2029	Persentase satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapatkan pendampingan	Jumlah Total Satuan Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan	Total jumlah lembaga pendidikan pesantren dan keagamaan yang terdaftar secara resmi pada periode tertentu.	unit (jumlah lembaga).	KEMENTERIAN AGAMA	Prioritas	STATISTIK	-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN		Pendidikan
06.01.0131	RPJMN 2025-2029	Proporsi Jumlah SDM Iptek dengan H Index ≥ 10	Jumlah Total SDM Iptek Pendidikan Tinggi	Total jumlah individu yang berprofesi sebagai SDM Iptek pendidikan tinggi, mencakup dosen, peneliti, dan perekayasa, baik yang memiliki H Index tinggi maupun rendah.	Orang	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	Prioritas	STATISTIK	-	Nasional	TAHUNAN		Pendidikan
06.01.0132	RPJMN 2025-2029	Proporsi SDM Iptek kualifikasi S3 dengan reputasi top 100 dunia di bidangnya	Jumlah total SDM pendidikan tinggi yang mengikuti program pendidikan S3	Jumlah total SDM pendidikan tinggi yang mengikuti program pendidikan S3.	Orang	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	Prioritas	STATISTIK	-	Nasional	TAHUNAN		Pendidikan
09.03.0048	RPJMN 2025-2029	Tingkat kesuksesan startup digital nasional (success rate startup digital)	Jumlah Total Startup yang Memulai	Total jumlah startup yang memulai operasinya dalam periode tertentu	unit (jumlah startup)	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	Prioritas	STATISTIK	-	Wilayah Administrasi: Nasional	TAHUNAN	Program: 02.14 Ekonomi Digital. Kegiatan: 02.14.00 Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital Lokasi Prioritas: Provinsi Maluku Kegiatan ini bertujuan mempercepat pengembangan ekonomi digital guna meningkatkan kontribusinya terhadap PDB. Fokus diarahkan pada transformasi digital sektor bisnis, peningkatan keberhasilan startup, serta kesiapan industri menuju Industri 4.0.	Informasi
05.01.0054	SDGs	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan	Jumlah total tahanan	Total seluruh tahanan yang berada dalam rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan pada periode tertentu	Orang	KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	Prioritas	STATISTIK	-	kantor wilayah	TAHUNAN	Indikator SIPD: 000307 - Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.	Hukum
06.02.0048	SDGs	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri pengolahan	Jumlah Total Tenaga Kerja (JTK)	Jumlah semua orang yang bekerja (tenaga kerja aktif) dari berbagai sektor ekonomi (pertanian, industri, jasa, dll).	Orang	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK	-	Nasional	TAHUNAN	Indikator SIPD: 000211 - Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	Ketenagakerjaan
07.05.048	RPJMN 2025-2029	Jumlah TPA/LUR yang dioperasikan secara sanitary landfill / tingkat pengontrolan penuh	Jumlah TPA/LUR yang dioperasikan secara sanitary landfill / tingkat pengontrolan penuh	Metode Lahan Urug Saniter adalah metode pengurugan di areal pengurugan sampah yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan serta...	Unit	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	Prioritas	STATISTIK	-	Wilayah Administrasi: Nasional	TAHUNAN	Program: 02.18-Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir. Kegiatan: 02.18.02-Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi/kabupaten/kota), dengan penajaman pada: wilayah metropolitan & kota besar (mis. WM Surabaya), Kota Tarakan & Kab. Nunukan, Prov. Sulawesi Utara, Prov. Maluku Utara, Papua, Papua Barat*, NTT, Jambi, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Kab. Sintang, serta klaster Kepulauan Riau (Kab. Karimun, Kab. Lingga, Kota Batam, Kab. Natuna, Kota Tanjung Pinang) dan Kab. Deli Serdang (serta Tapanuli Tengah, Nias Selatan, Batu Bara—perlu proposal). Kategori sasaran: kab/kota dengan TPA darurat/kapasitas kritis, delineasi DAS prioritas, memiliki ekosistem pengolahan (ISWM/SWMSUD), dan amanat Perpres 35/2018. Deskripsi: Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu–hilir diarahkan untuk meminimalkan residu ke TPA/LUR (sanitary landfill) melalui optimalisasi TPS/TPS3R/TPST, pembinaan teknis pengumpulan, dan perbaikan tata kelola–pembiayaan. Urgensinya: timbulan 2023 ~68–70 juta ton/tahun; pengumpulan baru ~35%, terolah ~15%; ~65% bocor ke lingkungan; TPA diproyeksi penuh 2028; 35 TPA terbakar (2024); dan masih ada pencemaran lindi serta open dumping ~40%. Kelembagaan lemah (399 kab/kota belum pisah regulator–operator, alokasi APBD ~0,5%, retribusi 40–45%) membuat kinerja hulu–hilir rendah. Sasaran program: menurunkan residu ke TPA/LUR, meningkatkan operasi fasilitas pengolahan, serta memperkuat regulasi, pendanaan, dan monitoring agar kinerja persampahan naik dan dampak lingkungan–kesehatan turun.	Lingkungan Hidup
02.10.0078	Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029	-	Jumlah Transaksi Belanja UMKM	Persentase transaksi belanja barang/jasa UMKM merupakan perbandingan jumlah transaksi belanja barang/jasa UMKM terhadap seluruh total belanja negara	rupiah	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	Prioritas	STATISTIK	-	Wilayah Administrasi: Nasional	TAHUNAN		Usaha Kecil Dan Menengah
02.10.0125	Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029	-	Jumlah Transaksi Belanja Usaha Kecil	Persentase transaksi belanja barang/jasa usaha kecil merupakan perbandingan jumlah transaksi belanja barang/jasa usaha kecil terhadap seluruh total belanja negara	Rupiah	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	Prioritas	STATISTIK	-	Wilayah Administrasi: Nasional	TAHUNAN		Usaha Kecil Dan Menengah
02.10.0124	Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029	-	Jumlah Transaksi Belanja Usaha Menengah	Persentase transaksi belanja barang/jasa usaha menengah merupakan perbandingan jumlah transaksi belanja barang/jasa usaha menengah terhadap seluruh total belanja negara	Rupiah	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	Prioritas	STATISTIK	-	Wilayah Administrasi : Nasional	TAHUNAN		Usaha Kecil Dan Menengah
02.10.0123	Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029	-	Jumlah Transaksi Belanja Usaha Mikro	Persentase transaksi belanja barang/jasa usaha mikro merupakan perbandingan jumlah transaksi belanja barang/jasa usaha mikro terhadap seluruh total belanja negara	Rupiah	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	Prioritas	STATISTIK	-	Wilayah Administrasi : Nasional	TAHUNAN		Usaha Kecil Dan Menengah

Showing 1,601-1,650 of 3,346 items.

ID	Id Ddp	Sumber Referensi	Indikator	Nama Data	Jenis Pengajuan	Jenis Data	Indikator Variabel	Standar Data	Mitra Sektor Bappenas	Instansi Produsen Data	Unit Kerja Produsen Data	Definisi	Satuan	Klasifikasi Data Sesuai Resiko	Klasifikasi Penyajian	Jadwal Pemutakhiran	Tag Rad	Status Persetujuan

162932	06.03.0004	RPJMN 2025-2029	-	Indeks Pelembagaan Partai Politik, Dimensi Infusi Nilai	Prioritas	STATISTIK	Variabel			BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial Humaniora	Infusi atau penyebaran nilai (value infusion) adalah terkait dengan keberadaan sebuah nilai-nilai yang menjadi identitas dan mengikat seluruh anggota partai. Nilai-nilai yang menjadi shared values...	Indeks	-	Wilayah Nasional	TAHUNAN	Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	TERSEDIA
162933	06.03.0005	RPJMN 2025-2029	-	Indeks Pelembagaan Partai Politik, Dimensi KemanDirektorat ian	Prioritas	STATISTIK	Variabel			BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial Humaniora	KemanDirektorat ian/otonomi decisional yang menekankan pada tingkat otonomi partai dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini, otonomi berarti kemampuan partai politik untuk bebas dari segala...	Indeks	-	Wilayah Nasional	TAHUNAN	Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	TERSEDIA
162934	01.02.011	RPJMN 2025-2029	Indeks Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan Terpadu bagi WNI di Luar Negeri	Indeks Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan Terpadu bagi WNI di Luar Negeri	Prioritas	STATISTIK	Indikator			KEMENTERIAN LUAR NEGERI	Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia	Indeks Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan Terpadu bagi WNI di Luar Negeri mengukur tingkat pemanfaatan sistem informasi (SI) pelayanan dan pelindungan terpadu...	persen	-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN	Urusan Luar Negeri	TERSEDIA
162935	01.02.0002	RPJMN 2025-2029	Indeks Penguatan Sistem Kelembagaan Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri	Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan Terpadu bagi WNI di Luar Negeri	Prioritas	STATISTIK	Variabel			KEMENTERIAN LUAR NEGERI	Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia	Indikator untuk Mengukur tingkat pemanfaatan Portal Peduli WNI dalam verifikasi dan validasi data WNI di luar negeri. Dihitung dengan membandingkan jumlah WNI yang terverifikasi pada Portal Peduli...	persen	-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN	Urusan Luar Negeri	TERSEDIA
162936	03.07.0063	Renstra Mendukbangga	Adanya strategi nasional terkait ketenagakerjaan pemuda yang sudah dikembangkan dan operasional sebagai strategi khusus atau sebagai bagian dari strategi ketenagakerjaan nasional	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Prioritas	STATISTIK	Variabel	-	Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	DITJAKDUK	Indeks komposit yang merepresentasikan dimensi pembangunan berwawasan kependudukan sebagai alat ukur dalam memahami kondisi pembangunan berwawasan kependudukan di Indonesia	-	Terbuka	Wilayah (nasional, provinsi, kabupaten/kota)	TAHUNAN	Kependudukan	TERSEDIA
162937	04.03.002	RPJMN 2025-2029	Indeks Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender	Prioritas	STATISTIK	Indikator	33210001		BADAN PUSAT STATISTIK	DIREKTORAT ANALISIS DAN PENGEMBANGAN STATISTIK	IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung...	Indeks	Terbuka	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota	TAHUNAN	Pemberdayaan Perempuan	TERSEDIA
162938	05.01.007	RPJPN 2025-2045 RPJMN 2025-2029	Indeks Pembangunan Hukum	Indeks Pembangunan Hukum	Prioritas	STATISTIK	Indikator			KEMENTERIAN HUKUM	Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional - Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kantor Wilayah Kementerian Hukum, dan Pusat Analisis dan Evaluasi - Badan Pembinaan Hukum Nasional	Indeks Pembangunan Hukum (IPH) adalah indeks yang mengukur pilar pembangunan hukum sebagai representasi capaian pembangunan hukum di Indonesia. Adapun lima pilar dalam IPH terdiri dari budaya hukum...	nilai	-	Nasional	TAHUNAN	Hukum	TERSEDIA
162939	03.05.0003	RPJMN 2025-2029	Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan	Prioritas	STATISTIK	Variabel			KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	Direktorat Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Perdesaan	Skor Indeks pembangunan Kawasan Perdesaan per dimensinya	skor	-	Per Kawasan per Tahun	TAHUNAN	Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal	TERSEDIA
162940	08.02.001	RPJMN 2025-2029	Indeks Pembangunan Kebahasaan	Indeks Pembangunan Kebahasaan	Prioritas	STATISTIK	Indikator			KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	BPP Bahasa	Indeks Pembangunan Kebahasaan menggambarkan tingkat pembangunan dalam bidang bahasa dan kesusastraan di suatu wilayah atau negara. Ini mencakup aspek-aspek seperti akses terhadap pendidikan...	Indeks	-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN	Kebudayaan	TERSEDIA
162941	08.02.002	RPJPN 2025-2045 RPJMN 2025-2029	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Prioritas	STATISTIK	Indikator		Direktorat Agama, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga	KEMENTERIAN KEBUDAYAAN	Direktorat.....	Instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan, diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: (1) dimensi...	-	-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN	Kebudayaan	TERSEDIA

Showing 321-330 of 4,145 items.